Pekerja Solidaritas Indonesia

BAB II PROFIL SERIKAT BURUH SOLIDARITAS INDONESIA DEWAN PERWAKILAN CABANG PEMATANGSIANTAR

A.

Profil Serikat Buruh / Pekerja Solidaritas Indonesia Serikat Buruh/ Pekerja Solidaritas Indonesia Dewan Perwakilan Cabang

Federasi Transportasi dan Angkutan- SBSI Kabupaten Simalungun yang bersekretariat di Jalan Ahmad Yani No.102 Pematangsiantar yang tercatat di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Simalungun Nomor : 207-SP/SB-TK/2012 dan terdaftar di Kesbang Pol dan Linmas Kabupaten Simalungun No : 93/ Kesbangpol-Linmas/IX/2012 dengan struktur kepengurusan sebagai berikut : Ketua

: Ramlan Sinaga

Wakil Ketua I

: Liber Simanjuntak

Wakil Ketua II

: Iswanto

Sekretaris

: Richard Siburian

Wakil Sekretaris I

: Nella Purba

Wakil Sekretaris II

: Ira Setiani

Bendahara

: Nurlela Pakpahan

Dalam konstruksi negara demokrasi modern, Serikat Buruh merupakan Pilar Demokrasi Keempat. Pilar demokrasi pertama adalah partai politik. Pilar kedua adalah pers, pilar ketiga adalah masyatakat sipil (civil society). Kehadiran

Universitas Sumatera Utara

Sarikat Buruh (SBSI) adalah indikator negara demokrasi. Negara tanpa serikat buruh adalah negara yang tidak demokratis. Pandangan ini sampai sekarang dianggap benar karena dua alasan penting : Pertama, Serikat Buruh (SBSI) adalah alat distribusi perekonomian yang sangat efektif pada masyarakat industri, secara khusus pada sektor transportasi dan angkutan. Hak berunding secara kolektif yang dimiliki Serikat Buruh seperti membuat Perjanjian Kerja Bersama (PKB) menghindarkan buruh dari ekspolitasi pengusaha. Dengan adanya PKB di suatu perusahaan, hak dan kewajiban pengusaha dan buruh anggota Serikat Buruh tertata dengan baik sehingga produktifitas da kualitas kinerja masing-masing menjadi tolak ukur keberhasilan suatu undustri untuk memakmurkan buruh. Kedua, Sarikat Buruh menjadi satu-satunya wadah buruh yang paling representatif dari semua institusi formal yang ada. Beberapa institusi non Serikat Buruh mencoba menenggarai masalah perburuhan tetapi tidak efektif. Masalah perburuhan sangat kompleks. Dari semua fakta yang ada, hanya Serikat Buruhlah sebagai wadah buruh yang mampu menyelesaikan masalah perburuhan yang efektif dan fleksibel. Penyelesaian permasalahan perburuhan yang sangat kompleks membutuhkan institusi modern dan profesional. Fakta menunjukkan, negara industri yang maju dan partai buruh pun sangat membutuhkan kehadiran Serikat Buruh untuk membangun perekonomian yang modern dan demokratis. Inilah yang dijadikan sebagai konsideran politik (political considerance) mendirikan Serikat Buruh.


B. Prinsip Universalitas SBSI Kehadiran Serikat Buruh (SBSI) didisain sebagai lembaga yang berbeda dengan semua lembaga yang eksis saat ini. Sekalipun ada masa dimana Serikat Buruh “tergoda” dalam berbagai pengelompokkan ideologi, agama, ras, atau kepentingan sesaat yang melakukan pengkhianatan terhadap konstituen buruh, gerakan Serikat Buruh tetap dan selalu mendapat koreksi dari anggotanya. Harus disadari, mitra terbesar yang permanen dari kepentingan suatu Serikat Buruh adalah buruh itu sendiri. Tanpa dukungan politik, representasi, dan iuran, Seriakt Buruh pasti akan kehilangan legitimasi. Serikat Buruh yang mengabaikan kepentingan anggota dan mencoba melakuan jalan pragmatis yang berkolusi dengan rezim pemerinta, pengusaha atau kelompok lain di luar Serikat Buruh, terbukti kehilangan legitimasi dan hancur. Sejarah ini menjadi sumbangan penting merumuskan prinsip universalitas Serikat Buruh.

Ciri-Ciri Prinsip Universalitas SBSI : 1. Independen Prinsip yang bebas dari campur tangan pihak lain secara politik, kepentingan dan keuangan. Pihak lain yang dimaksud adalah pemerintah, pengusaha, militer, kekuatan asing, dan segala institusi non unionist yang ada pada masyarakat. SBSI harus bebas menentukan sikap dan renaca kerja tanpa pengaruh pihak lur. Permasalahan klasik yang dialami Serikat buruh, yaitu ketidakmampuan keuangan sering menjadi kendala sehingga Serikat Buruh


terjebak dari campur tangan pihak luar. SBSI harus hati-hati menentukan kerjasama untuk menjaga independensi dan tidak tergantung kepada pihak luar.

2. Non Partisan Prinsip ini bermakna, SBSI adalah gerakan terbuka untuk semua kepentingan, secara khusus kepentingan buruh yang bergerak pada transportasi dan angkutan. Bebas dari kepentingan pihak luar dan kelompok non unionist. SBSI adalah organisasi yang murni bergerak membela nasib buruh dan tidak menjadi gerakan politik praktis. Kalaupun ada motif politik dan terlibat politik, semata-mata untuk perubahan nasib buruh agar lebih makmur. Serikat Buruh (SBSI) tidak berkeinginan merebut pemerintahan atau menajdi pengusaha atau majikan. Prinsip ini berlaku untuk aktivis SBSI yang tidak bercita-cita menjadi pejabat pemerintahan atau pengusaha.

3. Non Diskriminasi SBSI harus berprinsip tidak membeda-bedakan buruh, baik karena perbedaan ideologi, politik, jenis kelamin dan ras. Semua buruh berhak menjadi anggota, mendapat pelayanan organisasi, menduduki kepengurusan dan mengikuti kegiatan organisasi. Bagi buruh yang telah bergabung ke SBSI di luar dari sektor yang telah ditentukan akan disalurkan ke federasi yang begabung dengan SBSI.


4. Demokratis Prinsip ini bermakna SBSI adalah wadah perjuangan buruh yang harus bertanggung jawab memenuhi beberapa syarat demokrasi, seperti anggota pemilik kedaulatan tertinggi organisasi dan perwujudannya dilakukan secara representatif. Adapun pertanggung jawaban publik, transparan, ada mekanisme pergantian kepengurusan secara periodik. Kebersamaan adan bersatu dalam kemajemukan (unity within diversity). Prinsip yang mengedepankan nilai kesetiakawanan dan tolong-menolong dalam segala aspek perjuangan, baik aksi lokal, nasional, atau internasional. Perkembangan globalisasi dan dampaknya kepada buruh di seluruh dunia membuat prinsip ini menjadi sangat penting sekalipun berbeda negara, pekerjaan dan sektor kerja. Solidaritas akan melampaui batas-batas tersebut.

C.

Visi dan Misi SBSI Berdasarkan tujuan berdirinya organisasi SBSI, sebagaimana yang diatur

pada Anggaran Dasar Pasal 8 : mewujudkan cita-cita Proklamasi Kemerdekaan Negara Republik Indonesia di dalam pembangunan nasional sebagai Pengamalan Pancasila dan UUD 1945 dalam mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Menyalurkan dan memperjuangkan aspirasi buruh

dengan hak berorganisasi

secara kolektif untuk menyatakan pendapat, hak mengadakan perjanjian perburuhan, dan hak memperoleh perlindungan. Menumbuh kembangkan rasa kebersamaan buruh sebagai anggota SBSI serta mewujudkan rasa persatuan antar sesama buruh.


Mencapai kesejahteraan buruh, anggota SBSI dan keluarga dengan syarat dan kondisi kerja untuk mencapai kehidupan yang layak sesuai dengan harkat dan martabat manusia. Untuk ini, visi yang sesuai dengan SBSI adalah “ Buruh yang ramah dan makmur”. Untuk mencapai visi SBSI yang sesuai dengan kalimat “ Buruh yang ramah dan makmur” hanya dapat dicapai apabila kondisi kehidupan berbangsa dan bernegara berada dalam tatanan yang demokratis, berkeadilan, hak Azasi manusia terjamin dan adanya kepastian hukum. Untuk merealisasikan visi SBSI (lima) tahun ke depan (2012-2017) sesuai dengan realitas Serikat Buruh/ Serikat Pekerja terkait situasi global saat ini, misi SBSI “ Kesempatan Kerja dan Pekerjaan yang Layak pada Sektor”. Misi ini menyiratkan: 1. Mewujudkan kesempatan kerja bagi angkatan kerja rakyat Indonesia 2. Mewujudkan lapangan kerja yang layak dengan hubungan kerja tetap, upah layak, dan jaminan sosial ketenagakerjaan yang memadai. 3. Terpenuhi K-3 di tempat kerja, bebas intimidasi dan diskriminasi. 4. Kebebasan berserikat dan berunding bersama terjamin. 5. Memberikan pelayanan yang baik bagi para buruh di segala sektor.

D.

Dasar Pemikiran Dan Strategi Perjuangan SBSI Sesungguhnya setiap warga negara Indonesia memiliki hak yang sama

dalam berbangsa dan bernegara. Buruh adalah bagian integral yang memiliki hak sama dengan seluruh warga negara. Demikian juga dengan kebebasan berkumpul,


berserikat, dan mengeluarkan pendapat yang dijamin UUD 1945 Pasal 28. Dengan kebebasan berkumpul, berserikat, dan mengeluarkan pendapat yang dijamin dalam UUD 1945 pasal 28. Dengan demikian, keberadaan buruh beserta peran pentingnya dalam produksi dan jasa, mutlak harus dilindungi. Perlindungan tersebut tertuang pada TAP MPR No.IC/MPR 1999 tentang GBHN, 8 Konvensi ILO yang diratifikasi dan telah diundangkan pada Undang-Undang perburuhan yang mengatur pokok-pokok ketenagakerjaan. Kenyataan, perwujudan hak buruh tersebut seakan terlepas dari berbagai hal yang menyangkut pola hubungan antara majikan dengan buruh belum bersifat partnership. Dominan kepentingan pengusaha dan penguasa sering menjadi hambatan mewujudkan hak buruh. Kelebihan tenaga kerja tidak sebanding dengan lapangan kerja sehingga posisi tawar buruh lemah. Kelemahan ini dapat dilihat dari sistem hubungan kerja dan pengupahan yang merugikan buruh dan tetap masih dipraktikkan sekarang. Kebijakan pemerintah dan pengusaha membuat upah murah, di samping pengawasan yang lemah mengakibatkan rawan konflik yang berdampak bagi kehidupan buruh yang layak menjadi tidak terjamin. Pada sisi lain, dampak dan akibat kebijakan pemerintah secara politis membuka ruang meluasnya outsourching, buruh kontrak, dan buruh harian lepas membuat posisi buruh yang sangat lemah. Berdasarkan kenyataan posisi buruh lemah diatas, SBSI memandang perlu dibuat strategi perjuangan yang ideal yang berdasarkan semangat Pancasila dan UUD 1945 serta Konvensi ILO dimana strategi perjuangan dibuat atas potensi dasar yang dimiliki.


a.

Bidang Politik SBSI harus terus berjuang menyadarkan dan memberi pemahaman politik

bagi anggota dan masyarakat. SBSI berpendirian, manusia Indonesia yang berkualitas harus tahu dan sadar akan hak dan kewajibannya secara politis. Untuk itu, SBSI perlu membangun berbagai instrument yang mendukung proses demokratisasi dalam berbangsa dan bernegara. SBSI harus tetap berjuang agar kebebasan berekspresi dan menyampaikan pendapat atau aspirasi politik melalui saluran politik alternatif yang tidak menjadi subordinasi

dengan sistem

kekuasaan. SBSI berjuang agar institusi politik dan non-politis : DPR, MPR, MA, BPK, partai politik, oganisasi keagamaan, dan organisasi formal dan non formal masyarakat benar-benar mandiri dan independen serta berfungsi sebagaimana mestinya, sehingga dapat menghindarkan masyarakat mencari saluran politik yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945. SBSI harus memposisikan organisasi gerakan yang membangun system pemerintahan yang bersih dan berwibawa dengan mendesak segenap aparatur negara bekerja jujur, bersih, efisien dan efektif berlandaskan sikap pengabdian kepada masyarakat, bangsa dan negara dalam pembangunan dan pemerintahan yang bertanggung jawab. SBSI secara internal memandang perlu proses demokratisasi dapat mewadahi aspirasi dan pembelajaran politik bagi buruh. Semua anggota dan kader harus memiliki pemahaman tentang situasi politik sehingga mandiri menentukan penyampaian aspirasi dan pilihan politis.


b.

Bidang Ekonomi, Hubungan Kerja dan Kesejahteraan Pembangunan Perekonomian Nasional sampai saat ini belum mampu

memakmurkan buruh dan kebanyakan rakyat Indonesia. Pengangguran usia produktif masih ditemukan dimana-mana. Dampak dari penganguran karena lapangan kerja yang kurang memadai dan akibat outsourching, banyak tenaga kerja yang produktif mencari jalan pintas memasuki lapangan kerja pada sektor transportasi dan angkutan umum tanpa bekal kemampuan dan keahlian yang dimiliki. Untuk memperlancar roda perekonomian nasional, yang paling efektif menggerakkan sumber daya manusia di semua bidang kegiatan dan alat transportasi segala bahan baku dan bahan pembantu produk industri, pertanian, perkebunan, pertambangan dan perniagaan. Kenyataan, pemerintah dan banyak pihak yang menggelutinya belum maksimal memikirkan sistem transportasi yang efisien dan efektif termasuk membuat tata kelola sumber daya manusia penggerak transportasi dan angkutan agar sarana transportasi dan sumber daya manusia yang menggerakkan roda perekonomian tidak terjerat dengan perekonomian biaya tinggi dari tindakan destruktif operator yang justru membuat pelayanan menjadi bias. Pada sisi lain, hubungan kerja bidang transportasi dan angkutan belum sepenuhnya terakomodir dan terselesaikan sebagaimana yang diatur pada UU No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Hubungan kerja terkesan didesain menjadi hubungan kerja yang unik. Hubungan kerja yang seharusnya hubungan


permanen dipoles menjadi “ hubungan kemitraan” dibius rasa ketakutan kehilangan pekerjaan mengakibatkan posisi hak menjadi urutan terakhir. Permasalahan hak buruh ini diperparah dengan kesadaran buruh untuk berorganisasi melalui Serikat Buruh masih lemah dan Serikat Buruh yang ada belum mampu sepenuhnya merekrut buruh menjadi anggota Serikat Buruh. Berdasarkan permasalahan tersebut diatas, SBSI bertekad secara aktif dengan seluruh Serikat Buruh turut menata sistem transportasi nasional sehingga kemakmuran yang diperoleh buruh diperoleh dengan baik dan perusahaan tempat bekerja buruh lebih produktif, efisien, dan ekonomis melayani konsumen pengguna jasa transportasi dan angkutan. Untuk itu SBSI secara nyata berjuang melakukan hal sebagai berikut : 1. Meminta pemerintah Indonesia melakukan clean governance system dengan

tidak

melakukan

kewenangannnya

berubah

menjadi

kekuasaan. 2. Untuk menekan biaya tinggi, pemerintah wajib memberi kemudahan bagi pengusaha agar alat produksi yang diimpor dibebaskan dari bea masuk, PPN, keringanan pajak tahunan, pembebasan biaya keur, izin usaha,izin operasi, dan pemberian subsidi BBM dan spare parts kendaraan (udara, laut, dan darat) sehingga sarana bisa dijadikan sebagai stabilisator dan dinamisator pembangunan nasional jangka panjang.


3. Perlindungan khusus bagi buruh dengan kewajiban membuat PKB di setiap perusahaan yang telah berdiri Serikat Buruh 4. Mendesak pemerintah dengan semangat otonomi untuk bertanggung jawab penuh terhadap kelangsungan usaha di setiap wilayah Indonesia. 5. Mengupayakan dan menjamin keamanan investor nasional dan internasional mendirikan usaha untuk menjamin lapangan kerja tercukupi untuk tenaga kerja.

C. Bidang Hukum SBSI bersama-sama dengan seluruh SB/SP mewujudkan reformasi hukum perburuhan, meliputi : 1. Menjamin penyelesaian perselisihan buruh yang murah, cepat, tepat dan adil. 2. Memberi kepastian hukum dengan ketentuan melarang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepihak sampai ada keputusan pengadilan perburuhan mem-PHK buruh. 3. Mengkampanyekan terwujudnyademokrasi hukum yang menjamin perlindungan HAM untuk buruh dan rakyat Indonesia.

D. Pendidikan dan Pelatihan Pendidikan organisasi, untuk meningkatkan kemampuan anggota dan ketrampilan pengurus, DPN SBSI memfasilitasi memberikan pendidikan dari


level Batra, BTC, LTC, TFT dan pendidikan khusus. Pendidikan unionist professional sejalan dengan perkembangan organisasi, keterampilan pengurus dan staf, DPN SBSI memberi pendidikan meliputi : 1. Advokasi 2. Public Relation 3. Arbitrase 4. Hakim buruh 5. Penelitian/ data base 6. Manajemen organisasi 7. Civic education 8. UU No.22/ 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan.

E. Hukum dan HAM DPN SBSI berupaya mewujudkan program hukum dan HAM, meliputi : 1. Legislasi, memperbaharui semua produk peraturan perundang-undangan bidang perburuhan. 2. Membantu penyelesaian masalah perburuhan yang dialami anggota dan pengurus. 3. Memberi pendidikan paralegal untuk PK dan DPC SBSI untuk membela hak dan kepentingan anggota.


F. Aliansi/ Jaringan Kerja SBSI berupaya meningkatkan peran serta dengan lembaga perburuhan internasional. Membangun kerja sama dengan kalangan SB/SP dalam hal : 1. Legislasi 2. Pengupahan/ Kesejahteraan anggota dan pengurus. 3. Tripartit nasional 4. Hubungan Internasional

E.

Pokok-Pokok Program Konsolidasi Sejalan dengan pengembangan SBSI, rencana konsolidasi (2012-2017) : 1. Mendirikan dan memperkuat Cabang SBSI yang mandiri di setiap wilayah. 2. Memiliki data base organsasi SBSI yang lengkap secara keseluruhan. 3. Bekerjasama dengan Serikat Buruh lain meningkatkan media komunikasi internal dan eksternal sebagai sarana sosialisasi organisasi. 4. Melakukan kegiatan organisasi dengan membahas agenda penting untuk kepentingan anggota dan organisasi. 5. Melengkapi anggota dan pengurus dengan kartu tanda anggota/pengurus.


F. Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga Serikat Buruh Solidaritas Indonesia BAB I NAMA, KEDUDUKAN, STATUS, BENTUK dan KEDAULATAN Pasal 1 NAMA Organisasi ini bernama Serikat Buruh/ Pekerja Solidaritas Indonesia disingkat SBSI. Pasal 2 KEDUDUKAN Organisasi ini berkedudukan di Jakarta tempat kantor Pusat Dewan Pimpinan Nasional Serikat Buruh/ Pekerja Solidaritas Indonesia dn dapat membentuk perwakilan maupun mempunyai cabang di seluruh wilayah Indonesia.

Pasal 3 STATUS Organisasi ini adalah organisasi buruh/pekerja yang berdaulat, demokratis, independen, mandiri, dan tidak menjadi bagian dari suatu organisasi politik. Pasal 4 BENTUK Organisasi ini memiliki cabang di Daerah Tingkat I atau Tingkat II atau gabungan dari beberapa Daerah Tingkat II.


Pasal 5 KEDAULATAN Kedaulatan tertinggi organisasi ini berada pada anggota yang dilakukan sepenuhnya pada Kongres Serikat Buruh/ Pekerja Solidaritas Indonesia. BAB II AZAS, LANDASAN, TUJUAN, FUNGSI dan USAHA Pasal 6 Azas Organisasi ini berazaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 7 Landasan Konstitusional Organisasi adalah Anggaran Dasar/ Anggaran Rumah Tangga SBSI. Pasal 8 TUJUAN Organisasi ini didirikan berdasarkan tujuan : 1. Mewujudkan cita-cita Proklamasi Kemerdekaan Negara Republik Indonesia di dalam pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila dan UUD 1945 dalam mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. 2. Menyalurkan

dan

memperjuangkan

aspirasi

buruh

dengan

hak

berorganisasi secara kolektif untuk mengutarakan pendapat, hak mengadakan perjanjian kerja bersama dan hak memperoleh perlindungan hukum.


3. Menumbuh-kembangkan rasa solidaritas sesama buruh/pekerja seluruh Indonesia serta mewujudkan rasa persatuan dan persaudaraan antar sesama kaum buruh untuk mencapai kemakmuran buruh, anggota Serikat Buruh/ Pekerja Solidaritas Indonesia serta syarat dan kondisi kerja untuk mencapai kehidupan yang layak sesuai dengan harkat dan martabat manusia. 4. Mengupayakan kemakmuran buruh anggota Serikat Buruh/ Pekerja Solidaritas

Indonesia

sesuai

dengan

sistem

ketatanegaraan

yang

demokratis, berkeadilan dan sesuai dengan HAM. 5. Menghimpun seluruh komponen bangsa tanpa memandang latar belakang pendidikan, sosial, suku, ras, ekonomi, maupun di bidang agama agar dapat memahami secara mendalam latar belakang perjuangan buruh dalam rangka mengisi kemerdekaan. 6. Mendorong an meningkatkan peran serta masyarakat untuk lebih berperan aktif dalam pembangunan Indonesia seutuhnya. 7. Melakukan pemberdayaan kepada masyarakat Indonesia di Bidang Hukum dan Hak Azasi Manusia, diantaranya mendirikan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) khususnya di bidang perburuhan.


Pasal 9 FUNGSI Untuk mencapai tujuan organisasi ini berfungsi: menegakkan keadilan, demokrasi serta membela dan melindungi hak, kepentingan, serta aspirasi buruh anggota Serikat/ Pekerja Solidaritas Indonesia, membangun rasa solidaritas untk mencapai kemakmuran bagi buruh/pekerja dan keluarganya. Pasal 10 USAHA Untuk mencapai tujuannya organisasi ini melakukan usaha : 1. Berperan aktif daam mempengaruhi kebijakan Pemerintah pada bidang perburuhan. 2. Mengupayakan penyadaran dan pembelaan hukum untuk mewujudkan keadilan dan kemakmuran bagi anggota Serikat Buruh/ Pekerja Solidaritas Indonesia. 3. Menyelenggarakan

pendidikan

perburuhan

secara

sistematis,

berkesinambungan dan terpadu bagi anggota dan pengurus Serikat Buruh/ Pekerja Solidaritas Indonesia. 4. Memperjuangkan syarat kerja yang mencerminkan keadilan sosial serta mempertinggi mutu pengetahuan, ketrampilan dan pekerjaan serta kemampuan berorganisasi bagi anggota Serikat Buruh/ Pekerja Solidaritas Indonesia.


5. Membina hubungan dan kerjasama dengan Serikat Buruh Nasional dan Internasional. 6. Mengupayakan

kerjasama

dengan

Poliklinik

untuk

menjamin

kesehatan keluarga dan anggota Serikat Buruh/ Pekerja Solidaritas Indonesia. 7. Menciptakan peluang usaha yang berorientasi padat karya. 8. Bekerjasama dengan pihak asuransi menyelenggarakan asuransi ketenagakerjaan untuk keluarga dan anggota Serikat Buruh/ Pekerja Solidaritas Indonesia. 9. Mendirikan koperasi untuk kepentingan buruh SBSI. BAB III BENDERA, LAMBANG, TRIDARMA Dan LAGU Pasal 11 BENDERA Bendera organisasi SBSI dengan warna dasar putih dan lambang organisasi berada di tengah bendera dan di dalam lingkaran tertulis kata SBSI. Pasal 12 LAMBANG Lambang organisasi terdiri dari : 1. Lingkaran biru gerigi mencerminkan bahwa Serikat Buruh/ Pekerja Solidaritas Indonesia adalah suatu kesatuan yang tak terpisahkan dalam rasa solidaritas.


2. Warna merah mencerminkan keberanian buruh/pekerja dalam kejujuran. 3. Tulisan SBSI yang berwarna merah latar belakang putih mencerminkan kesucian para Buruh Serikat Buruh/ Pekerja Solidaritas Indonesia berjiwa patriot, jujur, bersih. 4. Jabatan tangan dan tulisan solidaritas mencerminkan kesepakatan solidaritas sesama dan kerja sama yang baik dalam menyelesaikan masalah. 5. Timbangan adalah mencerminkan Keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. 6. Tulisan SBSI adalah singkatan dari Serikat Buruh Solidaritas Indonesia. Pasal 13 TRI DARMA, LAGU 1. Tri Darma SBSI 2. Lagu organisasi adalah Mars SBSI BAB IV KEANGGOTAAN ORGANISASI Pasal 14 ANGGOTA Yang menjadi anggota organisasi adalah buruh yang wajib menaati dan menerima Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan keputusan Organisasi Seriakt


Buruh/ Pekerja Solidaritas Indonesia Anggota Serikat Buruh/ Pekerja Solidaritas Indonesia terdiri dari : a. Anggota Biasa b. Anggota Luar Biasa c. Anggota Kehormatan Pasal 15 HAK ANGGOTA Anggota Biasa : Mempunyai hak suara, hak memilih dan dipilih, memperoleh segala pelayanan yang dilakukan oleh organisasi. Anggota Luar Biasa : Mempunyai hak bicara dan menyampaikan pendapat. Anggota Kehormatan : Mempunyai hak bicara dan menyampaikan pendapat. Setiap anggota SBSI mempunyai hak : mendapatkan pendidikan, pengetahuan perburuhan untuk meningkatkan Ketrampilan Mendapatkan Pembelaan hukum terhadap setiap masalah perburuhan yang dihadapinya memperoleh hasil usaha organisasi. Pasal 16 KEWAJIBAN ANGGOTA 1. Wajib mentaati Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta Keputusan Organisasi SBSI.


2. Membela dan menjungjung tinggi nama baik organisasi. 3. Membayar iuran anggota setiap bulan. 4. Ikut aktif dalam melaksanakan keputusan organisasi. 5. Mengikuti kegiatan-kegiatan yang diadakan organisasi. Pasal 17 SANKSI Sanksi adalah tindakan hukuman yang dikenakan pada anggota atau pengurus SBSI berupa : 1. Peringatan lisan atau tertulis. 2. Penon-aktifan tugas. 3. Dipecat. BAB V PENGAMBILAN KEPUTUSAN Pasal 18 KEPUTUSAN Keputusan sidang/rapat organisasi pada semua jajaran dan tingkatan pada dasarnya diambil atas dasar musyawarah untuk mencapai mufakat. Bila tidak tercapai mufakat, ditempuh melalui pemungutan suara (voting). Pasal 19 TINGKAT KEPUTUSAN Organisasi ini mempunyai tingkat keputusan yang hirarkis sebagai berikut : 1. Keputusan Badan Pendiri


2. Keputusan Kongres 3. Keputusan Rapat Kerja Nasional 4. Keputusan Dewan Pimpinan Nasional. 5. Keputusan Konferensi Daerah. 6. Keputusan Dewan Pimpinan Daerah 7. Keputusan Konferensi Cabang. 8. Keputusan Dewan Pimpinan Cabang 9. Keputusan Rapat Pimpinan Komisariat. 10. Keputusan Pimpinan Komisariat 11. Keputusan yang lebih rendah tunduk kepada keputusan yang lebih tinggi sesuai dengan tingkat keputusan organisasi. BAB VI KONGRES, KONGRES LUAR BIASA dan RAPAT KERJA NASIONAL Pasal 20 KONGRES 1. Kongres adalah badan tertinggi pengambilan keputusan dalam organisasi SBSI. 2. Kongres SBSI berlangsung sekurang-kurangnya 1 kali dalam lima tahun. 3. Kongres Serikat Buruh Solidaritas Indonesia dilaksanakan untuk : Menilai pertanggungjawaban Dewan Pimpinan Nasional Serikat Buruh/ Pekerja Solidarias Indonesia.


4. Menetapkan anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Serikat Buruh/ Pekerja Solidaritas Indonesia. 5. Menetapkan prinsip dan strategi perjuangan Serikat Buruh/ Pekerja Solidaritas Indonesia. 6. Memilih dan menetapkan Majelis Penasehat Organisasi. 7. Memilih dan menetapkan Badan Pemeriksa Keuangan. 8. Memilih dan meneapkan Dewan Pimpinan Nasional Serikat Buruh/ Pekerja Solidaritas Indonesia. 9. Menetapkan GBHO SBSI. 10. Membuat keputusan organisasi. Kongres Serikat Buruh/ Pekerja Solidaritas Indonesia dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah seluruh delegasi yang telah ditentukan. Pemberitahuan Kongres kepada federasi- federasi SBSI selambat-lambatnya 4 (empat) bulan sebelum pelaksanaan. Pasal 21 KONGRES LUAR BIASA Kongres Luar Biasa hanya dapat dilaksanakan jika Dewan Pimpinan Nasional Serikat Buruh/ Pekerja Solidaritas Indonesia dinilai telah menyimpang dan tidak dapat melaksanakan amanat kongres.


Pasal 22 RAPAT KERJA NASIONAL Rapat Kerja Nasional Serikat Buruh/ Pekerja Solidaritas Indonesia diadakan satu kali dalam dua tahun. BAB VI Pasal 23 KONFERENSI DAERAH Konferensi Dewan Pimpinan Daerah Serikat Buruh/ Pekerja Solidaritas Indonesia adalah forum pengambilan keputusan tertinggi tingkat daerah. BAB VII KONFERENSI CABANG Pasal 24 KONFERENSI DEWAN PENGURUS CABANG Konferensi Dewan Pimpinan Cabang Serikat Buruh/ Pekerja Solidaritas Indonesia adalah forum pengambilan keputusan tertinggi tingkat cabang. Pasal 25 RAPAT PENGURUS KOMISARIAT Rapat Pimpinan Komisariat Serikat Buruh/ Pekerja Solidaritas Indonesia adalah forum pengambilan keputusan tertinggi tingkat komisariat.


BAB VIII ALAT KELENGKAPAN ORGANISASI Pasal 26 ALAT KELENGKAPAN ORGANISASI SBSI Organisasi ini mempunyai kelengkapan: 1. Badan Pendiri Organisasi. 2. Majelis Penasehat Organisasi SBSI. 3. Badan Pemeriksa Keuangan DPN SBSI. 4. Dewan Pimpinan Nasional SBSI. 5. Komite DPN SBSI. 6. Dewan Pimpinan Daerah SBSI. 7. Dewan Pimpinan Cabang SBSI. 8. Pimpinan Komisariat SBSI. BAB IX BADAN PENDIRI MAJELIS PENASEHAT ORGANISASI (BP, MPO) Pasal 27 BADAN PENDIRI 1. Badan Pendiri adalah para penggagas dan Pemrakarsa berdirinya organisasi ini. 2. Badan Pendiri berjumlah tetap. 3. Badan Pendiri sebagai Dewan Tertinggi dalam organisasi, memiliki kewenangan untuk menjaga kebutuhan, mengawasi serta keselarasan dan


keseimbangan tumbuh serta berkembangnya organisasi. Memberikan masukan dan saran kepada pengurus baik di tingkat Nasional samapi tingkat Pimpinan Komisariat. 4. Badan Pendiri dalam kedudukan atau kapasitasnya, dianggap penting untuk kepentingan organisasi berwenang memgambil kebijakan-kebijakan yang dianggap perlu untuk kelangsungan organisasi. 5. Badan Pendiri atas pengabdian dan jasa-jasanya dalam Lembaga diberikan hak-hak baik berupa materi maupun moril oleh organisasi. 6. Bila terjadi pelanggaran, kesalahan atau penyimpangan oleh Dewan Pengurus baik di tingkat Nasional maupun di Daerah, Dewan Pendiri berwenang untuk memberikan peringatan atau teguran terlebih dahulu dan bila dirasa perlu dikeluarkan atau diberhentikan dari Kepengurusan secara tidak hormat dengan memperhatikan kepentingan organisasi yang didasarkan pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan lainnya, sepanjang masalah tersebut tidak dapat diselesaikan oleh para Pengurus pada masing-masing tingkat kepengurusan. Pasal 28 MAJELIS PENASEHAT ORGANSASI (MPO) 1. MPO SBSI dipilih dan ditetapkan pada Kongres SBSI dan bertugas memberi saran dan nasehat terhadap pelaksanaan program kerja Dewan Pimpinan Nasional Serikat Buruh/ Pekerja Solidaritas Indonesia.


2. Apabila MPO SBSI melihat dalam Pelaksanaan kegiatan Dewan Nasional Serikat Buruh/Pekerja Solidaritas Indonesia telah menyimpang dari AD/ART organisasi serta keputusan kongres, MPO SBSI mengeluarkan memorandum kepada Dewan Pimpinan Nasional Federasi Serikat Buruh/Pekerja Solidaritas Indonesia setelah dikoordinasikan ke Badan Pendiri. Pasal 29 BADAN PEMERIKSA KEUANGAN (BPK) 1. BPK SBSI dipilih dan ditetapkan pada Kongres Serikat Buruh/ Pekerja Solidaritas Indonesia. 2. BPK SBSI memeriksa laporan keuangan Dewan Pimpinan Nasional SBSI sekurang – kurangnya 1 (satu) tahun sekali dalam satu tahun. 3. BPK SBSI wajib membuat laporan keuangan dari hasil pemeriksaan yang telah dilakukan dan dilaporkan ketika Munas atau Rakernas pada Kongres SBSI. Pasal 30 DEWAN PIMPINAN NASIONAL (DPN) 1. DPN SBSI merupakan pemegang kekuasaan eksekutif tertinggi organisasi yang dipilih oleh Kongres untuk masa bakti selama 5 (lima) tahun. 2. DPN SBSI merupakan pemegang kekuasaan eksekutif tertinggi organisasi yang berwenang bertindak untuk dan atas nama organisasi internal dan eksternal.


Pasal 31 DEWAN PIMPINAN DAERAH (DPD) 1. DPD SBSI merupakan pemegang kekuasaan eksekutif tertinggi organisasi di tingkat Daerah yang dipilih oleh Konferda untuk masa bakti selama 4 (empat) tahun. 2. DPD SBSI merupakan pemegang kekuasaan eksekutif tertinggi organisasi di tingkat Daerah

yang berwenang bertindak untuk dan atas nama

organisasi. Pasal 32 DEWAN PIMPINAN CABANG (DPC) Dewan Pimpinan Cabang merupakan pemegang kekuasaan eksekutif tertinggi tingkat cabang dan berwenang bertindak untuk dan atas nama organisasi di tingkat cabang. Wewenang yang dilakukan oleh Dewan Pimpinan Cabang tidak boleh bertentangan dengan keputusan yang lebih tinggi tingkatannya. Pasal 33 PIMPINAN KOMISARIAT (PK) Pimpinan Komisariat merupakan pemegang kekuasaan eksekutif tertinggi di tingkat komisariat yang berwenang, bertindak untuk dan atas nama organisasi di tingkat Komisariat. Wewenang yang dilakukan oleh Pimpinan Komisariat tidak boleh bertentangan dengan keputusan yang lebih tingkatannya.


BAB X Pasal 34 RAPAT PENGURUS Rapat Pleno Serikat Buruh/ Pekerja Solidaritas Indonesia terdiri dari : 1. Rapat Pengurus Lengkap (Pleno) dihadiri oleh Badan Pendiri, MPO SBSI, BPK SBSI, DPN SBSI, Lembaga bantuan Hukum SBSI, dan komite sebagai alat bantu DPN SBSI. 2. Rapat pengurus harian (DPN SBSI). BAB XI KEUANGAN ORGANISASI Pasal 35 SUMBER KEUANGAN Sumber Keuangan Organisasi diperoleh dari : 1. Iuran anggota. 2. Sumbangan yang tidak mengikat. 3. Usaha-usaha lain yang sah. Pasal 36 PENGGUNAAN DANA Keuangan organisasi dipergunakan untuk : 1. Pengelolaan, pemantapan dalam pengembangan organisasi. 2. Pelaksanaan program organisasi.


Pasal 37 PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN Dewan Pimpinan Nasional Serikat Buruh/ Pekerja Solidaritas Indonesia mempertanggungjawabkan penggunaan keuangan pada saat Kongres setelah dilakukan pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Dewan Pimpinan Nasional Serikat Buruh Solidaritas Indonesia. Pasal 38 ATURAN PERALIHAN Bila timbul perbedaan penafsiran mengenai suatu ketentuan dalam Anggaran Dasar Serikat Buruh/ Pekerja Solidaritas Indonesia ini, yang sah adalah yang ditetapkan oleh Badan Pendiri dan Majelis Penasehat Organisasi Serikat Buruh/ Pekerja Solidaritas Indonesia dan dipertanggungjawabkan pada Kongres Serikat Buruh/ Pekerja Solidaritas Indonesia. Pasal 39 PENUTUP 1. Anggaran Dasar Serikat Buruh/ Pekerja Solidaritas Indonesia ini merupakan

sumber tata tertib dan dasar hukum untuk semua aturan

Serikat Buruh Solidaritas Indonesia. 2. Anggaran Dasar Serikat Buruh/ Pekerja Solidaritas Indonesia ini dapat diamandemen saat Kongres sesuai dengan kebutuhan perkembangan organisasi.


3. Anggaran Dasar ini diberi nama ANGGARAN DASAR SERIKAT BURUH/ PEKERJA SOLIDARITAS INDONESIA (AD SBSI) berlaku sejak tanggal ditetapkan. 17

Buruh merupakan warga negara Indonesia yang mempunyai hak yang sama dan kewajiban yang sama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebab tidak dapat dipungkiri bahwa buruh/pekerja merupakan bagian dari masyarakat dan merupakan pelaku pembangunan ekonomi bangsa sehingga mereka berhak mendapatkan pendidikan, pelatihan, perlindungan dan memperoleh kesejahteraan ekonomi sesuai dengan cita-cita pembangunan Nasional sehingga terwujud masyarakat yang adil dan makmur. Tetapi dalam realitanya buruh belum dapat terbebas dari kesengsaraan dan penindasan. Sehingga buruh bersatu dengan para aktivis membentuk suatu Serikat buruh yang bertujuan untuk memperjungkan buruh agar terwujud prinsip-prinsip demokrasi, supremasi hukum, damai/ anti kekerasan, anti diskriminasi, solidaritas dan kesejahteraan. Serikat Buruh Solidaritas Indonesia merupakan wadah yang mengusung para buruh dalam mencapai kesetaraan (harmonis, merdeka dan berdaulat) sehingga terwujud dinamika perekonomian berdasarkan hak dan kewajiban yang sama. Sebab dalam perjuangan buruh dibutuhkan partisipasi aktif

baik dari

aktivis, kader, masyarakat dan golongan intelektual untuk mewarnai pergerakan agar nasib buruh tidak hanya sebagai sumber ekonomi semata melainkan dapat

17

Lihat Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga Serikat Buruh Solidaritas Indonesia


sebagai subyek yang menjadi pelaku dalam pembangunan ekonomi bangsa dan negara. Sebab untuk mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan diperlukan keseimbangan antara tuntutan dan profesionalitas buruh sehingga buruh dapat hidup dengan baik di tengah-tengah besarnya persaingan global di masa ini. Sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan pemerintah melalui Undangundang No.13 Tahun 2003 maka diharapkan buruh dapat terjamin dalam menjalankan hak dan kewajibannya. Undang-undang ketenagakerjaan ini pula yang menjadi dasar bagi pengusaha dan buruh dalam menjalankan hubungan industri sehingga kepentingan antara pengusaha dan buruh dapat berjalan dengan baik.


Pekerja Solidaritas Indonesia

Recommend Documents