SELAYANG PANDANG PELAPORAN KEUANGAN BERBASIS AKRUAL. Oleh: Fitra Riadian dan Komang Ayu Kumaradewi

PANDUAN TEKNIS PELAKSANAAN ANGGARAN & AKUNTANSI PEMERINTAH EDISI 16 KHUSUS AKRUAL

SELAYANG PANDANG PELAPORAN KEUANGAN BERBASIS AKRUAL Oleh: Fitra Riadian dan Komang Ayu Kumaradewi

Pendahuluan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dalam Pasal 32 mengamanatkan bahwa bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Keuangan Negara tersebut, Pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Standar Akuntansi Pemerintahan tersebut menggunakan basis kas untuk pengakuan transaksi pendapatan, belanja dan pembiayaan, dan basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dana. Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang yang sama, menyatakan bahwa pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual dilaksanakan selambat-lambatnya dalam 5 (lima) tahun, namun hingga tahun 2008 amanat tersebut belum dapat dilaksanakan. Oleh sebab itu, Pemerintah dan DPR membuat kesepakatan bahwa implementasi akuntansi berbasis akrual akan dimulai pada tahun 2015. Salah satu tindak lanjut atas kesepakatan tersebut, pada acara Rapat Kerja Nasional Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah yang diselenggarakan pada tanggal 12 September 2013 telah dideklarasikan kebulatan tekat baik dari Pemerintah

Pusat maupun Pemerintah Daerah akan mensukseskan implementasi akuntansi berbasis akrual pada tahun 2015. Adapun deklarasi dimaksud ditandatangani oleh Menteri Keuangan mewakili penyusun Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP),Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri mewakili penyusun Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL), dan Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan, Bupati Kabupaten Bondowoso dan Walikota Bandar Lampung mewakili penyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dengan disaksikan oleh Wakil Presiden Republik Indonesia. Laporan keuangan yang dihasilkan dengan basis Akrual dimaksudkan untuk memberi manfaat lebih baik bagi para pemangku kepentingan, baik para pengguna maupun pemeriksa laporan keuangan pemerintah, yaitu dapat memberikan informasi yang lebih komprehensif, tidak hanya capaian realisasi anggaran, namun juga kinerja pengelolaan keuangan negara. Dasar Hukum Penerapan Pelaporan Keuangan dengan Basis Akrual Perubahan basis akuntansi berakibat pada perlunya perubahan terhadap peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukumnya. Selain mengubah basis Sistem Akuntansi Pemerintah dari kas menuju akrual 1


menjadi akrual, perubahan terhadap peraturan perundang-undangan tersebut sekaligus sebagai penyesuaian terhadap dinamika pengelolaan keuangan negara yang terus berkembang. Dengan demikian, diharapkan proses implementasi akuntansi berbasis akrual pada tahun 2015 dapat berjalan dengan baik.Adapun peraturan perundangundangan yang menjadi dasar hukum penerapan pelaporan keuangan berbasis akrual, antara lain: a.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah Dalam menyusun Laporan Keuangan dengan menggunakan Akuntansi, diperlukan adanya Standar Akuntansi. Pada tahun 2005, telah dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), namun masih menggunakan basis Kas Menuju Akrual. Kemudian diterbitkan PP No.71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah yang terdiri dari dua lampiran, yaitu Lampiran I yang berisi SAP Berbasis Akrual dan Lampiran II yang berisi SAP Berbasis Kas Menuju Akrual. Hal ini karena dari tahun 2010 hingga tahun 2014 pemerintah masih dapat menggunakan SAP berbasis Kas Menuju Akrual, dan pada tahun 2015 harus menggunakan SAP Basis Akrual. b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.

Selain memerlukan Standar Akuntansi, dalam menyusun Laporan Keuangan juga diperlukan sistem (cara) dalam menyusun Laporan Keuangan. Untuk itu, diterbitkan PMK No.213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat berbasis akrual yang mengatur sistem dalam menyusun Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LK-BUN), Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi (LKKL), Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dan Laporan Barang Milik Negara (L-BMN), termasuk tata cara rekonsiliasi, reviu atas Laporan Keuangan, dan Pernyataan Tanggung Jawab. Peraturan ini menggantikan PMK No.171/PMK.05/2007 yang mengatur system dalam menyusun Laporan Keuangan dengan basis Kas Menuju Akrual. c. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214 Tahun 2013 tentang Bagan Akun Standar Peraturan ini berisi tentang segmensegmen Bagan Akun Standar yang menjadi pedoman dalam penyusunan RKA-KL/RDP-BUN, penyusunan DIPA, pelaksanaan anggaran, pelaporan keuangan Pemerintah Pusat, dan proses validasi transaksi keuangan Pemerintah Pusat. d. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215 Tahun 2013 tentang Jurnal Akuntansi Pemerintah pada Pemerintah Pusat PMK ini berisi tentang jurnal standar dan jurnal detail yang digunakan dalam pencatatan setiap transaksi dalam rangka pelaksanaan dan 2


pelaporan keuangan pemerintah dengan basis akrual. e. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 219Tahun 2013 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat Peraturan ini berisi tentang kebijakan akuntansi yang dipilih dan dijadikan pedoman dalam pelaksanaan sistem dan prosedur akuntansi pemerintah pusat yang berbasisakrual. f. Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP224/PB/2013 tentang Kodefikasi Segmen Akun pada Bagan Akun Standar Keputusan ini berisi daftar kode akun (beserta uraian penjelasannya) yang digunakan dalam implementasi basis akrual. Pada Kepdirjen ini terdapat akun-akun pendapatan dan belanja yang digunakan dalam menyusun Laporan Realisasi Anggaran dan akunakun pendapatan dan beban yang digunakan pada Laporan Operasional. Selain peraturan perundang-undangan yang telah disebutkan di atas, terdapat beberapa dasar hukum penerapan akuntansi berbasis akrual yang akan diterbitkan, antara lain: a. Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan mengenai Pelaporan Badan Layanan Umum; b. Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan mengenai Pendapatan pada Laporan Operasional; c. Peraturan Menteri Keuangan tentangSistem Akuntansi Hibah, termasuk hibah langsung.

Peranan dan Tujuan Pelaporan Keuangan Mengapa kita harus menyusun laporan keuangan? Karena setiap entitas pelaporan mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur dalam bentuk laporan keuangan pada suatu periode pelaporan, untuk kepentingan: 1.

2.

3.

Akuntabilitas Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik. Manajemen Membantu para pengguna untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu entitas pelaporan dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban dan ekuitas pemerintah untuk kepentingan masyarakat. Transparansi Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

3


4.

5.

Keseimbangan antargenerasi (intergenerational equity) Membantu para pengguna dalam mengetahui kecukupan penerimaan pemerintah periode pelaporan untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut. Evaluasi Kinerja Mengevaluasi kinerja entitas pelaporan, terutama dalam penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola pemerintah untuk mencapai kinerja yang direncanakan.

Definisi Basis Akrual Apakah yang dimaksud dengan Basis Akrual? Kerangka Konseptual Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Lampiran I (KK-PSAP Lamp.I) Paragraf 43 dan 45 menyatakan basis akrual adalah suatu basis yang menyatakan bahwa: 

Selain bermanfaat dalam menilai akuntabilitas, laporan keuangan juga harus dapat membantu para penggunanya dalam membuat keputusan, baik keputusan ekonomi, sosial maupun politik. Untuk mencapai kedua tujuan tersebut (akuntabilitas dan pengambilan keputusan), maka penggunaan basis akrual akan lebih membantu apabila dibandingkan dengan menggunakan basis kas menuju akrual karena antara lain: 1.

2.

3.

Basis akrual dapat memberikan gambaran yang utuh atas posisi keuangan pemerintah; Basis akrual dapat menyajikan informasi yang sebenarnya mengenai hak dan kewajiban pemerintah; Basis akrual bermanfaat dalam mengevaluasi kinerja pemerintah terkait biaya jasa layanan, efisiensi dan pencapaian tujuan.



Pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Negara/Daerah atau oleh entitas pelaporan. Contoh: Satker ABC memiliki Gedung yang disewa oleh Pihak Ke-III pada tanggal 28 Desember 2015 dengan harga sewa Rp10.000.000,-. Pembayaran diterima oleh Satker ABC dari Pihak Ke-III pada tanggal 3 Januari 2016. Atas transaksi diatas, pada tanggal 28 Desember 2015 telah terpenuhi hak untuk memperoleh pendapatan karena telah diselesaikannya transaksi sewa-menyewa, walaupun kas/pembayarannya belum diterima. Sehingga Satker ABC: o Pada tanggal 28 Desember 2015 (atau pada laporan keuangan tahun 2015) harus mencatat adanya pendapatan sewa sebesar Rp 10.000.000,-. o Pada saat menerima kas/pembayaran pada tanggal 3 Januari 2016, tidak mencatat adanya pendapatan sewa. Beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari 4






Rekening Kas Umum Negara/Daerah atau entitas pelaporan. Contoh: Satker ABC menyewa Gedung Pihak Ke-III pada tanggal 28 Desember 2015 dengan harga sewa Rp 20.000.000,-. Satker ABC membayar sewa gedung tersebut pada tanggal 25 Januari 2016. Atas transaksi diatas, pada tanggal 28 Desember 2015 telah terpenuhi kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih karena telah diselesaikannya transaksi sewamenyewa, walaupun kas/pembayarannya belum dilakukan. Sehingga Satker ABC: o Pada tanggal 28 Desember 2015 (atau pada laporan keuangan tahun 2015) harus mencatat adanya beban sewa sebesar Rp 20.000.000,- . o Pada saat pembayaran pada tanggal 25 Januari 2016, tidak mencatat adanya beban sewa. Transaksi Pendapatan dan Beban diatas dilaporkan dalam suatu laporan yang dinamakan Laporan Operasional (LO), sehingga disebut sebagai Pendapatan-LO dan Beban-LO. Untuk Neraca, aset, kewajiban dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

Hal ini berbeda bila dibandingkan dengan basis yang kita gunakan sampai

dengan penyusunan Laporan Keuangan tahun 2014, yaitu menggunakan basis kas menuju akrual, yaitu suatu basis yang menyatakan bahwa: (KK-PSAP Lamp II Par.40 & 41) 



Pendapatan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Negara/Daerah atau oleh entitas pelaporan. Contoh: Satker ABC memiliki Gedung yang disewa oleh Pihak Ke-III pada tanggal 28 Desember 2015 dengan harga sewa Rp 10.000.000,-. Pembayaran diterima oleh Satker ABC dari Pihak KIII pada tanggal 3 Januari 2016. Atas transaksi diatas, pendapatan sewa diakui pada saat kas diterima, yaitu pada tanggal 3 Januari 2016. Sehingga Satker ABC: o Pada tanggal 28 Desember 2015 (atau pada laporan keuangan tahun 2015) tidak mencatat adanya pendapatan sewa. o Pada saat menerima pembayaran pada tanggal 3 Januari 2016, mencatat adanya pendapatan sewa sebesar Rp 10.000.000,-. Belanja diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah atau entitas pelaporan. Contoh: Satker ABC menyewa Gedung Pihak Ke-III pada tanggal 28 Desember 2015 dengan harga sewa Rp 20.000.000,-. Satker ABC membayar sewa gedung tersebut pada tanggal 25 Januari 2016. Atas transaksi diatas, belanja sewa diakui pada saat 5






kas/pembayarannya dilakukan, yaitu pada tanggal 25 Januari 2016. Sehingga Satker ABC: o Pada tanggal 28 Desember 2015 (atau pada laporan keuangan tahun 2015) tidak mencatat adanya beban sewa. o Pada saat melakukan pembayaran pada tanggal 25 Januari 2016, mencatat adanya beban sewa sebesar Rp 20.000.000,-. Pada saat berlakunya basis akrual, pencatatan transaksi pendapatan dan belanja dengan basis diatas masih dilaksanakan dan dilaporkan dalam suatu laporan yang dinamakan Laporan Realisasi Anggaran (LRA), sehingga disebut sebagai Pendapatan-LRA dan Belanja-LRA. Untuk Neraca, pengakuannya adalah sama seperti pada basis akrual.

Komponen Laporan Keuangan Bila dibandingkan dengan akuntansi berbasis kas menuju akrual, terdapat 2 Laporan Keuangan baru pada laporan keuanganberbasis akrual, yaitu Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas. Dengan demikian komponen laporan keuangan pokok yang disusun oleh KLada 5, yaitu: a. b. c. d. e.

Laporan Realisasi Anggaran Laporan Operasional Laporan Perubahan Ekuitas Neraca Catatan atas Lapran Keuangan

Selain laporan keuangan pokok seperti disebut di atas, entitas pelaporan

wajib menyajikan laporan lain dan/atau elemen informasi akuntansi yang diwajibkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan. Secara garis besar, masing-masing komponenlaporan keuangan pokok dijelaskan sebagai berikut: a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Tujuan pelaporan realisasi anggaran adalah memberikan informasi realisasi dan anggaran entitas pelaporan. Perbandingan antara anggaran dan realisasinya menunjukkan tingkat ketercapaian target-target yang telah disepakati antara legislatif dan eksekutif sesuai dengan peraturan perundangundangan. Dengan kata lain, LRA mengungkapkan kegiatan keuangan pemerintah pusat/daerah yang menunjukkan ketaatan terhadap APBN/APBD. Adapun informasi yang tersaji dalam LRA adalah realisasi pendapatan-LRA dan belanja dari suatu entitas pelaporan yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya. Informasi tersebut berguna bagi para pengguna laporan dalam mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber-sumber daya ekonomi, akuntabilitas dan ketaatan entitas pelaporan terhadap anggaran, karena menyediakan informasi sebagai berikut: 1. Informasi mengenai sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi; dan 2. Informasi mengenai realisasi anggaran secara menyeluruh yang 6


peraturan perundang-undangan.

berguna dalam mengevaluasi kinerja pemerintah dalam hal efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran.

Lebih lanjut, LRA akan dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) dan memuat hal-hal yang memengaruhi pelaksanaan anggaran seperti kebijakan fiskal dan moneter, sebab-sebab terjadinya perbedaan yang material antara anggaran dan realisasinya, serta daftar-daftar yang merinci lebih lanjut angka-angka yang dianggap perlu untuk dijelaskan.

LRA juga dapat menyediakan informasi kepada para pengguna laporan tentang indikasi perolehan dan penggunaan sumber daya ekonomi apakah: 1. telah dilaksanakan secara efisien, efektif dan hemat; 2. telah dilaksanakan sesuai dengan anggarannya (APBN/APBD); dan 3. telah dilaksanakan sesuai

Contoh format LRA:

PEMERINTAH PUSAT LAPORAN REALISASI ANGGARAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 dan 20X0 (Dalam Rupiah)

NO. 1

Anggaran 20X1

Realisasi 20X1

(%)

Realisasi 20X0

xxx

URAIAN PENDAPATAN

2

PENDAPATAN PERPAJAKAN

3

Pendapatan Pajak Penghas ilan

xxx

xx

xxx

4

Pendapatan Pajak Pertam bahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah xxx

xxx

xx

xxx

5

Pendapatan Pajak Bum i dan Bangunan

xxx

xxx

xx

xxx

6

Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

xxx

xxx

xx

xxx

7

Pendapatan Cukai

xxx

xxx

xx

xxx

8

Pendapatan Bea Mas uk

xxx

xxx

xx

xxx

9

Pendapatan Pajak Eks por

xxx

xxx

xx

xxx

10

Pendapatan Pajak Lainnya

xxx

xxx

xx

xxx

xxx

xxx

xx

xxx

11

Jum lah Pendapatan Perpajakan (3 (3s s /d/d10) 10)

12 13

PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK

14

Pendapatan Sum ber Daya Alam

xxx

xxx

xx

xxx

15

Pendapatan Bagian Pem erintah atas Laba

xxx

xxx

xx

xxx

16

Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya

xxx

xxx

xx

xxx

Jum lah Pendapatan Negara Bukan(14 Pajak s /d (14 16) s /d 16) xxx

xxx

xx

xxx

17 18 19

PENDAPATAN HIBAH

20

Pendapatan Hibah

21

xxx

Jum lah Pendapatan Hibah (20 s /d 20) (20 s /d 20)

22

xxx

xx

xxx

xxx

xxx

xx

xxx

JUMLAH PENDAPATAN(11 (11 ++ 17 17 ++ 21) 21) xxx

xxx

xx

xxx

23 24

BELANJA

25

BELANJA OPERASI

26

Belanja Pegawai

xxx

xxx

xx

xxx

27

Belanja Barang

xxx

xxx

xx

xxx

28

Bunga

xxx

xxx

xx

xxx

29

Subs idi

xxx

xxx

xx

xxx

30

Hibah

xxx

xxx

xx

xxx

31

Bantuan Sos ial

xxx

xxx

xx

xxx

32

Belanja Lain-lain

xxx

xxx

xx

xxx

xxx

xxx

xx

xxx

xxx

xxx

xx

xxx

33

Jumlah Belanja Operasi (26 s/d 32) (26 s /d 32)

34 35

BELANJA MODAL

36

Belanja Tanah

xxx

xxx

xx

xxx

37

Belanja Peralatan dan Mes in

xxx

xxx

xx

xxx

38

Belanja Gedung dan Bangunan

xxx

xxx

xx

xxx

39

Belanja Jalan, Irigas i dan Jaringan

xxx

xxx

xx

xxx

40

Belanja As et Tetap Lainnya

xxx

xxx

xx

xxx

41

Belanja As et Lainnya

xxx

xxx

xx

xxx

xxx

xx

xxx

xxx

xxx

xx

xxx

42

Jumlah Belanja Modal (36 s/d 41) (36 s /d 41)

43

JUMLAH BELANJA (33 + (33 42) + 42)

xxx

44 45 46

TRANSFER DANA PERIMBANGAN

47

Dana Bagi Has il Pajak

xxx

xxx

xx

xxx

48

Dana Bagi Has il Sum ber Daya Alam

xxx

xxx

xx

xxx

49

Dana Alokas i Um um

xxx

xxx

xx

xxx

50

Dana Alokas i Khus us

xxx

xxx

xx

xxx

xxx

xxx

xx

xxx

51

Jum lah Dana Perim bangan (47 s /d(47 50)s /d 50)

52 53

TRANSFER LAINNYA (disesuaikan dengan program yang ada)

54

Dana Otonom i Khus us

xxx

xxx

xx

xxx

55

Dana Penyes uaian

xxx

xxx

xx

xxx

xxx

xxx

xx

xxx

xxx

xx

xxx

JUMLAH BELANJA (43 + 57) DAN TRANSFER xxx (43xxx + 57)

xx

xxx

SURPLUS / DEFISIT (22 - 58)(22 - 58) xxx

xx

xxx

56 57 58

Jum lah Trans fer Lainnya (54 s /d 55) (54 s /d 55) JUMLAH TRANSFER (51(51 + 56) + 56)

xxx

59 60

xxx

7


(Dalam Rupiah) Anggaran Realisasi 20X1 20X1 NO. 61

(%)

Realisasi 20X0

URAIAN PEMBIAYAAN

62

PENERIMAAN

63

PENERIMAAN PEMBIAYAAN DALAM NEGERI

64

Penggunaan SAL

xxx

xxx

xx

xxx

65

Penerimaan Pinjaman Dalam Negeri - Sektor Perbankan

xxx

xxx

xx

xxx

66

Penerimaan Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi

xxx

xxx

xx

xxx

67

Penerimaan Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya

xxx

xxx

xx

xxx

68

Penerimaan dari Divestasi

xxx

xxx

xx

xxx

69

Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Negara xxx

xxx

xx

xxx

70

Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Daerah xxx

xxx

xx

xxx

xxx

xx

xxx

71

Jumlah Penerimaan Pembiayaan Dalam (64 s/dNegeri 70) (64xxx s/d 70)

72 73

PENERIMAAN PEMBIAYAAN LUAR NEGERI

74

Penerimaan Pinjaman Luar Negeri

xxx

xxx

xx

xxx

75

Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Lembaga Internasionalxxx

xxx

xx

xxx

xxx

xx

xxx

xxx

xx

xxx

76

Jumlah Penerimaan Pembiayaan Luar (74 s/d Negeri 75) (74 s/d xxx 75)

77

JUMLAH PENERIMAAN (71 PEMBIAYAAN + 76) (71 xxx+ 76)

78 79

PENGELUARAN

80

PENGELUARAN PEMBIAYAAN DALAM NEGERI

81

Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Sektor Perbankan xxx

xxx

xx

xxx

82

Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi

xxx

xxx

xx

xxx

83

Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya

xxx

xxx

xx

xxx

84

Pengeluaran Penyertaan Modal Pemerintah (PMP)

xxx

xxx

xx

xxx

85

Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Negara

xxx

xxx

xx

xxx

86

Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Daerah

xxx

xxx

xx

xxx

xxx

xx

xxx

87

Jumlah Penerimaan Pembiayaan Dalam (81 s/dNegeri 86) (81xxx s/d 86)

88 89

xxx

xxx

xx

xxx

90

Pembayaran Pokok Pinjaman Luar Negeri

xxx

xxx

xx

xxx

91

Pemberian Pinjaman kepada Lembaga Internasional

xxx

xxx

xx

xxx

xxx

xx

xxx

93

JUMLAH PENGELUARAN (87 PEMBIAYAAN + 92) xxx (87 + 92) xxx

xx

xxx

94

PEMBIAYAAN (77NETO - 93) (77 - 93) xxx

xxx

xx

xxx

xxxx

xx

xxxx

92

PENGELUARAN PEMBIAYAAN LUAR NEGERI

Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Luar (90 s/d Negeri 91) (90 xxx s/d 91)

95 96

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (62 + 94)

Apabila dibandingkan dengan LRA pada saat memberlakukan basis kas menuju akrual, perbedaannya adalah dalam LRA pada saat memberlakukan basis akrual tidak ada lagi pencatatan atas pendapatan non kas dan belanja non kas. LRA hanya mencatat transaksi kas, transaksi non kas dicatat dalam Laporan Operasional. Contoh transaksi non kas adalah pendapatan hibah dalam bentuk barang yang tidak akan dicatat sebagai pendapatan pada LRA namun dicatat sebagai pendapatan hibah pada LO.

(62 + 94)

xxxx

b. Laporan Operasional (LO) Tujuan pelaporan operasi adalah memberikan informasi tentang kegiatan operasional keuangan yang tercerminkan dalam pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan. Di samping melaporkan kegiatan operasional, LO juga melaporkan transaksi keuangan dari kegiatan non-operasional dan pos luar biasa yang merupakan transaksi di luar tugas dan fungsi utama entitas. 8


LO menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan. Pengguna laporan membutuhkan Laporan Operasional dalam mengevaluasi pendapatan-LO dan beban untuk menjalankan suatu unit atau seluruh entitas pemerintahan, sehingga LO menyediakan informasi: 1. mengenai besarnya beban yang harus ditanggung oleh pemerintah untuk menjalankan pelayanan; 2. mengenai operasi keuangan secara menyeluruh yang berguna dalam mengevaluasi kinerja pemerintah dalam hal efisiensi, efektivitas, dan kehematan perolehan dan penggunaan sumber daya ekonomi; 3. yang berguna dalam memprediksi pendapatan-LO yang akan

diterima untuk mendanai kegiatan pemerintah pusat dan daerah dalam periode mendatang dengan cara menyajikan laporan secara komparatif; dan 4. mengenai penurunan ekuitas (bila defisit operasional), dan pengingkatan ekuitas (bila surplus operasional). LO disusun untuk melengkapi pelaporan dari siklus akuntansi berbasis akrual (full accrual accounting cycle) sehingga penyusunan LO, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Neraca mempunyai keterkaitan yang dapat dipertanggungjawabkan. Contoh format LO:

PEMERINTAH PUSAT LAPORAN OPERASIONAL UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 dan 20X0 (Dalam rupiah)

No

URAIAN

20x1

20x 0

Kenaik an/

(%)

KEGIATAN OPERASIONAL 1 PENDAPATAN 2

PENDAPATAN PERPAJAKAN

3

Pendapatan Pajak Penghasilan

xxx

xxx

xxx

xxx

4

Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah

xxx

xxx

xxx

xxx

5

Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan

xxx

xxx

xxx

xxx

6

Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

xxx

xxx

xxx

xxx

7

Pendapatan Cukai

xxx

xxx

xxx

xxx

8

Pendapatan Bea Masuk

xxx

xxx

xxx

xxx

9

Pendapatan Pajak Ekspor

xxx

xxx

xxx

xxx

Pendapatan Pajak Lainnya

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

10 11

Jumlah Pendapatan Perpajakan ( 3 s/d 10 )

12 13

PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK

14

Pendapatan Sumber Daya Alam

xxx

xxx

xxx

xxx

15

Pendapatan Bagian Pemerintah atas Laba

xxx

xxx

xxx

xxx

16

Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

17

Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak (14 s/d 16)

18 19

PENDAPATAN HIBAH

20

Pendapatan Hibah

21 22

Jumlah Pendapatan Hibah (20) JUMLAH PENDAPATAN (11 + 17 + 21)

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

9


23 24 BEBAN 25

Beban Pegawai

xxx

xxx

xxx

xxx

26

Beban Persediaan

xxx

xxx

xxx

xxx

27

Beban Jasa

xxx

xxx

xxx

xxx

28

Beban Pemeliharaan

xxx

xxx

xxx

xxx

29

Beban Perjalanan Dinas

xxx

xxx

xxx

xxx

30

Beban Bunga

xxx

xxx

xxx

xxx

31

Beban Subsidi

xxx

xxx

xxx

xxx

32

Beban Hibah

xxx

xxx

xxx

xxx

33

Beban Bantuan Sosial

xxx

xxx

xxx

xxx

34

Beban Penyusutan

xxx

xxx

xxx

xxx

35

Beban Transfer

xxx

xxx

xxx

xxx

36

Beban Lain-lain

xxx

xxx

xxx

xxx

JUMLAH BEBAN (25 s/d 36)

xxx

xxx

xxx

xxx

SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL (22-37)

xxx

xxx

xxx

xxx

37 38 39 40 41 KEGIATAN NON OPERASIONAL 42

Surplus Penjualan Aset Nonlancar

xxx

xxx

xxx

xxx

43

Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang

xxx

xxx

xxx

xxx

44

Defisit Penjualan Aset Nonlancar

xxx

xxx

xxx

xxx

45

Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang

xxx

xxx

xxx

xxx

46

Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

47

JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL(42 s/d 46)

48

SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA (39 + 47)

49 50 POS LUAR BIASA 51

Pendapatan Luar Biasa

xxx

xxx

xxx

xxx

52

Beban Luar Biasa

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

53 54

POS LUAR BIASA (51-52) SURPLUS/DEFISIT-LO (48+53)

c. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) LPE merupakan komponen laporan keuangan yang menyajikan sekurangkurangnya pos-pos ekuitas awal, surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan, koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, dan ekuitas akhir. Koreksikoresksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar, misalnya: 1. Koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode-periode sebelumnya;

2. Perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap. Untuk pemerintah pusat, dalam LPE ditambahkan pos transaksi antar entitas, yaitu akun Diterima dari Entitas Lain dan Ditagihkan ke Entitas Lain. Akun Diterima dari Entitas Lain berfungsi sebagai akun lawan transaksi penyetoran PNBP ke Kas Negara atau penerimaan aset dari entitas lain, sedangkan akun Ditagihkan ke Entitas Lain berfungsi sebagai akun lawan transaksi belanja (terbitnya SP2D) atau transfer aset ke entitas lain. Contoh format LPE:

10


d. Neraca Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu. Unsur yang dicakup oleh neraca tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: 1. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumbersumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Aset dapat diklasifikasikan ke dalam aset lancar dan aset nonlancar. Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika diharapkan segera dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Aset yang tidak dapat dimasukkan dalam kriteria tersebut

diklasifikasikan sebagai aset nonlancar. Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, dan persediaan. Sedangkan aset nonlancar meliputi investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan, dan aset lainnya. 2. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Dengan kata lain, pemerintah mempunyai kewajiban masa kini yang dalam penyelesaiannya mengakibatkan pengorbanan sumber daya ekonomi di masa yang akan datang. Kewajiban dikelompokkan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Kewajiban jangka pendek merupakan kelompok kewajiban yang diselesaikan dalam waktu kurang dari dua belas setelah tanggal pelaporan. Sedangkan kewajiban jangka panjang adalah kelompok kewajiban yang penyelesaiannya dilakukan setelah 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

11


3. Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah pada tanggal laporan.

Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas. Contoh format Neraca:

PEMERINTAH PUSAT NERACA PER 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0 No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

Uraian

(Dalam Rupiah) 20X1 20X0

ASET ASET LANCAR Kas di Bank Indonesia Kas di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Kas di Bendahara Pengeluaran Kas di Bendahara Penerimaan Investasi Jangka Pendek Piutang Pajak Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak Penyisihan Piutang Beban Dibayar Dimuka Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Negara Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Daerah Bagian Lancar Pinjaman kepada Lembaga Internasional Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi Piutang Lainnya Persediaan Jumlah Aset Lancar (4 s/d 19) INVESTASI JANGKA PANJANG Investasi Nonpermanen Pinjaman Jangka Panjang Dana Bergulir Investasi dalam Obligasi Investasi dalam Proyek Pembangunan Investasi Nonpermanen Lainnya Jumlah Investasi Nonpermanen (24 s/d 28) Investasi Permanen Penyertaan Modal Pemerintah Investasi Permanen Lainnya Jumlah Investasi Permanen (31 s/d 32) Jumlah Investasi Jangka Panjang (29 + 33) ASET TETAP Tanah Peralatan dan Mesin Gedung dan Bangunan Jalan, Irigasi, dan Jaringan Aset Tetap Lainnya Konstruksi Dalam Pengerjaan Akumulasi Penyusutan Jumlah Aset Tetap (37 s/d 43)

xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx (xxx) xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx

xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx (xxx) xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx

xxx xxx xxx xxx xxx xxx


xxx xxx xxx xxx

xxx xxx xxx xxx

xxx xxx xxx xxx xxx xxx (xxx) xxx

xxx xxx xxx xxx xxx xxx (xxx) xxx

12


46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77

ASET LAINNYA Tagihan Penjualan Angsuran Tuntutan Ganti Rugi Kemitraan dengan Pihak Ketiga Aset Tak Berwujud Aset Lain-Lain Jumlah Aset Lainnya (47 s/d 51)



xxxx

xxxx

KEWAJIBAN JANGKA PENDEK Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) Utang Bunga Bagian Lancar Utang Jangka Panjang Pendapatan Diterima Dimuka Utang Belanja Utang Jangka Pendek Lainnya Jumlah Kewajiban Jangka Pendek (59 s/d 64)

xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx


KEWAJIBAN JANGKA PANJANG Utang Luar Negeri Utang Dalam Negeri - Sektor Perbankan Utang Dalam Negeri - Obligasi Premium (Diskonto) Obligasi Utang Jangka Panjang Lainnya Jumlah Kewajiban Jangka Panjang (68 s/d 72) JUMLAH KEWAJIBAN (65+73)



xxx xxxx

xxx xxxx

JUMLAH ASET (20+34+44+52) KEWAJIBAN

EKUITAS EKUITAS JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA (74+77)

78

79

Apabila dibandingkan dengan Neraca pada saat memberlakukan basis kas menuju akrual, perbedaannya adalah dalam Neraca pada saat memberlakukan basis akrual hanya terdapat satu pos Ekuitas, tidak ada lagi pos Diinvestasikan dalam Aset Lancar, Diinvestasikan dalam Aset Tetap, Cadangan Piutang dsb. e. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Laporan keuangan mungkin mengandung informasi yang dapat mempunyai potensi kesalahpahaman di antara pembacanya. Kesalahpahaman tersebut dapat disebabkan oleh persepsi pembaca

laporan keuangan. Pembaca yang terbiasa dengan orientasi anggaran, mempunyai potensi kesalahpahaman dalam memahami konsep akuntansi akrual. Pembaca yang terbiasa dengan laporan keuangan komersial, cenderung melihat laporan keuangan pemerintah seperti laporan keuangan perusahaan. Oleh karena itu, untuk menghindari kesalahpahaman tersebut, atas sajian laporan keuangan, harus dibuat CaLK yang berisi informasi untuk memudahkan pengguna dalam memahami laporan keuangan. Selain itu, tujuan penyajian CaLK adalah untuk meningkatkan transparansi laporan. 13


CaLK meliputi penjelasan atau rincian dari angka yang tertera dalam LRA, LO, LPE, dan Neraca. CaLK juga mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh entitas pelaporan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan dalam menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar. CaLK mengungkapkan/menyajikan/menyed iakan hal-hal sebagai berikut: 1. Mengungkapkan informasi umum tentang entitas pelaporan dan entitas akuntansi; 2. Menyajikan informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan dan ekonomi makro; 3. Menyajikan ikhtisar pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target; 4. Menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakankebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksitransaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya; 5. Menyajikan rincian dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan pada lembar muka laporan keuangan; 6. Mengungkapkan informasi yang diharuskan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan dalam

7.

lembar muka laporan keuangan; dan Menyediakan informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.

Siklus Akuntansi Akrual Sebagaimana diuraikan diatas, terdapat lima laporan yang disusun. Dari kelima laporan tersebut terdapat keterkaitan (siklus) diantara laporanlaporan tersebut. Siklus tersebut terjadi diantara LO, LPE dan Neraca sebagai berikut: 





Transaksi Operasional (PendapatanLO dan Beban-LO), Transaksi Non Operasional (Keuntungan/Kerugian Penjualan Aset Tetap) dan Transaksi Luar Biasa dicatat pada Laporan Operasional. Penjumlahan dari transaksi-transaksi diatas menjadi nilai akhir Laporan Operasional dengan nama “Surplus/Defisit LO”. Nilai “Surplus/Defisit LO” akan menjadi salah satu nilai pada Laporan Perubahan Ekuitas (LPE). Pada LPE, “Surplus/Defisit LO” akan dijumlahkan dengan transaksi lain pada LPE yaitu Ekuitas Awal, Koreksi dan Transaksi Antarentitas yang akan menjadi nilai akhir LPE dengan nama “Ekuitas Akhir”. Nilai “Ekuitas Akhir” dari LPE akan menjadi Nilai Ekuitas pada Neraca. Pada Neraca Akrual, hanya terdapat satu akun pada pos Ekuitas, yaitu “Ekuitas”.

14


Khusus transaksi DIPA maupun Revisi DIPA, hanya akan dicatat pada LRA sebagai pagu. Transaksi DIPA tidak dicatat baik pada LO, LPE maupun Neraca. Aplikasi Dalam Menyusun Keuangan Basis Akrual

Laporan

Sebagaimana penyusunan laporan keuangan sampai dengan tahun 2014 yang berbasis kas menuju akrual, penyusunan laporan keuangan dilaksanakan dengan menggunakan aplikasi komputer yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan.Pada tahun 2015, sistem yang digunakan dalam menyusun laporan keuangan berbasis akrual tetap menggunakan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yang terdiri dari Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN) dan Sistem Akuntansi Keuangan (SAK). Aplikasi yang digunakan pada masing-masing subsistem tersebut adalah:  

SIMAK-BMN: terdiri dari Aplikasi Persediaan dan Aplikasi SIMAK-BMN; SAK: terdiri dari Aplikasi Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA), SAIBA-W, SAIBA-E1 dan SAIBA-KL.

Sekilas Aplikasi SAIBA Pada dasarnya aplikasi SAIBA adalah pengembangan dari aplikasi SAKPA. Pengembangan yang dilakukan adalah: 

Sesuai dengan komponen laporan keuangan yang harus disusun berdasarkan basis akrual, maka Aplikasi SAIBA dapat menghasilkan LO



dan LPE, selain menghasilkan LRA dan Neraca. Dalam rangka menghasilkan laporanlaporan tersebut, maka dalam aplikasi SAIBA terdapat tambahan menu transaksi, yaitu menu Jurnal Penyesuaian. Menu ini digunakan untuk meng-input transaksi-transaksi yang melibatkan akun-akun akrual, seperti: o Pendapatan Diterima diMuka; o Pendapatan yang Masih Harus Diterima; o Beban Dibayar diMuka; o Beban yang Masih Harus Dibayar; o Beban Persediaan; o Beban Penyisihan Piutang; dan o Beban Penyusutan;

Sedangkan tata cara penggunaan aplikasi SAIBA pada dasarnya sama dengan aplikasi SAKPA, yaitu: 1. Input dokumen sumber (DIPA, Revisi DIPA, SPM, SP2D, SSBP dan SSPB) 2. Input jurnal Neraca 3. Input Jurnal Penyesuaian 4. Posting 5. Cetak Laporan-Laporan Sistem Aplikasi Instansi (SAKTI)

Keuangan

Tingkat

Saat ini, Kementerian Keuangan tengah mengembangkan Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi atau yang disingkat SAKTI. Aplikasi ini adalah suatu aplikasi yang mencatat, mengolah dan menghasilkan laporan-laporan atas seluruh transaksi keuangan yang ada pada kementerian negara/lembaga dalam 1 (satu) aplikasi yaitu:

15














Transaksi penganggaran, mulai dari RKA-KL sampai menjadi DIPA dan Revisinya; Transaksi kas pada Bendahara mulai dari Uang Persediaan, Kas Lainnya di Bendahara, penerimaan dan penyetoran PNBP/Pajak hingga dihasilkan Laporan pertanggungjawabannya; Transaksi Komitmen seperti pencatatan Surat Perintah Kerja (SPK) dan Kontrak serta pengawasannya; Transaksi pembayaran yang meliputi SPP, SPM hingga pencatatan SP2Dnya; Transaksi Aset yaitu pencatatan Persediaan dan Aset tetap/Aset lainnya hingga dihasilkan laporan BMN-nya; Transaksi Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang melakukan jurnaljurnal penyesuaian, posting dan menghasilkan laporan keuangan yang telah berbasis akrual.

aplikasi, maka tidak ada lagi perbedaan data antar aplikasi yang selama ini kerap terjadi. Misalnya, data pagu DIPA yang selama ini dimungkinkan terdapat perbedaan diantara aplikasi RKAKL/DIPA, SPM dan SAKPA. Dengan SAKTI, perbedaan tersebut tidak terjadi lagi. Pada saat aplikasi SAKTI diterapkan, maka dalam penyusunan laporan keuangan tidak lagi menggunakan aplikasi SAIBA, tetapi menggunakan aplikasi SAKTI.

Dengan disatukannya semua transaksi tersebut dalam 1 (satu) aplikasi, maka diharapkan terjadi: 



Efisiensi yaitu tidak terjadinya pengulangan input data yang sama pada beberapa aplikasi. Misalnya, paguDIPA yang selama ini di-input 3 (tiga) kali yaitu dalam aplikasi RKA-KL, SPM dan SAKPA. Dengan disatukannya dalam satu aplikasi, maka data pagu cukup di-input padamodul RKAKL/DIPA saja, pada SPM dan akuntansi otomatis data tersebut akan terisi. Akurasi pencatatan dan pelaporan yang lebih baik. Dengan disatukannya

16


Konversi Laporan Keuangan Berbasis Kas Menuju Akrual Menjadi Laporan Keuangan Berbasis Akrual: Sebuah Alternatif di Masa Transisi Oleh: Kadek Eriksiawan

1.

Pendahuluan

berlaku selama masa transisi bagi entitas

Salah satu bagian dari reformasi

yang belum siap untuk menerapkan

keuangan negara adalah reformasi di

akuntansi basis akrual sampai dengan

bidang akuntansi pemerintahan yaitu

jangka waktu yang paling lama 4 (empat)

perubahan dari

akuntansi kas

tahun setelah tahun anggaran 2010. Hal

menjadi basis akuntansi akrual. Dengan

ini berarti bahwa implementasi akuntansi

perubahan ini, diharapkan akan dapat

akrual sudah harus diimplementasikan

meningkatkan

pada tahun 2015.

akuntabilitas

basis

transparansi pengelolaan

dan keuangan

Namun perubahan sebuah sistem

negara serta mengikuti international best

akuntansi tidaklah semudah membalikkan

practices yang disesuaikan dengan kondisi

telapak

di Indonesia.

memerlukan

tahapan-tahapan

panjang

melelahkan.

Hal ini sejalan dengan peraturan perundang-undangan

di

tangan.

dan

Setiap

perubahan yang

Perubahan

bidang

memerlukan penyediaan prasana fisik,

pengelolaan keuangan negara. UU No. 17

peraturan yang mendukung, sumber daya

Tahun 2003 dalam Pasal 36 ayat

(1)

manusia yang kompeten, sistem informasi

disebutkan bahwa ketentuan mengenai

dan yang terpenting kemauan serta

pengakuan dan pengukuran pendapatan

dukungan pimpinan dalam mengawal

dan belanja berbasis akrual dilaksanakan

proses perubahan ini.

selambat-lambatnya dalam 5 (lima) tahun.

Selain

itu,

proses

perubahan

Selanjutnya, PP No. 71 Tahun 2010

terkadang tidak berjalan sesuai dengan

tentang Standar Akuntansi Pemerintahan

yang telah direncanakan baik karena

menyatakan bahwa SAP berbasis kas

kendala intern maupun ekstern entitas.

menuju akrual/cash toward accrual (CTA)

Salah satu kemungkinan penyebabnya

17


adalah belum selesainya sistem informasi

dan kekurangannya serta jenis laporan

atau aplikasi yang menjadi komponen

yang dihasilkan, kemudian akan dibahas

terpenting

faktor-faktor

dalam

perubahan

sistem

yang

mendukung

akuntansi kas menuju akrual ke sistem

keberhasilan pelaksanaan konversi sistem

akuntansi akrual.

akuntansi ini, serta yang terakhir yaitu

Berbagai

alternatif

hendaknya

langkah-langkah dalam konversi laporan

disiapkan untuk mengantisipasi apabila

keuangan akuntansi CTA ke laporan

pengembangan sebuah sistem akuntansi

keuangan akuntansi akrual.

tidak berjalan sesuai rencana. Misalnya,

2.

sistem belum selesai sesuai dengan waktu yang

direncanakan,

belum

siapnya

Basis Akuntansi Basis Akutansi adalah prinsip-prinsip

akuntansi

yang

menentukan

kapan

infrastrusktur untuk implementasi sistem

pengaruh atas transaksi atau kejadian

atau kendala-kendala lainnya. Dengan

harus diakui untuk tujuan pelaporan

demikian,

yang

keuangan. Jenis dan kualitas informasi

berjalan sesuai

yang dihasilkan dalam suatu sistem

dengan yang direncanakan namun tetap

akuntansi akan ditentukan oleh basis

dapat dihasilkan laporan keuangan sesuai

akuntansi yang dianut oleh suatu entitas.

dengan amanat peraturan perundang-

Secara

undangan. Dan perlu dipahami bahwa

akuntansi yaitu basis kas dan basis akrual.

solusi alternatif adalah bukan merupakan

Namun dalam prakteknya berkembang

sistem utama yang dikembangkan dan

basis

tentunya kekurangan-kekurangan minor

modifikasi antara basis kas dan akrual

tidak bisa dihindari.

antara lain basis kas modifikasian, akrual

meskipun

dikembangkan belum

sistem

umum

terdapat

pencatatan

dua

yang

basis

merupakan

Dalam tulisan ini, akan diuraikan

modifikasian, termasuk basis kas menuju

salah satu alterntif dalam implementasi

akrual (cash toward accrual). Basis yang

akuntansi

dianut

akrual.

Alternatif

tersebut

oleh

suatu

entitas

biasanya

adalah melalui konversi laporan keuangan

ditentukan antara lain oleh informasi yang

yang dihasilkan oleh sistem akuntansi CTA

dibutuhkan, sumber daya yang dimiliki,

menjadi laporan keuangan dengan basis

dan regulasi yang berlaku.

akrual. Pada awal tulisan akan dijelaskan tentang basis akuntansi beserta kelebihan

Sampai dengan saat

ini

hampir

seluruh entitas pelaporan baik pada

18


Pemerintah Pusat maupun Pemerintah

neraca. Kedua, informasi yang disajikan

Daerah

mengimplementasikan

cukup memadai baik untuk akuntabilitas

akuntansi berbasis kas menuju akrual.

pelaksanaan APBN/D yaitu LRA dan neraca

Akuntansi berbasis kas menuju akrual

yang menggambarkan posisi keuangan

adalah basis akuntansi yang mengakui

entitas.

masih

pendapatan dan beban dalam basis kas

Namun demikian, basis kas menuju

serta mencatat aset, kewajiban, dan

akrual juga tidak lepas dari kelemahan-

ekuitas berdasarkan basis akrual. Dengan

kelemahan.

basis akuntansi ini dihasilkan Laporan

berguna dalam pengambilan keputusan

Realiasasi

tidak

Anggaran

(LRA)

yang

Pertama,

lengkap

karena

informasi

belum

yang

dapat

memberikan informasi mengenai sumber-

menyajikan informasi terkait kinerja dan

sumber pendapatan dan belanja yang

perubahan ekuitas suatu entitas. Kedua,

dikeluarkan untuk membiayai program-

kekurangakuratan

programnya yang dibandingkan dengan

dalam neraca, hal ini disebabkan karena

anggaran yang telah ditetapkan oleh

neraca yang dihasilkan tidak melalui siklus

DPR/DPRD. Di samping itu juga dihasilkan

akuntansi yang utuh.

neraca

yang

memberikan

gambaran

Implementasi

penyajian

informasi

akuntansi

berbasis

kondisi keuangan entitas pada tanggal

akrual lebih sulit dibandingkan dengan

pelaporan.

akuntansi kas menuju akrual. Akuntansi

Basis akuntansi kas menuju akrual mempunyai

beberapa

kelebihan

dan

akrual lebih banyak melibatkan prinsipprinsip dan kebijakan-kebijakan akuntansi.

kekurangan dibandingkan dengan basis

Selanjutnya,

akuntansi akrual. Kelebihannya antara

proses penyusunan laporan keuangannya

lain,

laporan

dilakukan dengan siklus akuntansi yang

keuangan relatif mudah. Pendapatan

utuh guna menjamin keintegrasian dan

hanya akan dicatat apabila terdapat

keakuratan informasi yang dihasilkan.

transaksi kas masuk dan belanja dicatat

Selain itu, membutuhkan sistem informasi

pada saat ada transaksi kas keluar dari kas

yang

umum negara/daerah. Sedangkan neraca

akuntansi

disusun dengan membukukan data aset,

peristiwa/kejadian yang mempengaruhi

kewajiban dan ekuitas hanya pada tanggal

kinerja dan posisi keuangan entitas.

pertama,

penyusunan

lebih

akuntansi

kompleks akrual

akrual

karena

mencatat

dalam

proses semua

19


3.

Konversi Laporan Keuangan Berbasis

baru diperlukan tahapan-tahapan. Proses

Kas Menuju Akrual ke Laporan

tersebut

Keuangan Berbasis Akrual sebagai

infrastrutur, pelatihan SDM, uji coba

Alterntif

sistem,

Terdapat menjadi

beberapa

tantangan

pusat/daerah akuntansi

kemudian

lain,

penyiapan

evaluasi

untuk

yang

perbaikan-perbaikan atas kelemahan yang

pemerintah

ada. Dan tantangan terbesarnya adalah

implementasi

lamanya waktu dan biaya yang dihabiskan

bagi

dalam

berbasis

faktor

antara

akrual.

Pertama,

kompleksitas dan jumlah transaksi yang

sampai dengan sistem yang baru dapat berjalan sesuai dengan tujuan.

harus dicatat dalam akuntansi semakin

Berkenaan dengan uraian di atas,

meningkat. Hal ini terjadi seiring dengan

salah satu alternatif solusi dalam rangka

makin meningkatnya tuntutan pelayanan

penerapan akuntansi berbasis akrual yang

kepada masyarakat dan transparansi.

bisa dilakukan pemerintah adalah dengan

Prinsip dan kebijakan akuntansi yang

melakukan konversi laporan keuangan

dilibatkan

penyusunan

yang dihasilkan sistem akuntansi kas

laporan akan semakin bervariasi. Kedua,

menuju akrual menjadi laporan keuangan

kompetensi SDM yang terlibat dalam

berbasis akrual. Cara ini bukan merupakan

akuntansi tidak merata. Misalnya, untuk

cara terbaik, akan tetapi dapat merupakan

pemerintah pusat terdapat kurang lebih

solusi di masa transisi hingga SDM,

25.000 entitas yang tersebar di seluruh

infrastruktur dan sistem informasi yang

Indonesia dengan kompetensi SDM yang

memadai telah tersedia.

dalam

proses

beragam dalam akuntansi dan teknologi informasi. akuntansi

Ketiga, yang

pengembangan. akuntansi

yang

sistem

masih

informasi

dalam

Sistem

Pada dasarnya, akuntansi kas menuju akrual berbeda dengan akuntansi akrual,

tahap

namun terdapat beberapa persamaan

informasi

yang dapat ditarik. Pertama, kedua basis

didedikasikan

untuk

akuntansi menghasilkan laporan yang

akuntansi akrual secara umum baik pada

membandingkan

pemerintah pusat maupun pemerintah

dengan belanja/beban. Pendapatan-LRA

daerah

tahap

dan Pendapatan-LO memang berbeda

pengembangan. Seperti diketahui untuk

namun secara umum dapat dikonversi

implementasi sebuah sistem informasi

antara

masih

dalam

pendapatan-LRA/LO

satu dengan lainnya

dengan

20


penyesuaian dan koreksi. Demikian halnya

merupakan penyempurnaan dari proses

belanja dan beban dengan cara yang sama

bisnis akuntansi CTA yang sudah mereka

dapat dikonversi antara satu dengan yang

pahami.

lainnya. Kedua, kedua basis akuntansi

4.

mampu

menghasilkan

neraca

yang

Langkah-Langkah Konversi Laporan Keuangan

Berbasis

Kas

Menuju

menggambarkan posisi keuangan entitas.

Akrual menjadi Laporan Keuangan

Penyusunan neraca awal untuk akuntansi

Berbasis Akrual

akrual dapat dilakukan dengan beberapa

a. Konversi Neraca

penyesuaian. Hal ini akan memudahkan

Langkah

dalam implementasi tahap awal akuntansi

menyesuaikan neraca tahun terakhir

akrual.

diimplementasikannya akuntansi kas

Terdapat

faktor

adalah

yang

menuju

akrual

menjadi

implementasi

berbasis

akrual.

Misalnya,

akuntansi akrual dengan konversi laporan

sebagai

keuangan berbasis CTA. Pertama, SDM

diimplementasikan

pada entitas akuntansi saat ini sudah

menuju akrual, maka neraca tanggal

memahami dengan baik proses bisnis dan

31 Desember 2014 dikonversi terlebih

prinsip-prinsip akuntansi CTA yang dalam

dahulu

beberapa hal memiliki kesamaan dengan

diimplementasi akrual yaitu tahun

akuntansi

2015 kita sudah memiliki neraca

mendukung

beberapa

pertama

kesuksesan

basis

akrual.

Termasuk

didalamnya aplikasi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan. Dengan modifikasi aplikasi yang ada saat ini, memungkinkan operator

pelatihan

menjadi

lebih

terhadap singkat.

Di

samping itu, kebutuhan biaya untuk penambahan kapasitas hardware dan infrastruktur lainnya

dapat

dilakukan

secara bertahap. Selanjutnya pelatihan SDM penyusun laporan juga mejadi lebih mudah

karena

akuntansi

akrual

neraca

tahun

2014

terakhir akuntansi

sehingga

pada

kas

awal

akrual per 01 Januari 2015. Neraca yang dihasilkan oleh akuntansi berbasis

CTA

tentunya

berbeda

dengan neraca berdasarkan prinsipprinsip akuntansi akrual. Neraca kas menuju

akrual

dihasilkan

secara

dengan

inventarisasi

umum

melakukan

data-data

berkaitan

dengan aset, kewajiban dan ekuitas yang dimiliki entitas. Di sisi lain, neraca

akrual

disusun

melalui

21


pencatatan transaksi dan memiliki

Operasional

hubungan

Perubahan Ekuitas (LPE).

dengan

Laporan

(LO)

dan

Laporan

Perbedaan yang jelas antara neraca

dengan akun cadangan piutang, aset

kas menuju akrual dan neraca akrual

tetap maka akan dimunculkan akun

adalah adalah pada pos ekuitas.

penyeimbang diinvestasikan dalam

Ekuitas pada neraca kas menuju

aset tetap dan seterusnya. Sedangkan

akrual merupakan akun penyeimbang

ekuitas pada neraca akrual berasal

dari pos-pos aset dan kewajiban yang

dari saldo ekuitas akhir pada LPE.

ditemukan pada tanggal pelaporan.

Dalam

Misalnya jika entitas pada tanggal

perubahan dari saldo akun ekuitas

pelaporan memiliki aset piutang maka

awal, penambahan dan pengurangan

pada ekuitas akan diseimbangkan

dari LO dan koreksi-koreksi atas

LPE

akan

tergambar

22


ekuitas. Oleh karena itu konversi

pendapatan-LRA

neraca kas menuju akrual menjadi

memperhatikan apakah memenuhi

neraca akrual mutlak dibutuhkan

definisi

sebagai pondasi awal perubahan dari

pendapatan-LO.

akuntansi kas menuju akrual ke

Selanjutnya adalah akun-akun belanja

akuntansi akrual.

dikonversi menjadi akun-akun beban

Konversi neraca akrual awal dilakukan dengan

menyesuaikan

akun-akun

ekuitas. Ekuitas yang terbagi-bagi dalam

akuntansi

cadangan

CTA

piutang,

seperti cadangan

persediaan, diinvestasikan dalam aset tetap dan lain-lain disatukan ke dalam satu akun ekuitas. Setelah neraca awal

akrual

tersusun

maka

perubahannya dalam pos aset dan kewajiban

dilakukan

pencatatan

melalui

dengan transaksi

penyesuaian dan koreksi, sedangkan akun ekuitas dihasilkan dari LPE.

prinsip

pengakuan

kecuali akun-akun belanja modal. Sama halnya dengan pendapatan LRA, konversi belanja dilakukan tanpa memperhatikan

pengertian

dan

prinsip pengakuan beban, misalnya belanja pegawai dikonversi menjadi beban

pegawai,

menjadi

belanja

beban

bunga,

bunga dan

seterusnya. Konversi belanja barang dan jasa menjadi beban barang

dan jasa

dilakukan dengan sedikit berbeda. Kita

harus

dapat

belanja-belanja

membedakan

barang

yang

menghasilkan persediaan dan yang b. Konversi LRA Selanjutnya

dan

tanpa

tidak. Terdapat banyak komponen adalah

pada

tanggal

dalam akun belanja barang seperti

pelaporan dilakukan konversi (LRA)

perjalanan

menjadi (LO). Konversi dilakukan

kegiatan, belanja jasa yang tidak

secara global sehingga nantinya akan

menghasilkan persediaan. Penyajian

dihasilkan LO yang belum disesuaikan.

belanja barang dan jasa dalam LO

Diawali dengan melakukan konversi

akan dibagi menjadi beberapa janis

pendapatan

menjadi

beban antara lain beban persediaan,

Pendapatan-LO. Konversi dilakukan

beban jasa, beban perjalan dinas dan

terhadap

lain-lain.

LRA

keseluruhan

akun

dinas,

honor-honor

23


Konversi pendapatan-LRA dan belanja

beban.

ini akan dapat menghasilkan LO

transaksi-transaksi pendapatan LO

sebelum disesuaikan karena masih

dan beban yang pengakuannya tidak

kasar.

dan

dipicu oleh transaksi penerimaan dan

penyesuaian-penyesuaian atas akun-

pengeluaran kas. Keempat, penyajian

akun Pendapatan-LO dan beban hasil

format LO mensyaratkan penyajian

konversi mutlak diperlukan. Hal ini

berbeda yaitu terdapat surplus dan

disebabkan karena pertama, tidak

defisit dari kegiatan dan operasional

semua akun pendapatan-LRA adalah

dan terdapat pos-pos luar biasa yaitu

merupakan pendapatan-LO. Kedua,

pendapatan luar biasa dan beban luar

tidak semua akun belanja, misalnya

biasa.

Koreksi-koreksi

Ketiga,

terdapat

banyak

belanja modal adalah merupakan

c. Koreksi dan Penyesuaian Seperti telah diuraikan di atas bahwa konversi LRA dan neraca kas menuju

akrual ke LO dan neraca akrual tidak dapat dilakukan secara langsung. Penyesuaian-penyesuaian

dan

24


koreksi-koreksi

harus

dilakukan

karena terdapat aliran masuk ke

karena secara prinsip akuntansi kas

Kas Umum Negara. Namun, dalam

menuju

dengan

LO transaksi pelunasan piutang ini

akuntansi akrual. Dalam tulisan ini

bukanlah merupakan Pendapatan-

koreksi dan penyesuaian yang harus

LO karena pengakuan pendapatan-

dilakukan

LO sudah dilakukan pada saat

akrual

berbeda

akan

dikelompokkan

menjadi tiga jenis yaitu transaksi

pengakuan piutang.

pendapatan-LRA

Untuk

yang

pendapatan-LO,

bukan

transaksi

belanja

pencatatan

ganda atas Pendapatan-LO maka

yang bukan beban dan transaksi

transaksi

akrual non pendapatan-LRA dan non

tersebut harus dikoreksi yaitu

belanja. Dalam penyajian artikel ini,

dengan mendebit Pendapatan-LO

ilustrasi

yang

pelunasan

piutang

digunakan

adalah

dan mengkredit Piutang. Ilustrasi

pada

entitas

jurnalnya adalah sebagai berikut:

kementerian/lembaga

pada

transaksi

pemerintah pusat. 1.

menghindari

Transaksi

pada

saat

konversi

pendapatan-LRA ke Pendapatan-

Pendapatan-LRA

yang

Bukan Merupakan Pendapatan-LO Terdapat

Jurnal

LO: D

transaksi-transaksi

pendapatan LRA yang didasarkan atas

Diterima dari Entitas XXXX lain

K

Pendapatan LO

XXXX

akuntansi kas yang tidak memenuhi kriteria

pengakuan

sebagai

pendapatan-LO antara lain: a) Transaksi

Pelunasan

diperlukan adalah: Piutang/

TPTGR dan Klaim Lainnya Tidak

semua

Sedangkan jurnal koreksi yang

Pendapatan-LRA

D

Pendapatan LO

K

Piutang

XXXX XXXX

merupakan Pendapatan-LO. Salah satunya adalah penerimaan kas yang bersumber dari pelunasan piutang. Transaksi ini akan dicatat

b) Transaksi Pendapatan-LRA atas Peristiwa/Kejadian pada Tahun Anggaran (TA) yang Lalu

oleh LRA sebagai Pendapatan-LRA

25


Pendapatan-pendapatan yang berasal

Sebaliknya

dari TA yang lalu dan belum dicatat

pengembalian atas pendapatan yang

sebagai

pada TA sebelumnya sudah dicatat

piutang

dalam

laporan

jika

terdapat

keuangan serta baru diketahui pada

sebagai

perode

atas

pengembalian dilakukan pada periode

pendapatan tersebut perlu dilakukan

berjalan maka atas pengembalian

koreksi.

pendapatan tersebut akan dicatat

berjalan

maka

Misalnya,

terdapat

pendapatan denda TA yang lalu dan

pendapatan-LO

dan

sebagai berikut:

baru diketahui periode berjalan yaitu pada saat dilakukan pembayaran dan belum dilakukan pengakuan sebagai piutang pada periode sebelumnya. Transaksi atas pembayaran tersebut

Jurnal

pada

saat

dilakukan

pengembalian Pendapatan-LO: D

Pendapatan-LO

XXXX

K

Ditagihkan ke Entitas lain

XXXX

yang dicatat sebagai Pendapatan-LRA tidak

memenuhi

kriteria

sebagai

Pendapatan-LO namun harus dicatat

Selanjutnya, jurnal untuk melakukan koreksi adalah:

sebagai penambah ekuitas. Ilustrasi jurnalnya adalah sebagai berikut: Pada saat konversi LRA ke LO akan dijurnal sebagai berikut: D

Diterima

Pendapatan-LO

Ekuitas

K

Pendapatan-LO

Hal dari XXXX

XXXX

ini

XXXX

sesuai

XXXX

dengan

Standar

Akuntansi Pemerintahan Par 22 PSAP 10

Entitas lain K

D

menyatakan

kesalahan

bahwa

atas

“Koreksi

penerimaan

pendapatan-LO yang tidak berulang mengkoreksi

yang terjadi pada periode-periode

pendapatan LO tersebut dapat dibuat

sebelumnya dan menambah maupun

jurnal sebagai berikut:

mengurangi

Selanjutnya

untuk

posisi

kas,

apabila

laporan keuangan periode tersebut D

Pendapatan-LO

K

Ekuitas

XXXX XXXX

sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun ekuitas.”

26


c) Transaksi Berasal

Pendapatan dari

Kegiatan

yang

penerimaan kas dari pelepasan

Non

BMN adalah merupakan kegiatan

Operasional dan Kejadian Luar

non operasional.

Biasa

Dalam

Berbeda dengan LRA, LO dalam

pelepasan BMN harus dilakukan

penyajiannya

perhitungan

kegiatan

membedakan operasional,

pencatatan

transaksi

apakah

dalam

non

transaksi tersebut menghasilkan

operasional dan pos-pos luar biasa.

surplus (keuntungan) atau defisit

Dalam konversi LRA ke dalam LO

(kerugian). Surplus dan defisit

semua

akan

dihitung dengan membandingkan

dikonversi menjadi pendapatan-LO

nilai buku aset tetap yang dilepas

tanpa

apakah

dengan kas yang diterima. Jika kas

pendapatan tersebut berasal dari

yang diterima lebih dari nilai buku

aktivitas operasional atau aktivitas

aset tetap maka akan dicatat

lainnya. Oleh karena itu, terhadap

Surplus Penjualan Aset Tetap dan

pendapatan-LRA

jika sebaliknya maka akan dicatat

pendapatan-LRA

memperhatikan

yang

bukan

berasal dari aktivitas utama harus

defisit.

direklasifikasi ke akun yang sesuai

transaksi tersebut adalah sebagai

pada LO.

berikut:

Salah satu contoh dari transaksi

Jurnal saat konversi pendapatan-

tersebut adalah pendapatan yang

LRA:

berasal dari pelepasan/penjualan Barang Milik Negara (BMN). Pada proses konversi Pendapatan-LRA dari

penjualan

BMN

akan

dikonversi menjadi Pendapatan-LO yang merupakan pendapatan yang berasal dari kegiatan operasional entitas.

Hal

perinsip-prinsip

ini

tidak

akuntansi

sesuai yang

D

Ilustrasi

Diterima

jurnal

atas

dari XXXX

Entitas Lain K

Pendapatan-LO

XXXX

Jurnal koreksi yang diperlukan apabila kas yang diterima lebih dari nilai buku aset tetap tersebut atau terjadi surplus:

berterima umum yaitu bahwa

27


D

Pendapatan-LO

XXXX

yang tidak berulang, sehingga

D

Akumulasi

XXXX

mengakibatkan

K

Penyusutan Aset

beban, yang terjadi pada periode-

Tetap

periode

Surplus Penjualan

mempengaruhi posisi kas dan tidak

Aset Tetap K

pengurangan

XXXX

sebelumnya

mempengaruhi

secara

dan

material

posisi aset selain kas, apabila

Aset Tetap XXXX

laporan keuangan periode tersebut sudah

diterbitkan,

dilakukan

Sedangkan apabila terjadi defisit

dengan pembetulan pada akun

yaitu kas yang diterima kurang dari

pendapatan lain-lain-LO. Dalam

nilai buku aset tersebut maka akan

hal mengakibatkan penambahan

dijurnal:

beban

dilakukan

dengan

pembetulan pada akun ekuitas.” D

Pendapatan-LO

XXXX

D

Akumulasi

XXXX

D

K

Hal ini berarti atas belanja untuk

Penyusutan Aset

membayar peristiwa/kejadian yang

Tetap

terjadi pada tahun yang lalu tidak

Defisit Penjualan

XXXX

dapat dikategorikan sebagai beban

Aset Tetap

namun

Aset Tetap

langsung XXXX

sebagai

transaksi

mengoreksi

yang entitas.

Misalnya terdapat transaksi untuk membayar kekurangan gaji tahun

2.

Transaksi

Belanja

yang

Bukan

yang lalu dan belum dilaporkan

Merupakan Beban

serta baru dibayar pada tahun

a) Transaksi belanja atas kejadian

berjalan dengan menggunakan akun

atau

peristiwa

Tahun

belanja gaji.

sebelumnya. Termasuk dalam transaksi ini adalah Sesuai

Standar

Akuntansi

belanja-belanja

yang

belum

Pemerintahan, yaitu Par 18 PSAP

dipertanggungjawabkan

sampai

10 “Koreksi kesalahan atas beban

dengan akhir tahun anggaran dan

28


dipertanggungjawabkan

pada

TA

Terkadang

terdapat

kesalahan

berikutnya. Belanja-belanja tersebut

pencatatan yang diakibatkan oleh

pada saat transaksinya tidak dapat

belanja

dicatat sebagai beban pada LO

menggunakan akun belanja barang

namun

tapi menghasilkan aset tetap. Atas

akan

langsung

mempengaruhi ekuitas.

yang

perolehannya

kesalahan ini akan mengakibatkan lebih saji pada beban operasional

Dalam konversi belanja menjadi

dan kurang saji pada aset (BMN).

beban semua belanja dikonversi menjadi

beban

kecuali

Ilustrasi

belanja

jurnal

atas

kejadian/peristiwa tersebut adalah

modal. Oleh karena itu, jika terdapat

sebagai berikut:

transaksi seperti diatas maka pada LO beban dilaporkan terlalu tinggi

Jurnal pada saat konversi belanja

dan perlu dilakukan koreksi. Koreksi

menjadi beban:

dilakukan dengan mendebit ekuitas D

dan mengkredit beban.

Beban

XXXX

Barang/Operasional Ilustrasi

jurnal

atas

transaksi

tersebut

dapat

adalah

sebagai

sesuai K

Ditagihkan kepada Entitas XXXX

berikut:

Lain

Jurnal pada saat konversi:

Jurnal

untuk

adalah D

Beban Gaji

K

Ditagihkan Ke Entitas lain

XXXX

D

Ekuitas

XXXX

XXXX

K

Beban Gaji

Mendebit

D Aset

yang

dengan

aset

tetap

yang

Tetap

(BMN

yang XXXX

sesuai)

XXXX barang

dengan

dihasilkan:

K belanja

mengoreksinya

mengkredit Beban barang dan

Jurnal untuk mengoreksinya adalah:

b) Transaksi

yg

Beban Barang/Operasional XXXX yg sesuai

menghasilkan Aset Tetap

29


Sebaliknya, jika terdapat belanja

mempengaruhi

modal tapi tidak menghasilkan aset

Operasional.

Laporan

tetap maka harus dilakukan koreksi. Koreksi atas belanja modal pada umumnya

disebabkan

oleh

kesalahan

pembebanan

jenis

D Beban Barang/Operasional XXXX yg sesuai K Ditagihkan ke Entitas Lain

XXXX

belanja. Penggunaan akun belanja modal untuk perolehan yang tidak menghasilkan aset tetap atau BMN.

Par 12 PSAP 10, Koreksi kesalahan

Transaksi ini mengakibatkan kurang

yang tidak berulang yang terjadi

saji pada pos beban operasional dan

pada periode berjalan, baik yang

kemungkinan lebih saji pada pos

mempengaruhi posisi kas maupun

aset

yang

tetap.

Koreksi

dilakukan

tidak,

pembetulan

sebagai berikut:

dilakukan pada

bersangkutan 

Jika

sudah

dilakukan

pencatatan atas aset tetap namun

sebenarnya

memenuhi pengakuan koreksi

tidak kriteria

aset

tetap,

dilakukan

dengan

berjalan,

dengan

akun

dalam

baik

yang periode

pada

akun

pendapatan-LRA atau akun belanja, maupun akun pendapatan-LO atau akun beban.” c) Transaksi belanja yang berasal dari kegiatan non operasional dan

jurnal sebagai berikut:

kejadian luar biasa D Beban

K

Barang/Operasional XXXX

Apabila terdapat transaksi belanja

yg sesuai

non modal namun secara substansi

Aset Tetap (sesuai dengan XXXX

transaksi

jenisnya)

merupakan kegiatan utama (core



Jika

tidak

dilakukan

pencatatan atas aset tetap maka dilakukan pencatatan atas

beban

yang

belum

tersebut

bukan

business), maka transaksi tersebut harus

direklasifikasi.

Transaksi-

transaksi belanja yang tidak biasa atau tidak sering terjadi yang bukan kegiatan utama entitas

30


direklasifikasi/dikoreksi ke dalam

tertentu

pos Kegiatan Non Operasional

sesuai dengan yang disepakati

dalam

namun

LO.

Sedangkan

untuk

kepada

pihak

belum

ketiga

dilakukan

belanja yang digunakan untuk

pembayaran. Transaksi ini tidak

aktivitas

yang tidak biasa atau

akan dicatat dalam LRA karena

tidak sering terjadi dan kejadian

tidak terdapat uang masuk ke kas

tersebut adalah di luar kendali

negara.

entitas maka harus direklasifikasi Atas peristiwa ini entitas harus

ke dalam beban pada pos Luar

melakukan

Biasa pada LO.

Pendapatan-LO dengan mendebit

3. Transaksi akrual non pendapatan LRA

akun piutang. Pencatatan piutang

dan non belanja a) Transaksi

timbul

penghapusan

piutang

entitas memberikan barang atau jasa kepada pihak lain dan pihak lain tersebut belum melakukan pelunasan atas barang atau jasa yang diberikan. Dalam hal ini harus

Pendapatan-LO

mengakui

karena

proses

untuk

perolehan

pendapatan

sudah

dilakukan

(exchange

transactions). Di sisi

lain pihak

ketiga

melakukan

belum

pembayaran sehingga entitas akan hak/klaim

berikut:

serta

Piutang biasanya timbul karena

entitas

tersebut dapat dilakukan sebagai

dan

penyisihan piutang tak tertagih

mencatat

pencatatan

tersebut

sebagai piutang. Misalnya, entitas

D

Piutang Bukan Pajak

XXXX

K

Pendapatan Bukan Pajak - LO Selain

XXXX itu,

pendapatan

dapat

timbul tanpa melalui transaksi pertukaran

(non-exchange

transactions) pada umumnya yaitu dari kewenangan yang dimiliki entitas

misalnya

kewenangan

kantor pajak dalam menetapkan pajak yang harus dibayar oleh pihak lain. Dalam hal ini kebijakan akuntansi entitas

akan sangat

menentukan kapan pendapatan tersebut harus dicatat sebagai pendapatan-LO.

Atas

transaksi

sudah memberikan jasa/fasilitas 31


tersebut

dapat

dibuat

jurnal

Sesuai dengan prinsip akuntansi

sebagai berikut:

yang berterima umum, piutang harus disajikan dalam neraca pada

D

Piutang Pajak

XXXX

K

Pendapatan Pajak - LO

nilai yang dapat direalisasikan (net

XXXX

Selanjutnya,

realizable value). Untuk dapat menyajikannya

terdapat

kemungkinan

bahwa

akibat

tertagih

lalu

misalnya

belanja.

terdapat

pengembalian

belanja

tertagih

D

Beban Penyisihan Piutang XXXX Tak tertagih

XXXX XXXX

-LO

Namun hal ini hanya berlaku atas pengembalian belanja untuk yang bersifat tidak berulang dan tidak sistematis.

dari

dibuat sebagai berikut:

berikut:

Pendapatan Lain-Lain

tergantung

piutang tak tertagih tersebut dapat

serta belum dilakukan pelunasan,

K

akan

oleh entitas. Jurnal penyisihan

diketahui pada tahun berjalan

Piutang

adalah

kebijakan akuntansi yang dianut

perjalan

dinas tahun yang lalu dan baru

D

ini

dan jumlah penyisihan piutang tak

gaji,

maka akan dapat dijurnal sebagai

Transaksi

dilakukan oleh entitas. Metode

mengakibatkan belanja

yang

merupakan transaksi intern yang

tahun anggaran yang lalu sehingga

pengembalian

piutang

tertagih ini tidak dicatat dalam

kelebihan pembayaran gaji pada

akan

atas

dimilikinya. Penyisihan piutang tak

kelebihan

pembayaran yang terjadi pada TA yang

akan

melakukan penyisihan piutang tak

piutang

muncul atas pengembalian belanja sebagai

entitas

K

Akumulasi

Penyisihan

Piutang Tak tertagih

XXXX

Biasanya penyisihan piutang tak tertagih dilakukan oleh entitas pada tanggal pelaporan interim maupun tahunan. Selanjutnya, transaksi piutang yang tidak dicatat dalam akuntansi kas menuju akrual adalah berkenaan

32


dengan

penghapusan

piutang.

belanja modal tersebut memang

Piutang yang menurut ketentuan

manghasilkan aset, kalau tidak

perundang-undangan

sudah

maka akn terjadi salah saji baik

dihapuskan harus dikeluarkan dari

pada LO maupun pada neraca.

catatan akuntansi. Transaksi ini

Adapun atas transaksi belanja

adalah juga merupakan transaksi

modal dapat dibuat jurnal sebagai

intern entitas dimana bukti dan

berikut:

pencatatan

transaksi

dilakukan

sendiri oleh manajemen entitas. Adapun jurnalnya dapat dibuat

Akumulasi

K

Ditagihkan ke Entitas

Seiring

Penyisihan XXXX

Piutang

XXXX XXXX

dengan

berjalannya

waktu, terhadap aset tetap harus

Piutang Tak tertagih K

Aset Tetap

Lain

sebagai berikut: D

D

dialokasikan beban penyusutan XXXX

yang biasanya dilakukan setiap semesteran atau tahunan. Sama

b) Transaksi

perolehan

dan

halnya

dengan

penyisihan

penyusutan aset tetap

piutang tak tertagih, transaksi

Seperti telah diuraikan sebelumnya

penyusutan aset tetap adalah

bahwa atas belanja modal tidak

merupakan

dilakukan konversi ke LO. Hal ini

manajemen entittas. Metode dan

disebabkan karena belanja modal

nilai yang disusutkan atas aset

akan menghasilkan aset yang akan

tetapnya akan sangat tergantung

memberikan

dari kebijakan akuntansi yang

manfaat

kepada

transaksi

entitats lebih dari satu tahun.

dianut.

Pengalokasian beban aset tetap

penyusutan aset tetap dapat

akan dilakukan melalui beban

dibuat sebagai berikut:

penyusutan. Belanja modal dalam LRA akan dikonversi ke neraca sebagai aset tetap atau aset lainnya. Dalam hal ini harus diyakinkan bahwa atas

D

Adapun

intern

jurnal

Beban Penyusutan Aset XXXX Tetap

K

Akumulasi Aset Tetap

Penyusutan

XXXX

33


c)

Transaksi perolehan, amortisasi

sangat tergantung dari kebijakan

dan

akuntansi yang dianut oleh entitas.

penghapusan

aset

tak

berwujud

Adapun jurnal beban amortisasi

Hampir sama dengan aset tetap,

aset tak berwujud dapat dibuat

aset tidak berwujud juga dihasilkan

sebagai berikut:

dari

belanja

demikian,

modal.

Namun

manajemen

D

harus

Tak Berwujud

secara cermat memastikan bahwa dari

belanja

memang berwujud. ketat

modal

aset

Kriteria-kriteria

telah

K

tersebut

dihasilkan

ditetapkan

tak yang

aset

Amortisasi

XXXX

d) Transaksi penyesuaian persediaan

dalam

Dalam konversi belanja barang dan jasa ke beban yang sesuai, semua

untuk memastikan bahwa sebuah merupakan

Akumulasi

Aset Tak Berwujud

Standar Akuntansi Pemerintahan

item

Beban Amortisasi Aset XXXX

item belanja dikonversi menjadi

tak

beban. Pada kenyataannya pada

berwujud. Jurnal berikut dapat

tanggal pelaporan biasanya masih

dibuat untuk mencatat perolehan

terdapat persediaan yang belum

aset tak berwujud:

habis dipakai atau dikonsumsi.

D

Aset Tak Berwujud

K

Ditagihkan ke Entitas lain

XXXX

Untuk penyajian dalam laporan

XXXX

keuangan

beban

persediaan

tersebut

harus

disesuaikan

sehingga

akan

memberikan

Sedangkan pengalokasian beban

informasi

aset tak berwujud adalah melalui

konversi belanja biasanya akan

amortisasi aset

dijurnal sebagai berikut:

tak

berwujud.

Sama halnya dengan transaksi penyusutan aset tetap, amortisasi aset

tak

berwujud

adalah

merupakan

transaksi

intern

manajemen entitas. Metode dan nilai yang diamortisasikan akan

yang

akurat.

D

Beban Persediaan

K

Ditagihkan Ke Entitas lain

Dalam

XXXX XXXX

Penjurnalan seperti ini adalah dengan pendekatan beban/LO dan

34


perlu disesuaikan pada tanggal

Pada tanggal pelaporan transaksi-

pelaporan baik interim maupun

transaksi

tahunan. Penyesuaian dilakukan

(deferal) yaitu Beban Dibayar di

untuk mengakui bahwa beban

Muka dan Pendapatan Diterima di

persediaan

yang

Muka

berdasarkan

belanja

semuanya

dicatat

habis

tidak

pembayaran

dimuka

harus

diperbarui/disesuaikan.

Biasanya

dikonsumsi

transaksi sejenis ini tidak dilakukan

namun masih terdapat barang

pembaruan setiap hari tetapi di

berupa

akhir tahun/tanggal pelaporan.

persediaan.

penyesuaian

yang

Jurnal

dibutuhkan

Transaksi

adalah: D

Persediaan

K

Beban Persediaan

jasa-jasa

XXXX

kantor dengan

untuk

periode

sampai

tahun

depan.

Maret

oleh entitas yaitu hak

disajikan

tahun depan harus diakui sebagai aset berupa Beban Dibayar di

dan bukan pada saat diterima

Muka pada neraca. Ilustrasi jurnal

Misalnya

pada saat dibayar sewa adalah:

pendapatan jasa pendidikan segera dicatat pada saat entitas telah

D

Beban Sewa

memberikan

K

Ditagih Ke Entitas Lain

tanpa

untuk

menempati sampai dengan Maret

pendapatan-LO tersebut diperoleh

jasanya,

akan

Jasa/manfaat yang belum diterima

dalam LO dalam periode di mana

pembayarannya.

harapkan

pembayaran di muka atas sewa

Dalam akuntansi berbasis akrual, harus

yang

diterima di masa datang. Misalnya

XXXX

muka (Deferal)

memperhatikan

dimuka

adalah pembayaran dimuka atas

e) Transaksi pembayaran diterima di

pendapatan-LO

pembayaran

XXXX XXXX

pembayarannya.

Demikian halnya beban, beban

Maka pada tanggal pelaporan

akan dilaporkan pada LO pada saat

diperlukan

jasa telah diterima oleh entitas,

mengkoreksi Beban Sewa dan

tanpa

memunculkan aset berupa Beban

pembayarannya.

memperhatikan

penyesuaian

untuk

Dibayar di Muka.

35


D

Sewa Dibayar di Muka

K

Beban Sewa

dimunculkan sebagai pendapatan

XXXX

diterima dimuka.

XXXX

Selanjutnya,

hal

yang

dilakukan

apabila

sama entitas

menerima pembayaran sebelum

D

Pendapatan Sewa- LO

K

Pendapatan

XXXX

Diterima

Dimuka

XXXX

menyelesaikan/menyerahkan jasa yang

seharusnya

Misalnya,

diberikan.

entitas

mendapat

pembayaran atas gedung yang disewakan kepada pihak lain untuk periode sampai dengan Mei tahun depan. Maka Pendapatan-LO yang dapat diakui adalah pendapatanLO sampai dengan bulan Desember tahun berjalan dan sisanya harus diakui sebagai utang yaitu utang utuk memberikan fasilitas gedung kepada penyewa. Jurnal pada saat diterima pemabayaran adalah: D

Diterima dari Entitas Lain

K

Pendapatan Sewa- LO

XXXX XXXX

f)

Transaksi pembayaran dilakukan di belakang (Accrue) Kebalikan dari transaksi deferal, dalam transaksi accrue entitas sudah menerima jasa/manfaat dari pihak lain tapi belum melakukan pembayaran atau entitas sudah memberikan jasa/manfaat kepada pihak lain namun belum dilakukan pembayaran.

Misalnya

tanggal pelaporan, entitas sudah menikmati tetapi

listrik

sampai

pada

tanggal

dan

telepon

dengan

tanggal

pelaporan jasa tersebut belum dibayar

atau

memberikan Selanjutnya

pada

entitas

sudah

sebagian

jasa

pendidikan tetapi sampai dengan

pelaporan jurnal tersebut harus

tanggal pelaporan belum dibayar.

disesuaikan agar laporan keuangan

Terhadap transaksi-transaksi ini

yang

menggambarkan

harus dilakukan penyesuaian agar

sebenarnya.

laporan keuangan yang disajikan

disajikan

keadaan

yang

Pendapatan-LO akan dikurangi dan

menggambarkan

kewajiban

sebenarnya. Jurnal penyesuaian

pada

neraca

akan

keadaan

yang

36


D

yang dapat dibuat oleh entitas

pencatatannya sudah mengikuti kaidah-

adalah:

kaidah pencatatan akuntansi akrual.

Beban Jasa Listrik dan XXXX Telepon

K

Perlu disampaikan bahwa proses konversi dan penyesuaian serta koreksi pencatatan transaksi

Beban yang masih Harus

XXXX

Dibayar

dalam

tulisan

ini

belum

sempurna. Kemungkinan masih terdapat transaksi yang tidak tercakup. Entitas yang

Dan:

akan

D

Piutang Jasa

XXXX

K

Pendapatan Jasa - LO

XXXX

melakukan

melakukan

konversi

penyesuaian

harus

dan

koreksi

sesuai dengan kebijakan akuntansi yang dianut dan karakteristik masing-masing

Transaksi penyesuaian dan koreksi

entitas. Namun demikian, diharapkan

ini akan menghasilkan

jurnal

tulisan ini dapat memberikan gambaran

selanjutnya

secara umum dan memberikan inspirasi

digunakan untuk menyesuaikan LO

dalam proses implementasi akuntansi

dan neraca sebelum penyesuaian.

berbasis akrual.

koreksi

yang

Dengan

menggunakan

sederhana

atau

aplikasi

memanfaatkan

aplikasi Microsoft Excel akan dapat

Berbasis Akrual, Jakarta

merupakan salah satu alternatif pada transisi.

Terdapat

berbagai

kelemahan dalam proses penyusunan dan keintegrasian entitas

Kieso,

Weygandt,

Warfield.

2012,Intermediate Accounting,14Th Edition,

Konversi akuntansi kas menuju akrual ini

sistem

Modul

hasil akhirnya adalah LO, LPE dan

Penutup

apabila

Keuangan.2014,

Bisnis Proses Akuntansi Instansi

Pemerintahan Berbasis Akrual.

masa

Kementerian

dibuat worksheet konversi yang

Neraca dengan Standar Akuntansi

5.

DAFTAR PUSTAKA

datanya

dibandingkan

mengimplementasikan

informasi

yang

proses

John Wiley and Son,Inc., USA _______, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, diakses Tgl 17 Agustus 2014

37


PERBANDINGAN PENYESUAIAN PADA BASIS CASH TOWARDS ACCRUAL DENGAN PENYESUAIAN PADA BASIS AKRUAL Joko Supriyanto & Yuyun Pratasari

PENDAHULUAN Dalam akuntansi

dan

berbasis

akrual,

Perbendaharaan Nomor Per-62/PB/2009 rangka

pelaksanaan

pelaporan pada

keuangan

tahun

2010,

diterbitkan PP Nomor 71 tahun 2010 tentang SAP menggantikan PP Nomor 24 tahun 2005. PP Nomor 71/2010 tersebut mengamanatkan

penerapan

akuntansi

berbasis akrual selambat-lambatnya tahun 2015. Sesuai dengan ketentuan UU Nomor 41 tahun 2008 tentang APBN tahun 2009 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 26 tahun 2009

tentang

Laporan realisasi Anggaran pada Laporan Keuangan Pemerintah Pusat tahun 2009 dilengkapi dengan informasi pendapatan dan belanja secara akrual. Sebagai tindak lanjut UU Nomor 41 Tahun 2009 diatas, Kementerian Keuangan dalam hal ini Direktorat Jenderal Perbendaharaan telah menerbitkan Peraturan Direktur Jenderal

tentang Tatacara Penyajian Informasi Pendapatan dan Belanja secara Akrual pada Laporan Keuangan. Perdirjen Nomor Per-62/PB/2009 tersebut

secara

pedoman

jelas

dalam

memberikan

mengidentifikasi

informasi pendapatan dan belanja akrual yang harus disajikan, format penyajian informasi pendapatan dan belanja akrual serta

cara

penyajian

informasi

pendapatan dan belanja akrual pada neraca. Penyajian neraca sendiri secara eksplisit sudah ditetapkan menggunakan basis akrual sebagaimana diamanatkan pada pasal

26 ayat (4) UU Nomor 41

tahun 2008. Pedoman dibuat rinci sesuai jenjang

pelaporan

pada

Kementerian/Lembaga mulai dari satuan kerja, tingkat wilayah, tingkat eselon I dan pada

tingkat

sehingga

dapat

Kementerian/Lembaga dikompilasi

dalam

suplemen LKPP.

38


Peraturan

petunjuk

teknis

tentang Pedoman Akuntansi Penyisihan

tentang pelaksanaan akuntansi berbasis

Piutang

kas menuju akrual ini terus berkembang

Kementerian/Lembaga dan PMK Nomor:

sejalan dengan keinginan pemerintah

01/MK.06/2013

untuk menyajikan informasi yang lebih

Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap

andal dan transparan. Terakhir dengan

pada Entitas Pemerintah Pusat.

terbitnya PMK tentang Penyusutan Aset Pemerintah.

Tak

Tertagih

tentang

pada

Penyusutan

Namun demikian aturan tersebut masih memihak pada penerapan basis Kas

Kewajiban penyajian informasi

Menuju Akrual dengan penekanan pada

pendapatan dan belanja secara akrual

penyajian neraca pemerintah. Sehingga

tersebut terus berlanjut setiap tahunnya,

apabila peraturan tersebut tidak sesuai

yaitu

dengan

sampai

dengan

tahun

2014

basis

akrual

sebagaimana

sebagaimana terakhir diamanatkan dalam

dimaksud dalam PP 71 Tahun 2010,

UU Nomor 23 tahun 2013 tentang APBN

dengan sendirinya tidak akan berlaku lagi.

2014.

Atau dengan kata lain, peraturan tersebut Untuk

tahun

2015

akan

ditingkatkan lagi bukan sekedar kewajiban menyampaikan informasi pendapatan dan belanja

secara

akrual,

tetapi

hanya ditetapkan untuk penyajian laporan keuangan sampai dengan tahun 2014. Untuk tahun pelaporan keuangan

harus

2015, saat ini sudah dan sedang disiapkan

menyajikan laporan keuangan dengan

peraturannya agar akuntansi berbasis

basis akrual.

akrual dapat diterapkan dengan baik.

Sampai saat ini perkembangan

Konsep dasar yang dibangun pada basis

informasi akrual semakin lengkap jika

CTA menjadi dasar pengembangan dan

dibandingkan dengan awal pertama kali

penyiapan peraturan akuntansi berbasis

diterapkan.

Keuangan

akrual, yang menghubungkan kegiatan

mengawal masa transisi dari basis kas

operasional pemerintah dengan posisi

menuju akrual ke basis akrual dengan

keuangan

beberapa aturan tambahan melengkapi

komprehensif.

Perdirjen Nomor: 62/PB/2009 tersebut.

PENYESUAIAN

Peraturan tersebut antara lain Perdirjen

AKRUAL DAN BASIS AKRUAL

Kementerian

pemerintah

BASIS

secara

KAS

lebih

MENUJU

Perbendaharaan Nomor: Per-82/PB/2011

39


Panduan teknis ini disusun khusus

Berikut

ini

dibahas

kedua

untuk model-model penyesuaian yang

perbedaan penyesuaian pada basis CTA

perlu dibuat pada basis kas menuju akrual

dan basis akrual menurut kelompok-

yang masih digunakan pada tahun 2014

kelompoknya, antara lain:

dan model-model penyesuaian yang perlu dibuat

pada

basis

akrual.

Sehingga

pendekatan penulisannya dipilih model

1.

Kas di Bendahara Penerimaan

2.

Pendapatan

3.

harus

Kas

Lainnya

di

Bendahara

Pengeluaran

akan dibuat pada tahun 2014 ini. Dalam basis CTA penyesuaian dilakukan dalam rangka penyajian neraca, sehingga penyesuaian yang dibuat hanya mempengaruhi posisi keuangan berupa, aset, kewajiban dan ekuitas saja. Dalam akuntansi berbasis akrual,

masih

diterima/Piutang Pajak/PNBP

perbandingan, dengan mendasarkan pada peraturan yang ada atau peraturan yang

yang

penyesuaian

dilakukan untuk menyesuaikan akun-akun pendapatan dan beban akrual, sehingga

4.

Pendapatan diterima di muka

5.

Belanja dibayar di muka

6.

Uang muka belanja

7.

Belanja yang masih harus dibayar

8.

Persediaan

9.

Penyisihan piutang

10.

Penyusutan dan amortisasi

1. Kas di Bendahara Penerimaan

laporan yang akan disajikan memenuhi


konsep periodesitas dan bahkan dapat

Satker yang masih ada pada akhir periode

memenuhi prinsip matchingcost againts

pelaporan mengindikasikan masih adanya

revenue, walaupun dalam pemerintahan

penerimaan negara yang belum disetor ke

tidak

Dengan

kas negara. Penerimaan tersebut belum

penyesuaian pendapatan dapat disajikan

dapat diakui sebagai pendapatan LRA.

sesuai dengan nilai pendapatan yang

Dalam basis CTA, Kas di Bendahara

sesungguhnya yaitu semua hak yang

Penerimaan

terlalu

ditonjolkan.

sudah diterima maupun belum diterima,

dalam

tersebut

neraca

harus

dengan

akun

disajikan lawan

tidak sebatas kas yang diterima saja.

pendapatan ditangguhkan, sehingga jurnal

Demikian pula beban, yang merupakan

penyesuaian yang dibuat adalah sebagai

kewajiban atau pengorbanan yang terjadi

berikut:

pada periode akuntansi tersebut.

40


Tanggal

Uraian

Debet

Des 31

Kas di Bendahara Penerimaan Pendapatan Ditangguhkan

XXX

Dalam

basis

Kredit

Bendahara Penerimaan tersebut

Uraian

Debet

Kredit

Des 31

XXX

akrual

Tanggal

Kas

di

sudah

harus diakui sebagai pendapatan dalam laporan operasional. Oleh karena itu perlu

Piutang XXX Pajak Cadangan XXX Piutang Untuk mencatat pajak yang belum dibayar oleh WP. Des 31 Piutang XXX PNBP Cadangan XXXX Piutang Untuk mencatat PNBP yang belum dibayar oleh Wajib bayar

dilakukan penyesuaian sebagai berikut: Pada basis akrual, pendapatan Tanggal Uraian Des 31 Kas di Bendahara Penerimaan Pendapatan PNBP

Debet XXX

Kredit

yang masih harus diterima sudah dapat diakui

Yang

Masih

Harus

Diterima

adalah

dalam

di neraca sebagai Piutang. Dokumen yang digunakan

dalam

pengakuan

pendapatan ini seperti surat keputusan pembebanan, surat ketetapan pajak, dan

Pendapatan yang masih harus diterima

pendapatan

Laporan Operasional dan harus disajikan XXX

dapat 2. Pendapatan

sebagai

pendapatan

lain-lain. Jika terdapat dokumen seperti

pajak

diatas dan diketahui nilainya maka dicatat

dan/atau bukan pajak yang seharusnya

dalam jurnal penyesuaian sebagai berikut:

sudah dibayarkan oleh wajib bayar namun belum diterima pembayarannya atau belum disetor ke kas negara. Pendapatan ini belum dicatat sebagai pendapatan menurut basis kas, tetapi sudah dicatat sebagai penambah piutang dengan akun pasangan Cadangan Piutang di neraca. Sehingga pada basis CTA dibuat jurnal sebagai berikut:

Tanggal Uraian Debet Kredit Des 31 Piutang XXX Pajak Pendapatan XXX Pajak Untuk mencatat pajak yang belum dibayar oleh WP. Des 31 Piutang XXX PNBP Pendapatan XXXX PNBP Untuk mencatat PNBP yang belum dibayar oleh Wajib bayar

41


Contoh:

dilunasi sampai dengan 31 Desember

Pada tahun akhir tahun 2014 terdapat

2014. Jurnal Akuntansi menurut basis kas

pendapatan PPh pasal 21 tahun 2014

menuju akrual adalah sebagai berikut:

sebesar Rp 5.000.000, tetapi belum Akun

Uraian

113121

Piutang PPh pasal 21

311311

Cadangan Piutang

Debet

Kredit

5.000.000 5.000.000

Apabila terjadi pada tahun 2015 dengan

penghasilan yang belum diterima, Jurnal

basis akrual atas pendapatan pajak

penyesuaian yang dibuat adalah sebagai berikut:

Akun

Uraian

115121

Piutang PPh pasal 21

411121

Pendapatan PPh pasal 21

Debet

Kredit

5.000.000 5.000.000

Contoh 2:

Rp25.000.000. Sementara itu, pendapatan

Realisasi pendapatan PNBP XXX suatu

yang masih harus diterima pada tahun

satker pada tahun anggaran 20X1 adalah

20X1 (piutang tahun 20X1) adalah sebesar

sebesar

Rp30.000.000.

Rp300.000.000.

Realisasi

pendapatan tersebut termasuk realisasi

Jurnal Penyesuaian yang dibuat pada basis

pendapatan yang terutang tahun 20X0

CTA

(piutang tahun 20X0) sebesar

Akun

Uraian

113211

Piutang PNBP

311311

Cadangan Piutang

Debet

Kredit

5.000.000 5.000.000

Dengan catatan saldo piutang PNBP pada

Penyesuaian yang dibuat pada basis

neraca percobaan sebelum penyesuaian

Akrual adalah sebagai berikut:

sebesar Rp 25.000.000. Jurnal

42


Akun

3. Kas

Uraian

115211

Piutang PNBP

423313

Pendapatan XXX

Lainnya

di

Bendahara

Lainnya

di

Bendahara

Pengeluaran merupakan kas selain yang berasal dari uang persediaan, dapat berupa bunga jasa giro yang belum disetor kas negara, uang pihak ketiga yang belum diserahkan seperti honorarium pegawai, atau pajak yang belum disetor. Dalam hal tersebut harus disajikan sesuai dengan substansinya. Jurnal yang mungkin akan dibuat adalah sebagai berikut: a. Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran merupakan bunga jasa giro yang belum disetor, dalam basis CTA bunga jasa giro yang masih ada di bendahara pengeluaran tersebut dicatat sebagai

Kredit

5.000.000 5.000.000 Dalam basis akrual bunga jasa giro sudah

Pengeluaran Kas

Debet

dapat

diakui

pendapatan

LO,

penyesuaian

yang

sebagai

sehingga

jurnal

dibuat

adalah

sebagai berikut: Tanggal Uraian Debet Kredit Des 31 Kas Lainnya XXX di Bendahara Pengeluaran Pendapatan XXX Jasa Giro - LO Untuk mencatat pendapatan yang masih ada di Bendahara Pengeluaran b. Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran merupakan uang pihak ketiga yang sudah dibelanjakan (dibebankan pada DIPA), tetapi belum diserahkan kepada yang

berhak.

Jurnal

penyesuaian

dalam basis CTA maupun basis akrual sama, yaitu sebagai berikut:

pendapatan ditangguhkan sehingga jurnal penyesuaiannya adalah:

Tanggal Uraian Debet Kredit Des 31 Kas Lainnya di XXX Bendahara Pengeluaran Pendapatan XXX ditangguhkan Untuk mencatat pendapatan yang masih ada di Bendahara Pengeluaran

Uraian

Debet

Kredit

Tanggal Des 31 Kas Lainnya XXX di Bendahara Pengeluaran Utang XXX Kepada Pihak Ketiga Untuk mencatat pendapatan yang masih ada di Bendahara Pengeluaran

43


4. Pendapatan Diterima di Muka

Dalam

basis

akrual

bagian

dari

Pendapatan yang diterima di

pendapatan yang diterima dimuka dicatat

muka adalah pendapatan pajak dan/atau

sebagai pengurang pendapatan periode

pendapatan bukan pajak yang sudah

berjalan, sehingga jurnal penyesuaiannya

diterima di rekening Kas Negara tetapi

adalah sebagai berikut:

belum

menjadi

sepenuhnya

hak

karena

pemerintah

masih

melekat

kewajiban pemerintah untuk memberikan barang/jasa di kemudian hari kepada pihak ketiga atau adanya kelebihan pembayaran oleh pihak ketiga tetapi belum

dikembalikan.

dapat

berupa

Pendapatan

ini

Tanggal Uraian Des 31 Pendapatan PNBP Pendapatan PNBP Diterima Di Muka

Debet XXX

Kredit

XXX

5. Belanja Dibayar Di Muka

kelebihan pembayaran

Belanja dibayar dimuka adalah

Pajak WP, Pembayaran PNBP untuk masa

pengeluaran belanja pada tahun berjalan

melebihi tanggal pelaporan, dan lain-lain.

tetapi

Atas pendapatan yang diterima dimuka

anggaran berjalan, sehingga pada tahun

yang belum menjadi hak pemerintah pada

berikutnya masih ada manfaat yang akan

basis CTA dicatat sebagai kewajiban lancar

diterima akibat pembayaran tersebut.

akun Pendapatan Diterima dimuka dan

Untuk mengidentifikasi belanja dibayar

akun pasangan Barang/Jasa yang harus

dimuka

diserahkan.

pengadaan barang dan jasa menyangkut

Sehingga jurnal yang dibuat untuk penyesuaian dalam basis CTA adalah: Tanggal Uraian Des 31 Barang/Jasa yang harus diserahkan Pendapatan PNBP Diterima di Muka

Debet XXX

manfaatnya

perlu

melampaui

melihat

tahun

dokumen

masa kontrak atau waktu pelayanan jasa yang akan diberikan khususnya jasa.

Kredit

Seperti jasa sewa, domain website dan kontrak jangka panjang lainnya dalam posisi pemerintah sebagai pemberi kerja.

XXX

Jika terdapat pembayaran belanja jasa dengan masa pelayanan penyedia jasa

melebihi atau melewati tahun

anggaran maka pada basis CTA dilakukan penyesuaian

dengan mendebet akun

44


Belanja Dibayar Di muka dan mengkredit

pekerjaan/jasa. Apabila ada pembayaran

akun Barang/Jasa yang harus diterima

Uang Muka Belanja sedangkan prestasi

pada Neraca. Sehingga jurnal yang dibuat

pekerjaan belum diselesaikan seluruhnya


atau sebagian, atau pembayaran tersebut

Tanggal Uraian Des 31 Belanja Dibayar Dimuka (prepaid) Barang/Jasa yang harus diterima

Debet XXX

Kredit

belum

dikembalikan,

pengeluaran

belanja

maka

terhadap

tersebut

pada

tanggal pelaporan dicatat sebagai Uang Muka belanja dan mengkredit akun XXX

cadangan piutang atau akaun barang/jasa yang harus diterima pada basis CTA, sehingga jurnal penyesuaian yang dibuat

Pada

basis

pembayaran

akrual

jasa

jika

masa

terdapat pelayanan

penyedia jasa melebihi atau melewati tahun

anggaran

maka

dilakukan

penyesuaian dengan mengkredit akun beban pada

Laporan Operasional dan

dengan akun pasangan Belanja Dibayar Di muka pada Neraca. Tanggal

Uraian

Debet

Des 31

Belanja Dibayar Dimuka (prepaid) Beban Jasa

XXX

Kredit

adalah sebagai berikut: Tanggal Uraian Des 31 Uang Muka Belanja XXX (prepayment) Cadangan Piutang

Debet XXX

Kredit

XXX

Atau Tanggal Jurnal Akrual Des 31 Uang Muka Belanja XXX (prepayment) Barang/Jasa yang harus diterima

Debet XXX

Kredit

XXX

XXX Pada basis akrual maka terhadap pengeluaran belanja di atas pada tanggal

6. Uang Muka Belanja

pelaporan beban yang sudah diakui pada Uang

Muka

belanja

adalah

pembayaran dimuka atas belanja yang diberikan

terlebih

pegawai/rekanan

dahulu

sebelum

menyerahkan

periode berjalan harus dikoreksi/dikurangi dengan cara dicatat sebagai Uang Muka belanja dan mengkredit akun beban yang

hasil

45


sesuai. Sehingga jurnal penyesuaian yang

7. Belanja yang Masih Harus dibayar

dibuat sebagai berikut: Tanggal Uraian Des 31 Uang Muka Belanja XXX (prepayment) Beban XXX

Belanja yang masih harus dibayar Debet XXX

Kredit

adalah

kewajiban

September

contoh

20X1

pihak

pemerintah

ketiga

atau

kepada

pihak

ketiga yang pada tanggal pelaporan XXX

keuangan Tagihan

Sebagai

tagihan

pihak

dapat

ketiga

dibayarkan.

belum

dapat

bulan

dibayarkan bisa saja disebabkan dana

Pegawai

yang tersedia pada tahun berjalan tidak

pada

seorang

belum

diberikan persekot pegawai sebesar Rp

mencukupi,

20.000.000,- sampai akhir tahun yang

karena

sudah dilakukan pengembalian melalui

menunggu anggaran tahun berikutnya.

potongan gaji sebesar Rp 5.000.000,-. Atas

Kewajiban yang belum dapat dibayarkan

kejadian

CTA

adalah kewajiban pemerintah kepada

digunakan dibuat penyesuaian sebagai

pegawai atau pihak ketiga yang pada

berikut:

tahun berjalan belum dibayarkan karena

tersebut

Tanggal Uraian Des 31 Belanja Pegawai Dibayar Dimuka Cadanga n Piutang

ketika

Debet 15.000.000

basis

Kredit

atau

alasan

belum

lain,

dibayarkan

sehingga

harus

belum diajukan pembayarannya atau dana yang tersedia tidak mencukupi. Belanja

yang

masih

harus

dibayar

dikelompokkan sebagai berikut: 15.000.000 a.

dibayar

Pada basisakrual jurnal penyesuaian yang dibuat adalah sebagai berikut: Tanggal Uraian Debet Kredit Des 31 Uang 15.000.000 Muka Belanja Pegawai Beban 15.000.000 Pegawai

Belanja Pegawai yang masih harus

b.

Belanja Barang yang masih harus dibayar

c.

Belanja Modal yang masih harus dibayar

d.

Belanja Bunga yang masih harus dibayar

e.

Belanja Subsidi yang masih harus dibayar

46


f.

Belanja Hibah yang masih harus dibayar

g.

Belanja Bantuan Sosial yang masih harus dibayar

h.

Belanja lain-lain yang masih harus dibayar. Belanja yang masih harus dibayar

tersebut di atas harus diidentifikasi pada akhir

tahun

oleh

Komitmen untuk

Pejabat

memastikan bahwa

sampai dengan akhir tahun anggaran, berdasarkan bukti-bukti yang ada dan bukan perkiraan/estimasi, seperti: SK Pangkat,

Surat

Keputusan,

Daftar Hadir, tagihan dari penyedia barang/jasa, BAST dan lain sebagainya. Selanjutnya

dibuatkan

daftar

diserahkan

kepada

petugas/bagian

untuk

akuntansi (SAI) untuk dibuat rekapitulasi

Pada basis CTA menggunakan pengganggaran,

sehingga

jurnal yang dibuat untuk belanja yang masih harus dibayar dipasangkan dengan akun Dana yang harus disediakan untuk pembayaran Maksudnya

hutang untuk

jangka tahun

Kredit

XXX

Dalam basis akrual, karena sudah menjadi kewajiban maka dicatat sebagai beban dengan akun pasangan Belanja XXX yang harus

dibayar.

Sehingga

jurnal

penyesuaian akrualnya sebagai berikut: Tanggal Uraian Debet Kredit Des 31 Beban XXX XXX Belanja XXX XXX yang masih harus dibayar a. Belanja pegawai yang masih harus dibayar:

dan Memo jurnal penyesuaian.

pendekatan

Debet XXX

Pembuat

terdapat belanja yang belum dibayar

Kenaikan

Tanggal Uraian Des 31 Dana Yang harus disediakan untuk pembayaran utang jangka pendek Belanja XXX yang masih harus dibayar

pendek. berikutnya

diperlukan dana atau anggaran untuk membayar belanja tersebut. Sehingga

Jurnal penyesuaian CTA: Tanggal Uraian Des 31 Dana Yang harus disediakan untuk pembayaran utang jangka pendek Belanja Pegawai yang masih harus dibayar

Debet XXX

Kredit

XXX

jurnalnya sebagai berikut:

47


Jurnal penyesuaian Akrual:

Tanggal Uraian Des 31 Beban Pegawai Belanja Pegawai yang masih harus dibayar

Dalam

Debet XXX

pendek Belanja Barang yang masih harus dibayar

Kredit

XXX

Jurnal Penyesuaian Akrual: Tangga l Des 31

menghitung

besarnya

belanja pegawai yang masih harus dibayar maka

perlu

diperhitungkan

semua

komponen belanja pegawai yang terutang yang

akan dibayarkan pada periode

XXX

Uraian Beban Pemeliharaan/ jasa/perjalana n dll Belanja Barang yang masih harus dibayar

Debe t XXX

Kredi t

XXX

Dalam menentukan beban jasa yang terutang

biasanya

didukung

berupa

berikutnya. Semua komponen belanja

dokumen tagihan atau informasi tagihan

tersebut

seperti

yang menunjukkan beban jasa yang

pegawai

akan

kenaikan

golongan pada

terutang pada akhir periode pelaporan,

tunjangan istri, tunjangan anak dan lain-

seperti tagihan rekening listrik, rekening

lain.

telepon dan lain-lain.

berpengaruh

b. Belanja Barang Yang Masih Harus Dibayar Untuk Belanja Barang yang belum dibayar sampai akhir tahun dan masih harus dibayar dibuat jurnal sebagai berikut:

Debet XXX

Pada satker Sekolah Tinggi Negeri (111111)

Kredit

masih

terdapat

tagihan

penggunaan daya dan jasa (telepon dan listrik) bulan Desember 20X1 yang belum dibayarkan sampai dengan 31 Desember 20X1

Jurnal penyesuaian CTA: Tanggal Uraian Des 31 Dana Yang harus disediakan untuk pembayaran utang jangka

Contoh:

sebesar

Rp4.000.000.

Realisasi

belanja langganan daya dan jasa (522111) selama tahun anggaran 20X1 sebesar Rp100.000.000. Pada basis CTA jurnal penyesuaian yang dibuat adalah sebagai berikut:

48


Akun 311611 211212

Uraian Dana yang harus disediakan untuk pembayaran utang jangka pendek Belanja barang yang masih harus dibayar

Debet 4.000.000

Kredit

4.000.000

Pada basis akrual jurnal penyesuaian yang dibuat adalah sebagai berikut: Akun 522111 211212

Uraian

Debet 4.000.000

Beban Listrik Belanja barang yang masih harus dibayar

Kredit 4.000.000

. Untuk belanja-belanja lainnya yang masih harus

dibayar

jurnal

menyesuaikan

yang

dengan

dibuat jenis

Apabila persediaan pengalami penurunan, akan dijurnal sebagai berikut:

belanja/beban. Des 31

8. Persediaan

Uraian Cadangan persediaan Persediaan

Debet XXX

Kredit

XXX

Dalam Basis CTA aplikasi sakpa menerima data persediaan dari aplikasi

Dalam Basis Akrual aplikasi SAIBA

SIMAK BMN. Proses terima data akan

untuk sementara belum menerima data

meng-update nilai persediaan terakhir

persediaan dari aplikasi SIMAK BMN.

dengan

cadangan

Sehingga dilakukan dengan perekaman

persediaan. Prosesnya dengan menambah

jurnal manual. Pada proses penyesuaian

atau mengurang dari saldo persediaan

dilakukan dengan dua jurnal yaitu jurnal

sebelumnya (menggunakan nilai mutasi

untuk

neto. Sehingga apabila ada penambahan

persediaan menjadi beban persediaan dan

persediaan akan dijurnal sebagai berikut:

menampilkan

akun

pasangan

Tanggal Uraian Des 31 Persediaan Cadangan persediaan

Debet XXX

Kredit

saldo

saldo

akhir

awal

persediaan

sebesar nilai persediaan terakhir dengan akun

XXX

mengkonversi

pasangan

beban

persediaan.

Sehingga saldo awal persedian akan dijurnal sebagai berikut: 49


Tanggal Uraian Des 31 Beban Persediaan Persediaan

Debet XXX

Kredit

berikut: XXX

Selanjutnya mencatat saldo akhir persediaan, dengan jurnal sebagai berikut: Tanggal Uraian Des 31 Persediaan Beban Persediaan Penyesuaian

Debet XXX

Kredit XXX

persediaan

penyesuaiannya dibuat jurnal sebagai

Tanggal Uraian Des 31 Beban penyisihan piutang tak tertagih Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Debet XXX

Kredit

XXX

dilakukan Dalam hal sudah terdapat saldo

setiap akhir semester I dan Setiap akhir semester II.

Penyisihan Piutang tak tertagih sebelum

9. Penyisihan Piutang Tak Tertagih

dilakukan

penyesuaian

maka

jumlah

Penyisihan piutang tak tertagih

beban penyisihan memperhitungkan saldo

dilakukan dalam rangka penyajian net

akun cadangan penyisihan piutang tak

realizable

value.

piutang

tertagih. Dalam hal bersaldo negatif, maka

dilakukan

dengan cara

mengestimasi

beban penyisihan piutang tak tertagih

Penyisihan

berapa penyisihan piutang yang diestimasi

dapat

dalam rangka penyajian wajar tersebut.

Laporan

Pada basis CTA penyisihan piutang tak tertagih dilakukan dengan mendebet

dikredit

dan

disajikan

dalam

operasional

sebagai

beban

negatif. Contoh: Saldo Piutang PNBP per 31

akun cadangan piutang, sehingga jurnal

Desember

penyesuaiannya dibuat sebagai berikut:

dengan status lancar. Terhadap piutang

Tanggal Uraian Des 31 Cadangan Piutang Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Pada

basis

Debet XXX

akrual

Kredit

sehingga

sebesar

10.000.000

tersebut dilakukan penyisihan 5‰ dari nilai piutang yaitu sebesar Rp 50.000,

XXX

selanjutnya dilakukan penyesuaian untuk mengakui adanya penyisihan piutang tak tertagih.

penyisihan

piutang tak tertagih diakui sebagai beban operasional,

20X1

Pada basis CTA jurnal penyesuaian yang dibuat sebagai berikut:

untuk

50


Tanggal Uraian Des 31 Cadangan Piutang Penyisihan Piutang Tak Tertagih Pada

basis

Debet 50.000

Kredit

50.000

akrual

penyisihan

piutang tak tertagih diakui sebagai beban operasional,

tertagih Penyisihan Piutang Tak Tertagih jangka panjang

sehingga

XXX

10. Penyusutan dan Amortisasi Penyusutan

untuk

adalah

alokasi

penyesuaiannya dibuat jurnal sebagai

sistematis atas nilai suatu aset tetap yang

berikut:

dapat disusutkan selama masa manfaat

Tanggal Uraian Des 31 Beban penyisihan piutang tak tertagih Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Debet 50.000

Kredit

aset

yang

bersangkutan.

mulai diterapkan pada

Penyusutan tahun

2013.

Penyusutan Tahun 2013 dan Tahun 2014 masih menggunakan basis CTA. Dalam 50.000

basis ini nilai penyusutan untuk masingmasing periode diakui sebagai pengurang

Untuk Penyisihan piutang jangka panjang jurnal yang dibuat pada basis CTA

nilai tercatat aset tetap dalam neraca. Jurnal

yang

dibuat

adalah

dengan

mendebet akun Diinvestasikan Dalam Aset


Tetap dan mengkredit Akun Akumulasi Tanggal Uraian Des 31 Diinvestasikan dalam aset lainnya Penyisihan Piutang Tak Tertagih jangka panjang Pada

basis

Debet Kredit XXX

penyesuaian untuk penyesutan dalam basis CTA sebagai berikut:

XXX

akrual

jurnal

penyesuaiannya addalah sebagai berikut: Tanggal Uraian Des 31 Beban Penyisihan Piutang tak

Penyusutan Aset Tetap, sehingga jurnal

Debet XXX

Kredit

Tanggal Uraian Des 31 Diinvestasikan dalam aset tetap Akumulasi Penyusutan

Pada

basis

Debet Kredit XXX

XXX

akrual

penyusutan

dicatat sebagai beban penyusutan dalam laporan

operasional

dengan

akun

51


pasangan Sehingga

Akumulasi pada

penyusutan.

waktu

dilakukan

2014, sekaligus transisi menuju basis akrual

yang akan dilaksanakan secara

penyusutan dibuat jurnal penyesuaian

penuh mulai tahun 2015. Beberapa

sebagai berikut:

perubahan mungkin akan terjadi sejalan

Tanggal Uraian Des 31 Beban Penyusutan Akumulasi Penyusutan

Debet XXX

Kredit

XXX

Amortisasi adalah pengurangan nilai aset tak berwujud secara sistematis yang dilakukan setiap periode akuntansi dalam jangka waktu tertentu. Dalam basis

dengan penyempurnaan sistem akuntansi pemerintah pusat. Panduan teknis ini juga dapat dimanfaatkan oleh pemerintah daerah dalam penyelenggaraan akuntansi berbasis akrual yang juga akan dimulai pada tahun 2015, disesuaikan dengan karakteristik akuntansi pada pemerintah provinsi/kabupaten/kota.

CTA Amortisasi Aset Tak berwujud belum diterapkan.

Bila

dalam

basis

akrual

diterapkan nilai amortisasi masing-masing periode diakui sebagai beban amortisasi yang disajikan di laporan operasional dan mengurangi nilai buku aset tak berwujud pada

neraca.

Sehingga

pada

saat

dilakukan amortisasi dilakukan pencatatan jurnal sebagai berikut: Tanggal Uraian Des 31 Beban Amortisasi Akumulasi Amortisasi ATB

Referensi: 1. Peraturan Menteri Keuangan nomor 201/PMK.06/2010 tentang Kualitas Piutang

Kementerian

Negara/Lembaga dan Pembentukan Penyisihan Pitang Tak Tertagih. 2. Peraturan Menteri Keuangan nomor: 01/MK.06/2013 tentang Penyusutan

Debet XXX

Kredit

Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.

XXX

3. Komite

Standar

Akuntansi

Pemerintahan, Buletin Teknis Nomor 06 Tentang Akuntansi Piutang.

PENUTUP Panduan teknis ini dimaksudkan dapat digunakan dalam implementasi basis

kas

menuju

akrual

untuk

penyusunan laporan keuangan tahun

4. Peraturan

Direktur

Perbendaharaan 62/PB/2009

Nomor: tentang

Jenderal PerTatacara

Penyajian Informasi Pendapatan Dan

52


Belanja Secara Akrual Pada Laporan Keuangan 5. Peraturan

Direktur

Perbendaharaan 82/PB/2011

Jenderal

Nomor: tentang

Per-

Pedoman

Akuntansi Penyisihan Piutang Tak Tertagih pada Kementerian/Lembaga 6. Peraturan

Direktur

Perbendaharaan /PB/2011

Nomor:

tentang

Jenderal Per-85

Penatausahaan

Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak Pada Satuan Kerja Kementerian Negara/Lembaga 7. Kementerian Keuangan, Modul Bisnis Proses

Sistem

Akuntansi

Instansi

Berbasis Akrual, 2014

53


Selangkah Lebih Dekat Dengan Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) Oleh : M Iqbal Firdaus

1.

Pendahuluan

Dalam

Reformasi keuangan negara yang

akuntansi

menunjang

berbasis

penerapan

akrual

tersebut,

ditandai dengan diterbitkannya Undang-

Pemerintah

Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang

Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual,

Keuangan

atau selanjutnya disebut dengan SAIBA.

Negara

terus

mengalami

mengembangkan

perkembangan berarti setiap tahunnya,

SAIBA

terlebih

aplikasi Sistem Akuntansi Kuasa Pengguna

dengan

adanya

komitmen

adalah

Aplikasi

penyempurnaan

Pemerintah untuk menerapkan akuntansi

Anggaran

berbasis akrual dalam penyajian laporan

dipergunakan tahun-tahun sebelumnya,

keuangan

sehingga dapat mengakomodir laporan-

di

tahun

2015.

Berbagai

penyempurnaan peraturan dan proses

laporan

bisnis

akuntansi

dalam

menghadapi

penerapan

(SAKPA)

yang

yang

dari

telah

dipersyaratkan

berbasis

akrual.

dalam

Pemilihan

akuntansi berbasis akrual telah diterbitkan

SAKPA sebagai dasar penyempurnaan

pemerintah, yaitu antara lain melalui PMK

aplikasi bertujuan agar para operator di

nomor 213/PMK.05/2013 tentang Sistem

masing-masing

Akuntansi

mengalami hambatan yang berarti dalam

Pemerintah

dan

Pelaporan

Pusat,

PMK

Keuangan nomor

satuan

menggunakan,

kerja

tidak

mengoperasikan

214/PMK.05/2013 tentang Bagan Akun

menghasilkan

Standar, PMK nomor 215/PMK.05/2013

dipersyaratkan dalam akuntansi berbasis

tentang Jurnal Standar Pemerintah Pada

akrual, serta yang lebih penting lagi

Pemerintah Pusat, dan PMK nomor

adalah

219/PMK.05/2013

laporan yang dihasilkan tanpa banyak

tentang

Akuntansi Pemerintah Pusat.

Kebijakan

laporan-laporan

dan

meyakini

kebenaran

yang

laporan-

kendala yang berarti.

54


Gambar 1. Pengembangan Aplikasi dalam Implementasi Akuntansi Berbasis Akrual

Pada Gambar 1 tampak bahwa di

akan diintegrasikan ke dalam SAKTI yang

tahun 2015 sebagai awal implementasi

mencakup antara lain modul anggaran,

akuntansi berbasis akrual, aplikasi SAKPA

modul

yang

modul pembayaran, modul aset tetap,

selama

ini

digunakan

akan

komitmen,

modul

disempurnakan menjadi SAIBA yang telah

modul

mengakomodir

Pelaporan, serta modul admin.

output-output

yang

dipersyaratkan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Aplikasi SIMAK BMN di tahun 2015 cenderung tidak berubah dan mekanismenya masih sama dengan tahun-tahun sebelumnya, yaitu dengan melakukan transfer ADK SIMAK BMN ke dalam aplikasi SAIBA, dan untuk penatausahaan barang persediaan pun tetap menggunakan aplikasi Persediaan. SAIBA dan SIMAK BMN digunakan dalam masa transisi di tahun 2015 nantinya sebelum

Sistem

Terintegrasi

Aplikasi

(SAKTI)

Keuangan

secara

resmi

dipergunakan. Ketika SAKTI telah siap

persediaan,

bendahara,

modul

GL

dan

Penggunaan SAIBA ini diharapkan dapat menjadi pembelajaran awal bagi para

penyusun

laporan

keuangan,

terutama para operator di masing-masing satuan kerja dalam memahami prinsipprinsip akuntansi berbasis akrual dalam menghasilkan dipersyaratkan

laporan-laporan dalam

yang

penerapan

akuntansi berbasis akrual. Sampai dengan tulisan ini disusun, SAIBA masih terus dilakukan pengembangan, dan apa yang penulis sampaikan pada tulisan ini adalah sekelumit perkembangan dari aplikasi SAIBA,

dan

SAIBA

ini

masih

terus

digunakan, maka SAIBA dan SIMAK BMN 55


dilakukan pengembangan dengan harapan

dan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).

dapat meng-cover seluruh transaksi yang

Pengertian atau definisi atas komponen-

ada dan tentunya dapat menghasilkan

komponen

laporan keuangan berbasis akrual yang

tersebut yaitu:

akurat dan handal. Tulisan ini lebih

1.

dalam

Neraca

laporan

merupakan

keuangan

komponen

kepada pengenalan bagi kita semua atas

laporan

apa yang akan kita hadapi di tahun 2015

menggambarkan

dalam hal pelaporan keuangan yang

suatu entitas pelaporan mengenai

sudah berbasis full accrual dan tidak lagi

aset, kewajiban, dan ekuitas

cash toward accrual, terutama dalam

tanggal tertentu;

memahami SAIBA sebagai salah satu

2.

keuangan posisi

yang keuangan

pada

Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

aplikasi penunjang bagi masing-masing

merupakan

komponen

satuan kerja penerima dana APBN dalam

keuangan

yang

menghasilkan laporan keuangan yang

informasi

mengenai

berbasis akrual.

pendapatan-LRA, belanja, transfer,

2.

masing-masing

keuangan

dengan

sampai dengan saat ini (basis cash toward accrual)

meliputi

Laporan

atas

Laporan

laporan

dan

sudah diterapkan penuh pada tahun 2015,

accrual, ditambah pula beberapa output laporan baru sebagai penyempurnaan laporan keuangan yang telah ada, yakni Laporan

Operasional

(LO),

Laporan

Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP-SAL),

Informasi

dalam

mengevaluasi

sumber daya ekonomi, akuntabilitas

sedangkan nantinya apabila basis akrual

laporan keuangan berbasis cash toward

anggarannya.

keputusan mengenai alokasi sumber-

Keuangan,

selain output yang telah dihasilkan dalam

diperbandingkan

tersebut berguna bagi para pengguna

Realisasi

Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan

realisasi

dari suatu entitas pelaporan yang

dihasilkan oleh SAIBA laporan

menyediakan

surplus/defisit-LRA, dan pembiayaan

Komponen Laporan Keuangan yang

Komponen

laporan

ketaatan

entitas

pelaporan

terhadap anggaran; 3.

Laporan Operasional (LO) merupakan komponen laporan keuangan yang menyediakan seluruh

informasi

kegiatan

mengenai operasional

keuangan entitas pelaporan yang tercerminkan dalam pendapatan-LO,

56


beban,

dan

operasional

surplus/defisit

dari

suatu

entitas

tahun berjalan, Koreksi Kesalahan

pelaporan. Disamping melaporkan

Pembukuan Tahun Sebelumnya, dan

kegiatan

Saldo Anggaran Lebih Akhir;

operasional,

LO

juga

melaporkan transaksi keuangan dari

4.

7.

Catatan

Laporan

Keuangan

(CaLK) merupakan komponen laporan

luar biasa yang merupakan transaksi

keuangan yang meliputi penjelasan,

di luar tugas dan fungsi utama

daftar rincian dan/atau analisis atas

entitas;

laporan keuangan dan pos-pos yang

Laporan Arus Kas (LAK) adalah bagian

disajikan dalam LRA, LPSAL, Neraca,

dari

LO, LAK, dan LPE. Termasuk pula

laporan

keuangan

yang

penerimaan

dalam

CaLK

adalah

informasi

tertentu

dianjurkan oleh Standar Akuntansi

yang

diklasifikasikan

aktivitas

operasi,

yang

penyajian

dan pengeluaran kas selama periode

berdasarkan

Pemerintahan

diharuskan

(SAP)

dan

serta

investasi, pendanaan dan transitoris;

pengungkapan-pengungkapan

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

lainnya

merupakan

penyajian wajar laporan keuangan,

komponen

laporan

yang

keuangan yang menyajikan sekurang-

seperti

kurangnya pos-pos ekuitas awal,

dan/atau

surplus/defisit-LO

lainnya.

pada

periode

bersangkutan, koreksi-koreksi yang langsung

menambah/mengurangi

ekuitas, dan ekuitas akhir; 6.

atas

kegiatan non operasional dan pos

menyajikan informasi

5.

Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran

Laporan

Perubahan

merupakan

SAL

komponen

(LPSAL) laporan

keuangan yang menyajikan secara komparatif

dengan

periode

sebelumnya pos-pos berikut : Saldo Anggaran Lebih Saldo

awal, Penggunaan

Anggaran

Lebih,

Sisa

diperlukan

kewajiban

untuk

kontinjensi

komitmen-komitmen

Dari seluruh komponen laporan keuangan tersebut, untuk masing-masing satuan

kerja

lingkup

kementerian

negara/lembaga sebagai penerima dana APBN, yang wajib untuk disusun hanyalah 5 (lima) komponen laporan keuangan, yaitu Neraca, LRA, LO, LPE, dan CaLK. Sedangkan

untuk

komponen

laporan

keuangan yang lainnya akan disusun oleh Kementerian Keuangan selaku Bendahara

57


Umum Negara (BUN).

SAIBA dapat

menghasilkan output berupa LRA, Neraca,

SAIBA, namun tentunya tetap sesuai dengan aturan yang berlaku.

LO, dan LPE, sedangkan CaLK tetap disusun secara manual tanpa melalui Gambar 2. Bisnis Proses Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual

3.

Proses

Bisnis

Sistem

Akuntansi

Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) Proses bisnis SAIBA dimulai dengan

SPM/SP2D, Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP), dan Surat Setoran Pengembalian Belanja

(SSPB).

Kemudian

untuk

tahap persiapan yang meliputi antara lain

penerimaan data/ADK dari SIMAK BMN

instalasi, melengkapi tabel referensi, dan

adalah terkait adanya pencatatan aset

membuat user operator, yang kemudian

tetap/aset

dilanjutkan dengan tahap pengambilan

update nilai persediaan dalam neraca,

saldo awal. Transaksi dalam tahun bejalan

sedangkan penyesuaian dilakukan untuk

meliputi

memberikan nilai yang akurat terhadap

dokumen

antara sumber

lain oleh

penginputan operator,

lainnya,

transaksi-transaksi

penyusutan

yang

serta

berpengaruh

penerimaan data/ADK dari SIMAK BMN

terhadap pendapatan-LO maupun beban

dan penyesuaian. Penginputan dokumen

secara

sumber dapat dilakukan baik secara

laporan keuangan dapat terpenuhi. Selain

manual ataupun transfer dari Aplikasi

itu penyesuaian dilakukan pula untuk

SPM. Dokumen sumber tersebut dapat

memperoleh nilai-nilai akun dalam neraca

antara lain berupa DIPA/Revisi DIPA,

yang akurat.

akrual,

sehingga

periodisitas

58


Transaksi-transaksi dalam tahun

Tahap terakhir setelah dilakukan

berjalan tersebut akan diproses dalam

posting yaitu pencetakan output-output

aplikasi

jurnal-jurnal

laporan keuangan yang dihasilkan oleh

transaksi sebagai dasar penyusunan Buku

SAIBA dan penyusunan Catatan atas

Besar.

Laporan Keuangan (CalK).

SAIBA

menjadi

Tahap

melakukan

selanjutnyaadalah

posting.

Posting

adalah

memasukkan debet dan kredit pada masing-masing

jurnal

yang

telah

dihasilkan sebelumnya ke dalam masingmasing kelompok buku besarnya. Posting dilakukan per periode bulanan dan dapat dilakukan

posting

kembali

apabila

terdapat perbaikan data atau transaksi baru. Kemudian yang membedakan SAIBA dengan aplikasi SAKPA sebelumnya adalah bahwa SAIBA membentuk 2 (dua) Buku Besar, yaitu Buku Besar Kas dan Buku Besar Akrual. Adapun Buku Besar Kas disusun dalam rangka menyusun Laporan Realisasi Anggaran, yang berupa estimasi pendapatan, alotment belanja DIPA/Revisi DIPA,

dalam

realisasi Pendapatan

LRA, realisasi Pengembalian Pendapatan, realisasi

Belanja,

dan

realisasi

Pengembalian Belanja. Sedangkan Buku Besar

Akrual

disusun

dalam

rangka

menghasilkan LO, LPE, dan Neraca. Buku Besar Akrual akan manampung akun-akun nominal yang ada dalam LO dan LPE, serta akun-akun riil yang ada di Neraca.

3.A. Langkah Awal Penggunaan SAIBA Aplikasi ini digunakan untuk semua satker dengan

jenis

KP/KD/DK/TP/UB.

kewenangan: Jenis

kewenangan

ditentukan pada saat registrasi user. Langkah awal penggunaan aplikasi SAIBA yaitu sebagai berikut : 1. Install Aplikasi SAIBA 2015; Installer

aplikasi

diunduh

di

SAIBA

dapat website

www.perbendaharaan.go.id

dan

apabila sudah diinstal dengan sempurna, maka aplikasi SAIBA 2015 ini akan tersimpan dalam folder C:\SAIBA. 2. Login dengan user ID : admin Password : admin; User ID admin tidak boleh diubah atau dihapus dan digunakan untuk merekam tabel referensi satuan kerja dan user ID operator untuk masing-masing satuan kerja. 3. Melengkapi Tabel Referensi Satuan Kerja; Tabel referensi satuan kerja diisi dengan kodefikasi satuan kerja

59


sesuai yang tertera dalam DIPA

akurat, karena saldo neraca akhir tahun

yang

2014 akan menjadi saldo awal dalam

diperoleh

masing-masing

satuan kerja.

neraca tahun 2015. Pengambilan saldo

4. Membuat user operator;

awal ini dapat dilakukan berulang kali

User operator digunakan sebagai

apabila terdapat kesalahan/kekeliruan,

identitas spesifik masing-masing

atau dapat pula atas rekomendasi dari

satuan kerja dan digunakan setiap

auditor untuk melakukan koreksi pada

kali masuk ke dalam aplikasi SAIBA

neraca per tanggal 31 Desember 2014

untuk satuan kerja kita, serta

tersebut.

menjaga

agar

tidak

Pengambilan Saldo Awal dilakukan

database

melalui menu Proses  Pengambilan

satuan kerja lain meskipun masih

Saldo Awal dan sesuaikan lokasi direktori

dalam satu aplikasi SAIBA yang

buku besar aplikasi 2014 sesuai dengan

sama.

lokasi database aplikasi SAKPA 2014.

bercampur

database

dengan

5. Log off 6. Masuk

Untuk lokasi default-nya apabila tidak dengan User Operator

dengan TA : 2015. Dengan operator

perubahan

adalah

di

C:\SAKPA14\TRN\. Atau cara ini dapat

menggunakan pada

dilakukan

aplikasi

user SAIBA,

dilakukan dengan cara browsing dengan mengklik tombol

. Pada saat proses

berarti aplikasi sudah siap untuk

Pengambilan Saldo Awal 2015, aplikasi

dipergunakan dan menghasilkan

SAKPA 2014 harus dalam keadaan tidak

laporan keuangan.

aktif.

3.B. Pengambilan Saldo Akhir SAKPA 2014 Sebagai Saldo Awal SAIBA Dalam melakukan kegiatan ini, satu hal yang harus digarisbawahi adalah kita harus memiliki aplikasi SAKPA 2014 yang telah mengakomodir neraca per tanggal 31 Desember 2014 audited. Hal ini penting guna memperoleh saldo awal

Apabila

sudah,

maka

tinggal

mengklik Proses Data dan proses migrasi data akan secara otomatis dilakukan. Dalam proses pengambilan saldo awal

SAIBA

tahun

2015,

terdapat

beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu sebagai berikut : 1. Kelompok akun Aset dalam neraca akhir tahun 2014 akan dimigrasi tetap

neraca per tanggal 1 Januari 2015 yang

60


menjadi kelompok akun Aset dalam

sebelumnya

neraca awal tahun 2015;

Pendapatan yang Ditangguhkan.

2. Kelompok neraca

akun

akhir

Kewajiban tahun

2014

ditambah

akun

dalam akan

3.C. Transaksi dalam Tahun Berjalan

dimigrasi tetap menjadi kelompok

Dalam beberapa contoh transaksi

akun Kewajiban dalam neraca awal

tahun berjalan di bawah ini dijabarkan

tahun 2015, kecuali untuk

sampai

akun

dengan

proses

posting

dan

Pendapatan yang Ditangguhkan. Akun

pencetakan komponen laporan keuangan

Pendapatan yang Ditangguhkan akan

yang berpengaruh. Hal ini dilakukan

dimigrasi

dengan

menjadi

Ekuitas

dalam

harapan

dapat

memberikan

neraca awal 2015, karena pendapatan

penjelasan

yang

yang

diakui

pengaruh

masing-masing

sebagai penambah nilai kekayaan

terhadap

bersih pemerintah, meskipun pada

keuangan yang ada. Adapun contoh-

saat pelaporan uangnya belum disetor

contoh transaksi dalam tahun berjalan

ke rekening kas negara, dan bukanlah


merupakan kewajiban yang harus

3.C.1. Penginputan Dokumen Sumber

dipenuhi oleh pemerintah;

 Penginputan Alotment Belanja dan

ditangguhkan

sudah

3. Kelompok akun Ekuitas yang dalam neraca akhir tahun 2014 terbagi

setiap

Estimasi

menyeluruh

atas

transaksi

komponen

laporan

Pendapatan

dalam

DIPA/Revisi DIPA;

menjadi akun Ekuitas Dana Lancar,

Untuk

perekaman

alotment

Ekuitas Dana Investasi, dan Ekuitas

belanja dapat dilakukan dengan cara

Dana Lainnya, akan dimigrasi menjadi

transfer dari aplikasi SPM atau dilakukan

satu bentuk tunggal akun Ekuitas,

secara manual melalui menu Transaksi 

tidak terdapat lagi akun Ekuitas Dana

Daftar DIPA untuk merekam DIPA awal

Lana Lancar, Ekuitas Dana Investasi,

dan melalui menu Transaksi  DIPA

dan Ekuitas Dana Lainnya. Akun

Revisi

Ekuitas pada neraca awal 2015 adalah

Penginputan DIPA awal atau DIPA Revisi

akumulasi dari keseluruhan kelompok

pada prinsipnya adalah sama, yaitu

akun

sebagai alat kontrol realisasi anggaran dan

Ekuitas

di

akhir

tahun

untuk

merekam

DIPA

Revisi.

merupakan batas tertinggi yang tidak

61


dapat dilampaui. Untuk field-field yang

Revisi dilakukan dengan menggunakan

harus diisi tidak berbeda dengan aplikasi

menu Transaksi  Estimasi Pendapatan.

SAKPA sebelumnya, baik itu nomor dan

Untuk estimasi pendapatan tidak dapat

tanggal dokumen, tanggal buku, jenis

melalui transfer dari aplikasi SPM dan

satker, kode KPPN, kode sumber dana dan

harus

cara

manual.

penarikan,

program,

dilakukan

penginputan

secara

kegiatan/output/akun, dan Rupiah Pagu. Sedangkan

untuk

menginput

estimasi pendapatan dalam DIPA/DIPA Tabel 1. Alotment Belanja dan Estimasi Pendapatan DIPA Satuan Kerja Simulasi Tahun 2015

62


Penginputan

alotment

belanja

dan

dilakukan penginputan dan dilakukan

estimasi pendapatan dalam DIPA seperti

posting dalam SAIBA, maka tampilan LRA

tersebut pada tabel akan mempengaruhi

Satuan Kerja Simulasi adalah sebagai

LRA dan tidak mempengaruhi output

berikut:

laporan keuangan yang lain. Apabila telah Tabel 2. Laporan Realisasi Anggaran Satuan Kerja Simulasi Tahun 2015

 Penginputan SPM/SP2D

penambahan aset lancar berupa

a. Penginputan SPM/SP2D UP/TUP.

kas di bendahara pengeluaran dan

Penerbitan

SPM/SP2D

persediaan/tambahan persediaan masih

prinsipnya

bersifat

uang

penambahan kewajiban berupa

uang

uang muka KPPN.

adalah

b. Penginputan SPM/SP2D sebagai

pengeluaran

dokumen sumber belanja dan/atau

transito yang belum membebani

beban.

anggaran. Atas transaksi ini akan

Sebelum

dicatat di buku besar akrual dan

penginputan SPM/SP2D sebagai

laporan yang bepengaruh adalah


neraca,

beban, penting bagi kita untuk

yaitu

terdapat

kita

melakukan

63


memahami dengan baik konsep

ketahui,

belanja

anggaran dari rekening kas umum

dan

Pengenalan

konsep

konsep

beban.

beban

ini

yaitu

negara yang tidak akan diperoleh

adalah hal baru di tahun 2015

kembali

seiring

pemerintah.

dengan

akuntansi

berbasis

pengeluaran

penerapan akrual,

pembayarannya Adapun

oleh konsep

mendasar dari belanja dan beban

sedangkan konsep belanja pada


prinsipnya sama dengan konsep belanja

yang

selama

ini

kita

Tabel 3. Perbedaan Konsep Mendasar Belanja dan Beban Belanja

Beban

Definisi

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan dan tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa termasuk potensi pendapatan yang hilang, atau biaya yang timbul akibat transaksi tersebut dalam periode pelaporan yang berdampak pada penurunan ekuitas, baik berupa pengeluaran, konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

Jenis

a. Belanja Pegawai; b. Belanja Barang; c. Belanja Modal; d. Belanja Bunga Utang; e. Belanja Subsidi; f. Belanja Hibah; g. Belanja Bantuan Sosial; dan h. Belanja Lain-lain. Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara atau pengesahan dari Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.

a. b. c. d. e. f. g. h. i. a.

Pengakuan

Beban Pegawai; Beban Barang dan Jasa; Beban Bunga; Beban Subsidi; Beban Hibah; Beban Bantuan Sosial; Beban Lain-lain/Tidak Terduga; Beban Murni Akrual; dan Beban Transfer. Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. b. Terjadinya konsumsi aset. c. Timbulnya kewajiban

64


Pengukuran Belanja diukur berdasarkan a. Pengukuran beban menganut nilai nominal yang prinsip periodisitas, dan harus dikeluarkan dan tercantum dapat dipisahkan mana yang dalam dokumen sumber menjadi beban periode pelaporan pengeluaran yang sah untuk sekarang dan mana yang menjadi pengeluaran dari Kas Negara beban pada periode pelaporan (SPM/SP2D) atau pengesahan yang akan datang. oleh bendahara umum b. Beban diukur berdasarkan negara (SPHL/SP3) dan diukur besarnya nilai kewajiban berdasarkan azas bruto. pemerintah yang tercantum dalam dokumen sumber yang sah, meskipun kewajiban pemerintah tersebut belum dibayarkan pada saat tanggal pelaporan. c. Untuk beban persediaan diukur sebesar pemakaian persediaan dalam satu periode pelaporan dan dihitung berdasarkan hasil inventarisasi fisik, yaitu dengan cara menghitung saldo awal persediaan ditambah pembelian atau perolehan persediaan selama periode pelaporan dikurangi dengan saldo akhir persediaan berdasarkan hasil inventarisasi fisik. d. Untuk beban penyusutan diukur sesuai nilai penyusutan atas aset yang terjadi dalam kurun waktu satu periode pelaporan sesuai dengan metode penyusutan yang digunakan. e. Untuk beban penyisihan piutang tak tertagih diukur dengan cara mengestimasi besarnya piutang yang kemungkinan tak tertagih sesuai ketentuan yang berlaku. (diintisarikan dari Modul Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual, PPAKP, 2014) Dari tabel tersebut dapat kita peroleh

kesimpulan

bahwa

tidak

semua belanja yang telah dikeluarkan akan otomatis menjadi beban di

65


periode pelaporan yang bersangkutan,

Apabila aplikasi SPM dan SAIBA berada

karena

yang

pada komputer yang sama atau sudah

diterapkan dalam pengakuan beban.

terkoneksi dengan database aplikasi

Belanja untuk yang masa manfaat atas

SPM,

belanja tersebut kita peroleh lebih dari

SPM/SP2D dapat dilakukan dengan

satu periode pelaporan, yang akan

proses peng-copy-an data SPM ke

menjadi

dalam

prinsip

periodisitas

beban

maka

data

hanyalah

yang

peroleh

untuk

aplikasi SPM, nomor SP2D untuk SPM

periode pelaporan ini saja, sedangkan

tersebut telah dilakukan proses proses

yang manfaatnya kita peroleh di

Load Master.

manfaatnya

kita

periode pelaporan mendatang akan

SAIBA.

perekaman

Sebelumnya,

pada

Yang harus diperhatikan adalah bahwa

menjadi beban di periode pelaporan

penginputan

selanjutnya.

untuk

hanya dilakukan satu kali dan akan

selalu

terbentuk dua jurnal, yaitu jurnal kas

Kemudian

pengakuan

beban

tidak

didahului dengan adanya belanja,

dan

jurnal

SPM/SP2D

akrual.

tersebut

Jurnal-jurnal

namun beban diakui setelah terjadinya

tersebut

penurunan manfaat ekonomi atau

kemudian akan masuk ke Buku Besar

potensi jasa, konsumsi aset, dan

Kas untuk pengakuan belanjanya yang

timbulnya kewajiban pemerintah.

akan berpengaruh terhadap LRA dan

Penginputan

ke

SPM/SP2D

sebagai

Buku

apabila

Besar

telah

di-posting

Akrual

untuk


pengakuan

beban

menu

berpengaruh ke LO, LPE, dan neraca.

SPM/SP2D.

Hal inilah yang sering disebut sebagai

Tampilan dan field yang harus diisi

jurnal korolari dari buku besar kas ke

dalam SAIBA pun tidak jauh berbeda

buku besar akrual dalam transaksi

dengan aplikasi sebelumnya, mulai

anggaran. Untuk lebih detailnya jurnal

dari tanggal dan nomor SPM, tanggal

korolari tersebut dapat dijelaskan

dan nomor SP2D, jumlah bayar,

pada tabel berikut:

Transaksi

sampai

dilakukan 

melalui

daftar

dengan

akun,

bebannya

yang

akan

rupiah

pengeluaran, dan rupiah potongan.

66


Tabel 4. Jurnal Korolari dari Buku Besar Kas ke Buku Besar Akrual Realisasi pada Buku Besar Kas

Jurnal Korolari pada Buku Besar Akrual

Belanja Pegawai Belanja Barang

Beban Pegawai  Beban Persediaan  Beban Jasa  Beban Pemeliharaan  Beban Perjalanan Dinas  Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat  Beban Lain-Lain Belanja Bunga Beban Bunga Belanja Subsidi Beban Subsidi Belanja Hibah Beban Hibah Belanja Bantuan Sosial Beban Bantuan Sosial Belanja Transfer Beban Transfer Belanja Lain-Lain Beban Lain-Lain Terkait dengan belanja barang, jurnal Kerja Simulasi sebesar korolari yang terbentuk pada buku besar

akrual

dibanding

akan

lebih

rinci

dengan jurnal korolari

Rp2.000.000,-;  Pada tanggal 5 Januari 2015 diterbitkan

SP2D

atas

Belanja

belanja-belanja yang lain, karena

Barang untuk pembelian alat tulis

kompleksitas penggunaan kelompok

kantor senilai Rp1.000.000,-;

akun belanja barang dalam bagan

 Pada tanggal 10 Januari 2015

akun standar. Jurnal korolari yang

diteritkan SP2D atas SPM Belanja

terbentuk

dapat

persediaan,

beban

Barang untuk pembayaran belanja

jasa,

beban

langganan daya dan jasa sebesar

beban

pemeliharaan, beban

berupa

barang

beban

perjalanan,

untuk

diserahkan

Rp1.500.000,-;  Pada tanggal 12 Januari 2015

kepada masyarakat, dan beban lain-

diterbitkan

lain.

Barang untuk pembayaran belanja

Contoh :

pemeliharaan senilai Rp3.000.000,-

 Pada tanggal 2 Januari 2015 diterbitkan SP2D atas SPM Gaji

SP2D

atas

Belanja

 Pada tanggal 15 Januari 2015 diterbitkan

SP2D

atas

Belanja

Pegawai yang diajukan oleh Satuan

67


Barang untuk diserahkan kepada

pembelian alat tulis kantor senilai

masyarakat senilai Rp4.000.000,-;

Rp.1.000.000,-

 Pada tanggal 20 Januari 2015 diterbitkan

SP2D

Bantuan

atas

Sosial

Belanja senilai

sepenuhnya

akan

dianggap sebagai beban persediaan, karena terkait dengan persediaan SAIBA

menggunakan

pendekatan

beban, sehingga tidak mempengaruhi

Rp10.000.000,-. Transaksi-transaksi tersebut apabila

neraca. Nilai persediaan ini kemudian

kita lakukan penginputan dalam SAIBA

akan dilakukan penyesuaian apabila

akan

sampai

mempengaruhi

laporan

akhir

periode opname

pelaporan

keuangan yang berupa LRA, LO, dan

berdasarkan

LPE. Neraca dalam hal ini tidak

terdapat

mengalami perubahan karena belanja-

tersebut. Berikut adalah hasil output

belanja tersebut bukanlah merupakan

laporan tersebut dalam SAIBA:

sisa

barang

fisik

masih

persediaan

belanja modal, dan kemudian untuk Tabel 5. Laporan Realisasi Anggaran Satuan Kerja Simulasi Tahun 2015

68


Tabel 6. Laporan Operasional Satuan Kerja Simulasi Tahun 2015

69


Tabel 7. Laporan Perubahan Ekuitas Satuan Kerja Simulasi Tahun 2015

c. Penginputan SPM/SP2D belanja modal. Mekanisme

menghasilkan aset non lancar adalah sama dengan mekanisme

penginputan

penginputan SPM/SP2D belanja

SPM/SP2D belanja modal yang

atau beban. Penginputannya tetap

70


satu kali dan akan membentuk dua

mempengaruhi laporan keuangan

jurnal yang berbeda, yaitu jurnal

LRA, LPE, dan neraca.

kas untuk pengakuan belanjanya

Contoh :

dan jurnal akrual untuk pengakuan

Pada tanggal 20 Januari 2015

asetnya. Dalam SAIBA, apabila

diterbitkan SP2D atas SPM belanja

terhadap SPM/SP2D belanja modal

modal untuk pengadaan pendingin

tersebut belum dilakukan transfer

ruangan yang diajukan oleh Satuan

ADK dari SIMAK BMN, maka di

Kerja

neraca akan muncul sebagai aset

Rp7.800.000,-,

yang belum diregister dan akan

dilakukan penginputan di SIMAK

menjadi

sudah

BMN dan transfer ADK ke SAIBA.

dilakukan transfer ADK dari SIMAK

Atas transaksi ini maka akan

BMN. Transaksi SPM/SP2D belanja

berpengaruh terhadap laporan-

modal ketika sudah diinput dan

laporan sebagai berikut :

aset

apabila

Simulasi namun

sebesar belum

dilakukan posting di SAIBA akan Tabel 8. Laporan Realisasi Anggaran Satuan Kerja Simulasi Tahun 2015

71



Tabel 10. Neraca Satuan Kerja Simulasi Tahun 2015

72


 Penginputan Surat Setoran Bukan

dan pendapatan LO. Secara umum

Pajak (SSBP) sebagai dokumen

kedua jenis pendapatan ini sama

sumber Pendapatan LRA dan/atau

prinsipnya dengan konsep belanja

Pendapatan LO.

dan

Terdapat dua istilah baru terkait

dibahas. Untuk lebih detailnya

dengan pendapatan di tahun 2015

dapat

nantinya, yaitu pendapatan LRA

berikut:

beban

yang

dijelaskan

sebelumnya

pada

tabel

Tabel 11. Perbedaan Konsep Mendasar Pendapatan LRA dan Pendapatan LO Pendapatan LRA

Pendapatan LO

Definisi

Semua penerimaan rekening kas umum negara yang menambah Saldo Anggaran Lebih (SAL) dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali.

Pengakuan

Pendapatan-LRA dicatat pada saat kas dari pendapatan tersebut diterima di rekening kas umum negara kecuali Pendapatan BLU. Pendapatan BLU diakui oleh pemerintah pada saat pendapatan tersebut dilaporkan atau disahkan oleh Bendahara Umum Negara.

Hak pemerintah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Hak pemerintah tersebut dapat diakui sebagai Pendapatan-LO apabila telah timbul hak pemerintah untuk menagih atas suatu pendapatan atau telah terdapat suatu realisasi pendapatan yang ditandai dengan adanya aliran masuk sumber daya ekonomi  Pendapatan-LO yang diperoleh berdasarkan peraturan perundang-undangan diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih pendapatan yaitu pada saat diterbitkannya surat ketetapan oleh pejabat yang berwenang atau adanya dokumen sumber yang menunjukkan pemerintah memiliki hak untuk menagih pendapatan tersebut.  Pendapatan-LO yang diperoleh sebagai imbalan atas suatu pelayanan yang telah selesai diberikan diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih imbalan yaitu setelah diserahterimakannya barang atau jasa dari pemerintah kepada pihak ketiga 73


 Pendapatan-LO yang diperoleh dari adanya aliran masuk sumber daya ekonomi, diakui pada saat diterimanya kas atau aset non kas yang menjadi hak pemerintah tanpa terlebih dahulu adanya penagihan Pendapatan-LO diukur sebesar nilai bruto dan jumlah tersebut tidak boleh dikompensasikan dengan beban-beban yang ada.

Pengukuran Pendapatan LRA diukur dengan menggunakan nilai nominal kas yang masuk ke kas negara dari sumber pendapatan dengan menggunakan asas bruto, yaitu pendapatan dicatat tanpa dikurangkan/dikompensasikan dengan belanja yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut (diintisarikan dari Modul Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual, PPAKP, 2014) Dapat kita peroleh kesimpulan bahwa

pendapatan LO dilakukan melalui

tidak

menu

semua

pendapatan

LRA

Transaksi



Pendapatan.

yangtelah masuk kas negara akan

Tampilan dan field yang harus diisi

otomatis menjadi pendapatan LO di

dalam SAIBA tidak jauh berbeda

periode pelaporan yang bersangkutan,

dengan aplikasi sebelumnya, mulai

karena

yang

dari tanggal dokumen, nomor NTB,

pengakuan

kode KPPN, sampai dengan jumlah

prinsip

diterapkan

periodisitas

dalam

pendapatan LO. Pendapatan yang

setoran

diakui

Penginputan SSBP tersebut juga hanya

sebagai

pendapatan

LO

dan

tanggal

hanyalah pendapatan yang sudah

dilakukan

menjadi hak pemerintah pada periode

penginputan SPM/SP2D dan akan

pelaporan yang bersangkutan, atau

terbentuk dua jurnal, yaitu jurnal kas

dengan

dan

kata

mempertimbangkan

lain

tidak apakah

satu

jurnal

tersebut

kali

buku.

akrual.

apabila

telah

seperti

Jurnal-jurnal di-posting

pendapatan tersebut secara kas sudah

kemudian akan masuk ke Buku Besar

diterima di rekening kas umum negara

Kas untuk pengakuan pendapatan LRA

atau belum.

yang akan berpengaruh terhadap LRA

Penginputan SSBP sebagai dokumen

dan ke Buku Besar Akrual untuk

sumber pendapatan LRA dan/atau

74


pengakuan pendapatan LO yang akan

hari yang sama melalui Surat Setoran

berpengaruh ke LO dan LPE.

Bukan Pajak. Dokumen

Contoh : Satuan

Kerja

Simulasi

menerima

sumber

dilakukan

25 Januari 2015 senilai Rp.1.750.000,-.

mempengaruhi

pendapatan

jasa

tersebut

langsung disetor ke kas negara pada

SSBP

tersebut apabila telah diinput dan

pendapatan jasa lainnya pada tanggal

Atas

berupa

postingkemudian laporan

akan

keuangan

berupa LRA, LO, dan LPE. Output laporan

keuangan

atas

transaksi

tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel 12. Laporan Realisasi Anggaran Satuan Kerja Simulasi Tahun 2015

75



76



 Penginputan Pengembalian

Surat Belanja

Setoran (SSPB)

Pengembalian belanja yang telah direalisasikan

akan

menjadi

sebagai dokumen sumber koreksi

pengurang belanja netto apabila

belanja dan/atau beban.

disetor pada periode pelaporan yang sama, dan dokumen sumber

77


yang

digunakan

Setoran

adalah

Pengembalian

Surat Belanja

kode

KPPN,

kegiatan,

sampai

output,

dan

dengan jumlah

(SSPB), namun apabila disetor

setoran. Penginputan SSPB tetap

melampaui tahun anggaran yang

dilakukan satu kali dan akan

bersangkutan, maka akan menjadi

terbentuk dua jurnal, yaitu jurnal

pendapatan lain-lain dan dokumen

kas dan jurnal akrual. Jurnal kas

sumber yang digunakan adalah

apabila telah di-posting kemudian

Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP).

akan masuk ke Buku Besar Kas

Demikian pula prinsipnya dengan

sebagai koreksi Belanja LRA yang

beban,

belanja

akan berpengaruh terhadap LRA

tersebut akan mengurangi beban

dan jurnal akrual akan masuk ke ke

yang telah diakui pada periode

Buku Besar Akrual sebagai koreksi

pelaporan, dan dibukukan sebagai

Belanja LO yang akan berpengaruh

pengurang beban pada periode

ke LO dan LPE.

pengembalian

pelaporan apabila

tersebut.

Kemudian belanja

Satuan Kerja Simulasi pada tanggal

tahun

26 Januari 2015 menerbitkan SSPB

dengan

atas kelebihan belanja dan beban

maka

pembayaran gaji bulan Januari

kembali

2015 sebesar Rp100.000,-. Atas

beban tersebut dibukukan sebagai

SSPB tersebut langsung disetor ke

pendapatan lain-lain.

kas negara pada hari yang sama ke

tersebut

pengembalian

Contoh :

disetor

pada

anggaranberikutnya menggunakan

SSBP,

koreksi/penerimaan

Penginputan

SSPB

sebagai

bank persepsi.

dokumen sumber koreksi beban

SSBP tersebut apabila telah diinput

dan/atau

dan

belanja

dilakukan

dilakukan

posting

akan



mempengaruhi laporan keuangan

Pengembalian Belanja. Tampilan

berupa LRA, LO, dan LPE. Output

dan field yang harus diisi dalam

laporan keuangan atas transaksi

SAIBA pun tidak jauh berbeda

tersebut adalah sebagai berikut :

melalui

menu

Transaksi

dengan aplikasi sebelumnya, mulai dari tanggal dokumen, nomor NTB,

78



79


Tabel 16. Laporan Realisasi Anggaran Satuan Kerja Simulasi Tahun 2015

80



3.C.2 Penyesuaian Pada

secara detail contoh dari masing-

aplikasi

terdahulu

SAKPA

yang

masing

juga

telah

karena

kita

penyesuaian telah

tersebut

dibahas

secara

melakukan penyesuaian atas akun-

mendalam dalam tulisan-tulisan

akun yang terdapat dalam neraca,

lainnya dalam Panduan Teknis ini.

yaitu dengan menggunakan jurnal

Penginputan penyesuaian dalam

neraca. Dalam SAIBA, penyesuaian

SAIBA dilakukan dengan melalui

ini selain untuk menyesuaikan

menu

akun-akun yang terdapat dalam

Penyesuaian. Dalam penginputan

neraca,

tersebut terlebih dahulu kita harus

juga

melakukan dengan

dilakukan

untuk

penyesuaian

terkait

akun-akun

pendapatan

Transaksi

menentukan

jenis



Jurnal

kategori

penyesuaian yang akan diinput.

dan beban secara akrual dalam

Adapun

kategori-kategori

yang

rangka

terdapat dalam jurnal penyesuaian

memenuhi

prinsip

dalam

laporan

tersebut

keuangan. Penyesuaian penting

berikut :

untuk

1. Pendapatan diterima dimuka

periodisitas

menghasilkan

laporan

antara lain sebagai

keuangan yang sesuai dengan

Pendapatan diterima di muka

kondisi yang sebenarnya di satuan

adalah pendapatan yang sudah

kerja.Dalam tulisan ini penulis

diterima di rekening kas negara

tidak

namun belum menjadi hak

memberikan

penjelasan

81


sepenuhnya pemerintah. Hal ini

dikarenakan

kewajiban

2. Pendapatan yang masih harus diterima

pemerintah untuk memberikan

Pendapatan yang masih harus

barang/jasa

diterima adalah pendapatan

ketiga

kepada

belum

ditunaikan

pihak

sepenuhnya

atau

yang

seharusnya

sudah

adanya

dibayarkan oleh wajib bayar

kelebihan pembayaran oleh

namun sampai dengan tanggal

pihak

pelaporan

ketiga

pemerintah

kepada

tetapi

belum

per

tanggal

dikembalikan

belum

pembayarannya bayar.

Dengan

diterima

dari

wajib

kata

lain

pelaporan keuangan. Dengan

pemerintah

kata lain, pendapatan tersebut

hak atas pendapatan tersebut,

sudah

namun sampai dengan tanggal

diakui

sebagai

seluruhnya

pendapatan

telah mengakui

LRA,

pelaporan

namun yang diakui sebagai

dilakukan

pendapatan

seharusnya

Pendapatan ini oleh karena

LO

keuangan

belum

pembayaran.

hanya

sebesar

pendapatan

belum masuk ke rekening kas

yang

telah

ditunaikan

negara, maka belum dicatat

kewajibannya oleh pemerintah

sebagai

kepada pihak ketiga, sesuai

namun sudah diakui sebagai

dengan barang/jasa yang telah

pendapatan LO karena telah

diserahkan pemerintah kepada

diakui sebagai hak pemerintah

pihak ketiga tersebut selama

atas pendapatan tersebut, dan

kurun

atas pendapatan yang masih

waktu

periode

pelaporan

keuangan.

harus

pendapatan

diterima

ini

LRA,

harus

Pendapatan diterima dimuka

disajikan di neraca sebagai

ini

Piutang.

akan

kewajiban pengurang neraca.

dicatat

sebagai

dan

menjadi

nilai

ekuitas

di

3. Beban dibayar dimuka Belanja/beban dibayar dimuka adalah

pengeluaran

pada

periode

belanja

pelaporan

82


berjalan, namun manfaat atas

Belanja/beban

belanja ini melampaui periode

harus

pelaporan,

kewajiban pemerintah kepada

sehingga

pada

yang

masih

dibayar

periode pelaporan berikutnya

pihak

pemerintah masih menerima

dengan

manfaat atas belanja tersebut.

keuangan

Atas belanja ini sudah diakui

dibayarkan. Transaksi ini secara

sebagai belanja pada LRA pada

kas belum dikeluarkan oleh

periode

pemerintah,

pelaporan

berjalan

ketiga

adalah

yang

tanggal

sampai

pelaporan

belum

dapat

namun

senilai nominal kas yang keluar

diakui

dari rekening kas umum negara

periode pelaporan berjalan.

dan diakui sebagai pengurang

Transaksi

pagu

sedangkan

secara kas belum dikeluarkan

untuk beban diakui hanya yang

oleh pemerintah, maka tidak

manfaatnya

diterima

diakui sebagai belanja pada

periode

LRA,

anggaran,

pemerintah pelaporan untuk

pada

berkenaan

manfaat

diterima

yang

pemerintah

sebagai

telah

ini

oleh

namun

saja,

sebagai

akan

Operasional.

pada

yang

di

di

karena

telah

beban

masih

beban

dakui Laporan

Belanja/beban harus

dibayar

periode pelaporan mendatang

tersebut harus diidentifikasi

akan

pada

diakui

belanja/beban

sebagai

akhir

periode

bayar

pelaporan oleh masing-masing

dimuka, Atau dengan kata lain

satuan kerja untuk memastikan

atas transaksi tersebut belanja

bahwa terdapat belanja yang

LRA akan lebih besar bila

belum dibayar sampai dengan

dibandingkan

akhir periode pelaporan,

bebannya

di

setiap

dengan pada

periode

pelaporan berkenaan. 4. Beban dibayar

yang

masih

5. Penyisihan Piutang Penyisihan piutang tak tertagih

harus

dilakukan

dalam

rangka

penyajian piutang pemerintah sesuai dengan nilai wajar yang

83


dapat

direalisasikan

(net

penghapusan piutang ini akan

realizable value). Penyisihan

menghapus piutang beserta

piutang ini adalah bersifat

penyisihan piutangnya dalam

estimasi

neraca. Oleh karena piutang

dan

telah

masing-masing piutangnya

diatur

penyisihan

sesuai

dengan

yang

dihapuskan

sebelumnya

tersebut

sudah

kualitas atas masing-masing

kategori

piutang yang ada. Besarnya

disisihkan sebesar 100 persen,

nilai penyisihan piutang ini

maka besaran nilai piutang

tidak semata-mata mengurangi

dan besaran nilai penyisihan

nilai piutang yang ada, namun

piutang

lebih kepada menyajikan nilai

adalah sama.

yang wajar yang dapat diterima

macet

dalam

dan

yang

telah

dihapuskan

7. Penyusutan

kembali. Oleh karena tidak

Penyusutan dilakukan dalam

terdapat kas yang keluar dari

rangka menyajikan nilai aset

rekening kas umum negara,

dalam neraca secara lebih

maka nilai penyisihan piutang

wajar serta mengalokasikan

ini tidak akan menjadi belanja

nilai

dalam LRA, namun akan diakui

penyusutan

tersebut

sebagai

beban

masing-

sebagai beban pada Laporan

masing

periode

Operasional.

sepanjang masa manfaat aset

6. Penghapusan Piutang Jurnal

penyesuaian

di

pelaporan

tersebut. Metode yang berlaku untuk

saat ini dalam penyusutan aset

piutang

tetap adalah metode garis

digunakan untuk menghapus

lurus, yang berarti aset tetap

piutang yang telah mendapat

disusutkan secara proporsional

persetujuan

untuk

penghapusan

dari

Menteri

setiap

periode

Keuangan c.q. Ditjen Kekayaan

pelaporannya sepanjang masa

Negara

manfaat aset tersebut, dan

untuk

dilakukan

penghapusan.

Jurnal

dibebankan

penyesuaian

untuk

penyusutan

sebagai di

beban Laporan

84


Operasional masing

pada

periode

masingpelaporan

secara proporsional juga.

tidak

lagi

diakui

sebagai

pendapatan LO. 9. Kas Lainnya di Bendahara

8. Kas di Bendahara Penerimaan

Pengeluaran


Kas

dalam hal ini mengindikasikan

Pengeluaran mengindikasikan

bahwa Bendahara Penerimaan

bahwa Bendahara Pengeluaran

masih

uang

pada akhir periode pelaporan

yang

masih menyimpan uang yang

menyimpan

pendapatan

negara

Lainnya

di

Bendahara

belum disetor ke rekening kas

bukan

negara sampai dengan akhir

Persediaan. Sebenarnya Kas

periode

di

Lainnya

ini

Pengeluaran

pelaporan.

bendahara harus

Kas

penerimaan diakui

Pendapatan belum

sebagai

LO,

meskipun

diakui

sebagai

Utang

berasal

di

dapat

berupa

Ketiga

Pendapatan

dan yang

ditangguhkan, namun dalam hal

dilakukan

digunakan

ke

Uang

Bendahara

Pihak

Pendapatan LRA karena belum penyetoran

dari

ini

Jurnal

Penyesuaian

untuk

rekening kas negara. Kas di

pendapatan

Bendahara

ini

selain Uang Persediaan yang

aset

ada di Bendahara Pengeluaran

akan

Penerimaan

dicatat

sebagai

LO

mengakui uang

lancar dan penambah nilai

yang

ekuitas di neraca. Apabila atas

negara yang belum disetor ke

kas di bendahara penerimaan

rekening kas negara sampai

tersebut kemudian disetor ke

dengan

rekening

pelaporan.Sebagaimana

kas

negara

pada

berupa

atas

akhir

periode pelaporan berikutnya,

ketahui

maka

Pengeluaran

akan

diakui

sebagai

pendapatan

bahwa

periode yang

Bendahara

bertindak

juga

pendapatan LRA pada periode

sebagai pemungut pajak atas

pelaporan

pembayaran-pembayaran yang

tersebut,

namun

dilakukannya,

dan

juga

85


menampung

pendapatan

masing

akhir

periode

negara untuk jenis-jenis PNBP

pelaporan

atas

persediaan

yang diterima satuan kerja

tersebut tidak kita lakukan

apabila

penyesuaian,

satuan

kerja

memiliki

tidak

maka

beban

Bendahara

persediaan akan menjadi tidak

Penerimaan. Pendapatan yang

sesuai dengan kondisi yang

belum disetor tersebut akan

ada. Sistem pencatatan barang

diakui sebagai Pendapatan LO

persediaan secara perpetual

meskipun

dilakukan

tetap kita jalankan melalui

penyetoran ke rekening kas

aplikasi yang ada, dan diikuti

negara, dan apabila dilakukan

dengan

penyetoran

pada

periode

malaksanakan opname fisik

pelaporan

berikutnya

maka

barang persediaan setiap akhir

belum

akan

diakui

kewajiban

sebagai

periode

pelaporan.

Atas

Pendapatan LRA pada periode

opname

fisik

telah

yang

bersangkutan

namun

dilakukan, kemudian baru kita

tidak

lagi

sebagai

laksanakan

diakui

Pendapatan LO.

persediaan

10. Persediaan

yang

penyesuaian melalui

SAIBA.

aplikasi

Penyesuaian

Hubungannya dengan barang

persediaan dilakukan untuk

persediaan,

memperoleh

dalam

aplikasi

beban

SAIBA ketika terdapat realisasi

persediaan dalam LO untuk

belanja persediaan, maka atas

masing-masing

realisasi belanja tersebut akan

pelaporan yang akurat, yang

diakui

menjadi

didasarkan

beban persediaan, meskipun

pencatatan

perpetual

dalam

barang

opname

fisik

belum

persediaan pada setiap akhir

seluruhnya

hal

persediaan tentu

ini tersebut

langsung

habis

digunakan.

Oleh

karena

itu,apabila

pada

masing-

periode

atas

sistem dan

barang

periode pelaporannya.

86


4. Referensi 1. PMK

Modul Overview Proses Bisnis nomor

213/PMK.05/2013

SAIBA,

Program

tentang Sistem Akuntansi dan

Akuntabilitas

Pelaporan Keuangan Pemerintah

Pemerintah 2014

Percepatan Keuangan

Pusat; 2. PMK

nomor

214/PMK.05/2013

tentang Bagan Akun Standar; 3. PMK

nomor

215/PMK.05/2013

tentang Jurnal Standar Pemerintah Pada

Pemerintah

Pusat;

PMK

nomor 219/PMK.05/2013 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat; 4. Modul

Kebijakan

Pemerintah

Akuntansi

Pusat,

Percepatan

Program

Akuntabilitas

Keuangan Pemerintah, 2014; 5. Modul Overview Proses Bisnis SAIBA,

Program

Akuntabilitas

Percepatan Keuangan

Pemerintah 2014.

87


KLINIK AKUNTANSI PEMERINTAH PUSAT

1.

bisa

Pertanyaan :

dimasukkan

ke

dalam

belanja

penambahan nilai gedung, jika bisa, Satker

kami

menanyakan

tentang

menggunakan volume dan satuannya

perlakuan sukucadang alat kesehatan,

apa?

sukucadang

paket? Karena jika dengan meter persegi

melekat

alat

pada

kesehatan alat

tersebut

kesehatan

yang

bersangkutan (tanpa suku cadang, alat

bolehkah

takut

salah

menggunakan

dicatat

satuan

dalam

BMN

menambah volume gudang. terima kasih

kesehatan tersebut tidak dapat berfungsi) suku cadang tersebut bernilai Rp 1,4 Milyar yang ditanyakan: sesuai PSAP-05 suku cadang termasuk dalam kelompok persediaan, apakah kasus diatas termasuk dalam definisi tersebut? jika sukucadang diatas memenuhi kriteria (5 kriteria) untuk pengadaan aset tetap, dimana untuk kasus diatas & dari nilai kapitalisasi, apakah suku cadang diatas termasuk dalam aset/belanja modal atau tetap

digolongkan

dalam

persediaan

(karena sifat nya sebagai suku cadang) Jawaban :

Jawaban : Setelah perbaikan lantai gudang tersebut memiliki manfaat yang bertambah untuk penyimpanan maka nilai gedung gudang tersebut juga bertambah sesuai dengan unit gudang yang dicatat. Bila satu unit gudang yang nilainya bertambah karena masa

manfaatnya

bertambah

maka

dicatat sejumlah unit gedung tersebut dengan penambahan nilainya. Belanja yang digunakan adalah belanja modal gedung gedung

dan

bangunan

bertambah

karena

seiring

nilai

dengan

penambahan manfaat gedung tersebut. Ya, suku cadang Belanja Penambahan Nilai Gedung

Dalam pencatatan gedung dan bangunan dalam laporan keuangan tidak dikenal

2.

Pertanyaan :

Untuk perbaikan/perkerasan lantai (floor hardener) gudang, nilainya 600jt, apakah

satuan paket tetapi unit, untuk satuan paket dikenal dalam penganggaran dan pelaksanaan

anggaran

saat

kontrak

88


perbaikan lantai dibuat. Kontrak dibuat

Berdasarkan hal tersebut, Aset Tetap

sesuai dengan output yang diharapkan

Renovasi memiliki kriteria sbb:

dari kegiatan perbaikan tersebut, dapat

1. Aset yang direnovasi bukan milik

per meter persegi atau paket. Namun ketika

pencatatan

gedung

untuk

penambahan tujuan

entitas akuntansi bersangkutan;

nilai

2. Aset yang direnovasi digunakan untuk

pelaporan

kegiatan operasional entitas akuntansi

digunakan satuan sesuai dengan satuan gedung pada saat pertama kali direkam

yang merenovasi; 3. Sampai dengan tanggal pelaporan

perolehannya tersebut termasuk dalam

belum

diserahkan

oleh

entitas

definisi persediaan

akuntansi perenovasi kepada pemilik Aset; dan

3.

Pertanyaan :

4. Jika dapat diidentifikasi, maka pada

Kanwil Kepri saat ini sampai 3 tahun ke

saat penyusunan LK, Aset Tetap

depan menyewa 5 ruko, jika terdapat

Renovasi dilakukan eliminasi antara entitas terkonsolidasi.

dana untuk membuat sekat/pertisi, image building, neon sign dan lain-lain. Akun apa

4.

Pertanyaan :

yang dapat dipergunakan sehubungan dengan gedung sewa tersebut ?

Jika sebuah bangunan sudah masuk ke dalam aset ekstra komptable, kemudian

Jawaban :

direnovasi, apakah nilai pembukuannya

Untuk mencatat kegiatan pembangunan

hanya berdasarkan nilai renovasi atau nilai

ruko tersebut dapat dicatat menggunakan

renovasi

akun 135111-Aset Tetap Renovasi. Dalam penjelasannya akun tersebut digunakan

ditambah

nilai

aset

ekstra

komtable nya. Terima kasih. Jawaban :

untuk mencatat kapitalisasi atas biaya renovasi/biaya

pengembangan

yang

Pertama-tama dapat saya informasikan

memenuhi kriteria kapitalisasi Aset Tetap,

bahwa

yang bukan milik entitas akuntansi,

aturanMenteri

namun

120/PMK.06/2007 tentang Penatausaha-

digunakan

operasional

entitas

melakukan renovasi.

dalam

kegiatan

akuntansi

yang

berdasarkan LampiranVII

Per-

Keuangan Nomor

an Barang MilikNegara, yang dimaksud aset ekstrakomptable adalah BMN yang

89


mempunyai nilai dibawah Nilai Satuan

manfaat ekonomik di masa yang akan

Minimum

datang

Kapitalisasi

Aset

Tetap

dalam

bentuk

dan dicatat di dalam buku inventaris di

kapasitas,

mutu

luar pembukuan. Dimana nilai Satuan

peningkatan

Minimum Kapitalisasi Aset Tetap :

pengeluaran-pengeluaran

peningkatan

produksi,

kinerja.

atau

Sebaliknya, yang

tidak

memperpanjang masa manfaat atau yang 1. Pengeluaran

untuk

per

satuan

peralatan dan mesin, dan alat olah raga yang sama dengan atau lebih dari Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), dan

kemungkinan

besar

tidak

memberi

manfaat ekonomik di masa yang akan datang

dalam

kapasitas,

bentuk

mutu

peningkatan

produksi,

atau

peningkatan kinerja diperlakukan sebagai

2. Pengeluaran

untuk

gedung

dan

biaya (expense).

bangunan yang sama dengan atau lebih dari Rp 10.000.000,00 (sepuluh

5. Pertanyaan :

juta rupiah). Terdapat

KDP

yang

pekerjaannya

laboratorium tersebut menurut hemat

berakhir tanggal 31 Desember 2013.

kami merupakan aset intrakomptable.

Berdasarkan Surat Dirjen Perbendaharaan

Untuk masalah biaya yang digunakan

No. S-9284/PB/2013 telah dicairkan Bank

untuk

dapat

Garansi atas pekerjaan yang belum selesai

dianggap

tersebut dan dilakukan penjurnalan per

dikapitalisasi

atau

apakah hanya

sebagai biaya, dapat kita lihat pada PP 71

kontrak

selesai

Untuk kasus BMN yang dimaksud gedung

renovasi

dengan

belum

yang

tanggal 31 Desember 2013, yaitu:

tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan

dan

Bultek

Standar

Jurnal Piutang Bank Garansi:

Akuntansi Pemerintahan No. 9 Tentang Akuntansi Aset Tetap dimana Kapitalisasi setelah

perolehan

awal

aset

tetap

dilakukan terhadap biaya-biaya lain yang

Akun Piutang PNBP Cadangan Piutang

Debet xxxx

Kredit xxx

dikeluarkan setelah pengadaan awal yang dapat memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi

90


Jurnal Penyisihannya:

6.

Akun Debet Kredit Cadangan Piutang xxxx Penyisihan Piutang xxx tak tertagih

Berdasarkan

Pertanyaan : PMK

No.1/PMK.06/2013

tentang penyusutan BMN berupa Aset Tetap pada Instansi Pemerintah Pusat, dinyatakan bahwa penyusutan dilakukan

Serta koreksi pencatatan/pengurang KDP

dengan metode garis lurus dan diterapkan

Bagaimanakah perlakuan akuntansinya

selama masa manfaat serta tidak ada nilai

untuk tahun 2014 jika pekerjaan tersebut

residu.

diselesaikan di tahun 2014?

penyusutan tersebut tidak mengakibatkan

Apakah

pencairan

Bank

Dalam

pemahaman

saya,

Garansi

nilai aset tetap menjadi negatif. Dari hasil

dikembalikan atau dikompensasikan pada

penelitian terhadap Neraca dalam laporan

pembayaran termin berikutnya? Terima

keuangan satuan kerja, terdapat nilai aset

Kasih,

yang

lebih

kecil

dari

akumulasi

penyusutannya. Pertanyaan saya: Apakah

Jawaban :

hal

ini

dibenarkan

dalam

Posisi KDP pada tanggal 31 Desember

keuangan,

2013

adalah

merupakan hasil dari proses aplikasi Simak

mencerminkan nilai KDP yang sebenarnya.

BMN? Demikian mohon penjelasan untuk

Kemudian pada tahun 2014, KDP tersebut

meningkatkan kualitas LKPP Tahun 2013.

pengerjaannya dilanjutkan dan dilakukan

Terima kasih dan salam.

setelah

pembayaran

koreksi

atas

dicatat

sesuai

dengan

pembayaran yang dilakukan pada tahun Terhadap

akun

piutang

dan

cadangan piutang tak tertagih, akan dilakukan

tersebut

Jawaban :

Dengan demikian penambahan nilai KDP

2014.

nilai

kemajuan

pekerjaannya.

tersebut

karena

laporan

pembalikan

(melalui jurnal

balik) sesuai dengan basis akuntansi cash toward accrual (CTA). Terima kasih.

Akumulasi Penyusutan tidak boleh lebih besar dari nilai aset. Kami harus melihat detail

transaksinya,

apabila

biasanya

menggunakan

terjadi tranksasi

Penghentian Penggunaan, Penggunaan Kembali Aset

yang

Dihentikan

atau

Barang Rusak Berat yang diusulkan ke Pengelola.

Pada

saat

menggunakan

91


transaksi tersebut, belum menggunakan

disebut

dengan

pengeluaran

update Desember. Jika sudah diupdate

pendapatan (revenue expenditure).

menggunakan versi Desember, lakukan

Berdasarkan dua hal diatas maka

Ubah Simpan untuk transaksi-transaksi

perbaikan

ketiga tadi.

bangunan seperti cat ulang atau

maupun

pemeliharaan

memperbaiki atap yang bocor masuk 7.

Pertanyaan :

Apakah

kedalam

perbaikan

dan

expenditure/

pengeluaran pemeliharaan dan tidak

pemeliharaan

menambah nilai Aset Tetap

bangunan dapat menambah nilai aset (misalnya bangunan di cat ulang atau

kategori

8.

Pertanyaan :

memperbaiki atap yang bocor? Bagaimana perlakuan akuntansi terhadap Jawaban :

servis kendaraan roda 4 yang memerlukan

Sesuai Bultek SAP No. 09 Tentang

pergantian part dengan nilai yang cukup

Akuntansi Aset Tetap disebutkan bahwa

besar?

Pengeluaran Setelah Perolehan Awal Aset Tetap dapat dibagi menjadi dua, yaitu :

Contoh: ketika servis dibengkel disarankan mengganti pompa bensin seharga Rp 3juta.

1. Pengeluaran yang dapat memberikan manfaat

lebih

dari

(memperpanjang tersebut

dari

satu

tahun

manfaat

aset

yang

direncanakan

1. Apakah masih bisa menggunakan MAK 523121? 2. Apakah

harus

dicatat

sebagai

penambah nilai kendaraan di BMN?

semula atau peningkatan kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan kinerja) disebut dengan pengeluaran modal

(capital

expenditure)

sedangkan; 2. Pengeluaran

Terimakasih

atas

pertanyaannya

,

Pencatatan biaya pemeliharaan mobil dinas agar memperhatikan :

yang

memberikan

manfaat kurang dari satu tahun (termasuk

Jawaban :

pengeluaran

1. Apabila penggantian part dimaksud

untuk

dapat menambah masa manfaat dan

mempertahankan kondisi aset tetap)

umur ekonomis aset tetap maka

92


penggantian

part

tersebut

menggunakan akun 53XXXX.

Kajian, Aset tak berwujud lainnya, Aset

2. Apabila penggantian part dimaksud ditujukan

untuk

kinerja/performa

mempertahankan operasional

Software, Lisensi, Hasil Penelitian/

aset

tak berwujud dalam pengerjaan yang ada pada LKPP saat ini yah? Terima kasih.

tetap, maka dapat menggunakan akun Jawaban :

52XXXX. Pilihan apakah penggantian part tersebut menambah masa manfaat atau tidak merupakan hal pertama yang dilakukan untuk menentukan apakah part tersebut masuk dalam kapitalisasi aset atau tidak.

1. Terima kasih atas pertanyaannya. Pertama, yang merupakan Kelompok Akun adalah Kelompok Aset Lainnya, bukan

Aset

Lain-Lain

(Akun).

Mengingat Permendagri 64 Tahun 2013 (LKPD Akrual pada Pemda)

terima kasih

merupakan turunan dari PP 71 Tahun 9.

Pertanyaan :

2010 (SAP), maka Pengakuan dan Pengukuran Aset Lainnya adalah sama

Beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan:

Pemerintah

Pemerintah

1. Apakah pengakuan dan pengukuran aset lain-lain yang terdiri dari Aset Tak Berwujud, Kemitraan dengan Pihak Ketiga, TGR/TPA/TP, dan Aset lainnya pada Pemerintah Pusat sama dengan pengaturan pengukuran

pengakuan aset

lain-lain

dan pada

Permendagri 64 tahun 2013 pada Pemerintah Daerah?

Aset

tak

Berwujud

pada

Pusat

Daerah,

dengan

yakni

secara

umum: memiliki manfaat masa depan, dapat

diukur

dengan

andal

menggunakan nilai perolehan maupun nilai

wajar,

serta

kepemilikannya

Pengakuan

diterima

dan

kepenguasaannya dan

atau berpindah.

pengukuran

ini

kemudian dijelaskan lebih rinci terkait karakteristik

2. Saya masih bingung mengenai contoh nyata

antara

masing-masing

aset

lainnya. Referensi:

Pemerintah Pusat. Apa saja contoh Goodwill, Hak CIpta/ Paten, Royalti,



PSAP 01: Penyajian Lap. Keuangan;

93






Bultek SAP 01, Bab VII: Aset

membuka Bultek SAP 11: Aset Tidak

Lainnya;

Berwujud. Selamat Membaca dan

Bultek SAP 02, Bab VIII: Aset

Mendalami! Terima kasih.”

Lainnya; 

Bultek

SAP

11:

Aset

Tidak

Berwujud; 

Di

Permendagri

64

Tahun

2013,

Lampiran I: Kebijakan Akuntansi). 2. Merujuk LKPP Tahun 2012 (Audited), pada CALK disebutkan bahwa Aset Tak Berwujud

merupakan

aset

yang

berupa software dan hak paten yang berada di KL dan tidak dirinci lebih lanjut.

10.

Namun

apabila

merujuk

Pertanyaan Pengadilan

Negeri

Cibadak

ada

pelunasan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) sejak 2012, yang saya tanyakan kenapa Nilai TGR dineraca sakpa 2013 tidak ada? padahal masih ada Pembayaran TGR belum lunas dikarenakan tidak munculnya dineraca 2013 persoalan ini jadi Temuan BPK. Terimkasih atas bantuannya Jawaban :

kepada Laporan Keuangan masingterlihat

Nilai TGR dan Bagian Lancarnya harus

rinciannya, seperti pada LIPI, yakni

dilakukan input melalui jurnal Neraca

Hak

berupa

pada SAKPA supaya bisa muncul di

Integrated

Neraca. Namun jika pendapatan TGR

masing

Kajian

K/L,

maka

Kekayaan

akan

Intelektual

Implementasi

Farming System sebagai contohnya.

tersebut

Atau kalau di DJPB, ada SPAN dan

Piutang TGR pada Satker lain, maka

SAKTI sebagai contoh. Hak Cipta bisa

seharusnya pendapatan TGR tersebut

jadi ditemukan di Kemenristek seperti

diinput sebagai penerimaan satker lain

Hak Cipta Penggunaan Chip Robotik.

dimaksud dan Piutang TGR-nya disajikan

Yang perlu diperhatikan disini, ATB

di Neraca Satker ybs.

diakui ketika memenuhi kriteria dapat diidentifikasi, memberikan

dikendalikan

dan

merupakan

pelunasan

atas

11. Pertanyaan :

manfaat ekonomi di

Sesuai dengan Perdirjen Nomor Per-

masa depan. Lebih jelasnya terkait

62/PB/2009 pasal 3 Satuan Kerja selaku

Aset

UAKPA

Tidak

Berwujud

beserta

Akuntansi dan Ilustrasinya, silahkan

menyajikan

informasi

pendapatan/belanja secara akrual dan 94


dilampirkan

sebagai

suplemen

pada

entitas pelaporan menyajikan informasi

laporan keuangan tingkat UAKPA tahunan,

pendapatan dan belanja secara akrual

pertanyaannya:

mulai dari tingkat satker sampai dengan tingkat

1. Apabila Satker selaku UAKPA pada laporan keuangan tahunannya tidak menyampaikan

informasi

satker

dengan

anggaran.

pertanyaan

saudara,

dapat disampaikan sebagai berikut:

belanja

akrual kemudian pada tahun anggaran berikutnya

Terkait

pengguna

tersebut

1. Walaupun

satker

mempunyai

kewajiban untuk menyajikan informasi

mengajukan tagihan kepada negara

pendapatan

atas beban tahun anggaran lalu,

akrual, namun dalam hal satker tidak

apakah KPPN boleh membayar tagihan

menyajikan informasi belanja secara

tersebut?

akrual

2. Cut off LKPP tahunan unaudited

dan

sebagai

belanja

suplemen

secara

dalam

laporan keuangan yang disusun maka

tingkat Kuasa BUN KPPN adalah

KPPN

tanggal 20 Januari 2014, apakah

tagihan tahun anggaran yang lalu.

Satker

Ketentuan

tersebut

menyampaikan

tetap

informasi

harus

tetap

dapat

membayarkan

pembayaran

atas

belanja

kewajiban/tagihan tahun yang lalu

akrual tersebut? dan Apakah KPPN

dilaksanakan sesuai dengan Peraturan

sebagai Kuasa BUN tetap mencatat

Menteri

perubahan

190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara

tersebut

sebagai

Keuangan

dalam

Nomor

perubahan data audited tingkat Kuasa

Pembayaran

BUN? “Maju terus akuntansi berbasis

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan

akrual, untuk pengelolaan Keuangan

dan Belanja Negara dan Peraturan

Negara yang Lebih Baik” . Demikian,

Menteri

terima kasih

07/PMK.02/2014 tentang Tata Cara

Keuangan

Rangka

Nomor

Revisi Anggaran Tahun Anggaran Jawaban: Sesuai dengan Perdirjen 62 Tahun 2009 tentang Tatacara Penyajian Informasi Pendapatan dan Belanja secara Akrual pada Laporan Keuangan maka setiap

2014. 2. Satker

menyampaikan

laporan

keuangan dengan dilampiri suplemen informasi pendapatan dan belanja berbasis akrual sesuai dengan batas 95


waktu

yang

ditentukan,

tidak

diharuskan atau dianjurkan oleh SAP

dipengaruhi oleh batas waktu cut-off

dalam catatan atas laporan keuangan

penyusunan LKPP tingkat kuasa BUN

(CaLK)

KPPN

Dan tentunya laporan Keuangan tersebut

(unaudited).

Perlu

kami

sampaikan bahwa KPPN tidak perlu

disusun

dengan

akurat

yaitu

tidak

melakukan penyesuaian atas LKPP

terdapat kesalahan dalam perhitungan

Tingkat Kuasa BUN KPPN atau data

aritmetika atas penyajian pos-pos dalam

pendapatan dan belanja pada KPPN,

laporan keuangan. Terima kasih

terkait dengan suplemen informasi pendapatan dan belanja berbasis akrual yang disampaikan oleh satker.

13. Pertanyaan : Pada Lampiran IVa “Ilustrasi LK tingkat UAKPA” , CaLK untuk akun Neraca C.4.2

12. Pertanyaan :

Aset Bagaimana

cara

Membuat

laporan

Keuangan yang Benar

Lain-lain

(page

34)

tercantum:”Penambahan dari reklasifikasi usulan penghapusan sebesar Rp7.500.000 merupakan usulan penghapusan 1 unit

Jawaban :

kendaraan bermotor, berdasarkan SK

Pertanyaannya sangat singkat dan padat. Laporan

keuangan

yang

berkualitas

adalah

laporan

keuangan

yang

usulan penghapusan

Nomor

234.1/KBAP/Kep/IV/2013 Agustus

2013

tanggal

“maksudnya

25

“terdapat

menyajikan informasi yang relevan, andal,

penambahan nilai Aset lain-lain senilai Rp

dapat

7.500.000 karena adanya aset tetap yg

dimengerti

dan

dapat

dibandingkan. Untuk mewujudkan laporan keuangan

yang

berkualitas

tersebut

secara umum dapat dilakukan dengan menyusun

laporan

keuangan

sesuai

dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

diusulkan

penghapusannya”Hal ini

berbeda dengan ketentuan dalam PMK Nomor

1/PMK.06/2013

tentang Penyusutan BMN berupa Aset Tetap pd Entitas Pemerintah Pusat pasal

Dimana setiap transaksi diakui, dinilai dan

7:”Aset tetap dalam kondisi rusak berat

disajikan sesuai dengan SAP. Selain itu,

dan/atau usang yang telah diusulkan

perlu pengungkapan yang memadai atas

kepada Pengelola

kejadian atau peristiwa yang oleh SAP

Barang

untuk

dihapuskan sebagaimana dimaksud dalam

96


Pasal 4 ayat (3) huruf b: a. direklasifikasi

14. Pertanyaan :

ke dalam Daftara Barang Rusak Berat; b. tidak

dicantumkan

Barang

Kuasa

dalam

Pengguna,

Laporan Laporan

Barang Pengguna, LBMN, dan Neraca; dan c.

dituangkan

Laporan Barang

dalam dan

Catatan

atas

CaLK”maksudnya;

tidak lagi dicatat dalam Neraca baik sebagai Aset Tetap maupun Aset lainlain. Mana ketentuan yg harus ditaati?

Ada beberapa pertanyaan yang saya sampaikan, yaitu: Bagaimana strategi dalam masa transisi penerapan basis akrual pada Akuntansi Pemerintah tahun 2015 mendatang? Apakah sudah ada buletin teknis khusus yang mengatur bagaimana

penjurnalan/

pencatatan

transaksi berdasarkan PP 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah?

Jawaban: Terima

Kasih

atas

pertanyaannya,

memang dalam ilustrasi tersebut sedikit membingungkan, sesuai dengan PMK. 01/PMK.06/2013 bahwa Aset tetap dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang

Apa yang menjadi alasan penerapan basis akrual di Indonesia? (masih sedikit negara yang menggunakan akrual basis) Mohon jawabannya. terima kasih. Jawaban :

telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dihapuskan, namun supaya tidak

Strategi implementasi akuntansi berbasis

membingungkan

akrual

tolong

diasumsikan

pada

tahun

2015

adalah

dalam ilustrasi tersebut bahwa suratnya

menerapkan akuntansi berbasis akrual

sudah dibuat namun belum diterima oleh

dengan

pengelola barang sehingga masih masuk

dan/atau SAKTI. Apabila ada masa transisi

ke Aset Lain-Lain. Namun jika suratnya

maka akan diterapkan model paralel

sudah diterima oleh pengelola barang

dimana akan dijalan sistem lama yang

tanpa menunggu persetujuan aset tetap

dibarengi dengan implementasi sistem

tersebut cukup diungkapkan dalam CaLK

yang baru dengan menggunakan SPAN

bukan disajikan sebagai aset lain-lain.

dan/atau SAKTI. Buletin teknis yang

Terima kasih.

mengatur mengenai transaksi berbasis

menggunakan

aplikasi

SPAN

akrual belum ada. Namun demikian, RPMK yang mengatur mengenai hal ini akan

segera

diterbitkan.

Sedangkan,

97


alasan mengapa Indonesia menerapkan

(walaupun tanahnya juga sudah diakui

basis akrual, disamping tentunya karena

sebagai aset pemda). Apakah bisa dicatat

diamanatkan oleh Undang – Undang,

sebagai aset tetap atau direklasifikasikan

adalah juga karena banyaknya manfaat

sebagai aset lain-lain ? Karena tanahnya

dari basis akrual, misalnya: (1) dapat

berdasarkan Bultek 09 SAP tetap harus

disusunnya neraca khususnya mengenai

dicatat

penyajian nilai hak dan kewajiban. (2)

pemerintah serta diungkapkan secara

adanya

memadai dalam CALK. Terima kasih..

alur

logis

antara

dan

disajikan

sebagai

aset

penambahan/pengurangan ekuitas dari Pendapatan dan Beban ( yang disajikan dalam

Laporan

Operasional)

dengan

Jawaban : Apabila tanahnya sudah diakui, maka aset

penyajian ekuitas di Neraca; (3) penilaian

tetap berupa gedung dan bangunan yang

kinerja dari perhitungan penggunaan

didirikan di atasnya dicatat sebagai aset

sumber daya (aset) maupun pencapaian

tetap gedung dan bangunan. Apabila

target pendapatan dapat dihitung lebih

nantinya ternyata aset berupa tanahnya

akurat. (4) pengamanan aset khususnya

tersebut harus diserahterimakan kepada

terkait belanja dibayar dimuka dapat lebih

pihak lain, maka aset tetap berupa

efektif karena tidak semua pengeluaran

gedung

dan

bangunan

bisa

menjadi beban tahun berjalan melainkan

diserahterimakan

dicatat sebagai aset untuk periode tahun

dipindahtangankan atau dilepas melalui

anggaran berikutnya

sehingga dapat

mekanisme dijual atau dirubuhkan untuk

mengantisipasi kemungkinan pembayaran

diambil nilai sisanya berupa barang

ganda atas beban dimaksud di tahun

bongkaran.

atau

anggaran yang akan datang. 16. Pertanyaan : 15. Pertanyaan : Bagaimanakah penilaian LKPP berkaitan Saya

ingin

menanyakan

bagaimana

dengan lampiran/kelengkapan LKPP untuk

statusnya gedung dan bangunan yang

(Informasi

telah dicatat sebagai aset tetap pada

AKRUAL) ? Jika dalam laporan tersebut

neraca pemda tetapi ternyata status

hanya ada satu satker atau seluruh satker

kepemilikan

tanahnya

belum

Pendapatan

dan

Belanja

jelas

98


atau

tidak

ada

sama

sekali

yang

dimasukannya transaksi akrual ini didalam

melaporkan apakah penilaiannnya sama?

neraca semester I?

Jawaban :

Jawaban :

Prosentase

jumlah

yang

Prinsipnya, perbaikan dilakukan pada saat

Informasi

ditemukan. Dalam hal Laporan Keuangan

Pendapatan dan Belanja secara akrual

tidak dapat diubah lagi, maka perbaikan

tentu menentukan penilaian terhadap

dilakukan pada periode berikutnya atau

LKPP

menyampaikan

KPPN.

satker

lampiran

Penilaian

antara

yang

saat

seluruh

satker

tentu

pengaruhnya

mencantumkan

diketahuinya

(itu

masih

pun ada).

mengingat

apabila Namun

berbeda dengan yang hanya sebagian

demikian,

satker saja. demikian juga halnya apabila

transaksi akrual hanya dilakukan pada

tidak ada satker yang melampirkan

saat penyusunan LK Semesteran dan

informasi akrual tentu tidak mendapat

Tahunan, maka perbaikan yang Saudara

poin penilaian atas kelengkapan LKPP

maksudkan, dilakukan pada LK Tahunan,

khususnya terkait informasi pendapatan

dengan

dan belanja akrual

pengaruhnya pada tanggal pelaporan

syarat

memang

pencatatan

masih

ada

tersebut dan dicatat sebesar pengaruh 17. Pertanyaan :

yang tersisa tersebut.

Terdapat transaksi akrual yang tidak dimasukan

dalam

neraca

Laporan

keuangan Semester I, namun karena Laporan Keuangan Tingkat Kementerian telah

terlanjur

Kementerian

diserahkan

Keuangan

maka

kepada tidak

dimungkinkan untuk mengganti laporan keuangan tersebut karena otomatis akan mengganti

laporan

keuangan

tingkat

kementerian juga. Bagaimana caranya memperbaiki

kekeliruan

akibat

tidak

99

SELAYANG PANDANG PELAPORAN KEUANGAN BERBASIS AKRUAL. Oleh: Fitra Riadian dan Komang Ayu Kumaradewi

Recommend Documents