SOLIDARITAS INTERNASIONAL DAN REFORMASI SEKTOR KEAMANAN:
Sebuah Catatan
Oleh : Binny Buchori, Direktur Eksekutif Perkumpulan Prakarsa, Jakarta
1
Daftar Isi : • Pendahuluan • Strategi dan Cara Kerja Koalisi Internasional – Nasional • Evaluasi dan Rekomendasi
2
Pendahuluan : Konteks1998 • Salah satu tuntutan reformasi 1998 adalah supremasi sipil; • Benchmark yang diajukan: – Penghapusan sistem teritorial; – Militer harus tunduk kepada hukum negara; – Tuntutan atas akuntabilitas militer; – Penghapusan bisnis militer • Jadi pada awalnya tidak ada wacana tentang Reformasi Sektor Keamanan (SSR) 3
Koalisi internasional – nasional: SEBUAH STRATEGI • Pada era Suharto advokasi dengan tekanan internasional menjadi pilihan utama. Beberapa contoh: Scott pulp and paper, Kedung Ombo, Santa Cruz • Beberapa asumsi: – Naming and shaming: efektif – Tekanan internasional: efektif – Warga negara di luar Indonesia memiliki kekuatan mempengaruhi pemerintah dan publik di negara masingmasinh – Tekanan dari Indonesia saja kurang efektif, bahkan tidak mungkin pada Era Soeharto 4
Koalisi internasional – nasional: SEBUAH STRATEGI • Strategi ini juga selalu digunakan untuk kampanye pemenuhan dan penghormatan HAM di Indonesia • Supremasi sipil belum didesain sebagai sebuah isu kampanye bersama (bandingkan kampanye penghapusan utang) • Koalisi : Gabungan beberapa aktor – organisasi HAM, di AS, Eropa Barat, Australia; – kelompok solidaritas Indonesia dan ORNOP Indonesia; – Koalisi lepas, lebih berbentuk jaringan, tidak dengan sengaja didesain untuk kampanye supremasi sipil, lebih berfungsi sebagai solidaritas untuk penegakan HAM di Indonesia; – Anggota koalisi memiliki cara kerja dan pengaruh yang berbedabeda 5
Koalisi internasional – nasional: CARA KERJA • Strategi yang digunakan: dokumentasi/laporan dari lapangan (Indonesia), lobi dengan pemerintah, parlemen dan kampanye publik di luar negeri; • Pembagian peran: – ORNOP Indonesia memberikan data – ORNOP luar negeri menentukan strategi advokasi (lobi, kampanye dll);
6
Koalisi internasional – nasional: CATATAN • Efektivitas kampanye isyu supremasi sipil mensyaratkan kerjasama yang baik antara kedua aktor. Beberapa hal yang bisa dievaluasi: – Seberapa jauh/kuat laporan dari Indonesia dapat meyakinkan masyarakat internasional bahwa supremasi sipil adalah prioritas? (Apakah data akurat, argumen tajam dan rekomendasi operasional?) – Seberapa berpengaruhkah counterpart internasional kita di negaranya (apakah memiliki network yang luas, apakah disegani oleh pemerintah dan politisi, apakah dikenal oleh media, apakah memiliki informasi yang akurat dan mutakhir tentang konteks politik di negaranya? 7
Koalisi internasional – nasional: CATATAN • Laporan dari ORNOP Indonesia: – Awal reformasi, lebih banyak dokumentasi tentang berbagai kasus pelanggaran HAM di Indonesia; – Tidak selalu ada kaitan antara laporan pelanggaran HAM dengan cara mencapai supremasi sipil; – Rekomendasi lebih bersifat kasus per kasus ketimbang usulan konsep yang komprehensif; – Rekomendasi/tuntutan umumnya bersifat pemberian syarat (embargo kerja sama militer AS – Indonesia);
8
Koalisi internasional – nasional: CATATAN • Pengetahuan dan skill ORNOP Indonesia untuk membuat peta jalan (yang operasional) mengenai pencapaian supremasi sipil masih terbatas; • SSR menjadi lebih mainstream, penelitian dan peningkatan skill atas isyu ini mulai diselenggarakan setelah tahun 2000 (isyu anggaran militer, bisnis militer, tata kelola militer)
9
Evaluasi ; Apa yang Telah Dicapai? • Militer tidak lagi terlibat dalam politik; • Terbitnya perundang-undangan dan RUU yang mengatur peran militer (UU TNI, RUU Pertahanan); • Polisi dipisahkan dari TNI • Transparansi anggaran militer menjadi sebuah keharusan; • Bisnis militer akan dialihkan; • Pertanyaannya: apakah capaian ini mendekati citacita adanya supremasi sipil? 10
Evaluasi ; Apa yang Telah Dicapai? • Sudahkah Indonesia memiliki konsep tentang sistem pertahanan yang menjamin keamanan warga negara? • Seberapa jauh perundang-undangan mengatur akuntabilitas militer terhadap masyarakat dan pemerintah? • Apakah transparansi anggaran sudah mencerminkan kepatuhan militer pada otoritas sipil? 11
Evaluasi ; Apa yang Telah Dicapai? • Beberapa studi menyatakan masih ada kesejenjangan antara inisiatif SSR dengan supremasi sipil: – Akuntabilitas militer dalam pelanggaran HAM masa lalu; – Sumber penerimaan anggaran militer yang selama ini “off-budget;”
12
Evaluasi ; Efektivitas Koalisi • Mengukur efektivitas kerjasama bisa dimulai dengan capaian yang ada pada SSR : – Siapa saja aktor dalam isyu SSR? Bagaimana pembagiani peran antara aktivis, peneliti? – Seberapa jauh praktek yang ada sekarang mengenai tata kelola militer (berbagai perundangan, uu tentang bisnis militer dll), merupakan hasil kerja sama internasionalnasional? – Apakah laporan/penelitian dari luar Indonesia tentang studi militer memiliki kontribusi terhadap pematangan konsep SSR? (Misalnya OECD telah menerbitkan Implementation Framework for Security System Reform, bagaimana di Indonesia? 13
Evaluasi ; Efektivitas Koalisi • Peningkatan pengetahuan dan ketrampilan ORNOP Indonesia tentang SSR sebagian merupakan hasil koalisi internasional-nasional; • Tekanan internasional seperti embargo, terbukti efektif untuk beberapa saat;
14
Rekomendasi • Isyu SSR sebaiknya tidak terlepas dari agenda mewujudkan supremasi sipil;
• Perlu ada dorongan agar SSR lebih mendekati cita-cita supremasi sipil; • Salah satu strategi adalah dengan membuat ukuran pencapaian SSR, misalnya Balanced Scorecard (Gerald & Jackson, 2008); • Alat ini bisa dikembangkan bersama-sama, pendekatan multistakeholder 15
Rekomendasi • Koalisi internasional-nasional masih diperlukan, tetapi perlu pergeseran fokus: – tidak cukup meminta dukungan untuk memberikan persyaratan/tekanan pada Indonesia, tetapi lebih pada sumbangan pikiran; (pengembangan alat monitoring, indexing, dll) – Fokus juga perlu digeser untuk lebih memahami politik bantuan/utang bilateral dan multilateral, karena hubungan ekonomi merupakan arena yang memungkinkan adanya negosiasi antar pemerintah (ECA, illegitimate dan odious debt) 16
TERIMA KASIH
[email protected] 17
