SidangTugas Akhir
“Kajian Implementasi Inpres No.3 Tahun 2003 untuk Pengembangan e-Government Kabupaten Sampang”
Disusun oleh: Noerma Pudji Istyanto Dosen Pembimbing Bekti Cahyo H, S.Si, M.Kom Hanim Maria Astuti, S.Kom
5208100080
Jadwal Tugas Akhir 1. Seminar Proposal, 21 Maret 2012 2. Seminar Progress, 27 Nopember 2012 3. Sidang Akhir, 21 Januari 2013
BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang o Keberadaan Inpres No.3 Tahun 2003 dan aktualisasinya di daerah 1.2 Rumusan Masalah o Bagaimana kondisi aktual kesiapan implementasi Inpres No.3 Tahun 2003 terkait Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-government di Kab.Sampang o Bagaimana tidakan dan langkah yang seharusnya dilakukan pemerintah dari hasil kondisi aktual pengembangan e-government tersebut? 1.3 Batasan Masalah o Kajian awal sebelum penyusunan master plan TI dengan pembatasan objek yang diteliti 1.4 Tujuan o Dokumen hasil kajian kesiapan implementasi Inpres No.3 Tahun 2003 untuk mengetahui kondisi aktual, tindakan dan langkah yang harus dilakukan untuk pengembangan e-government di Kabupaten Sampang 1.5 Manfat
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 2.1 Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 2.2 Aktifitas Pemerintah 2.3 Pemahaman terhadap isi Inpres 2.4 Target Inpres dan E-Government Readiness 2.5 Kajian Teoritis E-Government 2.6 Framework Strategi Implementasi E-Government 2.7 Budaya Organisasi & Efektifitas Penerapan e-Gov 2.8 Implementasi Inpres di Majalengka 2.9 E-government di Kab. Sragen 2.10 Penerapan e-gov di DIY
BAB III Metodologi Penelitian 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9
Jenis Metodologi (Kualitatif) Pendekatan (Fenomenologis) Lokasi ( Kab. Sampang) Fokus Penelitian ( Kondisi Aktual IT) Pemilihan Informasn ( Dishubkominfo & Bappeda) Sumber Data (Primer & Sekunder) Teknik Pengumpulan Data Instrumen Penelitian Metode Analisa Data
BAB IV Perangkat Evaluasi Implementasi 4.1 4.2 4.3 4.4
Analisa Inpres No.3 Tahun 2003 Klasifikasi Inpres No.3 Tahun 2003 Generalisasi Pertanyaan Inpres No.3 Tahun 2003 Verifikasi Pelaksanaan Inpres No.3 Tahun 2003
BAB IV Perangkat Evaluasi Implementasi
Generalisasi Klasifikasi Analisa
BAB V Hasil Evaluasi Implementasi 5.1 5.2 5.3 5.4
Gambaran Umum Kondisi TI Kab. Sampang Kondisi Aktual Kesiapan Kebijakan/Regulasi TI Kondisi Aktual Kesiapan Infrastruktur TI Kondisi Aktual Kesiapan SDM TI
BAB V Hasil Evaluasi Implementasi 5.1 Gambaran Umum Kondisi TI Kab. Sampang o o o o
Pesepsi TI selaras dengan tuntutan dan kebutuhan kinerja pemerintah Terbatasnya sarana dan prasarana, Pengetahuan TI tidak merata Pengembangan TI belum menjadi fokus pembangunan pemerintah daerah Penerapannya belum ke arah pengambilan keputusan dan kebijakan pemerintah daerah o Belum ada Inisiatif dalam koordinasi dan integrasi penyusunan Master Plan TI
BAB V Hasil Evaluasi Implementasi 5.2 Kondisi Aktual Kesiapan Kebijakan/Regulasi TI
BAB V Hasil Evaluasi Implementasi 5.2 Kondisi Aktual Kesiapan Infrastruktur TI
BAB V Hasil Evaluasi Implementasi 5.3 Kondisi Aktual Kesiapan SDM TI
BAB VI Penutup 6.1 Kesimpulan o Pemerintah Kabupaten Sampang belum siap dalam mengimplementasikan Inpres No.3 Tahun 2003 dikarenakan kondisi aktual sebagai berikut: (1) Belum adanya insiatif, komitmen serta dorongan kuat dari pemegang kebijakan dan kekuasaan dalam hal ini Bupati sebagai kepala daerah untuk menggerakkan seluruh jajaran birokrasinya yang tertuang dalam Perundang-Undangan, baik berupa Perda/Perbub TI ataupun kebijakan dan strategi daerah. (2) Tidak adanya Perda/Perbub TI sebagai kebijakan dan strategi daerah dalam pengembangan e-government menyebabkan pelaksanaanya dilakukan secara saporadis sehingga peningkatan kapasitas sdm serta pembangunan sarana dan prasarana tidak terlaksana dengan baik dan benar.
BAB VI Penutup 6.1 Kesimpulan (Cont) o Pemerintah Kabupaten Sampang seharusnya mengambil tidakan dan langkah-langkah pengembangan e-government sebagai berikut: (3) Pemerintah segera membuat perda/perbub dan UU TI yang mengatur kebijakan dan strategi pengembangan e-government agar menjadi fokus pembangunan daerah. (4) Pemerintah segera mengoptimalkan kominfo, lembaga serta industri telematika agar dapat membantu pemerintah dalam menyusun dan merealisasikan Master Plan TI. (5) Pemerintah dalam membangun sarana dan prasana TI harus sesuai dengan Master Plan TI yang sudah dikoordinasikan dan diintergrasikan secara bersama oleh seluruh dinas, badan dan instansi pemerintah.
BAB VI Penutup 6.2 Saran Beberapa hal yang diharapkan dapat dilakukan dalam pengembangan penelitian ini antara lain: (1) Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai stimulus dan sosialisasi bagi pemerintah untuk pembuatan Master Plan TI. (2) Penyusunan Master Plan TI harus diinstruksikan langsung oleh Bupati dengan mendelegasikan Kepala Dishubkominfo sebagai koordinator instansi pemerintahan lainnya. (3) Kerjasama pemerintah dengan lembaga pendidikan, penelitian dan dunia usaha dalam pembuatan Master Plan dan penerpan Action Plan agar benar-benar terlaksana dengan baik (4) Penelitian berikutnya diharapkan lebih terfokus pada: • Kajian penyusunan perda/perbub, UU, kebijakan dan strategi Master Plan TI daerah (metode perbandingan) • Kajian action plan pengembangan e-government (metode rancang bangun) • Kajian KPI kebarhasilan pengembangan e-government dalam rangka penyiapan ICT Pura Award’s (metode kualitatif)
