Sekilas Pergerakan Solidaritas Perempuan ( )

Se ki l a sPe r ge r a ka n So l i da r i t a sPe r e mp ua n ( 1 9 9 0–2 0 1 5 )

Sekilas Pergerakan Solidaritas Perempuan (1990 – 2015)

Mei 2015

Sekilas Pergerakan Solidaritas Perempuan (1990 – 2015) Solidaritas Perempuan ©Mei 2015 Tim Penyusun: Aliza Yuliana Anggi Rendy S. Rosmidar Badan Eksekutif Komunitas Editor: Puspa Dewy Desain Sampul: Enday Hidayat Dokumen Internal (tidak untuk dipublikasikan di luar organisasi Perserikatan Solidaritas Perempuan)

ii

Daftar Isi Daftar Isi Latar Belakang Sejarah Organisasi Solidaritas Perempuan Perjalanan Solidaritas Perempuan dari Kongres ke Kongres Visi Misi Solidaritas Perempuan Fokus Isu Solidaritas Perempuan Struktur Pengambilan Keputusan Organisasi Struktur Kepengurusan Sekretariat Nasional Perkembangan Anggota Solidaritas Perempuan Penguatan Perempuan Akar Rumput Komunitas Solidaritas Perempuan (hingga tahun 2015) SP Kinasih Yogyakarta SP Anging Mammiri Makassar SP Mataram SP Palu SP Bungoeng Jeumpa Aceh SP Palembang SP Jabotabek SP Kayangan Api Bojonegoro SP Kendari SP Sumbawa SP Sintuwu Raya Poso Informasi Kontak Sekretariat Nasional dan 10 Komunitas Solidaritas Perempuan

iii

ii 1 5 9 14 15 17 18 19 21 22 22 26 30 33 37 41 44 47 50 54 57 60

Dokumen Internal

Sekilas Pergerakan Solidaritas Perempuan (1990 – 2015) Latar Belakang

Solidaritas Perempuan telah melampaui 24 tahun keberadaannya di Indonesia sebagai organisasi feminis. SP lahir pada 10 Desember 1990, awalnya berbentuk yayasan, lalu berubah menjadi perserikatan pada 1 April 1993.SP berasaskan Hak Asasi Manusia (HAM) dan Hak Asasi Perempuan (HAP) yang utuh dan bersifat universal. Mukadimah Anggaran Dasar Solidaritas Perempuan menyatakan bahwa pengakuan terhadap harkat dan martabat manusia merupakan titik tolak perjuangan perlindungan hak azasi manusia dan perwujudan masyarakat yang demokratis, adil, makmur, damai dan sejahtera. Penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia harus dilakukan secara terus-menerus, di manapun dan oleh siapa pun, tanpa membedakan latar belakang sosial, budaya, ekonomi, politik, dan biologis. Setiap bentuk pembatasan atas dasar kepentingan apa pun, baik oleh negara maupun kekuatan apa pun, harus dihindari. Sebab hal itu selain merusak kemanusian itu sendiri, juga akan menghancurkan kehidupan perempuan. Sangat disadari bahwa perkembangan ekonomi global yang berwatak patriarki telah memunculkan berbagai kecenderungan yang makin memorosotkan harkat dan martabat manusia bahkan meminggirkan banyak upaya perlindungan hak azasi manusia terutama 1

Dokumen Internal hak-hak perempuan. Pemusatan kekuasaan ekonomi global di negaranegara industri --- yang diikuti dengan restrukturisasi industri pro ekonomi global di berbagai negara miskin --- telah mengakibatkan kelangkaan kerja dan memunculkan migrasi dan perdagangan buruh perempuan.Dari tahun ke tahun banyak buruh perempuan dari berbagai negara miskin bermigrasi ke negara-negara lain dan dipekerjakan dibawah sistem kerja yang eksploitatif dan penuh kekerasan. Ekspansi ekonomi global yang mengandalkan pasar bebas dan lembaga pembiayaan internasional telah memunculkan pengambil-alihan dan eksploitasi sumberdaya alam, pencemaran dan penghancuran lingkungan atau sumber-sumber kehidupan seperti air, udara dan tanah. Kepentingan ekonomi yang didukung oleh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang mengedepan dalam bentuk “revolusi hijau” pada sektor pertanian dan “revolusi biru” pada sektor kelautan misalnya, telah menyingkirkan banyak perempuan dari pengelolaan pangan. Perempuan tidak lagi memiliki kedaulatan atas pangan, bahkan banyak perempuan dan keluarganya menjadi sangat tergantung pada produk industri pangan yang dikendalikan oleh berbagai perusahaan multi-nasional. Proses ini telah memunculkan kemiskinan dan hilangnya kesempatan dan kemampuan perempuan dan keluarganya untuk mempertahankan keberlanjutan kehidupan sesuai dengan pengetahuan dan pengalaman yang mereka miliki. Pada sisi yang lain otoriterianisme politik dan militerisme juga masih tetap menjadi ancaman terhadap upaya perempuan dalam memperkuat akses dan kontrolnya terhadap keputusan politik, termasuk keputusan tentang pekerjaan dan pengelolaan sumberdaya alam dan sumbersumber kehidupan. Lebih dari itu, watak otoriterianisme dan militerisme yang mendasari sistem pengelolaan negara tidak hanya memunculkan sistem yang sentralistik, represif, tertutup, korup dan menghambat kebebasan atau ekspresi politik perempuan dan masyarakat secara keseluruhan.Tetapi juga telah berkembang jauh menjadi sistem pendukung yang efektif bagi keberlanjutan kepentingan ekonomi negaranegara industri di Indonesia. 2

Dokumen Internal Dalam konteks seperti ini, negara tidak lagi memberikan perlindungan yang layak terhadap hak azasi manusia atau hak azasi perempuan baik itu hak sipil politik (SIPOL) maupun hak-hak sosial ekonomi dan budaya (ECOSOB). Malah sebaliknya Negara telah melakukan berbagai penyesuaian structural untuk mendukung kehendak Negara-negara industri, antara lain dengan menetapkan berbagai perangkat hukum dan perundangan, sesuai dengan kesepakatan Internasional dan Regional yang telah disetujui oleh pemerintah Indonesia,untuk memberikan legitimasi bagi kegiatan industri yang menyingkirkan perempuan dari sumber-sumber kehidupan bersama. Juga telah melakukan restrukturisasi industri dan perdagangan yang berdampak tersingkirnya perempuan dari berbagai lapangan kerja, tersingkirnya petani, nelayan dan kaum miskin dari sektor sektor pertanian, kelautan dan sektor informal. Hal ini pada gilirannya telah berkembang menjadi pemiskinan yang sistematis dan terstruktur dengan kata lain mempercepat dan memperkuat terjadinya feminisasi kemiskinan, yang tidak memberikan banyak pilihan bagi perempuan, kelompok rentan dan kaum muda pada umumnya selain menjadi buruh migran di berbagai negara atau menjadi kaum urban di perkotaan yang hidup dibawah standar kehidupan yang layak. Suburnya fundamentalisme di berbagai tempat juga telah memperpanjang deretan masalah yang dihadapi perempuan. Fundamentalisme yang mengandalkan sikap radikal dan intepretasi terhadap tafsiran ajaran agama yang sempit dan sepihak masih digunakan sebagai alat untuk mendominasi dan membatasi ruang gerak atau ekspresi politik perempuan serta mengontrol tubuh,fikiran, hasil kerja dan mobilitas perempuan. Atas nama tafsir agama, perempuan dipinggirkan bahkan kehilangan kesempatan untuk mengembangkan otensitas nilainilai agama yang lebih harmoni. Pada tataran tertentu fundamentalisme yang muncul sebagai reaksi atas ketidakberdayaan dalam menghadapi perubahan sistemik yang bersumber pada tekanan dan hegemoni kekuatan ekonomi global yang imperialistik, telah memunculkan radikalisasi perlawanan dan berbagai bentuk kekerasan.Kondisi seperti ini pada gilirannya telah memberikan peluang bagi kekuatan ekonomi global 3

Dokumen Internal untuk menyokong militerisme yang pada akhirnya memunculkan globalisasi terorisme dan terorisme negara.Dalam konteks seperti ini, pendekatan kekerasan menjadi sesuatu yang sah berdasarkan ketentuanperundangan.Dampaknya pun tidak hanya memunculkan korban jiwa yang besar, tetapi juga adalah ketakutan dan trauma yang bersifat masif yang pada akhirnya menjadikan perempuan kehilangan akses dan kontorl terhadap pengambilan keputusan dan pemanfaatan sumberdaya alam atau sumber-sumber kehidupan bersama. Apabila dibiarkan berlanjut terus, maka proses atau kecenderungan ekonomi dan politik yang berwatak partriarki pada gilirannya akan makin merendahkan harkat dan martabat manusia serta menghambat perwujudan masyarakat yang demokratis, adil, makmur, damai dan sejahtera. Berbagai kecenderungan yang mengandalkan pendekatan eksploitatif, hegemonik atau dominatif, dan represif yang selalu menyertai perkembangan ekonomi global tidak hanya akan merugikan kaum perempuan tapi juga keluarga dan masyarakat secara keseluruhan. Upaya menghadapi perkembangan yang bersifat sistemik ini, tidak hanya menjadi tanggungjawab kaum perempuan, tetapi merupakan tanggung jawab bersama laki-laki dan perempuan. Diperlukan upayaupaya yang lebih sistematis yang didasarkan pada semangat gerakan bersama untuk menciptakan suatu tatanan sosial yang adil dan demokratis, yang didasarkan pada prinsip-prinsip hak azasi manusia, keadilan, kesadaran ekologis, kesadaran tentang keberagaman (pluralisme) serta sikap anti diskriminasi dan anti kekerasan, yang didasarkan pada sistem hubungan laki-laki dan perempuan yang setara, dimana keduanya dapat berbagi akses dan kontrol atas sumber daya sosial, sumber daya alam, budaya, ekonomi dan politik secara adil. Perserikatan Solidaritas Perempuan lahir untuk mengemban upaya tersebut.Solidaritas Perempuan adalah wahana yang memiliki mandat untuk membangun gerakan perempuan yang bisa mewadahi berbagai upaya menciptakan tatanan yang lebih adil dan demokratis bagi perempuan dan masyarakat secara umum. Dalam usaha mewiujudkan visi dan misi tersebut, dibangun strategi yang menguatkan posisi perempuan dan masyarakat secara umum 4

Dokumen Internal sehingga pada gilirannya mereka mampu mendorong perubahan kebijakan yang mengarah pada pemenuhan kepentingan perempuan maupun kepentingan keadilan bagi masyarakat atau seluruh manusia. Dalam konteks ini, Solidaritas Perempuan adalah bagian dari masyarakat umum terutama perempuan yang tertindas baik ditingkat pribadi maupun di tingkat publik, yang akan memperjuangkan proses perubahan kebijakan secara bersama-sama. Dalam melakukan peran-peran tersebut, Solidaritas Perempuan akan sepenuhnya mendasarkan kiprahnya pada nilai-nilai kerakyatan, persaudaraan/solidaritas, keadilan, emansipasi/pembebasan, kemandirian, kesetaraan, kemajemukan, non sektarian, non partisan, dan anti kekerasan. Sejarah Organisasi Solidaritas Perempuan

1

Dasawarsa tahun 80-an, merupakan kurun waktu saat rezim otoriter Orde Baru telah sampai pada puncak kekuasaannya. Bagi rakyat Indonesia, masa itu merupakan suatu babak di mana penyelenggaraan kekuasaan di republik ini semakin kuat dikendalikan dan digerakkan oleh cara pandang dan pola tindak yang mengikuti logika penimbunan dan pelenyapan sebagai hukum keniscayaan agar kekuasaan tetap ada dalam genggaman. Model pembangunan Orde Baru ditopang oleh dua pilar utama, yaitu kekuatan modal konglomerasi dan kekuatan represi militer. Kedua pilar tersebut telah menjadi pola dasar bagi sistem kekuasaan 1

Sebagian disarikan dari Buku Putih Solidaritas Perempuan Oleh Tati Krisnawaty, 2000

5

Dokumen Internal tersebut dan telah membuahkan kemakmuran luar biasa yang hanya dinikmati segelintir kelas elit ekonomi dan politik. Pola tersebut telah menghadirkan kondisi yang menyajikan kenyataan akan dua sisi yang berbeda. Satu sisi, prestasi hasil pembangunan ekonomi mengalirkan surplus hanya bagi kelas elit. Di sisi lainnya, proses peminggiran dan penelantaran terhadap massa rakyat yang berlangsung makin massif. Dengan demikian makin memperluas kontradiksi sosial dalam masyarakat. Atas nama “pembangunan”, petani kecil dipaksa keluar dari tanah-tanah garapan yang menjadi gantungan hidupnya, juga kekayaan sumber daya alam di luar pulau Jawa dieksploitasi secara gila-gilaan bersamaan dengan proses peminggiran masyarakat lokal tradisionalnya. Atas nama “persatuan dan kesatuan”, perbedaan dan kemajemukan ditindas dan diharamkan. Atas nama “kebersihan dan ketertiban” kota, para pedagang dan pengasong dikejarkejar dan digusur. Di penghujung tahun 1980-an penggusuran dan perampasan di banyak tempat itu, kemudian memunculkan berbagai kelompok solidaritas untuk massa rakyat yang tergusur dan terampas hak-hak dasariahnya. Di antaranya, adalah Kelompok Perempuan untuk Solidaritas Badega (KPSB) yang mengadakan demonstrasi ke DPR untuk mendukung perjuangan rakyat petani Badega - Purwakarta. Bersamaan waktu dengan berdirinya kelompok tersebut, juga lahir Kelompok Kerja Solidaritas Perempuan (KSP) yang melakukan investigasi dan pembelaan kasus-kasus Pulau Panggung-Lampung dan Sugapa-Papua tahun 1989. Pada waktu itu, kelompok solidaritas tersebut hadir secara spontan dengan struktur organisasi yang sederhana, bersifat sementara dan lebih banyak dibimbing oleh spirit voluntarisme (kesukarelaan). Bentuk aktivitasnya meliputi mulai dari pengumpulan fakta-fakta di lapangan hingga melancarkan aksi-aksi protes secara terbuka. Fokus sasarannya secara umum diarahkan pada satu agenda utama pada waktu itu: penguatan perjuangan rakyat untuk merebut kembali tanah-tanah garapannya. Pada akhirnya disadari bahwa aksi organisasi yang seperti itu sifatnya spontan, jangka pendek, dan terbatas. Hal tersebut merupakan bagian dari permasalahan besar yang harus diatasi. Telah terbukti bahwa 6

Dokumen Internal aksi yang sifatnya spontan tidak akan membawa hasil yang signifikan. Permasalahan penggusuran, kekerasan terhadap perempuan dan pelanggaran HAM memiliki dimensi yang sangat kompleks dan bercorak struktural. Untuk alasan itulah, pada tanggal 10 Desember 1990 KSP yang terdiri dari Ati Nurbaiti Karta Hardimadja, Darmiyanti Muchtar, Gracia Tjita Andangsedjati, Nursyahbani Katjasungkana, Taty Krisnawaty, Veronica Indriani, dan Wardah Hafidz bersama dengan beberapa sahabat perempuan mendirikan sebuah organisasi yang disebut dengan Yayasan Solidaritas Perempuan. Susunan Dewan Pengurus 1990 – 1993, terdiri dari Ati Nurbaiti (Ketua), Nursyahbani Katjasungkana (Wakil Ketua), Gracia Tjita A. Sedjati (Bendahara), Tati Krisnawaty (Sekretaris merangkap Koordinator Program). Program dari yayasan ini adalah pengembangan institusi yayasan dan pengembangan hak asasi perempuan. Dan citacitanya adalah untuk mencapai masyarakat yang demokratis dan egaliter. Dalam perjalanannya, pada tahun 1992 diselenggarakan Management Improvement Program (MIP) yang ditujukan untuk melakukan evaluasi internal dan pembenahan organisasi secara komprehensif. Salah satu rekomendasi penting yang dihasilkan adalah perumusan visi dan perubahan bentuk organisasi, dari yayasan menjadi sebuah perkumpulan. Ada sejumlah pertimbangan yang melatarbelakangi perubahan bentuk organisasi tersebut. Pertama, selama ini bentuk yayasan hanya mampu memberi ruang gerak organisasi secara terbatas. Kedua, secara internal semakin dirasakan bahwa bentuk yayasan tidak lagi memadai sebagai wahana untuk membangun kehidupan demokrasi secara nyata dan meluas di masyarakat. Ketiga, menegaskan upaya menentang kesewenang-wenangan pemerintah Orde Baru yang menindas kebebasan berserikat. Jadi, perubahan bentuk organisasi dari yayasan menjadi perserikatan pada intinya merupakan hasil proses interaktif antara perkembangan dinamika internal dan eksternal. Namun demikian, kesepakatan untuk melakukan perubahan bentuk organisasi ini disepakati masih disertai dengan sebuah catatan, yaitu dengan melewati sebuah proses semacam masa persiapan yang disebut dengan masa transisi untuk mempersiapkan organisasi berupa 7

Dokumen Internal perserikatan. Dewan Pengurus selama masa transisi ini adalah sebagai berikut: Nursyahbani Katjasungkana (Ketua), Tati Krisnawaty (Wakil Ketua), Darmiyanti Muchtar (Bendahara), Veronica Indriani (Anggota); dan staf lainnya diantaranya Eri Nurisa, Fransiska Wuryanti, Nursatya KH, Yuniarti Chuzaifah, Amen Komaruddin, dan Hutasoit. Selain Dewan Pengurus, dibentuk juga Dewan Pengawas, yang terdiri dari Gracia Tjita AS (Ketua), Ati Nurbaiti (Wakil Ketua), dan Wardah Hafidz (Anggota). Dalam kurun waktu tersebut, tuntutan perubahan bentuk didiskusikan dan diperdebatkan. Situasi dilematik ini akhirnya berhasil dipecahkan pada saat organisasi ini mengadakan Kongres Pertamanya pada tanggal 23 – 25 Maret 1995 di Bogor. Dalam Kongres tersebut secara resmi organisasi ini menetapkan dirinya sebagai sebuah perserikatan (terbatas). Pengertian terbatas di sini dengan catatan bahwa organisasi hanya menerima calon anggota dalam jumlah yang terbatas, yakni: mereka yang diyakini telah memiliki komitmen kuat terhadap penegakan ideologi feminisme. Tidak seperti struktur sebelumnya yang diketuai oleh Direktur, sejak Kongres I tahun 1995 struktur kepemimpinan Solidaritas Perempuan menjadi struktur kepemimpinan kolektif. Penting juga untuk dicatat bahwa perubahan bentuk organisasi menjadi sebuah perserikatan ini pun disertai dengan re-definisi visinya secara lebih spesifik: ‘memperjuangkan hak-hak perempuan dengan berpedoman prinsip-prinsip demokrasi, emansipasi, egalitarian, dan non-sektarian’. Visi inilah yang hendak dijadikan titik orientasi PSP dalam memperjungkan cita-cita tercapainya suatu tatanan masyarakat yang simetris, berwawasan ekologik dan gender. Dalam situasi demikian diharapkan baik perempuan maupun lakilaki memiliki akses dan kontrol terhadap sumber daya ekonomi, politik, dan budaya secara adil.

8

Dokumen Internal

Perjalanan Solidaritas Perempuan dari Kongres ke Kongres Kongres I Solidaritas Perempuan pada 23-25 Maret 1995 di Bogor secara resmi organisasi ini menetapkan dirinya sebagai sebuah perserikatan (terbatas) dan mengesahkan sebanyak 41 orang anggota perserikatan, yang umumnya berlatar belakang kalangan intelektual/akademisi, profesional, dan aktivis LSM. Dewan Pengurus Perserikatan Solidaritas Perempuan (PSP) Periode 1995 – 1998 adalah sebagai berikut: 1. Hemmasari (Ketua), 2. Emmy Hafild, 3. Ati Nurbaiti, 4. Tati Krisnawaty, 5. Tri Hastuti Nur;

Badan Pengurus Harian yang terdiri dari Taty Krisnawaty (Ketua), Errie Nurisa (Divisi Institusi), Yanti Mochtar (Divisi Advokasi), Missiyah (Divisi Penguatan Basis); dengan staf pelaksana program: Wahyu Susilo (Ketua Dewan Staf), Veronica Indriani, Fransisca Wuryanti, Amen.K, Marlon. H., Wiwin Tanian, Salma Safitri, Suprihatin, Arief Mahmudi, Arifin M. Noer, dan Sofiyah. Kongres II Solidaritas Perempuan diadakan di Yogyakarta pada tanggal 26-28 Juni 1998, dan telah memilih 7 9

Dokumen Internal orang pengurus eksekutif untuk periode kepengurusan tahun 1998-2001.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Dewan Pengurus Perserikatan Solidaritas Perempuan Periode 1998-2001 Tati Krisnawaty Darmiyanti Muchtar AP Murniati Siti Nurlela Titi Soentoro Yeni Rosa Rusdi Tagaroa

Kongres II ini memberikan mandat kepada Dewan Pengurus untuk menyelesaikan perubahan Anggaran Dasar Perserikatan. Di mana melalui Rapat Khusus Anggota pada 26-30 September 1999 di Sukabumi – Jawa Barat, Anggaran Dasar Solidaritas Perempuan mengalami perubahan sangat besar. Semangat anggota untuk mewujudkan gerakan perempuan ditingkat wilayah tertuang dalam Penegasan Visi dan Misi organisasi, Struktur organisasi, tugas wewenang dan tanggung jawab pengurus serta hak dan kewajiban anggota. Untuk mewujudkan perjuangan tersebut, Mengajak semua pihak untuk melakukan gerakan bersama yang sinergis. Selain itu, menyepakati untuk memberi nama kelompok anggota yang ada di wilayah dengan nama Komunitas --- diwilayah mana saja sesuai dengan kebutuhan dengan tidak melakukan pembagian geografis seperti hirarki pemerintah. Pada masa kepengurusan ini terbentuk Solidaritas Perempuan Kinasih Yogyakarta, SP Anging Mammiri Makassar, SP Mataram, SP Deli Serdang, SP Bundo Kanduang - Bukit Tinggi, SP Padang, SP Sebay Lampung, SP Serang - Jawa Timur (tidak aktif), dan SP Solo (tidak aktif).

10

Dokumen Internal Kongres III pada 23-28 Juni 2001 di Mataram, kepengurusan SP kemudian diefektifkan menjadi kepengurusan kolektif sesuai dengan fungsi yang lebih spesifik, dimana kemudian mulai digunakan istilah Badan Eksekutif Nasional (BEN) yang terdiri dari Ketua, Koordinator Program dan Bendahara; serta Dewan Pengawas Nasional yang terdiri dari minimal 3 orang untuk melakukan pengawasan terhadap kerja-kerja Badan Eksekutif Nasional (DPN). Model kepengurusan ini masih dipraktekkan sampai saat ini. Kongres ini juga memutuskan untuk adanya penyusunan Anggaran Rumah Tangga. Kepengurusan Periode 2001-2004 adalah: Badan Eksekutif Nasional Ketua : Titi Soentoro Koordinator Program : Salma Safitri Bendahara : Andaryanti (Aan) Dewan Pengawas Nasional: Ketua : Zohra Andi Baso Sekretaris : Ade Indriani Zuchri Anggota : 1. Suraiya Kamaruzzaman 2. Wahid Hasyim 3. Lely Zaelani Dengan bertambahnya jumlah anggota di berbagai daerah, anggota kemudian dapat mendirikan cabangnya sendiri yang dikenal dengan Komunitas Solidaritas Perempuan, dimana struktur kepengurusan juga dipimpin oleh Badan Eksekutif Komunitas (BEK), dan Dewan Pengawas Komunitas (DPK) yang dipilih langsung oleh anggota komunitasnya. Dalam periode kepengurusan ini terjadi pembentukan 6 komunitas Solidaritas Perempuan (SP), yaitu SP Palu, SP Bungoeng Jeumpa Aceh, SP Palembang, SP Kayangan Api Bojonegoro, SP Jabotabek dan SP Kendari. 11

Dokumen Internal Kongres IV yang dilaksanakan pada 10-16 Desember 2004 di Makassar memutuskan adanya struktur Dewan Komunitas – terdiri dari BEN, DPN, BEK, DPK – yang bertemu setiap tahunnya dalam Rapat Nasional Dewan Komunitas untuk membicarakan perkembangan serta perencanaan program dan keorganisasian. Rapat Nasional Dewan Komunitas (RNDK) merupakan forum keputusan kedua tertinggi setelah Kongres. Hal ini diputuskan dengan pertimbangan bahwa pada masa sebelumnya tidak ada ruang pengambilan keputusan di tingkat nasional selain kongres, . RNDK juga memilih Komite Program yang terdiri dari 3 orang BEK Komunitas SP dan 1 BEN untuk memantau perkembangan program dan kegiatan SP di tingkat nasional dan komunitas. Pada Kongres disampaikan penetapan pembekuan sementara SP Padang oleh Dewan Pengawas Nasional dan diputuskan pembubaran Komunitas SP Bukit Tinggi. Kepengurusan Perserikatan Solidaritas Perempuan Periode 2004-2008 Badan Eksekutif Nasional Ketua : Salma Safitri Koordinator Program : Risma Umar Bendahara : Evelyn Tampubolon Dewan Pengawas Nasional: Ketua : Suraiya Kamaruzzaman Sekretaris : Rio Ismail Anggota : 1. Zohra Andi Baso 2. Titi Soentoro 12

Dokumen Internal Kongres V Solidaritas Perempuan diselengkarakan pada 20-27 Juni 2008 di Cimanggis, Depok kemudian memandang fundamentalisme agama merupakan tantangan gerakan feminis di Indonesia dan menetapkan isu perempuan dan fundamentalisme agama untuk masuk dalam program Solidaritas Perempuan. Pada kongres ini terjadi pengukuhan pembentukan Komunitas SP Sumbawa dan disampaikan penetapan pembekuan sementara Komunitas SP Deli Serdang dan SP Sebay Lampung oleh DPN. Kepengurusan Perserikatan Solidaritas Perempuan Periode 2008-2012 Badan Eksekutif Nasional Ketua : Risma Umar Koordinator Program : Wardarina Bendahara : Marhaini Nasution Dewan Pengawas Nasional Ketua : Inda Fatinaware Sekretaris : Yulis Anggota : 1. Rio Ismail 2. Titi Soentoro 3. Dian Widodo Kongres VI pada tanggal 19-26 Februari 2012 di Palu, Sulawesi Tengah merekomendasikan pengukuhan pembentukan Komunitas SP Sintuwu Raya Poso pada RNDK pertama setelah Kongres. 13

Dokumen Internal

Kepengurusan Perserikatan Solidaritas Perempuan Periode 2012-2015 Badan Eksekutif Nasional Ketua : Wahidah Rustam Koordinator Program : Puspa Dewy Bendahara : Anita Dewan Pengawas Nasional: Ketua : Marhaini Nasution Sekretaris : Istiatun Anggota : 1. Risma Umar 2. Salma Safitri 3. Wardarina

Visi Misi Solidaritas Perempuan Visi Solidaritas Perempuan adalah: Mewujudkan tatanan sosial yang demokratis dengan prinsip-prinsip keadilan, keutuhan ekologis, menghargai keberagaman, menolak diskriminasi dan keke rasan, dengan berdasarkan pada sistem hubungan laki-laki dan perempuan y ang setara, di mana keduanya dapat berbagi akses dan kontrol atas sumberd aya alam, sosial, budaya, ekonomi dan politik secara adil

Misi Solidaritas Perempuan (SP)  Turut membangun kekuatan perempuan seluruh Indonesia.  Menjalin kerjasama dengan gerakan perempuan di seluruh dunia  Memperjuangkan dan melakukan pembelaan terhadap perempuan, terutama kelas marjinal dan tertindas  Memajukan, membela dan meningkatkan kesadaran hal azasi manusia dengan fokus hak perempuan 14

Dokumen Internal   

Memperjuangkan terjadinya perubahan nilai, sikap dan prilaku yang merupakan manifestasi dari ideologi patriarkhi Memperjuangkan nilai-nilai feminis ke dalam berbagai sistem hukum dan kebijakan Melakukan berbagai ikhtiar lain yang sah dan tidak bertentangan dengan asas dan tujuan perserikatan.

Fokus Isu Solidaritas Perempuan Sesuai dengan mandate Kongres VI maka perjuangan dan gerakan organisasi Solidaritas Perempuan dan ideologi feminis dalam bergerak ialah : 1. Program Perlindungan terhadap Perempuan Migrasi Trafficking dan HIV-AIDS. Mandat program ini diarahkan pada upaya-upaya untuk membangun gerakan feminis berbasis pada Buruh Migran Perempuan (termasuk calon dan mantan) beserta keluarganya untuk melawan ketidakadilan gender dan pemiskinan akibat poliik Negara dan nonnegara, agar mereka mampu memiliki akses dan kontrol atas hakhaknya dan keputusan politik yang menentukan hidupnya. Program ini juga diarahkan pada upaya-upaya menggalang dukungan publik di tingkat lokal, nasional, regional dan internasional untuk bersamasama melindungi BMP dari kerentanan mereka terhadap trafficking, HIV dan AIDS. 2.

Program Perempuan dan Konflik Sumber Daya Alam. Program Perempuan dan Konflik Sumber Daya Alam difokuskan untuk membangun gerakan feminis yang terorganisir melawan ketidakadilan akibat hilangnya akses dan kontrol perempuan terhadap sumber-sumber kehidupan yang terancam dan terkena dampak dari pengrusakan lingkungan dan eksploitasi SDA akibat politik Negara dan Non-Negara. Solidaritas Perempuan telah membangun sebuah strategi kegiatan dan strategi isu yang komprehensif, berbasiskan dari konteks permasalahan Perempuan akar rumput di wilayah masing-masing dengan dikaitkan trend politik ekonomi di tingkat global, nasional maupun lokal.

15

Dokumen Internal 3.

Program Perempuan dan Kedaulatan Pangan Program perempuan dan kedaulatan pangan diarahkan untuk memperkuat gerakan feminis melawan hegemoni negara dan nonnegara agar perempuan mampu menentukan sendiri hak-haknya atas pangan dalam memproduksi, mengelola, mendistribusi, hingga mengkonsumsi sendiri.

4. Program Perempuan dan Politisasi Agama Program ini difokuskan pada upaya-upaya membangun pemahaman dan kesadaran kritis perempuan akar rumput mengenai trend fundamentalisme agama, politisasi agama dan hak otonomi seksualitas dan tubuh perempuan. Perempuan akar rumput juga didorong melakukan advokasi kebijakan diskriminatif dan terkait dengan isu fundamentalisme yang tidak berpihak dan memiskinkan perempuan. Untuk mencapai usaha ini, Solidaritas Perempuan penting untuk membangun komunikasi dengan organisasi-organisasi dalam elemen masyarakat akar rumput untuk melawan radikalisasi agama dan kekerasan atas nama agama yang membatasi tubuh, pikiran dan mobilitas perempuan. 5.

Program Penguatan Organisasi Solidaritas Perempuan Sebagai sebuah organisasi feminis, Solidaritas Perempuan penting untuk terus melakukan upaya-upaya untuk penguatan ideologi feminis kepada anggota SP dan perempuan akar rumput, salah satunya dengan membangun modul feminis sebagai alat bantu untuk melakukan penguatan dan pengorganisasian perempuan di akar rumput. Solidaritas Perempuan juga perlu untuk terus meningkatkan kapasitas anggota dan komunitas SP sesuai dengan kebutuhan dan konteks isu di wilayah masing-masing – serta mendorong peningkatan keterlibatan anggota SP dalam hal pertukaran informasi, pengalaman dan kapasitas antar anggota.

16

Dokumen Internal

Struktur Pengambilan Keputusan Organisasi Kongres sebagai badan pengambilan keputusan tertinggi dalam Perserikatan. Kongres dihadiri oleh seluruh anggota yang diadakan setiap 3 tahun sekali dengan agenda: 1. Mengevaluasi pelaksanaan mandat oleh Badan Eksekuti Nasional dan Dewan Pengawas Nasional dari Kongres sebelumnya; 2. Merumuskan Pokok-Pokok Kebijakan Organisasi, Program Kerja dan Keuangan Perserikatan untuk periode tiga tahun kerja berikutnya; 3. Memilih dan menetapkan Badan Eksekutif Nasional dan Dewan Pengawas Nasional untuk masa kerja selama tiga tahun dan dapat dipilih ulang untuk satu kali. Rapat Nasional Dewan Komunitas, diselenggarakan setiap tahun yang dihadiri oleh BEN, DPN, Badan Eksekutif Komunitas dan Dewan Pengawas Komunitas. RNDK bertugas untuk mengevaluasi pelaksanaan program selama satu tahun dan memutuskan program yang akan dijalankan untuk tahun berikutnya. Sejak tahun 2005, RNDK juga memilih Komite Program untuk mengawasi pelaksanaan program baik di tingkat nasional maupun Komunitas. Dengan struktur yang demikian, Solidaritas Perempuan dipimpin oleh suara-suara dari anggota melalui perwakilan mereka di Komunitas SP dan Dewan Komunitas, tidak hanya oleh BEN dan DPN. Musyawarah Komunitas (Muskom), adalah badan pengambilan keputusan tertinggi dalam tingkat komunitas SP yang dilaksanakan setiap 3 tahun sekali dan dihadiri oleh anggota yang terdaftar di komunitas tertentu. Muskom mengevaluasi program dan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Badan Eksekutif Komunitas dan Dewan Pengawas Komunitas sekaligus memutuskan arah kebijakan program dan organisasi untuk 3 tahun kedepan. Muskom juga memilih anggota Badan Eksekutif Komunitas dan Dewas Pengawas Komunitas. Rapat Konsultasi Anggota (RKA), adalah forum konsultasi dan pengambilan keputusan pada ranah komunitas yang dilakukan setiap tahun. Dalam forum ini, seluruh anggota komunitas SP tertentu melakukan evaluasi pelaksanaan program dan pengelolaan organisasi di 17

Dokumen Internal tahun sebelumnya, dan memutuskan program dan kegiatan yang akan dilakukan untuk tahun berikutnya. Selain itu, dalam RKA juga dilakukan diskusi terkait penseleksian dan pemilihan anggota baru dari komunitas yang bersangkutan. Rapat Koordinasi BEN dan DPN serta BEK dan DPK, adalah forum yang mengkoordinasikan fungsi eksekutif dan fungsi pengawasan Perserikatan, baik ditingkat nasional maupun komunitas SP. Forum ini dilaksanakan 6 (enam) bulan sekali untuk membahas hasil monitoring dan pengawasan terhadap pengelolaan kegiatan dan keuangan maupun mekanisme kerja pada tingkat Badan Eksekutif Nasional/Badan Eksekutif Komunitas. Pada rapat koordinasi ini juga membahas dan menyetujui rencana kegiatan dan anggaran enam bulanan, serta membahas hal-hal yang dinilai penting. Rapat Koordinasi dihadiri oleh Dewan Pengawas Nasional/Dewan Pengawas Komunitas dan Badan Eksekutif Nasional/ Badan Eksekutif Komunitas.

Struktur Kepengurusan Sekretariat Nasional

18

Dokumen Internal

Perkembangan Anggota Solidaritas Perempuan Pada Kongres I Perserikatan Solidaritas Perempuan di Bogor pada tahun 1995, disahkan 41 anggota Solidaritas Perempuan, yang umumnya berlatar belakang kalangan intelektual/akademisi, profesional, dan aktivis LSM, di mana pada saat itu belum ada komunitas SP. Hingga Kongres VII pada Tahun 2015 di Yogyakarta, secara keseluruhan total jumlah anggota Perserikatan Solidaritas Perempuan telah berkembang menjadi sebanyak 781 yang terdiri dari 679 perempuan dan 102 laki-laki, di mana sejumlah 2 428 orang adalah anggota komunitas SP dan sejumlah 353 orang adalah 3 anggota non komunitas , dengan latar belakang aktivis, ibu rumah tangga, pekerja informal (petani, nelayan, pedagang, dan sebagainya), akademisi, mahasiswa/pelajar, dan profesional. Jumlah anggota SP Komunitas dan Non Komunitas LakiNO KOMUNITAS Perempuan % % laki 1 Jabotabek 42 93.3% 3 6.7% 2 Aceh 33 91.7% 3 8.3% 40 85.1% 7 14.9% 3 Yogyakarta 38 95.0% 2 5.0% 4 Kendari 72 85.7% 12 14.3% 5 Makassar 6 Mataram 45 88.2% 6 11.8% 7 Palembang 23 85.2% 4 14.8% 8 Palu 48 98.0% 1 2.0% 9 Sumbawa 17 70.8% 7 29.2% 10 Poso 24 96.0% 1 4.0% KOMUNITAS 382 89.3% 46 10.7%

TOTAL 45 36 47 40 84 51 27 49 24 25 428

NON KOMUNITAS

297

84.1%

56

15.9%

353

TOTAL

679

86.9%

102

13.1%

781

2

Komunitas Solidaritas perempuan : Aceh, Palembang (sumsel), Jabotabek (DKI Jakarta), Jogyakarta, Makassar-Sulawesi selatan, Palu dan Poso (Sulawesi Tengah), Kendari-Sulawesi Tenggara, Mataram dan Sumbawa (NTB). 3 Wilayah yang memiliki anggota namun tidak memiliki komunitas-struktur pengurus ataupun komunitas yang dibekukan sementara, tersebar di berbagai wilayah, yaitu Karawang, Pekanbaru, Jawa Tengah, Bojonegoro, Salatiga, Solo, Garut, Cianjur, Papua, Ambon, Manado, Bengkulu, Jawa Timur, Madura, Medan, Deli Serdang, Bukit Tinggi, Padang, Lampung, Serang, Kalimantan, Bandung dan Jabotabek ( Non Komunitas ).

19

Dokumen Internal Proses perekrutan anggota yang tertuang dalam AD/ART Solidaritas Perempuan, telah mengalami perbaikan dari periode sejak berdirinya hingga saat ini. Dinamika yang terjadi di SP dalam perekrutan anggota terus berjalan dan melahirkan aturan organisasi yang komprehensif, mulai dari tata penerimaan, verifikasi calon anggota hingga pada pengesahan anggota perserikatan. Proses berlapis yang dibangun dalam AD/ART, tidak lain untuk memastikan bahwa calon anggota yang akan di sahkan adalah calon anggota yang mengetahui dengan baik perserikatan SP, visi, misi, nilai-nilai, garis politik dank ode etik perserikatan SP. Sehingga di tahun 2006 – 2015, banyak calon anggota yang tidak langsung di sahkan setelah mengikuti persyaratan administrative organisasi sesuai pasal 7 ART SP, tetapi berproses terlebi dahulu di komunitas sebagai volunteer ataupun staff di komunitas maupun nasional. Sebagai gambaran dinamika perekrutan anggota SP sejak berdirinya hingga saat ini, dapat di lihat sebagai berikut: a) Tahun 1990 – 1998, keanggotaan umumnya direkrut oleh pengurus SP, perekrutan masih longgar dan anggota yang direkrut oleh pengurus biasanya yang hadir dalam kegiatan yang dilakukan oleh SP maupun kegiatan diluar SP kemudian mengisi formulir keanggotaan SP. Sistem database keanggotaan masih sederhana, saat ini ketika Seknas melakukan komunikasi dengan beberapa anggota yang terdaftar dalam database, anggota tersebut tidak merasa menjadi anggota SP atau sebaliknya ada anggota yang merasa pernah mengisi formulir keanggotaan tetapi tidak terdaftar dalam keanggotaan SP. b) Tahun 1998 – 2000, perluasan dan gerakan SP mulai terlihat di komunitas, juga mulai terbangun pola perekrutan anggota. Meskipun belum ada tata cara perekrutan anggota yang diatur dalam AD/ART SP. Namun demikian perekrutan anggota mulai diawali dengan mengikuti kegiatan-kegiatan SP sebagai proses/wadah dalam melakukan perekrutan anggota. Walaupun dibeberapa komunitas, melakukan perekrutan anggota masih longgar. 20

Dokumen Internal c) Tahun 2000-2005, Proses perekrutan anggota dikomunitas mulai diawali dengan sebuah proses dengan pelibatan calon anggota dalam beberapa kegiatan SP yang sifatnya jangka panjang, dan calon anggota tersebut terlibat aktif dalam kegiatan SP, juga mulai diperkenalkan soal keorganisasian, nilai-nilai SP dan feminisme. Ada semangat dari calon anggota untuk menjadi bagian dari organisasi, saat itulah proses perekrutan dilakukan. d) Tahun 2006 – sekarang, tata cara dan proses perekrutan anggota sudah mulai diatur dengan baik dalam AD/ART SP. Beberapa komunitas melakukan perekrutan anggota sudah mulai mengikuti tatacara perekrutan anggota sesuai pasal 7 ART SP. Misalnya pengurus mendorong calon anggota untuk terlebih dahulu aktif dalam kegiatankegiatan SP, mengenali organisasi SP baik Visi-Misi dan nilai-nilai yang diperjuangkan, mengikuti training keorganisasian dan training feminis dan bahkan verifikasi calon anggota dilakukan dalam rapat pengambilan keputusan dalam RKA dan meminta komitmen calon anggota tersebut untuk aktif dalam organisasi, begitupun pemberi rekomendasi bertanggung jawab terhadap calon anggota yang rekomendasi. Namun demikian, belum sepenuhnya berjalan dengan baik pada proses- proses perekrutan anggota di beberapa komunitas.

Penguatan Perempuan Akar Rumput Per Tahun 2015, Perserikatan Solidaritas Perempuan bekerja bersama 5.771 perempuan akar rumput di 79 wilayah pengorganisasian 4 dari Komunitas dan Non Komunitas SP di 14 daerah memperjuangkan hak-hak perempuan atas sumber-sumber kehidupannya yang dirampas ataupun hilang akibat kebijakan atau program/proyek yang tidak berpihak kepada perempuan, dalam konteks pengelolaan sumber daya alam, pengelolaan pangan, hak atas pekerjaan yang layak serta kontrol atas tubuh, pikiran dan ruang gerak perempuan. 4

Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Lampung, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, Yogyakarta, Bali, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, dan Kalimantan Tengah. 21

Dokumen Internal

Komunitas Solidaritas Perempuan (hingga tahun 2015) Pada di tingkat komunitas, Badan Eksekutif Komunitas (BEK) dan Dewan Pengawas Komunitas (DPK) dipilih oleh anggota di dalam Musyarawah Komunitas (Muskom) yang diadakan di tiap-tiap komunitas.

Komunitas Solidaritas Perempuan Kinasih Yogyakarta

Latar Belakang Diawali pertemuan para aktivis perempuan yang mengadakan rapat di Salam, Magelang. Maka lahirlah Solidaritas Pererempuan Kinasih yang diinisiasikan oleh Agustina Prasetyo Murniati pada tanggal 24 Agustus 1999, sebagai bagian dari perlawanan kaum perempuan terhadap segala bentuk diskriminasi dan kekerasan yang menimpa sebagian besar perempuan di seluruh dunia. Bagi SP Kinasih, pengakuan terhadap harkat dan martabat manusia merupakan landasan untuk terwujudnya masyarakat yang demokratis, adil, makmur, damai dan sejahtera. Perbedaan-perbedaan latar belakang sosial, budaya, ekonomi dan politik serta perbedaan biologis tidak seharusnya mengurangi/menghalangi pemenuhan akan hak azasi manusia setiap individu, karena pelanggaran/pengurangan terhadap pemenuhan hak azasi manusia itu merupakan kekuatan yang akan merusak kemanusiaan itu sendiri. Susunan Kepengurusan Kepengurusan Periode 1999-2001 Ketua Badan Eksekutif Komunitas : Siti Maskanah Koordinator Program : Khotimatul Hayati Bendahara : Andriyani Sementara Program yang ditangani adalah isu Buruh Migran 22

Dokumen Internal Kepengurusan Periode 2002-2004 Badan Eksekutif Komunitas Ketua : Tini Sastra Koordinator Program : Farida Mahri ==> Nuning Rukhmawati Bendahara : Islamiyatur Rohmah ==> Setyowati Iriana Di tahun 2003 terjadi pergantian Pengurus antar waktu yaitu Koordinator Program Farida Mahri digantikan oleh Nuning Rukhmawati. Dan Bendahara Islamiyatur Rohmah digantikan oleh Setyowati Iriana. Dewan Pengawas Komunitas periode ini adalah : Ketua DPK : Istiatun Anggota DPK : Burhan Marwanto Program yang dilaksanakan pada periode tersebut adalah isu Buruh Migran, Pendidikan Politik, Penguatan Organisasi, Kedaulatan pangan. Kepengurusan Periode 2005-2007 Badan Eksekutif Komunitas Ketua : Rini Yuni Astuti Koordinator Program : Nuning Rukhmawati Bendahara : Setyowati Iriana Sementara kepengurusan Dewan Pengawas Komunitas terdiri dari : Ketua DPK : Burhan Marwanto Anggota DPK : 1. Setyaningsih Darmastuti 2. Pay Yusmar Isu Program yang dilaksanakan adalah isu : 1. Penguatan Organisasi 2. Kedaulatan Pangan ==> Respon Bencana ==> Gempa Bantul 3. Buruh Migran

23

Dokumen Internal Kepengurusan Periode 2008-2010 Badan Eksekutif Komunitas Ketua : Hikmah Diniah Koordinator Program : Tutik Purwaningsih Bendahara : Sagita Evi Rahayu Di tahun 2009 ada pergantian pengurus antar waktu dari Koordinator Program Natalia Fajarini digantikan oleh Tutik Purwaningsih. Sementara kedudukan Bendahara dari Tutik Purwaningsih digantikan oleh Sagita Evi Rahayu. Dewan Pengawas Komunitas Ketua : Rini Yuni Astuti Anggota: 1. Maryanto 2. Setyowati Iriana 3. Dheny Wiratmoko Program periode ini : 1. Penguatan Organisasi 2. Kedaulatan Pangan 3. Buruh Migran 4. Sumber Daya Alam (SDA) Kepengurusan Periode 2011-2013 : Badan Eksekutif Komunitas Ketua : Novita Dwi Arini Koordinator Program : Tutik Purwaningsih Bendahara : Sagita Evi Rahayu Dewan Pengawas Komunitas : Ketua DPK : Nuning Rukhmawati Anggota DPK : 1. Maryanto 2. Hikmah Diniah 24

Dokumen Internal Program periode ini : 1. Penguatan Organisasi 2. Kedaulatan Pangan 3. Buruh Migran 4. Sumber Daya Alam (SDA) Kepengurusan Periode 2014-2016 Badan Eksekutif Komunitas Ketua : Bonnie Kertaredja Koordinator Program : Firnanda Hesti Wulandari ==>Asih Nur Candra Bendahara : Hikmah Diniah Pada Rapat Konsultasi Anggota pada bulan Februari 2015 terjadi keputusan pergantian antar waktu Koordinator Program Firnanda Hesti Wulandari digantikan oleh Asih Nur Candra Dewan Pengawas Komunitas Ketua : Agustina Prasetyo Murniati Anggota : 1. Debora K Tioso 2. Suharti Muchklas Isu yang diambil dalam periode ini sesuai mandat Muskom Maret 2014 yaitu : 1. Penguatan Organisasi 2. Kedaulatan Pangan 3. Politisasi Agama (Pluralisme)

25

Dokumen Internal

Komunitas Solidaritas Perempuan Anging Mammiri Makassar Latar belakang Sulawesi Selatan sebagai “gerbang” pintu masuk untuk wilayah Indonesia Timur, tidak serta merta menjadikan Sulawesi Selatan terlepas dari persoalan-persoalan yang dapat menjadikan kehidupan perempuan semakn membaik. Kondisi ini dapat dipengaruhi oleh situasi politik, sosial, agama dan budaya yang berkembang di Sulawesi Selatan. Pada tahun 1997, diselenggarakan Seminar nasional yang menyikapi berbagai persoalan perempuan. Hal ini kemudian memicu beberapa perempuan aktivis seperti Zohra A. Baso, Yuberlian, Christina Joseph dan beberapa aktivis perempuan lainnya untuk membentuk Solidaritas Perempuan di Sulawesi Selatan. Kemudian proses koordinasi anggota SP semakin intens dan pada tahun 2000, anggota bersepakat mendirikan Komunitas SP di Sulawesi Selatan, dengan susunan kepengurusan yang terdiri dari Siti Rabiah sebagai Koordinator, Inda Fatinaware sebagai Wakil Koordinator, dan Yuli Tungga sebagai Sekretaris. Pembentukan Komunitas Solidaritas Perempuan Anging Mammiri di Makassar kemudian dikukuhkan pada Kongres III Perserikatan Solidaritas Perempuan di Mataram. Kepengurusan Periode 2003-2006 (Muskom 2003) Badan Eksekutif Komunitas Ketua : Itji Diana Daud Koordinator Program : Rosniaty Azis Bendahara : Iman Mardatillah Dewan Pengawas Komunitas 1. Inda Fatinaware 2. Nurcahaya Tandang 3. Supardin 4. Fanni Anggraini 5. Nurwanita 26

Dokumen Internal Pada kepengurusan periode ini, program yang dijalankan adalah Step by step. Program yang memberikan penguatan terhadap perempuanperempuan di komunitas, terkait dengan situasi/isu lokal di Sulawesi Selatan, hak-hak sipol, isu lingkungan, politik, dll. Kepengurusan Periode 2006-2009 (Muskom 2006) Badan Eksekutif Komunitas Ketua : Wahidah Rustam Koordinator Program : Ucu Rubiah Bendahara : Fedriana Nirwana Dewi Dewan Pengawas komunitas 1. Inda Fatinaware 2. Radiani Rachiem 3. Sugianto 4. Erni Indarawati 5. Husaimah Husain Pada periode ini, terjadi pergantian koordinator program. Hal ini dikarenakan Koordinator Program dalam kondisi hamil dan diharuskan untuk beristirahat. Sehingga terjadi Referendum Koordinator Program dan terpilihlah Haniah untuk melanjutkan tugas dan tanggungjawab sebagai Koordinator Program. Namun tidak lama berselang, Referendum Koordinator Program diadakan lagi untuk menggantikan Haniah karena terpilih sebagai Komisioner KPU Kabupaten Pangkep. Pada referendum kali ini, terpilih dan ditetapkan Rosmiati Sain sebagai Koordinator Program hingga kepengurusan BEK periode 2006-2009 selesai. Program isu yang dijalankan pada kepengurusan ini adalah : 1. Migrasi, Trafiking dan HIV/AIDS 2. Perempuan dan Kedaulatan Pangan 3. Perempuan dan Konflik Sumber Daya Alam 4. Perempuan dan Fundamentalisme 5. Penguatan Anggota dan Kapasitas Organisasi 27

Dokumen Internal Kepengurusan Periode 2009-2012 (Muskom Maret 2009) Badan Eksekutif Komunitas Ketua : Rosmiati Sain Koordinator Program : Fedriana Nirwana Dewi Bendahara : Indramini Rasyid Dewan Pengawas Komunitas 1. Sustriani A. Tahir 2. Warida Syafie 3. Sahri Bulan 4. Rusdin Tompo 5. Nurhidayah Mantong Pada Periode ini, dilakukan juga Referendum Koordinator Program untuk menggantikan Koordinator Program yang mengundurkan diri. Dikarenakan Fedriana Nirwana Dewi berpindah domisili ke Pulau Jawa (ikut suami). Dan ditetapkanlah Hijrah Lahaling sebagai Koordinator Program. Program isu yang dijalankan pada kepengurusan ini adalah : 1. Migrasi, Trafiking dan HIV/AIDS 2. Perempuan dan Kedaulatan Pangan 3. Perempuan dan Konflik Sumber Daya Alam 4. Perempuan dan Fundamentalisme 5. Penguatan Organisasi Kepengurusan Periode 2012-2014 (Muskom 7 - 8 Januari 2012) Badan Eksekutif Komunitas Ketua : Rosmiati Sain Koordinator Program : Hijrah Lahaling Bendahara : Nur Asiah Dewan Pengawas Komunitas 1. Haniah 2. Indramini Rasyid 28

Dokumen Internal 3. Hj. Komatiah 4. Sahri Bulan 5. Marlina Palo Program isu yang dijalankan pada kepengurusan ini adalah : 1. Migrasi, Trafiking dan HIV/AIDS 2. Perempuan dan Konflik Sumber Daya Alam 3. Perempuan dan Politisasi Agama 4. Penguatan Organisasi Pada periode ini, Muskomlub dilakukan sebanyak 2 kali. Rosmiati Sainmengundurkan diri pada bulan Maret2012 dengan alasan terpilih sebagaiDirekturLBH Apik Makassar, sehingga pada saat Muskomlub (18 April 2012), terpilihlah Hajar H. Junaid sebagai Ketua BEK. Tidak lama berselang, Referendum Koordinator Program pada 30 Juni 2012 dilaksanakan, untuk memilih pengganti Hijrah Lahaling yang mengundurkan diri tertanggal 28 Mei 2012 dengan alasan ingin berfokus mengurus bisnis dan keluarga. Terpilih dan ditetapkanlah Sitti Aisyahuntuk melanjutkan tugas dan tanggung jawab sebagai Koordinator Program. Pada 11 – 12 Mei 2013, Muskomlub diadakan untuk memilih pengganti Hajar H. Junaid yang mundur dengan alasan ingin fokus mengurus keluarganya dan Haniah (Ketua DPK) dinyatakan melanggar nilai dan kode etik perserikatan Solidaritas Perempuan. Dan pada Muskomlub tersebut, terpilih dan ditetapkanJusmiati Lestari sebagai Ketua BEK dan Sunniati sebagai DPK, yang akan melanjutkan tugas dan tanggungjawab sampai periode kepengurusan 2012-2015 selesai. Muskom SP Anging Mammiri selanjutnya diadakan sebulan lebih cepat dari yang seharusnya, yakni pada 27 – 28 Desember 2014. Kepengurusan Periode 2014-2017 (Muskom Desember 2014) Badan Eksekutif Komunitas Ketua : Nur Asiah Koordinator Program : Sitti Aisyah Bendahara : Lili Ernayanti 29

Dokumen Internal Dewan Pengawas Komunitas 1. Indramini Rasyid 2. Ambo Masse 3. Rosmiati Sain 4. Rampu Lawanra 5. Hajar H. Junaid Program isu yang dijalankan pada kepengurusan ini adalah : 1. Migrasi, Trafiking dan HIV/AIDS 2. Perempuan dan Konflik Sumber Daya Alam 3. Perempuan dan Pluralisme 4. Penguatan Organisasi 5. Pendidikan Politik pada Pilkada Gubernur, Walikota dan Pemilu Legislatif dan Presiden

Komunitas Solidaritas Perempuan Mataram Sekilas Solidaritas Perempuan Mataram Komunitas ini awalnya berdiri sebagai langkah menyatukan kekuatan untuk mengadvokasi persoalan buruh migrant NTB yang pada saat itu tengah mengalami banyak kasus kekerasan dan pelanggaran hak sementara di daerah belum memiliki kebijakan yang melindungi hak buruh migrant khususnya buruh migrant perempuan. Komuntas ini di beri nama Komunitas Mataram sesuai nama ibu kota provinsi NTB sebagai wilayah kerjanya dan asal anggotanya yang berasal dari pulau Lombok dan Pulau Sumbawa,NTB. Tahun ini SP Mataram telah berusia 15 belas tahun dan telah terbelah menjadi dua komunitas yaitu : komunitas Mataram dan Sumbawa. Keputusan untuk mendirikan komunitas baru di Sumbawa sebagai langkah strategis mengatasi persoalan geografis yang cukup jauh antara 30

Dokumen Internal dua pulau yang menjadi tantangan dalam pengorganisasian dan menghambat proses pelaksanaan rapat rapat pengambilan keputusan tinggi perserikatan/komunitas yang mengharuskan jumlah quorum ½ + 1 kehadiran anggota. Namun,meski telah terbagi menjadi dua komunitas SP Mataram tetap melakukan advokasi dan merespon isu-isu perempuan di level provinsi dan tidak hanya melakukan advokasi isu di pulau Lombok. Selama 15 tahun usianya SP Mataram berkembang dengan jumlah anggota sebanyak 51 orang terdiri dari 45 orang perempuan dan 6 orang laki-laki dan tidak hanya berfokus pada isu buruh migrant.saat ini ada empat (4) focus isu yang di tangani oleh SP Mataram,yaitu : 1).Issu Perempuan,Migrasi,Trafficking Dan HIV/AIDS. 2).Issu Perempuan Dan Kedaulatan Pangan. 3).Issu Perempuan Dan Politisasi Agama. 4).Penguatan Organisasi. Selain dari empat focus isu tersebut, SP Mataram juga bekerja mengadvokasi kebijakan kebijakan daerah yang tidak responsif gender dan diskriminatif terhadap perempuan serta merespon isu aktual di wilayah NTB dengan berjaringan bersama NGO, media dan pemangku kepentingan lainnya, seperti untuk isu pelayanan public ataupun mengadvokasi pencabutan kebijakan peraturan bupati Lombok timur No 26 tahun 2014 tentang PAD yang diskriminatif terhadap perempuan karena menjadikan situasi ketidak adilan bagi perempuan (poligami) sebagai potensi pendapatan daerah. Dalam kerja kerja penguatan organisasi selain melakukan penguatan di internal organisasi untuk penyadaran kritis tentang ideologi dan kelembagaan perserikatan, SP Mataram melakukan pendidikan politik untuk mendorong partisipasi perempuan dalam parlemen dan PEMILU. Susunan kepengurusan Kepengurusan Periode Tahun 2000-2004 (Pra Komunitas) Pengurus Daerah : Koordinator : Yane RB Pengurus : Sumiati 31

Dokumen Internal Kepengurusan Periode Tahun 2004 – 2007. (MUSKOM I) Badan Eksekutif Komunitas Ketua : Yane RB Koordinator Program : Eli Sukemi Bendahara : Yuni Riawati Dewan Pengawas Komunitas Ketua : Ahmad Junaidi Anggota : Erna Suryani Anggota : Endang Marfani Kepengurusan Periode Tahun 2007-2010 Badan Eksekutif Komunitas Ketua : Yuni Riawati Koordinator program : Maryam HS. Bendahara : Zakiah Daradjat Dewan Pengawas Komunitas Ketua : Yane RB Anggota : Nyimas Anita Anggota : Yopi Hardi Kepengurusan Periode Tahun 2010-2013. (MUSKOM III) Badan eksekutif komunitas Ketua : Baiq Zulhiatina Coordinator program : Maryam HS Bendahara : Siti Nur Hidayati Dewan Pengawas Komunitas Ketua : Eli Sukemi Anggota : Yuni Riawati Anggota : Tanwir

32

Dokumen Internal Kepengurusan Periode Tahun 2013- 2015 (Saat Ini) Badan Eksekutif Komunitas Ketua : Baiq Zulhiatina Coordinator program : Ika Ariyani Bendahara : Nurul Hidayah Dewan pengawas komunitas Ketua : Nurul Utami Anggota : Siti Nur Hidayati Anggota : Baiq Sumiatun

Komunitas Solidaritas Perempuan Palu Sekilas Solidaritas Perempuan Palu Solidaritas Perempuan Palu berdiri, berangkat dari merespon situasi ketidakadilan yang dihadapi oleh perempuan terkait dengan konflik sumber daya alam saat itu yang berjuang untuk melawan beroperasinya pertambangan galian C di lolioge adalah perempuan, situasi konflik sumber daya alam di Taman Nasional Lore Lindu (dongi dongi) dan situasi perempuan yang menjadi buruh migrant ke luar negeri baik secara legal maupun illegal. Saat itu terpetakan kantong kantong daerah yang rutin mengirimkan BMP ke luar negeri. Melihat situasi di atas beberapa aktifis perempuan dan aktivis lingkungan serta perempuan yang aktif mengikuti kegiatan yang dilakukan oleh organisasi perempuan beberapa kali melakukan diskusi untuk merespon situasi tersebut hasilnya bahwa penting di bentuk organisasi perempuan yang fokus bekerja untuk 2 situasi tersebut di atas, karena saat itu ada 2 organisasi perempuan di Palu (KPPA dan KPKP- ST) tetapi kedua organisasi tersebut lebih fokus melakukan advokasi dan pembelaan terkait dengan issu Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Sementara di Palu sudah ada 3 orang aktifis yang telah menjadi anggota 33

Dokumen Internal yang terdaftar di Sekretariat Nasional (Eva Susanti, Soraya Sultan dan Rukmini Toheke) maka di forum diskusi tersebut bersepakat untuk menghubungi Sekretariat Nasional SP dan membentuk komunitas SP di Palu Sulawesi Tengah. Proses pembentukan Komunitas SP Palu telah sesuai dengan aturan Perserikatan SP, yaitu harus direkomendasi oleh komunitas SP terdekat maka SP Anging Mamiri (Makassar), tanggal 22 April 2002, pembentukan di dahului dengan training feminis dasar bagi calon anggota sebanyak 19 orang, terdiri dari 18 orang perempuan dan 1 orang laki laki. Proses training feminis dasar dan pembentukan dilakukan di sekertariat KPPA palu dan di fasilitasi oleh Inda Fatinaware (SP Anging Mammiri Makassar) dan Pipit (seknas SP). Sampai dengan saat ini setelah SP Palu mengawal pembentukan Komunitas Sintuwu Raya di Poso, dimana sebelumnya anggota SP Poso kesemuanya terdaftar dalam data base keanggotaan SP Palu. Jumlah Anggota SP Palu pasca pelaksanaan Musyawarah Komunitas (MUSKOM) pada tanggal 21-22 Maret 2015 sebanyak 45 orang terdiri dari 1 orang laki laki dan 44 orang perempuan dari berbagai elemen seperti aktivis, PNS, Ibu rumah tangga, mantan buruh migran, petani dan perempuan Komunitas. Seiring berjalannya waktu, di Komunitas Solidaritas Perempuan Palu sendiri hingga saat ini telah 6 (enam ) kali berganti Kepengurusan dan masih berkomitmen untuk menjalankan visi misi organisasi dengan bekerja bersama perempuan-perempuan akar rumput di berbagai wilayah pengorganisasian SP Palu, melalui program kerja (Issue) berdasarkan mandat Perserikatan Solidaritas Perempuan. Sejak awal pendirian di tahun 2002 hingga tahun 2015, SP Palu telah bekerja di 34 desa di 4 kabupaten/kota, yaitu 6 kelurahan di Kota Palu, 4 desa di Kabupaten Donggala, 9 desa di Kabupaten Sigi, dan 15 desa di Kabupaten Poso. Program Kerja SP Palu: 1. Perempuan Migrasi, Trafficking HIV/AIDS 2. Perempuan dan Kedaulatan Pangan 3. Perempuan dan Konflik Sumber Daya Alam 34

Dokumen Internal

4.

 Tambang Galian C  Perkebunan Kelapa Sawit  Hutan dan Perubahan Iklim Penguatan Organisasi

Susunan Kepengurusan Kepengurusan Periode I 2002 – 2005 Badan Eksekutif Komunitas Ketua : Hasmia djalil Koordinator Program : Warda Bendahara : Maya Safira Dewan Pengawas Komunitas Ketua : Lutfiah Mangun Anggota : 1. Dewi Rana 2. TJani Kepengurusan Periode II 2005 - 2006 Badan Eksekutif Komunitas Ketua : Warda Koordinator Program : Nurmasyita Bendahara : Nerawati Dewan Pengawas Komunitas Ketua : Eva Susanti Bande Anggota : 1. Lutfia Mangun 2. Wirdayanti Kepengurusan Periode III 2006 - 2009 Badan Eksekutif Komunitas Ketua : Endang Herdianti Koordinator Program : Maya safira Bendahara : Rahmawati 35

Dokumen Internal Pada Musyawarah komunitas yang terpilih Rahmawati akan tetapi sebelum penggantian kepengurusan mengundurkan diri. Rosniati menggantikan posisi Bendahara Rahmawati pada periode 2007 – 2009. Dewan Pengawas Komunitas Ketua : Soraya Sultan Anggota : 1. Sriwati 2. Nerawati Kepengurusan Periode IV 2009 - 2012 Badan Eksekutif Komunitas Ketua : Endang Herdianti Koordinator Program : Indriani Bendahara : Rosniati Dewan Pengawas Komunitas Ketua : Mirna Lukman Anggota : 1. Nurmasita 2. Zatriawati 3. Wereani Ntowe Taere Kepengurusan Periode V 2012 - 2015 Badan Eksekutif Komunitas Ketua : Ruwaida Koordinator Program : Wiwin Matindas Bendahara : Sri Mustika Dewan Pengawas Komunitas Ketua : Kartini Merdekawati Anggota : 1. Endang Herdianti 2. Rosnawati Menggantikan Rosniati pada RKA November 2012 yang mengundurkan diri 3.Indah Fajarwati menggantikan Artati yang mengundurkan diri pada RKA 2013 4. Sriwati 36

Dokumen Internal Kepengurusan VI periode 2015 - 2018 Badan Eksekutif Komunitas Ketua : Wiwin Matindas Koordinator Program : Kartini Merdeka wati Bendahara : Rini Novita Dewan Pengawas Komunitas Ketua : Ruwaida Anggota : 1. Mohamad Syarif 2. Sumarni 3. Maida sita 4. Syariah

Komunitas Solidaritas Perempuan Bungoeng Jeumpa Aceh Sekilas SP Bungoeng Jeumpa Aceh Solidaritas Perempuan di Aceh awalnya diperkenalkan oleh Cut Risma kepada beberapa aktivis perempuan pada bulan april 2002 di Balik Papan. Ketika itu yang mengambil inisiatif mendirikan komunitas di Aceh adalah Hasnanda Putra, Fitriani dan Wanti Maulidar. Berbekal penjelasan singkat dan beberapa lembar brosur, ketiga pegiat ini pulang ke Aceh dan melakukan pendekatan mencari calon anggota. Saat tersebut Aceh dalam kondisi eskalasi kekerasan mulai tinggi, berbagai “kerusuhan” skala kecil dan tindak kekerasan lainnya mulai sering terjadi, akibatnya hal ini juga mempengaruhi proses sosialisasi untuk membentuk komunitas. Ditambah lagi fenomena yang terjadi tentang keterlibatan dan pemenuhan hak perempuan di berbagai umumnya tempat terabaikan dan tidak terpenuhi. Di mana selama ini perempuan selalu dinomorduakan dan kurang sekali dilibatkan dengan dalam urusan Publik dan menjadi penting untuk bagaimana dalam kondisi apapun tersebut hak-hak perempuan tetap terpenuhi dan dilindungi. 37

Dokumen Internal Pertemuan-pertemuan kecil pun digelar dengan suasana yang santai dan berpindah-pindah di seputaran kampus di gampong Batoh, Kecamatan Lueng Bata Banda Aceh, karena saat tersebut Universitas Serambi Mekkah menjadi salah satu tempat berkumpulnya para aktivis. Selanjutnya bertempat di kampus Universitas Serambi Mekkah (USM) pada tanggal 20 Mei 2002 untuk pertama sekali dilakukan Musyawarah Anggota Komunitas. Dari musyawarah yang dihadiri lebih kurang 12 anggota diputuskan beberapa hal, antara lain adalah Penamaan komunitas Bungoeng Jeumpa yang disepakati dengan pertimbangan Bungoeng Jeumpa menjadi salah satu maskot “bunga khas” di Aceh, sekaligus menggambarkan perempuan Aceh yang mandiri, kuat dan selalu menjadi pusat perhatian. Melalui Program Perempuan Pilih Program Perempuan yang terkait Pilpres dan “Perempuan pilih program perempuan” yang dilaksanakan beberapa titik kampung di Banda Aceh, SP Aceh mulai mengembangkan jaringan dan hubungan dengan berbagai lembaga yang ada di Aceh. Jumlah anggota pada saat awal berdirinya komunitas SP Aceh adalah 12 orang. Sedangkan, jumlah anggota saat ini adalah 54 orang, terdiri dari 46 perempuan dan 8 laki-laki. Fokus Isu SP Aceh adalah sebagai berikut: 1. Perempuan dan Sumber Daya Alam 2. Perempuan dan Politisasi Agama 3. Penguatan Organisasi Susunan Kepengurusan Kepengurusan Periode Pertama (Mei 2002 – Januari 2004) Badan Eksekutif Komunitas : Ketua : Wanti Maulidar Sekretaris : Faisal Bendahara : Diana Maimun

38

Dokumen Internal Dewan Pengawas Komunitas : Ketua : Hasnanda Putra Anggota: 1. Al Amin 2. Harismayanti Kepengurusan Periode Kedua (Tahun 2004 - Juni 2005) Badan Eksekutif Komunitas : Ketua : Wanti Maulidar Koordinator Program : Ismet Tanjung Bendahara : Diana Maimun Dewan Pengawas Komunitas : Ketua : Hasnanda Putra Anggota: 1. Syakya Djalil 2. Cut Farhani Kepengurusan Periode Ketiga (Juli 2005 – Desember 2005) Badan Eksekutif Komunitas : Ketua : Diana Nora Putri Koordinator Program : Puspa Dewy Bendahara : Arina Wilfida Dewan Pengawas Komunitas : Ketua : Juliani Jacob Sekretaris : Wanti Maulidar Anggota : 1. Syakya Djalil 2. Idawati 3. Zahratul Jannah Kepengurusan Periode Keempat (Tahun 2006 - 2008) Badan Eksekutif Komunitas : Ketua : Puspa Dewy Koordinator Program : Marfini Bendahara : Fenny Silvia 39

Dokumen Internal Dewan Pengawas Komunitas : Ketua : Fitriani Sekretaris : Azriana Anggota : Mawardi Rapi : Idawati : Zahratul Kepengurusan Periode Kelima (Tahun 2009 -2011) Badan Eksekutif Komunitas : Ketua : Donna Swita H Koordinator Program : Ruwaida Bendahara : Wanti Fitri Dewan Pengawas Komunitas : Ketua : Cut Risma Aini Sekretaris : Lena Farsyiah Anggota : 1. Rubiah 2. Risma 3. Nelda Gaus Kepengurusan Periode Keenam 2012-2014: Badan Eksekutif Komunitas Ketua : Cut Risma Aini Koordinator Program : Maifa Yetty dan Rosmidar sebagai PAW Bendahara : Ruwaida Dewan Pengawas Komunitas 1. Ratna Sari 2. Azriana 3. Lena Farsiyah 4. Rohana 5. Marfini

40

Dokumen Internal Kepengurusan Periode 2015-2017 Badan Eksekutif Komunitas Ketua : Ratna Sari Koordinator Program : Rubama Bendahara : Nurhidayati Dewan Pengawas Komunitas 1. Fitriani 2. Herawati 3. Ruwaida 4. Elvida 5. Jamaliah

Komunitas Solidaritas Perempuan Palembang Sekilas Solidaritas Perempuan Palembang Pada tahun 2000 AP Murniati dan Nia Syarifudin datang ke Palembang untuk berdiskusi dengan aktivis-aktivis perempuan Palembang di antaranya Yeni Izzi, Suhartini, Yusmita, Nelda Gaus, Mery Moza, Solihin dll. Bersama Ade Indriyani Zuhri, Mauli Pancarika merekomendasikan 5 (lima) orang anggota SP baru yaitu Anila Ishak, Fitri Yanti, Yusmita, Solihin, dan Mery Moza. Kemudian dibentuklah komunitas SP dengan nama SP MELATI dengan ketua Yusmita, tetapi karena masa kepemimpinan Yusmita dianggap tidak transparan, maka pada tahun 2002 beberapa anggota mendirikan SP lain yang diberi nama SP Kecubung dengan ketua Roseka Sari (Alm.) Tahun 2002 dilatar belakangi oleh ketidakadilan dan diskriminnasi terhadap perempuan maka muncul kesadaran dari para aktivis untuk mendirikan sebuah kelompok pergerakan perempuan, sehingga kemudian dibentuklah SP Delima yang direkomendasikan oleh Ibu Titi Soentoro dan Salma Safitri dirusun Blok 52 lantai 2 No 7 Palembang, dengan susunan 41

Dokumen Internal pengurus yaitu Jonizar sebagai ketua, Muhamad Mubin Amin sebagai sekretaris, dan Fahruddin Zen sebagai bendahara. Pada akhir 2002, diadakan training feminis yang diikuti oleh anggota SP Melati, SP Kecubung dan SP Delima yang diadakan di hotel Idayuh Palembang. Sehari kemudian diadakan MUSKOM 1 (pertama) di Palembang di Rumah Susun Blok 52 Lantai 2 No 7 Palembang dengan kesepakatan untuk menyatukan ketiga SP tersebut yang kemudian diberi nama SOLIDARITAS PEREMPUAN KOMUNITAS PALEMBANG. Susunan Kepengurusan Kepengurusan Periode 2003 - 2006 Badan Eksekutif Komunitas Ketua : Yusmita Koordinator Program : Roseka Sari Bendahara : Nyimas Nurkhotimah Dewan Pengawas Komunitas Ketua : Fachruddin Zen Anggota : 1. Revisda 2. Dian Sari Rahayu Dengan mundurnya Yusmita, maka diadakan MUSKOMLUB (Muskom Luar Biasa) di Tahun 2004 yang di hadiri oleh Titi Soentoro, maka terpilihlah kepengurusan yang baru, yaitu: Badan Eksekutif Komunitas Ketua : Roseka Sari Koordinator Program : Revisda Bendahara : Nyimas Nur Khotimah Dewan Pengawas Komunitas Ketua : Fahrudin Zen Anggota : 1. Dian Sari Rahayu 2. Trisnawati 42

Dokumen Internal Kepengurusan Periode 2006 – 2009 Badan Eksekutif Komunitas: Ketua : Nyimas Nurkhotimah Koordinator program : Dian Sari Rahayu Bendahara : Lidiawati Dewan Pengawas Komunitas : Ketua : Jonizar Anggota : 1. Anila Ishak 2. Mauli Pancarika Kemudian pada tahun 2007 terjadi pergantian antar waktu, sehingga Badan Eksekutif Komunitas berganti menjadi: Ketua : Nyimas Nurkhotimah Koordinator program : Fitriyanti Bendahara : Ekawati Kepengurusan Periode 2009 – 2012 Badan Eksekutif Komunitas (BEK) Ketua : Dra. Ekawati Koordinator Program : Fitriyanti Bendahara : Ressy Tri Mulyani Dewan Pengawas Komunitas (DPK) Ketua : Nyimas Nur Khotimah Anggota : 1. Jonizar 2. Siti Hawariyun Kepengurusan Periode 2012 – 2015 Badan Eksekutif Komunitas (BEK) Ketua : Ida Ruri Sukmawati Koordinator Program : Ressy Tri Mulyani Bendahara : Suharti 43

Dokumen Internal Dewan Pengawas Komunitas (DPK) Ketua : Ekawati Anggota : 1. Zazali 2. Eli Meiliana

Komunitas Solidaritas Perempuan Jabotabek Latar Belakang SP Jabotabek didirikan pada tanggal 4 Mei 2004, dengan pertimbangan bahwa anggota SP pada waktu itu di wilayah Jabotabek yang berjumlah besar dan beraneka ragam, serta kondisi wilayah Jakarta pada khususnya patut diberi tempat untuk di akomodir dalam suatu komunitas. SP Jabotabek dibentuk salah satunya untuk mengangkat persoalan perempuan yang masih tercabut hak- haknya sebagai manusia khususnya perempuan, karena adanya arus globalisasi yang di bangun oleh NegaraNegara industri saat itu sehingga mempengaruhi aspek kehidupan bangsa terutama perempuan sebagai kelompok yang berkepentingan dalam pembangunan, khususnya di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Di mana perempuan tidak diperhatikan masalah hak – haknya dalam mendapatkan akses ekonomi, kesehatan, fasilitas, dan layanan publik, serta perempuan juga tidak dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan baik di ranah domistik maupun di ranah publik. Sejak dibentuknya Solidaritas Perempuan Komunitas Jabotabek pada tanggal 4 Mei 2004, fokus utamanya adalah melakukan Pendidikan Politik perempuan akar rumput. Program ini di maksudkan agar perempuan memiliki akses dan kontrol dalam setiap pengambilan keputusan terutama penguatan hak – hak perempuan, ekonomi, keamanan, kesehatan lingkungan, layanan publik dan keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan.

44

Dokumen Internal Solidaritas Perempuan Jabotabek memiliki mandat untuk membangun gerakan perempuan yang bisa mewadahi berbagai upaya menciptakan tatanan yang lebih adil dan demokratis bagi perempuan dan masyarakat secara umum. Karena Solidaritas Perempuan adalah bagian dari masyarakat umum terutama perempuan yang tertindas baik di tingkat pribadi maupun di tingkat publik yang akan memperjuangkan proses perubahan kebijakan secara bersama- sama. Sejak terbentuknya Solidaritas Perempuan Jabotabek, pada tanggal 24 Maret 2005 dilakukan Rapat Konsultasi Anggota yang pertama dan memutuskan bahwa Solidaritas Perempuan Komunitas Jabotabek mempunyai 5 isu program yaitu: 1. Pendidikan politik perempuan 2. Layanan publik bagi perempuan 3. Penguatan ekonomi perempuan 4. Perempuan dan lingkungan 5. Penguatan kapasitas komunitas (Penguatan Organisasi) Adapun wilayah kerja pada saat itu adalah 1. Duri kepa, grogol Jakata - Barat 2. Rawa badak, Tanjung Priok Jakarta – Utara 3. Mardani, Jakarta Pusat 4. Pisangan lama , Jakarta Timur 5. Bojonggede, Bogor – Jawa Barat Susunan Kepengurusan Kepengurusan Periode I tahun 2004- 2007 Badan Eksekutif Komunitas Ketua : Yusra ersa arsil Koordinator Program : Intan dan Kiki Sakinatul Fuad sebagai PAW Bendahara : Ani

45

Dokumen Internal Dewan Pengawas Komunitas 1. Sarah Serena 2. Novi Tantri 3. Anis Munfarida Kepengurusan Periode II tahun 2007-2009 Badan Eksekutif Komunitas Ketua : Wiji Sri Rahayu Koordinator Program : Kiki Sakinatul Fuad Bendahara : Nur Hidayah Dewan Pengawas Komunitas 1. Yusra Ersa Arsil 2. Sutriah 3. Halimah Kepengurusan Peroide III 2009- 2012 Badan Eksekutif Komunitas Ketua : Nur Hidayah Koordinator Program : Siti Mujiati dan Jubaidah sebagai PAW Bendahara : Vonny Iriani Dewan Pengawas Komunitas 1. Sutriah 2. HJ Liani sari 3. Supriyanti Kepengurusan Periode IV tahun 2012 – 2015 (Muskom 27 Desember 2012) Badan Eksekutif Komunitas Ketua : Supriyanti Koordinator Program : Retna Andriani ==> Suniar ==> Ela Sari sebagai PAW Bendahara : Vonny Iriani

46

Dokumen Internal Dewan Pengawas Komunitas 1. Anis Munfarida 2. Rohayanah 3. Djubaidah Fokus isu yang diusung SP Jabotabek pada periode ini adalah: 1. Perempuan dan Sumber daya alam 2. Perempuan dan Kedaulatan pangan 3. Penguatan Organisasi

Komunitas Solidaritas Perempuan Kayangan Api Bojonegoro5 Sekilas Solidaritas Perempuan Kayangan Api Bojonegoro Berdirinya Solidaritas Perempuan Kayangan Api Bojonegoro adalah berawal dari inisiatif oleh Alexander Mubarok, karena melihat kondisi yang berkembang di masyarakat Bojonegoro yaitu masih dominannya nilai-nilai patriarki yang di terapkan dalam hampir setiap sisi kehidupan perempuan. Sebelum resmi menjadi anggota Solidaritas Perempuan Kayangan Api, pada saat itu tepat pada tanggal 10-11 Oktober 2003 diadakanlah training dan diskusi pembentukan komunitas Solidaritas Perempuan Pantura. Hadir dalam agenda tersebut adalah Salma Safitri Rahayaan (Koordinator Program BEN Seknas SP) dan Cut Risma Aini (PO Seknas SP). Selang beberapa bulan kemudian tepatnya pada tanggal 15 Mei 2004, didirikanlah Solidaritas Perempuan Bojonegoro Pantura. Nama Pantura di ambil karena anggota Solidaritas Perempuan berasal dari wilayah Pantura (Tuban, Lamongan dan Bojonegoro). Setelah diresmikannya Solidaritas Perempuan Bojonegoro sebagai komunitas maka dilakukanlah rapat kerja dan juga merubah nama PANTURA diganti dengan Kayangan Api Bojonegoro. Jumlah anggota pada awal berdirinya 5

Komunitas Solidaritas Perempuan Kayangan Api Bojonegoro tidak aktif 47

Dokumen Internal Komunitas SP Kayangan Api Bojonegoro 18 orang, kemudian sampai tahun 2010 berkembang menjadi 53 orang, yang terdiri dari 49 perempuan dan 4 laki-laki. Isu atau program tahun 2010-2012 yang dimandatkan oleh SP Kayangan Api Bojonegoro adalah (1) Isu Perempuan dan Sumber Daya Alam yang mempunyai fokus isu Pengelolaan lingkungan yang lebih baik oleh perusahaan PetroChina, (2) Isu Perempuan dan Kedaulatan Pangan, di mana fokus isunya yaitu Menolak bibit dan pupuk kimia, diangkat karena ada permasalahan di Desa Sarangan salah satunya adalah petani disana tidak sadar bahwa terjadi pelanggaran hak atas pangan, dan adanya indikasi rawan pangan. (3) Isu Migrasi, Trafficking dan Kesehatan HIV/AIDS yang menjadi isu SP Bojonegoro karena di wilayah kab. Bojonegoro tepatnya di Kec. Sugihwaras dan Kec. Dander menjadi kantong Buruh Migran Perempuan (BMP) yang terlanggar hak-haknya. (4) Pengelolaan Organisasi, memperkuat kapasitas anggota untuk membangun gerakan feminis guna melawan berbagai bentuk ketidakadilan di Bojonegoro dan memfasilitasi dalam rapat-rapat Pengambilan keputusan. Pembekuan sementara SP Bojonegoro pada tahun 2012, saat Musyawarah Komunitas Luar biasa di lakukan. Muskom Luar Biasa dilakukan karena Ketua BEK mengundurkan diri, dan dalam proses pembahasan keanggotaan dan pengelolaan organisasi kedepan dalam hal ini pemilihan pengurus komunitas, tidak ada anggota yang bersedia untuk menjadi pengurus komunitas. Pada RNDK tanggal 27 Januari 2013, RNDK merekomendasikan untuk pembekuan sementara Komunitas SP Bojonegoro dengan alasan masuk dalam kategori komunitas bermasalah sesuai dengan pasal 22 dan 23 ART SP, di mana indikator komunitas tersebut bermasalah adalah komunitas tidak memiliki pengurus di komunitas baik Badan Eksekutif Komunitas maupun Dewan Pengawas Komunitas. Proses pembekuan sementara komunitas SP Bojonegoro dilakukan melalui Kongres.

48

Dokumen Internal Susunan Kepengurusan Kepengurusan Periode 2004-2007 Badan Eksekutif Komunitas Ketua : Maslacha Koordinator Program : Musta’ana Bendahara : Nurul Hidayah Dewan Pengawas Komunitas Ketua : Alexander Mubarok Anggota : 1. Ike Ernawati 2. Nunuk Fauziah Kepengurusan Periode 2007-2010 Badan Eksekutif Komunitas Ketua : Musta’ana Koordinator Program : Siti Khotimah dan Murtiningsih sebagai PAW Bendahara : Laily Mubarokah Dewan Pengawas Komunitas Ketua : Ike Ernawati Anggota : 1. Dian Widodo 2. Endah Rahmawati Dalam perjalanan kepengurusan DPK, ada perubahan kepengurusan karena Dian Widodo menjadi DPN dan Endah Rahmawati mengundurkan diri, sehingga kepengurusan DPK tahun 2007-2010 yaitu : Ketua : Ike Ernawati Anggota : 1. Maslacha 2. Siti Hidayatul Khusna Kepengurusan Periode 2010-2012 Ketua : Nurul Hidayah Koordinator Program : Murtiningsih Bendahara : Nurul Hidayah 49

Dokumen Internal Dewan Pengawas Komunitas Ketua : Nur Cahya Aria Ningsih Sekretaris : Qoulina Hikmatin Anggota : 1. Maslacha 2. Indayati 3. Juwariah

Komunitas Solidaritas Perempuan Kendari Latar Belakang Cikal bakal SP di Sulawesi Tenggara berawal dari informasi yang diberikan oleh salah seorang anggota SP di Jakarta yang mengajak kawan-kawan di Sultra untuk bergabung menjadi anggota SP. Beberapa orang anggota yang bergabung sejak tahun 2000 – 2002 melalui Sekretariat Nasional SP sebagai anggota non komunitas adalah Sarifain, Salmiah Aryana, Wa Ode Harliyanti, Yusuf Tallama, Siti Syukrah dan Yusniar Muzuni yang berjumlah 6 orang. Terbentuknya SP Kendari sebagai komunitas diawali pada tindak lanjut dari program pendidikan politik yang dilaksanakan oleh Solidaritas Perempuan di Kendari. Salah satu anggota SP saat itu, Aisa Rauf yang juga masuk anggota SP melalui SP di Jakarta bersama dengan 6 orang anggota SP yang telah bergabung sebelumnya menggagas agar di Kendari bisa terbentuk komunitas dengan mengacu pada Anggaran Dasar SP yaitu minimal sudah ada 12 orang anggota SP untuk membentuk komunitas. Pada saat diskusi Publik Program Pendidikan Politik pada tanggal 27 Juni 2004 bersama peserta TOF Pendidikan Politik untuk Perempuan di Kendari maka disepakati untuk mendeklarasikan pembentukan Komunitas SP Kendari yang dilanjutkan pada tanggal 28 Juni 2004 di Desa Rapambinopaka Kec. Soropia Kab. Konawe untuk pemilihan pengurus, 50

Dokumen Internal dengan jumlah anggota yang hadir sekitar 23 orang. Komunitas Solidaritas Perempuan Kendari disahkan pada Kongres IV SP di Makassar Pada Bulan Desember 2004. Kepengurusan Periode 2004-2007 (Muskom I) Badan Eksekutif Komunitas Ketua : Aisa Rauf Koordinator Program : Anita Rachman Bendahara : Andi Endang Sulistiawty Dewan Pengawas Komunitas Ketua : Salmiah Aryana Sekretaris : Ensia Lasahid Anggota : Tisrijani Pada periode ini Bendahara yaitu Andi Endang mengundurkan diri sebelum berakhir masa kepengurusan sehingga diadakan Pergantian Antar Waktu (PAW) pada RKA tahun 2005, dan Bendahara terpilih adalah Waode Harilyanti Unga. Selain pergantian pengurus BEK juga terjadi penggantian pengurus DPK yang tidak aktif yaitu Ketua DPK Salmiah Aryana dan Ensia Lasahid sebagai sekretaris sehingga terjadi penggantian pada tahun 2006 melalui RKA. Dewan Pengawas Komunitas Ketua : Husnawati Sekretaris : Tisrijani Anggota : Fatimah Program yang dilaksanakan pada waktu itu hanya penguatan perserikatan karena pembentukan SP Kendari setelah Kongres. Adapun program yang dilakukan SP Kendari pada periode I adalah : 1. Program politik 2. Pendidikan Politik berperspektif feminis 3. Perempuan dan Globalisasi 51

Dokumen Internal 4. Penguatan Organisasi Kepengurusan Periode 2007-2010 (Muskom II) Badan Eksekutif Komunitas Ketua : Anita Rachman Koordinator. Program : Darmawati Ode Gahu Bendahara : Waode Harliyanti Unga Dewan Pengawas Komunitas Ketua : Ninerti Sekretaris : Hartin Haris Anggota : 1. Aisa Rauf 2. Husnawati 3. Sarifain Pada periode ini juga terjadi penggantian pengurus BEK dan DPK. Susunan BEK yaitu Koord. Program Darmawati Ode Gahu mengundurkan diri dan diganti dengan Rubia dan Susunan DPK yaitu Ketua DPK mengundurkan diri atas mana Ninerty dan Aisa Rauf sebagai anggota DPK melalui forum Rapat Konsultasi Anggota (RKA). Program yang dijalankan berdasarkan mandat Muskom sebagai berikut: 1. Perempuan dan Sumber Daya Alam 2. Perempuan dan Migrasi: 3. Perempuan dan Kedaulatan Pangan, di wilayah kerja Desa Rapambinopaka Kec. Soropia kab. Konawe 4. Penguatan Organisasi

Kepengurusan Periode 2010 – 2012 (Muskom III 17 Nopember 2010) Badan Eksekutif Komunitas (BEK): Ketua : Sarifain Koord.Program : Sulhani Bendahara : Hasnawati 52

Dokumen Internal Dewan Pengawas Komunitas Ketua : Dharmawati Ode Gahu Sekretaris : Hartin Haris Anggota : 1. Anita Rachman 2. Emmy Astuty 3. Ibe martini Fokus Isu pada periode ini adalah : 1. Perempuan dan SDA 2. Perempuan dan Kedaulatan Pangan 3. Migrasi, traffiking dan HIV/AIDS, dan 4. Penguatan Organisasi Kepengurusan Periode 2012-2015 (Muskom IV 17 Nopember 2012) Badan Eksekutif Komunitas (BEK): Ketua : Sulhani Koordinator Program : Rahma R. Talui Bendahara : ST. Aisyah Dewan Pengawas Komunitas Ketua : Anita Rachman Sekretaris : Hasma Anggota : 1. Munayah 2. Megawati 3. Nita Indrawati Pada periode ini terjadi pergantian antar waktu (PAW) pengurus BEK pada Rapat Konsultasi Anggota (RKA) pada Bulan November 2013, yakni Koordinator Program oleh Wa Ode Surtiningsi, begitu pula dengan DPK, saudari Megawati dan Nita Indrawati telah mengundurkan diri dari DPK, Bahkan Nita Indrawati selain mengundurkan dari anggota DPK juga sebagai anggota SP Kendari. 53

Dokumen Internal Fokus Isu SP Kendari pada periode ini: 1. Perempuan, Migrasi, Trafficking dan HIV/AIDS 2. Perempuan dan Sumber Daya Alam 3. Penguatan Organisasi

Komunitas Solidaritas Perempuan Sumbawa Latar Belakang Berangkat dari keprihatinan atas kondisi perempuan yang tertindas dan termarginal, membuat anggota prihatin dan mencoba mengorganisir diri dengan memulai diskusi kecil yang melibatkan beberapa orang. Dari hasil beberapa kali diskusi yang dilakukan, mendesak untuk membuat sebuah wadah yang konsen dengan persoalan perempuan. Sebelumnya anggota SP di Sumbawa tergabung dengan Komunitas SP Mataram. Namun, kurangnya komunikasi dan koordinasi dengan pengurus SP Mataram menyebabkan anggota kesulitan mengetahui perkembangan komunitas, terutama tentang perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program. Sejak tahun 2003 sampai 2007, anggota SP di wilayah Sumbawa tidak pernah dilibatkan kecuali MUSKOM dan RKA. Beberapa kegiatan penting yang terkait dengan isu perempuan yang sesuai dengan mandat Muskom tidak melibatkan anggota SP di wilayah Sumbawa. Padahal isu yang diusung oleh SP sangat banyak terjadi di Sumbawa. Hal ini disebabkan jarak tempuh yang sangat jauh karena berada di pulau yang berbeda. Berawal dari kondisi diatas, tahun 2004 tepatnya MUSKOM I SP Mataram kami sudah mewacanakan untuk pembentukan SP Sumbawa. Wacana ini dilanjutkan pada Kongres IV di Makassar, Desember 2004. Setiap kegiatan yang melibatkan anggota SP di wilayah Sumbawa selalu mewacanakan hal ini. Pada Juni 2006, SP Mataram mengundang anggota di wilayah Sumbawa untuk melakukan konsolidasi terkait dengan rencana pembentukan SP Sumbawa. Untuk mempermudah proses komunikasi 54

Dokumen Internal dan koordinasi dibentuk panitia ad hoc. Kemudian pada Agustus 2007, calon anggota dan anggota SP Mataram yang terdaftar tahun 2000 dan 2003 mengikuti training feminis dasar dan keorganisasian di Sumbawa. Untuk tetap menjaga hubungan dan koordinasi antar sesama anggota di wilayah Sumbawa, dilakukan diskusi rutin tiap bulannya yang dirangkaikan dengan arisan. Diskusi ini membahas tentang rencana pembentukan SP Sumbawa. Untuk memperlancar diskusi masing-masing anggota diminta untuk iuran semampunya. Pada 2 Juni 2008, SP Sumbawa terbentuk melalui Muskom I di Mataram. Fokus isu yang diusungkan oleh SP Sumbawa adalah (1) Perempuan, Migrasi, Trafficking dan HIV/AIDS, (2) Perempuan dan Konflik Sumber Daya Alam, (3) Penguatan Organisasi. Kemudian Mandat Muskom III Solidaritas Perempuan Sumbawa 23-24 Agustus 2015 mulai mengusung fokus isu Perempuan dan Kedaulatan Pangan. Hal ini dilatarbelakangi oleh situasi di mana seiring dengan kondisi Kabupaten Sumbawa saat ini isu perempuan dan sumber daya alam sudah tidak relevan lagi dijadikan sebagai isu strategis di Sumbawa, sehingga SP Sumbawa menggambil isu perempuan dan kedaulatan pangan. Hal ini disebabkan oleh adanya pengalihan fungsi lahan dari lahan produktif menjadi lahan tidak produktif (pemukiman, pertokoan, taman kota, dll). Dimana kondisi ini mengakibatkan keberadaan pangan lokal menjadi berkurang dari jenis varietas. Susunan Kepengurusan Kepengurusan Periode 2008 – 2011 (Muskom I 2 Juni 2008 di Mataram) Badan Eksekutif Komunitas : Ketua : Ardani Koordinator Program : Husnulyati Bendahara : Novianti Kartini Dewan Pengawas Komunitas Ketua : Mariani Ms Sekretaris : Nurjannah Anggota : Sabaruddin SPd 55

Dokumen Internal Kepengurusan Periode 2011-2014 (Muskom II, 18 Juni 2011 di Sumbawa Besar) Badan Eksekutif Komunitas : Ketua : Ardani Hatta Koordinator Program : Husnulyati Bendahara : Novianti Kartini Dewan Pengawas Komunitas Ketua : Mariani Ms Sekretaris : Nurjannah Anggota : Nuraidah Dalam masa kepengurusan DPK priode ini terjadi beberapa kali pergantian pengurus yang di sebabkan oleh adanya hubungan kekeberabatan antara pengurus BEK (Husnulyati) dengan anggota DPK (Nurjannah) memiliki hubungan kekerabatan hal ini sesuai dengan Anggaran Rumah Tangga Pasal 60 ayat 11 tentang prasyarat dan kriteria pengurus DPK. Dari kondisi itu dilakukan proses referendum yang menghasilkan kepengurusan baru yaitu sebagai berikut Ketua : Mariani MS; sekretaris : Sabaruddin; anggota : Nuraidah. Kemudian pada Rapat Konsultasi Anggota tanggal 3 November 2013, salah satu anggota DPK diberhentikan karena tidak menjalankan kewajiban sebagai anggota DPK sesuai dengan pasal 26 Anggaran Dasar. Kemudian ketua DPK (Mariani MS) mengundurkan diri karena mencalonkan diri sebagai calon anggota legislatif Kabupaten Sumbawa pada tahun 2014. Sehingga dari kondisi ini terjadi kekosongan keanggotaan DPK dua orang kemudian dilakukan referendum untuk memilih anggota DPK PAW sekaligus dua orang dengan hasil sebagai berikut : Ketua : Nuraidah Sekretaris : Jayadi Anggota : Wiwien Indahyati Modjo

56

Dokumen Internal Kepengurusan Periode 2014 – 2017 (Muskom III 23-24 Agustus 2014) Badan Eksekutif Komunitas : Ketua : Mariani Koordinator Program : Indah Susanggih Bendahara : Wiwien Indahyati modjo Dewan Pengawas Komunitas : Ketua : Nuraidah Anggota : 1. Jayadi 2. Ardani Hatta

Komunitas Solidaritas Perempuan Sintuwu Raya Poso Latar Belakang Menyikapi berbagai situasi ketidakadilan yang dihadapi oleh Perempuan yang ada di Kabupaten Poso, menjadi faktor utama pembentukan Solidaritas Perempuan Sintuwu Raya Poso, terkait dengan situasi perempuan dalam proses recovery akibat konflik horizontal yang terjadi pada tahun 1999-2003, juga akses dan kontrol perempuan dalam sistem pengelolaan sumber daya alam, dan situasi-situasi lainnya yang turut menyumbangkan sub-ordinasi terhadap kehidupan perempuan di wilayah eks konflik Kabupaten Poso. Pada awal tahun 2008, proses pengorganisasian perempuan dilakukan oleh Solidaritas Perempuan Palu karena melihat banyaknya situasi ketidakadilan yang dialami oleh perempuan yang ada di Kabupaten Poso terkait sistem Pengelolaan Sumber Daya Alam. Di tahun 2008 tersebut, SP-Palu melakukan pengorganisasian melalui strategi belajar bersama yang dinamakan Vocational Training, pengorganisasian ini dilakukan selama 6 (enam) bulan dengan metode out class dan in class, dengan menghadirkan perempuan-perempuan dari 7 (tujuh) desa, yakni: tampemadoro, kuku, sangria, sulewana, saojo, tendeadongi dan 57

Dokumen Internal sawidago. Peserta berjumlah kurang lebih 22 orang, masing-masing desa diwakili oleh 2 orang leader perempuan, kecuali desa saojo 3 orang, di tambah Comunity Organizer (CO) 7 (tujuh) orang. Proses belajar bersama inilah yang menjadi cikal bakal pembentukan SP-Sintuwu Raya Poso. Belajar bersama selama kurang lebih 6 (enam) bulan, menjadikan perempuan-perempuan yang terlibat dalam proses tersebut, menyadari bahwa begitu banyak ketidakadilan yang dialami oleh perempuan di wilayah kabupaten poso dalam kehidupan sehari-harinya, terutama yang berkaitan dengan hak perempuan atas ekonomi, sosial, budaya, dan politik, termasuk didalamnya hak perempuan atas tanah, air, dan udara. Sehingga kesadaran inilah yang menjadi motivasi untuk tetap belajar dan juga mengorganisir diri agar nantinya dapat keluar dari semua ketidakadilan. Maka menjadi bagian utuh dari Solidaritas Perempuan menjadi sesuatu yang di-ingini oleh hampir seluruh peserta Vocational Training pada saat itu. Pada tahun 2009, dengan beberapa pertimbangan, salah satunya adalah jarak antara palu dan poso yang cukup jauh, sementara situasi perempuan terkait dengan ketidakadilan yang dialami semakin “menjadi” karena beberapa proses pengelolaan sumber daya alam yang sedang berlangsung di kabupaten poso, sebut saja ekspansi sawit dan pembangunan infrastruktur (PLTA). Maka pada tanggal 09 Juli 2009 kemudian pada 25 oktober 2009, anggota SP-Palu yang ada di wilayah Poso, menyurati BEN terkait dengan keinginan untuk membentuk komunitas SP di wilayah Poso. Pada tanggal 22-23 Maret 2010 Tim Verifikasi yang terdiri dari : Indah Fatinaware, Marhaini Nasution, Mierna Lukman, dan Wahidah Rustam, melakukan verifikasi untuk pembentukan komunitas SP di wilayah Kabupaten Poso, di mana hasilnya kemudian dibahas pada Rapat Koordinasi BEN-DPN pada tahun 2011. Pada Kongres SP VI yang diselenggarakan di Palu, tanggal 19-25 Februari 2012, Pembentukan Komunitas SP di Poso di bahas dan di setujui oleh Sidang Kongres SP. Kemudian pada bulan Mei 2012, dibahas pada Muskom SP-Palu dan pada tanggal 15 Mei 2012, di deklarasikannya pembentukan Komunitas SP-Sintuwu Raya Poso melalui Muskom pertamanya. Sejak di deklarasikannya SP-Sintuwu Raya Poso pada 15 58

Dokumen Internal Maret 2012, Komunitas bekerja pada beberapa isu, yaitu 1. Perempuan dan Konflik Sumber Daya Alam, 2. Perempuan dan Kedaulatan Pangan, 3. Perempuan dan Pluralisme, 4. Penguatan Organisasi. Susunan Kepengurusan Kepengurusan Periode 2012-2015 (Muskom I pada 15 Mei 2012) Badan Eksekutif Komunitas Ketua : Paulina Rusu Koordinator Program : Krismawati Moguntu Bendahara : Frida Kantjai Dewan Pengawas Komunitas (DPK) 1. Wereani Tae’re 2. Deice Sombada 3. Evani Hamzah Kepengurusan Periode 2015-2018.(Muskom II pada 18-19 Maret 2015) : Badan Eksekutif Komunitas (BEK) Ketua : Evani Hamzah Koordinator Program : Ester B. Parinding Bendahara : Meitry Tambingsila Dewan Pengawas Komunitas 1. Deice Sembada 2. Krisma Moguntu 3. Herlina Kabaya 4. Paulina Rusu 5. Frida Kantjai

59

Dokumen Internal

Informasi Kontak Solidaritas Perempuan Sekretariat Nasional SP: Alamat : Jl.Siaga II RT.002 RW.005 No.36 Pasar Minggu, Kel. Pejaten Barat Jakarta Selatan 12510 Telepon : (62-21) 79183108, 79181260, 7987976 Fax : (62-21) 7981479 E-mail : [email protected] SP Bungong Jeumpa Aceh : Alamat : Jl. Belibis LR Adam No. 22 Labui-ateuk Pahlawan Banda Aceh Telepon : 0651-31100 / 082365503799 Email : [email protected] SP Palembang : Alamat : Jl. Radial - Rusun Blok 52A Lt. II no. 07 - 26 ilir – Palembang Email : [email protected] SP Kinasih Yogyakarta : Alamat : Jl. Godean KM 6,5 Cokrobedog RT 06 RW 12 Godean, Sleman - 55564 Telepon : 027-43261273 Email : [email protected] SP Jabotabek : Alamat : Jl. Kemuning VI No. 83 RT 15/RW 06 Pejaten Timur Pasar Minggu Jaksel 12150 Telepon : 021-7997623 Email : [email protected]

60

Dokumen Internal SP Anging Mammiri Makassar : Alamat : Jl. Jati No. 29 Makasar – Sulawesi Selatan Telepon : 0411-440906 Email : [email protected] SP Kendari : Alamat : Jln. Bunga Kolosua No. 28 Kemaraya Kec. Kendari Barat Kota Kendari Sultra Telepon : 0401-3126654 Email : [email protected] SP Palu : Alamat : Jl. Sutoyo II No. 16 Talise Palu Sulawesi Tengah Telepon : 0451-422024 Email : [email protected] SP Sumbawa : Alamat : Gang Cendrawasih Rt 02 Rw 05 Kelurahan Brang Biji Sumbawa. Sumbawa Besar Nusa Tenggara Barat 84318 Email : [email protected] SP Mataram : Alamat : Jl.Halmahera III B , No.14 Rembige. Mataram Nusa Tenggara Barat Email : [email protected] SP Sintuwu Raya Poso : Alamat : Jl. R.Wolter Mongisidi No. 03, Kelurahan Bonesompe, Kecamatan Poso Kota Utara, Kabupaten Poso, Provinsi Sulawesi Tengah. Kode Pos : 94611 Email : [email protected]

61