SERTIFIKASI DAN LISENSI GURU PENDIDIKAN TEKNOLOGI DAN KEJURUAN
OLEH: DADANG HIDAYAT M.
SEKOLAH PASCA SARJANA UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
KONSEP SERTIFIKASI DAN LISENSI SERTIFIKASI Microsoft Encarta World English Dictionary (1999) mengartikan bahwa seritikat (sertifikasi) adalah dokumen (atau proses memperoleh dokumen) resmi yang menyatakan secara detil tentang kondisi atau status seseorang yang menyangkut pendidikan maupun kepemilikannya. Dalam hubungannya dengan pendidikan guru, sertifikasi mengandung arti proses peroleh dokumen resmi yang menyatakan status kependidikan, kompetensi yang dimiliki, serta menyatakan implikasi atas kepemilikannya tersebut terhadap tugas/profesi keguruan. Depdiknas (2002:58) menjelaskan bahwa sertifikasi adalah pengakuan terhadap wewenang yang dimiliki seorang lulusan untuk melaksanakan tugas di suatu profesi di bidang kependidikan. Sertifikasi diberikan oleh LPTK yang berhak yaitu yang memiliki pengakuan oleh lembaga akreditasi nasional. Bidang profesi yang dinyatakan dalam sertifikasi adalah bidang yang dinyatakan berhak diberikan oleh suatu program studi berdasarkan hasil akreditasi terhadap program studi tersebut.
KONSEP SERTIFIKASI DAN LISENSI SERTIFIKASI Glossary buku Direktorat P2TK dan KPT berusaha merumuskan istilah
sertifikasi dan sertifikat kompetensi sebagai berikut. Secara umum arti sertifikasi adalah pemberian pengakuan kepada pendidik dan nonpendidik terhadap prestasi belajar dan/ atau penyelesaian suatu jenjang pendidikan atau pelatihan. Sertifikat kompetensi adalah pengakuan atas prestasi belajar atau kompetensi untuk melakukan pekerjaan tertentu setelah lulus uji kompetensi yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi atau lembaga sertifikasi. Dalam Kepmendikbud No 013/I/1998, tertulis akta mengajar adalah surat tanda bukti penguasaan kemampuan mengajar yang diberikan oleh LPTK kepada seseorang yang telah memenuhi segala persyaratan akademik program pendidikan guru secara bersambungan.
KONSEP SERTIFIKASI DAN LISENSI LISENSI State of Hawaii Licensing Requirements (1997), memberikan pengertian credential adalah lisensi yang bersifat mendesak atau sementara. Hal ini
terutama diberikan kepada seseorang yang memenuhi keadaan sebagai berikut: (1) seseorang yang telah menyelesaikan program persiapan pendidikan guru, tetapi belum mampu mengajukan dokumen-dokumen yang diperlukan kepada Departemen, untuk kemudian dikeluarkan credetial letter untuk waktu tertentu, sampai dengan semua persyaratan untuk memperoleh lisensi dipenuhi; (2) bersarakan peraturan, sesorang yang belum menyelesaikan persiapan pendidikan guru atau yang sederajat, dapat dikontrak, apabila tidak ada orang yang cocok atau memenuhi persyaratan lisensi untuk posisi itu.
Microsoft Encarta World English Dictionary (1999), menyebutkan bahwa credential letter adalah surat keterangan yang menyatakan pengalaman tertentu seseorang untuk mengerjakan sesuatu (tugas atau pekerjaan).
KONSEP SERTIFIKASI DAN LISENSI LISENSI State of Hawaii Licensing Requirements (1997), lisensi dalam pendidikan guru (teacher license) adalah suatu dokumen yang memiliki arti sebagai tanda ijin seseorang untuk melaksanakan profesi keguruan (teaching) pada sekolah pemerintah (public shools). Lisensi tersebut juga menetapkan bahwa pemilik telah memenuhi standar yang ditetapkan oleh lembaga standarisasi guru (teacher standards board).
Menurut Depdiknas (2002:39), secara implisit menjelaskan bahwa lisensi adalah persyaratan tugas yang harus dimiliki oleh guru di lingkungan tertentu baik pemerintah ataupun swasta yang dikeluarkan oleh lembaga pengguna; yang diberikan sesudah guru tersebut memiliki sertifikat yang dikeluarkan oleh LPTK.
Tim Lisensi Kependidikan Dir.P2TK dan KPT (2003) menjelaskan bahwa lisensi merupakan ijin yang diberikan oleh lembaga pemerintah atau lembaga lisensi kepada individu untuk melakukan pekerjaan tertentu setelah dibuktikan bahwa individu yang bersangkutan memenuhi persyaratan kompetensi sehingga keamanan, kesejahteraan, atau kesehatan masyarakat terlindungi.
BNSP DAN BSNP BNSP (BADAN NASIONAL SERTIFIKASI PROFESI) Badan Nasioanal Sertifikasi Profesi (BNSP) dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2004 ats perintah UU Nomor 13 tahun 2003, tentang Ketenagakerjaan. BNSP merupakan badan independen yang bertanggung jawab kepada Presiden. BNSP bertugas menyelenggarakan sertifikasi kompetensi profesi bagi tenaga kerja. Pembentukan BNSP merupakan bagian integral dari pengembangan sistem dan kelmbagaan paradigma baru pengembangan SDM berbasis kompetensi. Dalam pengembangan SDM berbasis kompetensi ada tiga pilar utama yang harus dibangun secara sinerjik, yaitu pengembangan standar kompetensi nasional, pengembangan pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi, serta pengembangan sistem dan kelembagaan sertifikasi kompetensi yang independen.
BNSP DAN BSNP BNSP (BADAN NASIONAL SERTIFIKASI PROFESI) Pembentukan BNSP dimulai dari SKB Menteri Tenaga Kerja, Menteri Pendidikan Nasional, Menteri Industri dan perdagangan serta Ketua Umum Kadin Indonesia pada bulan Mei tahun 2000. Dalam melaksanakan tugasnya BNSP dapat mendelegasikan pelaksanaan uji kompetensi dan sertifikasi kompetensi profesi tersebut kepada Lembaga Uji Kompetensi (LSP) melalui pemberian lisensi.
BNSP DAN BSNP BSNP (BADAN STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN) Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) merupakan lembaga mandiri, profesional, dan independen yang mengemban misi untuk mengembangkan, memantau pelaksanaan, dan mengevaluasi pelaksanaan standar nasional pendidikan. BSNP bertugas membantu Menteri Pendidikan Nasional dan memiliki kewenangan untuk: Mengembangkan Standar Nasional Pendidikan Menyelenggarakan ujian nasional Memberikan rekomendasi kepada Pemerintah dan pemerintah daerah dalam penjaminan dan pengendalian mutu pendidikan Merumuskan kriteria kelulusan pada satuan pendidikan jenjang pendidikan dasar dan menengah Menilai kelayakan isi, bahasa, penyajian, dan kegrafikaan buku teks pelajaran
BNSP DAN BSNP BSNP (BADAN STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN) Standar yang dikembangkan oleh BSNP berlaku efektif dan mengikat semua satuan pendidikan secara nasional. BSNP dipimpin oleh seorang ketua dan seorang sekretaris yang dipilih oleh dan dari anggota atas dasar suara terbanyak. Dalam menjalankan tugasnya, BSNP didukung oleh sebuah sekretariat yang secara exofficio diketuai oleh pejabat Departemen Pedidikan Nasional (Depdiknas) yang ditunjuk oleh Mendiknas. BSNP dapat menunjuk tim-tim ahli yang bersifat adhoc sesuai kebutuhan. BSNP didukung dan berkoordinasi dengan Depdiknas dan departemen yang menangani urusan pemerintahan di bidang agama, dan dinas yang menangani pendidikan di provinsi/kabupaten/kota.
TUNTUTAN KOMPETENSI GURU PTK BERDASARKAN BNSP DAN BSNP BNSP
IDENTIFIKASI KOMPETENSI KERJA GURU (SKGP) : 1. KOMPETENSI PEDAGOGIK 2. KOMPETENSI KEPRIBADIAN 3. KOMPETENSI PROFESIONAL 4. KOMPETENSI SOSIAL
BSNP
IDENTIFIKASI KOMPETENSI PEKERJA DI INDUSTRI (SKKNI) : 1. KOMPETENSI PELAKSANA MUDA/JUNIOR 2. KOMPETENSI PELAKSANA MADYA/SENIOR 3. KOMPETENSI PELAKSANA UTAMA/MASTER
SINKRONISASI BNSP & BSNP
PENYESUAIANKOMPETENSI YANG DIBUTUHKAN DI LAPANGAN KERJA (PROFIL KOMPETENSI GURU SMK) DENGAN PROFIL KOMPETENSI YANG TERDAPAT DALAM KURIKULUM SERTA MENGACU PADA STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA
CONTOH JALUR DIKLAT BERDASARKAN PERAN BNSP DAN BSNP DALAM PTK
ASPRODIK (ASOSIASI PROFESI PENDIDIK PENDIDIKAN TEKNOLOGI DAN KEJURUAN) DIDEKLARASIKAN OLEH : FORUM KOMUNIKASI JURUSAN PENDIDIKAN TEKNOLOGI dan KEJURUAN (JPTK FKIP), FAKULTAS PENDIDIKAN TEKNOLOGI DAN KEJURUAN (FPTK IKIP), DAN FAKULTAS TEKNIK (UNIVERSITAS EKS IKIP) KE XII SE INDONESIA
TEMPAT : TAWANGMANGU, SURAKARTA/ SOLO
TANGGAL : 16 PEBRUARI 2002
ASPRODIK (ASOSIASI PROFESI PENDIDIK PENDIDIKAN TEKNOLOGI DAN KEJURUAN) DEKLARASI SOLO Menyimak berbagai permasalahan pendidikan kejuruan (vocational education) di Indonesia, terutama yang menyangkut aspek kualitas, kuantitas dan relevansi baik di tingkat pendidikan menengah maupun pendidikan tinggi, maka Temu Karya XII Forum Komunikasi FT/FPTK – JPTK Universitas se Indonesia, dengan ini mendeklarasikan : 1. Perumusan kembali definisi pendidikan kejuruan di Indonesia dalam arti yang benar
2. Menegaskan kembali bahwa misi utama FT/FPTK-JPTK LPTK adalah menghasilkan dan membina guru kejuruan untuk pendidikan menengah kejuruan dan pendidikan tinggi, serta pengembangan ilmu PTK. 3. Berdirinya Asosiasi Pendidikan Teknologi dan Kejuruan Indonesia (APTEKINDO) dengan tujuan menghimpun lembaga pendidikan teknologi dan kejuruan yang ada di Indonesia untuk bekerjasama dalam membantu pemerintah dan masyarakat dalam meningkatkan kualitas pendidikan teknologi dan kejuruan di Indonesia Surakarta, 16 Pebruari 2002 Deklarator, Peserta TK XII FK FT/FPTK-JPTK
ASPRODIK (ASOSIASI PROFESI PENDIDIK PENDIDIKAN TEKNOLOGI DAN KEJURUAN) Kegiatan Asosiasi disingkat 8i
Edukasi Standardisasi
Sertifikasi Kolaborasi 8i Publikasi Advokasi Sanksi Inovasi
PERKEMBANGAN PEMIKIRAN PROFESIONALISME GURU DI LPTK PTK KARAKTERISTIK BID. PEND. TEK.KEJURUAN (DIKLAT-SMK)
HARAPAN MASYARAKAT MENJADI GURU PROFESIONAL YANG SARJANA
KEBUTUHAN AKAN GURU PTK YG PROFESIONAL
KARAKTERISTIK KURIKULUM PTK
KOMPETENSI PEDAGOGIK
KOMPETENSI KEPRIBADIAN
MKK KEGURUAN
KONSEP PSDM
KOMPETENSI PROFESIONAL
KOMPETENSI SOSIAL
MKK BID.STUDI KEAHLIAN
MPK
MKB TEORI/ KONSEP
MPB PRAKTEK
MKB KEGURUAN MKB TUGAS AKHIR
KARAKTERISTIK SEKOLAH LIFE SKILL, BBE, CBT, CBE, SISWA SMK DLL
MPB KEGURUAN SEKOLAH/ DIKLAT
MBB PRAKTEK INDUSTRI MBB TEKNIK MANAJEMEN INDUSTRI
MBB KKN DAN WIRAUSAHA MBB SKRIPSI PENDIDIKAN SIDANG SARJANA
SARJANA PTK GURU PEMULA ASPRODIK PERSEKOLAHAN
SERTIFIKASI INDUSTRI
DIKLAT/PELATIHAN INDUSTRI/MASAYARAKAT
BERWIRAUSAHA DHM.2007
PROFIL LPTK-PTK
(FAKULTAS PENDIDIKAN TEKNOLOGI DAN KEJURUAN) RELEVANSI PRODI DI LPTK DENGAN PROGRAM KEAHLIAN DI SMK PRODI DI LPTK 83 68,6% RELEVAN
PRODI DI LPTK– PTK 66 54,5% RELEVAN
PR0DI DI SMK 34 BIDANG 121 PROGRAM
TANTANGAN DAN HARAPAN LPTK-PTK Lahirnya PP No.19/2005 dan UU No.14/2005, serta spektrum pengembangan SMK yang memiliki jumlah bidang dan program keahlian sebanyak 34 dan 121 merupakan tantangan sekaligus harapan bagi LPTK-PTK: Kebutuhan penyediaan guru SMK yang terus berkembang sejalan otonomi daerah, perkembangan iptek dan tuntutan global mengharuskan LPTK-PTK untuk meningkatkan relevansi dengan terus melakukan reorientasi dan diversifikasi program studi dan program keahlian. Reorientasi LPTK-PTK untuk meningkatkan relevansi dan kemampuan kompetensi bidang studi telah dilakukan melalui wider mandate sejak tahun 1997. Namun dengan dibukanya beberapa SMK baru (SMK Pertanian, Perikanan, Peternakan, Pertambangan, dll) belum dibarengi dengan dibukanya program studi baru di LPTK PTK secara signifikan. Reorientasi program LPTK PTK tidak optimal karena pengadaan tenaga pendidik bisa di supply lulusan D IV atau S1 non LPTK. Apalagi tidak konsistennya pelaksanaan Kepmendiknas Nomor 20/U/2001 tentang pengadaan guru yang tidak dihasilkan dari LPTK PTK. Di beberapa daerah untuk memenuhi guru SMK ”BELMO” (bangunan, elektronika, listrik, mesin, otomotif) dapat dipenuhi dari lulusan PT Non LPTK dengan menambah program akta mengajar. Pelaksanaan pengadaan guru yang diatur menurut UU Nomor 14/2005 dan PP Nomor 19/2005 tidak dibarengi dengan komitmen yang sejalan dengan Kepmendiknas Nomor 020/U/2001 tentang pengangkatan guru SMK dari lulusan perguruan tinggi non LPTK.
TUNTUTAN LPTK-PTK DLM MENGHASILKAN GURU TERSTANDAR Seluruh unsur yang terlibat didalamnya (LPTK-PTK, Ditjen PMPTK, Ditjen mandikdasmen, Ditbin SMK, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah) harus sinergi dan bertanggungjawab untuk bersama mencapai mutu lulusan yang terstandar. Langkah-langkah yang harus segera dilakukan oleh LPTKPTK adalah: Melakukan standarisasi kurikulum dengan pendekatan kompetensi sebagai standar isi, dimana program profesi guru termasuk didalamnya. Harus dirumuskan pola pelaksanaan kurikulum dengan paradigma baru, sehingga LPTK-PTK memberi jaminan bahwa lulusannya dapat memenuhi standar kompetensi guru. Di dalam Kurikulum LPTK-PTK yang terstandar terdapat program profesi yang dipergunakan untuk uji kompetensi dan sertifikasi guru yang sudah ada di SMK dan bagi calon-calon guru dari Non-LPTK. Dalam melaksanakan uji kompetensi dan sertifikasi LPTK-PTK berkoordinasi dengan asosiasi pendidik PTK yang menjadi partner untuk menguji Quality Control (QC) dalam pelaksanaannya.
CONTOH STRUKTUR KURIKULUM POLA 5:3 (SEBARAN & SEKUENSI) CONTOH PADA PROGRAM STUDI PENDIDIKAN TEKNIK OTOMOTIF MERECOVERY 72 UNIT KOMPETENSI SENIOR MECHANIC/PELAKSANA MADYA SEMESTER I
1. PENDIDIKAN AGAMA
2. BAHASA INDONESIA
3. PENJAS DAN OLAH RAGA
4. PENDIDIKAN K.NEGARAAN
5. PENGANTAR PENDIDIKAN
6. MATEMATIKA DASAR
7. FISIKA I
8. MATERIAL TEKNIK
9. GAMBAR TEKNIK
S K S
3
2
2
2
2
2
2
3
2
20
SEMESTER II
10. PERKEMB & BIM.PESDIK
11. BAHASA INGGRIS
12. PENGANTR PTK
13. MATEMATIK TEKNIK
14. FISIKA II
15. KEWIRAUSAHAAN
16. KIMIA TEKNIK
17. MEKANIKA STRUKTUR
18. FABRIKASI LOGAM
S K S
3
2
2
2
2
2
2
3
2
20
SEMESTER III
19. SMNRPEND. AGAMA
20. KURIKLM& PEMBELAJARN
21. THERMO. TEKNIK
S K S
2
3
3
SEMESTER IV
28. P L S B T
39. POWRTRAI OTOMOTIF
3
2
40. MANAJ. IND OTOMOTIF
2
47. BODY OTOMOTIF
3
41. CHASSIS OTOMOTIF
3
48. TEKNO.MOT KEND.BERAT
2
32. MOTOR BAKAR
2
33. TEKNOLBB& PELUMASAN
2
34. STATISTIKA TERAPAN
2
35. KONTROL ELEKTR OTO
2
36. KELISTRIK OTOMOTIF I
20
2
3
2
42. MOTOR BENSIN
2
43. KELISTRIK. OTOMOTIF II
2
45. EVALUASI PENDIDIKAN
46. PENELITIA PENDIDIKAN
3
49. TEKNO.MOT PESW.TERB.
2
50. TEKNO.MOT KERETA API
51. TEKNOLOGI SPD MOTOR
2
S K S
44. K K N
30. KONVERSI ENERGI
23. PERPIND. PANAS
27. PERALATAN KERJDSR OTO
4
SEMESTER VI
38. MOTOR DIESEL
31. ELEMEN MESIN II
26. KINEMATIK DINAMIKA
37. STRATEGI BEL. MENG.
S K S
3
2
25. TEKNOL. LIST&ELEKTR
2
SEMESTER V
29. PENGELOL. PENDIDIKN
22. ELEMEN MESIN I
24. MEKANIKA FLUIDA
S K S
4
3
3
4
4
4
4
SEMESTER VII
52. PERENC. PENGAJARAN
53. PEMROGR. KOMPUTER
54. PRAKTIK INDUSTRI
55. TUGAS AKHIR OTO
56. TEKNO.MOT INDUSTRI
57. TEKNO.MOT KAPAL LAUT
58. MANAJEMN DIKLAT
59. AIR CONDITIONING
S K S
3
3
3
SEMESTER VIII
60. SKRIPSI
61.
PPL
62. UJIAN SIDANG
S K S
KETERANGAN
6
4
0
KETERANGAN 3
MKU
MATA KULIAH UMUM
MKK FAK.
MATA KULIAH KEAHLIAN FAKULTAS
4
4
MKK PRODI
MATA KULIAH KEAHLIAN PRODI
MKDP
MATA KULIAH DASAR PROFESI
MKKP
MATA KULIAH KEAHLIAN PROFESI
4
4
2
21
19
20
20
10
JUMLAH TOTAL SKS = 150 SKS
POLA PIKIR PENGADAAN, PENINGKATAN KUALIFIKASI DAN SERTIFIKASI GURU SMK CONSECUTIVE
LULUSAN NONLPTK •BIDANG STUDI
TOTAL SKS 180 DITMDIKDASMEN DIT BINSMK
PEND. PROFESI
PEMERINTAH
TOTAL SKS 150-160 UNIVERSITAS LPTK PTK •BIDANG STUDI •PROGRAM PROFESI
LULUSAN LPTK PTK
UJI KOMPETENSI
•BIDANG STUDI •PROGRAM PROFESI
CONCURENT
ASOSIASI PENDIDIK PTK
SMK
LULUSAN SMK TERSTANDAR
GPm GMa GMd GU
GURU SMK YG BLM SERTIF GURU SMK YG BLM S-1
P3G LPMP
PEMDA
DIT DIKLAT DIT PMPTK
PENUTUP SEJALAN DENGAN IMPLEMENTASI UU 14/2005 DAN PP 19/2005, LPTK PTK MELAKUKAN REORIENTASI PROGRAM PENDIDIKAN UNTUK MENGHASILKAN MUTU LULUSAN SESUAI DENGAN STANDAR YANG TELAH DITETAPKAN PELAKSANAAN PENDIDIKAN PROFESI PRE-SERVICE TRAINING DENGAN POLA 5:3 ATAU 6:4 UNTUK CALON GURU SMK SECARA CONCURENT, MERUPAKAN CARA YANG EFEKTIF DAN EFISIEN GUNA MENGHASILKAN CALON GURU UNGGUL DAN TERSTANDAR PEMETAAN PROGRAM KEAHLIAN DI SMK SEBANYAK 121 BUAH, FPTK BISA MERECOVERY SEBANYA 66 PROGRAM MELALUI DIVERSIFIKASI KURIKULUM GUNA MERECOVERY 83 PROGRAM KEAHLIAN, UNTUK TINGKAT LPTK PERLU SEGERA DILAKUKAN WORKSHOP SECARA SINERGI DENGAN FAKULTAS LAIN GUNA MELAKUKAN DIVERSIVIKASI/ MEMBUKA PROGRAM BARU
