KATA PENGANTAR Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan Rahmat, Nikmat serta KaruniaNya, sehingga penyusunan Buku “ PROFILE / SELAYANG PANDANG DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2016 “ dapat terselesaikan tepat pada waktunya. Buku Pofile/Selayang Pandang DPKAD ini diharapkan dapat memberikan secercah pencerahan pemikiran dan informasi kepada seluruh Stokeholders yang sehari-hari berkecimpung di Bidang Pengelolaan Keuangan Daerah dan diharapkan dapat mendorong tingkat akselerasi perwujudan Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan guna menciptakan Good Governance di lingkungan Pemerintah Kota Semarang Buku ini merupakan sebuah keniscayaan apabila tanpa adanya sentuhan intervensi pemikiran dari para pihak yang berkompeten sesuai dengan bidangnya, untuk itu pada kesempatan ini kami mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak dan teman-teman yang telah bersusah payah dalam penyelesaian buku ini.
Demikian penyusunan buku ini semoga dapat bermanfaat sebagai wahana untuk bertukar informasi bagi pengguna dan Satuan Kerja Perangkat Daerah lainnya dalam menunjang pelaksanaan tugas kedinasan khususnya dibidang Pengelolaan Keuangan Daerah. Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh Semarang, Juni 2016 KEPALA DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA SEMARANG
H.A. YUDI MARDIANA, SH, MM. Pembina Utama Muda NIP. 19620306 198912 1 001
DAFTAR ISI
1 3 Jumlah Pegawai Negeri Sipil dan TPHL Pada DPKAD Kota Semarang Per Mei 2016
5
Daftar Gambar
12 13 15
16
17 17 18 19 19
27 Peningkatan Pendapatan Daerah Kota Semarang
27
Pengembangan Administrasi Keuangan Daerah
30
Optimalisasi
35
4. Pengkajian Peraturan Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah
35
5. Kegiatan Extra DPKAD Kota Semarang
39
41 43
Jumlah Pegawai Negeri Sipil dan TPHL Pada DPKAD Kota Semarang Per 1 Mei 2016
- Jumlah Aparatur Dpkad Kota Semarang Keadaan 1 Mei 2016 Berdasarkan Status Kepegawaian - Jumlah Aparatur Dpkad Kota Semarang Keadaan 1 Mei 2016 Berdasarkan Pendidikan Fomal Untuk Pegawai Negeri Sipil (pns) - Jumlah Aparatur Dpkad Kota Semarang Keadaan 1 Mei 2016 Berdasarkan Pendidikan Fomal Untuk Pegawai Tetap Bulanan (tphl) - Jumlah Aparatur Dpkad Kota Semarang Keadaan 1 Mei 2016 Berdasarkan Pendidikan Perjenjanga - Jumlah Aparatur Dpkad Kota Semarang Keadaan 1 Mei 2016 Berdasarkan Golongan - Daftar Usul Formasi Pegawai Negeri Sipil (pns) Keadaan 1 Mei 2016 Berdasarkan Kepangkatan - Jumlah Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kota Semarang Per 1 Mei 2016 - Jumlah Realisasi Wajib Pajak Bphtb Per 1 Mei 2016 - Jumlah Wajib Pajak Kota Semarang Berdasarkan Jenis Pajak Per 1 Mei 2016
APARATUR DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KOTA SEMARANG KEADAAN 1 Mei 2016 Tabel 1. Jumlah Aparatur Dpkad Kota Semarang Keadaan 1 Mei 2016 Berdasarkan Status Kepegawaian
Tabel 1. Jumlah Aparatur Dpkad Kota Semarang Keadaan 1 Mei 2016 Berdasarkan Status Kepegawaian
Tabel 2. Jumlah Aparatur Dpkad Kota Semarang Keadaan 1 Mei 2016 Berdasarkan Pendidikan Fomal Untuk Pegawai Negeri Sipil (pns)
Tabel 3. Jumlah Aparatur Dpkad Kota Semarang Keadaan 1 Mei 2016 Berdasarkan Pendidikan Fomal Untuk Pegawai Tetap Bulanan (TPHL)
Tabel 4. Jumlah Aparatur Dpkad Kota Semarang Keadaan 1 Mei 2016 Berdasarkan Pendidikan Perjenjangan
Tabel 5. Jumlah Aparatur Dpkad Kota Semarang Keadaan 1 Mei 2016 Berdasarkan Golongan
Tabel 6. Daftar Usul Formasi Pegawai Negeri Sipil (pns) Keadaan 1 Mei 2016 Berdasarkan Kepangkatan
Tabel 7. Jumlah Wajib Pajak Bumi
Dan Bangunan Di Kota Semarang Per 1 Mei 2016
Tabel 8. Jumlah Realisasi Wajib Pajak Bphtb Per 1 Mei 2016
Tabel 9. Jumlah Wajib Pajak Kota Semarang Berdasarkan Jenis Pajak Per 1 Mei 2016
DAFTAR GAMBAR
Gb.1. Penghargaan Kepada WP Berprestasi ......................................... 28 Gb.2. Pekan Panutan PBB ..................................................................... 30 Gb.3. Pekan Panutan PBB ..................................................................... 30 Gb.4. Bimbingan teknis bendahara ........................................................ 34 Gb.5. Bimbingan teknis bendahara ........................................................ 34 Gb.6. Bimbingan teknis bendahara ........................................................ 34 Gb.7. Evaluasi Pendapatan .................................................................. 35 Gb.8. Korsik DPKAD Kota Semarang .................................................... 39 Gb.9. Korsik DPKAD Kota Semarang .................................................... 39 Gb.10. Band Pemkot .............................................................................. 40 Gb.11. Paduan Suara Gita Laras ........................................................... 40
VISI, MISI, KEBIJAKAN DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2016
Visi: Menjadi motor dalam pengelolan Keuangan Daerah yang profesional dalam rangka meningkatkan kemampuan Keuangan Daerah dan terlaksananya tertib administrasi pengelolaan aset daerah.
Misi : 1. Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah melalui intensifikasi, Ekstensifikasi dan Penyusunan perangkat hukum yang mengkait pendapatan sesuai dengan tuntutan perubahan lingkungan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 2. Optimalisasi Pendapatan Daerah dari dana perimbangan melalui keterlibatan secara aktif dari fiskus, masyarakat / Wajib Pajak dan koordinasi yang intensif dengan Pemerintah agar dapat memperoleh bagian yang proposional. 3. Efektifitas dan efisiensi dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran melalui penerapan anggaran yang berbasis kinerja dan Standar Analisa Belanja. 4. Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah melalui penerapan Standar Akuntansi Publik (SAP) dalam penatausahaan penerimaan dan belanja daerah. 5. Peningkatan tertib administrasi pengelolaan aset daerah dalam rangka menyusun laporan keuangan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. 6. Peningkatan pelayanan prima kepada masyarakat, terhadap wajib pajak maupun terhadap pengguna anggaran sesuai dengan Standar Penyelenggaraan Pelayanan Publik (SP2) dinas
Kebijakan : A. Kebijakan Peningkatan Pendapatan Daerah * Peningkatan pendapatan asli daerah khususnya pajak daerah dengan menerapkan sistem online. * Peningkatan penggalangan sumber-sumber penerimaan diluar PAD. B. Kebijakan Peningkatan Tertib Administrasi Keuangan Daerah adalah pengembangan pengelolaan keuangan daerah dengan mengembangkan software sistem pengelolaan APBD yang terintegrasi. C. Kebijakan pengelolaan aset daerah adalah pengembangan pengelolaan aset yang profesional dengan mapping program dan sertifikasi aset Pemkot Semarang.
BAB I PENDAHULUAN Undang - Undang Nomor. 22 Tahun 1999 diperbaharui dengan Undang - Undang Nomor. 32 Tahun. 2004 Tentang Pemerintah Daerah, UU No. 25 Tahun 1999 diperbaharui dengan UU No. 33 Th. 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat - Daerah dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah maka dibentuklah Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Semarang atau lebih dikenal DPKAD Kota Semarang, yang merupakan organisasi baru hasil penggabungan Dinas Pendapatan Daerah Kota Semarang (Dipenda) dengan Bagian Keuangan Setda Kota Semarang. Aturan yang mendasari pembentukan organisasi tersebut adalah Perda No. 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan organisasi dan tata kerja Dinas Daerah Kota Semarang yang ditindaklanjuti dengan aturan pelaksanaan yang berupa Surat Keputusan Walikota Semarang Nomor : 061.1/188/2001 tanggal 25 April 2001 jo. Peraturan Walikota Semarang Nomor : 42 Tahun. 2008 Tanggal 24 desember 2008 tentang Penjabaran Tugas dan fungsi Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang. Namun perkembangan waktu dan berubahnya peraturan-peraturan baru tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menuntut DPKAD Kota Semarang untuk eksis dalam menjalankan misinya untuk menjadi motor dalam pengelolaan keuangan daerah yang profesional dalam rangka meningkatkan kemampuan keuangan daerah dan terlaksananya tertib administrasi pengelolaan aset daerah sehingga dapat meningkatkan & mengembangkan sistem pengelolaan keuangan daerah yang lebih adil, rasional,Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang memiliki peranan ganda, yaitu sebagai SKPD dan PPKD. Sebagai SKPD peranan DPKAD mengelola belanja gaji PNS, belanja rutin SKPD, belanja kegiatan SKPD beserta pengelolaan Aset Kota Semarang dan mengelola pendapatan Asli daerah Kota Semarang. DPKAD selaku PPKD berperan mengelola Pendapatan, Perimbangan, dan Penerimaan lain - lain Belanja Tidak Langsung dan Pembiayaan Daerah. Serta DPKAD bertindak dalam Kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah. Dengan adanya regulasi hukum dari Pusat ke Daerah yang bersifat Pengelolaan Keuangan Daerah, maka DPKAD turut menyusun Peraturan Walikota Pengelolaan Keuangan sesuai dengan tupoksi DPKAD.
BAB II KEBIJAKAN DASAR 1. TUGAS POKOK DAN FUNGSI Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang memiliki tugas pokok “ Melaksanakan Urusan Pemerintahan dibidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah berdasarkan Asas Otonomi dan Tugas Pembantuan “. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang mempunyai fungsi sebagai berikut : a. Perumusan kebijakan teknis dibidang pajak daerah, bidang akuntansi, bidang anggaran, bidang perbendaharaan, bidang perimbangan dan Lain-lain Pendapatan serta bidang aset daerah. b. Penyusunan rencana Program dan rencana kerja anggaran Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. c. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. d. Pelaksanaan pembinaan, pemantauan, pengawasan, dan pengendalian serta monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap UPTD. e. Pengelolaan urusan kesekretariatan Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. f. Pelaksanaan Pembinaan, pemantauan, pengawasan, dan pengendalian serta monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan bidang tugasnya. Berdasarkan tugas pokok yang dimiliki Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah ( DPKAD ) Kota Semarang dapat dijabarkan menjadi 3 (tiga) aspek yang melingkupi pelaksanaan tugas dan fungsi DPKAD , yaitu : 1. Aspek Pendapatan, tugasnya meliputi : a. Perumusan perencanaan, penelitian, pelaksanaan, penagihan dan koordinasi pendapatan daerah.
b. Penetapan dan pemungutan pajak daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. c. Pelaksanaan pendaftaran dan pendataan wajib pajak daerah. d. Pelaksanaan penyuluhan mengenai pajak daerah dan pendapatan daerah lainnya. e. Pemberian bantuan penyampaian surat pemberitahuan pajak terutang (SPPT) PBB dan Surat tagih pajak bumi dan bangunan (STT PBB). 2. Aspek Administrasi Keuangan Daerah, tugasnya meliputi : a. Pelaksanaan perumusan, perencanaan, pelayanan administrasi pengendalian dan koordinasi belanja daerah; b. Pengkajian kebutuhan daerah; c. Pelaksanaan pengawasan teknis pendapatan dan belanja daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; d. Pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dibidang pendapatan dan belanja daerah. e. Penyelenggaraan sistem informasi keuangan dan aset daerah.
3 . Aspek Aset Daerah, tugasnya meliputi : a. Penyusunan perumusan, Perencanaan bidang aset daerah pendataan, penginventarisasian dan pencatatan aset. c. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian pemanfaatan aset daerah. d. Penyusunan Data Base Aset tanah dan bangunan milik Pemerintah Kota Semarang. e. Penyusunan laporan realisasi dan kinerja dibidang aset daerah. 2.
SASARAN Sasaran Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Semarang selama 1 (satu) Tahun 2015 adalah sebagai berikut :
1. 2. 3. 4.
P e n e r i m a a n p e n d a p a t a n d a r i PA D s e b e s a r Rp. 816.208.853.784,Penerimaan dari dana Perimbangan sebesar Rp. 1.270.371.271.674,Peningkatan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan keuangan daerah sebesar 100 %. Pencapaian kualitas Sumber Daya Manusia dalam menyusun laporan keuangan berbasis akuntansi sebesar 80 %.
3. PROGRAM STRATEGI Program strategis sebagai penjabaran kebijakan dari kebijakan tersebut adalah : 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur 3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan 6. Program Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 7. Program Pembinaan Dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/ Kota 8. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi 9. Program Pengelolaan Aset Daerah 4. KEGIATAN Adapun penjabaran dari program tersebut dituangkan dalam berbagai kegiatan yang meliputi 113 kegiatan sbb:
BAB III PRESTASI YANG TELAH DICAPAI OLEH DPKAD Prestasi yang telah diraih DPKAD Kota Semarang Sampai Tahun 2016 sebagai berikut : I. Peningkatan Pendapatan Daerah Kota Semarang 1. Keberhasilan pencapaian target pendapatan pajak daerah sangat dibutuhkan oleh upaya yang intensif dari seluruh proses pemungutan pajak daerah, dimulai dari pendaftaran dan pendataan obyek wajib pajak daerah sampai dengan pengawasan penyetoran pajak daerah ke Kas Daerah. Berbagai faktor Keberhasilan pencapaian target pendapatan tersebut ditunjang kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah, dimana kegiatan tersebut meliputi : a. Pemutakhiran data administrasi yang dilaksanakan secara terus menerus sehingga dapat meminimalisir obyek dan wajib pajak yang terlepas dari kewajiban pembayaran pajak Daerah. b. Perhatian dan pembinaan personil / petugas yang terus menerus serta pemberian reward and punishment dalam rangka mewujudkan aparat yang disiplin dan profesional. c. Percepatan proses administrasi penerbitan SKPD/ SKPDKB, sehingga dapat meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak dari kewajiban pembayaran pajak daerah. d. Peningkatan intensitas pengawasan atau kontrol pimpinan mulai dari proses pendataan obyek pajak dan wajib pajak sampai dengan proses penyetoran pajak ke Kas Daerah. e. Pelaksanaan Law Inforcement/Operasi Yustisi bagi pelanggaran kewajiban perpajakan. f. Konfirmasi dan pencarian tunggakan pajak Daerah. g. Pemeriksaan pajak daerah, setiap tahun dilaksanakan 4 (Empat) kali periode bulan Januari - Maret, April - Juni, Juli - September, Oktober - Desember adapun jenis pajak yang diperiksa adalah Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan dan Pajak Parkir. h. Penungguan obyek Pajak Daerah
I. Kegiatan dalam rangka pemberian penghargaan bagi wajib pajak berprestasi dan undian atas nota pembayaran restoran.
Gb.1. Penghargaan Kepada WP Berprestasi j. Penyelenggaraan Bintek PBB dan tenaga appraisal PBB. k. Sosialisasi Pajak Daerah melalui Papan Reklame. 2. Peningkatan dan Partisipasi Kegiatan Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Pada tahun 2011 berdasarkan Perda No. 13 tahun 2011 PBB. a. Kegiatan BPHTB Adapun keberhasilan kegiatan BPHTB didukung oleh beberapa kegiatan antara lain :
-
Validasi Data Penerimaan BPHTB Penatausahaan Pelaksanaan Pendaerahaan BPHTB Penyelesaian Restitusi/ Kelebihan dan Kompensasi BPHTB Pelaksanaan Online System pembayaran BPHTB melalui sejumlah Bank Adapun pada tahun 2011 BPHTB merupakan pajak daerah sebagai dialokasikan di kel pajak daerah sesuai peraturan yang berlaku.
b. Kegiatan Pemungutan PBB. Pada tahun 2012 berdasarkan Perda No. 13 Tahun 2011 PBB merupakan pajak daerah, adapun keberhasilan pemungutan PBB didukung oleh beberapa faktor antara lain : Adanya koordinasi yang mantap antar instansi pemungut pajak yaitu DPKAD, Camat, Lurah, perangkat RT/RW dan KP, PBB. Keterlibatan unsur masyarakat dalam rangka keberhasilan pemungutan PBB di wilayahnya Pemberian hadiah bagi wajib pajak Adapun kegiatan-kegiatan dalam pelaksanaan PBB di Kota semarang adalah : · Pemberian Hadiah kepada WP dan petugas PBB berprestasi · Pengisian dan Validasi Data Obyek PBB · Operasi sisir PBB · Pekan Panutan PBB · Operasi bakti PBB · Konfirmasi & Pencairan Tunggakan PBB · Monitoring dan Evaluasi Pembayaran PBB · Penatausahaan Pelaksanaan Pendaerahan PBB · Pengadministrasian, Penertiban dan Penyampaian SPPT PBB · Penyelesaian Restitusi/ Kelebihan dan Kompensasi PBB
Gb.2. Pekan Panutan PBB
Gb.3. Pekan Panutan PBB
- Adanya penegakan Hukum (Rule Of Laws) dalam pemberian sanksi bagi Wajib Pajak yang tidak mau memenuhi kewajibannya. contohnya dengan pemberian SPT (Surat Tagihan Pajak dan seterusnya). - Pemberian hadiah kepada Wajib Pajak yang melunasi PBB sebelum jatuh tempo yang telah ditentukan. Di tahun 2016 ini dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Semarang melalui DPKAD melakukan perjanjian kerjasama dengan Bank-Bank dalam hal pembayaran PBB secara On Line, yaitu dengan Bank Mandiri, Bank Jateng, Bank Tabungan Negara, Bank Negara Indonesia 1946 II. Pengembangan Administrasi Keuangan Daerah Pengelolaan Administrasi Keuangan Daerah selalu mengacu pada peraturan yang berlaku, dimana setiap tahun sering terjadi perubahan peraturan tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
Pengelolaan Keuangan Daerah terkait dengan Pelaporan Keuangan dikenal dengan era basis yaitu Basis Kas dan Basis Akrual. Basis Kas yaitu pengakuan pendapatan dan belanja terkait dengan kas diterima atau dikeluarkan dari Kas Umum Daerah. Sedangkan Basis Akrual yaitu pengakuan pendapatan pertahun dari belanja tidak terkait dengan kas itu diterima atau dikeluarkan dari Kas Umum Daerah, namun yang telah menjadi hak atau kewajiban sudah harus diakui. Berdasarkan Peraturan Pemerinta nomor 24 tahun 2005 tentang standar Akuntansi Pemerintah dikenal perpaduan dalam rangka menjebatani Basis Kas dan Basis Akrual maka disebut Basis Kas menuju Akrual atau metode cash toward accrual (CTA) Laporan Keuangan yang dihasilkan adalah : 1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) 2. Neraca 3. Arus Kas 4. Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) Basis Kas tercermin pada laporan keuangan berupa laporan Realisasi Anggaran (LRA), Arus Kas sedangkan Basis Akrual tercermin pada Neraca yaitu terkait dengan Aset, Kewajiban dan Ekuitas. Laporan Kinerja Keuangan dan Laporan Perubahan Ekuitas sehingga paragraf ini yang dijadikan pedoman pemerintah kota semarang untuk menyusun laporan keuangan berbasis akrual. Penyusunan Laporan Keuangan Berbasis Acrual ini telah dilaksanakan pada saat Pemerintah Kota Semarang menyusun Neraca Awal yaitu pada tahun 2001 dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 ini maka landasan Laporan Berbasis Akrual dapat lebih komprehensif dengan dua jurnal yaitu Jurnal Anggaran dan Jurnal Finansial sehingga menghasilkan 7 ( Tujuh) laporan keuangan yang dihasilkan yaitu: 1.Laporan Realisasi Anggaran 2.Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih 3.Neraca
4.Laporan Arus Kas 5.Laporan Operasional 6.Laporan Perubahan Equitas 7.Catatan Atas Laporan Keuangan Perbedaan Laporan Keuangan berbasis CTA dan Akrual pada Neraca tidak dirinci Ekuitas Dana Laporan (EDL), Ekuitas Dana Investasi (IDI) dan Ekuitas Dana Cadangan (EDC) namun berupa ekuitas tunggal dimana ekuitas tunggal pada Neraca harus sama dengan Laporan Perubahan Ekuitas. Terhadap Terbitnya Permendagri Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah, secara konsep tidak ada perbedaan karena sama-sama mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010, hanya pada Permendagri nomor 64 tahun 2013 menerapkan jurnal anggaran yang dimaksudkan untuk melakukan jurnal penutup pada LRA dan Kota Semarang masih menggunakan 8 kode akun sedangkan pada Permendagri No.64 terdapat 9 akun, perbedaan tersebut terletak pada akun transfer. Terhadap terbitnya Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Perubahannya yaitu Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang perubahan atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006. Maka terjadi perbedaan pada belanja yaitu mencatat Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung, sedangkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 maupun Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 maka dikenal Belanja Pegawai, Belanja Operasi, dan Belanja Modal sehingga untuk menyusun Laporan Keuangan maka diperlukan Konversi dari Belanja tersebut menjadi laporan kuangan yang sesuai dengan Standart Akuntansi Pemerintah (SAP). Untuk pendapatan baik Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Maupun Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tidak terdapat perbedaan.
MANFAAT PENERAPAN BASIS AKRUAL Dari pengalaman atas proses penerapan basis akrual tersebut didapatkan manfaat lebih jika dibandingkan dengan basis kas atau bahkan cash toward accrual. Manfaat tersebut antara lain: 1. Accrual basis memberikan peningkatan pelayanan publik dalam memberikan informasi. 2. Memudahkan penghitungan proyeksi pendapatan pada masa yang akan datang. 3. Dengan pencatatan piutang pada accrual basis akan mengurangi resiko kecurangan terhadap pendapatan. 4. Informasi posisi keuangan pada neraca merupakan infromasi yang lebih riil. 5. Informasi dari Laporan Operasional dapat dijadikan sebagai alat untuk mengukur kinerja Pemerintah pada 1 Tahun berkenan atau tidak kinerjanya. 6. Laporan Keuangan Saling Keterkaitan antara satu dengan yang lainnya. 7. Dan lain sebagainya. Hasil dari kegiatan ini meliputi : a. Sebagai Pemerintah Daerah yang pertama dan satu-satunya di Indonesia dalam menerapkan sistem akuntansi berbasis akrual maka LSP JPK PRATAMA bekerjasama dengan Pemerintah Kota Semarang dengan sumber dana dari Pemerintah Swiss melalui Swiss State Secretariat for Economic Affairs (SECO) dimana salah satu tujuan kerjasama pembangunan ekonomi SECO dengan Indonesia adalah meningkatkan tata kelola ekonomi dan mendukung langkah-langkah yang terkait dengan reformasi manajemen keuangan publik dalam kurun waktu kurang lebih 2 tahun 2012 dan 2013 telah menyelenggarakan program Pelatihan dan On the Job Training yang diikuti oleh 60 Pemerintah Daerah baik Pemerintah Provinsi, Kabupaten maupun Kota di Indonesia. Pelatihan dan On the Job Training ini mengenai pengenalan dan praktik penyusunan laporan keuangan Pemerintah Kota Semarang yang sudah berbasis akrual serta didukung para ahli profesi, instansi terkait dan Pemerintah Kota Semarang sendiri.
b. Penyelenggaraan bimbingan teknis tentang Program Aplikasi Bendahara bimbingan teknis ini diikuti oleh seluruh Bendahara gaji dari semua unit kerja SKPD/Unit Kerja.
Gb. 4 Bimbingan teknis bendahara
Gb. 5 Bimbingan teknis bendahara
Gb. 6 Bimbingan teknis bendahara
c. Evaluasi pendapatan yang disusun dengan sistem pengelolaan keuangan secara akrual basis untuk mendapatkan data Pendapatan termasuk Piutang-piutang Pemerintah Kota Semarang, yang dihadiri oleh seluruh SKPD penghasil Kota Semarang.
Gb. 7 Evaluasi Pendapatan III.Optimalisasi Aset Daerah a.
Persertifikatan, Pengadministrasian aset daerah adalah kegiatan pengumpulan data tentang penilaian asset Pemerintah Kota Semarang. Bertujuan agar Pemerintah Kota Semarang dapat mengetahui secara pasti asset yang dimilikinya, dimana penilaian asset merupakan salah satu komponen dalam menyusun neraca Pemerintah Kota Semarang. b. Penelusuran, Pengamanan, Penghapusan, Revaluasi/apraisal aset daerah adalah bagian dari kegiatan bidang aset untuk mengamankan barang - barang daerah yang menjadi aset Pemerintah Kota Semarang. IV. Pengkajian Peraturan Pendapatan dan PengelolaanKeuangan Daerah Indikator keberhasilan produk peraturan berhasil ditetapkan oleh Pemerintah Kota Semarang. Hasil kegiatan pada tahun 2008 meliputi : - Perwal Semarang No. 42 tahun 2008 tentang penjabaran tugas dan fungsi DPKAD Kota Semarang Hasil kegiatan pada tahun 2009 meliputi :
a. Tersusunnya Perda Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. b. Tersusunnya Perda Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Daerah. c. Tersusunnya Perda Kota Semarang tentang Penyertaan Modal BPD Jateng.(Evaluasi Gubernur Jawa Tengah) d. Tersusunnya Raperda tentang Pajak Daerah e. Tersusunnya Raperda tentang BPHTB f. Tersusunnya Raperda tentang Pajak Air Bawah Tanah. Hasil kegiatan pada tahun 2010 meliputi : a. Perda Kota Semarang No. 2 Tahun 2011 tentang BPHTB b. Perda Kota Semarang No. 3 Tahun 2011 tentang pajak hotel c. Perda Kota Semarang No. 4 Tahun 2011 tentang restoran d. Perda Kota Semarang No. 5 Tahun 2011 tentang hiburan e. Perda Kota Semarang No. 6 Tahun 2011 tentang reklame f. Perda Kota Semarang No. 7 Tahun 2011 tentang PPJ g. Perda Kota Semarang No. 8 Tahun 2011 tentang air tanah h. Perda Kota Semarang No. 9 Tahun 2011 tentang mineral bukan logam dan batuan i. Perda Kota Semarang No. 10 Tahun 2011 tentang parkir j. Perda Kota Semarang No. 11 Tahun 2011 tentang sarang burung walet k. Perda PBB No. 13 Th. 2011 tentang PBB Perkotaan l. Raperda retribusi Jasa Umum, Jasa Usaha & Perijinan Tertentu Hasil kegiatan pada tahun 2011 meliputi : Perwal PBB No. 31 / 2011 tentang Tata Cara Pendapatan Obyek & Subyek Pajak PBB Perkotaan. - Perwal PBB No. 32 / 2011 tentang Tata Cara Penentuan Besarnya nilai jual obyek pajak. - Perwal PBB No. 33 / 2011 tentang Klasifikasi Nilai Jual Obyek sebagai dasar penentuan
- Perwal PBB No. 34 / 2011 tentang Tata Cara Penerbitan & Penyampaian SPPT, SKPD & STPD PBB Perkotaan - Perwal PBB No. 35 / 2011 tentang Tata Cara Pembayaran, Pembayaran dengan angsuran dan Penundaan pembayaran, serta tempat pembayaran PBB Perkotaan - Perwal PBB No. 36 / 2011 tentang Tata Cara Keberatan dan Banding PBB Perkotaan - Perwal PBB No. 37 / 2011 tentang Tata Cara Pembetulan, Pembatalan Pengurangan Ketepatan dan Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administrasi PBB Perkotaan - Perwal PBB No. 38 / 2011 tentang Tata Cara Pembalian Kelebihan Pembayaran PBB Perkotaan - Perwal PBB No. 39 / 2011 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang PBB Perkotaan - Perwal PBB No. 40 / 2011 tentang Tata Cara Pemeriksaan PBB Perkotaan Hasil kegiatan tahun 2012 meliputi : - SOP PBB - SOP BPHTB - Kepwal No. 973/89. 2012 tentang Penempatan Kawasan & Kelas dalam reklame - Kepwal No. 973/90. 2012 tentang Penempatan nilai sewa reklame - Penyusunan Raperda & NA Dana Cadangan - Penyusunan NA keadaan darurat & keperluan mendesak Hasil kegiatan pada tahun 2013 meliputi : Rancangan Perda Pajak Daerah & Retribusi 2013 1. Perda No 7 tahun 2011 tentang PPJ perubahan 2 Perwal Sarang Burung Walet 2. Perwal Mineral bukan logam & batuan
3. Perwal Retribusi Pemakaian kekayaan daerah (Juklak Sewa Lahan) 4. Perwal Revisi Pajak Hiburan, Parkir, Air Tanah, PPJ Penyusunan Produk Hukum 5. Perwal tentang tata cara pencairan dana Anggaran Belanja Daerah Kota Semarang Secara Elektronik. 6. Perda perubahan atas Perda Kota Semarang No. 11 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah * Tahun 2014 Hasil kegiatan pada tahun 2014 meliputi : Produk Hukum 1. Penyelesaian Perjanjian Kontrak Antara Pemkot dengan BRI 2. Penyelesaian Perjanjian Kontrak Antara Pemkot dengan BIN 3. Penyelesaian Perwal Tentang SOP DPKAD 4. Penyelesaian Perjanjian Kerjasama Antara BPK dengan PEMKOT & BPD 5. Penyelesaian Perwal Tentang Penerapan Batas SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU 6. Penyelesaian Perwal Tentang TPTGR * Tahun 2015 (Sampai dengan Bulan Juli 2015) 1. Penyelesaian Standar Pelayanan DPKAD Kota semarang 2. Penyelesaian Perubahan Perda Kota Semarang No. 5 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Perda No. 11 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Keuangan 3. Penyelesaian Pembahasan Kajian Perubahan Perda Kota Semarang No.3 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Usaha 4. Penyelesaian SOP DPKAD 5. Penyusunan tatacara pemeriksaan Pajak Daerah 6. Penyusunan kajian potensi pajak Parkir 7. Penyusunan potensi pajak Restoran 8. Penyusunan potensi pajak Hotel 9. Penyusunan potensi pajak Reklame
Hasil kegiatan pada tahun 2016 Tahun 2016 (Sampai dengan Bulan Mei 2016) 1. 2. 3. 4. 5. 6.
Penyusunan Perubahan Perda Kota Semarang Nomor 3 tahun 2011 tentang Pajak Hotel Penyusunan Perubahan Perda Kota Semarang Nomor 4 tahun 2011 tentang Pajak Restoran Penyusunan Perubahan Perda Kota Semarang Nomor 5 tahun 2011 tentang Pajak Hiburan Penyusunan Perubahan Perda Kota Semarang Nomor 6 tahun 2011 tentang Pajak Reklame Penyusunan Perubahan Perda Kota Semarang Nomor 8 tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah Tata cara Pemeriksaan Pajak Daerah
Gb.8. Korsik DPKAD Kota Semarang
Gb.9. Korsik DPKAD Kota Semarang
Gb.10. Band Pemkot
Gb.11. Paduan Suara Gita Laras
BAB IV KENDALA YANG DIHADAPI DAN KONDISI YANG DIHARAPKAN DPKAD KOTA SEMARANG Walaupun dalam merealisasikan pendapatan yang menjadi tanggungjawab Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang sudah melebihi target tapi dalam pelaksanaannya terdapat berbagai kendala yang dihadapi oleh Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang dalam pencapaian tujuan dan sasaran dapat dilihat dalam 2 (dua) hal, yaitu :
1. 2. 3. 4.
Pertama, dilihat dari upaya peningkatan pendapatan daerah. Kendala yang ada meliputi : Kurangnya kesadaran Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban pembayaran pajak tepat waktu. Keterbatasan SDM pemeriksa pajak untuk memperoleh informasi keuangan Wajib Pajak yang riil (dobel pembukuan). Masih adanya mutasi obyek pajak bumi dan bangunan yang tidak dilaporkan untuk perubahan pajaknya. Kendala dalam pemungutan PBB meliputi : - Adanya tanah kosong yang tidak jelas kepemilikannya - Banyaknya obyek pajak yang masih dalam sengketa.
Kedua, dilihat dalam pengembangan pengelolaan keuangan daera, kendala yang ada meliputi : 1. Masih adanya beberapa SKPD tidak tepat waktu dalam pengiriman laporan SPJ 2. M a s i h a d a n y a b e b e r a p a S K P D t i d a k m e m e n u h i p e r a t u r a n y a n g b e r l a k u d a l a m mempertanggungjawabkan penggunaan dana. 3. Terbatasnya kemampuan SDM di bidang akuntansi dan pengelolaan keuangan daerah terutama kurangnya kaderisasi di bidang akuntansi pemerintah.
4. Kurangnya sarana dan prasarana yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas pelaporan. Adapun strategi pemecahan masalah dari kendala-kendala yang dihadapi adalah sebagai berikut : 1. Meningkatkan kwalitas SDM dengan mengadakan asistensi, bintek dan pelatihan-pelatihan. 2. Melakukan Ektensifikasi dan intensifikasi sumber-sumber pendapatan dari pajak Daerah dan PBB secara kontinyu dan berkelanjutan. 3. Pembenahan sistem administrasi keuangan Daerah agar lebih efektif dengan mengadakan asistensi, bintek dan pelatihan-pelatihan bagi Bendahara seluruh unit kerja. 4. Penyempurnaan Standar Analisis Belanja Daerah agar lebih rasional dan berdasar pada prinsipprinsip akuntabilitas. 5. Mencukupi sarana dan prasana Kondisi yang diharapkan DPKAD Kota Semarang adalah sebagai berikut : 1. Penerimaan Daerah yang bersumber dari Pajak Daerah dan Dana Perimbangan agar senantiasa ditingkatkan sesuai dengan potensi yang ada dari waktu ke waktu. 2. Pengelolaan Keuangan Daerah agar diselesaikan secara tertib administrasi, efisien, efektif secara transparan, dan akuntabilitas. 3. Peningkatan pelayanan Kas dalam rangka 'Goal Getter' likudasi keuangan Daerah. 4. Terwujudnya DPKAD Kota Semarang sebagai lembaga motor penggerak pendapatan Daerah & Pengelolaan Keuangan Daerah.
BAB V PENUTUP Materi Buku Profile/Selayang Pandang DPKAD Kota Semarang merupakan penyajian dari kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan DPKAD Kota Semarang dalam menjalankan tugas pokok, fungsi dan kewenangannya, disamping data-data lainnya yang dapat mendukung kelengkapan isi buku ini.
Buku Profile/Selayang Pandang DPKAD Kota Semarang disusun dalam rangka memberikan informasi yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan kepada berbagai pihak, baik dalam lingkungan internal maupun eksternal organisasi.
