Tanah Negara Dan Wewenang Pemberian Haknya (Boe
..
ARTIKEl
_
DR. Boedi Djatmiko Hadiatmocllo. SH. MH
TANAH NEGARA DAN WEWENANG PEMBERIAN HAKNYA State land is the land controlled by the state. This means ofstate powe,r ofthe people's act as entity to organize utilization inventory, and maintenance. State also determine the rights ofthe land. Tanah Negara adalah tanah yang dikuasai oleh Negara. Ini artinya Negara sebagai organisasi kekuasaan rakyat, bertindak selaku badan penguasa untuk mengatur dan menyelenggarakan peruntukkan, penggunaan, persediaan, dan pemeliharaan. Negarajuga menentukan hak-hak atas tanah.
37
S
ering kali kita mendengar sebidang tanah disebut sebagai tanah Negara jika ditanyakan apa yang dimaksud dengari tanah Negara, kenapa disebut demikian, apakah ada perbedaan dengan tanah j enis yang lain, dimana kita menemukan tanah Negara, dimana diatur mengenai tanah Negara ini, dan siapa yang berwenang mengaturnya. Untuk apa tanah Negara apakah kita bisa memiliki tanah Negara. Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan itu maka sesuai dengan isu yang hendak dikemukakan yakni tanah Negara dan wewenang pemberian haknya diawali dari pengertian atau makna, selanjutnya sejarah dan ketentuan hukum wewenang pemberian haknya. Sebutan untuk "Tanah" (land) dapat mempunyai arti yang berbeda tergantung dari sudut pandang keilmuan untuk
Jumal Keadilan Vol. 6, No.1, Tahun 2012
pengartikannya. Dalam konsep hukum dalam pengertian yuridis maka dapat tanah tidak sekadar permukaan bumi, diartikan bahwa tanah tersebut secara namun mempunyai tiga dimensi yakni yuridis merupakan tanah milik atau ruang angkasa, permukaan bumi dan di kepunyaan, namun bukan berarti juga dia bawah tubuh bumi (Iihat Peter butt, 200I). secara fisik menguasai tanah tersebut, Dalam konteks hukum tanah, tanah karena mungkin adanya hubungan diartikan sebagai "permukaan bumi" kerjasama atau kontraktual tertentu. (Iihat pasal4 ayat IUUPA). Bentuk lain bisa juga bahwa tanah "Tanah Negara" seperti hal sebulan tersebut diduduki oleh orang tanpa ijin tanah yang lain-misalnya tanah milik dan yang berhak " okupasi". Makna okupasi sebagainya - hal ini menunjukan suatu atau "accupation" lebih kepada status hubungan hukum tertentu antara penguasaan secara pisik atau factual lanpa obyek dan subyeknya yang dalam konteks diikuti hak (right) dalam arti sah secara ini lebih kepada hubungan kepemilikan hukum. "tanah Negara" diartikan sebagai atau kepunyaan antara subyek dan obyek pemilik dalam arti kepunyaan atas tanah yang bersangkutan. Dalam', dapat ditemukan pada masa pengertian tersebut maka jika pemerintahan Hindia Belanda Tanah Negara kitamenyebutkan tanah Negara artinya adalah dimana Indonesia sebagai artinya adalah tanah sebagai bagian dari kerajaan Belanda. tanah sebagai Berasal dari latar belakang obyek dan Negara sebagai subyeknya dimana Negara obyek dan Negara sistem ketatanegara yang sebagai subyek mempunyai sebagai subyeknya berbentuk absolute I monarchi, hubungan hukum tertentu d' IV, (system feodalisme). Tanah ,mana egara dalam wilayah kekuasaan dengan obyeknya yakni tanah. Adapun hubungan hukum itu sebagai subyek adalah tanah milik Raja I ratu dapat berupa hubungan mempunyai sebagai pemilik. Wilayah kepemilikan kekuasaan atau hubungan hukum kekuasaan cakupannya kepunyaan. tertentu dengan termasuk daerah jajahan Indonesia bagian dari wilayah Didalam konsep hukum tanah. kerajaan Belanda - dan disisi sebutan menguasai atau yang lain rakyat yang berada di dikuasai dengan dimiliki ataupun kepunyaan dalam konteks wilayah tersebut berposisi sebagai yuridis mempunyai arti/makna berbeda penggarap atau penyewa tanah (Iihat pula dan menimbulkan akibat hukum yang Curzon, 1989). Konsekuensi logis dari berbeda pula. Arti dikuasai tidak sarna model hubungan antara Raja sebagai dengan pengertian dimiliki. Jika kita pemilik dan rakyat sebagai penyewa menyebutkan tanah tersebut dikuasai atau dikenal sebagai sistem kepemilikan tanah menguasai dalam arti "possession" yang disebut sebagai dotrin "land tenure". Dalam tataran politik hukum tanah makna yuridisnya adalah tanah tersebut dikuasai seseorang secara fisik dalam arti pada waktu itu laI).ah Negara adalah tanah factual digarap, dihuni, namun belum milik Negara (RajaIRatu) diterapkan di tentu bahwa secara yuridis dia adalah Indonesia melalui produk hukum dalam peraturan "agrarisch besluit" yang pemilik atau yang punya tanah tersebut. Demikian juga bila menyebutkan diundangkan dalam lembaran Negara bahwa tanah tersebut dimiliki atau "Staatblad" no. 118 tahun 1870 ( S. 1870118). Dalam pasall, disebutkan: kepunyaan dalam arti "Ownership" !3U:~U
U;=-T. f,',.;
38
_.l-:;:;r::;J Dlj.J8J l\cu~uh<:nnr'· _J
~J f;U:'~:A____
_
HJI L~iLl:~
r)::;~PU~Tf'j~,lV-;.i~
:J
Tanah Negara Dan Wewenang Pemberian Haknya (Boedi Djatmiko Hadiatmodjo)
"behoudens opvolging van de tweede en derde bepaling der voormelde wet, blijft het beginsel gehandhaafd, dat aile grond, waarop niet door anderen regt van eigendom wordt bewezen, domein van de Staat is". (dengan tidak mengurangi beriakunya ketentuan dalam Pasal 2 dan 3 Agrarisch Wet, tetap dipertahankan asas, bahwa semua tanah pihak lain tidak dapat membuktikan sebagai hak eigendomnya, adalah domein ( milik ) Negara). Ketentuan Pasal I Agrarisch Besluit ini dikenal sebagai pernyataan kepemilikan "Domein Verklaring" dari Negara dan dikenal sebagai pernyataan dome in umum (algemene Domein Verklaring). Disamping itu, dikenal juga adanya pernyataan dome in khusus (speciale Domein Verklaring) yang tercantum dalam peraturan perundangan tentang pengaturan hak erfpaht yang diundangkan dalam S. 1875 94f, S. 1877 55 dan S. 1888 55. Rumusannya sebagai berikut: "aile woeste gronden in de Gouvernementsladen op .... berhooren, voorzoover daarop door leden der inheemsche bevolking gene aan het ontginningsrecht ontleende rechten worden uitgeoefend, tot het Staatsdomein. Over dit tot het Staatsdomein behoorende gronden, bemst behoudens het ontginningsrecht der bevolking, de beschikking iutluitend bij het Gouvernement" (engelbrecht, 1960, halaman 2051). "Semua tanah kosong dalam daerah pemerintahan langsung adalah domein Negara, kecuali yang diusahakan oleh para penduduk asli dengan hak-hak yang bersumber pada hak membuka hutan. Mengenai tanahtanah Negara tersebut kewenangan untuk memutuskan pemberiannya 39
kepada pihak lain hanya ada pada pemerintah, tanpa mengurangi hak yang sudah dipunyai oleh penduduk untuk membukanya". Pernyataan kepemilikan ini menjadikan landasan hukum Negara /pemerintahan pada waktu itu untuk memberikan tanah dengan hak kepemilikan dengan hak-hak barat yang diatur dalam KUUHPerdata, seperti hak Erfpacht, hak Opstal dan lain-lainnya. Dalam rangka domein verklaring, pemberian tanah dengan hak eigendom dilakukan dengan cara pemindahan hak milik Negara kepada penerima tanah dan sebagai alat pembuktian pemilikan tanah.' Pernyataan domein Negara yang diatur dalam pasal I Agrarisch besluit ini paralel dengan yang diatur dalam BW. Dalam pasal 519 dan pasal 520 BW, mengatur bahwa setiap bidang tanah selalu ada yang memiliki. Kalau tidak dimiliki oleh perorangan atau badan hukum, maka negaralah pemiliknya. Atas dasar Pasal I Agrarisch Besluit ini maka dikenal adanya dua bentuk tanah Negara yakni: Pertama, tanah-tanah Negara yang disebut dengan tanah Negara bebas "vrij landsdomein" yaitu tanah Negara yang benar-benar bebas artinya bahwa tanah tersebut belum ada atau belum pernah dilekati oleh sesuatu hak apapun. Pengertian hak disini harus diartikan yuridis yang diatur dalam ketentuan hukum barat (BW) termasuk didalamnya hak rakyat atas tanah yang pada waktu itu tanah-tanah yang mendasarkan pada hukum adat setempat. Sepanjang tidak didaftarkan haknya dengan cara menundukkan diri secara suka rela kepada hukum barat maka tanah yang dikuasai rakyat merupakan bagian dari atau berstatus sebagai tanah Negara
, Lihat Budi Harsono, hal. 3.
Jumal Keadilan Vol. 6, No.1, Tahun 2012 yang diistilahkan sebagai tanah Negara Negara ditegaskan bukan dikuasai penuh yang diduduki oleh rakyat. Dalam akan tetapi merupakan tanah yang perkembangannya temyata pemerintah dikuasai langsung oleh Negara. 2 Ini Hindia Belanda juga berpendapat bahwa artinya negara dikontruksikan negara sebutan tanah Negara bebas ini bukan pemilik tanah, Negara sebagai cakupannya dibedakan menjadi dua: organisasi kekuasaan rakyat yang I. Tanah-tanah menjadi tanah Negara bertindak selaku badan penguasa, yang bebas karena dibebaskan dari hak-hak diberikan wewenang oleh rakyat untuk milik rakyat oleh suatu Instansi/ mengatur dan menyelenggarakan departemen, dianggap tanah Negara peruntukan, penggunaan, persediaan dan dibawah penguasaan departemen yang pemeliharaannya; menentukan dan membebaskan; mengatur hak-hak yang dapat dipunyai 2. Tanah Negara bebas yang tidak ada atas (bagian dari) bumi, air dan ruang penguasaan secara nyata diserahkan angkasa itu; dan untuk menentukan dan kepada suatu departemen, mengatur hlibunganDa/am UUPA dianggap bahwa tanah ' hubungan hukum antara dan peraturan tersebut dimasukkan orang-orang dan perbuatan kedalam penguasaan hukum yang mengenai bumi, perundangdepartemen dalam negeri air dan ruang angkasa. undangan (Binnen van bestuur) Substansi tanah Negara disebutkan Kedua, tanah Negara setelah UUPA, di dalam yang tidak bebas "onvrij bahwa berbagai peraturan landsdomein" yaitu tanah pengertian tanah perundangan disebutkan Negara yang di atasnya ada bahwa pengertian tanah Negara ada/ah hak-hak rakyat atas tanah atau Negara adalah tanah yang tanah yang dikuasai atau tanah yang tidak tidak dilekati dengan sesuatu diduduki oleh rakyat hak atas tanah. di/ekati dengan berdasarkan pada hukum adat Atas pemahaman konsep sesuatu hak atas mereka (hak ulayat dan peraturan perundangan tanah. masyarakat hukum adat). tentang pengertian tanah Setelah kemerdekaan, Negara dapat ditarik sebelum terbitnya UU. No.5 tahun 1960, kesimpulan dalam tataran yuridis bahwa tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria terdapat dua kategori tanah Negara dilihat dari asal usulnya: atau lebih dikenal dengan sebutan UUPA, pengertian Tanah Negara, ditemukan (1 )Tanah Negara yang berasal dari tanah dalam PP No.8 tahun 1953 (L.N. 1953, yang benar-benar belum pemah ada hak atas tanah yang melekatinya atau No. 14, T.L.N. No. 362). Dalam PP disebut sebagai tanah Negara bebas; tersebut Tanah Negara dimaknai sebagai (2)Tanah Negara yang berasal dari tanah"tanah yang dikuasai penuh oleh negara". tanah yang sebelumnya ada haknya, Substansi dari pengertian tanah Negara ini adalah tanah-tanah memang bebas dari karena sesuatu hal atau adanya hak-hak yang melekat di atas tanah perbuatan hukum tertentu menjadi tersebut apakah hak barat maupun hak tanah Negara. Tanah bekas hak barat, adat (vrij landsdomein). Dengan terbitnya UUPA tahun 1960, pengertian tanah , Iihat, penjelasan umum II (2) UUPA),
40
Tanah Negara Dan Wewenang Pemberian Haknya (Boedi Djatrniko Hadiatrnodjo)
tanah dengan hak atas tanah tertentu yang telah berakhir jangka waktunya, tanah yang dicabut haknya, tanah yang dilepaskan secara sukarela oleh pemiliknya.
Wewenang Pemberian Hak Pada prinsipnya karena status tanah rnerupakan tanah Negara maka baik pada rnasa pernerintah Hindia Belanda rnaupun pada rnasa pernerintahan RI, wewenang pemberian hak atas tanah Negara ada pada Negara, jika masa pernerintahan Hindia Belanda yang diwakili oleh gubemur jenderal, setelah rnerdeka wewenang pernberian hak atas tanah Negara ada pada Menteri selaku pejabat Negara yang rnendapatkan wewenang pendelegasian dari Presiden. Dan selanjutnya rnenteri atau pejabat yang rnernperoleh delegasi dari Presiden rnelirnpahkan tugas dan wewenang tersebut kepada pejabat jajaran yang ada di bawahnya. Di dalarn UU No.7 Tahun 1958, tentang Peralihan Tugas dan Wewenang Agraria, adalah rnerupakan peraturan perundangan awal kernerdekaan yang rnengatur pelirnpahan wewenang kernenterian agraria. Di dalarnnya disebutkan : Tugas dan wewenang yang rnenurut peraturan undang-undang dan ketentuanketentuan tata usaha yang tercanturn dalarn daftar lampiran dari undangundang ini diberikan kepada: a. Gubemur Jenderal, direktur van Binnenlands Bestuur dan Menteri Dalarn Negeri; b. Hoofd van Gewestelijk bestuur, Gubemur, Residen, Hoofd van Plaatselijk Bestuur, Bupati, Walikota, Wedana, dan pejabat-pejabat Parnongpraja lainnya, terrnasuk tugas dan wewenang yang menurut sesuatu peraturan atau keputusan telah ada atau telah diserahkan kepada sesuatu badan penguasa; dengan 41
berlakunya undang-undang ini beralih kepada MenteriAgraria. Pengaturan peraturan perundangundangan tentang wewenang pemberian hak atas tanah Negara, diatur dalarn beberapa peraturan perundang-undangan. Keputusan Menteri Agraria No. SK. 112/Ka/ 61, tentang Pernbagian Tugas Wewenang Agrarian; ditetapkan tanggall April 1961, berlaku surut sejak tanggal I Mei 1960. Dengan berlakunya peraturan ini rnencabut Keputusan tanggal 22 Oktober 1959, No. SKJ495 I Ka/ 59, yang disernpurnakan dengan Keputusan tangga14 Mei 1960, No. SK/599/Ka/ 60. Surat Keputusan Menteri Pertanian dan Agraria tanggal12 September 1962, No. SK. XIIII 171 Kal 1962, tentang penunjukan pejabat yang dimaksud dalarn pasal 14 PP No. 221/ 1962. Ketentuan ini rnenga tur ten tang wewenang pernberian hak rnilik atas tanah yang dibagikan dalarn rangka Landre/arm. Surat Keputusan Menteri Pertanian dan Agraria tanggal 21 Juli 1967, No. SK 41 Ka, tentang perubahan keputusan Menteri Agraria No. SK. 1121 Kal 61. Ketentuan ini rnerupakan pengaturan mengenai wewenang pernberian hak pakai yang rnenyimpang dari ketentuan yang diatur oleh Keputusan Menteri Agraria No. Sk. 1121 ka/61. Keputusan Deputi Menteri Kepala Departemen Agraria tanggal I Juli 1966, No. SK. 451 Depagl 66, tentang Pernbagian tugas dan wewenang agrarian dalarn hubungannya dengan pernberian hak dan wewenang atas tanah. Dengan berlakunya Peraturan ini maka peraturan wewenang yang diatur dalmp. Keputusan Menteri No. SK. 112/Kal 1961; Keputusan Menteri agrarian No. SK. XlIII 51 Ka; Keputusan Menteri Pertanian dan Agraria No. SK. 4 I Ka; Keputusan Menteri Agraria No. SK. 3361 Ka; dan Keputusan Menteri Agraria No. SK. 31
Jumal Keadilan Vol. 6, No.1, Tahun 2012
Ka/ 1962, sepanjang teiah diatur dalam diberikan dengan sesuatu hak atas tanah peraturan ini dicabut atau tidak berlaku. adalah tanah Negara. Dalam hal tidak PMDN NO. I TAHUN 1967 Tentang ditentukan secara khusus dalam pasal atau pembagian tugas dan wewenang agrarian; ayat yang bersangkutan, maka jo. PERATURAN MENTER! DALAM pelimpahan kewenangan yang ditetapkan NEGER! NO. 88 TAHUN 1972 tentang dalam peraturan ini hanya meliputi Susunan Organisasi Dan Tata Kerja kewenangan mengenai hak atas tanah Direk10rat Agraria Propinsi Dan Sub Negara yang sebagian kewenangan Direktorat Agrarian Kabupaten/ mengusai dari Negara tidak dilimpahkan Kotamadya. Dengan berlakunya kepada instansi atau badan lain dengan peraturan ini, maka Surat keputusan hak pengelolaan. MenteriAgrariaNo. SK 112/Ka/1961 dan Kewenangan Kepala Kantor untuk Surat Keputusan Deputi Menteri Kepala memberikan hak sebagaimana diatur Departeman Agraria No. Sk 45/ Depagl dalam Pasal 3, 4 dan 5 antara lain pemberian hak milik atas tanah . 1966 dicabut kembali. PMDN No. 6 Tahun 1972, tentang', Fungsi dari surat pertanian yang luasnya tidak lebih; pemberian hak milik atas Pelimpahan Wewenang keputusan tanah non pertanian yang · PemberianHakAtasTanah; , Kemudian diterbitkan pemberlan hak luasnya tidak lebih dari Permenag/ KBPN No.3 Tahun tersebut adalah 2000m2, kecuali mengenai tanah bekas hak guna usaha; 1999, tentang Pelimpahan sebagai tanda wewenang pemberian hak atas bu kt'I k epemll 'I'kan pemberian hak milik atas tanah dalam rangka pelaksanaan tanah Negara. Dengan terbitnya PERATURAN bahwa seseorang program transmigrasi, redistribusi, Konsolidasi;. MENTERI NEGARA ataubadan AGRARIA/ KEPALA pendaftaran tanah secara masal BADAN PERTANAHAN hukum baik dalam rangka pelaksanaan NASIONAL NO. 3 Tahun memperoleh hak pendaftaran tanah secara 1999 tentang Pelimpahan atas suatu bidang sistematik maupun sporadic. Terkait dengan Hak Guna kewenangan pemberian dan tanah, Bangunan (pasal 4), Kepala pembatalan keputusan pemberian hak atas tanah Negara, maka kantor pertanahan kabupatenlkotamadya peraturan perundangan yang ada memberi keputusan mengenai pemberian sebelumnya menjadi tidak berlaku. Pasal hak guna bangunan atas tanah yang luasnya tidak lebih dari 2000rn2 kecuali 2 Peraturan ini mengatur bahwa: kewenangan pemberian hak atas tanah mengenai tanah bekas hak guna secara individual dan secara kolektif, dan bangunan. Semua pemberian hak guna pembatalan keputusan pemberian hak bangunan alas tanah hak pengelolaan. · atas tanah dilimpahkan sebagian kepada Terkait Hak Pakai (Pasal 5), Kepala · kepala kantor wilayah BPN atau Kepala kantor pertanahan kabupatenlkotamadya. kantor Pertanahan kabupatenlkota madya memberi keputusan mengenai: dan pelimpahan kewenangan pemberian pemberian hak pakai alas tanah pertanian. hak atas tanah dalam peraturan ini yang luasnya tidak lebih dari 2 ha; me lip uti pula kewenangan untuk pemberian hak pakai alas tanah non menegasan bahwa tanah yang akan pertanian yang luasnya tidak lebih dari 2000m2, kecuali mengenai lanah bekas
42
Tanah Negara Dan Wewenang Pemberian Haknya (Boedi Djatmiko Hadiatmodjo)
hak guna usaha. Semua pemberian hak pakai atas tanah hak pengelolaan. Di dalam pasal 6 perubahan hak, kepala kantor pertanahan memberi keputusan mengenai semua perubahan hak atas tanah, kecuali perubahan hak guna usaha menjadi hak lain; Kewenangan Kantor Wilayah BPN Propinsi diatur dalam Pasal 7, 8, 9 dan 10 sebagai berikut: Pasal 7, kepala kantor wilayah BPN Propinsi memberi keputusan mengenai: pemberian hak milik ata"s tanah pertanian yang luasnya lebih dari 2 ha; pemberian hak milik atas tanah non pertanian yang luasnya tidak lebih dari 5000m2, kecuali yang kewenangan pemberiannya telah dilimpahkan kepada kepala kantor pertanahan kabupaten / kota madya sebagaimana dimaksud dalam pasal3. Pasal 8 hak guna usaha, kepa!a kantor wilayah BPN propinsi memberikan keputusan mengenai pemberian hak guna usaha atas tanah yang luasnya tidak lebih dari 200 ha. pasal 9 hak guna bangunan, kepala kantor wilayah BPN Propinsi pemberi keputusan mengenai pemberian hak guna bangunan atas tanah yang luasnya tidak lebih dari 150.000 m2, kecuali yang kewenangan pemberiannya telah dilimpahkan kepada Kepala Kantor pertanahan kabupaten / kotamadya. Pasal 10 Hak pakai, Kepa!a kantor wilayah BPN Propinsi memberi keputusan mengenai:. pemberian hak pakai atas tanah pertanian yang luasnya lebih dari 2 ha. Pemberian hak pakai atas tanah non pertanian yang luasnya tidak lebih dari 150.000 m2 kecuali kewenangan pemberiannya telah dilimpahkan kepada kantor pertanahan kabupaten/kotamadya sebagaimana dimaksud dalam pasal 5. Pasal II pemberian hak lain, Kepala kantor wilayah BPN Propinsi memberi keputusan mengenai pemberian hak atas 43
tanah yang sudah dilimpahkan kewenangan pemberiannya kepada kepala kantor pertanahan kabupaten/ kotamadya sebagaimana dimaksud dalam bab II apabila atas laporan kepala kantor pertanahan kabupaten/kotamadya hal tersebut diperlukan berdasarkan keadaan dilapangan. Pasal 12 pembatalan keputusan pemberian hak atas tanah, Kepala kantor wilayah BPN propinsi memberi keputusan mengenai: pembatalan keputusan pemberian hak atas tanah yang telah dikeluarkan oleh kepala kantor pertanahan kabupatenlkotamadya yang terdapat cacat hukum dalam penerbitannya; pembatalan keputusan pemberian hak atas tanah yang kewenangan pemberiannya dilimpahkan kepada kepala kantor pertanahan kabupaten /kotamadya dan kepada kepala kantor wilayah BPN propinsi, untuk melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap. Pasa! 13, Menteri Negara Agrarial kepala BPN menetapkan pemberian hak atas tanah yang diberikan secara umum. Selanjutnya didalam Pasal14 disebutnya: (I) Menteri Negara AgrariaIKBPN memberi keputusan mengenai pemberian dan pembatalan hak atas tanah yang tidak dilimpahkan kewenangannya kepada kepala Kantor wilayah BPN Propinsi atau kepala kantor pertanahan kabupaten/ kotamadya sebagaimana dimaksud dalam Bab II dan Bab III. Menteri Negara Agraria/KBPN . memberi keputusan mengenai pemberian dan pembatalan hak atas tanah yang telah dilimpahkan kewenangannya kepada kepala kantor wilayah BPN Propinsi atau kepala kantor pertanahan kabupaten/kotamadya sebagaimana dimaksud bab II dan III apabila atas laporan kepala kantor wilayah BPN propinsi hal tersebut
Jumal Keadilan Vol. 6, No.1, Tahun 2012
diperlukan berdasarkan keadaan dilapangan. Karakter Sertifikat dan Akibat Hukumnya Konstruksi hukum Sertifikat yang lahir dari pendaftaran tanah yang berasal dari tanah yang berstatus Negara mempunyai karakter yang bersifat "konstitutif'. Sifat karekter ini tirnbul sebagai akibat adanya suatu keputusan atau penetapan dari badan/pejabat Tata Usaha Negara dalam hal ini BPN yang menetapkan pemberian hak atas tanah kepada seseorang atau badan hukum yang mengajukan permohonan suatu',hak atas tanah yang berstatus tanah Negara. Fungsi dari surat keputusan pemberian hak tersebut adalah sebagai tanda bukti kepemilikan bahwa seseorang atau badan hukum memperoleh hak atas suatu bidang
tanah. Surat keputusan pemberian hak atas tanah yang diterbitkan oleh Badan/Pejabat Tata Usaha berfungsi sebagai dasar atau alas hak pengakuan Negara ternadap seorang atau badan hukum atas sebidang tanah yang dikuasainya. Kenapa demikian, karena untuk dapatnya seseorang atau badan hukum memiliki atau mengusai hak atas tlmah yang berasal dari tanah Negara hams memenuhi persyaratan dan kewajiban yang diuraikan dalam surat keputusan tersebut. Bila mana syarat dan kewajiban dipenuhi maka harus didaftarkan agar memperoleh tanda bukti kepemilikan yang berupa sertifikat hak atas tanah. D Penulis: Pemerhati masalah pertanahan. Sumber: bankskripsi.com
Kapan Semestinya Tidak Menggunakan Kata "Anda n Penggunoon kolo "Ando" dolom memo, sural iklon don promosi odoloh boik koreno merupokon kolo persuosil. Telopi penggunoonnyo dolom per[okopon dengon nosoboh biso menimbulkon mosoloh. Unluk menghindorinyo, gunokon kolo"soya" sebogoi gonlinyo. (onloh-[onloh: 1. "Ando soloh. Bukon seperli ilu [oro kerjonyo." Seboiknyo: "Mungkin soya soloh, don soya pikir [oro kerjonyo lidok seperli ilU." 2. "liko Ando menginginkon bonluon soyo, Ando horus ...."Seboiknyo: "Soyo okon membonlu Ando, unluk ilu perfomo-Iomo soya membuluhkon .•. ." 3. "Apo yong lodi kolokon?" seboiknyo: "Mool, soya lidok mendengor kolimollerokhir Ando." 4. "Apo mosoloh Ando." Seboiknyo: "Apo yong dopol soya bonlu?" S. "Ando lerlombol menelpon. Ando horus menunggu sompoi besok." Seboiknyo: "Moolkon soyo, pok Sporpe lidok odo hori ini. Bolehkoh soyo memberilohukon Beliou unluk menelpon Ando besok?" 6. "Ando lidok meRgerjokon lohop lerokhir i1u dengon boik." Seboiknyo : "Soyo menemukon hosil yong berbedo. Mori kilo memeriksoRyo bersomo." 7. "Ando posli sedong menghodopi mosoloh. "Seboiknyo : "Soyo dopol membonlu Ando menghodopi mosoloh lel'5ebul... Sumber: Communication Briefings, April 1996, Vol 15, No.6.
44
