SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH Jalan Sultan Abdurrahman No. 1 A Telp.(0561) Fax. (0561) Kode Pos 78116

PEMERINTAH KOTA PONTIANAK

SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH Jalan Sultan Abdurrahman No. 1 A Telp.(0561) 743995 Fax. (0561) 767965-762104 Kode Pos 78116

KEPUTUSAN SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR

/SEKR.DPRD-PTK / TAHUN 2015 TENTANG

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PADA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PONTIANAK SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PONTIANAK Menimbang

Mengingat

: a.

bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan standar pelayanan;

b.

bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan Standar Pelayanan pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pontianak dengan Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pontianak

: a.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

b.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;

c.

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pelayanan Publik Pemerintah Kota Pontianak (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2010 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 91);

MEMUTUSKAN Menetapkan PERTAMA

: Standar pelayanan pada Sekretariat DPRD Kota Pontianak sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini

KEDUA

: Standar pelayanan Pontianak

pada

Sekretariat

DPRD

Kota

Meliputi ruang lingkup pelayanan : a. Rapat dan Risalah b. Sosialisasi c. Reses d. Tindak Lanjut Aspirasi e. Administratif. f. Pendampingan KETIGA

: Standar pelayanan sebagaimana terlampir dalam lampiran Keputusan ini wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Pontianak pada tanggal Desember 2015 SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PONTIANAK,

ADE HALIDA YAFILUS

LAMPIRAN I KEPUTUSAN SEKRETARIS DPRD KOTA PONTIANAK NOMOR /SEKR.DPRD-PTK/TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PADA SEKRETARIAT DPRD KOTA PONTIANAK. I. GAMBARAN UMUM Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menggariskan adanya desentralisasi yang diberikan kepada Propinsi, Kabupaten dan Kota untuk mengelola pemerintahan, pembangunan dan sosial kemasyarakatan yang disertai aspek pendanaannya. Sejalan dengan amanat undang-undang tersebut, maka pengelolaan manajemen pemerintahan Kota Pontianak sepenuhnya diserahkan kepada Pemerintah Kota kecuali lima urusan yang tetap menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. Sekretariat DPRD Kota Pontianak sebagai salah satu Perangkat Daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2004 merupakan lembaga yang mempunyai tugas pokok

untuk memfasilitasi dan memberikan

bantuan administratif serta teknik operasional guna menunjang keberhasilan tugastugas DPRD Kota Pontianak, dimana pelayanan yang diberikan meliputi keseluruhan tugas dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas, hak serta wewenang DPRD, seperti tercantum dalam Peraturan Tata Tertib

DPRD Kota

Pontianak yang ditetapkan dengan Keputusan DPRD Kota Pontianak.

A. Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi 1. Tugas Pokok dan Fungsi Berdasarkan Peraturan Walikota Pontianak Nomor 28 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pontianak, bahwa Tugas Pokok Sekretaris DPRD Kota Pontianak adalah : Merumuskan pengendalian

dan

kebijakan

teknis,

pembinaan

teknis

penyelenggaraan yang

berada

pelayanan di

umum,

bawahnya

dan

bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Untuk melaksanakan Tugas Pokok tersebut di atas, Sekretaris DPRD mempunyai fungsi sebagai berikut : a. Perumusan kebijakan teknis di bidang kesekretariatan DPRD ; b. Perumusan rencana kerja di bidang kesekretariatan DPRD ; c. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD ; d. Pembinaan dan pengelolaan sumber daya aparatur, organisasi, keuangan, prasarana dan sarana Sekretariat DPRD ;

e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang kesekretariatan DPRD ; f.

Penyelenggaraan tatausaha kesekretariatan DPRD ;

g. Pelaksanaan tugas lain di bidang kesekretariatan DPRD yang di berikan oleh Walikota.

Dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsinya Sekretaris DPRD dibantu oleh Kepala Bagian serta masing-masing Kasubbag.

Adapun tugas pokok dan

fungsi masing-masing adalah sebagai berikut : 1.

Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Bagian Umum Tugas Pokok Kepala Bagian Umum adalah menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan, fasilitasi, koordinasi, monitoring dan evaluasi di bidang umum. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Kepala Bagian Umum mempunyai fungsi : a.

Perumusan kebijaksanaan di bidang umum ;

b.

Perumusan rencana kerja di bidang umum ;

c.

Penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan tugas di bidang umum ;

d.

Monitoring dan evaluasi kebijakan di bidang kesekretariatan ;

e.

Pembinaan teknis di bidang umum ;

f.

Pelaporan pelaksanaan tugas di bidang umum;

g.

Pelaksanaan tugas lain di bidang kesekretariatan yang di berikan oleh Sekretaris DPRD.

Ruang lingkup bidang kesekretariatan meliputi tata usaha, kepegawaian dan rumah tangga dan protokol. Adapun tugas masing-masing Kepala Sub Bagian dibawah kepala Bagian Umum sebagai Berikut : 1.

Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Sub Bagian tata Usaha Tugas Pokok Sub Bagian Tata Usaha adalah mengolah dan menyusun bahan perumusan kebijakan, melaksanakan kegiatan dan menyusun laporan di bidang tata usaha. Kepala Sub Bagian tata usaha mempunyai fungsi : a.

Pengolahan dan penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang tata usaha ;

b.

Penyusunan rencana kerja di bidang tata usaha ;

c.

Penyelenggaraan kegiatan di bidang tata usaha berdasarkan rencana kerja yang telah di tetapkan;

d.

Penyusunan bahan laporan pelaksanaan tugas di bidang tata usaha ;

e.

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi di bidang tata usaha ;

f.

Pelaksanaan tugas lain di bidang tata usaha yang diberikan oleh Kepala Bagian Umum.

2.

Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Sub Bagian Kepegawaian Tugas Pokok Sub Bagian Kepegawaian adalah mengolah dan menyusun bahan perumusan kebijakan melaksanakan kegiatan dan menyusun laporan di bidang kepegawaian. Kepala Sub Bagian Kepegawaian mempunyai fungsi : a.

Pengolahan dan penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang kepegawaian ;

b.

Penyusunan rencana kerja di bidang kepegawaian ;

c.

Penyelenggaraan kegiatan di bidang kepegawaian berdasarkan rencana kerja yang telah di tetapkan ;

d.

Penyusunan

bahan

laporan

pelaksanaan

tugas

di

bidang

kepegawaian ; e.

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi di bidang kepegawaian

f.

Pelaksanaan tugas lain di bidang perencanaan yang di berikan oleh Kepala Bagian Umum.

3.

Tugas Pokok

dan Fungsi Kepala Sub Bagian Rumah Tangga dan

Protokoler Tugas Pokok Sub Bagian Rumah Tangga dan protokoler adalah mengolah dan menyusun bahan perumusan kebijakan melaksanakan kegiatan dan menyusun laporan di bidang Rumah Tangga dan protokoler. Kepala Sub Bagian Rumah Tangga dan protokoler mempunyai fungsi : a.

Pengolahan dan penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang Rumah Tangga dan protokoler ;

b.

Penyusunan Rencana Kerja di Bidang Rumah Tangga dan protokoler ;

c.

Penyelenggaraan

kegiatan di bidang Rumah Tangga dan

protokoler berdasarkan rencana kerja yang telah di tetapkan ; d.

Penyusunan bahan laporan pelaksanaan tugas di bidang Rumah Tangga dan protokoler;

e.

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi di bidang Rumah Tangga dan protokoler ;

f.

Pelaksanaan tugas lain di bidang keuangan yang dibe-rikan oleh Kepala Bagian Umum.

2.

Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Bagian Rapat dan Risalah Tugas Pokok Kepala Bagian Rapat dan Risalah adalah merumuskan kebijakan, koordinasi, monitoring dan evaluasi, serta pembinaan teknis di bidang rapat dan risalah. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Kepala Bagian Rapat dan Risalah mempunyai fungsi : a.

Perumusan kebijaksanaan di bidang rapat dan risalah ;

b.

Perumusan rencana kerja di bidang rapat dan risalah;

c.

Penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan tugas di bidang rapat dan risalah ;

d.

Monitoring dan evaluasi kebijakan di bidang rapat dan risalah;

e.

Pembinaan teknis di bidang rapat dan risalah ;

f.

Pelaporan pelaksanaan tugas di bidang rapat dan risalah;

g.

Pelaksanaan tugas lain di bidang rapat dan risalah yang di berikan oleh Sekretaris DPRD.

Ruang lingkup bidang rapat dan risalah meliputi rapat dan risalah. Adapun tugas masing-masing Kepala Sub Bagian dibawah kepala Bagian

rapat dan

risalah sebagai Berikut : 1.

Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Sub Bagian Rapat Tugas Pokok Sub Bagian Rapat adalah mengolah dan menyusun bahan perumusan kebijakan, melaksanakan kegiatan dan menyusun laporan di bidang rapat. Kepala Sub Bagian rapat mempunyai fungsi : a.

Pengolahan dan penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang rapat ;

b.

Penyusunan rencana kerja di bidang rapat ;

c.

Penyelenggaraan kegiatan di bidang rapat berdasarkan rencana kerja yang telah di tetapkan;

d.

Penyusunan bahan laporan pelaksanaan tugas di bidang rapat ;

e.

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi di bidang rapat ;

f.

Pelaksanaan tugas lain di bidang rapat yang diberikan oleh Kepala Bagian rapat dan risalah.

2.

Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Sub Bagian Risalah Tugas Pokok Sub Bagian Risalah adalah mengolah dan menyusun bahan perumusan kebijakan melaksanakan kegiatan dan menyusun laporan di bidang risalah.

Kepala Sub Bagian risalah mempunyai fungsi : a.

Pengolahan dan penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang risalah ;

b.

Penyusunan rencana kerja di bidang risalah ;

c.

Penyelenggaraan kegiatan di bidang risalah berdasarkan rencana kerja yang telah di tetapkan ;

d.

Penyusunan bahan laporan pelaksanaan tugas di bidang risalah ;

e.

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi di bidang risalah ;

f.

Pelaksanaan tugas lain di bidang risalah yang di berikan oleh Kepala Bagian Rapat dan Risalah.

3.

Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Bagian Keuangan dan Perlengkapan Tugas Pokok Kepala Bagian Keuangan dan Perlengkapan adalah merumuskan kebijakan, koordinasi, monitoring dan evaluasi, serta pembinaan teknis di bidang keuangan dan perlengkapan. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Kepala Bagian Keuangan dan Perlengkapan mempunyai fungsi : a.

Perumusan kebijaksanaan di bidang keuangan dan perlengkapan;

b.

Perumusan rencana kerja di bidang keuangan dan perlengkapan;

c.

Penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan tugas di bidang keuangan dan perlengkapan ;

d.

Monitoring dan evaluasi kebijakan di bidang keuangan dan perlengkapan;

e.

Pembinaan teknis di bidang keuangan dan perlengkapan ;

f.

Pelaporan pelaksanaan tugas di bidang keuangan dan perlengkapan;

g.

Pelaksanaan tugas lain di bidang keuangan dan perlengkapan yang di berikan oleh Sekretaris DPRD.

Ruang lingkup bidang keuangan dan perlengkapan meliputi keuangan dan perlengkapan. Adapun tugas masing-masing Kepala Sub Bagian dibawah kepala Bagian keuangan dan perlengkapan sebagai Berikut : 1.

Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Sub Bagian Keuangan Tugas Pokok Sub Bagian keuangan adalah mengolah dan menyusun bahan perumusan kebijakan, melaksanakan kegiatan dan menyusun laporan di bidang keuangan. Kepala Sub Bagian keuangan mempunyai fungsi : a.

Pengolahan dan penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang keuangan ;

b.

Penyusunan rencana kerja di bidang keuangan ;

c.

Penyelenggaraan kegiatan di bidang keuangan berdasarkan rencana kerja yang telah di tetapkan;

d.

Penyusunan bahan laporan pelaksanaan tugas di bidang keuangan;

e.

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi di bidang keuangan ;

f.

Pelaksanaan tugas lain di bidang keuangan yang diberikan oleh Kepala Bagian Keuangan dan Perlengkapan.

2.

Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Sub Bagian Perlengkapan Tugas Pokok Sub Bagian Perlengkapan adalah mengolah dan menyusun bahan perumusan kebijakan melaksanakan kegiatan dan menyusun laporan di bidang perlengkapan. Kepala Sub Bagian perlengkapan mempunyai fungsi : a.

Pengolahan dan penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang perlengkapan ;

b.

Penyusunan rencana kerja di bidang perlengkapan;

c.

Penyelenggaraan kegiatan di bidang perlengkapan berdasarkan rencana kerja yang telah di tetapkan ;

d.

Penyusunan

bahan

laporan

pelaksanaan

tugas

di

bidang

perlengkapan ; e.

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi di bidang perlengkapan ;

f.

Pelaksanaan tugas lain di bidang perlengkapan yang di berikan oleh Kepala Bagian Keuangan dan Perlengkapan.

4. Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Bagian Perundang-undangan dan Humas Tugas Pokok Kepala Bagian Perundang-undangan dan Humas adalah merumuskan kebijakan, koordinasi, monitoring dan evaluasi, serta pembinaan teknis di bidang Perundang-undangan dan Humas. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Kepala Bagian Perundangundangan dan Humas mempunyai fungsi : a.

Perumusan kebijaksanaan di bidang Perundang-undangan dan Humas ;

b.

Perumusan rencana kerja di bidang Perundang-undangan dan Humas ;

c.

Penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan tugas di bidang Perundangundangan dan Humas ;

d.

Monitoring dan evaluasi kebijakan di bidang Perundang-undangan dan Humas ;

e.

Pembinaan teknis di bidang Perundang-undangan dan Humas ;

f.

Pelaporan pelaksanaan tugas di bidang

Perundang-undangan dan

Humas; g.

Pelaksanaan tugas lain di bidang Perundang-undangan dan Humas yang di berikan oleh Sekretaris DPRD.

Ruang lingkup bidang

Perundang-undangan dan Humas meliputi

Perundang-undangan dan Humas, Pengkajian dan Dokumentasi hokum dan Humas. Adapun tugas masing-masing Kepala Sub Bagian dibawah kepala Bagian Perundang-undangan dan Humas sebagai Berikut : 1.

Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Sub Bagian Perundang-undangan Tugas Pokok Sub Bagian Perundang-undangan adalah mengolah dan menyusun bahan perumusan kebijakan, melaksanakan kegiatan dan menyusun laporan di bidang Perundang-undangan. Kepala Sub Bagian Perundang-undangan mempunyai fungsi : a.

Pengolahan dan penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang Perundang-undangan ;

b.

Penyusunan rencana kerja di bidang Perundang-undangan ;

c.

Penyelenggaraan

kegiatan

di

bidang

Perundang-undangan

berdasarkan rencana kerja yang telah di tetapkan; d.

Penyusunan bahan laporan pelaksanaan tugas di bidang Perundangundangan ;

e.

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi di bidang Perundangundangan ;

f.

Pelaksanaan tugas lain di bidang tata usaha yang diberikan oleh Kepala Bagian.

2.

Tugas Pokok

dan Fungsi Kepala Sub Bagian Pengkajian dan

Dokumentasi Hukum Tugas Pokok Sub Bagian Pengkajian dan Dokumentasi Hukum adalah mengolah dan menyusun bahan perumusan kebijakan melaksanakan kegiatan dan menyusun laporan di bidang Pengkajian dan Dokumentasi Hukum. Kepala Sub Bagian Pengkajian dan Dokumentasi Hukum mempunyai fungsi : a.

Pengolahan dan penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang Pengkajian dan Dokumentasi Hukum ;

b.

Penyusunan rencana kerja di bidang Pengkajian dan Dokumentasi Hukum;

c.

Penyelenggaraan kegiatan di bidang Pengkajian dan Dokumentasi Hukum berdasarkan rencana kerja yang telah di tetapkan ;

d.

Penyusunan bahan laporan pelaksanaan tugas di bidang Pengkajian dan Dokumentasi Hukum ;

e.

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi di bidang

Pengkajian dan

Dokumentasi Hukum; f.

Pelaksanaan tugas lain di bidang

Pengkajian dan Dokumentasi

Hukum yang di berikan oleh Kepala Bagian.

3.

Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Sub Bagian Humas Tugas Pokok Sub Bagian Humas adalah mengolah dan menyusun bahan perumusan kebijakan melaksanakan kegiatan dan menyusun laporan di bidang Humas. Kepala Sub Bagian Humas mempunyai fungsi : a.

Pengolahan dan penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang Humas ;

b.

Penyusunan Rencana Kerja di Bidang Humas ;

c.

Penyelenggaraan kegiatan di bidang Humas berdasarkan rencana kerja yang telah di tetapkan ;

d.

Penyusunan bahan laporan pelaksanaan tugas di bidang Humas;

e.

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi di bidang Humas ;

f.

Pelaksanaan tugas lain di bidang Humas yang diberikan oleh Kepala Bagian.

B. Sarana, prasarana 1. Kondisi Sarana dan Prasarana Dalam pelaksanaan tugas sangat dibutuhkan sarana dan prasarana yang memadai agar proses pencapaian tujuan yang diharapkan dapat berjalan dengan efisien dan efektif. Adapun upaya yang dilakukan untuk meningkatkan sarana dan prasarana Sekretariat DPRD Kota Pontianak diantaranya Peningkatan

Fasilitas dan Perbaikan Gedung/Kantor serta peralatan yang rusak, Penggantian dan Pengadaan peralatan kantor, Penambahan/Pengadaan serta pemeliharaaan rutin kendaraan operasional lapangan baik roda dua maupun roda empat guna mendukung kelancaran pekerjaan. Sebagai gambaran mengenai sarana dan prasarana yang ada pada Sekretariat DPRD Kota Pontianak, dapat dilihat sebagai berikut : a. Tanah dan Bangunan Status Tanah No Urut

Jenis Barang / Nama Barang

Luas (M²)

1

2

3

1

Tanah Bangunan Ktr.Pemerintah

9,038

2

Tanah Bangunan Rumah Negara Gol. I

1905

Tahun Perolehan 4

2006

Letak / Alamat 5 Jl. St. Abdurachman Kel. Sei. Bangkong Kec. Pontianak Kota Jl. Abdul Rahman Saleh Kel. Bangka Belitung Kec. Pontianak Selatan

Hak

Sertifikat

Penggunaan

Tanggal

Nomor

6

7

8

9

10

Pak ai

11-Okt-99

134

Kantor DPRD Kota Pontianak

Tanah Negara

Milik

14-Nop-84

3870

Milik

14-Nop-84

3871

Milik

17-Okt-83

3273

Pelepasa n dengan ganti rugi

Milik

04-Agust85

Rumah Ketua DPRD Kota Pontianak

4082

b. Kendaraan

1

Nama Barang / Jenis Barang 2

1

Corsica

Suzuki

970

Bensin

1991

SJ410031473

F108-1D132043

KB 693 AA

9486411K

2

Pick Up

Toyota

1781

Bensin

2004

MHFF31KF603002 6861

7K-0648622

KB 8600 AF

7006646K

3

Innova

Toyota

1998

Bensin

2005

MHFXWA1665000 4534

1TR6053973

KB 1524 AQ

4145096K

4

Honda 125 D

Honda

125

Bensin

2005

MH12822145K353 248

JB22E-1352354

KB 5324 WF

3542921K

5

Bis Roda 6

Toyota

4009

Solar

2007

MHFC1CU4060029 067

W04D-JJ39588

KB 7855 A

3505058K

6

Avanza 1300

Toyota

1298

Bensin

2007

MHFM1BA3J7K040 455

DC16122

KB 1614 AZ

8707780K

7

Sedan Camry

Toyota

2.5 V A/T

Bensin

2015

MR053AK50F4506 951

2AR-U204785

KB 4 A

HO1227720K

8

Sedan Altis

Toyota

1.8 V A/T

Bensin

2015

MR053ZEE2A6004 032

1ZZ-4977917

KB 6 A

HO1227723K

9

Sedan Altis

Toyota

1.8 V A/T

Bensin

2015

MR053ZEE2A6004 081

1ZZ-4980700

KB 7 A

HO1227724K

10

Sedan Altis

Toyota

1.8 V A/T

Bensin

2015

MR053ZEE2A6004 043

1ZZ-4978791

KB 8 A

HO1227722K

11

Honda

Supra X

125

Bensin

2010

MH1JB9129AK320 968

JB91E-2314529

KB 2342 QK

HO6097928K

No. Urut

Rangka

Mesin

Polisi

BPKB

6

Tahun Pembeli an 7

8

9

10

11

Merk / Type

Ukura n/CC

Bahan

3

5

C. Satuan Pengawas Internal (SPI) Sesuai dengan norma tata kelola organisasi yang baik maka faktor control merupakan salah satu upaya untuk mengupayakan segala aktifitas dalam rangka mencapai tujuan agar selalu pada pola (on the track) dalam kerangka memperjuangkan vis dan misi yang telah ditetapkan. Sehingga unit control

diperlukan

untuk

mendapatkan

gambaran

perjalanan

aktifitas

program dan kegiatan Sekretariat DPRD Kota Pontianak . Sekretariat DPRD Kota Pontianak

telah membentuk Tim Tindak Lanjut Pengaduan dan

Penyampaian Aspirasi Masyarakat untuk Anggota DPRD dan terhadap pelayanan Sekretariat secara keseluruhan melalui Surat Keputusan Sekretaris DPRD Nomor : 2b Tahun 2015. D. Jaminan pelayanan Jaminan pelayanan yang dimaksudkan adalah jaminan terhadap kualitas pelayanan dan perlakuan standar pelayanan yang sama kepada semua pengguna jasa pelayanan Sekretariat DPRD Kota Pontianak. Sekretriat DPRD

Kota

Pontianak

senantiasa

selalu

berupaya

meningkatkan

dan

memepertahankan kualitas pelayanan yang sudah baik menuju tercapaianya pelaksanaan fungsi Legislasi, Budgeting dan Pengawasan oleh DPRD Kota sesuai dengan Visi Misi dan Motto Sekretariat DPRD Kota Pontianak.

Ditetapkan di Pontianak pada tanggal Desember 2015 SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PONTIANAK,

ADE HALIDA YAFILUS

LAMPIRAN II KEPUTUSAN SEKRETARIS DPRD KOTA PONTIANAK NOMOR /SEKR.DPRD-PTK/TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PADA SEKRTARIAT DPRD KOTA PONTIANAK 1. Visi

” Terwujutnya Pelayanan Yang Prima dalam Mendukung Optimalisasi Kinerja DPRD Kota Pontianak ”

2. Misi 1. Meningkatkan Pelayanan Administrasi, Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan serta Profesionalisme Sumber Daya Aparatur. 2. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Dalam Mendukung Pelaksanaan Trifungsi DPRD. 3. Motto Pelayanan ” Cepat dan Tertib ” D. Maklumat Pelayanan ” Melayanai Sepenuh hati” E. STANDAR PELAYANAN Jenis standar pelayanan: g. Rapat dan Risalah h. Sosialisasi i. Reses j. Tindak Lanjut Aspirasi k. Administratif. l. Pendampingan

STANDAR PELAYANAN A. RAPAT DAN RISALAH 1. Rapat Pimpinan No.

KOMPONEN

1.

Persyaratan

2.

Sistem, Mekanisme, dan Prosedur

URAIAN Unsur Pimpinan dan Ketua-Ketua Fraksi

KETUA DPRD

SEKWAN

KA.BAG. RAPAT & RISALAH

KASUBBAG TU

KASUBBAG RT DAN PROTOKOLER

KA SUB BAG RAPAT

RISALAH / NOTULEN

Keterangan : 1. Ketua DPRD Memerintahkan Sekwan untuk membuat Undangan 2. Sekwan memerintahkan Ka. Sub Bag TU membuat undangan rapat. 3. Sub Bag Rapat mempersiapkan Materi Rapat. 4. Sub Bag Protokoler mengatur susunan dan Lay0ut Persidangan/Rapat 5. Sub Bag Notulen/Risalah mencatat dan mendokumentasikan hasil Rapat. 6. Sub Bag Rumah Tangga melayani Konsumsi Rapat.

3. 4.

Jangka Waktu Pelayanan Biaya/tarif

Tidak ditentukan Gratis

5.

Produk Pelayanan

Fasilitasi

6.

Penanganan Pengaduan, saran dan masukan

SMS Pengadu : 0813-4520-7789 Kotak Pengaduan : Sekretariat DPRD Kota Pontianak Tatap Muka Lgs : Sekretaris DPRD Web .................... :

STANDAR PELAYANAN A. RAPAT DAN RISALAH 2. Rapat Badan Musyawarah (Banmus) No.

KOMPONEN

1.

Persyaratan

2.


URAIAN Pimpinan dan Anggota Banmus

UNDANGAN

MATERI RAPAT

RAPAT

KONSUMSI

RISALAH / NOTULEN

Keterangan : 1. Sub Bag TU membuat undangan rapat. 2. Sub Bag Rapat mempersiapkan Materi Rapat. 3. Sub Bag Protokoler mengatur susunan dan Lay0ut persidangan/Rapat 4. Sub Bag Notulen/Risalah mencatat dan mendokumentasikan hasil Rapat. 5. Sub Bag Rumah Tangga melayani Konsumsi Rapat.

3. 4.



5.

Produk Pelayanan

Fasilitasi

6.



STANDAR PELAYANAN A. RAPAT DAN RISALAH 3. Rapat Badan Penyusun Peratura Daerah (Bapperda) No.

KOMPONEN

1.

Persyaratan

2.


URAIAN Pimpinan dan Anggota Bapperda

UNDANGAN

MATERI RAPAT

RAPAT

KONSUMSI

RISALAH / NOTULEN

Keterangan : 1. Sub Bag TU membuat undangan rapat. 2. Sub Bag Perundang –Undangan mempersiapkan Naskah Akademik Raperda 3. Sub Bag Protokoler mengatur susunan dan Lay0ut persidangan/Rapat 4. Sub Bag Pengkajian dan Dokumentasi Hukum mencatat dan mendokumentasikan hasil Rapat. 5. Sub Bag Rumah Tangga melayani Konsumsi Rapat. 6. Sub Bag. Humas dan Publikasi meliput dan mempulikasikan Rapat.

3. 4.



5.

Produk Pelayanan

Fasilitasi

6.



STANDAR PELAYANAN A. RAPAT DAN RISALAH 4. Rapat Badan Anggaran (BanAng) No.

KOMPONEN

1.

Persyaratan

2.


URAIAN Pimpinan dan Anggota BanAng

UNDANGAN

MATERI RAPAT

RAPAT

KONSUMSI

RISALAH / NOTULEN

Keterangan : 1. Sub Bag TU membuat undangan rapat. 2. Sub Bag Rapat setelah menerima KUA PPAS bersama Tim Anggaran Pemerinta Kota Pontianak mempersiapkan Materi Rapat. 3. Sub Bag Protokoler mengatur susunan dan Lay0ut persidangan/Rapat 4. Sub Bag Notulen/Risalah mencatat dan mendokumentasikan hasil Rapat. 5. Sub Bag Rumah Tangga melayani Konsumsi Rapat.

3. 4.



5.

Produk Pelayanan

Fasilitasi

6.



STANDAR PELAYANAN A. RAPAT DAN RISALAH 5. Rapat Badan Kehormatan Dewan (BK) No.

KOMPONEN

1.

Persyaratan

2.


URAIAN Pimpinan dan Anggota BK

UNDANGAN

MATERI RAPAT

RAPAT

KONSUMSI

RISALAH / NOTULEN

Keterangan : 1. Sub Bag TU membuat undangan rapat. 2. Sub Bag Rapat mempersiapkan Materi Rapat. 3. Sub Bag Protokoler mengatur susunan dan Lay0ut persidangan/Rapat 4. Sub Bag Notulen/Risalah mencatat dan mendokumentasikan hasil Rapat. 5. Sub Bag Rumah Tangga melayani Konsumsi Rapat.

3. 4.



5.

Produk Pelayanan

Fasilitasi

6.



STANDAR PELAYANAN A. RAPAT DAN RISALAH 6. Rapat Internal Komisi No.

KOMPONEN

1.

Persyaratan

2.


URAIAN Unsur Pimpinan dan Anggota Banmus

UNDANGAN DAN PEMBERITAHUAN

MATERI RAPAT

RAPAT

KONSUMSI

RISALAH / NOTULEN

Keterangan : 1. Sub Bag TU membuat undangan dan pemberitahuan rapat. 2. Subbag Rapat dan Staf Komisi mempersiapkan Materi Rapat. 3. Sub Bag Protokoler mengatur susunan dan Lay0ut persidangan/Rapat 4. Sub Bag Notulen/Risalah mencatat dan mendokumentasikan hasil Rapat. 5. Sub Bag Rumah Tangga melayani Konsumsi Rapat.

3. 4.



5.

Produk Pelayanan

Fasilitasi

6.



STANDAR PELAYANAN A. RAPAT DAN RISALAH 7. Rapat Dengar Pendapat (RDP) No.

KOMPONEN

1.

Persyaratan

2.




MATERI RAPAT

RAPAT

KONSUMSI

RISALAH / NOTULEN

Keterangan : 1. Sub Bag TU membuat undangan pemberitahuan rapat. 2. Subbag Rapat dan Staf Komisi mempersiapkan Materi Rapat. 3. Sub Bag Protokoler mengatur susunan dan Lay0ut persidangan/Rapat 4. Sub Bag Notulen/Risalah mencatat dan mendokumentasikan hasil Rapat. 5. Sub Bag Rumah Tangga melayani Konsumsi Rapat.

3. 4.



5.

Produk Pelayanan

Fasilitasi

6.



STANDAR PELAYANAN A. RAPAT DAN RISALAH 8. Rapat Panitia Khusus (Pansus) No.

KOMPONEN

1.

Persyaratan

2.




MATERI RAPAT

RAPAT

KONSUMSI

RISALAH / NOTULEN


3. 4.



5.

Produk Pelayanan

Fasilitasi

6.



STANDAR PELAYANAN A. RAPAT DAN RISALAH 9. Rapat Paripurna Intern No.

KOMPONEN

1.

Persyaratan

2.




MATERI RAPAT

RAPAT PARIPURNA

KONSUMSI

RISALAH / NOTULEN


3. 4.



5.

Produk Pelayanan

Fasilitasi

6.



STANDAR PELAYANAN A. RAPAT DAN RISALAH 10. Rapat Paripurna Istimewa No.

KOMPONEN

1.

Persyaratan

2.




MATERI RAPAT

RAPAT PARIPURNA

KONSUMSI

RISALAH / NOTULEN


3. 4.



5.

Produk Pelayanan

Fasilitasi

6.



B. SOSIALISASI

STANDAR PELAYANAN

1. Sosialisasi Peraturan Daerah Inisiatif DPRD No.

KOMPONEN

1.

Persyaratan

2.


URAIAN Unsur Pimpinan dan Bapperda DPRD UNDANGAN DAN PEMBERITAHUAN

NARA SUMBER

MATERI SOSIALISASI

SOSIALISASI RAPERDA

KONSUMSI DAN TRANSPORT LOKAL

RISALAH / NOTULEN TINDAK LANJUT

Keterangan : 1. Sub Bag TU dan Kantor Kecamatan membuat undangan sosialisasi. 2. Subbag Perundang-undangan memnyiapkan Materi Sosialisasi dan Nara Sumber. 3. Membuat Surat Tugas Tim Sosialisasi untuk menyiapkan tempat, dan kelengkapan sosialisasi. 4. Tim Sosialisasi mencatat dan mendokumentasikan hasil sosialisasi. 5. Tim Sosialisasi melayani Konsumsi Rapat dan Biaya Pengganti Transport.

3. 4.



5.

Produk Pelayanan

Fasilitasi

6.



STANDAR PELAYANAN B. SOSIALISASI 2. Pembentukan Alat Kelengkapan DPRD No.

KOMPONEN

1.

Persyaratan

2.


URAIAN Unsur Pimpinan, Ketua Fraksi KETUA DPRD

BAGIAN PERUNDANGUNDANGAN

KETUA-KETUA FRAKSI

DAFTAR USULAN KOMPOSISI ALAT KELENGKAPAN

RAPAT PARIPURNA

KEPUTUSAN PIMPINAN KOMPOSISI ALAT KELENGKAPANR DEWAN

Keterangan : 1. Sub Bag Perundang-undangan bersama Sub Bag TU menyiapkan Undangan Pimpinan kepada Ketua-Ketua Fraksi untuk mengusulkan namanama untuk komposisi Alat kelengkapan Dewan. 2. Rapat Paripurna intern untuk menetapkan Komposisi Alat Kelenkpan 3. Surat Keputusan Komposisi Alat kelengkapan Dewan.

3. 4.



5.

Produk Pelayanan

Fasilitasi

6.



STANDAR PELAYANAN B. SOSIALISASI 3. MEKANISME PENYUSUNAN RANCANGAN PERDA No.

KOMPONEN

1.

Persyaratan

2.


URAIAN Unsur Pimpinan dan Anggota Bapperda Rancangan Peraturan DPRD dipersiapkan oleh Balegda

Pembicaraan Tingkat I

Rancangan Peraturan DPRD oleh panitia khusus

Pembicaraan Tingkat II

Pembahasan Rancangan Tingkat I & II

Laporan Bapperda tentang Hasil Pembahasan Raperda untuk Mengambil Keputusan Suara Terbanyak

Rapat Paripurna Penetapan Raperda Untuk dijadikan Peraturan Daerah

Keterangan : 1. Kasub Bag Pengkajian dan Dokumentasi Hukum membuat Surat Undangan untuk pembahasan Bapperda. 2. Kasubbag Pengkajian dan Dokumentasi Hukum mempersiapkan Materi dan Pakar/Ahli dalam Pembahasan Raperda bersama Eksekutif Pemerintah Kota Pontianak. 3. Kasubbag Pengkajian dan Dokumentasi Hukum, Membuat Laporan Hasil dari Pembahasan Raperda dalam Rapat Paripurna. 4. Rapat Paripurna Pendapat Akhir Kepala Daerah untuk menetapkan Raperda menjadi Peraturan Daerah Kota Pontianak. 5. Pembicaraan Tingkat I meliputi : a. Penjelasan mengenai Raperda DPRD oleh Pimp DPRD dalam Rapat Paripurna. b. Pembentukan dan Penetapan Pimp dan Anggota Bapperda dalam Rapat paripurna. c. Pembahasan materi Raperda DPRD oleh Bapperda. 6. Pembicaraan Tingkat II meliputi : a. Penyampaian laporan Ketua Bapperda yang berisi Proses pembahasan, pendapat Fraksi dan hasil pembicaraan sebagaimana dimaksud. b. Permintaan dan persdetujuan dari anggota secara lisan oleh pimp rapat paripurna. 7. Dari hal persetujuan sebagaimana dimaksud tidak dicapai secara musyawarah untuk mufakat, keputusan diambil dengan suara terbanyak

No. 3.

KOMPONEN

URAIAN

4.



5.

Produk Pelayanan

Fasilitasi

6.



STANDAR PELAYANAN C. RESES DEWAN No.

KOMPONEN

1.

Persyaratan

2.


URAIAN Anggota DPRD daerah pemilihan BANMUS

ANGGOTA DEWAN

BIAYA SEWA TENDA,KURSI, SOUND SYSTEM, TRANSPORT LOKAL DAN KONSUMSI PERTEMUAN

RAPAT PARIPURNA INTERN MASYARAKAT

DAERAH PEMILIHAN

LAPORAN RESES MASYARAKAT

NOTULEN RESES Keterangan : 1. Jadwal Banmus 2. Subbag Rapat menyediakan dokumen Reses, dana Reses Anggota Dewan. 3. Masing-masing Dewan Reses ke Daerah Pemilihannya. 4. Hasil Reses dilaporkan pada Rapat Paripurna Intern.

3. 4.



5.

Produk Pelayanan

Fasilitasi

6.



STANDAR PELAYANAN D. No.

PENYAMPAIAN ASPIRASI DAN TINDAK LANJUT 1. Individu, Kelompok, Organisasi dan Lembaga. KOMPONEN

1.

Persyaratan

2.


URAIAN Individu, Kelompok, Organisasi dan Lembaga. PEMBERITAHUAN ASPIRASI MASUK

DISPOSISI KETUA DPRD

TINDAK LANJUT ASPIRASI

JASA PENGAMANAN KEGIATAN DEWAN DAN KONSUMSI

PEMBERITAHUAN HASIL TINDAK LANJUT ASPIRASI

Keterangan : 1. Sub Bag TU mencatat aspirasi masuk 2. Sub Bag TU membuat lembar Disposisi Ketua DPRD untuk ditindak Lanjuti 3. Sub Bag TUPemberitahuan Penyelesaian Tindak Lanjut Aspirasi 4. Sub Bag. Rumah Tangga menyiapkan Konsumsi Tindak Lanjut (Pertemuan). 5. Sub Bag Humas mencatat dan mempublikasikan kesimpulan dan tindak lanjut.

3. 4.



5.

Produk Pelayanan

Fasilitasi

6.



STANDAR PELAYANAN D. No.

PENYAMPAIAN ASPIRASI DAN TINDAK LANJUT 2. Demonstrasi. KOMPONEN

1.

Persyaratan

2.


URAIAN Ijin Demonstrasi dari Kepolisian. PEMBERITAHUAN ASPIRASI MASUK

DISPOSISI KETUA DPRD

TINDAK LANJUT ASPIRASI


PEMBERITAHUAN HASIL TINDAK LANJUT ASPIRASI

Keterangan : 1. Sub Bag TU menerima pemberitahuan dari Kepolisian 2. Sub Bag TU membuat lembar Disposisi Ketua DPRD untuk ditindak Lanjuti 3. Sub Bag TUPemberitahuan Penyelesaian Tindak Lanjut Aspirasi 4. Sub Bag. Rumah Tangga menyiapkan Konsumsi Tindak Lanjut (Pertemuan). 5. Sub Bag Humas mencatat dan mempublikasikan kesimpulan dan tindak lanjut.

3. 4.



5.

Produk Pelayanan

Fasilitasi

6.



STANDAR PELAYANAN E. ADMINISTRATIF 1. SURAT MASUK KE KETUA DPRD No.

KOMPONEN

1.

Persyaratan

2.


URAIAN Individu, Kelompok, Organisasi dan Lembaga. MENCATAT AGENDA / REGISTRASI SURAT SURAT MASUK KETUA

DISPOSISI KE KETUA DPRD

SEKRETARIS DPRD

ALAT KELENGKAPAN DEWAN

TINDAK LAJUT

BAGIAN KEU DAN KAP

BAGIAN PER-UU-AN DAN HUMAS

BAGIAN RAPAT DAN RISALAH

BAGIAN UMUM


Keterangan : 1. Sub Bag TU mencatat aspirasi masuk 2. Sub Bag TU membuat lembar Disposisi Ketua DPRD untuk ditindak Lanjuti 3. Ketua Dewan mendisposisi ke Sekwan atau Alat kelengkapan Dewan untuk Penyelesaian Tindak Lanjut. 4. Sewan Membagi Tugas Tindak Lanjut ke BagianBagian . 5. Tindak Lanjut /Penyelesaian.

3. 4.



5.

Produk Pelayanan

Fasilitasi

6.



STANDAR PELAYANAN E. ADMINISTRATIF 2. SURAT MASUK KE SEKRETARIAT DPRD No.

KOMPONEN

1.

Persyaratan

2.


URAIAN Individu, Kelompok, Organisasi dan Lembaga. AGENDA / REGISTRASI SURAT SURAT MASUK KE SEKRETARIAT DPRD

SEKRETARIS DPRD

TINDAK LAJUT

BAGIAN KEU DAN KAP

BAGIAN PER-UU-AN DAN HUMAS

BAGIAN RAPAT DAN RISALAH

BAGIAN UMUM

Keterangan : 1. Sub Bag TU mencatat aspirasi masuk 2. Sub Bag TU membuat lembar Disposisi Ke Sekwan tindak Lanjut penyelesaian. 3. Sekwan mendisposisi TL ke Ka Bag/Kasub Bag. untuk Penyelesaian Tindak Lanjut. 4. Tindak Lanjut

3. 4.



5.

Produk Pelayanan

Fasilitasi

6.



STANDAR PELAYANAN F. PENDAMPINGAN 1. KUNJUNGAN KERJA No.

KOMPONEN

1.

Persyaratan

2.


URAIAN Dalam Kota, Luar Kota, Luar Daerah.

PEMBERITAHUAN KUNJUNGAN

SURAT TUGAS KETUA DPRD

SEKRETARIS DPRD / PENGGUNA ANGGARAN

ANGGOTA DPRD

STAF PENDAMPING

KUNJUNGAN KERJA

LAPORAN KUNKER

Keterangan : 1. Sub Bag TU menyiapkan surat pemberitahuan Kunjungan kerja ke Instansi/Lembaga/Stake Holder yang ditetapkan sesuai Jadwal Bnmus/Disposisi Ketua. 2. Bag Rapat dan Risalah mentiapkan Surat Tugas Ketua untuk Kunjungan Kerja Anggota DPRD. 3. Bagian Rapat dan Risalah menyiapkan SPPD Dewan dan Staf Yang ditugaskaN 4. Staf Pendamping bersama Anggota DPRD yang ditugaskan membuat Laporan.

3. 4.



5.

Produk Pelayanan

Fasilitasi

6.



STANDAR PELAYANAN F. PENDAMPINGAN 2. KONSULTASI No.

KOMPONEN

1.

Persyaratan

2.


URAIAN INDIVIDU, KELOMPOK.

PEMBERITAHUAN KONSULTASI


SURAT TUGAS KETUA DPRD

ANGGOTA DPRD

KONSULTASI

LAPORAN KONSULTASI Keterangan : 1. Sub Bag TU menyiapkan surat pemberitahuan Kunjungan Konsultasi ke Instansi/Lembaga/Stake Holder yang ditetapkan sesuai Jadwal Bnmus/Disposisi Ketua. 2. Bag Rapat dan Risalah mentiapkan Surat Tugas Ketua untuk Kunjungan Konsultasi Anggota DPRD. 3. Bagian Rapat dan Risalah menyiapkan SPPD Dewan dan Staf Yang ditugaska 4. Anggota DPRD yang ditugaskan membuat Laporan Konsultasi.

3. 4.



5.

Produk Pelayanan

Fasilitasi

6.



STANDAR PELAYANAN F. PENDAMPINGAN 3. BIMTEK No.

KOMPONEN

URAIAN

1.

Persyaratan

INDIVIDU, KELOMPOK.

2.


UNDANGAN BIMTEK

LEMBAGA PENYELENGGARA


KETUA DPRD

SURAT TUGAS ANGGOTA DPRD

LEMBAGA PENYELENGGARA

LAPORAN BIMTEK

Keterangan : 1. Lembaga Penyelenggara Bimtek mengirimkan Undangan Bimtek lengkap dengan Materi, Tempat dan Nara Sumber 2. Koordinasi Ketua dan Sekretaris sesuai kewenangan masing-masing. 3. Sekretaris Dewan selaku Pengguna Anggaran membuat MOU Kerjasama dengan Penyelenggara. 4. Anggota DPRD yang ditugaskan membuat Laporan Bimtek.

3. 4.



5.

Produk Pelayanan

Fasilitasi

6.



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PONTIANAK

STANDAR PELAYANAN SEKRETARIAT

TAHUN 2015

SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH Jalan Sultan Abdurrahman No. 1 A Telp.(0561) Fax. (0561) Kode Pos 78116

Recommend Documents