K
: 80370/PP/M.VIIB/19/2017
Jenis Pajak
: Bea Masuk
Tahun Pajak
: 2015
Pokok Sengketa
: bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah penetapan pembebanan tarif bea
PA
JA
Putusan Nomor
masuk atas impor AAA AAA Baby Dry Pants/AAA New Baby, negara asal Jepang;
: bahwa telah terbukti dan tidak terbantahkan lagi bahwa pembebanan tarif atas
LA N
Menurut Terbanding
barang impor dalam sengketa a quo yang ditetapkan dengan tariff bea masuk yang berlaku umum (MFN) sebesar 15% sebagaimana SPKTNP-01 yang telah dilakukan pembetulan dengan surat Terbanding Nomor 035/Agustus/CBL/PGHP/2015 tanggal 28 Agustus 2015 adalah telah benar dan sesuai peraturan perundang-undangan;
: bahwa secara keseluruhan barang impor Pemohon Banding telah memenuhi
Menurut Majelis
: bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah penetapan Terbanding sesuai Surat
DI
Menurut Pemohon Banding
TP EN
GA
syarat tarif preferential dalam rangka skema JIEPA dikarenakan berdasarkan hasil diskusi supplier Pemohon Banding (P&G KK) dengan otoritas Negara asal yakni Japan Chamber of Commerce and Industry (JCCI) dijelaskan bahwa JCCI telah menerbitkan Form JIEPA secara sah dan Form JIEPA tersebut telah melalui proses analisa oleh otoritas Penerbit sebelum diterbitkan; apakah barang impor tersebut layak diberikan Form JIEPA atau tidak. Hal ini berarti segala komponen Form JIEPA termasuk juga uraian barang telah dianalisa dan dianggap memenuhi syarat penerbitan Form JIEPA;
SE KR ET
AR IA
Penetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPKTNP) Nomor SPKTNP01/WBC.08/2015 tanggal 03 Juli 2015 dimana atas importasi Pemohon Banding berupa AAA Baby Dry Pants/AAA New Baby yang diberitahukan oleh Pemohon banding dalam 173 (seratus tujuh puluh tiga) PIB, pos tarif 9619.00.1900 dengan pembebanan tarif bea masuk yang berlaku umum (MFN) dan tidak mendapat tarif preferensi dalam rangka skema JIEPA dikarenakan uraian barang yang tercantum dalam Form JIEPA tidak sama dengan uraian barang dalam PIB dan Invoice, tidak sesuai ketentuan yang diatur pada Part 2 Section 1 Rule 1(b) The Agreement Between Japan and The Republic of Indonesia for an Economic Partnership (JIEPA); bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan penetapan Terbanding dalam Surat
Penetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPKTNP) Nomor SPKTNP01/WBC.08/2015 tanggal 03 Juli 2015 dengan alasan bahwa Pemohon Banding telah memenuhi syarat tarif preferensi dalam rangka skema JIEPA karena otoritas negara asal (Jepang) telah menerbitkan Form JIEPA secara sah dan Form JIEPA tersebut telah melalui proses analisa oleh otoritas penerbit sebelum diterbitkan; apakah barang impor tersebut layak diberikan Form JIEPA atau tidak. Hal ini berarti segala komponen Form JIEPA termasuk juga uraian barang telah dianalisa dan dianggap memenuhi syarat penerbitan Form JIEPA, oleh karena itu perbedaan penulisan deskripsi/uraian barang pada kolom 4 SKA Form JIEPA dengan PIB tidak serta merta menggugurkan SKA tersebut. Namun Terbanding dapat mengkonfirmasikan keabsahan SKA tersebut kepada instansi penerbit di negara eksportir, karena SKA pada dasarnya merupakan dokumen yang sifatnya given oleh otoritas negara penerbit;
K
LA N
PA
JA
bahwa Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006, menyatakan: (1) Bea masuk dapat dikenakan berdasarkan tarif yang besarnya berbeda dengan yang dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) terhadap: a. barang impor yang dikenakan tarif bea masuk berdasarkan perjanjian atau kesepakatan internasional; atau b. ... dst. ... (2) Tata cara pengenaan dan besarnya tarif bea masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan peraturan menteri.
GA
DI
Penjelasan Pasal 13 Ayat (1) : Ayat ini memberikan kewenangan kepada menteri untuk menetapkan tarif bea masuk yang besarnya berbeda dengan tarif yang dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1). Huruf a Tarif bea masuk dikenakan berdasarkan perjanjian atau kesepakatan yang dilakukan Pemerintah Republik Indonesia dengan pemerintah negara lain atau beberapa negara lain, misalnya bea masuk berdasarkan Common Effective Preferential Tarif for Asean Free Trade Area (CEPT for AFTA). bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pengesahan Agreement Between The Republic of Indonesia and Japan for an Economic Partnership, Pasal 1 menyatakan:
TP EN
“Mengesahkan Agreement between the Republic of Indonesia and Japan for an Economic Partnership (Persetujuan antara Republik Indonesia dan Jepang mengenai Suatu Kemitraan Ekonomi) yang telah ditandatangani pada tanggal 20 Agustus 2007 di Jakarta yang naskah aslinya dalam Bahasa lnggris dan terjemahannya dalam Bahasa Indonesia sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini”; berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 209/PMK.011/2012 tanggal 17 Desember 2012 Tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Dalam Rangka Persetujuan Antara Republik Indonesia dan Jepang Mengenai Suatu Kemitraan Ekonomi, antara lain disebutkan:
bahwa
Pasal 1 Menetapkan tarif bea masuk atas impor barang dari negara Jepang dalam rangka
SE KR ET
AR IA
Persetujuan Antara Republik Indonesia dan Jepang Mengenai Suatu Kemitraan Ekonomi, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
Pasal 2 Pengenaan bea masuk berdasarkan penetapan tarif bea masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut: a. Tarif bea masuk dalam rangka Persetujuan Antara Republik Indonesia dan Jepang Mengenai Suatu Kemitraan Ekonomi yang lebih rendah dari tarif bea masuk yang berlaku secara umum, hanya diberlakukan terhadap barang impor yang dilengkapi dengan Surat Keterangan Asal (Form JIEPA) yang telah ditandatangani oleh pejabat berwenang di negara-negara bersangkutan; b Importir wajib mencantumkan nomor referensi Surat Keterangan Asal (Form JIEPA) sebagaimana dimaksud pada huruf a dan kode fasilitas dalam rangka Persetujuan Antara Republik Indonesia dan Jepang Mengenai Suatu Kemitraan Ekonomi, pada pemberitahuan impor barang; c. Lembar asli dari Surat Keterangan Asal (Form JIEPA) dalam rangka Persetujuan Antara Republik Indonesia dan Jepang Mengenai Suatu Kemitraan Ekonomi sebagaimana dimaksud pada huruf a, wajib
K
PA
JA
disampaikan oleh importir pada saat pengajuan pemberitahuan impor barang sebagaimana dimaksud pada huruf b di Kantor Pabean pada pelabuhan pemasukan; dan d. Dalam hal tarif bea masuk yang berlaku secara umum lebih rendah dari tarif bea masuk dalam rangka Persetujuan Antara Republik Indonesia dan Jepang Mengenai Suatu Kemitraan Ekonomi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini, tarif yang berlaku adalah tarif bea masuk yang berlaku secara umum.
LA N
bahwa berdasarkan Part 2 Section 1 Rule 1(b) Operational Procedures The Agreement Between Japan and The Republic of Indonesia for an Economic Partnership (JIEPA):
DI
”The tarif classification numbers of the Harmonized System (HS), as amended on January 1, 2002, should be indicated on a certificate of origin at the six-digit level, and the description of the good on a certificate of origin should be substantially identical to the description on the invoice and, if possible, to the description under the HS for the good"; bahwa berdasarkan Operational Procedures The Agreement Between Japan and The Republic of Indonesia for an Economic Partnership (JIEPA):
GA
“Appendix 1-B: Instructions for certificate of origin Field 4: …The description of the good on the certificate of origin should be substantially identical to the description on the invoice and, if possible, to the description under the HS for the good”.
TP EN
bahwa berdasarkan Part 2 Section 1 Rule 5 Operational Procedures The Agreement Between Japan and The Republic of Indonesia for an Economic Partnership (JIEPA): “The customs authority of the importing Party should disregard minor errors, such as slight discrepancies or omissions, typing errors or overrunning the margin of the designated field, provided that these minor errors do not affect the authenticity of the certificate of origin or the accuracy of the information included in the certificate of origin";
SE KR ET
AR IA
bahwa berdasarkan Article 43 The Agreement Between Japan and The Republic of Indonesia For An Economic Partnership, mengatakan: Article 43 Request for Checking of Certificate of Origin 1. For the purposes of determining whether a good imported from the exporting Party under preferential tariff treatment qualifies as an originating good of the exporting Party, the customs authority of the importing Party may request information relating to the origin of the good from the competent governmental authority of the exporting Party on the basis of the certificate of origin. 2. For the purposes of paragraph 1, the competent governmental authority of the exporting Party shall, in accordance with the laws and regulations of the Party, provide the information requested in a period not exceeding six months after the date of receipt of the request. If the customs authority of the importing Party considers necessary, it may require additional information relating to the origin of the good. If additional information is requested by the customs authority of the importing Party, the competent governmental authority of the exporting Party shall, in accordance with the laws and regulations of the exporting Party, provide the information requested in a period not exceeding four months after the date of receipt of the request. 3. For the purposes of paragraph 2, the competent governmental authority
K
PA
JA
of the exporting Party may request the exporter to whom the certificate of origin has been issued, or the producer of the good in the exporting Party referred to in subparagraph 7(b) of Article 41, to provide the former with the information requested.
LA N
bahwa atas keraguan terhadap 173 (seratus tujuh puluh tiga) Form JIEPA, Terbanding tidak melakukan konfirmasi (retroactive check) kepada issuing authority The Japan Chamber of Commerce and Industry, sebagaimana dimaksud dalam Article 43 The Agreement Between Japan and The Republic of Indonesia For An Economic Partnership; bahwa atas keraguan terhadap 173 (seratus tujuh puluh tiga) Form JIEPA, Terbanding telah mengirimkan Rejection Notification on Certificate of Origin kepada Embassy of Japan for Indonesia dengan surat nomor : S-747/WBC.08/2015 tanpa tanggal;
TP EN
GA
DI
bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas surat Embassy of Japan for Indonesia tanpa nomor tanggal 15 Juni 2016 mengenai certificate of origin under Indonesia-Japan Economic Partnership (IJEPA), pada butir 1 angka (3) mengatakan: “………. (3) The Government of Japan understands that with regard to the meaning of “substantially identical” which is stipulated in the Part 2 Rules of Origin Section 1, Rule 1 (b) and Apendix 1-b the Guideline of Field 4, Operational Procedures under IJEPA, the description of goods in COOs and the description of goods in Invoice should be the same to the extent that the identity of the product can be judged, but not to the extent that the complete identity including spesific model number and so on is required”; bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas 173 (seratus tujuh puluh tiga) PIB tercantum uraian barang AAA Baby Dry Pants/AAA New Baby, pemeriksaan Majelis atas 173 (seratus tujuh puluh tiga) Certificate of Origin (Form JIEPA), pada kolom 4 tercantum uraian barang; Nomor HS: Paper Diaper; 481840; bahwa berdasarkan
SE KR ET
AR IA
bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut di atas, terdapat perbedaan penulisan uraian barang yang tercantum dalam 173 (seratus tujuh puluh tiga) Form JIEPA berupa "paper diaper" dengan uraian barang yang tercantum dalam 173 (seratus tujuh puluh tiga) PIB berupa " AAA Baby Dry Pants dan AAA New Baby, sehingga Majelis berpendapat bahwa kesalahan penulisan uraian barang dalam Form JIEPA a quo tidak dapat dikategorikan sebagai slight discrepancies sebagaimana dimaksud dalam Part 2 Section 1 Rule 5 Operational Procedures The Agreement Between Japan and The Republic of Indonesia for an Economic Partnership (JIEPA), dengan demikian Majelis berpendapat bahwa penerbitan 173 (seratus tujuh puluh tiga)
Form JIEPA tidak memenuhi ketentuan Part 2 Rules of Origin Section 1, Rule 1 (b) and Apendix 1-b the Guideline of Field 4 The Agreement Between Japan and The Republic of Indonesia for an Economic Partnership (JIEPA), sehingga tidak mendapat tarif preferensi dalam rangka skema JIEPA;
bahwa berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 213/PMK.011/2011 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk atas
Barang Impor, nomor urut 9994, untuk pos tarif 9619.00.19.00 dikenakan tarif bea masuk 15%;
K
LA N
PA
JA
bahwa berdasarkan uraian di atas, penjelasan Pemohon Banding dan Terbanding dalam persidangan dan data yang ada dalam berkas banding, Majelis berkesimpulan untuk menolak banding Pemohon Banding, dan menetapkan pembebanan tarif bea masuk atas barang impor 173 (seratus tujuh puluh tiga) PIB, negara asal Jepang, dengan 173 (seratus tujuh puluh tiga) PIB, pos tarif 9619.00.19.00 sesuai penetapan Terbanding dalam Surat Penetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPKTNP) Nomor SPKTNP01/WBC.08/2015 tanggal 03 Juli 2015 dengan pembebanan tarif bea masuk 15% (MFN); Terhadap putusan Pengadilan Pajak tersebut diatas, satu orang Hakim Pengadilan Pajak Majelis VII Menyatakan pendapat atas pemeriksaan materi sengketa banding sengketa Pajak yang berbeda sebagai berikut:
TP EN
GA
DI
bahwa yang menjadi pokok sengketa banding adalah Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai berupa Surat Penetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPKTNP) Nomor SPKTNP-01/WBC.08/2015 Tanggal 3 Juli 2015 dan telah dilakukan pembetulan dengan surat Nomor:S-623/WBC.08/2015 Tanggal 14 Agustus 2015 yang merupakan tindak lanjut dari Nota Hasil Penelitian Ulang (NHPU) Nomor:NHPU-01/WBC.08/BD.02/2015 Tanggal 3 Juli 2015 Terhadap: 173 PIB Dengan tagihan sebesar Rp.24.088.845.000,00, dengan alasan 173 SKA-Form JIEPA tidak mendapat preferensi tarif karena uraian barang dalam Form JIEPA tidak sesuai dengan Part 2 Setion 1, Rule 1(b) yang menyebutkan: The tariff classification numbers of the Harmonized System (HS), as amended on January 1, 2002, should be indicated on a certificate of origin at the six-digit level, and the description of the good on a certificate of origin should be substantially identical to the description on the invoice and, if possible, to the description under the HS for the good”;
SE KR ET
AR IA
bahwa terhadap penetapan Terbanding tersebut Pemohon Banding tidak memperoleh hasil penelitian ulang mengenai PIB-PIB mana saja yang dipermasalahkan oleh Terbanding, Pemohon Banding mendapatkan informasi dari penjelasan lisan pihak Terbanding mengenai PIB-PIB yang dikenakan penelitian ulang. Berdasarkan hasil informasi ini Pemohon Banding berpendapat bahwa terjadi overlepping PIB-PIB antara periode Audit periode 1 Mei 2012 hingga 30 April 2014 (LHA No. 157/BC.62/2015 Tanggal 21 April 2015) dengan periode Nota Hasil Penelitian Ulang (NHPU) periode 2013 hingga 2015 (NHPU Nomor: NHPU-01/WBC.08/BD.02/2015 Tanggal 3 Juli 2015), artinya telah terjadi 2 (dua) kali pemeriksaan terhadap PIB-PIB yang sama dari 173 PIB dan Pemohon Banding menambahkan sampai dengan Banding diajukan kepada Pengadilan Pajak Pemohon Banding Tidak mengetahui rincian PIB-PIB yang disengketakan walaupun telah diminta oleh Pemohon Banding secara resmi dengan surat tanggal 29 Juli 2015;
bahwa menurut Pemohon Banding tidak sahnya penetapan NHPU, karena dalam Laporan Hasil Audit (LHA) pada bagian prosedur Audit poin 4.2.3 LHA No.157/BC.62/2015 telah dijelaskan bahwa pemeriksaan tarif bea masuk atas barang impor dilakukan dengan membandingkan klasifikasi dan pembebanan yang diberitahukan dalam dokumen pemberitahuan pabean (yg dimasud “PIB”) dengan Buku Tarif kepabeanan Indonesia (“BTKI”) serta peraturan terkait skema Free Trade Agreement (“FTA”), oleh karenanya PIB-PIB yang telah diaudit (hasilnya LHA) tidak boleh dilakukan penelitian ulang oleh Terbanding; bahwa dalam Surat Uraian Banding bagian D. Analisis angka 5 huruf c Terbanding menyimpulkan bahwa metode penelitian dan materi temuan antara
K
PA
JA
penelitian ulang dan Audit adalah berbeda, kesimpulan tersebut mengartikan bahwa Terbanding mengakui melakukan penelitian dan penetapan terhadap obyek yang sama tetapi metode penelitian dan materi temuan antara penelitian ulang dan Audit adalah berbeda;
LA N
bahwa Terbanding menyebutkan Peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan sengketa, antara lain pada angka 1 huruf c; Pasal 16 ayat (1) menyatakan: ”Pejabat bea dan cukai dapat menetapkan tarif dan/atau nilai pabean barang impor untuk perhitungan bea masuk sebelum penyerahan pemberitahuan pabean atau dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pemberitahuan pabean”, bahwa dasar hukum Terbanding terbantahkan, karena tindakan yang dilakukan oleh pejabat Nota Hasil Penelitian Ulang (NHPU) yang melakukan tugas jabatannya terhadap PIB-PIB (pemberitahuan pabean) yang telah diberitahukan dan telah mendapat nomor pendaftaran dari Terbanding lebih dari 30 (tiga puluh) hari;
TP EN
GA
DI
bahwa pada SPKTNP Nomor SPKTNP-01/WBC.08/2015 Tanggal 3 Juli 2015 dan telah dilakukan pembetulan dengan surat Nomor : S-623/WBC.08/2015 Tanggal 14 Agustus 2015 tidak menyebutkan alasan-alasan penyebab diterbitkan SPKTNP tetapi hanya mencantumkan dasar petetapkan SPKTNP yaitu NHPU No. NHPU-01/WBC.08/BD.02/2015 Tanggal 3 Juli 2015 beserta rincian tagihan sebesar Rp.24.088.845.000,00, sehingga Pemohon Banding tidak mengetahui alasan penyebab sengketa, kecuali hasil pemeriksaan ulang yang dituangkan dalam NHPU disampaikan kepada Pemohon Banding oleh Terbanding. Untuk mengetahui yang disengketakan Pemohon Banding harus mempelajari Surat Uraian Banding (SUB) yang diperoleh dari Pengadilan Pajak setelah Pemohon Banding mengajukan banding yang ditanggapi oleh Terbanding dengan SUB;
SE KR ET
AR IA
bahwa Permohonan Banding menjelaskan bahwa barang impor telah dilengkapi atau dilampiri dengan asli Surat Keterangan Asal (SKA) Form JIEPA yang sudah ditandatangani oleh pejabat berwenang di negara Jepang dan sudah mencantumkan nomor referensi Form JIEPA pada Pemberitahuan Impor (PIB) dan pada saat penyerahan PIB telah diserahkan asli Form JIEPA sebagai mana dipersyaratkan dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 209/PMK.011/ 2012 Tentang Penetapan Tarif Bea Masuk atas barang impor dalam rangka JIEPA, sebagai persyaratan mendapat preferensi tariff IJEPA; bahwa ketentuan mengenai tarif bea masuk diatur dalam Pasal 13 UndangUndang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006, yang antara lain menyebutkan: (1) Bea masuk dapat dikenakan berdasarkan tarif yang besarnya berbeda dengan yang dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) terhadap: a. barang impor yang dikenakan tarif bea masuk berdasarkan perjanjian atau kesepakatan internasional; atau b. barang impor bawaan penumpang, awak sarana pengangkut, pelintas batas, atau barang kiriman melalui pos atau jasa titipan. (2) Tata cara pengenaan dan besarnya tarif bea masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan peraturan menteri. Penjelasan ayat (1) huruf a: “Ayat ini memberikan kewenangan kepada menteri untuk menetapkan tarif bea masuk yang besarnya berbeda dengan tarif yang dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a: Tarif bea masuk dikenakan berdasarkan perjanjian atau kesepakatan yang
K
JA
dilakukan Pemerintah Republik Indonesia dengan pemerintah negara lain atau beberapa negara lain, misalnya bea masuk berdasarkan Common Effective Preferential Tariff for Asean Free Trade Area (CEPT for AFTA)”.
DI
LA N
PA
Bahwa ketentuan Form JIEPA yang digunakan menjadi dasar penetapan dalam sengketa a quo adalah Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pengesahan Agreement between the Republic of Indonesia and Japan for an Economic partnership, Part 2 rules of origin, Section 1. Certificate of origin (COO) Rule 1 (b) yang menyatakan: “The tariff classification numbers of the Harmonized System (HS), as amended on January 1, 2002, should be indicated on a certificate of origin at the six-digit level, and the description of the good on a certificate of origin should be substantially identical to the description on the invoice and, if possible, to the description under the HS for the good.” (nomor klasifikasi tarif dari Harmonized System (HS), sebagaimana telah diubah Tanggal 1 Januari 2002 harus ditunjukkan pada sertifikat asal ditingkat 6 (enam) digit dan deskripsi barang pada sertifikat asal harus identik secara substansi dengan deskripsi pada invoice dan jika mungkin deskripsi pada HS untuk barang tersebut)
GA
bahwa ketentuan yang mengatur pelaksanaan preferensi tariff IJEPA di dalam Negeri diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 209/PMK.011/ 2012 Tentang Penetapan Tarif Bea Masuk atas barang impor dalam rangka JIEPA, yang antara lain menetapkan hal-hal sebagai berikut: Pasal 1
TP EN
(1 Menetapkan tarif bea masuk atas impor barang dari Negara Jepang dalam rangka persetujuan antara Republik Indonesia dan Jepang mengenai suatu kemitraan ekonomi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (2 Terhadap penetapan tarif bea masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ) berlaku ketentuan sebagai berikut: a Penetapan tarif bea masuk sebagaimana tercantum dalam kolom (5), . kolom (6), kolom (7), (kolom 8), kolom (9), dan kolom (10) dalam Lampiran Peraturan Menteri ini, merupakan besaran tarif bea masuk dalam rangka Persetujuan Antara Republik Indonesia dan Jepang Mengenai Suatu Kemitraan Ekonomi atas impor barang. b Penetapan tarif bea masuk sebagaimana tercantum dalam kolom (5) . Lampiran Peraturan Menteri ini, mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2013 sampai dengan tanggal 31 Desember 2013. c. Penetapan tarif bea masuk sebagaimana tercantum dalam kolom (6) Lampiran Peraturan Menteri ini, mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2014 sampai dengan tanggal 31 Desember 2014. d Penetapan tarif bea masuk sebagaimana tercantum dalam kolom (7) . Lampiran Peraturan Menteri ini, mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2015 sampai dengan tanggal 31 Desember 2015. e Penetapan tarif bea masuk sebagaimana tercantum dalam kolom (8) . Lampiran, mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2016 sampai dengan tanggal 31 Desember 2016. f. Penetapan tarif bea masuk sebagaimana tercantum dalam kolom (9) Lampiran Peraturan Menteri ini, mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2017 sampai dengan tanggal 31 Desember 2017.
SE KR ET
AR IA
)
K
Pasal 2
JA
g Penetapan tarif bea masuk sebagaimana tercantum dalam kolom (10) . Lampiran Peraturan Menteri ini, mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2008.
PA
TP EN
GA
DI
LA N
Pengenaan bea masuk berdasarkan penetapan tarif bea masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut: a. Tarif bea masuk dalam rangka Persetujuan Antara Republik Indonesia dan Jepang Mengenai Suatu Kemitraan Ekonomi yang lebih rendah dari tarif bea masuk yang berlaku secara umum, hanya diberlakukan terhadap barang impor yang dilengkapi dengan Surat Keterangan Asal (Form JIEPA) yang telah ditandatangani oleh pejabat berwenang di negara-negara bersangkutan; b. Importir wajib mencantumkan nomor referensi Surat Keterangan Asal (Form JIEPA) sebagaimana dimaksud pada huruf a dan kode fasilitas dalam rangka Persetujuan Antara Republik Indonesia dan Jepang Mengenai Suatu Kemitraan Ekonomi, pada pemberitahuan impor barang; c. Lembar asli dari Surat Keterangan Asal (Form JIEPA) dalam rangka Persetujuan Antara Republik Indonesia dan Jepang Mengenai Suatu Kemitraan Ekonomi sebagaimana dimaksud pada huruf a, wajib disampaikan oleh importir pada saat pengajuan pemberitahuan impor barang sebagaimana dimaksud pada huruf b di Kantor Pabean pada pelabuhan pemasukan; dan d. Dalam hal tarif bea masuk yang berlaku secara umum lebih rendah dari tarif bea masuk dalam rangka Persetujuan Antara Republik Indonesia dan Jepang Mengenai Suatu Kemitraan Ekonomi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini, tarif yang berlaku adalah tarif bea masuk yang berlaku secara umum. Pasal 3
SE KR ET
AR IA
Ketentuan dalam Peraturan Menteri ini berlaku terhadap barang impor yang dokumen pemberitahuan impor barangnya telah mendapatkan nomor pendaftaran dari Kantor Pabean pelabuhan pemasukan. Bahwa yang menjadi sengketa adalah karena uraian barang dalam Form JIEPA tidak sama dengan uraian pada invoice sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pengesahan Agreement between the Republic of Indonesia and Japan for an Economic partnership, Part 2 rules of origin, Section 1. Certificate of origin (COO) Rule 1 (b) yang menyatakan: “The tariff classification numbers of the Harmonized System (HS), as amended on January 1, 2002, should be indicated on a certificate of origin at the six-digit level, and the description of the good on a certificate of origin should be substantially identical to the description on the invoice and, if possible, to the description under the HS for the good.” (nomor klasifikasi tarif dari Harmonized System (HS), sebagaimana telah diubah Tanggal 1 Januari 2002 harus ditunjukkan pada sertifikat asal ditingkat 6 (enam) digit dan deskripsi barang pada sertifikat asal harus identik secara substansi dengan deskripsi pada invoice dan jika mungkin deskripsi pada HS untuk barang tersebut) bahwa sengketa a quo merupakan sengketa dalam perjanjian internasional yang
K
LA N
PA
JA
merupakan kesepakatan kedua negara, dalam pelaksanaan perjanjian bilateral seharusnya antara negara Jepang dan Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak saling menyalahkan secara sepihak tetapi harus ada persetujuan kedua belah pihak, hal tersebut sesuai dengan Perjanjian antara negara Jepang dan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang disahkan dengan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pengesahan Agreement between the Republic of Indonesia and Japan for an Economic Partnership, jika terjadi kesalahan atau perbedaan pendapat perlu dilakukan komunikasi (diklarifikasi atau Konfirmasi atau konsutasi) antara pejabat pemerintah yang berwenang kedua negara yang tujuannya untuk mendapat persetujuan bersama atau jawaban kebenaran, sah atau tidak sahnya Form JIEPA yang disengketakan;
DI
bahwa menurut Hakim dissenting dalam melaksanakan perjanjian apalagi menyangkut perjanjian internasional tidak seharusnya Terbanding langsung menetapkan SKA-Form JIEPA tidak mendapat preferensi tarif, tetapi yang harus dicari adalah penyelesaian permasalahannya dengan melakukan Konfirmasi atau konsultasi dengan Pejabat berwenang Jepang, karena dalam hal ini Pemohon Banding hanya menerima Form JIEPA yang sah dari Pejabat berwenang Jepang yang mengharapkan mendapat Preferensi Tarif JIEPA,
TP EN
GA
Bahwa Preferensi Tarif IJEPA merupakan pelaksanaan perjanjian Internasional antara Pemerintah dengan Pemerintah (Goverment to Goverment), sehingga tidak mungkin pihak Pemohon Banding (swasta) melakukan konfirmasi kepada pemerintah Jepang untuk mencari bukti syah atau tidaknya Form JIEPA yang telah dikeluarkan oleh Pejabat Jepang. Oleh karenanya Kami berpendapat bahwa Terbanding sebagai Pejabat Tata Usaha Negara atau Administrasi Negara yang berkewajiban membuktikan syah atau tidaknya Form JIEPA berdasarkan hasil Komfirmasi atau konsultasi dari pejabat berwenang Jepang;
SE KR ET
AR IA
bahwa dalam sengketa a quo Terbanding menyatakan telah mengirimkan surat pemberitahuan kepada Embassy of Japan for Indonesia perihal rejection notification on Certificate of origin dengan alasan Part 2 Rules Of Origin, Section 1. Certificate of origin (COO) Rule 1 (b): “the description of the good on a certificate of origin should be substantially identical to the description on the invoice and, if possible, to the description under the HS for the good.” akan tetapi sampai dengan akhir persidangan Terbanding tidak memberikan jawaban Konfirmasi atau klarifikasi dari pejabat Jepang;
bahwa Majelis menerima surat dari Pemohon Banding dalam persidangan merupakan surat informasi dari Embassy of Japan di Indonesia tertanggal 15 Juni 2016 yang ditanda tangani oleh Iwao Ikeya, Commercial Counselor Trade, Investment and Industry ditujukan kepada Mr.Muhammad Purwantoro, Kepala Wilayah Bea dan Cukai Jawa Barat di Bandung dan Mr.Iskandar Tarigan, Kepala Kantor Bea dan Cukai Bekasi di Bekasi dengan Tembusan: Direktur Teknis Kepabeanan, Direktur Kepabeanan Internasional dan Antar Lembaga, dan Direktur Penindakan dan Penyidikan yang menyatakan pada butir 3 singkatnya bahwa rejection notification letters dari Kantor Bea dan Cukai kepada Pemerintah Jepang (Embassy of Japan di Indonesia). Kedutaan Jepang di Jakarta tidak menerima surat-surat dimaksud, hanya menerima informasi dari P&G K.K. bahwa Sehubungan dengan COOs IJEPA, Embassy of Japan di Indonesia dalam suratnya tertanggal 15 Juni 2016 menginformasikan sebagai berikut: 1. According to P&G K.K., the prefential tariff treatment for the aforementioned Certificate of Origins (178 COOs) was denied because the description of
K
TP EN
GA
DI
LA N
PA
JA
goods in the COOs and the description of goods in the invoice are not identical. (1) As for the validity of all COOs IJEPA, the Government of Japan informs the Government of Indonesia that the Government of Japan confirms the issuance by the Japan Chamber of Commerce and Industry (JCCI) for the above mentioned certificates. (2) When the Government of Japan checked the documents such as invoices provided by the recipients of COOs, the description of goods is properly described based on Operational Procedures under IJEPA (3) Furthermore, the Government of Japan understands that with regard to the meaning of “substantially identical” which is stipulated in the Part 2 Rules of Origin Section 1 , Rule 1 (b) and Appendix 1-b the guideline of Field 4, Operational Procedures under IJEPA, the description of goods in COOs and the description of goods in invoice should be the same to the extent that the identity of the product can be judged, but not to the extent that the complete identity including specific model number and so on is required. 2. Furthermore, according to P&G K.K. in addition to the above 178 COOs cases, prefential tariff treatment was also denied on many other cases based on the same reason. Regarding these cases, the Government of Japan understands that with regard to the meaning of “substantially identical” which is stipulated in the Part 2 Rules of Origin Section 1, Rule 1 (b) and Appendix 1-b the guideline of Field 4, Operational Procedures under IJEPA, the description of goods in COOs and the description of goods in invoice should be the same to the extent that the identity of the product can be judged, but not to the extent that the complete identity including specific model number and so on is required.
SE KR ET
AR IA
Bahwa dalam persidangan Pemohon Banding menyerahkan surat dari P&G K.K. di Jepang tertanggal 28 April 2016 perihal penjelasan mengenai Uraian barang pada Form JIEPA dan Bill of Lading, pada alinea kedua dan ketiga, sebagai berikut: The description of “Paper Diaper” that is declared in Certificate of origin (COO) has followed the Japan Chamber of Commerce and Industry ruquiretment. It could proven that JCCI Accepted the description of “Paper Diaper” and issued the Form JIEPA for our exported goods becouse ”Paper Diaper” reflects the nature of our products which are made from paper and used as Diaper for babies. With this regards, we would like to confirm that the goods declared in the COO using ”Paper Diaper” are the same goods with the goods declared in our invoices to you. Description of Goods Description of Goods Declared in Invoice Declared in the COO AAA New Baby NB 245x8 AAA Baby Dry Pants S (Bulk) 36Sx4 AAA Baby Dry Pants S 22Sx8 AAA New Baby Taped (Bulk) Diaper NB 22Sx3 AAA Baby Dry Pant S (Bulk) 72Sx3 AAA Premium Care New Baby NB (Bulk) 80Sx3 AAA Baby Dry Pants XXL (Bulk) 76Sx3
Paper Diaper Paper Diaper Paper Diaper Paper Diaper Paper Diaper Paper Diaper Paper Diaper
K JA
Paper Diaper Paper Diaper Paper Diaper Paper Diaper
PA
AAA Baby Dry Pants XXL 38Sx4 AAA Premium Care New Baby NB 28Sx8 AAA Premium Care Active Baby Pants XXL 28x4 AAA Baby Dry Pants S 36Sx4
LA N
bahwa dalam sengketa a quo yang menjadi sengketa adalah mengenai uraian barang (description of goods) yaitu uraian barang pada Form JIEPA ”paper Diaper” dan uraian barang pada Invoice dan PIB ”AAA Baby Dry Pants” atau “AAA New” dengan berbagai ukuran (size) yang berbeda atau sama antara masing-masing invoice (173 PIB). Yang oleh Terbanding ditetapkan tidak mendapat preferensi tarif atas 173 SKA-Form IJEPA dan ditetapkan Tarif bea masuk yang berlaku umum sesuai dengan yang terdapat dalam BTKI (MFN);
GA
DI
bahwa Surat dari Embassy of Japan di Indonesia tertanggal 15 Juni 2016 menginformasikan bahwa uraian barang pada COOs sudah tepat (properly), karena described based on Operational Procedures under IJEPA dan deskripsi barang pada sertifikat asal harus identik secara substansi dengan deskripsi pada invoice, menurutnya: should be the same to the extent that the identity of the product can be judged, but not to the extent that the complete identity including specific model number and so on is required;
TP EN
Bahwa surat dari P&G K.K. di Jepang tertanggal 28 April 2016 yang ditujukan kepada P&G Indonesia perihal penjelasan mengenai uraian barang pada Form JIEPA dan Bill of Lading (B/L) bahwa 11 tipe uraian barang yang diberitahukan pada Invoice sama barangnya dengan uraian barang yang diberitahukan pada Form JIEPA (COO) dan B/L “Paper Diaper”, secara subtansial merupakan jenis barang yang sama yaitu popok bayi sekali pakai dan barang origin dari Jepang;
SE KR ET
AR IA
bahwa Pejabat berwenang Jepang sebelum menerbitkan Form JIEPA terlebih dahulu meneliti kebenaran jenis barang yang tercantum dalam invoice, sehingga untuk mengetahui kesamaan jenis barang (bukan uraian barang) pada Form JIEPA dengan jenis barang pada Invoice, pada kolom 7 Form JIEPA telah dicantumkan nomor dan tanggal invoice yang menjadi dasar Pejabat berwenang Jepang untuk menerbitkan Form JIEPA bahwa Form JIEPA telah ditandatangani oleh pejabat berwenang Jepang dan diekspor dari Jepang (B/L), artinya Pejabat berwenag Jepang meyakini kebenaran bahwa uraian barang yang diberitahukan pada Invoice sama barangnya dengan uraian barang yang diberitahukan pada Form JIEPA (COO) dan B/L; Bahwa yang menjadi sengketa mengenai Form JIEPA adalah uraian barang (description of goods) bukan fisik barang, hal tersebut terlihat dalam NHPU dan SPKTNP dengan tidak adanya koreksi terhadap nilai pabean dan Terbanding menetapkan tidak menyatakan bahwa Form JIEPA tidak sah, tetapi Terbanding hanya menetapkan SKA-Form JIEPA tidak mendapat preferensi tarif, karena ketentuan tidak sahnya dokumen (Form JIEPA) dijelaskan dalam Appendix 1-B Operational Posedures Agreement between the Republic of Indonesia and Japan for an Economic Partnership, Intructions for Certificate of Origin, menyebutkan: For the purposes of claiming preferential tariff treatment, the document should be completed legibly and in full by the expoter or its authorized agent and certified by the competent governmental authority or its designee. Any item of the form should be completed in the English lunguage. The document should be no longer valid, if it is completed in any lunguages other than English or modified after the issuance. Oleh karenanya menurut Hakim Dissenting Form JIEPA
K
PA
JA
tetap sah dan mendapat preferensi tarif IJEPA dan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 209/PMK.011/ 2012 Tentang Penetapan Tarif Bea Masuk atas barang impor dalam rangka JIEPA Pos Tarif 9619.00.19.00 untuk Tahun 2013, 2014 dan 2015 dikenakan Bea Masuk: 0% (IJEPA);
LA N
Bahwa Berdasarkan Appendix 2 Examples of Aplications Rules of Origin, Operational Posedures Agreement between the Republic of Indonesia and Japan for an Economic Partnership, menurut Hakim Dissenting ketentuan tersebut mengatur tentang kreteria kandungan lokal (local content), artinya barang impor yang telah diterbitkan Form JIEPA dan telah diisi prefernce criterion kolom 5, dan telah ditandatangani oleh pejabat berwenang pemerintah Jepang, maka Form JIEPA telah memenuhi rule of origin dan mendapat preferensi Tarif IJEPA dan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 209/PMK.011/ 2012 Tentang Penetapan Tarif Bea Masuk atas barang impor dalam rangka JIEPA Pos Tarif 9619.00.19.00 untuk Tahun 2013, 2014 dan 2015 dikenakan Bea Masuk: 0% (IJEPA);
TP EN
GA
DI
bahwa berdasarkan Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 209/PMK.011/ 2012 Tentang Penetapan Tarif Bea Masuk atas barang impor dalam rangka JIEPA, Pemohon Banding pada saat menyerakan PIB beserta lampiran berupa dokumen pendukung impor kepada Terbanding telah diserahkan Surat Keterangan Asal Form JIEPA yang ditandatangani oleh pejabat berwenang di negara Jepang dan sudah mencantumkan nomor referensi Form JIEPA pada Pemberitahuan Impor (PIB), oleh karenanya menurut Hakim Dissenting atas173 PIB dengan Form JIEPA yang disampaikan oleh Pemohon Banding kepada Terbanding berhak mendapat preferensi tarif IJEPA;
SE KR ET
AR IA
Bahwa Penetapan kurang bayar SPKTNP-01/WBC.08/2015 Tanggal 3 Juli 2015 diterbitkan berdasarkan Nota Hasil Penelitian Ulang (NHPU-01) periode 2013 hingga 2015 atas PIB-PIB tahun 2013 sampai dengan tahun 2015 (yang menjadi sengketa), sedangkan terhadap PIB-PIB 1 Mei 2012 sampai dengan 30 April 2014 telah dilakukan pemeriksaan dan penetapan melalui Audit kepabeanan periode 1 Mei 2012 hingga 30 April 2014 (LHA No. 157/BC.62/2015 Tanggal 21 April 2015), sehingga telah terjadi 2 (dua) kali pemeriksaan dan penetapan atas PIB-PIB yang sama; Bahhwa Terbanding membantah terjadi overlepping PIB-PIB antara periode Audit dengan periode NHPU, Terbanding berpendapat yang dituangkan dalam Surat Uraian Banding bagian D. Analisis angka 5 huruf c Terbanding menyimpulkan bahwa metode penelitian dan materi temuan antara penelitian ulang dan Audit adalah berbeda;
Bahwa pendapat Terbanding tersebut yang menyimpulkan ”berbeda” terbantahkan dengan pendapat Terbanding dalam Laporan Hasil Audit LHA No. 157/BC.62/2015 Tanggal 21 April 2015), pada bagian prosedur Audit poin 4.2.3 LHA No.157/BC.62/2015 yang menjelaskan bahwa pemeriksaan tarif bea masuk atas barang impor dilakukan dengan membandingkan klasifikasi dan pembebanan yang diberitahukan dalam dokumen pemberitahuan pabean (“PIB”) dengan Buku Tarif kepabeanan Indonesia (“BTKI”) serta peraturan terkait skema Free Trade Agreement (“FTA”), hal tersebut menegaskan bahwa dalam Audit kepabeanan juga telah dilakukan pemeriksaan atau penelitian terkait skema Free Trade Agreement (“FTA”), sehingga tindakan yang dilakukan dengan cara Nota Hasil Penelitian Ulang maupun dengan cara Audit kepabeanan merupakan tindakan terhadap obyek yang sama;
K JA
PA
Bahwa berdasarkan bukti dan fakta tesebut di atas Hakim Dissenting berpendapat telah terjadi dua kali tindakan atau perbuatan yang sama yaitu sama-sama Penetapan kembali (sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006) terhadap obyek yang sama (yaitu PIB-PIB yang sama) ibis in idem, sehingga penetapan Terbanding batal demi hukum;
:
GA
Menimbang
DI
LA N
bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim Dissenting berkesimpulan membatalkan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai berupa Penetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPKTNP) Nomor SPKTNP01/WBC.08/2015 Tanggal 3 Juli 2015 dan telah dilakukan pembetulan dengan surat Nomor:S-623/WBC.08/2015 Tanggal 14 Agustus 2015 yang merupakan tindak lanjut dari Nota Hasil Penelitian Ulang (NHPU) Nomor:NHPU01/WBC.08/BD.02/2015 Tanggal 3 Juli 2015 Terhadap: 173 PIB dengan tagihan sebesar Rp.24.088.845.000,00, dan mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding dan menetapkan jenis barang AAA Baby Dry Pants atau AAA New, Negara asal Jepang yang diberitahukan dalam 173 PIB diklasifikasikan ke dalam pos tarif 9619.00.19.00 untuk Tahun 2013, 2014 dan 2015 dengan pembebanan bea masuk 0% (JIEPA), sehingga tagihannya adalah Nihil;
:
SE KR ET
Memutuskan
:
Menolak Banding Pemohon Banding terhadap Surat Penetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPKTNP) Nomor SPKTNP-01/WBC.08/2015 tanggal 03 Juli 2015, tentang penetapan kembali tarif dan/atau nilai pabean oleh Direktur Jenderal Bea dan Cukai berdasarkan Pasal 17 ayat (1) Undangundang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006, atas nama: XXX, dan menetapkan pembebanan tarif bea masuk atas barang impor AAA Baby Dry Pants / AAA New Baby, negara asal Jepang, yang diberitahukan oleh Pemohon banding dalam 173 (seratus tujuh puluh tiga) PIB, pos tarif 9619.00.19.00 dengan pembebanan tarif bea masuk 15% (MFN), sehingga jumlah bea masuk dan pajak dalam rangka impor yang masih harus dibayar sebesar Rp 24.088.845.000,00 (dua puluh empat miliar delapan puluh delapan juta delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah);
AR IA
Mengingat
TP EN
Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, Undangundang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006, dan peraturan perundangundangan lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini;
Demikian diputus di Jakarta berdasarkan musyawarah setelah pemeriksaan dalam persidangan yang dicukupkan pada hari Kamis, tanggal 28 Juli 2016, oleh Majelis VIIB Pengadilan Pajak, dengan susunan Majelis dan Panitera Pengganti sebagai berikut:
Sudirman S. S.H., M.H. Hadi Rudjito, SH Wahyu Tri Mulyo, SE Lalita Irawati, SE.,MM
sebagai Hakim Ketua, sebagai Hakim Anggota, sebagai Hakim Anggota, sebagai Panitera Pengganti,
Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2017, dengan dihadiri oleh para Hakim
K
JA
Anggota, Panitera Pengganti, serta tidak dihadiri oleh Pemohon Banding dan tidak dihadiri oleh Terbanding.
SE KR ET
AR IA
TP EN
GA
DI
LA N
PA
. .
