LAPORAN PENELITIAN KERJA SAMA KEAMANAN MARITIM INDONESIA-AUSTRALIA: TANTANGAN DAN UPAYA PENGUATANNYA DALAM MENGHADAPI KEJAHATAN LINTAS NEGARA DI PERAIRAN PERBATASAN
Oleh: Drs. Simela Victor Muhamad, MSi.
PUSAT PENELITIAN BADAN KEAHLIAN DPR RI 2016 1
RINGKASAN EKSEKUTIF
I. Pendahuluan Posisi Indonesia yang secara geografis berada di persimpangan dua samudera (Samudera Hindia dan Samudera Pasifik), ditambah dengan kedudukannya sebagai negara kepulauan dengan wilayah perairan yang luas dan potensi yang dimilikinya,1 mengharuskan Indonesia memberikan perhatian serius terhadap persoalan keamanan maritim, yaitu menjaga dan memelihara kondisi keamanan laut Indonesia tetap aman dan terbebas dari kegiatan-kegiatan melawan hukum (ilegal). Jika memerhatikan wilayah perairan Indonesia yang luas, maka potensi bagi terjadinya ancaman terhadap keamanan maritim Indonesia sangat terbuka, terutama di daerah perbatasan yang jauh dari pengawasan aparat keamanan. Oleh karena itu, selain terus berupaya memperkuat kapasitas kekuatan pertahanan dan keamanannya, kerja sama dengan negara tetangga menjadi pilihan kebijakan yang rasional dan strategis bagi Indonesia untuk mengupayakan wilayah perairan perbatasan tetap aman dan tidak terganggu oleh aktivitas ilegal lintas batas yang dapat mengancam keamanan maritim. Kerja sama tersebut dilakukan antara lain dengan Australia, negara tetangga Indonesia di sisi tenggara, yang sebagian wilayah perairannya berbatasan langsung dengan wilayah perairan Indonesia. Wilayah perairan Indonesia dan Australia di perbatasan yang begitu luas menjadi tantangan bagi kedua negara untuk mengelolanya dari berbagai kemungkinan ancaman keamanan maritim. Kerja sama keamanan maritim Indonesia-Australia harus mampu menjawab tantangan keamanan maritim kedua negara di kawasan, khususnya di perairan perbatasan. Atas dasar hal tersebut, maka permasalahan penelitian ini adalah, bagaimana kerja sama keamanan maritim Indonesia-Australia dilaksanakan, terutama dalam kerangka merespons ancaman kejahatan lintas negara di perairan perbatasan? Berdasarkan permasalahan penelitian tersebut, diajukan pertanyaan penelitian sebagai berikut: 1. Masalah keamanan maritim (dalam bentuk kejahatan lintas negara) apa saja yang dihadapi dan perlu dicermati oleh Indonesia dan Australia di perairan perbatasan? 2. Apa yang harus dilakukan Indonesia dan Australia untuk memperkuat kerja sama keamanan maritim?
Indonesia yang berdasarkan Konvensi Hukum Laut Perserikaan Bangsa-Bangsa (United Nation Convention on the Law of the Sea/UNCLOS) 1982 diakui sebagai Negara Kepulauan (Archipelagic State) adalah negara kepulauan terbesar di dunia, memiliki laut seluas 5,8 juta kilometer persegi; terdiri atas Laut Teritorial (0,8 juta kilometer), Laut Nusantara (2,3 juta kilometer), dan Zona Ekonomi Ekslusif (2,7 kilometer). 1
2
Kerja sama keamanan maritim Indonesia-Australia sesungguhnya tidak terlepas dari kerangka berpikir konstruktivisme, yang meyakini bahwa dunia sosial, termasuk hubungan internasional merupakan hasil konstruksi manusia. Ini artinya, kerja sama keamanan maritim Indonesia-Australia tidak muncul begitu saja, tetapi dibangun atas dasar ide dari dan dikonstruksikan oleh Indonesia dan Australia untuk merespons potensi ancaman keamanan maritim di kawasan. Indonesia dan Australia, sebagai dua negara bertetangga di kawasan telah menjadikan masalah keamanan maritim sebagai suatu hal yang perlu direspons melalui kerja sama. II. Metodologi Penelitian Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian diawali dengan mengidentifikasi permasalahan dan pertanyaan penelitian yang digunakan oleh peneliti untuk memandu kegiatan pengumpulan data dan penggalian informasi secara mendalam terkait topik dan permasalahan penelitian. Pengumpulan data dilakukan terutama melalui studi kepustakaan (yang diperoleh dari surat kabar, jurnal, buku, dan dokumen tertulis lainnya serta media online), selain melalui wawancara secara mendalam dengan narasumber atau informan terkait yang dapat memberikan informasi seputar topik dan permasalahan penelitian. Teknik pengumpulan data juga dilakukan melalui kegiatan Focus Group Discussion (FGD) atau diskusi terbatas dengan beberapa narasumber terkait untuk melengkapi dan memperkuat data penelitian. Pengumpulan data tersebut dilakukan di Jakarta dan juga daerah, yakni Surabaya (Jawa Timur) dan Merauke (Papua). Di Surabaya terdapat Pangkalan Armada TNI AL Kawasan Timur yang wilayah operasinya mencakup perairan perbatasan dengan Australia, dan di Merauke terdapat wilayah perairan yang berbatasan dengan perairan Australia. III. Hasil Penelitian - Tantangan Masalah keamanan maritim yang mengancam dan menjadi tantangan bagi Indonesia dan Australia adalah berhubungan dengan aktivitas kejahatan lintas negara. Kejahatan lintas negara dewasa ini telah menjadi salah satu ancaman serius terhadap keamanan dan kemakmuran global. Karena letaknya yang strategis, Indonesia rentan terhadap berbagai bentuk kejahatan lintas negara. Dalam konteks tersebut, terdapat beberapa kejahatan lintas negara yang perlu mendapat perhatian, terutama dalam kerangka menjaga keamanan maritim di perairan perbatasan Indonesia- Australia. Meski isu penyelundupan manusia melalui perairan Indonesia ke Australia kini tidak seramai dulu, atau bahkan dapat dicegah aktivitasnya, tetapi bukan berarti aktivitas ilegal ini berhenti begitu saja. Laporan intelijen yang dikelola aparat menunjukkan bahwa aktivitas penyelundupan manusia untuk sementara “berhenti” sejenak, sambil menunggu situasi memungkinkan kembali. Karena dalam pandangan pelaku yang terlibat dalam aktivitas ilegal ini, orang-orang yang berkeinginan masuk atau bermigrasi ke Australia (baik secara legal maupun ilegal) jumlahnya cukup banyak 3
dan mereka bersedia menyediakan dana yang tidak sedikit untuk hal itu. Ini artinya, potensi bagi terjadinya aktivitas penyelundupan manusia masih sangat terbuka, dan menjadi tantangan sekaligus ancaman bagi keamanan maritim di perairan perbatasan Indonesia-Australia. Temuan yang pernah dilaporkan Australia Border Force (ABF) menyebutkan bahwa pelayaran sejumlah kapal menuju Australia pada beberapa tahun yang lalu di antaranya pernah terdeteksi membawa narkoba. Kapal-kapal tersebut di antaranya berlayar dari Indonesia. Perairan perbatasan Indonesia-Australia di sekitar Merauke yang terbuka menjadi salah satu jalur potensial. Meski belakangan ini penyelundupan narkoba melalui laut jarang dijumpai, tetapi potensi bagi terjadinya kembali penyelundupan barang haram tersebut ke Australia masih sangat mungkin mengingat perairan perbatasan kedua negara yang relatif terbuka dan tidak selalu dalam penjagaan yang ketat, setidaknya dari sisi Indonesia yang masih terbatas kapasitasnya. Terungkapnya penyelundupan sabu sebanyak 60 kg ke Adelaide, Australia, awal Januari 2016, menunjukkan adanya potensi itu. Penangkapan ikan yang dilakukan oleh kapal-kapal penangkap ikan asing yang memasuki perairan Indonesia secara ilegal (illegal fishing), meski kini sudah mengalami penurunan, tetap perlu menjadi perhatian Indonesia. Perhatian perlu diberikan pada wilayah perairan yang memiliki potensi besar akan sumber daya perikanan, seperti halnya di wilayah timur Indonesia, di antaranya Laut Arafura yang berbatasan dengan perairan Australia di sisi selatan, sebagai salah satu golden fishing ground Indonesia. Jika memerhatikan keterkaitan perairan kedua negara di perbatasan, bukan tidak mungkin dampak dari illegal fishing di perairan Indonesia juga akan berdampak pada perikanan di perairan Australia. Belum lagi, aktivitas illegal fishing yang melibatkan kapal-kapal ikan asing itu disusupi oleh agenda lain yang bisa saja mengancam keamanan kawasan. Aktivitas ilegal yang mengarah pada tindakan-tindakan terorisme dan perompakan sudah tentu juga perlu diantisipasi dalam kerja sama keamanan maritim Indonesia-Australia. Setidaknya, jalur perairan yang menghubungkan dua negara ini dapat dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok tertentu untuk menjalankan misi mereka, yang pada akhirya menimbulkan kekhawatiran akan rasa aman di kawasan itu. Diakui bahwa saat ini hal tersebut tidak tampak pada situasi di perairan perbatasan IndonesiaAustralia, tetapi dengan semakin intensifnya hubungan antarmanusia ke depan, termasuk dengan memanfaatkan jalur pelayaran yang ada, bahkan mungkin menyusup pada aktivitas ilegal yang lain (penyelundupan manusia, barang, dan illegal fishing), kemungkinan bagi terjadinya aksi terorisme dan perompakan tidak bisa diabaikan oleh Indonesia dan Australia. Tantangan lain yang juga perlu diperhatikan oleh Indonesia ke dalam adalah memperkuat kekuatan maritim. Kekuatan maritim (maritime power) pada dasarnya adalah kekuatan nasional dari suatu bangsa yang digunakan sebagai sarana untuk menegakkan kedaulatan dan hukum di laut, dalam rangka menjamin dan melindungi kepentingan nasional. Untuk melengkapi kekuatan maritim, maka kehadiran Badan Keamanan Laut (Bakamla) RI sebagai salah satu komponen kekuatan maritim harus 4
diperkuat. Indonesia yang duapertiga wilayahnya merupakan lautan, sudah seharusnya memiliki Bakamla yang andal dan mampu menjamin keamanan dan keselamatan di laut. Apalagi posisi Indonesia yang sangat strategis, yaitu berada di antara dua samudera dan dua benua. Kehadiran Bakamla, dengan kewenangan yang dimilikinya, diharapkan dapat merespons secara efektif berbagai persoalan yang mengancam keamanan maritim Indonesia, termasuk di perairan perbatasan melalui kerja sama dengan aparat keamanan laut negara tetangga, di antaranya Australia. -
Upaya Penguatan
Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam kerja sama tersebut, yaitu: pertama, memberikan manfaat yang cukup signifikan bagi kepentingan strategis kedua negara; kedua, harus didasari atas semangat sebagai dua mitra yang saling sejajar; dan ketiga, kedua negara harus selalu bersikap proaktif dan saling terbuka dalam kerja sama. Selanjutnya, ada beberapa langkah yang harus diperhatikan dalam kerja sama tersebut. Langkah pertama, adalah melaksanakan evaluasi terhadap program-program kerja sama yang sudah berjalan selama ini; langkah kedua, melanjutkan programprogram kerja sama yang sudah berjalan dengan baik dan sudah menunjukkan hasil yang positif bagi kedua negara, dan langkah ketiga, adalah merumuskan bentuk program kerja sama yang masih belum maksimal dalam pelaksanaannya ataupun belum pernah dilakukan. Yang perlu diperhatikan juga dalam kerangka kerja sama yang lebih luas, dan sebagai tindak lanjut dari pertemuan 2+2 Desember 2015, adalah kedua negara harus memperkuat komitmen untuk bekerja sama, termasuk di bidang keamanan maritim, bantuan kemanusiaan dan bencana, pegembangan kemampuan dan pengadaan. Untuk kepentingan ini, kedua negara perlu memperbarui Pengaturan Kerja Sama Pertahanan Bilateral. Hal penting lainnya yang juga perlu terus diupayakan adalah memastikan keamanan maritim merupakan unsur penting dalam menjaga perdamaian dan stabilitas serta peraturan hukum di kawasan. Kedua negara juga harus terus mempromosikan tatanan internasional berbasis hukum, penghormatan terhadap hukum internasional, jaminan kebebasan navigasi dan penerbangan, dan perdagangan sah tanpa hambatan serta penyelesaian sengketa maritim dengan jalan damai, sesuai prinsip hukum internasional yang diakui termasuk Konvensi PBB 1982 tentang Hukum Laut (UNCLOS). Kerja sama keamanan maritim Indonesia-Australia juga harus dilihat dalam konteks Indo-Pasifik, dimana Indonesia dan Australia merupakan mitra strategis dengan komitmen bersama terhadap wilayah Indo-Pasifik yang stabil dan makmur. Dalam kaitan ini, kedua negara perlu menekankan pentingnya forum kawasan yang mendukung dan membangun stabilitas kawasan serta membantu pertumbuhan ekonomi. Keamanan maritim yang kondusif tidak akan terwujud ketika stabilitas kawasan terganggu dan terancam oleh aktivitas ilegal lintas batas dan kondisi perekonomian kawasan yang tidak mendukung. Dalam konteks Asia Tenggara, Indonesia dan Australia harus memanfaatkan forum-forum dalam kerangka ASEAN 5
untuk juga membahas isu-isu keamanan maritim yang menjadi perhatian bersama. Wilayah perairan Indonesia dan Australia yang bersinggungan di Samudera Hindia memiliki pengaruh langsung pada perairan Asia Tenggara, dan oleh karena itu pula, persoalan keamanan maritim yang terjadi di perairan perbatasan kedua negara juga menjadi concern negara-negara Asia Tenggara. Secara internal, bagi negara kepulauan seperti halnya Indonesia, keharusan memiliki kekuatan laut yang kuat dan terkoordinasi dengan baik merupakan sebuah kewajiban. Kekuatan laut sangat berperan penting dalam menjaga pulau-pulau terluar yang rawan akan sengketa dan juga persoalan keamanan maritim di perairan perbatasan. Sebagai instrumen keamanan maritim, TNI Angkatan Laut yang memiliki tugas menjaga keselamatan bangsa, keutuhan wilayah, dan keamanan di laut dari berbagai ancaman keamanan, perlu terus ditingkatkan kapasitas dan kompetensinya. Begitu juga dengan Bakamla sebagai badan yang bertugas melakukan patroli keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia. IV. Penutup -
Kesimpulan
Kerja sama keamanan maritim Indonesia- Australia menjadi bagian penting dari hubungan kedua negara, selain karena bertetangga juga terkait dengan kepentingan strategis kedua negara di perairan kawasan, khususnya perairan perbatasan sebagai salah satu jalur pelayaran internasional yang harus terjaga dan terpelihara keamanannya terutama dari ancaman kejahatan lintas negara. Tidak dapat dipungkiri bahwa kejahatan lintas negara masih menjadi tantangan dan ancaman potensial di perairan perbatasan Indonesia-Australia, dan oleh karena itu, kerja sama keamanan maritim di antara kedua negara bertetangga ini menjadi keharusan. Kerja sama keamanan maritim kedua negara juga harus dilihat dalam kerangka kepentingan strategis yang lebih luas di kawasan di mana Indonesia dan Australia, baik secara bilateral maupun multilateral melalui forum-forum regional, menjadi bagian dari upaya untuk menjaga dan memelihara perdamaian dan stabilitas kawasan. -
Rekomendasi
Penguatan kapasitas dan kompetensi para pihak yang terlibat dalam pelaksanaan tugas keamanan maritim, seperti Angkatan Laut dan Bakamla harus terus dilakukan. Peremajaan, penambahan dan pengadaan alutsista serta perangkat pendukung keamanan maritim untuk menunjang pelaksanaan tugas keamanan maritim juga harus dilakukan, dan untuk itu, peningkatan anggaran bagi pemenuhan hal tersebut harus menjadi perhatian pemerintah. Program latihan bersama IndonesiaAustralia, terutama di antara pihak-pihak yang berkepentingan dengan pelaksanaan tugas keamanan maritim perlu dilakukan secara berkala. -----------
6
