SIDANG PENETAPAN PENYAKSIAN RUKYATUL HILAL Oleh : Anshoruddin I. PENDAHULUAN
Pasal 52 A UU No. 7 Th 1989 menyatakan : " Pengadilan Agama memberikan istbat kesaksian rukyat hilal dalam penentuan awal bulan pada tahun hijriyyah". Dalam penjelasan pasal tersebut dinyatakan bahwa selama ini Pengadilan Agama diminta oleh Menteri Agama untuk memberikan penetapan (istbat) terhadap kesaksian orang yang telah melihat atau menyaksikan hilal/bulan pada setiap memasuki bulan Ramadhan dan awal bulan Syawal tahun Hijriyyah dalam rangka Menteri Agama mengeluarkan penetapan secara nasional untuk penetapan 1 (satu) Ramadhan dan 1 (satu) Syawal. Pengadilan Agama dapat memberikan keterangan atau nasehat mengenai perbedaan penentuan arah kiblat dan penentuan waktu shalat. Merukyat hilal merupakan kegiatan yang gampang-gampang susah, gampang karena dalam pelaksanaannya seseorang tinggal menatapkan matanya ke ufuk barat tempat tenggelamnya matahari. Susah karena melihat hilal bukan pekerjaan yang gampang sehingga memerlukan persiapan yang matang. Pada zaman Rosulullah SAW, kesaksian seorang Arab Badui di terima Rosulullah SAW dengan tanpa banyak pertanyaan, Rosulullah hanya bertanya, apakah engkau muslim ? begitu sahabat Badui menjawab 'Ya' maka kesaksiannya diterima. Sesederhana itukah rukyat hilal. Dapatkah kesederhanaan tersebut kita terapkan bagi kita yang tinggal di Indonesia, jawabanya adalah TIDAK, kenapa? Karena masyarakat Arab ketika itu sekalipun UMMI, tetapi memahami betul kalender bulan yang mereka gunakan didasarkan pada penampakkan bulan. Bagaimana dengan kita ? Umumnya perukyat kita belum atau mungkin tidak memahami fenomena fase bulan dengan baik. Jika kita bertanya, tanggal berapa sekarang (dalam kalender ijriyah) belum tentu bisa menjawab dengan tepat meskipun wajah bulan dapat dilihat dengan jelas. Hal ini disebabkan karena kita tidak biasa atau tidak memahami sistem penanggalan Hijriyah dengan benar. Karena merukyat hilal bukan bagian dari kebiasaan kita, maka kita perlu mempersiapkan sebaik mungkin. Pada dasarnya merukyat hilal merupakan sebuah observasi astronomis sehingga kita harus mempersiapkan pelaksanaan rukyat hilal sebagaimana layaknya sebuah observasi astronomi dilakukan.
1
II.
TATA CARA PEMERIKSAAN PENYUMPAHAN PENETAPAN PENYAKSIAN RUKYATUL HILAL A.
KELENGKAPAN DALAM PEMERIKSAAN Jika anda berhasil merukyat hilal maka laporkan pada petugas walaupun secara lisan dan berikan kesaksian selengkap mungkin tentang penangkapan hilal yang berhasil anda lihat, seperti posisi hilal saat terlihat, warna hilal, orientasi sabit hilal dan dasar berpikir yang meyakinkan anda bahwa yang dilihat adalah hilal bukan pantulan cahaya matahari oleh awan ataupun obyek lainnya. Kesaksian rukyat hilal dapat diterima setelah dilakukan pemeriksaan. Oleh karenanya keyakinan dan pengetahuan dasar tentang penampakan hilal merupakan modal penting bagi perukyat hilal. Jika tidak mempunyai pengetahuan tentang penampakan hilal sebaiknya jangan terlalu yakin dengan apa yang kita lihat. Sebab keyakinan merupakan satu hal dan salah lihat merupakan hal lain yang bisa terjadi. Berikut ini kelengkapannya dalam pemeriksaaan : 1. Permohonan itsbat kesaksian rukyat hilal. 2. Formulir pelaksanaan rukyat 3. Berita acara Persidangan pengambilan sumpah syahadah rukyatul hilal. 4. Pemeriksaan pengakuan melihat hilal. 5. Penetapan itsbat rukyatul hilal
2
1. SURAT PERMOHONAN ITSBAT KESAKSIAN RUKYAT HILAL
Hal : Permohonan Itsbat Kesaksian Rukyat Hilal ________, Tgl_______
Kepada YTH. Ketua Pengadilan Agama ______________________ Di ________________________________________
Assalamu'alaikum wr, wb. Yang bertanda tangan di bawah ini : Nama
: _______________________________________________
Umur
:____________Agama : _____________________________
Pekerjaan
: _______________________________________________
Alamat : _______________________________________________ Selanjutnya mohon disebut sebagai " Pemohon" Dengan ini melaporkan bahwa saya yang telah melihat hilal awal bulan _______________th, ____________pada saat rukyat di _____________ Dengan keterangan hilal sebagai berikut : -
Waktu melihat hilal: jam : _______Menit :_________Detik :________Wib
-
Posisi hilal dengan matahari saat dilihat:___________________________
-
Bentuk hilal saat dilihat:_______________________________________
-
Ketinggian hilal dari ufuk saat dilihat :_____________________________
-
Kondisi kecerahan ufuk saat itu :________________________________
-
Lama waktu melihat hilal saat itu:________________________________
Berdasarkan hasil rukyat tersebut, saya mohon PA menjatuhkan penetapan sbb: "Mengabulkan permohonan Pemohon" "Menetapkan (Mengitsbatkan) bahwa pemohon
telah melihat
hilal
awal
bulan
____________" "Membebaskan pemohon dari biaya perkara dan membebankan kepada Negara". Wassalamu'alaikum wr. wb.
Pemohon,
____________________
3
2. FORMULIR PELAKSANAAN RUKYAT Tanggal
:____________________
Tempat Rukyat :___________________ Lintang :_____________________Bujur:___________________Tinggi_______________
Nama Perukyat
:
Umur
:
Alamat
:
Alat yang dipakai : Tempertaur udara :
HASIL PENGAMATAN
1. keadaan horizon
: 1. Bagus sekali, tidak ada halangan kearah matahari dan bulan
Tempat pengamatan
2. Sedang, ada halangan tetapi tidak menggangu observasi : 3. Banyak halangan dan observasi terganggu:
2. Cuaca sebelum Matahari terbenam
: 1. Tidak ada awan, langit biru sampai horizon : 2. Awan tipis tidak merata 3. Awan tipis merata dan atau awan tebal:
3. Letak matahari : Azimut = Terbenam 4. Matahari terbenam : Jam =
menit =
detik =
WIB.
5. Melihat hilal
: Jam =
menit =
detik =
WIB.
6. Letak bulan
: Tinggi hilal= Azimut =
7. Cuaca saat melihat : 1. Tidak ada awan, langit biru sampai horizon. Hilal
2. Awan tipis tidak merata. 3. Awan tipis tidak merata dan atau awan tebal
TANDA TANGAN PELAPOR
----------------------------------------
4
3. BERITA ACARA PERSIDANGAN PENGAMBILAN SUMPAH SYAHADAH RUKYATUL HILAL
Nomor :--------------------------------------Persidangan Pengadilan Agama……...yang memeriksa laporan hasil rukyatul hilal awal
bulan………tahun………yang
tanggal……….bulan………tahun………M.
dilaksanakan
pada
bertepatan
hari…….. dengan
tanggal………...bulan……….tahun……….H.dengan Hakim tunggal sesuai izin dalam penetapan Ketua Mahkamah Agung RI NO: KMA/095/X/2006 tanggal 17 Oktober 2006 dengan susunan Persidangan : Hakim……………………….., Panitera Pengganti:………… Setelah persidangan dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim yang bersangkutan. Para Pelapor yang berhasil melihat hilal dipanggil masuk ke ruang persidangan. Hakim kemudian menerangkan maksud diadakannya pemeriksaan laporan rukyatul hilal awal bulan……….tahun………untuk diambil sumpahnya. Sebelum diambil sumpah dalam syahadah rukyatul hilal, Hakim lalu memeriksa laporan keberhasilan rukyatul hilal dengan memberikan pertanyaan sebagaimana pada lampiran BAP. Setelah Hakim melakukan pemeriksaan terhadap para Pelapor,kemudian Hakim memerintahkan kepada para Pelapor untuk mengucapkan sumpah Syahadah rukyatul hilal dengan lafadz sebagai berikut : Syahadat dulu (pakai tek Arab). WALLAHI, Demi Allah Saya bersumpah bahwa Saya telah melihat hilal awal bulan………………………………….tahun ini : Setelah para Pelapor mengucapkan sumpah syahadah rukyatul hilal, kemudian Hakim menyatakan sidang ditutup. Demikian berita acara persidangan ini dibuat dengan ditanda tangani oleh Hakim dan Panitera pengganti.
Hakim
…………………………
Panitera Pengganti
…………………………
5
4. PEMERIKSAAN PENGAKUAN MELIHAT HILAL (Lampiran BAP)
NO
PERTANYAAN
KETERANGAN
a. Penentuan untuk awal bulan
………………………………….
b. Tanggal Hijriyyah
………………………………….
c. Tanggal Masehi
………………………………….
d. Hari
………………………………….
a. Markaz Rukyat
………………………………….
b. Lintang
………………………………….
c. Bujur
………………………………….
d. Ketinggian
………………………………….
a. Nama Perukyat
………………………………….
b. Umur
………………………………….
c. Pekerjaan
………………………………….
d. Alamat
…………………………………
a. Pernahkah Anda melihat hilal sebelum ini ?
………………………………….
b. Berapa kali ?
…………………………………
a. Apakah Anda menggunakan alat Bantu ?
………………………………….
b. Apa jenisnya ?
…………………………………
6.
a. Pukul berapa Anda tiba ditempat rukyat ?
………………………………….
7.
a. Pukul berapa matahari terbenam ?
………………………………….
8.
a. Bagaimana keadaan cuaca dan keadaan langit
1
2.
3.
4.
5.
sebelum matahari terbenam ?
9.
………………………………….
b. Adakah hujan sebelum matahari terbenam ?
………………………………….
a. Pukul berapa pertama kali Anda melihat hilal ?
………………………………….
b. Berapa lama Anda dapat melihat hilal ? 10.
a. Siapa yang bersama Anda ketika dapat melihat hilal ?
………………………………….
b. Apakah dia dapat melihatnya ?
………………………………….
c. Berapa orang lagi yang dapat melihat hilal ?
………………………………….
11. a. Berapa tinggi hilal saat pertama kali saat terlihat ?
…………………………………
b. Berapa tinggi hilal saat terakhir kali saat terlihat ?
…………………………………
12.
13.
14.
a. Disebelah manakah hilal terlihat ?
…………………………………
b. Berapa jarak hilal dengan matahari ?
………………………………….
a. Bagaimana cuaca saat hilal terlihat ?
………………………………….
b. Adakah halangan saat hilal terlihat ?
………………………………….
a. Bagaimanakah warna langit ?
………………………………….
6
15.
16.
a. Apakah warna hilal yang dilihat ?
…………………………………
b. Lukiskan hilal yang dapat di lihat ?
…………………………………
a. Pukul berapa Anda melihat hilal terbenam ?
…………………………………
b.Sekiranya waktu bulan terbenam tidak dapat dilihat, pukul berapa terakhir Anda dapat melihat ………………………………….
hilal ? 17.
a. Apakah jam saudara sama dengan jam standar ?
…………………………………
b. Kalau tidak, berapakah perbedaannya ?
…………………………………
18.
Perukyat,
(……….……………………) Saksi – saksi :
(…………………….)
(………………………….)
(…………………………..)
7
5. PENETAPAN No._________/Itsb. R.H./2006/PA BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIIM DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA________________________________________________ Telah membaca permohonan Pemohon tertanggal_____________yang terdaftar dalam Register No.______________dan telah mendengar keterangannya di depan siding tanggal___________bahwa pemohon telah melihat hilal awal bulan_________dalam rukyat yang dilakukan di___________________pada jam _______s/d__________, dengan hasil sebagai berikut : -
waktu melihat hilal :Jam :________Menit :__________Detik__________Wib
-
Posisi hilal dengan matahari saat dilihat:____________________________
-
Bentuk hilal saat dilihat:________________________________________
-
Ketinggian hilal dari ufuk saat dilihat:______________________________
-
Kondisi kecerahan ufuk saat itu:_________________________________
-
Lama waktu melihat hilal saat itu:_________________________________
Menimbang, bahwa Pemohon telah meneguhkan kesaksiannya tersebut dengan sumpah di depan sidang yang dihadiri oleh dua orang saksi_____________dan_______ Menimbang, bahwa oleh sebab kesaksian Pemohon tersebut besesuaian dengan hisab dan tidak bertentangan dengan akal sehat, maka harus dikabulkan. Dengan mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum Islam yang bertalian dengan masalah ini, MENETAPKAN "Mengabulkan permohonan Pemohon" "Menetapkan (mengitsbatkan) bahwa Pemohon (_________________) telah melihat hilal awal bulan_________________tahun___________________". "Membebaskan Pemohon dari segala biaya dan membebankannya kepada Negara" Demikian ditetapkan pada hari__________tanggal_____________M bertepatan dengan tanggal____________H oleh kami___________________sebagai Hakim Pengadilan Agama dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan di hadiri oleh _________________sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri pula oleh Pemohon. Hakim
_____________________ Panitera Pengguat
_____________________
8
B. PEDOMAN TATA CARA PENYELENGGARAAN SIDANG ITSBAT RUKYAT HILAL. 1. Pemohon (Kantor Departemen Agama) mengajukan permohonan itsbat kesaksian rukyat hilal kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat pelaksanaan rukyat hilal. 2. Panitera atau petugas yang ditunjuk mencatat permohonan tersebut dalam register. 3. Sidang itsbat rukyat hilal dilaksanakan ditempat rukyat hilal (sidang di tempat) dilakukan dengan cepat, sederhana dan menyesuaikan dengan kondisi setempat. 4. Ketua Pengadilan menunjuk hakim tunggal untuk menyidangkan permohonan tersebut (Penunjukan dimaksud dilakukan sebelum pelaksanaan sidang itsbat kesaksian rukyat hilal). 5. Hakim yang bertugas harus menyaksikan kegiatan pelaksanaan rukyat hilal. 6. Waktu rukyat hilal harus sesuai dengan data yang diterbitkan oleh Badan Hisab Rukyat (BHR) Departemen Agama RI. 7. Setelah hakim memeriksa perukyat dan apabila berpendapat perukyat dan kesaksiannya memenuhi syarat, maka hakim tersebut memerintahkan pemohon untuk mengucapkan sumpah dengan lafaz, sebagai berikut: " Asyhadu an laa ilaaha illa Allah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, demi Allah saya bersumpah bahwa saya telah melihat hilal awal bulan ……….tahun ini". Selanjutnya hakim menetapkan/mengitsbatkan kesaksian rukyat hilal tersebut. 8. Semua biaya yang timbul akibat permohonan tersebut dibebankanpada biaya dinas. 9. Penetapan / Itsbat kesaksian rukyat hilal tersebut diserahkan kepada penanggung jawab rukyat hilal (Kantor Departemen Agama setempat) 10. Demi kelancaran pelaksanaan persidangan itsbat kesaksian rukyat hilal, Mahkamah Syar'iyah dan Pengadilan Agama agar berkoordinasi dengan Kantor Departemen Agama setempat dan panitera atau petugas yang ditunjuk mempersiapkan semua yang diperlukan dalam penyelenggaraan persidangan, seperti formulir permohonan, berita acara, penetapan, al-quran dan keperluan lainnya yang terkait dengan kegiatan tersebut.
C.
SYARAT – SYARAT FORMIL PERUKYAT HILAL.
Orang yang melakukan rukyat (melihat) hilal kita sebut perukyat, pada dasarnya tidak ada persyaratan formil atau persyaratan khusus bagi orang yang melihat hilal sepanjang orang tersebut secara nalar dapat dinilai mampu melakukan rukyat dan memahami apa arti rukyat serta mengenal hilal yang dirukyat, ada beberapa hal yang perlu dijelaskan mengenai persyaratan perukyat hilal ini, yaitu:
9
1. Aqil baligh, para fuqaha' tidak mempersyaratkan bahwa perukyat hilal harus orang yang sudah aqil baligh. Namun demikian, anak-anak yang masih kecil tidak dimungkinkan dapat secara sadar dan memahami rukyat hilal dengan sadar bahwa ia telah melihat hilal. Oleh sebab itu, ada pendapat bahwa anak yang mumaziz atau umur 12 tahun dapat diterima kesaksiannya merukyat hilal jika ia telah memahami apa yang ia rukyat dan bisa membedakan mana hilal yang benar dan yang bukan hilal. 2. Beragama Islam. Para fuqaha juga tidak mensyaratkan harus beragama Islam karena tidak ada kaitannya dengan sah tidaknya rukyat. Setiap orang yang dapat melihat bulan, apapun agamanya, dapat diterima kesaksiannya merukyat hilal. 3. Laki-laki. Para fuqaha' tidak membahasnya secara khusus dan juga tidak mensyaratkan secara explisit bahwa perukyat hilal harus laki-laki, melainkan membolehkan pula perempuan dan hamba sahaya. Dengan demikian, maka baik lakilaki maupun perempuan ataupun banci dapat diterima kesaksiannya merukyat hilal. Perbedaan kelamin tidak berpengaruh terhadap kemampuan seseorang dalam merukyat hilal dan tidak ada kaitannya dengan sah tidaknya rukyat. 4. Sehat akalnya. Dalam hal ini secara umum dapat dikaitkan bahwa orang yang tidak sehat akalnya tidak diterima kesaksiannya merukyat hilal karena ia tidak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. 5. Berkemampuan untuk melakukan rukyat hilal. Artinya bahwa perukyat hilal adalah orang yang secara fisik mampu merukyat hilal, tidak buta mata, tidak rabun dan tidak buta warna. 6. Jujur, adil dan dapat dipercaya. Syarat ini diperlukan untuk menghindari terjadinya kebohongan yang nantinya akan merugikan masyarakat (umat Islam). Oleh karena itu perukyat hilal haruslah orang yang jujur, adil dan dapat dipercaya. Untuk memenuhi syarat ini maka diperlukan saksi-saksi yang mengetahui bahwa perukyat adalah orang tidak jujur, tidak adil dan tidak dipercaya. Selama tidak terbukti bahwa seseorang itu tidak jujur, tidak adil dan tidak dapat dipercaya maka secara hukum ia dapat dianggap jujur, adil dan dapat dipercaya. 7. Jumlah perukyat lebih dari satu. Pada fuqaha' berbeda pendapat mengenai jumlah perukyat hilal dalam satu kejadian (waqi'ah). Al Syafi'iy berpendapat bahwa kesaksian rukyat hilal Ramadhan telah cukup jika hanya ada satu orang perukyat, tetapi untuk kepentingan lainnya seperti hilal untuk menentukan satu syawal maka harus ada dua orang yang merukyatnya. Malik mensyaratkan sekurang-kurangnya dua orang atau bila perlu jamaah sekurang-kurangnya lima orang. Dalam hal ini, penulis berpendapat bahwa satu orang perukyat sudah cukup menjadi bukti adanya hilal untuk menetapkan tanggal satu qomariyah pada setiap kepentingan ubudiyah, baik untuk menetapkan satu ramadhan, satu syawal maupun satu dzulhijjah.
10
8. Mengucapkan
sumpah
kesaksian
hilal.
Orang
yang
mengaku
melihat
(menyaksikan) hilal harus menguatkan kesaksian dengan sumpah agar kesaksiannya dapat dipercaya dan berkekuatan hukum. Sumpah dilakukan menurut agamanya bahwa ia benar-benar telah melihat hilal dengan yakin, aman dari syubhat atau keraguraguan. 9. Sumpah kesaksian hilal dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama dengan dihadiri oleh dua orang saksi. Sumpah yang dilakukan di luar sidang Pengadilan Agama tidak berkekuatan hukum. Demikain pula jika sumpah tidak dihadiri dua orang saksi, tidak berkekuatan hukum.
D.
SYARAT-SYARAT MATERIIL RUKYAT HILAL.. Syarat ini berkaitan dengan realita (materi) keadaan hilal yang berhasil ditangkap didalam benak perukyat yang kemudian disampaikan melalui keterangan perukyat sehingga keterangannya secara rasional dapat dinilai benar atau tidak, dengan prinsip aman dari syubhat atau keragu-raguan, iman kepada Allah, selamat dari nafsu yang menyesatkan dan pasrah kepada Allah SWT. Oleh karena itu keterangan perukyat disyaratkan harus : 1. Perukyat menerangkan sendiri apa yang ia lihat sendiri dengan mata kepala, baik dengan mata telanjang maupun dengan peralatan. Ia melihat sendiri hilal tersebut. 2. Diketahui bagaimana proses ia melihat hilal, yakni kapan, dimana dan bagaimana ia melihat hilal, dan dijelaskannya pula bagaimana keadaan hilal yang dilihatnya itu sehingga dapat diyakini bahwa yang dilihatnya itu adalah benar-benar hilal atau bukan hilal. - Kapan ia melihat hilal. Hal ini berkaitan dengan waktu terbenamnya matahari dan saat terlihatnya hilal. - Dimana ia melihat hilal, yakni apakah ia berada di tempat (lokasi) yang memungkinkan ia melihat hilal dan apakah cuaca lokasi rukyat memungkinkan melihat hilal. - Bagaimana ia melihat hilal, apakah dengan sengaja atau tidak sengaja (kebetulan saja) dan apakah ia memperhatikan secara sungguh-sungguh keberadaan hilal. - Berapa lama ia berusaha melihatnya dan berapa lama ia berhasil melihatnya. Hal ini berkaitan dengan lamanya hilal berada di atas ufuk. Bagaimana keadaan hilal yang ia lihat : -
Bagaimana Posisi hilal dengan matahari saat dilihat:
-
Bagaimana bentuk hilal saat dilihat:
-
Berapa ketinggian hilal dari ufuk saat dilihat:
-
Bagaimana kondisi kecerahan ufuk saat itu:
-
Berapa lama ia melihat hilal saat itu.
11
3. Keterangannya tidak bertentangan dengan akal sehat. Artinya, hasil rukyat tidak bertentangan dengan hasil hisab, atau setidak-tidaknya masih berada dalam lingkup imkanul rukyat. Pada hakikatnya hisab dan rukyat merupakan satu perpaduan dalam kehidupan dimana rukyat merupakan badan jasmaninya (jasad) sedangkan hisab merupakan ruh dari rukyat. Rukyat tanpa hisab bagaikan jasad yang tercabut ruhnya. Sebaliknya hisab tanpa rukyat bagaikan ruh tanpa jasad. Dengan demikian, maka rukyat merupakan decente (pemeriksaan di lapangan) dari hisab.
E.
ADMINISTRASI PERMOHONAN ITSBAT KESAKSIAN RUKYAT HILAL. Untuk kelancaran dan ketertiban dalam pemeriksaan, penyumpahan dan penetapan itsbat
rukyat hilal ini maka diperlukan adanya pengaturan administrasi peradilan yang dipersiapkan untuk itu. Admisistrasi yang diperlukan ini meliputi : 1. Register Permohonan Itsbat Kesaksian rukyat Hilal: 2. Permohonan itsbat kesaksian rukyat hilal : 3. Berita acara persidangan pemeriksaan itsbat kesaksian rukyat hilal: 4. Penetapan Itsbat kesaksian rukyat hilal: 5. Pengiriman penetapan Itsbat kesaksian rukyat hilal 6. Biaya Perkara. Penyelesaian administrasi permohonan itsbat rukyat hilal ini menjadi tanggung jawab kepaniteraan dan dimasukkan ke dalam kepaniteraan permohonan yang diproses seperti perkara permohonan. Di samping itu, tentunya diperlukan pula adanya tenaga teknik yang mampu untuk itu baik dari unsur hakim, kepaniteraan maupun staf, serta sarana dan prasarana yang memadai agar dapat memberikan pelayanan yang optimal.
F.
BIAYA PERSIDANGAN ITSBAT KESAKSIAN RUKYAT HILAL Biaya yang diperlukan dalam penyelenggaraan persidangan itsbat kesaksian rukyatul hilal,
meliputi: 1. Biaya transportasi sidang keliling ke lokasi pelaksanaan rukyat. 2. Biaya perkara yang harus disetor ke Negara. 3. Biaya lembur para petugas Pengadilan. 4. Biaya administrasi yang diperlukan untuk itu. Semua biaya tersebut dibebankan kepada Negara untuk kepentingan warga Negara. Oleh sebab itu pada setiap Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama harus tersedia anggaran untuk itu didalam DIPA. Hal ini menjadi tugas DIRJEN BADILAG MAHKAMA AGUNG untuk merealisasikannya. Demikian pula mengenai penyediaan tenaga teknis dan sarana prasarana harus disiapkan oleh DIRJEN BADILAG MAHKAMAH AGUNG.
12
G.
PEMBERIAN KETERANGAN TENTANG ARAH KIBLAT
Seperti halnya dengan pelaksanaan hisab dan rukyat, maka penentuan arah qiblat dan penghitungan waktu sholat termasuk dalam tugas dan wewenang Departemen Agama sebagai bagian dari tugas bimbingan masyarakat Islam. Namun demikian, dalam amandemen Undang-undang Peradilan Agama pada Penjelasan Pasal 52A, dinyatakan bahwa Pengadilan Agama dapat memberi keterangan atau nasehat mengenai perbedaan penentuan arah kiblat dan penentuan waktu sholat. Dalam upaya optimalisasi pelayanan kepada masyarakat, maka hal ini perlu mendapat perhatian yang serius dari Lingkungan Perdilan Agama. Untuk itu diperlukan adanya regulasi (pengaturan) yang jelas, tertib namun sederhana dan praktis. Jika dari masyarakat hendak mendirikan masjid atau mushola dan mereka membutuhkan bantuan Pengadilan Agama, Pengadilan Agama wajib membantunya. Demikian pula jika hendak mengadakan jama'ah sholat 'Id dilapangan, sedang mereka belum memahami dalam menetapkan arah kiblat.
Pelayanan dalam masyarakat dapat dilakukan dengan tatacara
sebagai berikut : 1. Pihak panitia mengajukan permohonan tertulis kepada Ketua Pengadilan Agama setempat. 2. Panitera Muda Permohonan menerima permohonan tersebut dan mencatatnya dalam register yang tersedia untuk itu. Kemudian melalui Wakil Panitera/Panitera menyampaikannya kepada Ketua Pengadilan Agama. 3. Ketua menunjuk Petugas yang ahli dibidangnya untuk melaksanakan perhitungan arah kiblat dan bila diperlukan maka petugas ikut terjun kelokasi untuk menjelaskan arah kiblat di lokasi tersebut. 4. dalam hal terjadi perbedaan pendapat di masyarakat, maka Pengadilan Agama memberikan penjelasan tentang arah kiblat yang tepat agar perbedaan pendapat dapat diselesaikan dan masyarakat menemukan arah kiblat yang tepat.
H.
PENENTUAN WAKTU SHOLAT Pembuatan jadwal waktu sholat dilakukan oleh kantor Deapartemen Agama setempat. Namun demikian jika diperlukan, maka Pengadilan Agama dapat membantu bagaimana menghitung waktu sholat setempat yang tepat agar masyarakat dapat beribadah dengan tenang, mantap, dan khusuk. Permohonan dilakukan secara tertulis dan Pengadilan Agama wajib dengan segera memenuhi permohonan tersebut.
13
III. CARA DEPARTEMEN DALAM MENETAPKAN AWAL RAMADHAN DAN SYAWAL. Untuk kepentingan penetapan awal-awal bulan Ramadhan dan Syawal Departemen Agama melakukan hal-hal sebagai berikut: 1. Jauh sebelumnya, Departemen Agama menghimpun data hisab dan rukyat, terutama mengenai data ijtima dan ketinggian hilal dari berbagai sistim yang ada di Indonesia, serta penetapan dari negara-negara lain dan Konferensi Penyatuan kalender Hijriyah Internasional. 2. Himpunan data tersebut dibahas oleh badan Hisab rukyat yang anggota-anggotanya terdiri dari unsur-unsur berbagai organisasi Islam, MUI, Badan Meterologi dan Geofisika, Dinas Hidro Oceanografi, Planetarium, ITB,IAIN, Pengadilan Agama, Deparemen Agama Pusat dan perorangan yang ahli, badan ini, bertugas memberi data dan saran kepada Menteri Agama dalam hal penentuan awal-awal bulan Qamariyah, terutama bulan-bulan setiap menjelang tibanya awal Ramadhan dan syawal atau menurut kebutuhan. 3. Jika
diperkirakan
akan
terjadi
perbedaan,
maka
Departemen
Agama
menyelenggarakan Musyawarah-musyawarah khusus yang dihadiri oleh peserta yang lebih luas untuk membahas permasalahannya. Disamping itu dilakukan koordinasi informasi dengan para Ulama atau dengan MUI, terutama dalam menghadapi situasi kritis. 4. Dalam hal menyusun kalender Hijriyah, Departemen Agama menentukan sepenuhnya berdasarkan hisab posisi hilal diatas ufuq, kalender ini tidak berlaku untuk bulan Ramadhan dan Syawal. 5. Menjelang Ramadhan dan Syawal tiba, Departemen Agama menginstruksikan DEPAG / Kodya dan Kanwil seluruh Indonesia untuk melakukan rukyat. Instruksi ini dilengkapi dengan data dan petunjuk teknis, termasuk prosedur laporan. 6. DEPAG melaporkan hasil rukyatnya ke sidang istbat, yang dipimpin oleh Menteri Agama. Sidang ini dihadiri oleh anggota badan hisab rukyat serta sejumlah tamu yang diantaranya adalah utusan dari kedutaan besar Negara sahabat / Islam. Sidang ini diselenggarakan setelah matahari terbenam tanggal 29 Sya'ban untuk menentukan awal Ramadhan dan tanggal 29 Ramadhan untuk menentukan awal Syawal. Keputusan sidang ini merupakan penentu keputusan penetapan awal Ramadhan dan Syawal yang secara resmi menjadi Keputusan Menteri Agama.
14
7. Kapan jatuhnya tanggal 1 Ramadhan dan 1 Syawal sepenuhnya tergantung keputusan sidang Istbat tersebut. Dari pengalaman sidang istbat yang berjalan selama ini, terlihat hal-hal sebagai berikut : a. Hisab dan Rukyat secara bersama-sama dijadikan sebagai dasar penetapan. Dari Pengalaman, kasus yang sangat banyak, memperlihatkan bahwa hasil hisab sama dengan hasil rukyat. b. Sistem hisab yang dipakai adalah semua sistim hisab yang berkembang di masyarakat. Jika terjadi perbedaan maka sistim hisab hakiki bittahkik / kontemporerlah yang dipergunakan. c. Rukyat yang dapat dijadikan dasar adalah yang tidak bertentangan dengan hisab diatas dan telah di istbatkan oleh qadli (Departemen Agama). d. Jika ketinggian hilal sudah mencapai ukuran yang bisa / pernah terlihat (menurut tajribah), namun cuaca mendung, maka penentuan awal Ramadhan dan Syawal di dasarkan pada tajribah tersebut. e. Wilayah Indonesia merupakan satu wilayah hukum/ satu mathla. Dengan demikian keputusan Menteri Agama akan berlaku untuk seluruh Indonesia.
IV. KASUS-KASUS DI INDONESIA : Hasil hisab sangat besar pengaruhnya terhadap laporan rukyat.
a. Kasus I Jika semua sistim hisab sepakat menyatakan hilal masih di bawah ufuk, maka selalu hilal dilaporkan tidak terlihat
15
b. Kasus II Jika semua sistim hisab sepakat menyatakan hilal sudah diatas ufuk, maka hampir selalu hilal di laporkan terlihat: kecuali jika hilal sudah diatas ufuk, tetapi kurang dari satu derajat, rawan terjadi perbedaan pendapat.
c. Kasus III Jika ahli hisab tidak sepakat, sebagian menyatakan hilal diatas ufuk, sebagian yang lainnya menyatakan dibawah ufuk, maka sering kali hilal di laporkan terlihat. Kesaksian tersebut di tolak oleh yang berpendapat bahwa hilal masih dibawah ufuk.
16
V.
PENUTUP Demikian apa yang dapat penulis sampaikan, semoga bermanfaat terutama dalam
ikut berpartisipasi aktif untuk kemajuan Peradilan Agama di bidang hisab dan rukyat.
Jum'at , 12 Juni 2015 M 25 Sy'aban 1436 H
17
SIDANG PENETAPAN PENYAKSIAN RUKYATUL HILAL
DISAMPAIKAN OLEH
Drs. H. Anshoruddin, SH., MA Pada ORIENTASI CALON PANITERA PENGGANTI Tanggal 29 Juli sampai dengan 5 Agustus 2007, di Wisma Bahagia Surabaya
Senin ; 30 Juli 2007 / 15 Rojab 1428 H
18
DAFTAR ISI I.
PENDAHULUAN…………………………………………………………………….1
II.
TATA CARA PEMERIKSAAN PENYUMPAHAN PENETAPAN PENYAKSIAN RUKYATUL HILAL………………………………………………………………….1 A.
Kelengkapan dalam Pemeriksaan………………………………………………...1 2. Permohonan itsbat kesaksian rukyatul hilal……………………………………3 3. Formulir pelaksanaan rukyat………………………………………………….4 4. Berita acara persidangan pengadilan sumpah syahadah rukyatul hilal………...5 5. Pemeriksaan pengakuan melihat hilal………………………………………….6 6. Penetapan itsbat rukyatul hilal…………………………………………………8
III.
B.
Pedoman Tata Cara Penyelenggaraan Sidang Hsbat rukyatul hilal………………..9
C.
Syarat – Syarat Formil Perukyat Hilal……………………………………………..9
D.
Syarat – Syarat Materiil Perukyat Hilal…………………………………………..11
E.
Administrasi Permohonan Itsbat Kesaksian Rukyat Hilal………………………..12
F.
Biaya Persidangan Itsbat Kesaksian Rukyat Hilal……………………………….12
G.
Pemberian Keterangan tentang arah kiblat………………………………………13
H.
Penentuan Waktu Sholat………………………………………………………..13
TATA CARA DEPARTEMEN DALAM MENETAPKAN AWAL RAMADHAN DAN SYAWAL……………………………………………………………………………..13
IV. KASUS – KASUS DI INDONESIA .………………………………………………….15 V.
PENUTUP………………………………………………………………………………16 DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN – LAMPIRAN : -
Data hisab awal bulan Romadlon, Syawal dan Dzulhijjah 1428 H/2007 M.
-
Data hisab 1 Syawal tahun yang kritis.
-
Gerhana bulan total.
19
DAFTAR PUSTAKA Undang – Undang no. 3 Th 2006 ttg. Perubahan atas UU No. 7 Th. 1989 ttg Peradilan Agama. Al- Fiqhu Al Islamiyyu Wa'adilla tuhu, Juz III hal. 1649 – 1657, Darul Fikri Damaskus Suriyah, Th 2004 M/1425 H.
Selayang pandang Hisab Rukyat, Direktorat Pembinaan Peradilan Agama DEPAG, Th. 2004. Himpunan Keputusan Musyawarah Hisab Rukyat dari berbagai system, DIRBIN BAPERA, DEPAG 1999/2000
Pedoman Perhitungan Awal Bulan Qamariah, DIRBINBAPERA Islam, DEPAG 1995
Hisab Awal Bulan, Oleh Saadoeddin Djambek, Jakarta, Tinta Mas,1976
Tata cara Pemeriksaan,Penetapan, Penyaksian, rukyat hilal, Mukti Arto, Makalah pada konsultasi – koordinasi di Soolo, Th.2006.
Tata cara Pemeriksaan, Itsbat Penyaksian, rukyat hilal, Anshoruddin, Makalah pada konsultasi – koordinasi di Soolo, Th.2006.
20
