PEMERINTAH KABUPATEN PESAWARAN
SEKRETARIAT DAERAH Desa Way Layap Kode Pos 35371
GEDONG TATAAN Gedong Tataan, Z4 Oktober 2014
Nomor
s6U 4400 trr.0412014 .
Kepada Yth.
Sifat
Segera
Sdr. Pimpinan/Direktur Perusahaan
Lamp
I
Prihal
Upah Minimum Provinsi
(satu) Exp.
di Wilayah Kab. Pesawaran
diTEMPAT
Lampung Tahun 2015
Menindak lanjuti Kepuiusan Gubemur Lampung Nomor Gi813/III.05lHW20l4 tertanggal
3l
:
Oktober 2014 tentang Penetapan Upah
Minimum Provinsi (UMP) Lampung tahun 2015, yaitu sebesar Rp. 1.581.000,- (Satu
Juta Lima Ratus Delapan Pululr Satu Ribu Rupialt) per bulan yang berlaku terhitung sejak tanggal0l Januari2015 (Surat Keputusan terlampir).
Untuk itu agar Saudara dapat mematuhi dan melaksanakan Keputusan Gubernur Lampung sebagaimana tersebut diatas dengan sebaik-baiknya.
Demikian untuk diindahkan dan dilaksanakan, atas perhatian kerj asamanya diucapkan terima kasih,
KABUPATEN, Q,r,*r,,,
oai,rleal
NIP, i9620302 198903 I 008
Tembusan : Yth
1. Bupati Pesawaran (sebagai laporan) 2. Ketua DPRD Kabupaten Pesawaran 3. Kadis Nakertrans Prov. Lampung 4. Kadis Sosnakertrans Kab. Pesawaran 5. Kabag Hukum Sekda Kab. Pesawaran 6. Ketua SPSI Kab. Pesawaran - Arsip 7.
dan
GI'BERNUR LAMPUNG KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR: G/
Br:
/III.OS/HK/2OL4
TENTANG PENETAPAN UPAH MINIIITUM PROVINSI {UMPI LAMPUFiIG TAHUN 2015
\
GUBERNUR LAMPUNG,
ivlenimbang
'.
a.
bahu'a peningkatan kesejahteraan pekerja sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan masyarakat pada umumnya dan masyarakat industri pada khususnya sangat penting artinya untuk mendorong peningkatan kemampuan daerah serta masyarakat industri dalam pelaksanaan proses produksi melalui mekanisme penetapan upah;
b.
Mengingat
bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut cli atas, maka dalam rangka upaya mewujudkan penghasiian yang layak bagi pekerja dan dengan tetap mernpertimbangkan kelangsungan usaha bagi pengusaha baik secara mikro di perusahaan maupun secara makro terhadap kondisi hubungan industrial di Provinsi Lampung, perlu menetapkan Upair Minimum Frovinsi (UIvIP) Lampung Tahun 2OI5 dengan Keputusan Gubernur Lampung;
i. Undang-Undang
13 Tahun 2003
tentang
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang
Nomor
Ketenagakerjaan;
3.
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014; Peraluran Pemerintah Nomor 8 Tahun l981 tentang Perlindungan
4.
5.
6 7.
Upah;
'
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2OO7 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah KabupatenlKota; Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi i.lornor 13 Tahun 2OI2 tentang Komponen dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak (KHL); Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2OL3 tentang Upah Minimum; Peraturan Daerah Provinsi Lampung Ncmor 13 Tahun 2OO9 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Provinsi Larnpung sebagaimana telah diuba.h beberapakali terakhir dengan Peraturan Daerah Prcvinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2OI4;
GT'BERNUR LAMPUNG KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NoMoR: Gl 8t
/III.05/HK/2OL4
TENTANG PENETAPAN UPAH MrNr&rUM PROVTNSI {UMP) LAMPUIiIG TAHUN 2015 tt GUBERNUR LAMPUNG,
it4enimbang '.
a.
b,
Mengingat
bahrva peningkatan kesejahteraan pekerja sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan masyarakat pada umumnya dan masyarakat industri pada khususnya sangat penting artinya untuk mendorong peningkatan kemampuan daerah serta masyarakat industri dalam pelaksanaan proses produksi melalui mekanisme penetapan upah; bahrva sehubungan dengan huruf a tersebut di atas, maka dalam rangka upaya mewujudkan penghasilan yang layak bagi pekerja dan dengan tetap mernpertimbangkan kelangsungan usaha bagi pengusaha baik secara mikro di perusahaan maupun secara makro terhadap kondisi hubungan industrial di Provinsi Lampung, perlu rnenetapkan Upair lviinimum Provinsi (UIvIP) Lampung Tahun 20 i5 ciengan Keputusan Gubernur Lampung;
1. Undang-Undang
Nomor
13 Tahun 2003
tentang
Ketenagakerjaan; 2.
J.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 198l tentang Perlindungan
4.
5,
6. 7.
Upah;
'
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2OO7 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah KabupatenlKota; Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi i'lornor 13 Tahun 2OI2 tentang Komponen dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak (KHL); Peraturan Merrteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2OI3 tentang Upah Minimum; Perattiran Daerah Provinsi Lampung Ncmor 13 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Provinsi Lampung sebagaimana telah diuba.h beberapakali terakhir dengan Peraturan Daerah Prcvinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2OI4;
-2-
I Memperhatikan
].
Keputusan Presiden Nomor 107 Tahun 2OO4 tentang Dewan Pengupal-ran;
2.
Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2OtS tentang Kebijakan Penetdpan Upah Mjnimum dalam Rangka keberlangsungan Usaha dan peningkatan Kesejahteraan Pekerja;
3'
Keputusan
Gubernur
Lampung
Gl516|IILOSlHKl2013 tentang Pembentukan
Nomor Dewan
Pengupahan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2013-2015; 4.
Kesepakatan Bersarrra Dewan Pengupahan Daerah Provinsi Lampung tanggal 21 Oktober 2014 tentang Penetapan Nilai Kebutuhan Hidup Layak (KHL) Provinsi Lampung Tahun 2014.
5.
Kesepakatan Bersama Dewan Pengupal^an Daerah Provinsi Lampung tanggal 30 Oktober 2014 Tentang Penetapan Usulan Upah Minimum Provinsi (UMP) Larnpung Tahun
2015; 6.
,
Surat Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung Nomor : 56t I 3140 lm.OS I 03 12074 tanggal 31 Oktober 2Ol4 hal Laporan dan Rekomendasi Penetapan Usulan Upah Minimum Provinsi (UMP) Lampung Tahun 2015; MEMUTUSI{AN:
Menetapkan
KESATU
KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN UPAH MINIMU*I PROVINSI (UrvIP) LAMPUNG TAHUN 2015. Upah Minimum Provinsi (UMP) Lampung Tahun
20 i
5
sebesar
Rp. 7.587.OOO,- (Sa:tu juta lima ratus delapan puluh satu ribu rupiah) perbulan. ,
KEDUA
Besarnya Upah Minimum Provinsi (UMP) Lampung, sebagaimana dimaksud pada Diktum kesatu hanya berlaku bagi pekerja yang mempunyai masa kerja kurairg dari I (satu) tahun.
KETIGA
Pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari Upah Minimum yang telah ditetapkan.
KEEMPAT
Perusahaan yang tidak melaksanakan Keputusan
diberikan
sanksi
sesuai
perundang-undangan yang berlaku. KELIMA
ketentuan
ini,
akan Peraturan
Penetapan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) Lampung
pada sektor-sektor yang memllngkinkan uniuk disesuaikan kenaikannya, akan diusulkan dan ditetapkan kemudian atas kesepakatan sektoral antara Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) dengan Serikat Pekerja/Serikat Buruh yang terkait pada
sektor yang bersangkutan.
e
-J-
KEENAM
Keputusan ini mulai berlaku mulai berlaku pada tanggai 1 Januari 2015 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.
Ditetapkan diTelukbetung pada tanggal i1 - 1rl 2OI4 LAMPUNG,
6
FICARDO
Tembusen: 1. Menteri DaLam Negeri RI di Jakarta; 2. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI di Jakarta; 3. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Teiukbetung; 4. Bupati/Walikota se-Provinsi Lampung; 5. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provj.nsi Lampung di Bandar L,ampung;
6. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi'Lampung di Telukbetung; 7. Kepala Biro Bina Sosial Setda Provinsi Larnpung di Telukbetung; 8. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukb6tung; 9. Kepala BPJS Ketenagakerjaan Lampung;
10. 1
L.
12.
Ketua DPP APINDO Provinsi Lampung di Bandar Lampung; Ket'.ra Organisasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh Trngkat Provinsi Larr^pung; Ketua Dervan Pengupahal Daerah Provinsi Lampung di Bandar Lampung.
