Senin, 19 April 2010
LAPORAN
DISUSUN OLEH : Heri Hermawan City Facilitator PPSP Kota Cirebon
I. Latar Belakang Menindak lanjuti pertemuan Pokja Sanitasi Kota Cirebon pada tanggal 8 April 2010 dan berdasarkan Rencana Kerja Pokja Sanitasi Kota Cirebon, maka diperlukan suatu pertemuan dalam bentuk Lokakarya Penilaian dan Pemetaan Situasi Sanitasi Kota Cirebon. Lokakarya ini sekaligus sebagai media diseminasi program PPSP kepada seluruh stakeholders pembangunan sanitasi di Kota Cirebon. Pelaksanaan lokakarya bertempat di Aula Bappeda, Jl. Dr. Cipto Mangunkusumo No.99 Kota Cirebon. Acara tersebut dilaksanakan pada Hari Senin tanggal 19 April 2010. II. Tujuan Tujuan dari pelaksanaan Lokakarya Penilaian dan Pemetaan Situasi Sanitasi Kota ini adalah : Tujuan Formal : 1. Mengadvokasi pengambil keputusan di tingkat kota untuk dapat memberikan komitmen dan mendukung tugas yang dilakukan oleh Pokja Sanitasi Kota Cirebon. Capaian : Dari hasil pelaksanaan lokakarya, terlihat dukungan dan komitmen dari Walikota yang diwakili oleh Sekretaris Daerah Kota Cirebon, yaitu Bpk. Drs. H. Hasanudin Manap, MM, beliau menyakan bahwa pembangunan sektor sanitasi (limbah, drainase dan persampahan) harus dipandang sebagai investasi bagi daerah. 2. Diseminasi program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) kepada seluruh SKPD dan stakeholders pembangunan sanitasi di Kota Cirebon. Capaian : Pada lokakarya ini, seluruh Kepala SKPD diundang sebagai ajang diseminasi program, namun banyak sekali Kepala SKPD yang berhalangan hadir berkenaan dengan Rapat Paripurna DPRD Kota Cirebon dalam penetapan 5 buah Ranperda. Untuk itu program diseminasi akan dilakukan dengan strategi baru yaitu roadshow atau mendatangi para kepala SKPD tersebut oleh CF dan anggota Pokja Sanitasi. 3. Memberikan pemahaman kepada Pokja Sanitasi tentang proses penilaian dan pemetaan situasi sanitasi kota dalam penyusunan Buku Putih Sanitasi Capaian : Proses pemahaman akan penilaian dan pemetaan sanitasi Kota Cirebon digali dalam diskusi yang mengangkat permasalahn utama sanitasi di Kota Cirebon. Sehingga banyak peserta yang menyadari kondisi drainase yang masih mampet, air limbah yang mencemari serta sampah yang menumpuk tidak terangkut. Hal ini tercermin dari hasil diskusi, terkumpul 62 masalah sanitasi Kota Cirebon.
4. Memberikan gambaran kebijakan pembangunan sanitasi Propinsi Jawa Barat serta peran dan fungsi Pokja Sanitasi Provinsi Jawa Barat. Gambaran kebijakan pembangunan sanitasi di Propinsi Jawa Barat tertuang dalam RPJMD 2008 – 2013 seperti yang disampaikan oleh PF PPSP Propinsi Jawa Barat. Juga disampaikan Peran dan Fungsi Pokja Provinsi dalam mendorong pembangunan sanitasi serta pola koordinasi dengan pokja sanitasi kota. Tujuan Substansial : 1. Penilaian kondisi dan situasi sanitasi yang terjadi di Kota Cirebon saat ini. Capaian : Para peserta dalam proses diskusi, mampu mengidentifikasi permasalahan – permasalahan sanitasi dan menyadari bahwa situasi sanitasi Kota Cirebon perlu diperbaiki. 2. Mencapai kesepakatan pembagian tugas diantara anggota Pokja Sanitasi Kota dalam pengumpulan data dan pelaksanaan studi-studi pendukung untuk penilaian dan pemetaan situasi sanitasi kota. Capaian : Kesepakatan pembagian tugas sudah dibahas dalam rapat konsolidasi sebelumnya. Dalam lokakarya ini peserta tinggal memantapkan pembagian peran dan analisis yang akan dilaksanakan. III. Ruang Lingkup Kegiatan Ruang lingkup kegiatan Lokakarya ini, dihadiri dan melibatkan : 1. Unsur Tim Pengarah Pokja Sanitasi Kota Cirebon, dari 10 orang Tim Pengarah, 4 orang yang hadir, yaitu Sekda, Kepala Bappeda, Kepala Dinas PU dan PESDM, Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan. 2. Unsur Tim Teknis Pokja Sanitasi, dari 27 orang Tim Teknis, semuanya hadir 3. TTPS, hadir 1 orang 4. USDP, hadir 2 orang 5. PF PPSP, hadir 1 orang 6. Pokja Sanitasi Propinsi Jawa Barat, Tidak hadir 7. CF PPSP, hadir 1 orang IV. Komponen Kegiatan dan Metodologi 4.1 Komponen Kegiatan Komponen kegiatan rapat konsolidasi Pokja Sanitasi ini meliputi : 1. Komponen Advokasi Pengarusutamaan Pembangunan Sanitasi 2. Komponen Diseminasi Program PPSP
3. Komponen Penilaian dan Pemetaan Situasi Sanitasi 4. Komponen Gambaran Pembangunan Sanitasi Provinsi, Peran dan Fungsi Pokja Sanitasi Provinsi Keempat komponen tersebut merupakan bagian penting dari pelaksanaan acara lokakarya yang kemudian disesuaikan dengan design acara, peserta, narasumber dan proses diskusi yang dilaksanakan. 4.2 Metodologi Metodologi kegiatan yang digunakan dalam acara ini adalah : 1. Arahan dan pemaparan materi ; Pengarusutamaan Pembangunan Sanitasi melalui PPSP, yang disajikan oleh Bpk Yudi Wahyudi / TTPS PPSP Jakarta 2. Pemaparan materi ; Gambaran Kebijakan Pembangunan Sanitasi Provinsi Jawa Barat serta Peran dan Fungsi Pokja Sanitasi Provinsi, yang disampaikan oleh Bpk Alvin Hidayat / PF PPSP Provinsi Jawa Barat (mewakili Pokja Provinsi yang tidak hadir) 3. Tanya Jawab, dipandu oleh Bpk Suwandi, ST / Sekretaris Tim Teknis PPSP Kota Cirebon 4. Diskusi Kelompok, Penilaian dan Pemetaan Situasi Sanitasi Kota Cirebon. Dengan penggunaan metaplan, kain perekat dan spidol yang dipandu oleh Heri Hermawan / CF PPSP Kota Cirebon. Dan Ibu Yuni / USDP 5. Pemaparan Materi Studi Data Sekunder dan Studi Data Primer, yang disampaikan oleh Bpk. Ricard (USDP) V. Peserta, Narasumber dan Pemandu Peserta yang hadir pada acara ini adalah anggota Tim Pengarah dan Tim Teknis Pokja Sanitasi Kota Cirebon dan Kepal SKPD. Dengan rincian sebagai berikut : Tim Pengarah
= 4 orang
Tim Teknis
=27 orang
Kepala SKPD
= 4 orang
TOTAL
=35 orang
Narasumber, adalah TTPS PPSP, USDP, Pokja Propinsi dan PF PPSP, dengan rincian sebagai berikut TTPS PPSP
= 1 orang
USDP
= 2 orang
Pokja Provinsi
= - (tidak hadir)
PF PPSP
= 1 orang
Total
= 4 orang
Pemandu Proses dan diskusi adalah CF
CF
= 1 orang
Sehingga total keseluruhan adalah 40 orang VI. Tempat dan Waktu Pelaksanaan Tempat pelaksanaan Acara Rapat Konsolidasi awal Pokja Sanitasi Kota Cirebon adalah di Aula Bappeda Kota Cirebon. Jl DR. Cipto Mangunkusumo No.99 Kota Cirebon. Dilaksanakan pada Hari Kamis/ 08 April 2010 dari Jam 09.30 s/d 15.30 WIB VII. Pengorganisasian Pelaksanaan 7.1 Pembagian Tugas dan Peran Dalam pelaksanaan acara ini, maka pembagian tugas dan peran disesuaikan pada kondisi terakhir kedatanagan peserta dan narasumber serta pejabat daerah yang hadir, dengan rincian sebagai berikut : 1.
Sekretaris Tim Pengarah ; yaitu Kepala Bappeda ( Drs. H.Wahyo, M.Pd) memberikan arahan, laporan pelaksanaan acara dan melakukan absensi terhadap seluruh peserta yang hadir.
2.
Ketua Tim Pengarah ; yaitu Sekda (Drs. H. Hasanudin Manap, MM) memberikan kata sambutan, pengarahan dan sekaligus membuka acara secara resmi..
3.
TTPS PPSP ; menyampaikan materi presentasi Mengurus Sanitasi ; Penting !!!
4.
PF PPSP ; menyampaikan materi ; Gambaran Pembangunan Sanitasi Provinsi jawa Barat, Peran dan Fungsi Pokja Sanitasi Provinsi Jawa Barat.
7.2 Pengendalian Kualitas Pengendalian kualitas acara dilaksanakan dengan : 1. Penyusunan Kerangka Acuan Kerja pelaksanaan acara 2. Rapat persiapan antara Sekretaris Tim Pengarah (Kepala Bappeda) Ketua Tim Teknis (Kabid Fisik dan Lingkungan Bappeda) Sekretaris Tim Teknis (Kasubid perencanaan PU), Anggota Tim Teknis dan CF pada Hari Jumat/16 April 2010. 3. Rapat kilat selama 5 menit antara TTPS, USDP, PF dan CF sebelum pelaksanan acara lokakarya pada hari Senin / 19 April 2010. 4. Evaluasi pelaksanaan acara bersama Tim Teknis pada hari Selasa / 20 April 2009 VIII. Proses Pelaksanaan Acara Proses pelaksanaan acara dibagi menjadi 3 tahapan, yaitu : 1. Pembukaan acara oleh MC dari staff Bappeda
2. Arahan, penyampaian laporan kegiatan dan absensi peserta oleh Sekretaris Tim Pengarah, Bpk. Drs. H. Wahyo, M.Pd / Kepala Bappeda 3. Sambutan dan Pembukaan Acara oleh Sekda Kota Cirebon ; Bpk Drs. H. Hasanudin Manap, MM 4. Presentasi dari TTPS ; Bpk Yudi Wahyudi 5. Presentasi dari Pokja Propinsi ; Diwakili PF PPSP ; Bpk Alvin Hidayat 6. Tanya Jawab dipandu oleh Bpk Suwandi / Sekretaris Tim Teknis 7. Pengantar Diskusi oleh Bpk. Ricard / USDP 8. Diskusi dipandu oleh CF 9. Pembahasan Diskusi dipandu oleh Ibu Yuni / USDP 10. Presentasi II oleh Bpk Ricard / USDP 11. Penutupan oleh Bpk Suwandi / Sekretaris Tim Teknis 12. Jadwal Acara Waktu 09.00-09.15 09.30-09.40
Kegiatan Registrasi peserta undangan rapat Arahan dan Laporan
09.40-10.30
Sambutan dan Pembukaan Acara
10.30-10.45 10.45-11.15
Break Materi dari TTPS ; Mengurus Sanitasi : Penting ! Materi dari Pokja Provinsi Jawa Barat Tanya Jawab Pengantar Diskusi : Diagram Sanitasi Ishoma Diskusi : Penilaian dan Pemetaan Sanitasi Kota Cirebon Pembahasan Hasil Diskusi Materi : - Panduan Pengumpulan Data Sekunder - Studi Media - Studi SSA - Penetapan Area Beresiko Penutupan
11.15-11.45 11.45-12.00 12.00-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30
14.30-14.45 14.45-15.30
15.30-15.45
Pembicara Drs. H. Wahyo, M.Pd / Kepala Bappeda Kota Cirebon Drs. H. Hasanudin Manap, MM / Sekda Kota Cirebon Yudi Wahyudi / TTPS Alvin Hidayat / PF PPSP Suwandi, ST Ricard / USDP Heri Hermawan/CF
Yuni (USDP) Ricard (USDP)
Suwandi, ST
IX. Hasil Hasil dari Lokakarya Penilaian dan Pemetaah Situasi Sanitasi Kota Cirebon ini adalah: 1. Munculnya kesadaran tentang pentingnya Pembangunan Sanitasi di daerah sebagai investasi. Dan pembangunan sanitasi tidak dianggap sebagai pengeluaran semata tetapi sebagai modal. 2. Diketahuinya gambaran pembangunan sanitasi Propinsi Jawa Barat serta diketahuinya peran dan fungsi Pokja Sanitasi Propinsi Jawa Barat 3. Diketahuinya kondisi dan situasi sanitasi Kota Cirebon dalam sub sektor persampahan, drainase dan air limbah serta kondisi air minum melalui proses diskusi setelah peserta mendapatkan gambaran diagram sanitasi. 4. Diketahuinya proses pengumpulan dan pengolahan data sekunder 5. Diketahuinya studi – studi pendukung dalam menyusun Buku Putih seperti Studi Media dan SSA serta cara penetapan area beresiko. X. Kesimpulan, Rekomendasi dan Penilaian Pokja Kesimpulan Peserta dapat memahami pentingnya pembangunan sanitasi tidak dianggap lagi sebagai pengeluaran semata tetapi sebagai modal. Peserta memperoleh gambaran pembangunan sanitasi Propinsi Jawa Barat serta diketahuinya peran dan fungsi Pokja Sanitasi Propinsi Jawa Barat Peserta mengetahui dan mampu menilai kondisi dan situasi sanitasi Kota Cirebon dalam sub sektor persampahan, drainase dan air limbah serta kondisi air minum. Peserta mengetahui proses pengumpulan dan pengolahan data sekunder Peserta mengetahui studi – studi pendukung dalam menyusun Buku Putih seperti Studi Media dan SSA serta cara penetapan area beresiko Rekomendasi 1. Pertemuan Pokja Sanitasi dilanjutkan minggu depan 2. Diagendakan roadshow CF dan Pokja Sanitasi kepada Kepala SKPD XI. Biaya dan Bahan dan Perangkat Yang Digunakan Biaya pelaksanaan lokakarya ini sepenuhnya bersumber dari APBD Kota Cirebon Tahun 2010. Bahan yang digunakan adalah : 1. Materi Presentasi, Mengurus Sanitasi ; Penting 2. Materi Presentasi, Gambaran Pembangunan Sanitasi Propinsi Jawa Barat, Peran dan Fungsi Pokja Propinsi Jawa Barat 3. Diagram Sanitasi
4. Panduan Pengumpulan Data Sekunder 5. Materi Studi Media, Studi SSA, Penetapan Area Beresiko Perangkat Yang Diperlukan adalah : 1. Komputer/Laptop 2. Infocus 3. Metaplan 4. Spidol 5. Kain 6. Lem Lampiran – Lampiran 1. Notulensi Acara 2. Foto – Foto Kegiatan 3. Daptar Hadir Peserta
Notulensi Lokakarya Penilaian dan Pemetaan Situasi Sanitasi Kota Cirebon Aula Bappeda Kota Cirebon - Senin/ 19 April 2010
Acara dimulai pada Pukul 09.30 WIB Sesi Pembukaan : 1. Kepala Bappeda / Drs. H. Wahyo, M.Pd Beliau memperkenalkan diri kepada Tim TTPS dan melakukan absensi kepada seluruh anggota Pokja Sanitasi Kota Cirebon. Disampaikan juga salam sejahtera, gemah ripah loh jinawi. Beliau mengatakan bahwa PPSP merupakan program yang urgent sekali, karena pada tahun 2010 ini tidak semua kota/kab mendapatkan program ini khususnya di Jawa Barat hanya beberapa kota yang mendapatkan dan salah satunya adalah Kota Cirebon. Harapan dibebankan kepada Pokja Sanitasi agar penyusunan buku putih bisa selesai sebelum Bulan Agustus 2010. Di Kota Cirebon sendiri, banyak ditemukan persoalan sanitasi seperti, timbunan sampah dimana – mana, air limbah yang mencemari, drainase yang mampet dan tidak jalan serta kekurangan sumber air bersih. Beliau mengharapkan anggota Pokja Sanitasi Kota Cirebon dapat bekerja secara professional sebagai manusia pilihan dari masing-masing SKPD. Sedangkan untuk studi banding yang akan dilaksanakan ke Kota Surakarta pada bulan Mei 2010 yang akan datang, diharapkan masing – masing dari anggota Pokja Sanitasi memiliki peranan sehingga studi banding dapat dirasakan manfaatnya. Bila diibaratkan sebagai sebuah kendaraan, Pokja Sanitasi harus bisa bekerjasama satu sama lainnya secara maksimal, sehingga masalah – masalah yang muncul pada sub sektor sanitasi diatas bisa tertangani. Sampah, limbah apabila dikelola secara baik dapat mendatangkan pendapatan bagi daerah, drainase apabila dikelola dengan bagus bisa menjadi tempat wisata. Beliau mencontohkan tempat sampah di Yogyakarta menjadi tempat studi ,dan sekaligus tempat wisata. Beliau mengingatkan sebagai mana apa yang sering disampaikan oleh Walkota, Cirebon, bahwa Kota Cirebon adalah kota milik kita semua, sehingga mau dibawa kemana arah pembangunan Kota Cirebon ini sangat tergantung dari kita semua elemen masyarakatnya. Untuk itulah beliau meminta arahan dari Sekretaris Daerah Kota Cirebon yang sudah hadir pada saat itu sekaligus untuk membuka acara Lokakarya Penilaian dan Pemetaan Situasi Sanitasi Kota Cirebon.
2. Sekretaris Daerah Kota Cirebon / Drs. H. Hasanudin Manap, MM Beliau menyampaikan perkenalan, kepada semua peserta dan Tim TTPS PPSP Jakarta. Juga rasa syukur nikmat atas sehat yang masih diberikan Allah SWT. Beliau dalam arahannya mengharapkan semua anggota Pokja Sanitasi Kota Cirebon dapat bekerja secara maksimal, khususnya respon dari para Kepala SKPD yang sebagian tidak hadir harus ditingkatkan. Contoh program seperti pipanisasi air limbah dari PDAM yang belum terealisasikan tahun ini. Untuk itulah dalam pendekatan PPSP di Kota Cirebon ini sudah dibentuk pokja yang terdiri dari unsure Bappeda, SKPD bahkan dari LSM dan Perguruan Tinggi pun masuk menjadi anggota Pokja Sanitasi. Pokja ini bertugas dalam menyusun Buku Putih Sanitasi sebagai potret situasi sanitasi Kota Cirebon dan dilanjutkan dengan penyusunan dokumen SSK sebagai perencanaan strategis sub sektor sanitasi.
Untuk pengeloalaan sampah,
misalnya sesuai UU 18/2008, pengelolaan sampah melibatkan partisipasi sektor swasta dan masyarakat. Kemudian dalam penilaian Adipura yang sudah dilakukan beberapa waktu yang lalu diketemukan sampah di sekolah dan sampah di 4 TPS, ternyata selama 6 jam sampah tidak diangkut. IPAL di rumah sakit juga diketemukan blower nya dinyalakan ketika tim penilai adipura baru datang. Pengolahan sampah dan pengelolaannya juga dinilai oleh tim adipura. Tetapi disadari bahwa dibanding tahun yang lalu pencapaian kebersihan di Kota Cirebon lebih bagus.. Namun kuato adipura hanya 20 kota, sehingga Kota Cirebon hanya mendapatkan sertifikat signifikan saja. Untuk Pepohonan juga menjadi prioritas penilaian, untuk itu harus diprogramkan penanaman pohon di trotoar. Selanjutnya, troator di Jl. Dr Cipto Mangunkusumo dibuat sangat lebar namun tidak dimapaatkan menjadi media penanaman pohon – pohonan dan rumput. Beliau menyadari bahwa APDB Kota Cirebon rendah, untuk itu harus ada kerjasama antara Bappeda dan SKPD terkait pembangunan Sanitasi. Padahal di Kementrian LH misalnya sangat banyak bahkan trilyunan rupiah dana yang bisa diserap, sehingga daerah perlu berlomba- lomba. Namun bila ada alasan bahwa APBD Kota Cirebon sedikit, maka darah lain seperti Mojokerto lebih sedikit lagi APBD nya. RKA tidak pernah diteliti (yang akan menjadi bahan studi buku putih), kemudian forum seperti musrenbang hasil kecamatan sama dengan hasil SKPD. Program di kecamatan tidak boleh tumpang tindih dengan SKPD. Di PDAM misalnya yang mengelola air limbah dalam pendapatan ke APBD Cirebon sedikit jumlahnya, begitu pula bila mengandalkan dalam program tematik dalam forum
musrenbang propinsi Jawa Barat. DAU dan DAK untuk Kota Cirebon juga dibatasi jumlah penduduk, luas wilayah. Akhirnya, dengan mengucap Basmallah, maka LOKAKARYA PEMETAAN DAN PENILAIN SANITASI KOTA CIREBON dibuka… Sesi Penyampaian Materi I : 1. Yudi Wayudi/ TTPS Bpk. Yudi Wahyudi menyajikan materi dengan judul Mengurus Sanitasi ; Penting !, beliau menggambarkan Potret Sanitasi di Indonesia saat ini seperti : 1) Selokan tersumbat, 2) MCK yang tidak berfungsi, 3) Efluen industri di kawasan permukiman 4) BABS, 5) Jamban yang asal – asalan 6) Pembuangan liar lumpur tinja, 7) Pembuangan liar lumpur tinja 8) Mencuci dan mandi sungai tercemar. Sedangkan untuk cakupan layanan air limbah setempat dan komunal adalah 69,3 %, sedangkan yang terpusat skala kota 1,65%. Sedangkan untuk sampah terangkut 20,63% dan hampir 98% masih open dumping di TPA. Untuk Drainase dengan saluran berfungsi baik mengalir dan lancar adalah 52,83%. Pak Yudi melanjutkan bahwa akibat dari situasi diatas maka kondisi sanitasi parah dan jauh tertinggal. hampir 70% air tanah tercemar, puluhan ribu anak mati akibat diare, 14 ribu ton tinja dan 176 ribu m3 urine perhari, 75% air sungai tercemar, milyaran ongkos produksi air naik pertahun. Kerugian ekonomi yang terkait dengan kondisi sanitasi yang buruk sekitar Rp. 56 Trilyun per tahun atau 2,3 % dari GDP atau Rp 120.000 per KK per tahun. Kualitas sanitasi yang buruk ini berbanding lurus dengan kemiskinan. Kurangnya akses terhadap sarana sanitasi dan air minum. Dengan parameter sebagai berikut : 1) Kesehatan, dampaknya penyakit terkait air dan sanitasi, terhambatnya pertumbuhan akibat diare, dan menurunnya angka harapan hidup ; 2) Pendidikan, dampaknya waktu sekolah yang hilang akibat sakit, 3) Gender, dampaknya bertambah berat tugas perempuan, 4) Pendapatan/pengeluaran, dampaknya pengeluaran yang lebih tinggi untuk air dan sanitasi, menurunnya potensi pendapatan dan tabungan karena sakit, waktu yang terbuang untuk mengambil air atau membuang hajat, pengeluaran yang lebih tinggi pada musim kemarau. Sedangkan manfaat mengurus sanitasi adalah : 1) peningkatan infrastruktur sanitasi sesuai sasaran MDG’s 2015 dapat meningkatkan 3,45-11% hari produktif per tahun, 2) penyediaan air minum yang baik dapat mencegah kasus diare sampai dengan 16%, 3) Penyediaan jamban yang baik dan sehat dapat mencegah diare sampai dengan 15% 4) Mencuci tangan setelah BAB dan sebelum makan dapat mencegah resiko terjadinya diare sampai dengan
47%. 5) Kombinasi dari penyediaan air minum, jamban sehat dan perilaku hidup sehat dapat mengurangi resiko diare sampai dengan 40%. Banyak sekali harapan dari pembangunan sanitasi, diantaranya adalah : 1) Meningkatnya kesadaran kolektif bahwa pembangunan sanitasi bukan pos pengeluaran, melainkan modal bagi peningkatan kualitas SDM, 2) Strategi dan rencana aksi yang mantap serta disepakati semua pihak (menjadi komitmen semua pihak) merupakan syarat untuk berhasilnya pembangunan sanitasi, dan 3) Target nasional (termasuk daerah) akan tercapai bila pembangunan sanitasi dilakukan secara tepat sasaran, efisien, dan berkesinambungan. Pada bagian akhir Bpk. Yudi Wahyudi menyatakan bahwa mengurus sanitasi ke depan haruslah : 1) bukan sebagai bussinees as usual, memerlukan terobosan untuk mengejar ketertinggalan, 2) Sanitasi adalah urusan bersama Demikian Pak Yudi, mengakhiri presentasinya
2. Alvin Hidayat / PF PPSP Propinsi Jawa Barat Bpk. Alvin menyajikan materi dengan tema : Gambaran Pembangunan Sanitasi Provinsi Jawa Barat: Peran, Fungsi Pokja Sanitasi. Beliau memulai dengan latar belakang bahwa belum optimalnya layanan dan buruknya kondisi sanitasi di daerah (sampah, air limbah domistik, dan drainase), Dampak yang ditimbulkan: penurunan kualitas lingkungan hidup, pencemaran air, dan meningkatnya penderita penyakit. Penanganan air limbah dan sampah menjadi target dari janji Gubernur Jawa Barat yang tertuang dalam RPJMD Propinsi Jawa Barat, target 2013 : Air Limbah (72%) dan sampah (70%). Penanganan yang perlu dilakukan atas gambaran diatas adalah : 1) dilakukannya perencanaan (karena masih kurangnya dokumen perencanaan yang baik) dan 2) Penanganan fisik (Perlu penanganan langsung untuk mengatasi Masalah saat ini). Sementara itu, capaian dan target dalam RPJMD Propinsi Jawa Barat 2008 – 2013 adalah cakupan pelayanan persampahan (Perkotaan) adalah 65-70% pada tahun 2013, dan
cakupan pelayanan air limbah (domestik Perkotaan) 67-72% pada tahun 2013. Untuk pengembangan dan Pengelolaan Air bersih dan air limbah, beberapa kegiatannya adalah : 1) Tersedianya sanitasi off site, 2) Terfasilitasinya Sanitasi berbasis masyarakat (sanimas) Untuk Pengelolaan Persampahan, kegiatannya adalah : 1) Tersedianya Tempat Pengelolaan dan Pemrosesan Akhir Sampah (TPPAS) Regional, 2) Peningkatan Cakupan Pelayanan Persampahan, 3) Fasilitas Program 3 R, dan 4) Peningkatan kualitas pengelolaan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA). Sedangkan untuk Pengembangan Drainase Metropolitan Bandung,
kegiatannya adalah : 1) Penyusunan Masterpan Drainase Metropolitan Bandung, 2) Penyusunan DED Sistem Drainase di Metropolitan Bandung, 3) Pembuatan saluran primer/sekunder baru, normalisasi, dan rehabilitasi. Kondisi Pelayanan Persampahan di Jawa Barat, 1) Cakupan pelayanan persampahan perkotaan sebesar 53% dan yang tidak terangkut 47%, 2) Jumlah TPA : 42 unit, 36 aktif, 3 unit ditutup, 2 unit masih dalam proses, 3) Sistem pengelolaan TPA : 24 unit menggunakan open dumping, 13 unit controlled landfill, dan 5 unit sanitary landfill, 4) Open dumping, 57%, 31% controlled landfill, 12% sanitary landfill, 5) Tempat pengelohan dan Pemrosesan Akhir sampah regional, yaitu Legok Nangka (melayani Kota Bandung, Kab. Bandung, Kab. Garut, dan Kab. Sumedang) dan Nambo (melayani kota Bogor, dan Kota Depok). Berikut disampaikan Timbunan Sampah kota dalam m3/hari, yaitu : 1) Kota Cirebon = 783,70 2) Kota Bekasi = 9.737,14 3) Kota Bogor = 2.224,00 dan 4) Kota Bandung = 7.500,00. Untuk Kondisi Pelayanan Drainase Jawa Barat, adalah : 1) Terdapat wilayah genangan di sejumlah lokasi (Kecamatan/desa) di 11 Kab/Kota dengan luas genangan 5-30 ha, lama genangan antara 2 jam sampai 7 hari, tinggi genangan 0.6 m-2.5m, 2) Lemahnya institusi pengelola prasarana dan sarana drainase dalam menyusun program yang dibutuhkan, dan 3) Kurangnya perhatian untuk masalah pemeliharaan (pembersihan dan perbaikan) saluran Kondisi Pelayanan Air Limbah di 4 Kota Peserta PPSP, disajikan dalam tabel di bawah ini : Kota Kota Bandung
Lokasi IPAL/IPLT
Kapasitas
IPAL Bojong soang
80835 m3
Kota Bogor
Status Aktif Aktif
Kota Bekasi
IPLT
264 m3
Aktif
Kota Cirebon
IPAL Kesenden, IPAL Ade Irma, IPAL Perumnas Selatan, IPAL Perumnas Utara
1041 m3
Aktif
Untuk kondisi pelayanan persampahan di 4 kota peserta PPSP, disajikan dalam tabel di bawah ini : Kota
TPA
Luas (Ha)
Metode Operasi
Status
Bandung
Legok Nangka
60
Sanitary Landfill
Rencana
Bogor
Nambo
100
Sanitary Landfill
Rencana
Bekasi
Sumur Batu
10
Controlled Landfill
Aktif
Cirebon
Kopi Luhur
9,36
Controlled Landfill
Aktif
Selanjutnya pak Alvin menyampaikan Peran Provinsi dalam PPSP, yaitu : 1) Koordinasi pelaksanaan PPSP di tingkat Propinsi, 2) Input kebijakan dan strategi (advisory) pada pemerintah provinsi, 3) Advokasi sanitasi di tingkat provinsi, 4) Fasilitasi Monev sanitasi tingkat provinsi dan sinkronisasi program. Sementara itu, peran provinsi dalam setiap tahapan PPSP adalah : Tahap 1 Kampanye, Edukasi, Advbokasi, dan pendampingan, adalah : 1) mengkoordinasikan upaya advokasi, kampanye dan promosi sanitasi terhadap berbagai stakeholders utama di tingkat provinsi, 2) membangun roadmap pelaksanaan PPSP 2011 – 2014 di tingkat propinsi untuk dikonsolidasikan di tingkat PMU, 3) melakukan penjaringan minat kab/kota calon peserta PPSP Tahap 2 Pengembangan kelembagaan dan peraturan, adalah : 1) memfasilitasi dan memantau proses pembentukan dan penguatan lembaga pokja kab/kota, 2) membangun kerjasama dengan berbagai pihak dalam upaya fasilitasi pengembangan kapasitas pokja, 3) memberikan input kebijakan dan strategi pada pemerintah provinsi dalam rangka penguatan kelembagaan sanitasi. Tahap 3 Penyusunan Buku Putih dan SSK, adalah : 1) memfasilitasi upaya pengembangan kapasitas pokja kab/kota dalam upaya penyusunan buku putih dan SSK, 2) mengendalikan aspek eksternalitas antar kab/kota dalam penyusunan SSK, 3) mengupayakan sinkronisasi program dan kegiatan sanitasi propinsi dan kab/kota dalam penyusunan SSK, 4) melaksanakan mekanisme penjaminan mutu BUku Putih dan SSK, 4) memberikan input kebijakan dan strategidalam upaya pencapaian target pembangunan sanitasi Tahap 4 Penyusunan memorandum, adalah : 1) membangun mekanisme penyusunan memorandumprogram sanitasi yang terintegrasi, 2) memfasilitasi pengembangan kapasitas pokja dalam menyusun memorandum, 3) memfasilitasi kab/kota dalam mendapatkan pendanaan alternatif non APBD Tahap 5 Implementasi, adalah : 1) melakukan pengendalian dampak eksternalitas dalam proses implementasi program dan 2) memberikan input kebijakan dan strategi bagi penyempurnaan pelaksanaan program Tahap 6 Pemantauan dan Evaluasi, adalah : 1) membangun sistem informasi pelaksanaan PPSP, 2) melaksanakan monev PPSP, 3) mengkoordinasikan pelaksanaan monev terhadap implementasi program, 4) memfasilitasi pembangunan system informasi monev.
Pak Alvin juga menyampaikan kriteria umum penjaringan minat PPSP (Nasional) adalah :1) Komitmen Eksekutif, 2) Angka Kesakitan, 3) Cakupan Sanitasi, 4) Kepadatan Penduduk , 5) Presentase Penduduk Miskin dan 6) Jumlah Kawasan Kumuh. Kriteria Tambahannya adalah : 1) Kemampuan keuangan daerah rendah, 2) Kab/Kota Strategis (ibukota/sekitar DAS/Pesisir kota) 3) Mengikuti Penjaringan Minat Kesiapan Pembentukan Pokja Kota/Kab, 4) Kota Kawasan Industri (home/Pabrik), 5) Status RTRW Kab/Kota dalam proses atau telah ditetapkan, 6) IPM (pendidikan rendah) Pada bagian akhir Pak Alvin, menyajikan rencana kerja Pokja Sanitasi Propinsi Jawa Barat, antar lain : 1) Persipan dan konsolidasi Pokja, 2) Sosialisasi PPSP kepada kota peserta, 3) Lokakarya peningkatan kapasitas kelembagaan, dan 4) Lokakarya finalisasi draft buku putih. Demikian, Pak Alvin mengakhiri materinya.
Sesi Tanya Jawab Tanya Bpk. IIng (Bidang Sosbud Bappeda) Dalam pelaksanaan program sanitasi di kota Cirebon, Tupoksinya ada di beberapa SKPD seperti di PU (PLP), Dinkes (Bidang Penyehatan Lingkungan), maka dengan pembentukan Pokja merupakan langkah yang tepat, namun bagaimana mindset nya dapat berubah dalam seluruh komponen / stakeholders yang ada di dalam komposisi pokja tersebut?. Bagaimana penanganan yang efektif? Top leader seperti walikota harusnya mempunyai komitment yang tinggi. Kenyataan yang ada seperti kasus adipura, yang masih saja dianggap sebagai tujuan. Jawab : Ibu Yuni (USDP) Harus menempatkan sanitasi dalam konteks urusan bersama. Namun situasi nya gawat darurat. Dalam pemkot saja di SKPD masih menjadi bagian masing – masing SKPD. Pengalaman ISSDP ada 12 kota yang melaksanakan, yang terjadi disana tumpuannya ada di Pokja untuk merubah mindset bersama. Dengan cara diceburkan dalam berbagai pekerjaan Buku Putih dan SSK. Dan itu tidak bisa diselesaikan oleh satu SKPD. Ada proses pengumpulan data misalnya yang harus dikoordinasikan dalam kompilasi dan analisis nya. Dalam data eksisting buku putih merupakan penggabungan seluruh data dariu SKPD. Pola – pola ini merupakan salah satu hal bahwa sanitasi adalah urusan bersama.,
Pada tingkat masyarakat ada serangkaian studi dimana Pokja Sanitasi harus melibatkan kader – kader pada tingkat masyarakat. Sehingga tergambar pemahaman masyrakat tingkat sanitasi seperti apa. Survey SSA, juga akan melihat peran swasta dalam urusan sanitasi. Dalam internal pemerintah kota, ada jajaran pengambil keputusan dan tim teknis dimana pengembilan keputusan harus dilibatkan dalam proses penyusunan buku putih dan SSK. Jawab : Alvin (PF) Bila sanitasi dilihat sebagai kendaraan politik, sehingga faktor politik menjadi penting. Juga sebagai
pengembangan
karir.
Dan
strategi
yang
dilaksanakan
adalah
mencari
pemimpin/leadership atau champion dalam urusan sanitasi. Di propinsi juga mindset nya belum berubah. Proses sosialisasi dan advokasi harus terus – menerus dilaksanakan Tanya : Mulyadi (PDAM) 1. Informasi dari Bpk Sekda, lanjutan pemasangan pipa superblock pada akhir bulan akan tender ToR, kemudian bulan Mei - Juni tender DED, dan Agustus pelaksanaan pemasangan sepanjang 850 meter. Biaya 6 Milyar dari APBN dan APBD Propinsi. Program Sanimas (Borda) juga ada dari Cirebon 2. Dari Memorandum Proyek Pengelolaan Air lImbah. 2010 pemasangan 3000 unit sambungan unit kecamatan kejaksan yg dibuang di kolam oksidasi kesenden. Dilanjutkan dengan 6000 sambungan. Di Cirebon juga ada CUDP ( Cirebon Urban Development Program). 3. Meminta dukungan capacity building bagi para motivator di kelurahan dalam meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan sanitasi Jawab : Yudi Wahyudi (TTPS) Perencanaan sanitasi kota oleh PDAM (air limbah) sudah dilaksanakan dengan baik. Tapi pemetaan sanitasi dilakukan sekarang dan dari situ dapat dibaca prioritas dokumennya. Para konsultan bertugas membantu TTPS dalam penyiapan dokumen buku putih dan Fasilitator bertugas dalam memfasilitasi proses. Yang sudah memiliki SSK 22 Kota, dan sebagian besar memiliki bantuan pemerintah pusat termasuk Surakarta dan Banjarmasin. Banjarmasin setelah ada SSK ditanggapi PU dan Donor.
Tanya : Bpk. Wijaya (Dinas Kebersihan dan Pertamanan) Agar dapat dijelaskan definisi Sanitasi, supaya ada keseragaman pemahaman dari para peserta ? Jawab : Bpk Ricard (USDP) Menyangkut pembuangan hasil aktivitas manusia seperti limbah domestic (black water dan grey water), drainase dan persampahan dan agar semua kegiatan tersebut tidak mencemari lingkungan.
Sesi Diskusi Pengantar Sesi Diskusi Sesi Diskusi ini diawali dengan materi pengantar dari Pa Ricard (USDP) tentang Diagram Sistem Sanitasi pada sub sektor persampahan, air limbah dan drainase. Selanjutnya ada beberapa peserta yang bertanya kepada Pa Ricard, yaitu : Tanya Imas (Setda) : 1. Bagaiman melakukan sinkronisasi program dimana banyak SKPD yang masih ego sektoral dan Bagaimana melihat dan mengorganisasikan komitmet Kepala Dinas dalam pelaksanaan program ke depan ? 2. Bagaimana Pemetaan masalah persampahan ? Jawab : Ricard (USDP) Akan di eksplorasi dalam proses diskusi. Tantangan awal di kota, pelaksanaan program sanitasi masih dilaksnkan masing – masing SKPD, pengumpulan data yang dikumpulkan diolah oleh Pokja dan di analisis lalu di presentasikan kepada Tim Pengarah, Tanya Eka (Himpunan Ahli Kesehatan Lingkungan ) Bagaimana penyamaan persepsi tentang sanitasi permukiman dan sanitasi lingkungan, sanitasi home industry, terminal dll ? Jawab : Bpk Ricard (USDP)
Awalnya sanitasi perkotaan namun dirubah menjadi sanitasi permukiman, Hal – hal di atas harus diputuskan dalam Pokja, seperti limbah RSUD yang mempunyai dampak (meski punya UU sendiri) namun di pemetaan nya masuk namun dalam strategi nya tidak. Limbah industri juga masih yang mempunyai potensi pencemaran. Tanya : Arif Kurniawan (Litbang Bappeda) Kehadiran anggota Pokja Sanitasi yang corencang, khususnya kehadiran para Kepala SKPD. Padahal momentum seperti ini penting, juga mekanisme rapat kurang tertib. Terkait dengan pengumpulan data dan jenis datanya sudah diminta. Pengalaman penyusunan data yang tidak tersedia dan dalam kebijakannya tidak ada, dalam RPJM, air bersih , sampah masuk. Sanitasi tidak masuk dalam kebijkan, barangkali mekanisme pokja yang bagus dapat dirumuskan. Jawab : Bpk Ricard (USDP) Pada tahap awal, pokja masih ragu-ragu. Namun setelah sekian lama pokja harusnya dapat di koordinasikan, untuk ketersediaan data Jawab : Ibu Yuni (USDP) : Keluarannya adalah instrument monitoring pokja
Acara berakhir pada Pukul 12.30 WIB, selanjutnya peserta dan panitia istirahat siang, makan dan sholat.
Lanjutan Sesi Diskusi Sesi ini dimulai pada pukul 13.15 WIB Dalam sesi diskusi yang dipandu Heri Hermawan (CF), peserta diminta untuk mengeksplorasi permasalahan – permasalahan yang ada pada sub sektor sanitasi, yaitu : 1) Persampahan 2) Drainase 3) Air Limbah dan 4) Air Minum. Peserta dibagi kertas metaplan dan spidol yang kemudian secara bersama – sama mengeksplorasi masalah. Kemudian hasil – hasil identifikasi masalah tersebut di tempelkan pada kain perekat yang sudah menempel di dinding. Hasil – hasil dari eksplorasi permasalah pada sub sektor sanitasi adalah sebagai berikut :
Sub Sektor Persampahan
Hasil Identifikasi Masalah 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25.
Sub Sektor 26. Drainase 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. Sub Sektor Air 38. lImbah 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46.
Sampah belum dipilah antara yang organik, anorganik dan B3 Ada sebagian sampah yang sudah dipilah namun disatukan kembali pada waktu pengumpulan dan pengangkutan Kondisi TPA kurang layak Kondisi truk pengangkut sampah yang tidak memadai Perilaku masyarakat yang masih membuang sampah sembarangan Timbunan sampah di TPS masih banyak Kesadaran masyarakat dalam membuang sampah masih kurang Ego sektoral yang masih tinggi, project oriented, pemberdayaan masyarakat lamban dan kegiatan selalu hangat – hangat tai ayam Kurangnya sarana angkut Sampah rumah tangga masih di bakar, terutama daun – daunan sehingga menimbulkan polusi udara. Kawasan perumnas mirip dengan kawasan kumuh Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pengelolaan persampahan Masih adanya pemahaman bahwa harus mengangkut sampah ke TPA sebanyak – banyaknya dari TPS ke TPA Penuhnya sampah di TPS Penempatan TPS sulit Jumlah TPS yang kurang Bentuk TPS yang kurang enak dilihat Belum ada standar cakupan wilayah untuk 1 TPS Frekuensi penganangkutan sampah hanya seminggu 2 kali, sehingga sampah banyak menumpuk Munculnya penyakit menular TPA masih open dumping Kekurangan alat berat Dana operasional pengangkut sampah yang kecil Tidak di olahnya sampah pada TPA TPA Kopi luhur sudah maksimal Titik lokasi penumpukan sampah adal : pintu masuk Cirebon, Jl. Kosambi, Kelurahan Sukapura, Stadion Bima, Kejaksan, Argo Sunya, dan Kelurahan Kebon Baru. Drainase di kawasan pesisir pantai dangkal, penuh sampah dan tidak terpelihara Kurangnya kepedulian masyarakat dalam pemeliharaan drainase Saluran drainase di perumnas gunung sebagian dangkal dan tidak dapat menampung air saat hujan dan berpotensi menyebabkan banjir Kurangnya sosialisasi drainase di kawasan kumuh Penanganan drainase masih sektoral Banyak nya genangan air di perumnas gunung akibat drainase yang tidak tertata dengan baik Arah tujuan penanganan drainase tidak focus Drainase yang ada kurang lebar Tidak sinkron nya pembangunan system drainase dengan jalan Kurangnya resapan air hujan Kemiringan drainase 0% Kurangnya pemeliharaan saluran drainase Masyarakat sepanjang pesisir pantai masih BAB di pantai/laut Masyarakat kawasan argo sunya masih dolbon dan dolwah Masyarakat sepanjang kawasan rel kereta api masih BABS Masih banyak terdapat WC Helikopter Biaya pemeliharaan IPAL yang tinggi Masyarakat enggan membayar membuang air limbah di IPAL Masih banyak masyarakat yang MCK di sungai Kurangnya pemahaman dan pengetahuan masyarakat tentang pembuangan air limbah Belum adanya rencana induk air limbah
47. Belum adanya pengelolaan air limbah terpadu dan berbasis masyarakat di kawasan perumahan / permukiman 48. Kawasan industri belum memiliki IPAL 49. IPAL domestik belum mampu melayani pembuangan air limbah masyarakat 50. Ijin pembuangan limbah yang tidak jelas 51. Munculnya penyakit kulit Sub Sektor Air 52. Aliran PDAM hanya pada waktu tertentu saja dan dibatasi Minum 53. Susahnya mendapatkan sumber air bersih di kawasan argosunya, karena PDAM belum sampai kesana 54. Tidak adanya sumber air bersih PDAM 55. Masyarakat belum bisa membedakan antara air minum dan air bersih 56. Sumber PDAM masih sangat tergantung kepada kabupaten kuningan 57. Belum adanya alternative penyediaan air minum yang lain 58. Apakah air laut bisa di olah menjadi sumber air minum oleh PDAM ? 59. Tarif PDAM masih terlalu mahal 60. Pengambilan air tanah oleh masyarakat dapat menyebabkan instrusi air laut dan penurunan muka air tanah 61. Belum adanya lokasi penampungan air hujan 62. Debit air PDAM yang semakin kecil
Sesi Pembahasan Hasil Identifikasi Permasahan : Ibu Yuni (USDP) Peserta diminta mempresentasikan satu sub sektor persampahan, kemudian ditanggapi oleh peserta lainnya. Permasalahan yang sama dikelompokan, sehingga terlihat letak permasalahannya pada
produk input sampah, user interface, pengumpulan setempat,
penampungan setempat, pengolahan dan pembuangan akhir. Setelah melalui perdebatan dan diskusi panjang maka disepakati masalah utama dalam persampahan kota Cirebon adalah : 1) Ketersediaan jumlah penempatan lokasi sarana prasarana dan pola penanganan persampahan (TPS, TPA, Alat angkut), 2) Kelengkapan peraturan daerah seperti perda pengelolaan sampah, 3) Kecukupan anggaran, dan 4) Kesadaran masyarakat dan koordinasi antar instansi. Karena keterbatasan waktu dan masih ada materi presentasi, maka pembahasan sub sektor lainnya akan dilanjutkan pada pertemuan Pokja Sanitasi minggu depan
Sesi Penyampaian Materi II : Presentasi 1 Penentuan Area Beresiko Bpk Richard (USDP) Penentuan Area Beresiko yang bertujuan untuk memetakan area area yang memiliki tingkat resiko sanitasi. Juga mengklasifikasi area berdasarkan tingkat resiko kesehatan lingkungan
akan menjadi salah satu pertimbangan dalam menentukan prioritas program pembangunan dan pengembangan sanitasi. Pada tahapan ini data – data sekunder yang dikumpulkan sudah dilakukan analisis dengan menggunakan alat bantu. Yang akan disajikan dalam bab III buku putih sanitasi. Pada kelurahan dengan resiko kecil, sedang, dan berat. Data Sekundernya meliputi populasi, luas area, cakupan pelayanan air minum, jumlah KK miskin, jumlah penderita penyakit diare, jumlah sampah yang terangkut, jumlah sanimas, jumlah jamban, luas genangan, dan % wilayah terbangun. Selanjutnya dalam pengolahan dan analisis data dilakukan dengan indikatir sebagai variable, skoring dan pembobotan. Untuk pengumpulan data primer meliputi : 1) Persepsi SKPD dengan mempertimbangkan fungsi tata ruang, 2) Studi EHRA. (survey resiko penilaian resiko lingkungan) dan dilakukan di semua kelurahan . akan menetukan peta, karena menyangkut perilaku. Pa Ricard juga menyampaikan langkah – langkah dari studi persepsi SKPD dan studi EHRA. Dalam analisis area beresiko, ada dua skenario yaitu : 1) Skenario 1 ; seluruh variablel data sekunder sama pentingnya 2) Skenario 2 ; bobot variabel bisa berbeda-beda. Akhirnya , peta kelurahan beresiko, dengan 4 warna ; Kuning (sedang) Hijau (kecil) Biru (tidak beresiko) dan Merah (Beresiko tinggi)
Presentasi 2, Studi Media : Bpk Richard (USDP) Pak Ricard menyampaikan tujuan dari pelaksanaan studi media, yaitu : 1) Mengetahui pengalaman-pengalaman dan kapasitas pemerintah kota dalam menyelenggarakan kegiatan-kegiatan pemasaran sosial termasuk di sini adalah media yang digunakan, jenis kegiatan, isu-isu yang diangkat, khalayak sasaran dan catatan pembelajarannya. 2) Mengetahui pandangan media massa terhadap isu-isu sanitasi yang akan diangkat oleh pemkot dan PPSP dan peluang-peluang kerjasama dengan media massa, 3) Mengetahui pola pencarian informasi rumah tangga terkait dengan isu-isu kesehatan dan isu sosial lainnya. 4) Mendapatkan informasi mengenai konsumsi dan preferensi media dan kegiatan-kegiatan kemasyarakatan khalayak yang potensial menjadi saluran komunikasi isu-isu sanitasi Sedangkan manfaat dari pelaksanaan studi media ini adalah : 1) Sebagai salah satu bahan untuk menyusun strategi kampanye kepedulian sanitasi. 2) Digunakan sebagai dasar perencanaan media untuk kampanye kepedulian sanitasi, 3) Media belajar bersama,
khususnya untuk Pokja AMPL/Sanitasi untuk kegiatan sejenis di masa mendatang, 4) Terinformasikannya program pembangunan sanitasi kota, PPSP dan Pokja Sanitasi kota kepada narasumber yang diwawancarai (instansi pemerintah dan media massa). Kegiatan – kegiatan yang dilaksanakan dalam studi media ini adalah 1) Mengetahui ketersediaan informasi melalui wawancara dengan nara sumber kunci dari instansi pemerintah dan media massa. Dilakukan oleh Pokja dengan fasilitasi dari CF/PF. Ditunjuk Tim Kecil 2 – 4 orang yang akan melakukan wawancara dan atau Focus Group Discussion (FGD). 2) Mengetahui kebutuhan informasi dan akses informasi masyarakat melalui kuesioner di studi EHRA. Dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan studi EHRA. Demikian Pa Ricard mengakhiri presentasi studi media dan dilanjutkan dengan materi selanjutnya.
Presentasi 3, Studi SSA Bpk Richard (USDP) Mengawali presentasinya Bpk Ricard menyampaikan sumber - sumber pembiayaan sanitasi, yaitu : 1) Pinjaman, 2) Revolving Fund, 3) APBN, 4) APBD-Daerah, 5) APBD-Propinsi, 6) Penyertaan Modal, 7) PSP/PPP (KPS). Sedangkan tujuan KPS, antara lain : 1) Meningkatkan cakupan pelayanan sesuai dengan kebutuhan nyata masyarakat; 2) Meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyedian prasarana serta meningkatkan kualitas pelayanan; 3) Menjamin pelayanan untuk seluruh tingkatan masyarakat secara full cost recovery 4) Memungkinkan ketersediaan infrastruktur atau jasa lebih cepat dibanding bila disediakan oleh pemerintah PA Ricard menambahkan bahwa KPS / Kemitraan Pemerintah Swasta ini penting, Karen : 1) Bagian dari “Strategi Korporasi” dan “Manajemen Risiko” Pemerintah Kota: 2) Alokasikan sumber daya internal pada hal-hal yang lebih berdaya guna dan berhasil guna 3) Serahkan pekerjaan kepada pihak yang lebih profesional menanganinya 4) Alokasikan risiko kepada pihak yang lebih mampu mengelolanya, 5) Membuka ruang persaingan antar potential service providers. Sedangkan beberapa manfaat dari KPS, adalah : 1) Penyediaan jasa pelayanan sanitasi lebih efektif dan efisien dilihat dari (i) kualitas pelayanan; (ii) harga yang terjangkau masyarakat; 2) Meringankan beban pemerintah Kabupaten/Kota dalam penyediaan anggaran pembangunan; 3) Peran dan kegiatan pemerintah Kabupaten/Kota lebih terfokus pada fungsi sebagai enabler seperti perumusan kebijakan, pengaturan, pembinaan, dll, 4) Potensi
swasta dan masyarakat akan lebih diberdayakan dan dalam jangka panjang akan menumbuhkan rasa tanggung jawab masyarakat. Untuk faktor pendukung dari KPS adalah : 1) Adanya pemahaman aparat pemerintah tentang pola-pola kemitraan, 2) Terbukanya kesempatan bagi masyarakat/ dunia usaha untuk berperan dalam pengelolaan sanitasi, 3) Adanya pemberdayaan institusi ekonomi lokal/ usaha mikro, kecil dan menengah. Beberapa alternatif modalitas KPS, yaitu : 1) Services kontrak (Service contract), 2) Kontrak Sewa (Lease contract), 3) Kontrak kelola (Manajemen contract) 4) BOT dan Kontrak Konsesi Akhirnya Pa Ricard mengakhiri rangkaian materi presentasinya pada pukul 15.15 WIB
Penutupan Penutupan acara dilaksanakan oleh Bpk Suwandi selaku sekretaris Tim Teknis Pokja Sanitasi, beliau mengucapkan terimakasih atas kehadiran para narasumber dan partisipasi peserta. Beliau
mengagendakan,
pertemuan
Pokja
Sanitasi
pada
minggu
depan
menindaklanjuti hasil – hasil Lokakarya Penilaian dan Pemetaan Sanitasi Kota Cirebon. Acara secara resmi ditutup pada pukul 15.30 WIB.
untuk
