SHARE: SOCIAL WORK JURNAL
VOLUME: 6
NOMOR: 1
ISSN:2339 -0042 (cetak) ISSN: 2528-1577 (elektronik)
HALAMAN: 1 -- 153
SERTIFIKASI MENEGASKAN EKSISTENSI PEKERJA SOSIAL DI INDONESIA Oleh: Rudi Saprudin Darwis1 Email:
1 Ketua Lembaga Sertifikasi Profesi Pekerjaan Sosial Indonesia
ABSTRAK Eksistensi pekerjaan sosial sebagai profesi mengalami perkembangan sejak diterbitkannya UU No 11 Tahun 2009. Salah satu amanat dari dari undang-undang tersebut adalah pelaksanaan sertifikasi bagi pekerja sosial profesional dan tenaga kesejahteraan sosial sebagai sumberdaya manusia kesejahteraan sosial. Tulisan ini menjelaskan bagaimana pelaksanaan sertifikasi pekerja sosial di indonesia berdasarkan Permensos RI Nomor 03 Tahun 2015 serta konsekuensi dari sertifikasi tersebut bagi penguatan eksistensi profesi pekerjaan sosial di Indonesia. Kata kunci: sertifikasi, pekerja sosial, eksistensi profesi
(profesional) harus nampak secara nyata
A. Pengantar
berbeda dengan pelayanan yang dilakukan
Pekerjaan sosial di Indonesia hingga
oleh mereka yang bukan pekerja sosial.
saat ini masih menghadapi tantangan dalam hal eksistensinya
sebagai
Pekerjaan sosial
sebuah
dituntut
untuk
Pekerja
profesi.
sosial
melakukan
pekerjaannya
dengan berdasarkan kepada pengetahuan (teori
mampu
dan konsep) dengan menggunakan teknik-
menunjukkkan bentuk kiprah yang secara
teknik (keterampilan) yang dikuasainya dan
spesifik dapat dinilai oleh masyarakat luas
berlandasan
sebagai aktivitas yang dapat dibedakan dari
kepada
nilai-nilai
(etika)
profesionalnya.
profesi atau tenaga ahli lainnya secara signifikan. Aktivitas pelayanan kesejahteraan
Masih banyak hal yang harus dibenahi
sosial yang dilakukan oleh pekerja sosial
oleh stakeholders dalam bidang pekerjaan
93
SHARE: SOCIAL WORK JURNAL
VOLUME: 6
NOMOR: 1
HALAMAN: 1 -- 153
ISSN:2339 -0042 (cetak) ISSN: 2528-1577 (elektronik)
sosial untuk mendapatkan pengakuan dari
sebagai “pekerja sosial”, yaitu orang-orang
masyarakat. Pengakuan yang dimaksud adalah
yang
adanya kebutuhan dari masyarakat secara
mengalami kesulitan hidup karena berbagai
nyata terhadap pekerja sosial sebagai sebuah
sebab
profesi
menimbulkan
untuk
berkiprah
pembangunan.
dalam
Bagaimanapun
proses
bekerja
secara
membantu
sukarela. dampak
orang
Hal
yang
ini
yang
telah kurang
juga,
menguntungkan bagi pekerjaan sosial sebagai
pengakuan terhadap eksistensi pekerjaan sosial
sebuah profesi; terlebih lagi jika pelayanan
tidak dapat diminta dari masyarakat begitu
yang diberikan tidak dapat memberikan hasil
saja, melainkan hanya akan dapat diberikan
yang memuaskan atau menimbulkan dampak
ketika para pekerja sosial dapat menunjukkan
yang
karya nyata yang dirasakan manfaatnya oleh
demikian, sulit untuk memberikan jaminan
masyarakat. Terlebih lagi ketika masyarakat
bahwa pelayanan yang diperoleh masyarakat
merasakan bahwa pelayanan sosial yang
merupakan
diberikan
masyarakat (penerima pelayanan) seolah-olah
oleh
pekerja
sosial
dapat
memberikan hasil yang lebih baik. Permasalahan
mengenai
yang
dianggap sebagai pekerjaan
baik
situasi
dan
yang dapat
dilakukan oleh siapapun dengan bermodalkan ‘niat baik’ saja.
pelayanan kesejahteraan sosial tidak hanya berpendidikan
pelayanan
Dalam
yang seharusnya. Pekerjaan sosial telah
eksistensi
dari kenyataan yang ada bahwa pelaku-pelaku
yang
diharapkan.
tidak memiliki hak untuk menuntut pelayanan
pekerjaan sosial di Indonesia tidak terlepas
mereka
tidak
pekerjaan
Pemberian pelayanan yang baik dari
sosial/kesejahteraan sosial melainkan juga
seorang pekerja sosial akan memberikan
mereka yang berlatar belakang pendidikan
dampak
lainnya.
tidak
pekerjaan sosial sebagai sebuah profesi. Untuk
berpendidikan tinggi pun dapat melakukannya
itu, harus dipastikan bahwa pekerja sosial yang
ketika mereka perlu/ingin membantu orang
melakukan pelayanan memiliki kualifikasi
lain; mereka sesungguhnya adalah para
yang baik dan sesuai dengan tuntutan kualitas
volunteer.
pelayanan yang baik; caranya dengan melalui
Bahkan,
mereka
yang
mereka
terhadap
eksistensi
No. 03 Tahun 20154 bahwa “Sertifikasi adalah
ada bedanya antara pekerja sosial (profesional) volunteer,
baik
sertifikasi. Seperti tercantum dalam Permensos
Bagi masyarakat pada umumnya, tidak
dengan
yang
proses pemberian sertifikat kepada Pekerja
dikategorikan
4
Peraturan Menteri Sosial nomor 03 Tahun 2015 tentang Sertifikasi Pekerja Sosial Profesional merupakan revisi terhadap Peraturan Menteri Sosial
nomor 16 Tahun 2012 tentang Sertifikasi Pekerja Sosial Profesional Dan Tenaga Kesejahteraan Sosial
94
SHARE: SOCIAL WORK JURNAL
Sosial
setelah
VOLUME: 6
lulus
uji
NOMOR: 1
ISSN:2339 -0042 (cetak) ISSN: 2528-1577 (elektronik)
HALAMAN: 1 -- 153
kompetensi”.
Sosial serta Peraturan Menteri Sosial Republik
Kepentingan lainnya adalah seperti yang
Indonesia Nomor 03 Tahun 2015 Tentang
tercantum dalam Permensos No. 03 Tahun
Sertifikasi Pekerja Sosial Profesional.
2015 bahwa sertifikasi bertujuan untuk :
Sebagai konsekuensi dari penerbitan Permensos RI tentang Sertifikasi Pekerja
a. memberikan pengakuan atas kualifikasi
Sosial dan Tenaga Kesejahteraan Sosial, maka
dan kompetensi Pekerja Sosial;
pada Tahun 2010 dibentuklah Lembaga
b. meningkatkan tanggung jawab Pekerja
Sertifikasi Pekerjaan Sosial (LSPS) yang tugas
Sosial;
utamanya melakukan sertifikasi terhadap
c. memberikan kepastian hukum dalam praktik
profesional
bagi
Pekerja
Pekerja
memperoleh
masyarakat pelayanan
terhadap Pekerja Sosial Profesional saja. LSPS merupakan
sesuai
di
bidang
penyelenggaraan
Pekerja Sosial Profesional Indonesia), asosiasi
mengenai sertifikasi pekerja sosial profesional
pendidikan (Ikatan Pendidikan Pekerjaan
dan tenaga kesejahteraan sosial. Karena itulah
Sosial/Kesejahteraan Sosial Indonesia), dan
pada Tahun 2009 diterbitkan Peraturan
Dewan
Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor
Profesional Dan
untuk
Indonesia, yaitu asosisasi profesi (Ikatan
menerbitkan Peraturan Menteri Sosial RI
Pekerja Sosial
penilaian
memberikan
yang berasal dari pilar-pilar pekerjaan sosial di
untuk
Sertifikasi
yang
kesejahteraan sosial. LSPS berisi orang-orang
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009
Tentang
independen
menentukan kualifikasi dan kompetensi yang
dimulai dengan adanya amanat Pasal 53
108/HUK/2009
lembaga
berwenang
Sertifikasi pekerja sosial di Indonesia
Sosial
Tenaga
maka tugas LSPS hanya melakukan sertifikasi
kesejahteraan
B. Kelembagaan Sertifikasi Pekerja Sosial
Kesejahteraan
dan
terbitnya Permensos RI No. 03 Tahun 2015
untuk
sosial yang berkualitas.
tentang
Profesional
Kesejahteraan Sosial (TKS). Namun dengan
Sosial;dan d. melindungi
Sosial
Nasional
Kesejahteraan
Bagi
Indonesia
Sosial
Untuk
(DNIKS).
Untuk
mendukung operasionalisasi kegiatan LSPS,
Tenaga
sekretaris LSPS dijabat oleh kepala unit kerja
Kesejahteraan Sosial. Namun Permensos
kementerian
Nomor 108/HUK/2009 ini direvisi sebanyak
sosial
yang
membidangi
sertifikasi, yaitu Kepala Pusat Pengembangan
dua kali dengan diterbitkannya Peraturan
Profesi Pekerja Sosial dan Penyuluh Sosial
Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor
Kementerian Sosial RI.
16/HUK/2012 Tentang Sertifikasi Pekerja
Secara
Sosial Profesional Dan Tenaga Kesejahteraan
personil 95
LSPS
kelembagaan, berasal
dari
meskipun pilar-pilar
SHARE: SOCIAL WORK JURNAL
VOLUME: 6
NOMOR: 1
ISSN:2339 -0042 (cetak) ISSN: 2528-1577 (elektronik)
HALAMAN: 1 -- 153
pekerjaan sosial di Indonesia, tidak berarti
jangka panjang LSPS harus dapat membiayai
LSPS ini tidak memiliki kemandirian. Secara
sendiri kegiatan sertifikasi.
kelembagaan LSPS sesungguhnya mandiri dalam melakukan berbagai kegiatannnya, serta
C. Sasaran Sertifikasi
dalam pengambilan keputusan yang berkaitan
Berdasarkan amanat Permensos No. 03
dengan proses dan hasil uji komptensi untuk
Tahun
sertifikasi.
Dalam
membangun
sistem
sertifikasi bagi Pekerja Sosial Profesional.
sertifikasi,
selama
ini
berhasil
Meskipun dalam UU No 11/2009 dinyatakan
pilar-pilar
bahwa pelaku pelayanan kesejahteraan sosial
pekerjaan sosial, terlebih lagi LSPS selaku
di Indonesia adalah pekerja sosial profesional
lembaga
pada
dan TKS dan harus dilakukan sertifikasi
dasarnya menggunakan beberapa instrumen
terhadap mereka, namun sertikasi bagi Tenaga
yang penetapannya tidak berada di wilayah
Kesejahteraan Sosial tidak dilakukan oleh LSP
kewengan LSPS, seperti Standard Kompetensi
melainkan oleh lembaga sertifikasi TKS.
yang dirumuskan bersama diantara pilar
Sebagaimana yang tercantum dalam UU No.
pekerjaan sosial dan ditetapkan oleh Menteri
11/2009, adapun yang dimaksud dengan:
membangun
sinergi
LSPS
dengan
penyelenggara
sertifikasi
Sosial RI.
2015,
a.
Meskipun mekanisme
secara
sertifikasi
independensi
yang
luas,
substansi LSPS
LSPS
menyelenggarakan
Pekerja Sosial Profesional yang
dan
selanjutnya disebut pekerja sosial
memiliki
adalah seseorang yang bekerja,
namun
secara
baik
di
lembaga
pemerintah
finansial LSPS anggaran kegiatan LSPS
maupun swasta yang memiliki
sepenuhnya masih dibiayai oleh Kementerian
kompetensi dan profesi pekerjaan
Sosial RI melalui Pusat Pengembangan Profesi
sosial,
Pekerjaan Sosial dan Penyuluhan Sosial.
pekerjaan sosial yang diperoleh
Sebagai
melalui
konsekuensinya,
LSPS
harus
dan
kepedulian
pendidikan,
menyesuaikan dengan kondisi anggaran di
dan/atau
kementerian sosial. Namun hal ini sangat
pekerjaan
berarti karena dapat menjaga keberlangsungan
melaksanakan
proses sertifikasi pekerja sosial di Indonesia
pelayanan
yang
masalah sosial;
kondisinya
masih
dalam
proses
dalam
pelatihan
pengalaman sosial
praktik untuk
tugas-tugas dan
penanganan
menetapkan eksistensinya. Sampai saat ini,
b. Tenaga Kesejahteraan Sosial yang
LSPS tidak melakukan pungutan bagi peserta
selanjutnya disebut TKS adalah
uji kompetensi. Meskipun demikian, dalam
seseorang yang dididik dan dilatih secara 96
profesional
untuk
SHARE: SOCIAL WORK JURNAL
VOLUME: 6
melaksanakan pelayanan
dan
NOMOR: 1
HALAMAN: 1 -- 153
ISSN:2339 -0042 (cetak) ISSN: 2528-1577 (elektronik)
tugas-tugas
terjadi standar kompetensi yang digunakan
penanganan
utnuk uji kompetensi antara pekerja sosial
masalah sosial dan/atau seseorang
dengan TKS adalah sama.
yang bekerja, baik di lembaga
Hal lain yang juga menjadi perhatian
pemerintah maupun swasta yang
adalah tidak dapat dipungkiri bahwa banyak
ruang lingkup kegiatannya di
diantara para TKS yang memiliki kemampuan
bidang kesejahteraan sosial.
praktik yang sangat baik sebagai hasil dari
Bila memperhatikan kedua definisi di
pengalaman penanganan klien selama ini
maka
dalam
seperti yang dilakukan oleh pekerja sosial,
pengertian tersebut, yaitu TKS nampak lebih
namun tidak dapat disertifikasi sebagai pekerja
profesional dibandingkan dengan Pekerja
sosial karena latar belakang pendidikan yang
Sosial Profesional. Sebenarnya yang dimaksud
tidak memenuhi ketentuan yang berlaku.
dengan TKS adalah mereka yang selama ini
Keberadaan
terlibat dalam penyelenggaraan pelayanan
kebijakan mengenai pengadaan sumberdaya
kesejahteraan sosial namun berlatar belakang
manusia untuk pelayanan kesejahteraan sosial
pendidikan
yang diberlakukan oleh Kementerian Sosial
atas,
terdapat
keganjilan
bukan
pekerjaan
mereka
sosial/kesejhteraan sosial. Hal ini nampak pada
dan
lembaga
Pasal 13 sampai Pasal 15 Permensos No.
masyarakat selama ini.
tidak
pelayanan
terlepas
sosial
dari
milik
16/2012 untuk persyaratan pendidikan bagi TKS yang mengikuti sertifikasi TKS, yaitu
D. Jenjang Sertifikasi Pekerja Sosial
pendidikan non pekerjaan sosial/kesejahteraan
Sertifikasi pekerja sosial dilakukan
sosial. Mereka ini terdiri dari berbagai latar
dengan
belakang
beberapa
Pekerja Sosial. Adapun jenjang keahlian yang
diantaranya telah memiliki lembaga sertifikasi
dijadikan dasar dalam melakukan sertifikasi
sendiri, seperti psikologi, akuntansi, dan
berdasarkan Permensos No. 03 Tahun 2015
kedokteran. Hal ini pula lah yang menjadi
adalah pekerja sosial generalis, yaitu untuk
salah satu dasar pertimbangan bagi LSPS
jenjang yang berpendidikan sarjana. Dalam
untuk tidak melakukan sertifikasi bagi para
kenyataannnya, sumberdaya yang terlibat
TKS. Kondisi ini menuntut LSPS untuk
dalam
memikirkan kembali sistem sertifikasi yang
kesejahteraan sosial ada pula yang berasal dari
akan diberlakukan terhadap TKS, dengan
jenjang pendidikan di bawah sarjana yang
memperhatikan
lembaga
selanjutnya akan menjadi Asisten Pekerja
sertifikasi untuk profesi dan bidang keahlian
Sosial serta Pekerja Sosial Spesialis bagi yang
lain. Yang harus jadi perhatian, jangan sampai
berpendidikan pascasarjana. Untuk jenjang
pendidikan,
yang
keberadaan
97
memperhatikan
jenjang
penyelenggaraan
keahlian
pelayanan
SHARE: SOCIAL WORK JURNAL
VOLUME: 6
NOMOR: 1
ISSN:2339 -0042 (cetak) ISSN: 2528-1577 (elektronik)
HALAMAN: 1 -- 153
asisten, dia tidak dikategorikan sebagai pekerja
kompetensi
sosial profesional, sedangkan jenjang generalis
kompentensi.
yang
digunakan
dalam
uji
dan
Uji
dan spesialis termasuk kategori profesional. Untuk kategori profesional, diberlakukan
E. Standard
bahwa jenjang generalis menjadi syarat untuk
Kompetensi
Kompetensi Pekerja Sosial
mendapatkan sertifikat sebagai pekerja sosial
Standard kompetensi yang digunakan
spesialis.
dalam uji kompetensi disusun bersama pilar-
Ambigu terjadi dalam kategorisasi ini
pilar pekerjaan sosial di Indonesia, walaupun
antara generalis dan spesialis, karena istilah
standar kompetensi tersebut belum disepakati
generalis
secara
yang
merupakan
pencapaian
formal
melalui
sebuah
konvensi
pembelajaran pada jenjang sarjana digunakan
nasional. Namun, standard kompetensi yang
sebagai tingkat kompetensi seorang pekerja
dirumuskan
sosial.
digunakan sebagai acuan dalam melakukan uji
Istilah
ini
sesunguhnya
untuk
telah
disepakati
kompetensi
sosial tingkat kemampuan dan kewenangannya
komptetensi merupakan ukuran kemampuan
dalam menangani permasalahan dalam batas
yang meliputi pengetahuan, keterampilan, dan
tertentu. Sedangkan jenjang spesialis tidak
nilai pekerjaan sosial dalam praktik pekerjaan
sekedar menunjukkan kekhususan bidang
sosial.
pelayanan, karena pada umumnya seorang
dengan mengacu kepada:
pekerja
sosial
akan
sudah
Standard
sertifikasi.
dapat
menunjukan bahwa seorang sarjana pekerjaan
sarjana
untuk
dan
kompetensi
a. Kerangka
Standard
dirumuskan
Kualifikasi
Nasional
mengkhususkan diri pada bidang praktik,
Indonesai (KKNI) untuk Ilmu
namun jenjang spesialis ini menunjukkan
Kesejahteraan Sosial;
tingkatan yang lebih ahli (advance). Adanya
untuk S1/DIV dan Level 8 untuk
prasyarat
S2/Spesialis,
pendidikan
yang
menyertai
penjenjangan ini untuk menegaskan menjadi seorang
spesialis
memrlukan
b. Kompetensi
proses
oleh IPPSI,
wawasan dan tanggung jawab melalui proses
c. Standar Praktik yang dirumuskan
pendidikan formal. Terlebih lagi penjenjangan
oleh asosiasi profesi
ini selanjutnya akan diikuti dengan pemberian yang
berbeda.
pendidikan
pekerjaan sosial yang digunakan
pendalaman praktik dengan disertai pengayaan
kewenangan
Utama
Level 6
d. Hasil
Perbedaan
Kajian
(Penelitian/Literatur/Benchmarkin
kemampuan praktik dan kewenganan dari
g) yang dilakukan oleh asosiasi
setiap jenjang akan nampak dalam standard
pendidikan profesi 98
maupaun
asosiasi
SHARE: SOCIAL WORK JURNAL
Hasil
VOLUME: 6
kajian
dan
NOMOR: 1
HALAMAN: 1 -- 153
ISSN:2339 -0042 (cetak) ISSN: 2528-1577 (elektronik)
Benchmarking
surat keputusan, sertifikat, dan lain-lain.
memberikan pembelajaran yang berarti dalam
Portofolio tersebut dilengkapi pula dengan
membangun sistem sertifikasi pekerja sosial
penilaian persepsional dari klien/penerima
maupun lisensi. Beberapa sistem sertifikasi
manfaat terhadap yang besangkutan. Penilaian
dari berbagai negara maupun dari profesi lain
ini
dijadikan
kemampuan
pekerja
dijadikan pembading dalam menentuak bentuk
melakukan
pemberian
uji
dengan
klien/penerima manfaat. Naskah Ujian Tulis
karakteristik pekerjaan sosial sebagai sebuah
disiapkan oleh tim khusus yang mengolah soal
profesi.
ujian tulis agar dapat memenuhi standar
pembanding,
kompetensi
Sebagai bergerak
di
termasuk
yang
salah bidang
yang
sesuai
satu
profesi
pemberian
akan
mencerminkan
perilaku
dan
pada
saat
sosial
pelayanan
kepada
kompetensi yang diujikan..
yang
bantuan
(helping profession), uji kompetensi yang
F. Prosedur Sertifikasi
dilakukan terhadap pekerja sosial harus
Uji kompetensi dengan menggunakan
mampu memberikan gambaran kemampuan
instrumen
pada aspek pengetahuan, keterampilan, dan
diberlakukan pada uji kompetensi Jalur
terutama aspek nilai. Kualifikasi seorang
Penilaian Langsung, yaitu untuk pekerja sosial
pekerja sosial akan tercermin terutama ketika
generalis yang berpengalaman lebih dari 3
menggunakan kerangka nilai yang dimilikinya
tahun. Sedangkan untuk yang berpengalaman
dalam
dan
20 tahun atau lebih dan berusia sekurang-
keterampilan ketika menangani klien. Oleh
kurangnya 45 tahun dapat mengikuti uji
karena itu, mekanisme pengujian dalam
kompetensi Jalur Sertifikasi Langsung, yaitu
sertifikasi ini LSPS membuat instrumen
uji kometensi dengan hanya menggunakan
pengujian dalam bentuk portofolio dan ujian
Portofolio instrumen penilaiannya. Adapun
tertulis
untuk
menggunakan
informasi
yang
tidak
kepada
pengetahuan
hanya tim
memberikan
penilai
(asesor)
praktik
diharapkan
Jalur
dan
Pelatihan
ujian
Sertifikasi
tulis
tidak
diberlakukan kepada pekerja sosial.
mengenai pengetahuan peserta uji kompetensi. Kemampuan
portofolio
Untuk
akan
tercermin dalam deskripsi diri yang dibuat oleh peserta pada saat membuat portofolio. Track
Jalur
Pendidikan
sertifikasi
dilakukan
secara
bersama
sistem
pendidikan
Profesi,
terintegrasi yang
diselenggarakan di perguruan tinggi, sehingga
reccord peserta dalam melakukan praktik akan
pemberian sertifikat dapat diberikan seiring
dikonfirmasi dengan Daftar Riwayat Hidup
dengan
peserta beserta bukti-bukti fisiknya seperti
selesainya
pendidikan
profesi.
Kebijakan Kementerian Pendidikan bahwa 99
SHARE: SOCIAL WORK JURNAL
VOLUME: 6
NOMOR: 1
ISSN:2339 -0042 (cetak) ISSN: 2528-1577 (elektronik)
HALAMAN: 1 -- 153
pedidikan profesi diselenggarakan setelah
pekerjaan sosial nampaknya akan menjadi
pendidikan sarjana. Sampai saat ini belum ada
pendorong untuk adanya pengakuan pekerjaan
perguruan
sosial sebagai salah satu profesi pemberian
tinggi
di
Indonesia
yang
menyelenggarakan pendidikan profesi. Hal ini
bantuan.
menjadi catatan tersendiri bagi asosiasi pendidikan
untuk
mulai
Secara skematis, prosedur sertifikasi
merintis
pekerja sosial di Indonesia dapat digambarkan
penyelenggaraan pendidikan profesi pekerjaan
pada Bagan 1 berikut:
sosial. Penyelenggaraan pendidikan profesi
Rekomendasi (Lembaga dan Organsiasi Profesi)
PENGUMUMAN
Pengawasan/Pembinaan/ Pemeliharaan
BIMTAP Sertifikasi
OK
•
Uji Kompetensi • Penilaian • Portofolio • Ujian Tulis • Wawancara
Penilaian dan Rekomendasi Asesor
Keputusan Sertifikasi
Sertifikat (berlaku 5 tahun)
Seleksi Administrasi
Permohonan Sertifikasi
• •
Sertifikasi Langsung Penilaian Langsung Pend. Profesi
Resertifikasi
Izin Praktik
Bagan 1 Prosedur Sertifikasi Pekerja Sosial di Indonesia Sumber: diolah dari Peraturan Menteri Sosial RI No. 03 Tahun 2015
Sertifikasi terhadap pekerja sosial
ditempuhnya.
Jika
memenuhi
kriteria
merupakan hak bagi pekerja sosial untuk dapat
kelulusan yang ditetapkan, maka seorang
memperoleh pengakuan sebagai pekerja sosial
pekerja sosial akan mendapatkan sertifikat
profesional. Oleh karena itu, setiap pekerja
pekerja sosial profesional sesuai dengan
sosial
untuk
jenjang sertifikasi, yang berlaku selama 5
mendapatkan sertifikat setelah mengikuti uji
tahun. Untuk memperpanjangnya, sertifikat
dapat
mengajukan
diri
kompetensi sesuai dengan jalur sertifikasi yang
100
SHARE: SOCIAL WORK JURNAL
kompetensi
ini
VOLUME: 6
akan
NOMOR: 1
terkait
dengan
ISSN:2339 -0042 (cetak) ISSN: 2528-1577 (elektronik)
HALAMAN: 1 -- 153
sosial untuk memastikan bahwa praktik yang
kepemilikan Lisensi (Ijin Praktik).
dilakukan berjalan dengan benar dan mencapai kualitas pelayanan yang diharapkan.
G. Lisensi (Ijin Praktik) Pekerja Sosial di Indonesia
H. Implikasi Sertifikasi Pekerja Sosial di Indonesia
Sertifikasi diberikan kepada seorang
Upaya penjaminan kualifikasi pekerja
pekerja sosial sebagai bentuk pengakuan
sosial menimbulkan beberapa implikasi yang
terhadap kualifikasi yang dimiliki oleh pekerja
mencakup beberapa hal, antara lain:
sosial. Dengan pengakuan terhadap kualifikasi
a. Standardisasi
yang dimilikinya, seorang pekerja sosial akan
Pekerjaan
dapat mengajukan ijin praktik sebagai pekerja
sosial secara perorangan. Dengan memiliki ijin praktik, maka seorang pekerja sosial memiliki
terutama
sosial/kesejahteraan
menentukan.
pekerjaan sosial.
Peran
selanjutnya
terkait dengan keberadaan IPPSI
Dalam proses penerbitan ijin praktik,
adalah mendorong dan menyiapkan
2015
perangkat
mengamanatkan bahwa pekerja sosial dapat
penyelenggaraan
pendidikan
mengajukan ijin praktik kepada Menteri Sosial
profesi
pekerjaan
sosial.
melalui LSPS. Komponen penting yang harus
b. Penempatan sumberdaya manusia
dipenui dalam pengajuan ijin praktik ini adalah
dalam bidang kesejahteraan sosial.
rekomendasi dari asosiasi profesi. Hal ini
Dengan sertifikasi, kualifikasi dan
mengingat bahwa pembinaan dan pengawasan yang
sosial,
pendidikan pekerjaan sosial sangat
kepada dirinya untuk melakukan praktik
sosial
pekerjaan
peranan IPPSI sebagai asosiasi
menunjukkan adanya mandat dari negara
pekerja
pendidikan
sosial di Indonesia. Dalam hal ini,
diterbitkan untuk seorang pekerja sosial
terhadap
dalam
pekerjaan
sebagai pekerja sosial. Ijin praktik yang
Tahun
standardisasi
mengenai kurikulum pendidikan
kewenangan untuk menjalankan perannya
03
Standardisasi
sertifikasi, menuntut dilakukannya
Sosial. Ijin praktik diberikan kepada pekerja
nomor
Sosial.
dalam pengujian kompetensi untuk
sosial kepada negara melalui Kementerian
Permensos
Pendidikan
kompetensi
memiliki
seseorang
berkecimpung
sertifikasi kompetensi maupun ijin praktik
pelayanan
dilakukan oleh asosiasi profesi. Pembinaan
dalam
yang bidang
kesejahteraan
sosial
akan dapat ditentukan dengan jelas.
dan pengawasan ini sangat diperlukan pekerja
Untuk 101
itu,
perlu
dilakukan
SHARE: SOCIAL WORK JURNAL
VOLUME: 6
NOMOR: 1
penataan mengenai pihak-pihak
ISSN:2339 -0042 (cetak) ISSN: 2528-1577 (elektronik)
HALAMAN: 1 -- 153
e. Pelindungan
yang menjadi pelaku utama dalam
Aspek
pelayanan kesejahteraan sosial dan
adalah
sebagai
kualifikasi
pelaku
pendukung
dan
penting
pengawasan.
dari
sertifikasi
pengakuan yang
terhadap
dimiliki
pelayanan kesejahteraan sosial.
seseorang,
sehingga
c. Pengembangan dan pemeliharaan.
kualifikasi
yang
Proses sertifikasi bukanlah sebagai
seseorang
proses
kewenangan
akhir
dalam
rangkaian
pengelolaan sumberdaya manusia
pelayanan
dalam
Kejelasan
pelayanan
sosial.
Untuk
kesejahteraan menjaga
meningkatkan
kualitas
sosial
pelayanan,
dalam
akan
oleh
dengan dimilikinya
mendapatkan
tertentu
dalam
kesejahteraan dalam
sosial.
pemberian
dan
kewenangan kepada pekerja sosial
pekerja
akan memberikan akses yang lebih
perlu
luas kepada pekerja sosial dalam
dibangun sistem pengembangan
melakukan
dan pemeliharaan pekerja sosial.
sosialnya. Oleh karena itu, perlu
Hal ini secara langsung akan terkait
dibangun sistem perlindungan agar
dengan rangkaian dari sertifikasi
pekerja sosial dapat menjalankan
pekerjaan
tugasnya
sosial,
yaitu
tahap
Resertifikasi. d. Penataan lembaga
praktik
sesuai
dengan
kewenangannya. Selain itu, untuk
SDM
di
Lembaga-
Kesejahteraan
memastikan
Sosial.
menjalankan
pekerja tugas
Pada lembaga kesejahteraan sosial
kewenangannya
akan
melakukan
perlu
pekerjaan
diatur
mengenai
sosial
berdasarkan
dengan
penyimpangan
tanpa atau
hirarkhie dan rentang kendali para
melebihi kewenangannya, perlu
personalia lembaga, baik pada
dibuat
bidang manajerial kelembagaan
terhadap praktik pekerja sosial.
maupun
Terlebih lagi dengan akan semakin
pelayanan manfaatnya.
dalam
pelaksanaan
kepada
penerima
Denan
sertifikasi,
mekanisme
terbukanya
pengawasan
kesempatan
bagi
pekerja sosial untuk melakukan
kualifikasi dan kompetensi pekerja
praktik mandiri.
sosial dapat dipetakan dan diatur pemberian
kewenangan
ikutannya
diantara
beserta
I. Penutup
sumberdaya
Hal strategis yang sedang dilakukan
manusia lembaga.
oleh LSPS adalah merintis lisensi dari Badan 102
SHARE: SOCIAL WORK JURNAL
VOLUME: 6
NOMOR: 1
HALAMAN: 1 -- 153
ISSN:2339 -0042 (cetak) ISSN: 2528-1577 (elektronik)
Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) sebagai
beserta aspek-aspek yang terkait dengan
lembaga yang mendapatkan mandat dari
aktivitas praktik seorang pekerja sosial.
negara untuk melakukan sertifikasi terhadap profesi-profesi yang ada di Indonesia. Lisensi
J. Bahan Bacaan
dari BNSP untuk melakukan sertifikasi
DuBois, Brenda L. and Karla Krogsrud Miley.
terhadap pekerja sosial di Indonesia ini
1992. Social Work: an Empowering
dipandang
Profession. Allyn and Bacon
penting
untuk
memperkuat
pengakuan dan penerimaan terhadap sertifikat yang
diterbitkan
oleh
LSPS.
Hakim, Budi Rahman. 2010. Rethingking
Dengan
Social Work Indonesia. Jakarta :
memperoleh lisensi dari BNSP, kualifikasi
RMBOOKS
sebagai pekerja sosial yang kompeten tidak
Marshall, Edward M. 1995. Transforming The
hanya diakui oleh komunitas pekerja sosial,
Way We Work: The Power of The
namun juga diakui oleh negara.
Collaboratif Workplace. New York :
Selain itu, hal lain yang sangat startegis untuk
American Management Association
dilakukan adalah penyelenggaraan
Meyer, H. Carol and Mark A. Mattaini
pendidikan profesi, yang diselenggarakan
(Editors). 1995. The Foundation of
setelah pendidikan sarjana. Hal ini sejalan
Social Work Practice. NASW Press
hakekat sertifikasi profesi pekerjaan sebagai profesi yang dihasilkan dari proses pendidikan.
Artikel Web
Dengan
Dorita
profesi,
diselenggarakannya maka
terintegrasi sehingga
proses
dengan kualitas
pendidikan
sertifikasi
akan
Setiawan. Pekerjaan
2010.
Isu
Pendidikan
Sosial.
melalui
proses
pendidikan,
lulusan
pendidikan
.php?option=com_content&view=artic
pekerjaan sosial akan lebih terjamin kualitasm
le&id=10%3Aisu-pendidikan-
karena
profesi&catid=2%3Aartikel-
setiap
sekolah
penyelanggara
pendidikan profesi akan berusaha menjaga
umum&Itemid=6> [17/09/2010])
kualitas pendidikannya.
Taufik
Komponen penting dalam praktik
Winarno. Pekerjaan
2010. Sosial.
Membumikan Melalui
pekerjaan sosial adalah kewenangan bagi
http://taufiqchips.
pekerja sosial untuk menjalankan profesinya.
wordpress.com/category/sosial/
Pemberian kewenangan kepada pekerja sosial
[15/09/2010]
membutuhkan regulasi yang cukup kuat setingkat undang-undang. Regulasi tersebut
Peraturan-peraturan
dapat mengatur praktik pekerjaan sosial 103
<
>
SHARE: SOCIAL WORK JURNAL
VOLUME: 6
NOMOR: 1
Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor Sertifikasi
108/HUK/2009 Bagi
Pekerja
HALAMAN: 1 -- 153
ISSN:2339 -0042 (cetak) ISSN: 2528-1577 (elektronik)
Sertifikasi Pekerja Sosial Profesional
Tentang
Dan Tenaga Kesejahteraan Sosial
Sosial
Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia
Profesional Dan Tenaga Kesejahteraan
Nomor 03 Tahun 2015 Tentang
Sosial
Sertifikasi Pekerja Sosial Profesional
Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor
16/HUK/2012
Undang-undang No 11 Tahun 2009 Tentang
Tentang
Kesejahteraan Sosial
104
