LAPORAN PERKEMBANGAN ORGANISASI YAYASAN SOLIDARITAS PEREMPUAN UNTUK KEMANUSIAAN DAN HAK ASASI MANUSIA
PERIODE 2013-2017
Durasi Kerja: TAHUN I (Maret 2013 – April 2014)
Disampaikan dalam Rapat Pleno Badan Pembina Tahunan Karangasem, 30 April 2014
SPEK-HAM Solidaritas Perempuan untuk Kemanusiaan dan Hak Asasi Manusia Jl. Srikoyo No. 14 RT. 01 RW. 04, Karangasem, Laweyan, Surakarta, 57145 Jawa Tengah, Indonesia Telp./Fax: 0271-714057 e-mail:
[email protected] Website: www.spekham.org
Page 0 of 41
DAFTAR ISI
COVER LAPORAN DAFTAR ISI KATA PENGANTAR A. SKEMA PROGRAMMING B. LAPORAN I. Perkembangan Organisasi II. Perkembangan Program terkait Isu Kekerasan Berbasis Gender III. Perkembangan Program terkait Isu Kesehatan Masyarakat IV. Perkembangan Program terkait Isu Sustainable Livelihoods V. Laporan dan Posisi Keuangan Organisasi C. PERENCANAAN TAHUNAN D. PENUTUP E. LAMPIRAN-LAMPIRAN
Page 1 of 41
halaman 0 1 2 3 9 22 29 35 40 40 40 40
KATA PENGANTAR Salam solidaritas, Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, berkat bimbingan dan ridho-Nya Laporan Tahunan Badan Pengurus (BPH) Yayasan SPEK-HAM Surakarta dapat kami sajikan kepada seluruh pihak dalam Rapat Pleno Badan Pembina Tahunan. Laporan tahunan BPH ini merupakan laporan kerja SPEK-HAM yang dilakukan selama 1 tahun, yaitu periode Maret 2013 – April 2014. Selama kurun waktu satu tahun periode kepengurusan telah berjalan dengan berbagai dinamika, penyelarasan, inovasi, dan berbagai tantangan. Pengalaman menjalankan roda organisasi ini tentunya akan sangat berharga bagi organisasi ke depan maupun semua pihak yang ada di dalamnya. Laporan tahunan ini disusun dengan mengacu pada perencanaan strategis dan programming yang dimiliki oleh SPEKHAM. Selain itu, kami juga sangat memperhatikan rekomendasi-rekomendasi yang menjadi catatan perbaikan dalam Rapat Badan Pengurus Enam Bulanan. Maka dari itu kami berharap laporan ini bisa menjadi cerminan yang komprehensif atas capaian kerja yang telah dilakukan organisasi selama satu tahun yang lalu. Sebelum kita memulai membahas laporan tahunan ini, ijinkan saya untuk menceritakan sebuah peristiwa yang pernah saya baca di internet tentang “kaca jendela sepasang suami istri”. Pasangan tersebut baru pindah ke sebuah kontrakan baru di kampung padat penduduk. Setiap pagi di depan rumah mereka banyak orang sibuk mencuci dan menjemur pakaian. Pada hari I, sang istri berkomentar, “Aneh ya, kenapa orang-orang kalau mencuci pakaian sama sekali tidak bersih. Kotorannya masih tebal begitu.” Seminggu berlalu, dan sang istri selalu berkomentar bahwa cucian warga yang dijemur di depan kontrakan mereka itu masih sangat kotor. Selama seminggu sang suami hanya diam saja mendengar komentar-komentar istrinya. Lalu pada hari ke-8, si istri memberikan komentar lagi seperti biasa. “Nah, itu baru bersih. Pak, lihat cucian mereka sekarang menjadi bersih sekali. Tapi kenapa kemarin-kemarin cucian mereka begitu kotor ya?” gumam si istri. “Tadi pagi saya bangun pagi-pagi sekali. Saya bersihkan semua kaca jendela rumah kita sampai betul-betul bersih,” jawab suaminya seraya pergi meninggalkan si istri yang masih terperangah. Kehidupan berorganisasi ini memang berkaitan erat dengan persepsi, yaitu cara pandang berdasarkan pola pikir dan perilaku individu masing-masing. Setiap orang dapat mendeskripsikan situasi atau kejadian secara berbeda berdasarkan penglihatan mereka. Persepsi itu akan mempengaruhi pola pikir serta tindakan kita selanjutnya. Realitas kehidupan berorganisasi ini terbentuk oleh persepsi kita atau cara pandang kita terhadap segala sesuatu. Apa yang Anda yakini, itulah yang Anda terima. Tetapi seandainya kita mampu mengubahnya (persepsi) menjadi positif, maka segala sesuatu dalam kehidupan berorganisasi ini akan nampak lebih menyenangkan. Jika kita perhatikan, orang-orang yang hidupnya cukup sukses di dunia ini senantiasa menjaga persepsi mereka tetap positif. Persepsi seumpama „kaca jendela‟ untuk melihat segala sesuatu nampak baik atau buruk. Ketika Anda mampu menjadikan persepsi selalu positif, maka Anda juga mempunyai kekuatan untuk melihat segala hal dengan lebih jernih, penuh optimisme, semangat, kasih sayang dan cinta, dan lain sebagainya, sehingga membantu Anda selalu bersikap positif dan tidak menyerah pada keadaan sesulit apapun untuk meraih sukses. Oleh sebab itu, jika Anda ingin mencapai hasil akhir yang menyenangkan, maka jangan pernah membiarkan „kaca jendela‟ Anda kotor. Selamat membaca dan membahas laporan tahunan ini dengan persepsi yang positif. “If the doors of perception were cleansed, everything would appear as it is – infinite. – Jika pintu persepsi dibersihkan, segala hal akan nampak sebagaimana adanya – sangat luar biasa.” William Blake Surakarta, 30 April 2014 Badan Pengurus Yayasan SPEK-HAM Surakarta
Endang Listiani Direktur Page 2 of 41
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BADAN PENGURUS YAYASAN SOLIDARITAS PEREMPUAN UNTUK KEMANUSIAAN DAN HAK ASASI MANUSIA PERIODE 2013-2017 A. SKEMA PROGRAMMING KERANGKA KERJA KONSEPTUAL SPEK-HAM 2013-2017 KONTEKS PERMASALAHAN & POTENSI UTAMA Permasalahan: Perempuan dalam posisi paling terpinggirkan atas pemiskinan struktural yang mengakibatkan terjadinya berbagai bentuk ketidakadilan. Potensi: pentagonal asset (Potensi aset SDM, aset fisik, infrastruktur/kelembagaan, aset uang/ekonomi, aset lingkungan, aset sosial, aset politik) yang berpeluang sebagai kekuatan untuk mendorong kemandirian masyarakat dalam memperjuangkan keadilan gender.
ISU STRATEGIS: 1. Pemenuhan kebutuhan dasar dan hak dasar kelompok masyarakat miskin , khususnya perempuan. 2. Penguatan pranata social yang bertumpu pada budaya dan kearifan local yang mengakomodasi kebutuhan dan kepentingan perempuan. 3. Keberlanjutan dan kemandirian organisasi.
Terwujudnya sinergitas kekuatan organisasi u pencapaian mandat dg perspektif keadilan gender & dukungan sumber daya berkelanjutan.
Mengoptimalkan tata kelola dan dukungan organisasi bagi upaya pelaksanaan program kerja organisasi.
Terbentuknya komunitas kritis & berdaya untuk pemenuhan perlindungan korban.
Terjaminya pemenuhan hak atas Layanan kesehatan dasar termasuk kesehatan reproduksi oleh pemerintah.
Terwujudnya kemandirian masyarakat dampingan dalam akses dan kontrol sumber daya untuk penghidupan berkelanjutan.
Direktur Divisi PPKBM Divisi Kesmas Divisi Sustainable Livelihoods Divisi Supporting & Fundrising Biro Keuangan
Mandat SPEK-HAM 2013-2017: Memperjuangkan pemenuhan kebutuhan dasar dan hak dasar kelompok masyarakat miskin dan marginal, khususnya perempuan .
Nilai Keadilan Kemanusiaan Kesetaraan Inklusif Non diskriminasi Anti kekerasan
Misi SPEK-HAM: (1) Mendorong lahirnya Komunitas mandiri yang mampu memperjuangkan terpenuhinya kebutuhan dasar dan hak dasar masyarakat. (2) Memastikan mobilisasi sumber daya lokal untuk mendukung perubahan pranata sosial berkeadilan gender. (3) Mendorong tanggung jawab negara dalam menjamin pemenuhan kebutuhan dasar dan hak dasar masyarakat miskin dan marginal.
Prinsip Transparan Akuntabel
VISI Terwujudnya pranata sosial yang berkeadilan gender dan menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar dan hak dasar masyarakat.
Page 3 of 41
PROGRAM DIRE K T UR Y ay as an S PE K -H AM Go al : Terwujudnya sinergitas kekuatan organisasi u pencapaian mandat dg perspektif keadilan gender & dukungan sumber daya berkelanjutan.
Out c o me 1: Menguatnya kompetensi organisasi sehingga mampu bekerja strategis, mandiri, dan berkelanjutan.
Out put 1.1: Tata kelola org yg efektif.
1. Berjalannya pross PIME. 2.Sinergitas proyek dlm programming. 3.Sistem keuangan yg transparan& akuntabel.
Out put 1.2: Sumber daya yg kompeten.
1. Pengelolaa n kompetens i SD org. 2.Berjalanny a proses kaderisasi.
Output 1.3: Rekam jejak inovatif org yg trdokmntsi.
1. Identifikasi peluang & kekuatan u implementasi program. 2.Hasil2 kerja kreatif terdokument asi.
Out c o me 2: Terjalinnya kemitraan strategis dengan multistakeholder yang mendukung pencapaian program.
Output 1.4: Alternatif sumber pendanaan org.
1. Inisiasi peluang kerjasama. 2.Berjalannya program2 fundrising.
Out put 2.1: Kemitraan org dg komunitas & sinergi atr komunitas.
Output 2.2: Perluasan jaringan nasional & internasional .
Output 2.3: Kerjasama dg pihak lain u dana/ kebijakan.
1. Teridentifikasi nya SD komunitas u org & komunitas sndr. 2.Kerjasama antar komunitas trfasilitasi org.
1. Optimalisas i org dlm jaringan2. 2.Akses peluang jaringan2 sesuai dinamika program.
1. Sumber pendanaan baru dr multistakehol der. 2.Dukungan kebijakan memperkuat program2 strategis.
Berbag ai rang k ai an k eg i at an ut ama: Perencanaan program, sinergi program antar divisi, monitoring program, evaluasi pencapaian program, koordinasi royek dan prog ram, pengendalian internal, audit eksternal, dan laporan publik, pembentukan struktur, pemastian berjalannya CB, proses kaderisasi, lahirnya ide dan gagasan inovatif, implementasi kerja berdasarkan prinsip ABT, dokumentasi hasil kerja & inovasi organisasi, inisiasi pegebangan program melalui concept note ataupun proposal, fundrising bersama unit terkait, kemitraana dengan komunitas, jaringa antar komunitas, mengelo la dan perluasan jaringan, komunikasi dengan multistakeholder untuk identifikasi dan optimalisasi peluang kerjasama.
T arg et T ahun K e-1: 1. Membangun 3 area penting dalam organisasi: area fundamental, area strategis, dan area operasional. 2. Berjalannya proses PIME dalam sinergitas program dan proyek organisasi. 3. Terimplementasikannya pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel. 4. Pembangunan struktur organisasi berbasis kompetensi program. 5. Supervisi implementasi dan pengembangan program yang mengutamakan potensi dan peluang. 6. Mengelola jaringan yang telah ada dan perluasan jaringan yang mendukung program dan visi misi organisasi. 7. Inisiasi peluang2 kerjasama untuk pengembagan program dalam bentuk kebijakan ataupun sumber pendanaan dari donor maupun multistakeholder.
Page 4 of 41
PROGRAM DIVIS I S UPPORT IN G AN D F UN DRIS IN G Y ay as an S PE K -H AM Go al : Mengoptimalkan tata kelola dan dukungan organisasi bagi upaya pelaksanaan program kerja organisasi. Out c o me 1: Teroptimalkannya kinerja dan kapasitas organisasi seturut dengan aktualisasi visi-misi organisasi.
Output Output1.1: 1.1: Identifikasi Sistem pengelolaa faktor resiko n SDM. KBG.
8.Instrumen 6.Monitoring 4.Monitoring 1. Monitoring && baseline evaluasi data potensi kinerja staff. 7.Forum/media 5.Forum/media 2.Forum/media kerentanan KBG pengembanga scr partisipatif di n kapasitas Solo staff.& Klaten.
Output Output1.2: 1.2: Identifikasi Sistm Skmin potensi terintegrasi SD & lokal mudah u diakses. KBG.
5.Data 4.Sistem 3.Sistem 1. Sistem ttg SDM kesekretari & potensi atan & Org lokal terintegrasi u perlindung & mudah an. diakses.
Output Output 1.3: 1.3: Terbangunn Perbaikan ya kapasitas system dokumntasi masy u & database. KBG.
7.Inisiasi 5.Dokumentasi 3.Dokumentasi 1. Dokumentasi pencegahan terupdate scr oleh berkala. masy. 8.Adanya 6.Hasil kasus 4.Hasil 2.Hasil dok yang mmberikan ditangani umpan balik masyarakat. pd program.
Outcome 3: Termobilisasikannya SD org baik di komunitas, jaringan, & internal u mendukung keberlanjutan & kemandirian organisasi. Output Output1.4: 1.4: Tertanganin Penataan yakntr kasus& pengelolaan kasus KBG. sarpras.
5.Terpastikan 4.Sarpras 3.Sarpras 1. Sarpras nya kantor siap penangana digunakan nutk kasus KBG mendukung yang ada kerja di masyarakat. organisasi.
Out put Out3.1: put Jaringan 3.1: Pengembangan antar wilayah sbg bisnis penguat org bersumber kerja-kerja dr SD komunitas. org.
5.Mekanisme 4.Terbentuknya 3.Terbentuknya 1. Terbentuknyakoord unitjaringan unit bisnisefektif organisasi & dukungan untuk mendukung kebijakan perlindungan keberlanjutanP & A dipendanaan tk lokal. 6.Pemastian organisasi. rehabilitasi kasus. 7.Jaringan antar PPT komunitas.
Out c o me 2: Terkuatkannya informasi dan media publikasi organisasi.
Out Output put 2.1: 2.1: Klp dampingan System mampu pengelolaan adv kebijakan informasi tk org &lokal. media.
5.SK 4.Ada 3.Ada 1. Ada atau pengakuan mekanisme kelompok akses masuk informasi dlm& proker komunikasi desa/kelura org oleh han. internal maupun eksternal.
Output Output2.2: 2.2: PPTSistem tingkat desa/kelurah pengelolaan prpustakaan an. terintegrasi.
5.Paralegal 4.Perpustakaan 3.Perpustakaan 1. Perpustakaan mampu mampu menangani menjadi kasus. bagian pusat 6.Diskusi2 informasi & kelompok pengembang untuk an kapasitas. pencegahan.
Berbag ai rang k ai an k eg i at an: Evaluasi & monitoring kinerja staf, pengembangan kapasitas staf, perbaikan sistem sist em sekmin, pengembangan database organisasi, pengelolaan hasil riset risetdan dankerja-kerja kerja-kerja divisi,sistem divisi,sistem penataan kantor, kantor, maintenance maintenancesarpras sarprasorganisasi, organisasi,pengembangan pengembangansistemkomunikasi, sistemkomunikasi,informasi,dan informasi,dan publikasi publikasi organisasi, organisasi, membangun membangun jaringan jaringan dan dankoordinasi koordinasi dengan media mediamassa,perbaikan massa,perbaikansistem sistem pengelolaan pengelolaan perpustakaan, perpustakaan, pengembangan pengembangan bisnis bisn is organisasi,penggalangan organisasi,penggalangan dana publik, pengeloaan dana publik,sumber pengeloaan daya komunitas sumber daya yang komunitas sinergis yang dengan sinergis fundrising dengan organisasi. fundrising organisasi.
T arg et T s emes ahunt er K e-1: 1: Perbaikanevaluasi sistem dan pengelolaan SDM, capacity Fasilitasi monitoring kinerja staf. building staff, sistem database, sistem pengelolaan informasi organisasi dan media, sarpras, dan supporting system. Pengembangan kapasitas staf yang difasilitasi organisasi. Pengembangan design riset organisasi. Pengembangan kapasitas staf untuk pengembangan program bisnis organisasi yang bersumber dari sumber daya internal organisasi. Perbaikan sistem kesekretariatan dan administrasi. Perbaikan/renovasi kantor untuk mendukung kondusivitas kerja. Pengembangan sistem komunikasi, informasi, dan publikasi organisasi.
11. 8. 1. 2. 12. 9. 3. 13. 10. 4. 5. 6. 7. 8.
Membangun jaringan dan koordinasi dengan media massa untuk publikasi organisasi. Pengembangan database organisasi.
Page 5 of 41
PROGRAM DIVIS I PPK BM Y ay as an S PE K -H AM Go al : Terbentuknya komunitas kritis & berdaya untuk pemenuhan perlindungan korban Out c o me 1: Terbangunnya kesadaran masyarakat untuk melakukan pencegahan dan penanganan kasus KBG.
Output 1.1: Identifikasi faktor resiko KBG.
9.Instrumen 1. Instrumen & baseline data potensi kerentanan KBG scr partisipatif di Solo & Klaten.
Output 1.2: Identifikasi potensi SD lokal u KBG.
6.Data 1. Data ttg SDM & potensi lokal u perlindung an.
Output 1.3: Terbangunn ya kapasitas masy u KBG.
9.Inisiasi 1. Inisiasi pencegahan oleh masy. 10. 2.Adanya kasus Ad anya kasus yang yang ditangani ditangani masyarakat. masyarakat.
Outcome 3: Terbangunnya jaringan kerja org u perlindungan kasus kekerasan & menguatkan peran masyarakat yg berkelanjutan. Output 1.4: Tertanganin ya kasuskasus KBG.
6.Terpastikan 1. Terpastikan nya penangana n kasus KBG yang ada di masyarakat.
Out put 3.1: Jaringan antar wilayah sbg penguat kerja-kerja komunitas.
8.Mekanisme 1. Mekanisme koord jaringan efektif & dukungan kebijakan perlindungan P & A di tk lokal. 9.Pemastian 2.Pemastian rehabilitasi kasus. 10. 3.Jaringan antar Jaringan PPT antar PPT komunitas. komunitas.
Out c o me 2: Terbangunnya kemampuan masy dampingan u advokasi kebijakan yg berpihak pd korban.
Out put 2.1: Klp dampingan mampu adv kebijakan tk lokal.
6.SK 1. SK atau pengakuan kelompok masuk dlm proker desa/kelura han.
Output 2.2: PPT tingkat desa/kelurah an.
7.Paralegal 1. Paralegal mampu menangani kasus. 8.Diskusi2 2.Diskusi2 kelompok untuk pencegahan.
Berbag ai rang k ai an k eg i at an: Penyusunan instrumen riset partsisipatif, riset kritis, diskusi komunitas, kegiatan pencegahan, capacity building komunitas, penanganan kasus KBg, advokasi kebijakan (Raperda Perlindungan dan RUU Kekerasan Seksual,pelatihan paralegal, diskusi tematik memperkuat PPT kelurahan/desa, pertemuan reguler jaringan kerja untuk refleksi kebijakan penanganan korban, dialog kebijakan hasil evaluasi dampak PPT, work shop penerapan SPM bagi PPT, forum diskusi lintas PPT komunitas.
T arg et T ahun K e-1:
1.
Riset kritis faktor resiko dan kerentanan KBG di wilayah-wilayah dampingan dan potensi sumber daya lokal untuk pencegahan dan perlindungan korban.
2. 3. 4. 5.
Penguatan kapasitas masyarakat untuk pencegahan dan penanganan kasus dalam kerangka membangun/menguatkan PPT kelurahan/desa. Penguatan PPT komunitas (layanan berbasis komunitas) di wilayah dampingan lama. Penanganan kasus KBG, khususnya KtP oleh organisasi dan jaringan. Terbangunnya jaringan masyarakat sipil dan pemerintah untuk penanganan kasus di Solo Raya.
Page 6 of 41
PROGRAM DIVIS I K E S MAS Y ay as an S PE K -H AM Go al : Terjaminya pemenuhan hak atas Layanan kesehatan dasar termasuk kesehatan reproduksi oleh pemerintah. Outcome 1: Terbangunnya pusat data kesehatan berbasis masyarakat, khususnya kesehatan reproduksi.
Output 1.1: Identifikasi faktor resiko KBG.
1. Baseline data ttg berbaga i info kesehat an.
Output 1.2: Peta potensi SD untuk dukung kebijakan.
1. Baseline data terupdat e dan mudah diakses stakehldr s
Out c o me 2: Terbangunnya kemandirian masyarakat dalam upaya pemenuhan hak atas kesehatan dasar, termasuk kespro.
Output 1.3: Identifikasi layanan kespro di kota/kab.
1. Peta layana n kespro di 2 kab & 1 kota.
Output 1.4: Terbangun mekanisme distribusi informasi.
1. Ada mekanisme kesehatan oleh masy dan pemerintah. 2.Ada dukungan dari pemerintah.
Out put 2.1: Terbentuk kelompok2 peduli kespro risti/resiko rendah.
1. List potensi, tantangan, & persoalan kespro oleh kelompok dampingan.
Out put 2.2: Sanggar belajar kespro
1. Ada pusat kegiatan dan informasi sbg jembatan masy dg pemrnth & sebaliknya.
1. Masy. paham kebijakan kespro. 2.Meningkat nya akses layanan kespro oleh masy.
Outcome 3: Meningkatnya komitmen pemerintah dalam mewujudkan kualitas layanan kesehatan yang terjangkau dan berpihak.
Output 2.3: Menguatnya kesadaran kelompok2 u advokasi.
Output 3.1: Dukungan kebijakan pemrintah u kesehatan.
1. Ada dukungan kebijakan berupa aturan/program/a nggaran ttg jaminan hak kespro & layanan yang terjangkau & berpihak.
Output 3.2: Komitmen pemrnth u penyediaan layanan kespro.
1. Meningkatnya kualiatas & kuantitas layanan kespro msg2 kab/kota higga level kecamatan.
Berbag ai rang k ai an k eg i at an: Pemetaan, riset kritis, riset partisipatif bersama WPA, update data kespro tiap semester, riset kebijakan dan implementasi layanan kespro, diskusi komunitas untuk bangun mekanisme distribusi informasi, pelaksanaan distribusi informasi berdasar hasil assesment, perumusan k ebijakan distribusi informasi kesehatan di masy, diskusi komunitas untuk pemetaan layanan dan analisa kebijakan, diskusi komunitas untuk membangun sanggar belajar, pelatihan advokasi bagi komunitas, penyelenggaraan layanan kesehatan untuk dekatkan akses layanan di komunitas, kaji an kebijakan dan analisis hasil temuan, rangkaian kegiatan advokasi yang melibatkan masy dan stakeholder, kajian kebijakan dan analisis hasil temuan kespro, rangkaian kegiatan advokasi kespro yang melibatkan masy dan stakeholder.
T arg et T ahun K e-1: 1. Pemetaan dan baseline potensi kesehatan masyarakat, beserta review. 2. Riset kritis (dimulai dengan riset terkait partisipasi WPA di 10 Kelurahan di Solo). 3. Riset kebijakan dan implementasi layanan kesehatan reproduksi. 4. Pendidikan kritis untuk persiapan sanggar belajar. 5. Distribusi informasi hasil assesment layanan kesehatan di 5 wilayah (Solo, Klaten, Sukoharjo, Boyolali, Salatiga) di website maupun media massa. 6. Penyelenggaraan uji coba layanan kesehatan bagi kelompok resiko rendah (15 kelurahan di Solo, 4 wilayah proyek GFNU). 7. Kajian kebijakan dan analisis hasil temuan kesehatan masyarakat. 8. Jaringan advokasi masyarakat dan stakeholder. 9. Advokasi membangun perspektif HIV, program, dan anggaran (4 wilayah proyek). 10. Penguatan kapasitas para kader kesehatan di Solo untuk advokasi kesehatan reproduksi.
Page 7 of 41
PROGRAM DIVIS I S US T AIN ABLE LIVE LIH OODS Y ay as an S PE K -H AM Go al : Terwujudnya kemandirian masyarakat dampingan dalam akses dan kontrol sumber daya untuk penghidupan berkelanjutan.
Out c o me 1: Terbangunnya kesadaran masyarakat atas akses dan kontrol sumbersumber penghidupan berkelanjutan.
Out put 1.1: Teridentifikasinya potensi sumber daya yang berkelanjutan.
1. Profiling wilayah dampingan. 2.Baseline data tentang sumber daya.
Out put 1.2: Meningkatnya pemahaman & kesadaran pentingnya pengelolaan sumber daya pd masy.
1. Masy mengidentifikasi kebutuhan pengelolaan sumber daya. 2.Masy mamiliki rencana aksi pengelolaan sampah. 3.Masy memiliki inisiasiinisiasi pertanian & peternakan.
Out c o me 2: Terbangunnya kemampuan masyarakat dampingan untuk mengidentifikasi, mengelola, dan memanfaatkan sumber-sumber penghidupan.
Out put 2.1: Terbentuknya kelompok masy produktif u mengelola sumber2 penghidupan berbasis riset partisipatif.
1. 6 kelurahan di Solo membangun koperasi sampah. 2.3 kelompok perempuan di Musuk & Keposong mengelola peternakan kambing. 3.2 kelompok perempuan di Balerante mengelola peternakan sapi. 4.1 kelompok perempuan di Pacing menginisiasi budidaya kebon bibit rakyat.
Out put 2.2: Adanya sentra2 pembelajaran u pengelolaan sumber daya di msg2 wilayah sesuai dg potensinya.
1. koperasi sampah jaringan kota. 2. 2 sanggar belajar pakan ternak fermentasi. 3. Koperasi u kebutuhan peternakan sapi & ternak.
Out put 2.3: Terbangunnya kemitraan u mendkg pengelolaan SD berbasis masy.
1. Kemitraan kelompok dg stakeholder. 2.Jaringan pemasaran produk-produk komunitas.
Berbag ai rang k ai an k eg i at an: Riset partisipatif, pengelolaan potensi & infrastruktur sampah, dokumentasi praktik SL komunitas, pendidikan kritis, penerbitan media komunitas, pendidian dan pelatihan terkait sampah serta pertanian-peternakan terpadu, pengelolaan sampah dan koperasi, pengelolaan ternak fermentasi, budidaya tanaman pekarangan keluarga, sanggar belajar sampah, sanggar belajar ternak fermentasi, kemitraan strategis, membangun sistem pemasaran.
T arg et T ahun K e-1: Adanya profiling wilayah dampingan dan baseline data tentang sumber daya.
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Adanya peta potensi dan infrastruktur pengelolaan sampah berbasis masyarakat. Dokumentasi pembelajaran praktik peternakan kambing di Musuk dan peternakan sapi di Balerante. Masyarakat mampu mengidentifikasi kebutuhan pengelolaan sumber daya. Masyarakat memiliki rencana aksi pengelolaan sampah. Dokumentasi praktik sustainable livelihood yang telah ada di komunitas. Pendidikan kritis di setiap komunitas sesuai potensi kelompok. Penerbitan media-media komunitas partisipatif (factsheet). Pengintegrasian pengelolaan sampah dengan pra koperasi/simpan pinjam komuitas.
Page 8 of 41
B. LAPORAN SPEK-HAM memiliki mandat untuk memperjuangkan pemenuhan kebutuhan dasar dan hak dasar kelompok masyarakat miskin dan marginal, khususnya perempuan. Berdasarkan mandat ini, maka SPEK-HAM memiliki visi untuk terwujudnya pranata sosial yang berkeadilan gender dan menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar dan hak dasar masyarakat. Dalam mewujudkan mandat dan visinya, maka SPEK-HAM mempunyai 3 misi sebagai berikut: 1. Mendorong lahirnya Komunitas mandiri yang mampu memperjuangkan terpenuhinya kebutuhan dasar dan hak dasar masyarakat. 2. Memastikan mobilisasi sumber daya lokal untuk mendukung perubahan pranata sosial berkeadilan gender. 3. Mendorong tanggung jawab negara dalam menjamin pemenuhan kebutuhan dasar dan hak dasar masyarakat miskin dan marginal. Tiga misi di ataslah yang mendasari penyusunan program-program organisasi oleh Direktur dan 4 Divisi. Setiap programming Direktur maupun Divisi telah dipastikan arahnya untuk mencapai misi, visi, dan mandat organisasi. Berikut ini laporan kerja Direktur, 4 Divisi, dan Biro Keuangan selama 1 tahun yang terbagi dalam ranah perkembangan organisasi, perkembangan program, dan kondisi keuangan. I. Perkembangan Organisasi Pasca rapat pleno badan pembina 3 tahunan, organisasi telah meninjau berbagai catatan dan rekomendasi rapat pleno sebagai salah satu sumber masukan untuk menjalankan roda organisasi selanjutnya. Beberapa rekomendasi penting pasca itu diantaranya adalah penyempurnaan LPJ dan rekomendasi untuk perencanaan program yang mempertimbangkan penguatan riset kritis dan dan kemitraan strategis. Revisi LPJ telah dilakukan dan dikerangkakan sebagai input untuk melihat organisasi ke depan berdasarkan konsep dan implementasi konsep (mandate, visi-misi, programming, LFA, analisis capaian, dan kemitraan strategis yang mendukung pencapaian program). Rekomendasi penting lainnya yaitu menguatkan riset kritis organisasi untuk mendukung pendidikan kritis dalam upaya pengorganisasian dan advokasi kebijakan; serta kemitraan strategis untuk mendukung sustainability program dan pendanaannya, telah terakomodir dalam perencanaan program organisasi baik oleh Direktur maupun Divisi-divisi. Dalam konteks perkembangan organisasi, kami memaknainya sebagai kerja-kerja mengelola segala sumber daya organisasi baik berupa sumber daya manusia, kompetensi organisasi, media informasi dan publikasi, kemitraan multistakeholder, sumber daya komunitas, jaringan masyarakat sipil, dan sumber daya pendanaan berkelanjutan. Kerja pengelolaan sumber daya ini bisa berdampak pada internal maupun eksternal organisasi. Perkembangan organisasi ini dalam rancangan dan implementasinya berada dalam programming Direktur dan Divisi Supporting dan Fundrising. Berikut ini capaian pada tahun pertama: 1.
Menguatnya kompetensi organisasi sehingga mampu bekerja strategis, mandiri, dan berkelanjutan. a. Gambaran Implementasi Program Menguatkan kompetensi organisasi kami lakukan dengan pencapaian 4 output, yaitu: 1. Adanya tata kelola organisasi yang efektif untuk mendukung berjalannya organisasi; 2. Adanya sumber daya yang kompeten untuk mendukung peran strategis organisasi; 3. Adanya rekam jejak inovatif organisasi yang terdokumentasi; dan 4. Adanya alternatif sumber pendanaan organisasi. Tata kelola organisasi yang efektif mendukung berjalannya organisasi kami lakukan dengan memastikan berjalannya proses PIME organisasi, sinergitas implementasi proyek dalam programming organisasi, dan terkuatkannya sistem pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel. Penguatan sumber daya yang kompeten untuk mendukung peran strategis organisasi dilakukan dengan penguatan kapasitas sumber daya manusia dan proses kaderisasi di organisasi. Upaya rekam jejak inovatif organisasi didokumentasikan seiring dengan implementasi hasilhasil kerja kreatif program. Sedangkan alternatif sumber pendanaan organisasi kami dorong dengan penyusunan proposal inisiasi pengembangan program dan program-program fundrising. b. Kemajuan/Capaian/Perubahan Selama kurang lebih satu tahun, aktivitas organisasi diwarnai dengan pembangunan/penguatan fondasi organisasi dan proses perencanaan program. Pada kurun waktu ini telah mulai terbangun prasyarat-prasyarat tata kelola organisasi untuk menjalankan roda organisasi secara efektif. - Telah terbangun fondasi organisasi dalam 3 area penting (sebelum berjalannya proses PIME): a) Area fundamental: dalam bentuk AD-ART yang merupakan kesepakatan rumusan cita-cita, tujuan bersama, visi, misi, nilai dan prinsip serta mengimplementasikannya dalam culture of organization. Catatan penting terkait AD-ART adalah perlu ada revisi beberapa pasal untuk menyesuaikan periodisasi kepengurusan yang sudah berubah dari 3 tahun menjadi 4 tahun. Hal ini tentu akan berpengaruh pada aturan tentang rapat pleno Badan Pembina dan pasalpasal tentang LPJ (laporan pertanggung jawaban). Area fundamental ini juga coba dikerangkakan dalam tahap praktik internalisasi nilai-nilai, prinsip-prinsip, dan program organisasi pada semua staf. Misalnya dengan penguatan Page 9 of 41
ideologi keberpihakan perjuangan HAM perempuan pada materi-materi Friday Morning dan penegakan transparansi, akuntabilitas, serta nilai-nilai dalam rapat staf dan rapat BPH, dan praktik pemilahan sampah serta pemanfaatan space kantor untuk tanaman sayuran sebagai internalisasi program. Dokumen area fundamental yang terdiri dari AD-ART terdapat dalam lampiran 1. b) Area strategis: dengan mengidentifikasi cita-cita organisasi beserta strategi mewujudkannya. Organisasi telah mengesahkan perumusan programming, struktur, serta dukungan financial yang diperoleh dari upaya-upaya membangun kerjasama (diuraikan lebih lanjut dalam laporan terkait inisiasi proposal). Struktur organisasi telah kami diksusikan dengan proses yang partisipatif dan telah berbasis kompetensi program SPEK-HAM. Dokumen area strategis yang terdiri dari kerangka kerja konseptual SPEK-HAM, rumusan programming, dan struktur organisasi terdapat dalam lampiran 2. Dan c) Area operasional: telah ada jobdes dan mekanisme2 koordinasi serta pengambilan keputusan yang masih relevan dengan periode sebelumnya, RBOP tahunan untuk mendukung operasionalisasi program, kebijakan keuangan organisasi terutama terkait sistem penggajian, serta supporting system yang mendukung implementasi program. Dokumen operasional yang terdiri dari jobdes, mekanisme koordinasi dan pengambilan keputusan, dan kebijakan keuangan terdapat dalam lampiran 3. - Telah berjalannya proses PIME dalam sinergitas program dan proyek organisasi. Setelah terbangun fondasi-fondasi organisasi, tahap selanjutnya adalah perencanaan, implementasi, monitoring, dan evaluasi yang berputar sebagai siklus hidup organisasi yang terus-menerus dan saling berkait. Perencanaan program organisasi telah tersepakati, disahkan, dan menjadi panduan kerja organisasi. Pasca rapat pleno badan pembina tiga tahunan, organisasi memiliki agenda utama yaitu melakukan review renstra dan penyusunan perencanaan program organisasi. Proses penyusunan perencanaan program yang memakan waktu kurang lebih setengah tahun ini akhirnya bisa disahkan dengan menghasilkan dokumen naratif program dan logicall framework 4 tahunan, serta workplan dan budget tahunan. Dokumen program ini menjadi dokumen hidup karena digunakan oleh Direktur/Biro/dan Divisi sebagai guidance kerja organisasi, bahan refleksi/evaluasi capaian target, serta pijakan pengembangan program yang direlevansikan dengan dinamika masyarakat dampingan, organisasi, situasi nasional, maupun kecenderungan donor. Selain rencana kerja 4 tahunan dan tahunan, organisasi melalui semua staf juga telah dibiasakan untuk memiliki perencanaan bulanan Divisi/Staf. Perencanaan bulanan organisasi ini disusun berdasarkan breakdown perencanaan tahunan, input/rekomendasi koordinasi-kordinasi Divisi, dan inovasi/kreativtas sesuai dengan dinamika implementasi program maupun proyek. Dokumen perencanaan yang terdiri dari naratif dan LFA 4 tahunan, workplan tahunan, budget tahunan, serta perencanaan bulanan terdapat dalam lampiran 4. Berjalannya proses monitoring melalui mekanisme rapat-rapat koordinasi. Organisasi telah memiliki perencanaan program dan budget tahunan yang menjadi landasan perencanaan kerja lebih detail dalam breakdown bulanan di masing-masing Divisi/Biro. Organisasi menjalankan proses monitoring melalui 3 media: a) Rapat koordinasi bulanan program yang melibatkan semua unsur pelaksana program. Dalam rapat ini dilaporkan perkembangan program, capaian sesuai programming, konsultasi pengembangan dan strategi pengembangan program sesuai dengan dinamika yang ada, serta rekomendasi2 untuk memperkaya perencanaan. b) Rapat koordinasi bulanan managemen organisasi yang melibatkan semua BPH. Koordinasi ini membahas hal-hal urgen terkait perkembangan organisasi, keuangan, SDM, dan dinamika managemen. 3) Rapatrapat proyek dengan tim proyeknya masing-masing berkolaborasi dengan Divisi terkait sehingga langsung dapat membangun kesepahaman sinergi proyek dengan organisasi. Monitoring berjalannya program organisasi: melalui rapat bulanan program dengan notulensi rapat yang menggambarkan implementasi program bulanan. Supervisi dan memastikan berjalannya program dan proyek on the track: memastikan berjalannya program telah dilakukan dalam forum sharing dan konsultasi bulanan program yang melibatkan seluruh staf organisasi dari 4 Divisi yang ada. Selain koordinasi bersama, ada juga koordinasi rutin bulanan di setiap Divisi secara terpisah, serta rapat-rapat proyek secara terpisah. Evaluasi pencapaian program organisasi melalui proses pelaporan kinerja seluruh staf secara berjenjang, serta proses evaluasi 6 bulanan dan tahunan dalam forum rapat badan pengurus 6 bulanan dan rapat pleno badan pembina tahunan. - Terkoordinasikannya sinergitas implementasi program antar Divisi. Sinergi implementasi program antar Divisi dilakukan melalui media rapat program bulanan yang melibatkan semua staf dan manager Divisi. Dalam rapat ini tersampaikan berbagai perkembangan implementasi program, sharing berbagai pengalaman dan tantangan program, serta konsultasi timbal balik yang memungkinkan semua staf bisa berpartisipasi memberikan masukan antar divisi. Koordinasi program ini telah dilakukan secara konsisten setiap bulan dan biasanya mendorong rekomendasi-rekomendasi penguatan implementasi program antar divisi serta sin ergi antar divisi (jika memungkinkan sesuai dengan fakta/donamika dan kebutuhan program). Beberapa hasil sinergitas diantaranya adalah memastikan wilayah kerja dan wilayah dampingan organisasi. Saat ini, SPEK-HAM tetap memiliki wilayah kerja program di 3 kota/kab (Solo, Klaten, dan Boyolali), namun ada perluasan wilayah dampingan di level kelurahan/desa. Page 10 of 41
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Kelurahan Kemlayan Solo: wilayah ini telah diintervensi dengan program “access to Justice” sejak April 2007 sehingga menghasilkan output berupa layanan berbasis komunitas dan lembaga keuangan mikro tingkat kelurahan berbetuk pra koperasi. Di tahun 2014, Kemlayan menjadi wilayah dampingan Divisi PPKBM dengan tujuan memperkuat pos layanan terpadu agar menjadi role model ideal layanan berbasis komunitas di Solo yang bisa menjadi rujukan belajar bagi PPT-PPT kelurahan lainnya yang sedang digagas oleh pemerintah kota Solo. Kemlayan juga menjadi wilayah dampingan Divisi SL untuk menguatkan kelembagaan keuangan mikro yang bersinergi dengan pengelolaan potensi sampah perkotaan, sehingga akan lahir semacam koperasi sampah. Penguatan lembaga layanan berbasis komunitas dan lembaga keuangan mikro koperasi sampah menjadi exit strategi untuk memandirikan wilayah dampingan ini agar menjadi sanggar belajar layanan berbasis komunitas yang terdukung dengan pendanaan swadaya masyarakat melalui koperasi sampah. Kelurahan Sewu Solo: kelurahan ini mulai diintervensi pada tahun 2007 dengan tanggap darurat bencana banjir yang bersinergi dengan program penguatan partisipasi perempuan yang disupport dari KIA/ICCO. Output yang dilahirkan di wilayah ini adalah KPKS yang merupakan kelompok-kelompok peduli kesehatan dan kekerasan berbasis gender, serta kelompok simpan pinjam. Wilayah ini kemudian masih tetap diintervensi oleh organisasi melalui Divisi PPKBM untuk menguatkan layanan berbasis komunitas pada kelompok peduli kekerasan berbasis gender. Selain itu oleh Divisi SL yang memperkuat kelompok simpan pinjam dengan sumber-sumber pendanaan dari hasil pemilahan sampah. Di wilayah ini sudah dalam tahap exit strategi untuk memandirikan layanan berbasis komunitas yang akan bersinergi dan tersupport dari aktivitas simpan pinjam pemisahan sampah. Kelurahan Joyosuran Solo: sama dengan Kelurahan Sewu diintervensi sejak tahun 2007 dengan tanggap darurat bencana banjir yang kemudian disusul dengan program penguatan partisipasi perempuan yang disupport oleh KIA/ICCO. Output di wilayah ini adalah kelompok perempuan di tingkat kelurahan (KPKJ) yang memiliki kegiatan simpan pinjam, pemilahan sampah, kegiatan ekonomi produkstif, serta diskusi2 isu kesehatan reproduksi maupun kekerasan berbasis gender. Wilayah ini tetap dintervensi oleh organisasi melalui Divisi SL untuk membangun sanggar koperasi sampah yang mensupport berbagai aktivitas ekonomi produktif sebagai laboratorium program sustainability livelihoods perkotaan. Wilayah ini juga sudah dalam tahapan exit strategi untuk memandirikan program dan pendanaan secara swadaya. Kelurahan Gilingan Solo: kelurahan Gilingan diintervensi sejak tahun 2006 dengan program pencegahan HIVAIDS yang melibatkan partisipasi masyarakat (stakeholder wilayah), disusul program pembangunan dialog warga dengan pendekatan asset base thinking, serta penguatan partisipasi perempuan dalam advokasi kesehatan reproduksi. Output yang dihasilkan dari wilayah ini adalah kelompok kerja (pokja) HIV-AIDS dan kelompok dialog warga yang kemudian bersinergi untuk peduli persoalan kesehatan reproduksi secara umum, simpan pinjam, dan pemilahan sampah. Wilayah ini diintervensi oleh Divisi SL dalam tahap exit strategi untuk memperkuat/optimalisasi pengelolaan simpan pinjam dan pemilahan sampah yang diharapkan mampu menjadi media perwujudan sustainability pendanaan yang mendukung sanggar belajar kesehatan reproduksi. Berkaitan dengan hal ini, organisasi juga mengintervensi melalui Divisi Kesmas yang akan mendorong pengalaman komunitas dalam format sanggar belajar kesehatan reproduksi. Kelurahan Kestalan Solo: kelurahan Kestalan diintervensi sejak tahun 2006 dengan program partisipasi masyarakat untuk pencegahan HIV-AIDS, disusul dengan penguan perempuan untuk advokasi kesehatan reproduksi. Output di wilayah ini adalah adanya kelompok kerja (pokja) HIV-AIDS, kelompok PE WPS, dan kelompok perempuan peduli kesehatan reproduksi, simpan pinjam, serta p emilahan sampah. Wilayah ini diintervensi oleh Divisi SL untuk menguatkan mekanisme simpan pinjam dan tabungan sampah. Selain itu diintervensi oleh Divisi Kesmas untuk memperkuat sanggar belajar kesehatan reproduksi yang bersinergi dengan simpan pinjam sampah. Kelurahan Sriwedari Solo: kelurahan ini diintervensi sejak tahun 2007 dengan program partisipasi perempuan untuk pemenuhan kebutuhan dasar. Output yang masih tersisa di wilayah ini adalah kegiatan tabungan sampah bersama dan contact-contact person perempuan peduli kesehatan reproduksi yang tergabung dalam jaringan kota untuk support advokasi kebijakan kesehatan reproduksi di tingkat kota. Divisi SL telah mencoba mengassesment untuk menghidupkan kembali program-program yang berpeluang strategis dilakukan di wilayah ini, yaitu pengelolaan sampah yang terintegrasi dengan aktivitas simpan pinjam kelompok. Desa Pacing Klaten: wilayah ini telah diintervensi melalui pintu masuk program tanggap darurat bencana gempa bumi sejak tahun 2006 yang disusul dengan program-program lainnya. Selama proses intervensi program-program tersebut menghasilkan beberapa output yaitu pos pelayanan terpadu di tingkat desa, kelompok simpan-pinjam dan pemilahan sampah, dan kemudian kelompok pengelola demplot/kebon bibit rakyat. Berdasarkan output tersebut, maka Pacing dikuatkan oleh Divisi PPKBM untuk mengaktifkan kembali layanan berbasis komunitas yang akan terdukung dengan sustainability pendanaan secara swadaya oleh pemerintah desa maupun komunitas/masyarakat setempat. Selain itu Divisi SL melakukan dokumentasi praktik pengelolaan demplot/kebon bibit rakyat yang dilakukan di Dusun Tegalsari, Desa Pacing. Page 11 of 41
8.
-
-
-
-
Desa Balerante Klaten: wilayah ini telah diintervensi mulai tahun 2010 dengan program tanggap darurat erupsi Merapi. Pada tahun 2011 SPEK-HAM mulai pendampingan pasca bencana dengan membangun kelompokkelompok baik laki-laki maupun perempuan yang beraktivitas simpan-pinjam dan pengelolaan ternak sapi kelompok. Output yang sekarang ini masih berlanjut adalah kegiatan kelompok dalam p engelolaan sapi kelompok. Wilayah ini kemudian diintervensi oleh Divisi SL untuk melanjutkan kegiatan kelompok dalam pengelolaan peternakan sapi, dokumentasi praktik kearifan lokal peternakan sapi, dan mendorong pengeloaan sumber daya alam Balerante untuk penghidupan berkelanjutan. 9. Desa Musuk Boyolali: wilayah ini secara efektif diintervensi mulai akhir tahun 2012 dengan program investasi pengelolaan peternakan penggemukan kambing oleh kelompok perempuan. Aktivitas ini oleh Divisi SL kemudian dikerangkakan lebih strategis dalam konteks pemberdayaan perempuan dalam mengelola peternakan dan sumber daya lainnya untuk penghiduan berkelanjutan. 10. Kecamatan Karanganom Klaten dan Kecamatan Ngemplak Boyolali merupakan wilayah-wilayah yang memiliki kerentanan kekerasan berbasis gender tertinggi di Klaten dan Boyolali. Berdasarkan hasi pemetaan data sekunder yang dilakukan oleh Divisi PPKBM, wilayah-wilayah ini memiliki angka KtPA yang tinggi, perceraian yang tinggi, dan disabilitas tinggi. Kedua kecamatan ini kemudian diassesment lebih jauh dalam level desa yang miskin dan kerentanan KtPA yang tinggi sehingga bisa didorong menjadi desa-desa yang akan membangun layanan berbasis komunitas. 11. Desa Kuncen Kecamatan Ceper Klaten dan Desa Tanduk Kecamatan Ampel Boyolali merupakan wilayah kecamatan yang memiliki angka HIV-AIDS tertinggi menurut data KPAD masing-masing kabupaten. Berdasarkan data ini, Divisi KESMAS melakukan assesment lebih jauh pada kecamatan -kecamatan tersebut untuk melihat situasi kasus kesehatan reproduksi, HIV-AIDS, dan potensi kesehatan maupun alam yang dimilikinya. 12. Desa Lampar Boyolali dan Desa Panggang Klaten merupakan wilayah kering, banyak memiliki warga yang dalam tahap pra sejahtera, memiliki kasus kesehatan reproduksi yang lumayan kompleks, di sisi lain memiliki potensi pertanian dan peternakan yang belum dikembangkan. Dengan situasi ini, 2 desa tersebut menjadi wilayah yang direncanakan sebagai desa dampingan proyek kerjasama dengan KIA-ICCO yang tentu akan bersinergi dengan program organisasi di bawah Divisi SL. Sinergitas proyek dengan program: dilakukan dengan penyelarasan detail kegiatan proyek dengan agendaagenda programming. Hal ini bisa dicontohkan dengan penyelarasan kegiatan -kegiatan proyek Kemenkumham, proyek MAMPU-AUSAID dengan program penanganan kasus, penguatan layanan berbasis komunitas, dan penguatan kesadaran masyarakat dalam kasus kekerasan berbasis gender pada Divisi PPKBM. Selain itu penyelarasan kegiatan dalam proyek GFNU dan kerjasama pemerintah kota dengan program advokasi layanan kesehatan reproduksi bagi kelompok resiko rendah, setup layanan yang lebih baik dan banyak bagi kelompok resiko tinggi, pemetaan dan assesment wilayah dengan angka HIV-AIDS yang tertinggi di Klaten dan Boyolali, peningkatan kapasitas bagi kader-kader peduli kesehatan reproduksi di Kota Solo, penguatan jaringan kota, dan pemeriksaan kespro yang mendekatkan akses layanan bagi masyarakat pada Divisi Kesmas. Hal penting lainnya yang telah dan terus dibangun adalah memfasilitasi ruang-ruang penyaluran aspirasi staf melalui rapat staf secara berkala yang mampu menggali aspirasi staf secara terbuka dan nyaman untuk kemajuan organisasi dengan spirit menghidupi bersama dan membangun kepemilikan bersama di organisasi oleh semua pihak. Selain melalui rapat staf juga dilakukan dalam kesehrian budaya kerja. Mendorong akses informasi publik atas perkembangan organisasi dengan media-media yang populis/disukai/lebih familier dan mudah dilakukan oleh semua staf maupun publik. Hal ini telah dilakukan melalui media facebook. Semua staf kita dorong untuk bijak menggunakan facebook/media sosial agar mendukung publikasi kerja (bukan media yang sering dipandang negatif). Hal ini perlu diikuti dengan partisipasi komentar yang membangun dari berbagai pihak. Mulai dirintis implementasi sistem pengelolaan keuangan yang transparans & akuntable. Pengelolaan keuangan swadaya: berasal dari efisiensi proyek (dari kegiatan dan kontribusi staf proyek) kedalam giro yang dilakukan setiap bulan. Penyajian laporan bulanan keuangan swadaya maupun proyek kepada Direktur untuk pengecheckan dan pengesahan setiap bulan pada tiap tengah bulan berikutnya. Hal ini dimaksudkan sebagai salah satu upaya pengendalian internal keuangan. Transparansi seluruh keuangan organisasi dengan cara membuat laporan posisi riil keuangan semua sumbersumber keuangan (swadaya, proyek, termasuk keuangan-keuangan yang bersifat titipan2, keuangan yang tidak masuk dalam laporan audit, dsb.) dalam setiap rapat BPH. Audit eksternal tahunan keuangan organisasi dan proyek-proyek (difasilitasi dengan pendanaan proyek ICCO) periode keuangan tahun 2013 telah selesai dilakukan pada Februari 2014 dengan menggunakan KAP Indarto. Idealnya 3 tahun sekali pelaksanaan audit akan ganti institusi KAP. Hal ini sudah dilakukan, secara formal pelaksana audit eksternal telah berganti institusi audit setiap 3 tahun, namun dalam pelaksanaan riil tetap Page 12 of 41
dilakukan oleh personal auditor yang sama (Mas Nunuk, perlu ada pertimbangan ulang, terkait etika akuntabilitas). Hasil audit telah dikirim ke lembaga donor (ICCO-KIA) akhir Februari 2014. Hasil audit telah merekomendasikan perbaikan terkait temuan teknis pembukuan, dan pengesahan/legalisasi pergantian struktur kepengurusan organisasi di depan notaris. Hasil audit eksternal tahun 2013 terdapat dalam lampiran 5. Publikasi laporan keuangan organisasi: Mempublikasikan laporan keuangan organisasi 2013 di website organisasi. Mempublikasikan laporan keuangan dana Proyek yang berasal dari pemerintah (APBD), serta penggalangan dana publik dalam website organisasi. Saat ini masih dalam proses pemindahan keuangan organisasi dari BPR dengan atas nama personal (masih atas nama Sri Yani Utami) kepada rekening organisasi (menunggu jatuh tempo?). Sertifikat HGB kantor: Proses ini dimulai sejak 2010 hingga sekarang belum finish. Kendalanya adalah tidak bisa hak milik, harus ada hak guna bangunan, selain itu untuk memproses hak guna bangunan harus menunggu SK Yayasan jadi. Perkembangannya sekarang, sudah ada akta jual beli sertifikat HGB kantor atas nama yayasan, tinggal ada tanda tangan perwakilan masing-masing level ketua, sekretaris, bendahara (Eliest, Ayu, Petrick), dan tanda tangan dari ketua Badan Pembina untuk menyetujui pembelian. Setelah itu akan didaftarkan dalam kantor pertanahan, dan ikuti proses tersebut kira-kira 1 bulan setelah didaftarkan. Penandatangan oleh perwakilan masing-masing level dan juga perwakilan Badan Pembina sudah dilakukan di akhir Februari 2014. Saat ini sudah didaftarkan ke kantor pertanahan, dan sudah diterbitkan sertifikat hak guna bangunan atas nama Yayasan SPEKHAM Surakarta. Namun demikian kita perlu bernegosiasi dengan notaris untuk mendapatkan harga pembayaran sertifikat yang tidak memberatkan organisasi. - Keberlanjutan pendanaan program: Selama kurun waktu satu tahun ini SPEK-HAM mendapatkan dukungan financial untuk menjalankan proyek yang bersinergi dengan program organisasi dari beberapa sumber yaitu: a) KIA-ICCO untuk program kemitraan strategis dalam pemenuhan kesehatan reproduksi. Proyek kerjasama ini dilakukan pada bulan September 2012 – Desember 2013 (telah selesai-dalam proses kerjsama tahap berikutnya), telah mendukung Divisi Kesmas dalam program advokasi partisipatif pemenuhan hak kesehatan reproduksi di Kota Solo. b) Pundi Perempuan-YSIK untuk program pemberdayaan perempuan dalam peternakan kambing. Kerjasama ini dimulai Maret 2013-Maret 2014, telah mensupport Divisi SL untuk mendapatkan pembelajaran praktik penghidupan berkelanjutan berdasarkan potensi dan kearifan lokal (peternakan kambing), sekaligus menginspirasi organisasi utuk mengembangakan fundrising yang memobilisasi sumber daya komunitas. c) GF-NU untuk program pencegahan dan penanggulangan HIV-AIDS. Proyek kerjasama ini dimulai bulan 1 Februari 2013 hingga 2016, mendukung Divisi Kesmas untuk program advokasi kesehatan masyarakat, terutama mendorong layanan-layanan kesehatan reproduksi bagi semua lapisan masyarakat di wilayah Boyolali & Klaten. d) Pemerintah Pusat (Kemenhukham) untuk layanan bantuan hukum litigasi bagi korban kekerasan berbasis gender pada perempuan miskin dan non litigasi untuk pemberdayaan masyarakat. Proyek ini telah mulai dilakukan pada Juli tahun 2013 hingga waktu yang tidak terbatas, dengan pembaruan Mou setiap 1 tahun. Kerjasama ini mendukung pendanaan Divisi PPKBM dalam pembiayaan penanganan korban KtP yang miskin. e) Pemerintah Kota Surakarta melalui dana APBD untuk program penguatan kapasitas perempuan dalam upaya peningkatan akses informasi dan perbaikan layanan kesehatan reproduksi di 51 kelurahan Kota Surakarta. Kerjasama dimulai bulan September 2013 hingga waktu yang tidak terbatas, diperbarui setiap tahun 2 kali pada awal tahun dan periode APBD perubahan. Selain itu ada 2 sumber pendanaan yang sedang dalam proses MoU dan akan mulai diimplementasikan pada bulan Mei 2014, yaitu: f) AUSAID untuk program MAMPU melalui managemen Cowater-Komnas Perempuan yang akan mendukung implementasi program-program Divisi PPKBM dalam aspek penguatan PPT/layanan berbasis komunitas dan advokasi kebijakan pemenuhan hak korban, serta advokasi kebijakan kekerasan seksual. Kerjasama ini akan dimulai pada 1 Mei 2014 hingga tahun 2021 (7 tahun), dengan pembaruan setiap tahun. g) USAID-IUWASH II "Developing Sustainable Change of Community Behavior in 6 Cities/Districts of Central Java to Support Sanitation Service Improvement" merupakan program perubahan perilaku hidup bersih dan sehat dengan pendekatan akses sanitasi pada masyarakat miskin. Proyek kerjasama ini akan diimplementasikan mulai 21 Mei 2014 hingga Januari 2015 (8 bulan) yang memberi peluang perluasan wilayah kerja di Jawa Tengah dan memperkaya pengalaman kerja organisasi dalam aspek pemberdayaan masyarakat untuk kesehatan lingkungan dan sanitasi bagi masyarakat miskin. Ketika dikorelasikan dengan programming organisasi, maka proyek ini mendukung pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat yang lebih dekat dengan Divisi Kesmas dan Divisi SL. - Inisiasi pengembangan program melalui proposal-proposal baru: telah ada aplikasi-aplikasi proposal maupun proses komunikasi untuk sustainability pendanaan program: Page 13 of 41
1. HCPI: program riset untuk menggali kerentanan IMS dan HIV-AIDS pada ibu rumah tangga di Kota Surakarta. Organisasi telah mengirimkan proposal pada bulan Maret 2013, namun aplikasi ini belum bisa didanai oleh HCPI. 2. GSMA mWomen: program penggunaan teknologi bagi pemberdayaan perempuan . Organisasi telah mengirimkan pada bulan April 2013, namun hingga sekarang belum ada konfirmasi status proposal tersebut. 3. CSR BNI: program membangun sanggar-sanggar pengeloaan sampah yang berperspektif lingkungan dan kesehatan reproduksi, belum bisa didanai untuk tahun 2013 dan belum tahu skema pendanaan tahun 2014, namun dikoneksikan dengan CSR BRI dan Bank Mandiri. Proposal ini masih memiliki peluang pendanaan jika bisa dikomunikasikan dengan pemerintah kota Surakarta (Dinas Kebersihan Perkotaan, Badan Lin gkungan Hidup); maupun PNPM Mandiri; serta CSR BRI dan Bank Mandiri. 4. USAID-IUWASH I: proyek penguatan forum pelanggan PDAM di wilayah Jawa Tengah (Kota Semarang, Kabupaten Semarang, Batang, Rembang, Sukoharjo, Klaten). SPEK-HAM tidak lolos dalam bidding proposal, pemegang peringkat tertinggi penilaian adalah KOMPIP. 5. KIA-ICCO: program penguatan peran strategis perempuan untuk membangun alternatif ketersediaan pangan di tingkat desa, dengan wilayah kerja di Klaten dan Boyolali. Proses aplikasi hingga saat ini masih dalam tahapan penyemaan persepsi atas proposal yang kami ajukan. Namun demikian PO dari KIA-ICCO (Mas Priyo) telah memberikan sinyal positif untuk MoU proyek di bulan Agustus 2014. Kerjasama ini nantinya akan mampu mendukung implementasi yang sinergis pada program-program Divisi SL untuk jangka waktu 3 tahun (20142017). 6. KSI-AUSAID: program knowledge managemen yang memfasilitasi dokumentasi pengetahuan alternatif dari riset-riset kritis di masyarakat. Pada bulan April 2014, SPEK-HAM telah mengirimkan aplikasi awal dengan tema Riset kritis kesehatan reproduksi dan potensi pangan untuk pemenuhan nutrisi/kesehatan di pedesaan dengan penggunaan teknologi GPS. Aplikasi awal ini telah dikonfirmasi oleh KSI-AUSAID, tinggal menunggu hasil seleksi yang akan menentukan peluang/kesempatan membuat aplikasi secara utuh di bulan Juni 2014. 7. COWATER-AUSAID: program inovatif capacity building masyarakat melalui riset partisipatif korelasi kesehatan reproduksi dengan kerentanan kekerasan seksual dengan menggunakan teknologi GPS. Program ini memng diarahkan untuk mensupport data bahan advokasi nasional penghapusan kekerasan seksual. Rancangan program telah diajukan kepada Cowater pada April 2014, butuh komunikasi dan lobby terkait aplikasi ini ke Cowater. 8. HIVOS: melalui proses komunikasi sharing perkembangan organisasi, maka PO HIVOS menawarkan secara khusus pada SPEK-HAM untuk aplikasi proposal tentang pemberdayaan ekonomi perempuan dengan dana 10.000 EUR selama 1 tahun. Peluang ini akan ditindaklanjuti di bulan Mei/Juni 2014. 9. Pundi Perempuan-YSIK: merupakan program lanjutan untuk pemberdayaan perempuan dalam peternakan kambing yang lebih profesional dan memiliki nilai pembelajaran yang signifikan bagi program SL. Saat ini kami masih berkomunikasi untuk feedback laporan dan status keberlanjutan kerjasama program. 10.Propinsi Jateng: telah ada tawaran dari BP3AKB Propinsi Jateng untuk kerjasama pemberdayaan ODHA perempuan di wilayah Jateng. Hingga saat ini masih proses komunikasi skema kerjasama dan kewilayahan implementasi program yang akan dilakukan pada tanggal 26 Mei 2014. 11.Global Fund for Women: telah ada proses komunikasi antara Badan Pembina dengan CP di Global Fund for Women untuk peluang aplikasi proposal bagi SPEK-HAM dalam program pemberdayaan perempuan untuk pengembangan ekonomi yang ramah lingkungan. Aplikasi proposal akan dilakukan pada bulan Juni 2014. 12.Kedutaan Jepang: telah ada proses komunikasi antara staf SPEK-HAM dengan cp Kedutaan Jepang terkait peluang program pemenuhan kebutuhan dasar (kesehatan dan air). Hal ini kami anggap sebagai peluang yang penting untuk ditindaklanjuti pada bulan Juni 2014. 13.Pemerintah kota Surakarta dalam APBD Perubahan 2014, bisa mengajukan aplikasi pendanaan dengan budget 150-500 juta untuk program kesehatan reproduksi dan pemberdayaan perempuan. Aplikasi ini sedang dalam proses komunikasi dan akan ditindaklanjuti pada bulan Mei 2014. - Dokumen-dokumen keberlanjutan pendanaan program, yang berisi proposal-proposal dan laporan proyek terdapat dalam lampiran 6. c. Tantangan - Tantangan besar organisasi adalah bagaimana mempertahankan keberlanjutan hubungan programmatik agar wilayah-wilayah dampingan yang telah lama diintervensi dan sekarang ini sedang dalam masa exit strategi program masih tetap termonitoring dan terkorelasi oleh organisasi, serta menjadi wilayah yang mandiri dan sustain dalam program-programnya. - Membangun sanggar-sanggar di komunitas yang saling bersinergi antar divisi dan kedepannya akan sesuai dengan sentra-sentra pembelajaran yang sesuai konteks wilayah masing-masing. Page 14 of 41
- Mensupervisi implementasi dan pengembangan program yang mengutamakan potensi dan peluang di komunitas dan multistakeholder. - Kendala ada pada supervisi proyek (ketika tidak ada komunikasi/koordinasi jadwal rapat2 proyek secara pasti tiap bulan di proyek GFNU dan Kemenhukham). Hal lainnya adalah monitoring program melalui kunjungan lapangan rutin 3 bulanan (belum ada instrumen monitoring), dan inklude dalam rapat2 Divisi. - Sistem pengendalian internal dengan cara penyajian laporan keuangan swadaya maupun proy ek setiap bulan tidak bisa diimplementasikan secara konsisten setiap bulan. Hal ini seringkali terkendala dengan rekening koran bank yang tidak bisa diakses/dikirim secara teratur. d. Best Practice & Lesson Learn - Menentukan wilayah kerja 3 Divisi, tidaklah mudah, dalam realisasinya membutuhkan beberapa tahapan hingga akhirnya mampu memetakan dan menentukan wilayah kerja semua Divisi. Pada tahap awal, semua Divisi memiliki usulan wilayah dampingan sementara dengan cara melanjutkan kerja-kerja program tahun lalu. Pada waktu itu Divisi PPKBM menentukan wilayah kerjanya di Solo dan Klaten, dengan wilayah dampingan di kelurahan Kemlayan dan Desa Pacing. Divisi Kesmas menentukan wilayah kerjanya di Solo, Klaten, dan Boyolali, dengan wilayah dampingan di Gilingan dan Kestalan. Sedangkan Divisi SL menentukan wilayah kerjanya di Solo, Klaten, dan Boyolali, dengan wilayah dampingan di Solo adalah kelurahan Gilingan, Kestalan, Kemlayan, Sriwedari, Sewu, dan Joyosuran; desa Pacing dan Balerante di Klaten; dan desa Musuk un tuk Boyolali. Proses selanjutya adalah pemastian wilayah kerja sembari menginternaliasi implementasi program yang dikuatkan dengan assesment serta pemetaan/riset. Pemilihan wilayah ini dengan menggunakan strategi menyebar dan mengepung. Strategi mengepung dilakukan pada wilayah-wilayah dampingan yang telah lama diintervensi oleh organisasi, sehingga tinggal membutuhkan exit strategi yang sinergi antar Divisi. Sedangkan strategi menyebar dilakukan pada wilayah dampingan baru sesuai dengan hasil assesment dan pemetaan masing-masing Divisi berdasarkan kecenderungan karakterisktik potensi maupun kerentanan wilayah. Jadi setiap Divisi memungkinkan akan memiliki/mengelola wilayah kerja yang berbeda, namun bersinergi dalam hal isu. - Pengelolaan kompetensi sumber daya untuk proses pengkaderan organisasi menjadi hal yang cukup berat. Saat ini, hal yang masih menjadi PR utama adalah bagaimana menggalang kader-kader muda yang memiliki kapasitas dan komitmen tinggi bekerja di NGO seperti SPEK-HAM dan menjadi kader-kader masa depan. Turn over staf yang lumayan tinggi dalam kurun waktu 1 tahun ini (ada 2 staf lama pengampu program yang resign, 1 orang rotasi menjadi staf proyek, dan ? orang yang tidak lolos dalam penyaringan staf magang menjadi staf organisasi, serta turn over staf proyek GFNU) cukup mempengaruhi berjalannya program yang membutuhkan transformasi kepada staf baru. Beberapa persoalan administrastif, pencapaian target kerja, hingga persoalan etika, prinsip, dan nilai organisasi menjadi bahan refleksi organisasi dan restrukturisasi SDM proyek. e. Rekomendasi - Melegalisasi perubahan kepengurusan secara hukum di depan notaris (menyiapka berbagai bahan: notulensi, SK Rpat Pleno Badan Pembina 3 Tahunan, AD-ART baru, struktur kepengurusan yayasan SPEK-HAM 2013-2017). - Memperkuat sinergi program-program terutama sanggar belajar di semua wilayah dampingan SPEK-HAM. Dan memastikan exit straetgi di beberapa wilayah dampingan lama mampu membangun sustainability program di komunitas dan koordinasi dengan SPEK-HAM. - Membangun instrumen sistem monitoring program dan proyek yang lebih baik untuk input analisa perkembangan program dan proyek. - Memperkuat sistem pengkaderan organisasi dengan sistem rekruitmen staf dan kerjasama magang dengan universitas-universitas potensial. - Sistem pengelolaan keuangan yang lebih baik, terutama pada aspek pengendalian internal, publikasi laporan keuangan, dan penyelesaian “skandal keuangan organisasi” yang dilakukan oleh Direktur dan Manager Keuangan periode yang lalu (kasus penyimpanan keuangan organisasi di BPR atas nama pribadi dan tidak secara transparan diketahui oleh pihak-pihak yang berwenang). 2. Terjalinnya kemitraan strategis dengan multistakeholder yang mendukung pencapaian program. a. Gambaran Implementasi Program Kemitraan strategis dengan multistakeholder untuk mendukung pencapaian program akan diwujudkan dengan pencapaian 3 output, yaitu: 1) Terjalinnya kemitraan antara organisasi dengan komunitas dan sinergi antar komunitas. 2) Adanya perluasan jaringan nasional dan internasional untuk memperkuat posisi organisasi. Dan 3) Adanya kerjasama dengan pihak lain dalam bentuk dukungan dana/kebijakan. Kemitraan antara organisasi dengan komunitas dan sinergi antar komunitas jaringan antar komunitas dan program kerjasama bisnis/investasi fundrising yang mampu memobilisasi sumber daya komunitas. Perluasan jaringan untuk memperkuat posisi organisasi dilakukan dengan mengelola jaringan yang telah ada dan perluasan jaringan yang sejalan dengan kebutuhan program serta misi Page 15 of 41
organisasi. Sedangkan kerjasama untuk dukungan dana/kebijakan dilakukan dengan merawat komunikasi dan identifikasi peluang baru dengan multistakeholder. b. Kemajuan/Capaian/Perubahan - Kemitraan antara organisasi dengan komunitas: investasi peternakan sapi di Balerante dan peternakan kambing di Musuk sebagai media pemberdayaan komunitas yang sekaligus memberikan nilai ekonomis buat organisasi untuk pengembangan pendanaan program. - Mensinergikan jaringan-jaringan agar berkontribusi dengan program: Pokja MDGS: menjadi corong untuk memperjuangkan agar program kespro dan HIV-AIDs direspon oleh pemkot untuk target2 MDGs. Dapat mengakses kebijakan RAN Kespro. SPEK-HAM berkontribusi data dan perspektif. TKPKD tingkat kota: SPEK-HAM masuk dalam Pokja program pemberdayaan masyarakat. di sini posisi SPEK-HAM sangat strategis untuk mendorong program-program yang berperspektif gender, di sisi lain dinamika yang ada di jaringan TKPKD tidak bisa diandalkan bisa bergerak progressif. Namun demikian tetap menjadi media strategis untuk memasukkan program-program pemberdayaan berbasis masyarakat untuk penanggulangan kemiskinan dalam program pemerintah. ada peluang inisiasi mendorong program pemberdayaan perempuan untuk pengelolaan sampah dalam perspektif program kerja pemerintah kota maupun RPJMD terkait lingkungan hidup melalui DKP (Dinas Kebersihan Perkotaan). Bersinergi dengan LSM lain, dan memasukkan program2 SPEK-HAM (pemberdayaan masyarakat untuk pengelolaan sampah rumah tangga). PTPAS: posisi SPEK-HAM masih sebagai koordinator Divisi Advokasi (hingga 2010-2015); anggararn 2013 ada 500 ribu untuk masing2 PPT, 2014 langsung masuk pada masing2 DPK dengan besar sekitar 2 juta. Jejer Wadon: masih menjadi media aktualisasi para aktivis di Solo, dimana sebenarnya SPEK-HAM berharap jaringan ini bisa sebagai embrio membangun gerakan perempuan progressif di Soloraya. Namun pada realitanya jaringan ini sering terjebak dalam implementasi proyek-proyek2 dan kepentingan anggota-anggota tertentu yang mendominasi. SPEK-HAM tetap include dan berpartisipasi aktif secara organisasional (Fitri dan Petrick) dalam tiap aktivitas dan mengincludekan komunitas dampingan dalam jaringan tersebut. Teman -teman yang lainnya adalah bersifat individual. Jaringan Peduli Perempuan dan Anak Solo Raya: untuk advokasi kebijkan lokal, berawal dari lembaga-lembaga mitra ICCO di Solo. Aksi awal jaringan ini adalah mengkawal Perda perlindungan perempuan dan anak, kemudian berlanjut ke advokasi perlindungan anak, selanjutnya advokasi perda perdagangan manusia. Jaringan penanganan kasus perempuan dan anak Solo Raya: pengembangan kerja2 divisi advokasi untuk penanganan kasus solo raya. Melakukan penguatan koordinasi dengan Bapermas. Pelatihan, pembentukan PPT, advokasi. Kasus kekerasan seksual (perkoasan) (JL) di Sukoharjo) telah mampu mengakseskan pendidikan reguler SMP pada korban. Kasus Sukoharjo kekerasan fisik dan seksual oleh anggota keluarga (NN). Link AP: jaringan advokasi isu-isu perempuan dan anak yang berskala regional Jateng dan DIY. Aktivitas telah banyak dilakukan untuk kampanye 16 hari anti kekerasan terhadap perempuan bersama di Yogyakarta. Advokasi kasus KDRT yang dilakukan oleh para pejabat publik yang membutuhkan penguatan pressure jaringan, serta advokasi kebijakan nasional. Forum Belajar Komnas Perempuan: jaringan nasional yang sangat straetgis untuk membangun penglaman bersama terkait penanganan kasus, layanan berbasis komunitas, dan advokasi kebijakan terkait isu perempuan secara nasional. Beberapa bulan belakangan ini membahas proyek MAMPU, menyusun ulang design proyek (SPEK-HAM memfokuskan pada pembangunan PPT berbasis komunitas). Sebagai forum loby2 dan bersinergi dengan NGO lain di jaringan seperti inisiasi nyusun proposal bareng. Urban Sosial Forum (membicarakan soal perkotaan, pengolahan dan tata kota, akses isu -isu perkotaan, permukiman, akses, komunikasi, dan komunikasi). Akan diadakan secara rutin per tahun. Belum terlihat koneksitas dan dampaknya buat organisasi. Diskusi Rebon: sebagai media CB secara berjaringan setiap bulan, rutinitas dan konsistensi dikusi tetap terjaga, ada silabus 6 bulanan. Memasukkan tema-tema diskusi BPJS dan kespro dalam diskusi rebon. Kerjasama dengan BAPPEDA untuk sinergitas seluruh SKPD: efektivitas SKPD bekerja untuk penanggulangan HIV-AIDS. Semua SKPD didorong untuk melaporkan kerja-kerja penanggulangan HIV-AIDS kepada KPAD, sehingga masing-masing instansi terlihat berkontribusi. Jaringan Dialog warga: GIZ dengan BPPM untuk LSM pendamping perempuan usaha kecil dan petani. Jaringan HIV Solo, Klaten, Boyolali. SIPI (Solo Interfith Peace Institute) Peran perempuan dalam membangun perdamaian, terutama di Kota Solo. - Merawat komunikasi untuk kebijakan yang mensupport program:keberhasilan kebijakan diantaranya terkait a) penguatan kapasitas dan pendampingan PPT kelurahan dengan BapermasPPPAKB yang bisa mensupport program2 Divisi PPKBM. b) inisiasi adanya kebijakan Perwali PKMS tentang kesehatan reproduksi yang telah Page 16 of 41
dihasilkan dari implementasi proyek kerjasama dengan ICCO maupun layanan kesehatan reproduksi bagi kelompok resiko rendah dari kerjasama proyek dengan GFNU mensupport program-program Divisi Kesmas. - Merawat komunikasi untuk pendanaan yang mensupport program: a) APBD Kota Surakarta: organisasi berhasil mengakses APBD sebesar 100 - 500 juta per tahun untuk program capacity building masyarakat dalam kesehatan reproduksi. Keberhasilan ini merupakan proses panjang seirig dengan proses implementasi proyek kerjasama ICCO. Kerjasama tahap I dengan pemkot Surakarta ini ditindaklanjuti dengan proposal tahap 2 , dan tahap-tahap selanjutnya. - Kerjasama multistakeholder untuk mendukung pendanaan programming organisasi Sustainability program & pendanaan organisasi: Memperkuat kerja-kerja lobby2, kolaborasi, jaringan, dan kemitraan untuk pengembangan dan sustainability organisasi. 1. Kerjasama dengan pemerintah Kota Surakarta untuk pendanaan program-program kesehatan reproduksi: APBD Kota Surakarta: Telah disusun proposal proyek terkait penguatan kelompok perempuan dalam pemenuhan hak kesehatan reproduksi. Proposal ini diajukan untuk didanai dalam APBD perubahan Kot a Surakarta tahun 2013. Telah dilakukan serangkaian lobby dan diskusi pada para pengambil kebijakan yang terkait, yaitu: kepala Bapermaspppakb sebagai SKPD yang memberi rekomendasi, ketua DPRD (sebagai pihak pendorong/pemberi saran); Banggar dan Komisi IV (yang akan turut memperjuangkan dan memonitoring proposal tersebut). Proposal ini bersisi pelatihan bagi pemimpin lokal di 51 kelurahan, peguatan jaringan kota, dan penguatan kelompok peduli kesehatan di 6 kelurahan, dengan dana 100 juta. Tahap kedua, untuk pelatihan di 10 kelurahan, jaringan kota, dan mobile klinik kesehatan reproduksi yang mendekatkan akses layanan bagi masyarakat. Tahap ketiga sedang dalam proses. 2. Kerjasama dengan Kementrian Hukum dan HAM untuk mendukung program pencegahan dan penanganan kasus bagi masyarakat miskin. Sebagai tindaklanjut hasil verifikasi, SPEK-HAM telah menyusun proposal program. Sudah ada Mou antara KemHukHAM dengan SPEK-HAM dengan pagu anggran sesuai level hasil akreditasi. Kendala pada persyaratan klaim dana yang mensyaratkan SKTM bagi klien-klien yang ditangani SPEK-HAM. Disisi lain, ada kesulita untuk mendapatkan SKTM bagi korban kekerasan terhadap perempuan berbasis gender. Reimburst pendanaan pelaksanaan program tahun 2013 belum dilakukan oleh Kemenkumham. Kelanjutan program tahun 2014 telah ada informasi akan dilakukan pada bulan Juni-Juli sekaligus reimburstmen. 3. YSIK: telah dilakukan pelaporan triwulan, akan ada monitoring lapangan tanggal 28 -29 Juli 2013 (lapangan dan diskusi dengan Direktur dan staf) Sedang diupayakan kerjasama jilid 2. Penting untuk assesment reformulasi kerjasama dana bergulir dalam aspek jumlah pinjaman agar lebih berdampak pada kehidupan masyarakat. Menurut studi, masyarakat akan bisa mendapatkan manfaat dan dampak signifikan pada kehidupannya, jika setiap KK mengelola 2 ekor sapi ataupun 10 ekor kambing. Hal ini bisa menjadi perhatian bagi YSIK untuk menyediakan dana minimal 150 ekor kambing (bagi 15 orang) per kelompok. 4. ICCO-Kopernik: Kopernik bermaksud mensinergiskan kebutuhan program penggunaan teknologi tepat guna di komunitas dampingan mitra lokal ICCO (SPEK-HAM, LSM di Nusapenida, dan LSM di Sumbawa). Telah ada serangkaian assesment di wilayah Klaten dan Boyolali. Kebutuhan teknologi sederhana di Klaten: alat untuk mencacah pakan ternak; pembuat susu fermentasi; pegelola hasil bumi: jagung, pisang, pohong,. Sedangkan Boyolali: mencacah pakan ternak, pengelolaan mawar, pemipil jagung, perajang singkong. Setelah assesment sudah ada tech fair untuk mengukur keminatan dan kebutuhan teknologi masyarakat, serta mendapat umpan balik dari masyarakat. Hasil techfair telah dianalisis dan menjadi bahan untuk penyusunan proposal bersama. 5. Program MAMPU-AUSAID: Kerja jaringan nasional untuk mendapatkan pendanaan penanganan kasus, penguatan layanan berbasis komunitas di daerah-daerah, serta advokasi nasional yang partisipatif. 6. Program-program kreatif: program lingkungan di Joyosuran kerjasama dengan CSR Unilever pintu masuk kesadaran program pengelolaan samapah (Div. SL) dan memperkuat perspektif terkait kekerasan berbasis gender dan penyuluhan hukum (sinergi dengan PPKBM dan Proyek Kemenkumham). 7. Peluang pendanaan program kesehatan dan partisipasi perempuan dari USAID (US Embassy). Meeting lunch bersama Wakil US Embassy (Solo Bistro, 19 April 2013) memperkuat akses informasi dan kerjasama dengan US Embassy, diantaranya ada peluang pendanaan program kesehatan dan partisipasi perempuan dari program kemitraan Amerika-Indonesia dalam program MCA-I selama 5 tahun dengan dana 600 US Dollar. SPEK-HAM sudah mempelajari program tersebut dan membangun komunikasi via email dengan contact person yang ada: peluang, cara, dan format aplikasi. Masih menunggu respon email. Secara mandiri dilakukan dengan menggandeng Solopos dan memanfaatkan kehadiran Judge Elizabeth Cutter (Hakim dari Amerika yang punya sense pada Domestic Violence) dalam kunjungan US Embassy ke Solo. Hal ini bisa dimajukan sebagai proses sharing kebijakan KDRT di Amerika yang mengakomodir hubungan di luar nikah. Page 17 of 41
8. SAPA-Menkokesra: Pressure group untuk implementasi komitmen CSR pada isu-isu kemiskinan. Assesment secara informal dengan SAPA terkait peluang program yang bisa dilakukan bersama SPEK -HAM. Jika jaringan penggalangan dana Gerakan Indonesia untuk masa depan bisa dihidupkan kembali, maka kerjasama seb agai pressure group CSR sangat mungkin bisa dilakukan. 9. Riset sejarah kampong: merupakan insiasi kerjasama dengan dosen UNS (Bp. Romdhoni) untuk memperluas riset sejarah kampong dalam perspektif perempuan yang akan memperkaya profiling wilayah. Melalui proses diskusi akhirnya disepakati format kerjasama magang mahasiswa UNS untuk riset kespro diskusi assessment kerjasama, briefing mahasiswa, penguatan perspektif, briefing pematangan design dan implementasi riset kespro. 10.IRRMA: Indonesian reproductive health and sexual right monitoring and advocacy. Jaringan nasional ini sejak 2010 telah mati suri, KJHAM, Rifka Annisa, dan SPEK-HAM bermaksud menghidupkan kembali dimulai dengan inisiasi Jateng DIY untuk mengajukan program IRRMA secara bersama-sama kepada lembaga donor. Proses tersebut tidak instan, dilalui dengan koordinasi2: memetakan stakeholder nasional, memetakan persoalan kekerasan seksual, KIA, HIV-AIDS. Dan akan ada diskusi dengan expert (PKBI) bersama dengan jaringan yang telah ditentukan. c. Tantangan - Kemitraan dengan pemerintah yang syarat dengan aturan main birokratis dan aturan/mekanisme yang kaku serta budaya kerja yang kurang disiplin dan penuh “tawar-menawar”. d. Best Practice & Lesson Learn - Skema programming organisasi yang tidak selalu sama dengan skema pendanaan dari pihak luar khususnya donor. Skema pendanaan dan core bisnis dari donor pada saat ini lebih sulit jika disesuaikan dengan programming SPEK HAM. Orientasi kewilayahan donor yang mengutamakan kawasan Indonesia timur juga mempertinggi kompetisi yang memacu kita untuk mendesign program yang lebih kreatif dan inovatif agar berpeluang terdanai. e. Rekomendasi - Menguatkan inisiasi kerjasama dari donor maupun multistakeholder untuk program dengan durasi jangka panjang. - Membangun sustainability pendanaan program di komunitas dari inisiatif-inisiatif komunitas yang bersinergi dengan exit strategi program pada wilayah dampingan yang lama. - Menguatkan upaya konkrit fundrising yang cukup signifikan sebagai sumber alternatif pendanaan organisasi pad a tahun kedua. 3. Teroptimalkannya kinerja dan kapasitas organisasi seturut dengan aktualisasi visi-misi organisasi. a. Gambaran Implementasi Program Selama periode setahun ini telah dilakukan upaya untuk terus melanjutkan tata kelola internal yang efektif melalui implementasi berbagai sistem yang telah ada diantaranya sistem kesekretariatan, administrasi, dan database. Dalam alur kerja ini telah dilakukan berbagai aktifitas program sebagai bagian dari kerja yang rutin, yakni pengelolaan kesekretariatan termasuk didalamnya review sistem kesekretariatan yang meliputi pengelolaan surat masuk dan keluar. Pengeloaan ini juga meliputi surat elektronik sehingga terintregasi didalam pengelolaan sistem kesekretariatan. Pengelolaan database juga terus dilakukan dengan mengklasifikasi berbagai dokumentasi dan database organisasi termasuk didalamnya data pengelolaan proyek. Review pengelolaan database kemudian dilakukan pada awal tahun 2014 untuk melihat sejauh mana efektifitas pengelolaannya. Dalam pengelolaan ini dipahami bahwa dukungan SDM maupun fasilitas penyimpanan data memiliki peran penting sehingga pengelolaan database dapat dilaksanakan lebih efisien. Selanjutnya untuk mendukung adanya optimalisasi kinerja dalam program maupun proyek yang dilaksanakan maka sistem pengelolaan SDM yang memadai. Sistem ini meliputi, perekrutan, pengembangan kapasitas SDM, monitoring dan evaluasi kinerja. Dalam kerangka itu dan didorong adanya kebutuhan program organisasi maupun kaderisasi, maka telah dilakukan rekruitmen staff baru yang dilaksanakan pada bulan Januari 2014. Perekrutan ini kemudian menghasilkan 6 orang staff yang mengisi divisi-divisi dalam organisasi. Sesuai dengan ketentuan organisasi dalam peraturan staff maka staff yang baru direkrut kemudian menjalani masa magang/orientasi yang berlangsung selama tiga (3) bulan yang kemudian akan dievaluasi pada bulan Mei untuk mempertimbangkan keberlanjutan mendukung kerja organisasi. Selain itu, dalam pengelolaan SDM juga dilakukan pembaharuan kontrak seluruh staff organisasi maupun proyek sehingga mendukung alur administrasi organisasi. Pembaharuan ini dilakukan pada Februari 2014. Pembaharuan ini Page 18 of 41
telah didahului dengan proses evaluasi yang dilakukan selama bulan November bagi staff program dan bulan Januari bagi staff proyek GF NU. Telah dilakukan evaluasi dan monitoring bagi volunteer penanganan kasus pada bulan April dan Mei 2013. Kegiatan ini dilakukan bagi tiga orang staff volunteer. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa masih perlu pembelajaran dan membangun inisiasi volunteer dalam kerja-kerjanya. Dari evaluasi kemudian disepakati untuk memperpanjang kontrak selama tiga bulan kemudian. Kemudian dalam upaya pengembangan SDM organisasi telah dilakukan beberapa aktifitas program diantaranya, Pelatihan Riset partisipatif untuk staff organisasi. Aktifitas ini telah dilaksanakan pada tanggal 8-10 Februari 2014 di wilayah RT01/RW 01, Dukuh Pengkol, Desa Musuk, Kecamatan Musuk, Kabupaten Boyolali. Kegiatan ini diikuti oleh 20 orang staff organisasi, dan salah seorang badan Pembina. Aktifitas ini melibatkan Pak Mahmudi, Anggota Badan Pengawas Yay. SPEKHAM/Direktur LPTP, sebagai trainer. Selanjutnya, pada tanggal 20 Februari 2014 juga dilakukan aktifitas Outbond untuk sebagai bentuk refreshing sekaligus penguatan dinamika tim pelaksana kerja SPEK-HAM. Kegiatan ini bekerjasama dengan Natural Outbon training sebagai Event Organizer. Kegiatan dilaksakan di bumi perkemahan Kalisoro, Karanganyar dengan melibatkan 38 orang peserta dari seluruh staff organisasi dan staff proyek penaggulangan HIV & AIDS. Disamping itu pada bulan februari Divisi SF juga mengakomodasi pengembangan kapasitas 2 orang staff untuk berlatih/magang di LPTP yang dilaksakan seminggu penuh, tanggal 24 februari hingga 1 maret 2014. Kegiatan ini diharapkan dapat mendukung pengembangan kapasitas teknis staff untuk mendukung pelaksanaan program organisasi. Upaya pengembangan kapasitas juga telah diupayakan dengan mengadakan diskusi rutin yakni, Friday Morning yang terus berupaya dijadikan aktifitas rutin. Dalam upaya ini telah dilakukan dengan mengundang nara sumber yang berasal dari dalam organisasi maupun dari luar organisasi yang telah dilaksanakan selama bulan Februari dan Maret 2014. Diskusi rutin ini akan terus dilakukan untuk membangun budaya diskusi untuk memperkaya pemahaman staff sehingga mendukung teroptimalkannya kapasitas organisasi ini sendiri. Guna mengotimalkan kinerja dan kapasitas organisasi maka juga dibutuhkan adanya sarana dan prasaran a penunjang kerja yang lebih baik. Dalam hal ini adalah pengelolaan fasilitas kantor, yang dalam masa satu tahun kerja ini telah berupaya dilakukan diantaranya perbaikan ruangan/pengadaan space kerja sehingga dapat kondusif untuk kerja. Namun demikian pengelolaan ini bertemu dengan terbatasnya ruangan untuk penyimpanyan mater i kampanye yang berkaitan dengan proyek. b. Kemajuan/Capaian/Perubahan Dalam pencapaian outcome 1 terdapat beberapa hal yang telah dicapai diantaranya pengelolaan system kesekretariatan dan administrasi serta database yang rutin dilakukan. Juga telah dilakukan pengelolaan kesekretariatan dan database dengan review system, sehingga pengelolaan lebih. dalam periode tahun ini juga telah dilakukan monitoring dan evaluasi staff yang kemudian menghasilkan adanya rekomitmen dan pembaharuan kontrak kerja bagi seluruh staff organisasi maupun proyek. Dalam periode tahun ini juga telah dilakukan berbagai aktifitas pengembangan kapasitas staff sesuai dengan kerangka kerja program yang telah disepakati. Aktifitas ini diantaranya, pelatihan riset partisipatif, OUTBOUND dan diskusi rutin. c. Tantangan - Tantangan yang ada adalah dalam pengelolaan database dan dokumentasi terkadang hanya berhenti pada pengumpulan data, sehingga untuk pengklasifikasian membutuhkan waktu lebih. - Tantangan selanjutnya adalah menyusun kerangka pengembangan kapasitas yang lebih baik sehingga mampu menjadi sumber terkuatkannya kapasitas organisasi, hal ini diantaranya dengan membangun ritme diskusi rutin yang dapat melibatkan seluruh staff sehingga terdapat penguatan kapasitas bersama yang seimbang. - Tantangan berikutnya adalah pengelolaan SDM untuk meminimalisir dan menghadapi turn over staff. Turn over tentu harus dihadapi dengan memberikan kesempatan maupun pengembangan kapasitas yang lebih seimbang kepada masing-masing staff. d. Best Practice & Lesson Learn - Review dan perbaikan system yang dilakukan berkala dapat mendukung adanya implementasi yang lebih efektif. Dalam review database dan kesekretariatan diperoleh pembelajaran terutama dalam perbaikan database sehingga dapat diakses juga oleh internal organisasi.
Page 19 of 41
- Kemudian dalam pengembangan dan penguatan SDM perlu menguatkan lagi diskusi bersama demi pengembangan kapasitas. Divisi SF berupaya untuk terus memfasilitasi diskusi rutin yang dapat melubatkan berbagai nara sumber dari dalam maupun luar organisasi. e. Rekomendasi - Adanya pengembangan kapasitas maka dibarengi juga dengan upaya pengembangan kapasitas yang sustain dan rutin untuk menjaga ritme kerja maupun mengakomodir dinamika dalam organisasi yang berkembang. Diperlukan juga penataan ruangan kantor maupun fasilitas kantor yang lebih terencana sehingga lebih juga mendukung kerja-kerja organisasi. - Pembuatan skema peta kompetensi seluruh staf dan organ yayasan serta kebutuhan pengembangan kapasitas staf yang terus diupdate sehingga akan menjadi satu kesatuan yang berkorelasi dengan skema pengembangan kapasitas organisasi yang tersistematis untuk mendukung implementasi program/proyek maupun pengembangan organisasi. - Penguatan kapasitas riset kritis yang partisipatif bersama komunitas dampingan organisasi. 4. Terkuatkannya informasi dan media publikasi organisasi a. Gambaran Implementasi Program Dalam pelaksanaan program untuk penguatan informasi dan media publikasi organisasi maka telah dilakukan publikasi rutin aktifas program dan proyek organisasi. Publikasi rutin ini dilakukan melalui media website, facebook, dan twitter. Sesuai dengan pengelolaan SDM dalam Divisi SF maka mulai bulan Januari 2014 telah dioptimalkan staff ITDM untuk mengelola publikasi dan membangun media informasi sehingga lebih optimal. Sementara itu dalam pengelolaan perpustakaan masih terdapat buku ataupun terbitan baru yang dikirim mitra maupun jaringan yang belum dilabeli. Pengelolaan publikasi dan media kampanye SPEK-HAM juga dilakukan dengan penerbitan factsheet yang dilakukan sebagai media publikasi hasil pemberdayaan kesehatan reproduksi di Kelurahan Joyosuran pada bulan Maret 2013, kemudian juga terdapat factsheet hasil riset kritis yang dilakukan di wilayah Kelurahan Sewu pada Mei 2013 dan factsheet yang menjelaskan praktik penghidupan berkelanjutan di desa Musuk yang diterbitkan bulan Mei 2014. Selanjutnya juga telah dilakukan berbagai kerjasama dengan media lokal yakni dengan mengadakan siaran radio untuk kampanye melalui RRI Surakarta, Radio Solo Pos FM dan Ria FM. Kegiatan siaran radio ini merupakan bentuk kampanye 16 Hari dan juga kampanye hari perempuan internasional. Sementara dalam kampanye hari perempuan internasional juga dilakukan kerjasama dengan Solo Pos untuk melakukan diskusi yang didukung oleh Kedutaan Amerika yang melibatkan seorang Hakim yang bekerja untuk memperjuangkan penghapusan kekerasan terhadap perempuan sebagai pembicara dalam diskusi. Dalam upaya penguatan media publikasi melalui siaran radio juga telah dilakukan kerjasama dengan Jaringan Radio Komunitas Indonesia untuk melakukan siaran radio dengan tema penanggulangan HIV dan AIDS di bulan April 2014. Kerjasama-kerjasama tersebut diatas diharapakan dapat terus dibangun guna semakin memperluas jangkauan kampanye program-program SPEK-HAM. b. Kemajuan/Capaian/Perubahan Selama satu tahun telah dilakukan rancangan-rancangan untuk perubahan tampilan website secara berkala/rutin. Hal ini mengingat kecepatan loading dan aksesibilitas yang cenderung lambat. Sementara terus dilakukan upaya perbaikan tampilan website agar sesuai dengan profil dari organisasi ini kedepan. Disamping itu dalam media sosial khususnya facebook dan twitter dari berbagai berita yang juga diupload terdapat kemajuan terutama dari pengguna media sosial ini yang juga kemudian mengakses berita di website. Kemudian juga terus dilakukan penerbitan factsheet sebagai sebuah media yang dapat secara langsung mempublikasikan hasil kerja maupun berbagai temuan dalam programprogram yang dijalankan. Penguatan kerjasama dengan media terutama stasiun radio juga terus dilakukan untuk memperluas jangkauan kampanye terutama isu-isu pemberdayaan dan penghapusan kekerasan terhadap perempuan, kerjasama yang dibangun dengan stasiun radio ini dibangun bersama stasiun radio konvensional (mis, RRI dan Solo Pos FM) maupun dengan stasiun radio streaming (mis, JRKI). c. Tantangan - Dalam menentukan tampilan website diperlukan penyegaran dan upload berita rutin juga dibutuhkan sehingga dapat menambah jumlah pengunjung website. Terutama juga pengunjung yang berasal dari dalam organisasi sendiri. - Penerbitan berkala hasil kerja di masyarakat melalui factsheet perlu untuk ditingkatkan terutama yang dapat dikolaboraasikan dengan berbagi temuan yang berbagai issue program SPEK-HAM d. Best Practice & Lesson Learn - Upload berita yang rutin dan integrasi dengan media social dapat mendorong kunjungan ke website sehingga berita dan aktifitas SPEK-HAM dapat lebih dikenal. Page 20 of 41
e. Rekomendasi - Perbaikan dan penambahan fitur-fitur dalam website, termasuk didalamnya mengintegrasikan setiap media social sehingga juga mudah diakses oleh internal maupun eksternal organisasi. - Memasifkan publikasi hasil-hasil riset divisi maupun dokumentasi praktik pengalaman bentuk-bentuk penghidupan berkelanjutan di komunitas. - Memperkuat jaringan dan koordinasi dengan media massa untuk memperkuat publikasi organisasi. 5.
Termobilisasikannya sumber daya organisasi baik di komunitas, jaringan, maupun internal untuk mendukung keberlanjutan dan kemandirian pendanaan organisasi. a. Gambaran Implementasi Program Dalam fundrising yang merupakan bagian dari Divisi SF ini terdapat 5 bagian yakni: 1) penggalangan dana publik, 2) mobilisasi sumber daya komunitas, 3) pengelolaan koperasi staff, 4) pengelolaan kompetensi SDM organisasi, dan 5) persewaan sarana kantor. Telah dilakukan berbagai inisiasi dan perencanaan program fundrising dari seluruh bagian tersebut. Dari 5 bagian ini sudah dilakukan upaya inisiasi yakni dengan menyusun program kerja yang integral dengan rancangan program Divisi SF. Laporan keuangan hasil dari masing-masing upaya fundrising dan konsep SKRINING ID terdapat dalam lampiran 7. Penggalangan Dana Publik: Penggalangan dana public yang dilakukan diantaranya melalui penggalangan dana secara langsung dalam peringatan ulang tahun SPEK-Ham tangga 30 November 2013. Hasil penggalangan dana public ini diperuntukkan bagi upaya-upaya advokasi bagi korban kekerasan terhadap perempuan. Mobilisasi Sumber Daya Komunitas: Selama pelaksanaan program melalui outcome 3 Divisi SF ini, aktifitas yang dapat terlaksana diantaranya, evaluasi Investasi/penggemukan Kambing di desa Musuk dan Keposong, Boyolali. Kegiatan ini merupakan bagian dari kesepekatan organisasi dengan kelompok untuk penggemukan kambing di kedua desa tersebut, yang dilaksanakan pada tanggal 13 februari 2014. Dalam kegiatan ini juga dilakukan penghitungan keuntungan maupun mengevaluasi hasil dan tantangan kelompok yang menjadi mitra dalam aktifitas ini. Selain itu juga telah dilakukan aktifitas Forum Investor untuk menyampaikan hasil evaluasi bersama mitra maupun hasi keseluruhan dari aktifitas penggemukan kambing ini. Pengelolaan Koperasi Staf: Disamping itu juga penglolaan pra-koperasi staff telah terus dilakukan melalui berbagai perencanaan yang disusun, diantaranya melakukan RAT pada bulan Januari yang merekomendasikan untuk penguatan maupun mengelola sehingga menjadi koperasi. Pengelolaan Kompetensi SDM Organisasi: Telah dilakukan inisiasi pengelolaan kompetensi SDM dengan membentuk manajemen dengan branding yang disebut dengan SKRINING sehingga dapat memfasilitasi pengembangan kompetensi yang dimiliki staf. Persewaan Alat/Sarana Kantor: Kemudian juga terus dilakukan adanya usaha penjualan dan persewaan alat dan sarana. Didalamnya terdapat penjualan tiket dan persewaan alat-alat kantor yang pelaporan keuangannya terintegrasi dengan laporan keuangan organisasi. b. Kemajuan/Capaian/Perubahan Telah dilakukan aktifitas diantaranya RAT Pra-Koperasi pada awal Januari 2014 kemudian adanya evaluasi pengelolaan sumber daya yang ada di komunitas yakni penggemukan kambing di desa Musu k dan Keposong, Boyolali. c. Tantangan - Membangun koordinasi terutama dengan organ-organ pendukung dalam mencapai Outcome 3 Divisi SF ini. Inisiasi-inisiasi yang telah dilakukan pada tahun 2013 yang lalu perlu dikoordinasikan tindak lanjutnya lagi sehingga tidak lepas dari pelaksanaan program. Namun dalam implementasinya dibutuhkan adanya SDM yang dapat lebih fokus memikirkan maupun mengimplementasi program-program fundrising lebih efektif. - Aktivitas fundrising belum digarap secara serius dan profesional sehin gga belum mampu menjadi sumber pendanaan alternatif organisasi baik untuk menunjang operasional organisasi maupun pembiayaan program. d. Best Practice & Lesson Learn - Dalam pengembangan usaha pendanaan/fundrising ini memang butuh dikelola oleh SDM yang mampu fokus mengelolanya sehingga monitoring dan evaluasi capaiannya dapat lebih terukur. Page 21 of 41
e. Rekomendasi Dalam proses-proses investasi maupun bisnis organisasi selanjutnya maka perlu pengelolaan yang lebih baik/professional sehingga proses monitoring, evaluasi maupun perolehan hasilnya dapat lebih dipertanggungjawabkan sebagai bentuk impelementasi pelaksanaan program kerja. II. Perkembangan Program Kekerasan Berbasis Gender Catatan penting dalam implementasi program oleh Divisi PPKBM yang terkait dengan isu kekerasan berbasis gender pada tahun pertama tidak bisa maksimal dilakukan sesuai dengan perencanaan. Dalam perencanaan program Divisi PPKBM di tahun pertama, banyak kegiatan-kegiatan yang didesign sangat tergantung dengan agenda proyek MAMPUAUSAID, sehingga ketika ada dinamika perubahan yang sangat signifikan terkait proyek ini, perencanaan yang sudah ada tidak realistis lagi untuk dilakukan. Hal ini menjadi pengalaman berharga bagi organisasi untuk melakukan perencanaan yang lebih independen berbasis dinamika organisasi, komunitas dampingan, dan stakeholder. 1. Terbangunnya Kesadaran Masyarakat untuk Melakukan Pencegahan dan Penanganan kasus KBG. a. Gambaran Implementasi Program Membangun kesadaran masyarakat untuk melakukan pencegahan dan penanganan kasus KBG pada tah un pertama dilakukan dengan beberapa kegiatan, yaitu: 1) Riset kritis untuk factor resiko di lokasi dampingan PPKBM; 2) Pendidikan kritis melalui pertemuan diskusi rutin komunitas dan pelatihan-pelatihan; dan 3) Penanganan kasus KBG. b. Kemajuan/Capaian/Perubahan - Riset Kritis Riset kritis idealnya merupakan tahap awal untuk mementukan wilayah maupun program kerja ke depan, tetapi hal ini juga bisa dilakukan sebaliknya, yaitu riset dilakukan setelah menentuan wilayah kerja. SPEK-HAM di Surakarta mempunyai wilayah dampingan di Kelurahan Gilingan, Kelurahan Joyosuran, Kelurahan Sriwedari, KELURAHAN KEMLAYAN, Kelurahan Kestalan, dan Kelurahan Sewu. Dari 6 kelurahan wilayah dampingan tersebut, Divisi PPKBM telah menentukan 2 Kelurahan sebagai pilot area terbentuknya layanan penanganan kasus berbasis masyarakat, yaitu Kelurahan Kemlayan dan Kelurahan Sewu. Kedua Kelurahan tersebut dipilih sebagai pilot area kerja Divisi PPKBM dengan beberapa pertimbangan: kedua wilayah ini telah menjadi dampingan SPEK-HAM cukup lama yaitu sejak tahun 2007. Selain itu, di kedua wilayah ini telah ada inisiasi untuk terbentuknya layanan penanganan kasus berbasis masyarakat dari program sebelumnya. Hal lain yang menjadi pertimbangan Divisi PPKBM, terutama Kelurahan Sewu dari hasil riset sebelumnya ditemukan kerentanan social seperti pernah terjadi konflik SARA, dari obrolan dengan beberapa local leader sebenarnya juga sering terjadi perselingkuhan. Wilayah Sewu pemukimananya juga padat, selain itu wilayah ini berada di bantaran Kali Bengawan yang sering terjadi banjir. Jumlah perempuan kepala keluarga di Kelurahan Sewu juga sangat banyak. Hasil riset kritis terkait Kampung Sewu dan Kemlayan terlampir 8. Di wilayah Kabupaten Klaten terdapat Kelurahan Pacing yang akan menjadi wilayah dampingan membangun layanan penanganan kasus berbasis masyarakat. Desa Pacing telah didampingi SPEK-HAM sejak tahun 2006 melalui program respon bencana (gempa bumi), dan wilayah ini juga sudah terbentuk layanan penanganan kasus berbasis masyarakat. Walaupun dalam prosesnya SK pembentukan layanan telah tidak berlaku lagi sejak akhir 2012 tetapi penanganan kasus masih dilakukan oleh beberapa orang. Hal ini disampaikan juga oleh salah satu lokal leader Desa pacing (Mbk Uning). Hasil riset kritis tentang Pacing terlampir 9. Wilayah yang menjadi pilihan Divisi PPKBM di Klaten selain Pacing adalah salah satu desa di Kecamatan Karanganom. Awalnya ada kasus di kecamatan ini yang ditangani dan dari hasil ngobrol dengan PPA Klaten, wilayah ini juga rentan dengan kekerasan. Dari hasil data sekunder pemetaan angka kasus perceraian terdapat 12 kasus dan terdapat pula angka kecacatan yang cukup tinggi. Hal ini menjadi data awal untuk melakukan riset kritis lebih jauh yang akan menuntun organisasi dalam melakukan pemilihan wilayah baru. Hasil riset awal tentang Kecamatan Karanganom terlampir 10. Riset kritis oleh Divisi PPKBM di wilayah Boyolali diawali pada tanggal 11 Febuari 2014 ketika bertemu dengan Ibu Dinuk Prabandini, salah satu pegawai BP3AKB Kabupaten Boyolali. Menurut beliau, program pendampingan dan kasus yang ditangani di wilayah Boyolali belum terdata secara rapi baik secara kuantitatif maupun kualitatif/kronologi. Namun secara lisan beliau menginformasikan bahwa pada tahun 2011 terjadi 96 kasus KBG. Dengan kasus KDRT 22 kasus (11 kasus P21, proses sidik 2, dan perkara dicabut 9 kasus). Tahun 2012 Terjadi 82 kasus dengan 26 kasus KDRT (11 Kasus P21, 7 kasus proses sidik dan 8 kasus dicabut ) Sedangkan tahun 2013 92 kasus dengan 21 kasus KDRT dengan perincian P21 6 kasus, proses sidik 9 kasus dan dicabut 6 kasus. Dari ke 19 kecamatan di Boyolali yang dipandang rentan menurut data beliau adalah “Kecamatan Musuk” dan “Kecamatan Ngemplak”. Page 22 of 41
Kami melakukan pemetaan awal di wilayah Kecamatan Ngemplak Boyolali. Kami menindaklanjuti informasi data awal tentang KBG dari BP3AKB Kab. Boyolali. Hasil asesmen menggambarkan bahwa ada beberapa kasus yang ditemukan di Ngemplak, diantaranya di Desa Ngesrep terjadi kasus Perkosaaan, di Desa Pandeyan terjadi kasus Sodomi yang dilakukan oleh keluarganya, di Desa Donohudan terjadi kasus pelecehan oleh seorang tukang yang sedang bekerja di rumah tersebut terhadap anak perempuan pemilik rumah, di Desa Sawahan terjadi kasus Perkosaan yang dilakukan oleh 5 orang secara bergiliran, dan 2 pelakunya masih berstatus pelajar, di Desa Sindon terjadi persetubuhan akan tetapi setelah diusut ternyata suka sama suka. Selain itu kasus hamil yang terjadi pada saat anak masih berstatus sebagai siswa di suatu sekolah di Pandeyan. Menurut informasi salah satu petugas PLKB salah satu pegawai kecamatan yang berasal dari Sawahan juga melakukan perselingkuhan, belum lagi kasus perselingkuhan maupun kekerasan fisik yang tidak muncul karena ketidaktahuan maupun keengganan untuk mengungkapkan. Riset kritis akan dilakukan lebih mendalam, salah satunya di Desa Sawahan dengan pertimbangan faktor kemiskinan yang cukup kentara: jumlah penduduknya yang paling banyak, pengangguran/penduduk yang tidak punya pekerjaan paling banyak, usia anak bekerja juga paling banyak, serta adanya penderita kecacatan yang paling tinggi. Hasil riset awal tentang Kecamatan Ngemplak terlampir 11. - Pendidikan Kritis Pendidikan kritis dilakukan salah satunya dengan pertemuan-pertemuan secara berkala di komunitas. Pertemuan komunitas/diskusi komunitas dilakukan untuk membangun kesadaran masyarakat agar bisa melakukan pencegahan dan penaganan kasus KBG berbasis masyarakat. Kegiatan yang sudah dilakukan di Divisi PPKBM selama ini antra lain: Komunitas Kelurahan Sewu, diskusi tentang UUPKDRT, UUPA, UU Perlindungan Saksi dan Korban maupun pemetaan kerentanan kekerasan wilayah sudah dilakukan. Evaluasi penaganan kasus juga pernah dilakukan di komunitas ini, karena sebenarnya komunitas ini merupakan inisiasi SPEK-HAM untuk pembentukan layanan berbasis komunitas. Tindak lanjut kedepannya komunitas ini untuk melakukan revisi SK PPT yang sudah terbentuk dan membuat program kerja selama satu tahun. Riset kritis mengenahi kerentanan kekerasan di wilayah ini juga akan dilakukan. Komunitas Kemlayan, di wilayah ini juga sudah ada penguatan yang cukup intens tentang inisiasi pembentukan layanan berbasis komunitas. Wilayah ini merupakan dampingan yang cukup lama intervensinya. Kedepan akan membuat SK layanan penaganan kasus berbasis masyarakat agar ada kekuatan hukum serta pembuatan program kerja selama satu tahun. Riset Kritis kerentanan kekerasan maupun proses keberhasilan pencegahan maupun penaganan kasus akan dilakukan diwilayah ini sebagai salah satu pilot divisi PPKBM. Komunitas Kestalan, diskusi tentang UUPKDRT, UUPA maupun kerentanan kekerasan diwilayah ini juga sudah dilakukan. Selain itu juga pernah dilakukan penguatan tentang penanganan berprespektif gender. Komunitas Gilingan, membangun prespektif gender untuk penaganan kasus di wilayah ini juga sudah dilakukan. Selain itu UUPKDRT, UUPA, juga pernah dijadi bahan diskusi di wilayah ini. Komunitas Joyosuran, membangun prespektif gender komunitas, UUPKDRT, UUPA pernah dilakukan di wilayah ini. Komunitas di wilayah ini cukup mandiri di lihat dari program yang dilakukan selama ini lewat kegiatan KPJ (Komunitas Perempuan Joyosuran). Kedepan Divisi PPKBM diminta menjadi mitra stategis untuk membagas program kerja KPJ khususnya Divisi Pendidikan KPJ, selama satu tahun kedepan. Kegiatan tersebut diwadahi lewat workshop yang akan dilakukan komunitas bulan depan. - Penanganan Kasus Kekerasan Berbasis Gender (KBG) Penaganan kasus KBG pada Januari 2013 sampai Desember 2013 terdapat 30 kasus. Hal ini berarti ada peningkatan kasus yang ditangani sebesar 6,7% dari tahun lalu yang jumlahnya 24 kasus. Dari 30 kasus terdiri dari: KDRT psikologis, ekonomi, seksual: 8 (26,6%), KDRT Ekonomi: 2 (6,6%), KDRT psikologis: 5 (16,6%) , KDRT Fisik: 2 (6,6%), KDRT Seksual: 2 (6,6%), KDP Seksual: 5 (16,6%), KDP Ingkar Janji: 1(3,3%), KS Perkosaan: 2 (6,6%), KS Pencabulan: 2 (6,6%), Persetubuhan anak: 1 (3,3%). Lebih lengkap bisa diermati dalam data kasus berdasarkan jenis kekerasan di bawah ini: NO JENIS KEKERASAN JUMLAH 1. Kekerasan dalam Rumah Tangga 19 2. Kekerasan dalam Pacaran 6 3. Perkosaan 2 4. Pencabulan 2 5. Persetubuhan anak 1 TOTAL 30 Dari data di atas, KDRT masih menduduki tingkat pertama mencapai 19 (63.3%), disusul kemudian KDP 6 (20%), perkosaan 2 (6.6%), pencabulan 2 (6.6%) dan persetubuhan anak 1 (3.5%). Hal ini juga menunjukan bahwa kekerasan KDRT ranah privat masih banyak, kasus KDRT juga ada yang bersifat ganda, tidak hanya penelantaran ekonomi saja tetapi juga kekerasan fisik maupun seksual. Dari laporan yang masuk tahun ini, kekerasan seksual baik dalam lingkup Page 23 of 41
rumah tangga (KDRT maupun KDP), Perkosaan, pencabulan, persetubuhan anak terdapat 20 kasus (66,6%). Dalam KDRT, selama ini ada anggapan bahwa KDRT itu factor persoalannya hanya karena penelantaran ekonomi tetapi dari data pendampingan kasus yang ada di SPEK-HAM justru karena penelantaran secara ekonomi hanya 2 (6,6%). Menurut pekerjaanya kekerasan yang dilakukan oleh PNS ada 2 (6.6%), sedangkan yang dilakukan oleh TNI ada 3 (10%), untuk pekerjaan lainnya seperti karyawan swasta ada 10 (66,6%). KDRT tidak hanya terjadi di masyarakat sipil saja tetapi juga bisa terjadi di institusi TNI maupun PNS, hal ini menunjukan bahwa kekerasan bisa terjadi pada masyarakat dengan profesi apapun. Penanganan kasus untuk wilayah Solo sudah mulai disinergisikan dengan PPT yang sudah dibentuk di tiap kelurahan. Hal ini bisa dicontohkan dengan kasus yang terjadi di Joyosuran, sudah ditangani oleh masyarakat setempat anggota PPT Kelurahan Joyosuran dan berkoordinasi dengan PTPAS (Bapermas). Penanganan kasus yang terjadi di tingkat kabupaten juga sudah disinergikan dengan P2TP2A di kabupaten masing2 . Hal ini bisa dicontohkan dengan penanganan kasus yang membutuhkan akses pendidikan maupun penguatan keterampilan bagi korban. Diharapkan dengan hal ini bisa menjadi jalan untuk penguatan jaringan Soloraya. - Pertemuan FGD Bagi Korban Kekerasan Berbasis Gender Bulan Nopember 2013 SPEK-HAM bekerjasama dengan RSJ Surakarta melakukan pertemuan bagi para korban KGB. Ini merupakan kegiatan yang kedua kali dari kerjasama dengan RSJ Surakarta, yang sebelumnya pernah juga dilakukan di tahun 2012. Pertemuan ini sebenarnya untuk memfasilitasi bagi para korban agar bisa saling sharing apa yang selama ini telah dialami sehingga merasa punya teman seperjuangan. Selain itu, kegiatan FGD ini sebagai salah satu upaya menghilangkan trauma bagi korban kekerasan berbasis gender dengan problematika yang dialaminya, serta sebagai bentuk penguatan bagi para korban agar bisa jadi sourvivor. Kedepan diharapkan para sourvivor bisa jadi paralegal yang bisa melakukan penangan kasus di lingkungan sekitarnya, atau setidaknya bisa berbagi pengalaman jika terjadi hal yang sama di sekitar tempat tingalnya. Ada psikolog juga yang memberikan materi maupun feeback dari apa yang disampaikan para korban. Kecemasan bisa dialami siapa saja apalagi korban yang mengalami trauma, hal yang penting bisa dilakukan selain bisa membuka diri tidak lupa untuk melakukan doa. Ada sharin g pengalaman dari korban juga, tantangan yang dihadapi selama menghadapi proses peradilan. Beberapa korban menyampaikan kurang responsifnya penegak hukum dalam menyikapi laporan yang disampaikan korban dan kadang kala juga justru seperti menyalahkan korban. - Kampanye KBG (Siaran Radio). Selama satu tahun ini Divisi PPKBM telah dilibatkan pada beberapa siaran radio di antaranya siaran di Radio Siji Dewe Boyolali bersama LSM setempat. Dengan radio RRI Surakarta sudah 2 kali dilibatkan sebagi narasumber untuk siaran, tentang problematika penangan kasus dan data kasus yang selama ini ditangani. c. Tantangan - Turn over di di Divisi PPKBM berpengaruh pada pendampingan korban yang harus mengulang kembali tahap membangun kepercayaan dengan korban. Ketika terjadi turn over, pendampingan terhadap kelompok masyarakat terasa lebih mudah diatasi daripada pendampingan terhadap korban KBG, apalagi pada kasus kekerasan seksual. Dengan orang yang sudah dikenal saja kadang sulit untuk menyampaikan kondisi yang dialaminya, apalagi dengan orang baru. Hal ini menjadi salah satu penyebab bertambah panjangnya waktu untuk proses pendampingan kasus. - Konsekwensi multiperan dari SDM yang ada di PPKBM yang harus mampu melakukan pengorganisiran dan sekaligus penanganan kasus. Disisi lain, SDM yang menjadi staf Divisi PPKBM adalah orang baru dengan kapasitas yang perlu diperkuat, butuh waktu untuk pengenalan wilayah, stakeholder, komunitas, di sisi lain harus melakukan penanganan kasus-kasus. - Tidak semua pihak di organisasi paham tentang seluk beluk posisi penanganan kasus yang ditangani oleh Divisi PPKBM sehingga kadangkala hanya mengetahui bahwa seolah–olah kasus tidak tertangani. - Problematika penanganan kasus diantaranya: ada beberapa klien yang kadang kala memaksakan kehendaknnya sendiri sehingga mengambil langkah-langkah tanpa ada konfirmasi. Hal ini menyulitkan dalam proses penanganan selanjutnya. Selain itu, ada beberapa kasus lama yang harus ditangani kembali (korban datang kembali melaporkan kasusnya), sehingga membutuhkan lebih banyak waktu untuk mempelajari berkas-berkas kasusnya. d. Best Practice & Lesson Learn - Penguatan/pemberdayaan perempuan dalam proses penanganan kasus menjadi pengalaman yang spesifik. Bagaimana menempatkan korban sebagai mitra yang secara bersama-sama menguatkan korban menjadi survivor dan memperjuangkan hak-hak serta keadilan bagi korban.
Page 24 of 41
2.
Terbangunnya Kemampuan Masyarakat Dampingan untuk Advokasi Kebijakan yang Berpihak pada Korban. a. Gambaran Implementasi Program Membangun/menguatkan kemampuan masyarakat dampingan untuk advokasi kebijakan yang berpihak pada korban dilakukan dengan rangkaian diskusi tematik, pelatihan untuk peningkatan kapasitas paralegal, dan menguatkan layanan berbasis komunitas di wilayah dampingan SPEK-HAM. b. Kemajuan/Capaian/Perubahan - Layanan Terpadu Berbasis Masyarakat Pemerintah kota Surakarta selama ini telah memfasilitasi pembentukan layanan terpadu berbasis masyarakat yang selanjutnya sering disebut PPT di beberapa Kelurahan. Dari tahun 20 12 s/d 2013, sudah ada 23 dari 51 Kelurahan yang sudah membentuk PPT dan tidak terkecuali di beberapa wilayah dampingan SPEK-HAM, khususnya Divisi PPKBM. Ada anggaran yang diberikan oleh pemerintah kota melalui Bapermas sebesar Rp. 500.000,- bagi setiap PPT yang telah terbentuk hingga tahun 2013. Pada tahun 2014, anggaran untuk penguatan PPT sudah diarahkan masuk dalam anggaran DPK dengan besaran Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah per kelurahan). Dalam pembentukan PPT, Bapermas bekerjasama dengan beberapa LSM termasuk didalamnya SPEK-HAM untuk melatih para local leader maupun stakeholder dan pembuatan modul. Ada 4 (empat) wilayah dampingan SPEK-HAM di Surakarta yang telah didorong untuk membentuk PPT melalui intervensi pemerintah kota Surakarta (Bapermas) adalah Kelurahan Kestalan, Kelurahan Gilingan, Kelurahan Sriwedari, dan Kelurahan Joyosuran. Sedangkan kelurahan Kemlayan dan Kelurahan Sewu menjadi pilot layanan berbasis komunitas atas inisiasi SPEK-HAM sendiri. Dibawah ini update gambaran singkat PPT di wilayah Klaten dan Surakarta. a) PPT Desa Pacing Saat ini SK PPT Pacing sudah tidak berlaku lagi sejak Desember tahun 2012, dan hingga sekarang belum ada pembaruan. Diskusi rutin tentang gender, peraturan undang-undang yang terkait dengan penanganan kasus KtPA, pelatihan penanganan kasus, dan mendekatkan akses paralegal dengan P2TP2A wilayah Klaten sudah pernah dilakukan karena telah didampingi SPEK-HAM selama 8 tahun sejak tahun 2006. Adanya SK yang sudah kadaluarsa memacu para anggota untuk advokasi kepada kelurahan agar memperbarui SK untuk bisa mengakses dana kelurahan yang akan membantu operasionalisasi penanganan kasus PPT. b) PPT Kelurahan Kemlayan SPEK-HAM telah menginisiasi PPT di kelurahan ini melalui kelompok perempuan sadar gender. Hal ini juga menjadi pertimbangan organisasi untuk menjadikan kelurahan Kemlayan sebagai pilot area yang membangun role model layanan berbasis masyarakat/komunitas. Hasil assesment terakhir, menggambarkan bahwa PPT sedang vakum, local leader yang menggerakkannya (Bu Ketty) sedang sibuk dengan aktivitas Panwaslu dan LPMK. Namun demikian, tidak lantas hilang begitu saja, kegiatan PPT masih diikutkan (bahasa mereka ngendel) dengan kegiatan POKJA I PKK Keluarahan Kemlayan. Perkembangan terupdate, kelompok perempuan sadar gender sebagai motor untuk berjalannya PPT akan advokasi kepada kelurahan untuk mengesahkan SK yang sudah ada draftnya. Para pengurus PPT telah mulai aktif kembali untuk melakukan pertemuan regular memantapkan penguatan role model layanan berbasis komunitas yang akan bersinergi dengan pra koperasi sampah (sebagai salah satu sumber sustainability pendanaan program layanan berbasis komunitas di Kemlayan). Dalam pertemuan tahap awal, kelompok telah membahas/mereview peran masing masing anggota dalam kepengurusan PPT, serta menyusun bersama program kerja PPT (salah satunya adalah advokasi pengesahan SK PPT dari kelurahan sebagai Landasan Hukum). c) PPT Kelurahan Kampung Sewu PPT kelurahan Kampung Sewu telah terbentuk berdasarkan Surat Keputusan Lurah Sewu Nomor: 462.05/I4/III/20I2, dengan kepengurusannya: KEDUDUKAN DALAM PENGURUS NAMA UNSUR Pengarah Agung Riyadi, S.Sos,SH,MM Lurah Sewu Penasehat Hadi Sutrisno LPMK Budi Cahyono KLA Koordinator Umum Agus Darmawan Tokoh Masyarakat Slamet Raharjo Polmas (FKPM) BIDANG PELAYANAN Ny. Mulyawati KPKS Koordinator Bidang Anggota Ny. Neni Anggraini KPKS Ny. Miyati KPKS Ny. Siti Rohmini KPKS Sujianto Linmas BIDANG PENCEGAHAN DAN Ny. Sri Hartini Ketua TP PKK PENGEMBANGAN Ny. Hendrastuti PKK Page 25 of 41
Koordinator Bidang Anggota
BIDANG REHABILITASI REINTEGRASI Koordinator Bidang Anggota
DAN
BIDANG PENCATATAN PELAPORAN Koordinator Bidang Anggota
DAN
Ny. Sudarmi Ny. Sri Hartati Ny. Iskandarwati Ny. Nina Sarwosri Ny. Iwuk Harnanti Ny. Kusdewantoro Ny. Chotim Sunaryo Ny. Iin Parlina Ny. Waliyatun Ny. Bin Sriyatun Ny. Hj. Romdhoni Daryoto Ny. Tri Siksiowati Ny. Titik Sugiyanti Ny. Sri Rahayu Ferina Heri Purnomo Ngadiman Bidiyono Santoso
PKK (Pokja I) PKK (Pokja II) PKK (Pokja III) PKK (Pokja IV) KPKS Aisyiyah Aisyiyah Aisyiyah KPKS KPKS Tokoh Agama Linmas KPKS KPKS Forum Anak KTI Polmas (FKPM) Kelurahan Sewu
Di akhir tahun 2013, Divisi PPKBM melakukan pertemuan untuk evaluasi program kerja PPT Sewu selama satu tahun pembentukannya. Selama satu tahun ini sebenarnya sudah melakukan pertemuan pengurus, sosialisasi maupun pendampingan penanganan kasus seperti: mediasi KDRT 2 kasus, penganiayaan anak 1 kasus, dan beberapa kali juga mendamaikan percekcokkan keluarga, tetapi belum disinergikan dengan ketua PPT. Masih ada persoalan di internal PPT mereka sendiri yang tidak ada sinergritas antara ketua dan seks i penanganan kasus. Adminitrasi dalam penanganan kasus juga belum maksimal dilakukan oleh PPT, belum ada pencatatan walaupun PPT sendiri sudah punya form pengaduan. Di bidang penangan an kasus sebenarnya terdapat beberapa anggota KPKS yang terlibat dan sudah melakukan penanganan kasus maupun pencegahan melalui sosialisasi tingkat RW. Namun karena ketua PPT dianggap kurang kooperatif, maka kegiatan yang dilakukan tidak terlaporkan. Selama ini juga belum banyak kasus kekerasan yang masuk dengan alasan belum ada semacam spanduk yang menunjukan adanya pembentukan PPT. Berbasis temuan-temuan tersebut, maka perlu megoptimalkan kekuatan PPT di kelurahan Sewu melalui koordinasi dan diskusi rutin, kegiatan pencegahan oleh komunitas itu sendiri, serta pembaruan SK PPT. d) PPT Kelurahan Joyosuran Terbentuk berdasarkan SK kelurahan yang dikeluarkan bulan Desember tahun 2013 dengan Nomor: 460/254/X/2013. Sebelum ada program pembentukan PPT di kelurahan Joyosuran dari Bapermas, Divisi PPKBM sudah melakukan tahap awal untuk wacana pembentukan PPT lewat projek Kemenkumham dengan melakukan diskusi KtP maupun UU PKDRT, UUPA di bulan September 2013. Sedangkan untuk kepengurusannya saat sekarang adalah: KEDUDUKAN DALAM PENGURUS NAMA UNSUR Penanggung Jawab Suwarno, SE Lurah Joyosuran Penasehat Jumaerry HM Ketua LPMK Bidang Pelayanan Untung Sudrajat Puskesmas Gajahan Sugito FKPM Darwanto Babinsa Sutarto Polmas Djoko Murdijatmo Tokoh Masyarakat Bidang Pencegahan dan Pengembangan Elfian Muzaqqi Tokoh Masyarakat Feri Mardiningsih Pokja II PKK Dwi Setyo Rahayu Ningsih KLA Aldy Rahman Hakim KTI Bidang Rehabilitasi dan Reintegrasi Drs. Widodo ER Tokoh Masyarakat Yuniarto Harjanto Tokoh Agama Islam Dietje Adare Tokoh Agama Kristen Drs. Ardmoyo Darsono Tokoh Agama Katholik Bidang Pencatatan dan Pelaporan Sindung Baruno Tokoh Masyarakat Sutiantiah Kasi Pemasyarakatan Wahyu Nurmayati PLKB Page 26 of 41
Untuk wilayah ini sudah melakukan sosialisasi secara mandiri di forum rapat pertemuan kelurahan seperti pertemuan rutin LPMK, RT, dan PKK Kelurahan. Untuk pengurus sendiri sudah ada pertemuan beberapa kali tetapi belum melakukan penanganan kasus dikarenakan belum ada orang yang melapor secara mandiri tetapi ada 1 kasus KDP yang ditangani SPEK-HAM di wilayah ini yang sudah melibatkan pengurus PPT setempat untuk penanganannya dan 1 kasus KDRT(pemalsuan identitas dan ditinggal nikah dengan orang lain). e) PPT Kelurahan Kestalan Kegiatan yang dilakukan baru sosialisasi pada tokoh masyarakat, rencana ke depan penanganan yang dilakukan akan lebih focus diselesaikan secara internal rumah tangga, formulir pengaduan sudah ada tetapi untuk tempat semacam pos belum ada ini juga yang akan dilakukan/difasilitasi kedepannya. Sebelum dibentuk PPT, sudah ada penguatan juga karena wilayah ini sebenarnya wilayah lama dampingan SPEK-HAM untuk program HIV- AIDS maupun dialog warga. SPEK-HAM juga telah melakukan penguatan pemahaman melalui diskusi tentang gender, KtPA, UU PKDRT, UUPA, dan pemetaan wilayah tentang kerentaan kekerasan berbasis gender di wilayah ini. Sedangkan untuk kepengurusannya berdasarkan SK kelurahan yang dikeluarkan tanggal 26 Oktober tahun 2013 dengan Nomor: 462.05/225.1/X/2013 adalah: KEDUDUKAN DALAM PENGURUS NAMA UNSUR Penasehat Ibnu Sarsito, SH Kepala Kelurahan Penanggung Jawab B. Budi Susetyo, SH Ketua LPMK Koordinator Umum Mujiono Tokoh Masyarakat Sekertaris Bambang WH Kasi Pemberdayaan Masyarakat Bendahara Sunarno, BSc LPMK Bidang Rehabilitasi Veronica Sri Purnamaningtyas, Puskesmas Gilingan Koordinator Bidang Amd.Kep Anggota 1. Drs.H.F.Suwoto, MM Tokoh Masyarakat 2. Ati Sadwo Rini Pokja I Bidang Pencegahan dan Pengembangan Ny. Retno Nugrahany Ibnu Ketua TP.PKK Koordinator Bidang Sarsito Anggota Pengurus Harian TP.PKK TP. PKK Kelurahan Pokja I s/d IV Bidang Pelayanan Murjoko, SE LPMK Koordinator Bidang Anggota 1. Sutrisni Pokja I 2. Umar Wiyandrie Tokoh Masyarakat Bidang Dokumentasi dan Pencatatan dan Firmanto Linmas Pelaporan Anggota 1. Wahyu Joko Karang Taruna 2. Kiky Forum Anak f) PPT Kelurahan Gilingan PPT Kelurahan Gilingan baru dibentuk pada bulan Desember 2013, saat sekarang baru melakukan sosialisasi di pertemuan PKK kelurahan, gedung kelurahan saat sekarang baru dibangun, belum ada tempat secara khusus yang bisa dijadikan tempat sebagai Pos Pelayanan Terpadu. Kegiatan kedepannya PPT ini secara khusus tidak hanya menangani kasus kekerasan berbasis gender saja tetapi kalau ada persoalan yang lain mau disampaikan juga akan di tampung oleh PPT. Saat ini kelurahan sedang konsentrasi untuk urusan pembangunan kantor kelurahan. Proses pembangunan kantor kelurahan ini berpengaruh pada banyaknya kegiatan yang belum bisa maksimal dilakukan. Ada beberap file kelurahan yang hilang saat pindahan yang hanya diberi waktu singkat. g) PPT Kelurahan Sriwedari Belum ada kegiatan yang dilakukan sejak dibentuknya PPT pada bulan Oktober tahun 20I3. Ketua PPTnya sendiri masih bingung dengan tugas yang diembannya selama ini, karena pada saat ia ditunjuk sebagai ketua beliau tidak dating. Selain itu, Pak Mundakir (ketua PPT Sriwedari) menjabat beberapa ketua di struktur kelurahan Sriwedari. Di wilayah ini, Divisi PPKBM hanya sebatas mendorong untuk melakukan pertemuan pengurus PPT dan memantapkan program kerja kedepan setelah adanya pembentukan PPT untuk mengoptimalkan penggunaan anggaran dari pemerintah kota.
Page 27 of 41
c. Best Practicess dan Lesson Learn - Masih banyak anggapan masyarakat bahwa berbicara kekerasan dalam rumah tangga identik dengan perceraian maupun adanya pembangkangan perempuan pada laki-laki. Hal ini menjadi pembelajaran Divisi PPKBM untuk mencari strategi/bagaimana cara yang soft untuk melakukan intervensi. 3.
Terbangunnya Jaringan Kerja Organisasi untuk Perlindungan Kasus Kekerasan dan Menguatkan Peran Masyarakat yang Berkelanjutan. a. Gambaran Implementasi Program Membangun/menguatkan jaringan kerja organisasi untuk perlindungan korban dan menguatkan peran masyarakat secara berkelanjutan dilakukan dengan berbagai pertemuan jaringan dan membangun jaringan -jaringan baru diantaranya: pertemuan jaringan PTPAS, pertemuan jaringan peduli perempuan dan anak, pertemuan jaringan penanganan kasus Solo Raya, dan membangun jaringan dengan pemerintah Soloraya (terutama pengampu P2TP2A) untuk mempengaruhi kebijakan. b. Kemajuan/Capaian/Perubahan - Awal bulan Februari 2014 SPEK-HAM dilibatkan kembali untuk melakukan penyusunan modul pelatihan PPT maupun jadi team fasilitator. Apa hasilnya dan pengaruhnya bagi SPEK-HAM dalam isu/program KBG. Beberapa wilayah dampingan SPEK-HAM mendapatkan fasilitas pembentukan layanan berbasis komunitas atau lazim disebut PPT dari bapermas. Modul merupakan salah satu alur penting/alat penting dalam membangun kesadaran masyarakat untuk melakukan pencegahan dan penanganan kasus. Kerangka pembentukan prespektif pada masyarakt bisa dilakukan lewat keterlibatan pembuatan modul, sehinnga setidaknya pembentulan layanan berbasis masyarakat sesuai dengan harapan lembaga bisa terwujud. Saat menjadi fasilitator juga sekalian mempromosikan program kerja yang dilakukan oleh SPEK-HAM. Terjalinnya komunikasi yang baik dengan Bapermas lewat terlibatnya jadi Fasilitaor maupun membuat modul memudahkan untuk memberikan masukan pada Bapermas, untuk melakukan penguatan program PPT yang dibentuk. Masukan itu misalnya bagaimana mekanisme monitor maupun evaluasi PPT seperti apa, juklak juknis PPT itu seperti apa. Pembentukan Layanan berbasis masyarakat merupakan output di Divisi PPKBM, hal ini berarti mempermudah PPKBM untuk pencapaian tersebut. - Adanya penanganan kasus secara berjaringan dimana SPEK-HAM sebagai koordinatornya. Dalam kasus ini, telah ada advokasi untuk akses pendididkan korban dan pendampingan hukum. - Telah ada roadshow ke P2TP2A Kab Boyolali dan Kabupaten Klaten untuk membangun komunikasi dengan pengampu/leading sector PPT Kabupaten. Hasilnya ada sharing informasi kasus KBG d i Boyolali terutama daerah Musuk, beberapa kali terjadi kasus kekerasan seperti anak kelas 6 SD yang sudah hamil maupun anak SMP yang harus putus sekolah karena hamil. Selain itu sharing tentang problematika dokumentasi kasus serta kesulitan koordinasi dalam PPT kabupaten itu sendiri. - Beberapa kali jaringan ini melakukan dialog dengan pansus maupun banleg untuk mengkritisi Raperda Pencegahan perdagangan Manusia yang isinya tidak implementatif, sehingga bisa jadi pembelajaran dalam rangka melakukan advokasi pembentukan perda. Selain itu beberapa kali jaringan melakukan press release tetang pernyataan sikap ke media massa sebagi salah satu upaya untuk membangun opini maupun dukungan. Mengalang dukungan dengan masyarakat untuk memperluas jaringan dan memperkuat jaringan juga dilakukan lewat sarasehan yang dilakukan di talenta. Dialog dengan walikota juga sudah dilakukan sebagai upaya untuk mengalang dukungan eksekutif. Proses Pemilu DPR RI, DPRD, DPD menghambat proses selanjutnya karena para anggota dewan yang mendaftar kembali jadi caleg lebih focus untuk melakukan pemenangan pemilu. - Mendorong Bapermas untuk melakukan penguatan PPT yang sudah dibentuk dengan melibatkan PTPAS sebagai peserta aktifnya maupun team fasilitator. Rencana setelah pemilu akan dilakukan penguatannya ini. - Jaringan penaganan kasus saat sekarang sedang melakukan penaganan kasus pelecehan seksual di Surakarta yang dilakukan oleh ayah kandungnya. - Link ap, aksi HPI di Jogja, dengan tema save RI dari kekerasan seksual tgl 8 Maret. Membuat press release terkait kasus KDRT yang melibatkan wakil walikota Magelang, sebagai koordinatornya Saper yang posisinya di wilayah perkara. Spek-Ham diminta untuk menjadi team lawyer istri wakil walikota magelang untuk kasus KDRT yang dialami diatas nama saja, untuk lawyer pendamping sidang dalam kasus akan dilakukan oleh Saper. - Terlibat acara Jejer wadon, tgl 9 Maret 20I4 kemaring aksi HPI jalan dari plasa sriwedari ke gladak, maupun tgl 22 akan ada dialog pemilu dan perempuan, yang dilakukan di loji gandrung. - Tgl I9 Maret 20I4 mengadakan dialog public on air di griya slopos jam I4.00 s/d I6.00 dengan narasumber Hakim dari Amerika Elizabeth V. Currter yang sering berkecimpung dalam penagannan kasus kekerasan dalam rumah tangga di negaranya. Peserta yang diundang para stakeholder pengadilan, kejaksaan, kepolisian , BP3AKB se soloraya serta perwakilan PPT di Surakarta, lembaga Swadaya Masyarakat maupun beberapa advokad.
Page 28 of 41
III. Perkembangan Program Kesehatan Masyarakat 1. Terbangunnya pusat data kesehatan berbasis masyarakat, khusus kesehatan reproduksi. a. Gambaran Implementasi Program Divisi Kesehatan Masyarakat bersama dengan kelompok dampingan dan mitra kerja memulai kerja pencapaian outcome 1 dengan melakukan pengumpulan data persoalan kesehatan khususnya kesehatan reproduksi dalam 7 ruang lingkup, masuk di dalamnya persoalan terkait HIV-AIDS di Kota Surakarta, Kab Klaten, dan Kabupaten Boyolali. Melalui beberapa kegiatan yang dirancang oleh Divisi Kesmas, kami sangat menyadari bahwa kinerja kami belum mampu menjawab output program yang kami targetkan dalam kurun waktu satu tahun ini. Out Put yang di harapkan: 1. Terdokumentasi berbagai informasi terkait permasalahan kesehatan (kespro dan kesdas). 2. Terpetakannya potensi sumberdaya untuk mendukung akses layanan. 3. Teridentifikasinya kekuatan dan kelemahan penyediaan layanan kesehatan reproduksi di masing masing kabupaten kota. 4. Terbangunnya mekanisme distribusi informasi kesehatan di masyarakat. Kegiatan: Pemetaan, Riset bersama WPA, Pelatihan kesehatan Reproduksi. Wilayah kerja Divisi Kesmas meliputi 3 wilayah antara lain: 1. Kota Surakarta: Kelurahan Kestalan dan Gilingan dan 6 Kelurahan lain untuk mengkawal proses Advokasi di tingkat kota dalam forum jarkot dan riset WPA. 2. Kabupaten Klaten: Pendampingan untuk isu HIV dan berdasarkan hasil pemetaan persoalan kesehatan akan melakukan pendampingan di Desa Kuncen Kecamatan Ceper, Klaten. 3. Kabupate Boyolali: untuk pendampingan kelompok populasi resiko tinggi dalam proyek HIV dan telah melakukan pemetaan intervensi awal di Desa Tanduk Kecamatan Ampel. Kegiatan Riset Kritis: Terkait dengan kegiatan Riset Kritis Divisi Kesmas memulai pada 6 WPA di Wilayah kerja SPEK-HAM ditambah beberapa wilayah lain yang kami prioritaskan dengan melihat kerentanan yang ada di wilayah dan dengan mempertimbangkan keterwakilan dari 5 kecamatan di Kota Surakarta. Riset Kritis telah memotret dimanika WPA serta melihat hal urgen lain diantaranya: Berapa alokasi anggaran yang di terima oleh WPA dari total DPK yang diterima, digunakan untuk program apa saja, berapa jumlah perempuan yang terlibat dalam kepengurusan WPA, program apa yang dilakukan pada tahun periode sebelumnya, tantangan implementasi program WPA. Goal yang diharapkan dari riset kritis ini adalah terakomodasinya kepentingan dan kebutuhan perempuan maupun laki laki terkait dengan kesehatan reproduksi. Saat ini kami sedang menyelesaikan proses penyusunan hasil Riset Kritis pada 11 Kelurahan, yang dilakukan oleh Divisi Kesmas. Baseline data WPA dirasa penting untuk dilakukan agar kita bisa melihat perkembangan WPA sekaligus melakukan advokasi dan asistensi dalam perencanaan terhadap WPA kedepan. Hasil riset kritis partisipatif tentang WPA di kota Surakarta (terutama 11 kelurahan) terlampir 12. Daftar 11 WPA yang di assesment oleh tim kesmas. No Kecamatan Kelurahan 1 Banjarsari Kestalan 2 Nusukan 3 Gilingan 4 Serengan Kemlayan 5 Laweyan Sriwedari 6 Karangasem 7 Tipes 8 Jebres Mojosongo 9 Sewu 10 Pasar Kliwon Joyosuran 11 Semanggi Sekolah Komunitas: Kegiatan sekolah komunitas yang dilakukan oleh Divisi ini berupa: Page 29 of 41
Setup sanggar belajar yang merupakan sarana untuk kegiatan belajar warga di beberapa wilayah dampingan, yang pertama di setup adalah kelurahan Gilingan dimana sudah dilakukan 2 kali pertemuan di balai kampung Cinderejo Lor RT 02/05 Kelurahan Gilingan. Kedepannya sanggar belajar akan menjadi pusat informasi warga yang bisa diakses oleh warga terkait kesehatan reproduksi perempuan dan informasi lain. Sekolah komunitas yang dilakukan regular setiap akhir bulan di Kestalan. Sekolah komunitas yang dilakukan di beberapa wilayah untuk melihat pendapat komunitas terkait pelaksanaan BPJS kekurangan dan kelebihannya. Kegiatan ini dilakukan di 3 wilayah yakni Sriwedari, Kestalan , dan Gilingan. Di level project sekolah komunitas yang biasa disebut KAP Empowerment dilakukan tiap bulan oleh masing masing Petugas lapangan dengan system bergulir dari populasi kunci yang satu dengan yang lain. Kegiatan ini juga seringkali dibarengkan dengan kegiatan mobile klinik IMS dan VCT. Sekolah komunitas pada area proyek diarahkan pada satu kegiatan untuk membangun persepsi resiko dan penguatan hak kesehatan populasi kunci. Jaringan Kota (Jarkot): Jaringan Kota Merupakan jaringan strategis yang mempertemukan kelompok-kelompok belajar dampingan SPEK-HAM di 6 Kelurahan. Forum tersebut berperan strategis untuk mempertemukan temuan persoalan utamanya terkait dengan persoalan kesehatan reproduksi. Diawali dari kegiatan proyek ICCO pada tahun 2012 jaringan kota terus berjalan sampai dengan saat ini, beberapa kegiatan yang dilakukan oleh jaringan Kota antara lain: 1. Bedah Kebijakan kesehatan reproduksi di kota Surakarta 2. Pengkayaan temuan kespro di masing masing wilayah 3. Advokasi kebijakan kespro di Kota Surakarta, salah satunya adalah melakukan audiensi terhadap walikota untuk mempengaruhi kebijakan terkait kesehatan reproduksi, dalam hal ini perubahan SK walikota tentang PKMS. Diharapkan SK Walikota tetang PKMS memberikan komitment dalam mengcover persoalan kesehatan Reproduksi masyrakat. Pemetaan populasi kunci dan pemetaan layanan kespro: kab Klaten, kab Boyolali, kab Sukoharjo dan kota Salatiga. Kegiatan yang dilakukan adalah membuat atau update pemetaan populasi kunci di masing-masing kabupaten, untuk mengetahui peta terkini hotspot atau keberadaan populasi kunci, selain peta fisik juga dilakukan pemetaan social. Kegiatan pemetaan ini dilakukan setiap satu semester. Selain pemetaan terhadap populasi kunci juga dilakukan update pemetaan layanan yang berfungsi untuk mendekatkan akses informasi layanan baik kepada populasi kunci maupun masyarakat umum di kabupaten Klaten dan Boyolali. Data layanan terlampir 13. Kegiatan lain yang ada di kabupaten Klaten dan Boyolali adalah memetakan wilayah yang akan di intervensi terkait dengan kesehatan masyarakatnya adalah di desa Tanduk kecamatan Ampel kabupaten Boyolali dan desa Kuncen kecamatan Ceper kabupaten Klaten, pemetaan yang dilakukan ini berdasarkan pada tingkat kerentanan penularan HIV AIDS di wilayah kedua kecamatan ini, pertimbangan mengambil wilayah ini karena kedua kecamatan ini menempati urutan pertama angka/banyaknya penderita HIV-AIDS. Pemetaan yang dilakukan adalah pemetaan terkait kesehatan ibu dan anak, kesehatan reproduksi, dan kerentanan masyarakat umum terkait HIV-AIDS dan mengapa di tempat tersebut angka HIV-AIDSnya tinggi. b. Kemajuan/Capaian/Perubahan Terdokumentasi berbagai informasi terkait permasalahan kesehatan Reproduksi dan Kesehatan Dasar. Terkait dengan pencapaian out put ini kami telah melakukan pemetaan persoalan Kepro di 3 wilayah, harus kami akui bahwa kerja kerja yang kami lakukan masih pada pemetaan persoalan kesehatan reproduksi dan persoalan HIV. Sedangkan persoalan kesehatan secara umum belum secara maksimal kami petakan. Beberapa Dokument terkait degan permasalahan kesehatan kami dokumentasikan dalam bentuk Profile kesehatan Kabupaten Boyolali, Kabupaten Klaten dan Peta Persoalan kesehatan Reproduksi di kota Surakarta, Data HIV dari 4 kabupaten kota, serta peta layanan kesehatan di 5 kabupaten kota dimana SPEK-HAM bekerja. Lampiran 14: 1. Data HIV dari 5 Kabupaten Kota: Kota Surakarta, Kab Klaten, Kab Sukoharjo, Kab Boyolali dan Kota Salatiga 2. Profile kesehatan reproduksi Kab Klaten dan kab Boyolali 3. Peta persoalan Kespro Kota Surakarta 16 Kelurahan Terpetakannya potensi sumberdaya untuk mendukung akses layanan. Layanan kesehatan yang berkualitas merupakan hak kesehatan yang harus di dapatkan oleh semua orang tanpa terkecuali, akan tetapi pemenuhan hak Kespro sampai dengan saat ini masih mejadi hal yang mahal atau mungkin hal yang tahu untuk di akses. Inisitif pemerintah untuk memberikan layanan kesehatan reproduksi masih sangat minim, berdasarkan hasil pengamatan dan interaksi langsung dengan pemeritah daerah dalam hal ini khususnya Dinas Page 30 of 41
Kesehatan, penyediaan layanan kesehatan masih sangat di dominasi oleh suport donor. Layanan kesehatan hasil set up donor dalam konteks proyek dirancang untuk kelompok populasi kunci. Kami SPEKHAM berusaha agar layanan menjadi hak bagi seluruh masyarakat dalam hal ini kami spesifik pada kelompok Ibu Rumah tangga. Yang kami lakukan adalah melakukan publikasi peta layanan di 5 kabupaten kota dimana SPEK-HAM bekerja melalui kader kesehatan, publikasi melalui media sosial dan KIE. Teridentifikasinya kekuatan dan kelemahan penyediaan layanan kesehatan reproduksi di masing masing kabupaten kota. Berikut adalah beberapa kekuatan penyedia layanan kesehatan antara lain: Kota Surakarta: 1. Layanan sudah sangat dekat dengan masyrakat karena di set up LKB di 7 Puskemas. Walaupun masih atas kepentingan donor dalam set up Layanan komprehenif Berkesinambungan (LKB) akan tetapi kami melihat set up layanan akan sangat memebrikan pengaruh positip di Masyrakat, karena layanan IMS dan VCT yang sebelumnya hanya ada di 2 Puskesmas saat ini sudah ada di 5 tempat, ini Artinya akses layanan dan informasi kesehatan reproduksi semakin dekat dengan masyrakat. 2. Layanan Kesehatan Repoduksi Bisa diakses dengan menggunakan jaminan kesehatan baik BPJS maupun PKMS meskipun kami menemuka adanya sebuah bentuk ketidak jelasan dari pemberi layanan dalam implementasi jaminan kesehatan untuk akses layanan Kespro ( ada Puskesmas yang membayar walaupun masyrakat sudah menggunakan JKN ) 3. Sampai dengan saat ini di semua wilayah dampingan SPEKHAM Penyedia layanan kesehatan reproduksi bersedia untuk jemput bola agar masyarat mengenal dan lebih dekat dengan layanan (Mobile Clinik pada populasi Ibu Rumah Tangga dan Populasi kunci) 4. Dinas Kesehatan Kota Surakarta sangat kooperatif dengan SPEK-HAM dan Kelompok perempuan dalam melakukan advokasi terkait dengan perbaikan layanan kespro yang lebih berpihak pada perempuan. Kabupaten Klaten: 1. Penyedia layanan kesehatan dalam hal ini Klinik IMS sangat dekat atau familiar dengan populasi kunci, Layanan kesehatan melakukan screaning penyakit kelamin di luar tanggung jawabnya ( Melakukan pemeriksaan Sipilis ) 2. Sudah ada Klinik Kespro/Klinik IMS inisiasi cros cuting dana proyek dan dana APBD di Puskesmas Karangdowo. 3. Sudah melakukan pemeriksaan pada kelompok perempuan IRT rujukan dari Klinik Umum data IRT yang mengakses layanan kespro baru akan di assesment oleh tim Kesmas. 4. Biaya pemeriksaan murah dan bagi pemilik Jamkes bisa Free 5. Dinas kesehatan bersedia melakukan Mobile Clinik bersama dengan petugas lapangan kemanapun kegiatan dilakukan. Kabupaten Boyolali: 1. Klinik Kespro Sudah banyak di akses oleh IRT biasanya karena Rujukan dr klinik umum. 2. Sudah ada 2 Klinik IMS dan 3 Klinik VCT di Kabupaten Boyolali sehingga lebih dekat dengan masyrakat utamanya Ibu rumah tangga dan populasi kunci utamanya WPS dan HRM. 3. Free bagi Pemilik Jamkes Terbangunnya mekanisme distribusi informasi kesehatan di Masyarakat. Distribusi Informasi kesehatan pada masyrakat menjadi hal penting untuk dilakukan pemerintah dalam kerangka membuka saluran informasi untuk mencerdaskan masyrakat. Kran kran informasi dari pemerintah belum cukup mampu menjawa kebutuhan informasi kesehatan bagi masyrakat. Ini terjadi hampir di semua kabupaten kota dimana SPEK-HAM bekerja. Contoh riilnya adalah layanan kesehatan reproduksi yang telah di set up di beberapa kabupaten kota belum diketahui oleh masyrakat umum dan belum mampu menjawab kebutuhan masyrakat khususnya perempuan. Dari temuan hasil pengorganisasian, baik temuan persoalan, potensi maupun informasi yang lain kami merancang sebuah design distribusi informasi pada masyrakat untuk penguatan hak hak masyrakat. Harus kami akui bahwa Publikasi yang dilakukan oleh Divisi Kesmas masih sangat bergantung dengan teknologi dan ini tentu saja belum menjawab kebutuhan masyrakat umum, beberapa kegiatan yang dilakukan dalam kerangka membuka saluran informasi pada masyrakat antara lain: 1. Siaran Radio di RRI bersama dengan Dinas Kesehatan dan Wakil Bupati 2. Seminar dengan Wakil Bupati dan element penanggulangan HIV di Kapaten Boyolali dan Klaten 3. Siaran Radio streaming 4. Penulisan berita melalui Web site dan FB kegiatan Page 31 of 41
5. Diskusi Komunitas 6. Penyuluhan dan Screaning IMS dan VCT pada masyrakat umum, kelompok dampingan dan populasi kunci. c. Tantangan - Klinik IMS di kab Klaten, Boyolali dan Sukoharjo baru di set up di satu tempat biasanya di daerah perkotaan, hanya kabupaten Boyolali yang sudah memulai melakukan set up Klinik IMS yakni di Kecamatan Ampel, Nogosari, Karanggede, Banyudono dan Ngempak sawahan ( Puskesmas Ampel sudah berjalan ) - Terkait dengan distribusi informasi sampai saat ini kami baru melakukan distribusi informasi dalam beberapa bentuk yang kami laporkan di atas, kami ingin membuat rancangan ditribusi informasi kesehatan pada masyarakat bersama pemerintah di tingkat kabupaten/kota agar seluruh masyrakat mendapatkan up date informasi kesehatan secara berkala dan komprehensif. d. Best Practicess dan Lesson Learn - Dalam satu tahun pelaksanaan program kerja Divisi Kesmas, selain melakukan kerja program seperti yang telah di rancang dalam programming 4 tahunan juga mewadahi sinergi berjalannya 3 proyek yang ada di Organisasi antara lain: Proyek dengan ICCO untuk penguatan akses kesehatan reproduksi, Proyek HIV di 4 kabupaten kota dengan suport donor dr Global Fund, dan proyek dari BapermasPPPAKB untuk penguatan hak Kespro masyarakat. Implementasi proyek kami harapkan mampu berjalan secara dinamis dengan program organisasi akan tetapi kami merasa tidak semua bisa berjalan seiring dengan program kerja Divisi Kesmas. - Koordinasi dengan pemerintah untuk selalu mengkomunikasikan setiap temuan persoalan dan hasil pemetaan menjadi sangat penting agar Pemerintah bisa melakukan folowup sesuai dengan kebutuhan komunitas - Sinergitas dengan pemerintah khususnya Dinas Kesehatan di masing masing kab upaten/kota - Pelibatan komunitas dalam melakukan advokasi menjadi hal penting dalam mewujudkan layanan yang berpihak pada perempuan. - Publikasi menjadi hal mutlak yang harus dilakukan oleh semua pihak baik pemerintah maupun LSM dalam mengkomunikasikan program, komitment pada masyrakat luas. - Design publikasi informasi bisa di sesuaikan dengan kebutuhan spisifiks konstituen. e. Rekomendasi - Koordinasi intens dengan pemerintah untuk membuat design distribusi informasi yang strategis dan menyasar pada seluruh masyrakat, misalnya harus bekerjasama dengan dishubkominfo, maupun bekerjasama dengan radio pemerintah daerah yang ada di kabupaten kota dampingan SPEK-HAM. 2. Terbangunnya kemandirian masyarakat dalam upaya pemenuhan hak Kesehatan a. Gambaran Implementasi Program Out Put yang di Harapkan: 1. Terbentuk dan Menguatnya kelompok kelompok peduli Kespro baik dari kelompok (perempuan dan remaja) resiko tinggi maupun dari kelompok resiko rendah di Kab/kota dampingan SPEK-HAM. 2. Sanggar belajar Kespro. 3. Meningkatnya pemahaman dan kesadaran kelompok dampingan SPEK-HAM tentang tanggungjawab negara dalam pemenuhan hak kesehatan termasuk hak Kespro. Kegiatan: Up Date data 6 bulanan, Kajian kebijakan, diskusi komunitas dan terdistribusinya informasi oleh pemerintah. Secara keseluruhan kegiatan yang dilakukan oleh divisi Kesehatan masyarakat tentu saja bertujuan untuk mendorong terpenuhiya hak masyrakat khususnya hak kesehatan yang dilakukan oleh komunitas sendiri. Penguatan komunitas dilakukan melalui diskusi komunitas,pelibatan dalam proses advokasi dan kegiatan Jaringan. Kegiatan tersebut dilakuka dalam rangka membangun kesadaran hak atas layanan kesehatan yang berkualitas. Kelompok kelompok belajar di komunitas yang sudah ada sampai dengan saat ini masih bersifat parsial, artinya beberapa kelompok masih fokus pada persoalan kesehatan reproduksi saja. Divisi Kesmas melihat pentingnya wadah yang mampu mewadahi semua isu mulai dari isu kesehatan, kekerasan terhadap perempuan, ekonomi dan lingkungan dll dalam bentuk Sanggar Belajar. Ini Artinya dalam satu sanggar belajar akan terjadi cros cutting program di Organisasi yang akan semakin memperkaya pengetahuan kelompok perempuan dampingan SPEK-HAM.
Page 32 of 41
Pelatihan Kespro Kegiatan pelatihan Kespro dilakukan oleh SPEK-HAM atas suport dana dari Bapermas PPPA dan KB tahun anggaran 2014. Kegiatan pelatihan dilakukan di 10 kelurahan dengan melibatkan 25 orang peserta perempuan. Pelatihan kespro sangat strategis karena melibatkan kader kesehatan dari tingkat komunitas dan perempuan peremp uan aktif lainnya yang diharapkan mampu membuka saluran informasi bagi masyrakat umum. Pelatihan Kespro yang dilakukan pada bulan Maret 2014 dilakukan dengan tujuan: 1. Memperbanyak kader kesehatan khususnya kesehatan reproduksi di masing masing Kelurahan. 2. Mampu memotret kerentanan perempuan terkait dengan kesehatan reproduksi. 3. Didapatkannya Potret potensi kesehatan yang ada di masing masing kelurahan. 4. Adanya peta persoalan kesehatan di 10 kelurahan yang dilakukan pelatihan Kespro. Hal yang menarik dari pelatihan Kespro yang dilakukan oleh SPEK-HAM adalah Follow up. Akses Layanan Kesehatan yang dilakukan di 10 kelurahan yang telah di latih untuk melakukan pemeriksaan atau screaning IMS, IVA dan VCT. Antusiame masyrakat untuk melakukan pemeriksaan kesehatan reproduksi lumayan tinggi di beberapa kelurahan seperti Tipes, Sumber, Danusuman, Pajang dsb. Hasil screaning yang dilakukan memberikan gambaran cukup jelas bagaimana kondisi kesehatan reproduksi perempuan di 10 kelurahan. Beberapa jenis infeksi pada Orgn Reproduksi yang ditemuakan palaing bayak adalah Jamur/kandidiasis, Servisities, Kencing nanah dan ditemukan bebrapa orang mengalami tanda tanda awal terkena kanker leher rahim. Hasil screening di 10 kelurahan terlampir 15. b. Kemajuan/Capaian/Perubahan Beberapa kemajuan yang terjadi di masyarakat khususnya di wilayah dampingan SPEK-HAM antara lain: - Meningkatkan keterlibatan perempuan dalam kegiatan kegiatan di komunitas terkait dengan isu kespro, ini terlihat dari mulai adanya perencaan di tingkat kelurahan yang mengakomodasi kebutuhan kesehatan reproduksi perempuan atas ususlan perempuan Keterlibatan perempuan dalam proses perencanaan pembangunan di tingkat kelurahan: Kelurahan Sewu, Kelurahan Gilingan, Kelurahan Kestalan. - Keterlibatan perempuan dalam mendorong pemenuhan hak atas layanan kesehatan dalam kegiatan Audiensi di tingkat kota. - Masyarakat khususnya perempuan sudah mulai mengakses layanan kesehatan reproduksi yang ada di wilayahnya masing-masing. c. Tantangan: Tantangan yang kami rasakan terkait dengan mendorong kemandirian masyrakat dalam upaya pemenuhan hak kespro adalah: - Organisasi perempuan seperti PKK tidak mendapatkan alokasi anggaran yang memadai untuk membuat program yang berhubungan dengan kesehatan reproduksi. - Keterlibatan laki laki dalam meningkatkan derajat kesehatan repduksi yang lebih baik masih sangat kurang. Semua beban terkait dengan kesehatan reproduksi ada di tangan perempuan muali dari pemakaian alat kontrasepsi sampai dengan menjaga organ reproduksi tetap sehat. - Belum semua kelurahan mendorong dan mengakomodasi kepentingan perempuan terkat dengan perencanaan program yang berkaitan dengan kesehatan reproduksi. d. Best Practicess and Lesson Learn - Keterlibatan secara aktif kelompok perempuan ( jaringan Kota ) menjadi hal penting dan mendasar dalam proses advokasi untuk mendukung pemenuhan hak kesehatan. - Komitment penyedia layanan di kota Surakarta sudah cukup baik ini terlihat dari kerjasama dalam penyelenggaraan serangkaian sceraning IMS, IVA dan VCT yang dilakukan oleh SPEK-HAM. Penyedia layanan kesehatan bersedia memberikan laporan hasil pemeriksaan kespro yang dilakukan sebanyak 10 putaran. - Koordinasi dengan pemerintah menjadi sangat penting untuk mendorong pemenuhan hak atas layanan kesehatan. - Kekuatan komunitas dalam mendorong pemenuhan hak sangat penting atau menjadi kunci keberhasilan advokasi. e. Rekomendasi - Terus melakukan pengkawalan dan sinergitas program dengan kader kesehatan yang telah dilath oleh SPEK-HAM terkait dengan isu kesehatan. - Up date dan Kompilasi temuan temuan persoalan kespro untuk mendukung pembuatan peta digital untuk mendukung proses advokasi. - Memaksimalkan rencana aksi dalam bentuk akses layanan kesehatan reproduksi di 51 keluraha di Kota Surakarta.
Page 33 of 41
3.
Meningkatnya komitmen pemerintah dalam mewujudkan kualitas layanan kesehatan yang terjangkau dan berpihak. a. Gambaran Implementasi Kegiatan-kegiatan Out Put yang di Harapkan: 1. Adanya dukungan kebijakan dari pemerintah untuk mewujudkan kualitas layanan kesehatan yang terjangkau dan berpihak. 2. Adanya komitment pemerintah berupa penyediaan layanan kesehatan reproduksi yang berkualitas dan mudah di akses bagi Masyrakat Kegiatan: Kajian Kebijakan dan Advokasi Avokasi PKMS Pemelihataan Kesehatan Masyrakat Surakarta atau biasa di sebut PKMS menjadi hak dasar dalam pemenuhan hak kesehatan pada warga masyrakat khususnya kota Surakarta. Jaminan kesehatan PKMS yang telah ada sejak jaman pemerintahan Jokowi sedikit banyak telah memberikan rasa aman bagi masyrakat apa bila mengalami persoalan kesehatan meskipun cover PKMS belum sebesar Cover Jamkesmas/JKN saat ini. Berdasarkan pengalaman pengorganisasian dan temuan di masyarakat PKMS hanya di gunakan untuk akses layana kesehatan dasar saja, masyrakat belum menggunakan PKMS untuk upaya pemeliharaan kesehatan reproduksi utamanya untuk upaya preventif dan kuratif. Untuk mendorong pemenuhan hak kesehatan reproduksi masyakat maka SPEK-HAM bersama dengan Jaringan Kota ( jarkot ) melakukan advokasi PKMS langsung dengan Walikota Surakarta dan kepala Dinas Kesehatan. Goal yang diharapkan dari advokasi PKMS tersebut adalah adalanya klausul baru dari SK Perwali terkait degan PKMS. Beberapa tahapan yang sudah dilakukan oleh SPEK-HAM selain dialog dengan walikota adalah melakukan diskusi tematis dengan pihak pemerintah utamanya Dinas Kesehatan dan Bapermas PP PA dan KB. Untuk menunjang keberhasilan proses advokasi SPEK-HAM telah membuat kertas posisi yang mengaukan argumentasi tentang pentingnya jaminan kesehatan reproduksi dalam cover PKMS. Di Kabupaten Klaten Advokasi untuk mendorong lahirnya kebijakan yang berpihak terkait keseharan reproduksi yang berpihak dalam hal ini adalah adanya layanan yang berkualitas dan mudah di akses. Sehingga Divisi Kesmas melakukan serangkaian advokasi dengan berbagai cara antara lain: Audiensi dengan pihak Legeslatif bersama dengan elemet penanggulangan HIV dan Dinas Kesehatan Kota. Tujuannya adalah mengkomunikasikan situasi kesehatan masyrakat khususnya terkait ancaman HIV dan Layanan. Selain melakukan audiensi dengan pihak Legilatif divisi Kesmas juga melakukan audiensi dengan pihak direktur Rumah Sakit Umum Pusat Klaten dalam kerangka perbaikan layanan VCT karena dari pengalaman clien atau populasi kunci yang mengakses layanan VCT di RSUP Klaten mendapatkan banyak sekali diskriminasi. Set Up Klinik Layanan Kespro: Divisi Kesmas bersama dengan pemerintah Kabupaten Boyolali melakukan koordinasi terkait dengan temuan hasil pemetaan populasi kunci utamanya terkait dengan sebaran pekerja seks perempuan dan laki laki pembeli seks yang menyebar di beberapa kecamatan di kabupaten Boyolali. Serta berdasarkan hasil pemetaan sebaran pengidap HIV di kabupaten boyolali. Membawa pada sebuah kesepakatan untuk melakukan kerja bersama dalam bentuk set up layanan kesehatan reproduksi di beberapa kecamatan rawan, antara lain: Kecamatan Ampel, kecamatan Nogosari, Kecamatan karanggede, Kecamatan Banyudono dan kecamatan Ngempak sawahan. Inisiasi set up klinik Kespro ini muncul karena hsil pemetaan populasi kunci yang menyebar hampir di seluruh pelosok desa di Kabupaten Boyolali. Set up klinik juga bertujuan untuk mendekatkan layanan kesehatan reproduksi pada kelompok Ibu Rumah tangga. Saat ini layanan kesehatan reproduksi di kabupaten Boyolali sudah mulai berjalan di dua tempat yakni di Klinik IMS Boyolali Kota dan Klinik IMS Pueskesmas Ampel. Anggaran untuk Klinik IMS Puskesmas Boyolali Kota masih menggunakan suport donor sedangkan di Klinik Puskesmas ampel sudah menggunakan suport dana dari APBD. b. Kemajuan/Capaian/Perubahan - Proses pegorganisasian yang dilakukan oleh SPEK-HAM dan terus menerus belajar besama komunitas perempuan medapatkan banyak sekali temuan persoalan kespro perempuan mulai jari komplikasi KB, KIA, Komplikasi Aborsi, kanker dll. Temuan persoalan kesehatan yang di petakan secara Partisipatif oleh komunitas selanjutnya di kompilasi bersama dalam pertemuan jaringan kota dan menjadi bahan pendiskusian dengan pemerintah Kota Surakarta dalam hal ini Dinas Kesehatan, Legeslatif dan Kepala daerah (Wali Kota ) dalam kegiatan advokasi kebijakan. Dalam melakukan Advokasi kebijakan SPEK-HAM bersama dengan Jaringan Kota Surakarta untuk isu Kespro dalam mengkawal kebijakan terkait Jamkesda Kota Surakarta/PKMS, Walikota sudah berkomitment akan melakukan Page 34 of 41
perubahan dalam Peraturan Walikota terkait jaminan kesehatan daerah (PKMS) yang kedepan akan memasukkan klausul spesifik dalam Perwali PKMS berupa jaminan terhadap persoalan Kesehatan Reproduksi yang dialami oleh Masyrakat kota Surakarta. Lampiran 16: Kertas posisi. - Layanan kesehatan reproduksi di Kota Surakarta maupun 4 kabupaten kota lain di wilayah kerja SPEK-HAM semua masih dalam suport donor untuk isu HIV, untuk Kabupaten Klaten da Boyolali kami terus mendorong pemerintah daerah melakukan set up layanan di kecamatan kecamatan tertentu yang memilik peta persoalan sosial paling banyak ( misalnya prioritas di wilayah yang ada praktek prostitusinya ) Untuk Kabupaten Boyolali saat ini sudah ada 5 Klinik yang di set up dengan melibatkan SPEK-HAM di 5 Kecamatan dan di Kabupaten Klaten baru ada satu set up baru dengan suport anggaran APBD. c. Tantangan - Belum terbentuk kelompok kelompok belajar diluar resiko tinggi di kabupaten Klaten dan Kabupaten Boyolali, sedangkan untuk kelompok populasi kunci tahun pertama masih fokus pada capaian kuantiatif Proyek. - Terjadi gap antara kebijakan dengan implemetasi kebijakan jaminan kesehatan yang ada di Kota Surakarta ( Misalnya Kebijakan JKN dan Jamkesda yang belum sama terkait dengan jaminan kesehatan spesifik untuk akses layanan Kespro ) - Layanan kesehatan di kabupaten Boyolali dan Kabupaten Klaten masih sangat di dominasi oleh suport donor terkait isu HIV d.
Best Practicess and Lesson Learn Sinergitas program dengan pemerintah Kota maupun kabupaten akan bisa berjalan dengan baik manakala masing masing pihak memahami peran dan fungsi masing masing pihak dengan baik. Data temuan persoalan menjadi hal paling dasar dalam melakukan komunikasi politik dengan pemerintah dalam proses advokasi dan kerja bersama dengan pemerintah.
e.
Rekomendasi Melakukan koordinasi terus menurus dengan pemerintah dalam hal ini eksekutif dan legislatif agak memiliki komitment yang kuat terkait dengan peningkatan derajat kesehatan masyrakat utamanya terkait dengan masalah Kespro, kegiatan dilakukan untuk menindaklanjuti kegiatan set up layanan kesehatan yang telah di mulai tetapi belum melakukan pelayaan hingga saat ini. Kegiatan tersebut juga dilakukan agar klinik Kespro yang telah di set up tidak berhenti setalah suport donor tidak ada lagi.
IV. Perkembangan Program Isu Sustainable Livelihoods Dalam mengukur kinerja dan capaian Divisi SL selama 1 tahun, hal yang dilakukan adalah dengan mengukur capaian output berdasarkan indikatornya. Target/fokus tahun I adalah: 1. Teridentifikasinya potensi sumber daya yang berkelanjutan 2. Meningkatnya pemahaman dan kesadaran pentingnya pengelolaan sumber daya pada masyarakat. a. Masyarakat mampu mengidentifikasi kebutuhan b. Masyarakat memiliki rencana aksi c. Masyarakat melakukan inisiasi pertanian dan peternakan 3. Terbentuknya kelompok masyarakat produktif untuk mengelola sumber-sumber penghidupan berbasis riset partisipatif. 1. Terbangunnya kesadaran masyarakat atas akses dan kontrol sumber-sumber penghidupan berkelanjutan. Dalam outcome 1 tersebut masyarakat telah mampu secara kritis untuk memetakan potensi wilayah. Serta meningkatnya pemahaman dan kesadaran akan pengelolaan sumberdaya di wilayahnya. a. Gambaran Implementasi Program Output 1.1 : Teridentifikasinya potensi sumber daya yang berkelanjutan. Output 1.2 : Meningkatnya pemahaman & kesadaran pentingnya pengelolaan sumber daya pada masyarakat. Pada output ini yang diharapkan adalah masyarakat mampu mengidentifikasi kebutuhan pengelolaan sumberdaya, memiliki rencana aksi dan inisiasi pengolahan sumber daya di wilayah. Rangkaian aktivitas 1.1: - Riset yang dilakukan CO untuk melengkapi profil potensi wilayah (Pacing, Balerante, Musuk, Sewu, Kestalan, Joyosuran, Gilingan) - Diskusi komunitas di Joyosuran untuk memetakan potensi sampah dan keuangan mikro/simpan pinjam Page 35 of 41
- Diskusi komunitas di Kemlayan untuk melihat peluang pengelolaan sampah untuk pengembangan aset koperasi - Diskusi komunitas di Sewu hampir sama dengan yang dilakukan di Joyosuran. Memetakan potensi sampah dan keuangan mikro. - Diskusi komunitas di Musuk untuk melihat potensi sumber daya alam. Ada temuan tentang potensi ter nak, tanaman yang dapat menjadi sumber penghidupan berkelanjutan khususnya bagi perempuan (miskin, korban) Rangkaian aktivitas 1.2: Diskusi komunitas sebagai media untuk membuat rancangan bersama terkait rencana aksi untuk pengelolaan potensi dan penghidupan yang berkelanjutan. - Diskusi komunitas Joyosuran untuk merancang pengelolaan sampah di tingkat kelurahan yang telah diinisiasi oleh RW 12. - Diskusi komunitas Musuk merancang tindaklanjut pengelolaan ternak kambing. Hasil laba pengelolaan kambing program kemitraan YSIK yang masuk kas kelompok digunakan untuk pembelian kambing yang akan dikelola oleh anggota kelompok dengan pembagian hasil untuk penggaduh dan kas kelompok. Selain pengelolaan ternak, ada identifikasi terhadap pola pengelolaan lahan pekarangan untuk kegiatan gerakan tanaman keluarga, dan potensi pengelolaan ternak lele secara swadaya, baik yang akan di lakukan di masing-masing anggota maupun yang dilakukan secara tersentral di satu pekarangan. - Diskusi kelompok Sewu untuk merancang konsep keberlanjutan pengelolaan simpan pinjam RW menuju pra koperasi. - Diskusi kelompok Kelmayan untuk merancang konsep pengelolaan sampah yang terintergrasi dalam simpan pinjam - Penerbitan media komunitas. Media berupa factsheet (1 kali terbit, akan diterbitkan akhir bulan April). Factsheet berisi tentang pengalaman praktek terbaik yang dapat menjadi pembelajaran antar komunitas. - Aktivitas yang menjadi rangkaian yang harus dilakukan pada tahun I namun belum dilaksanakan adalah a. Pendidikan dan pelatihan terkait sampah dalam perspektif lingkungan, pengurangan resiko bencana, dan ekonomi kerakyatan. b. Pendidikan dan Pelatihan terkait pertanian dan peternakan terpadu. - Catatan: belum dilakukan karena berdasarkan hasil pengorganisiran dan temuan dikomunitas pelatihan akan dilakukan setelah praktek. Masyarakat sudah sejak lama memiliki pengalaman dalam melakukan praktek-praktek pertanian dan peternakan, kebutuhan pelatihan sesuai dengan problem yang dihadapi masyarakat. b. Kemajuan/Capaian/Perubahan - Ada profil wilayah yang terdiri dari gambaran umum wilayah, potensi peternakan, pertanian/kebun, air bersih, profil kelompok (Balerante, Musuk). Wilayah lain sifatnya up date pemetaan yang sudah ada). Profil wilayah Balerante dan Musuk terlampir 17. - Ada catatan tentang aktivitas pengelolaan demplot-Pacing, pengelolaan ternak kambing-Musuk, pengelolaan tabungan sampah Kestalan dan Gilingan. Dokumentasi praktik demplot, peternakan kambing, dan pemilahan sampah terlampir 18. - Baseline data sumber daya yang telah ada : manusia, SDA (jenis ternak, jenis pertanian dan hasilnya, air bersih), potensi sampah, infrastruktur, kelembagaan, kebudayaan/norma. Baseline terintegrasi kedalam profil wilayah. - Ada baseline pengelolaan sampah di Kota Surakarta. - Peternakan Terbangunnya kesadaran masyarakat khususnya perempuan terhadap pengelolaan potensi lokal untuk mendukung perekonomian keluarga dalam rangka penghidupan yang berkelanjutan. Kesadaran tersebut dibuktikan dengan adanya kesepakatan bersama di dalam kelompok mengelola sumberdaya yang sudah ad a yang mudah dilakukan perempuan dengan pengelolaan yang lebih baik (perencanaan, pembagian peran, penghitungan biaya, pelaksanaan, dan monitoring). Inisiasi kecil yang dilakukan secara swadaya oleh kelompok adalah pengelolaan penggemukan sapi di Balerante dan pengelolaan pernakan kambing di Musuk. - Pengelolaan sampah Di wilayah perkotaan (Solo) ada refleksi pengelolaan sampah yang sudah pernah dilakukan dan menghasilkan rekomendasi untuk menyusun rencana aksi bersama pengelolaan sampah yang lebih baik (mod el sistem tabungan, pembukuan) Sriwedari, Kestalan. Pada akhir tahun I ada rencana aksi dan inisiasi pengelolaan sampah di Kemlayan. Kemlayan merupakan wilayah padat penduduk salah satu potensinya adalah sampah yang belum dikelola. Dari komunitas pra koperasi sadar gender baru ada 2 orang yang memiliki kesadaran dalam pengelolaan sampah. Melalui diskusi komunitas untuk memperkuat pemahaman dan mendorong kesadaran tentang perspektif lingkungan dan ekonomi, kelompok menganggap penting gerakan pengelolaan sampah tingkat kelurahan yang akan dimulai pada 10 Mei. Tahapan yang Page 36 of 41
sudah dilakukan adalah membangun sistem (pemilahan sampah an organik per keluarga penimbangan penjualan pencatatan pra koperasi : simpanan sukarela). c. Tantangan - Wilayah kerja divisi SL ada 9 komunitas di 3 kota/kabupaten. Wilayah di Solo : Sewu, Joyosuran, Sriwedari, Kestalan, Kemlayan, Gilingan exit strategy, merupakan wilayah lama yang telah lebih dahulu didampingi. Pemetaan telah dilakukan sebelumnya menyangkut kondisi geografis, SDM, situasi kesehatan perempuan, SDA, kelembagaan, adat kebiasaan/pranata sosial, namun hasil pemetaan belum optimal, berbagai catatan tersebut dalam kondisi yang terpisah-pisah yang harus dikompilasi dan klasifikasi sesuai dengan fokus dari divisi SL. - Wilayah di Klaten : Pacingexit strategy dan Balerante juga merupakan wilayah lama yang telah lebih dahulu didampingi/diintervensi. Sudah ada beberapa catatan hasil pemetaan. Khusus wilayah Pacing tidak banyak file yang mendukung yang memetakan potensi wilayah (pertanian, peternakan, air). Wilayah Boyolali : Musuk. Merupakan wilayah baru sehingga relatif lebih mudah dalam melakukan riset kritis tentang potensi wilayah untuk mendukung pengembangan program SL. - Tantangan lain adalah divisi SL merupakan divisi baru pada periode kepengurusan 2013-2017, sementara ada turn over staf di divisi SL dan minimnya SDM di divisi SL (1 CO dan 1 manager yang merangkap Direktur) yang berefek pada kurang optimalnya pelaksanaan riset kritis di 9 wilayah dampingan. - Masih belum maksimalnya hasil riset kritis sebagai landasan dalam melakukan pengorganisasian di masyarakat. - Masih bias antara kebutuhan dan keinginan dalam melakukan inisiasi pengembangan potensi wilayah. d. Best Practicess & Lesson Learn - Riset kritis menjadi kunci utama dalam melakukan pengembangan program SL di wilayah kerja. Kerangka berfikir pengorganisiran komunitas adalah berangkat dari apa yang ada di masyarakat/masyarakat punya. Untuk mengerti apa yang ada dimasyarakat kuncinya adalah melakukan riset kritis. Riset kritis harus didukung dengan pengetahuan riset, ketrampilan melakukan riset kritis, dan kemampuan melakukan analisa. e. Rekomendasi - Optimalisasi riset kritis pada tahun II (lihat workplan). - Kompilasi hasil pemetaan yang telah ada menjadi utuh dan lebih terstruktur memberikan gambaran potensi wilayah (SDM, SDA, adat kebiasaan, infrastruktur, kelembagaan) - Melengkapi dan mpertajam hasil riset kritis - Memaksimalkan rencana aksi dan inisiasi yang sudah ada - Peningkatan kapasitas untuk mengelolaan ternak, sampah - Penguatan masyarakat melalui proses pengorganisasian tidak dapat dilakukan secara instant dan mengikuti alur pikir organisasi yang terkesan dipaksakan. Pilihan rencana aksi harus berdasarkan potensi, kekuatan, dan kebutuhan masyarakat itu sendiri. Jika kemudian muncul pilihan pengelolaan penggemukan sapi dan peternakan kambing karena berangkat dari potensi yang ada, serta kebiasaan yang sudah dilakukan oleh perempuan. Praktek tersebut bisa jadi berubah karena ada proses pembelajaran yang dilakukan masyarakat (adanya kendala, peluang, tantangan) - Fokus dari pengorganisasian adalah membangun kesadaran kritis akan fungsi kepemilikan, akses, pengelolaan, pemanfaatan, dan kontrol terhadap potensi sumber daya yang ada. Bentuk-bentuk inisiasi tersebut bisa menjadi pintu masuk untuk membangun kesadaran kritis masyarakat. Sehingga tujuan akhir bukan kuantitas dan keuntungan, namun meningkatnya kemampuan masyarakat. 2. Terbangunnya kemampuan masyarakat dampingan untuk mengidentifikasi, mengelola, dan memanfaatkan sumber-sumber penghidupan. a. Gambaran Implementasi Program Dalam tahap ini masyarakat/komunitas mampu mengelola dan memanfaatkan potensi wilayah yang ada sebagai sumber penghidupan. Output 2.1 a. Rangkaian kegiatan - Praktek pemisahan sampah di Joyosuran - Praktek pemisahan sampah di Kestalan - Praktek pemisahan sampah di Gilingan - Praktek pengelolaan simpan pinjam di Joyosuran, Sewu, Sriwedari, dan Kemlayan - Praktek pengelolan ternak kambing di Musuk Page 37 of 41
- Praktek pengelolaan ternak sapi di Balerante - Praktek penanaman tanaman pangan di Pacing b. Capaian/progress - Pemisahan sampah di Joyosuran Kegiatan ini merupakan tindaklanjut dari kegiatan pemisahan sampah yang sudah pernah dilakukan pada periode sebelumnya yang sempat terhenti. Penguatan masyarakat untuk pemilahan dan pengelolaan sampah telah dilaksanakan dengan berbagai kegiatan, melalui gerakan 1000 perempuan menyapu pada Oktober 2013 dimana di dalamnya berbagai kegiatan lomba seperti pemilahan sampah dari 16 RT, pembuatan kerajinan dari sampah, work shop pengelolaan sampah. Kegiatan ini di respon positif olah warga maupun pemerintah Joyosuran yang dilanjutkan dengan kegiatan pemilahan sampah di 8 RT dari 5 RW yang ada di Joyosuran. Dari beberapa RW yang telah melakukan kegiatan pemilahan sampah tersebut RW 12 masih aktif, sekitar 3-4 bulan terakhir melakukan pengelolan sampah dengan cara memilah berbagai limbah keluarga yang dilakukan di RT 3. Sampai saat ini yang melakukan pemilahan sampah baru sekitar 18 orang dengan cara mengumpulkan berbagai jenis sampah (kertas kardus, plastik, aneka botol air mineral yang ukuran 1 liter), kemudian koordinator melakukan penimbangan dari sampah-sampah di setiap rumah. Hasilnya akan di catat oleh pengurus, setelah di kumpulkan semuanya maka pengepul / pembeli sampah akan menimbang dan membayar sesuai jumlah timbangan dan harga per kilonya. Selanjutnya pengurus akan mencatat menjadi tabungan masing-masing anggota kelompok yang berkisar antara Rp. 3000,- s/d Rp. 18.000 per anggota. Saldo dari penjualan sampah selama sekitar 4 bulan telah mencapai Rp. 800.000-an. - Pemisahan sampah di Kestalan Kegiatan ini juga sudah pernah dilakukan pada periode sebelumnya sejak Januari 2013. Jumlah anggota 20 orang. Sudah ada mekanisme pemisahan sampah yang dikembangkan (pengumpulan -penimbangan-penjualan-pencatatan). Jadwal pengumpulan sampah setiap tanggal 15 atau sebelum tanggal 20 tiap bulannya, sampah yang sudah terkumpul di jual. Saat ini hanya RT 03 yang aktif untuk pengumpulan sampah. Hasil penjualan dimasukkan langsung untuk tambahan modal simpan pinjam yang sudah berjalan (bukan simpanan sukarela). Namun jika nanti diperlukan untuk dana sosial, maka uang hasil penjualan tersebut akan digunakan. Saldo hasil penjualan sampah dari Januari 2013-Januari 2014 Rp. 1.381.000,- Pemisahan sampah di Gilingan Saat ini yang melakukan pemilahan dan penjualan sampah adalah RT 02 dan berjumlah 7 -10 orang. Hasilnya masih diendapkan untuk rencana pendirian Simpin. Aset akhir hasil penjualan sampah (per April 2014) sebesar Rp. 675.000, rata-rata penjualan per bulan Rp. 29.000,- Pengelolaan Simpan Pinjam Simpan pinjam di Joyosuran (RW 4, RW 9, RW 12) masih berjalan. Namun pembukuan dan komitmen anggota sudah mulai menurun tidak sesuai dengan pembukuan standar koperasi, dengan alasan hanya untuk laporan internal karena dana pinjam dari SPEK-HAM sudah dikembalikan. Sekitar 6 bulan terakhir telah dilakukan diskusi untuk rencana kegiatan simpan pinjam tingkat RW menjadi kegiatan Prakoperasi induk tingkat kelurahan yang akan mewadahi simpan pinjam tingkat RW. Pengurus telah melakukan pemetaan terhadap kondisi simpan pinjam tingkat RW terkait dengan persoalan dana macet (di RW 12 dan 03) dan bagaimana mencari solusi, serta melengkapi kepengurusan prakoperasi tingkat kelurahan sehingga di tahun 2014 ini segera bisa di realisasikan. Simpan pinjam di Sewu (RW 1, RW 7, RW 9) masih berjalan. Sedangkan di RW 8 sudah lama berhenti karena ada kredit macet, dsb yang hingga saat ini belum selesai. Perkembanganya pada bulan awal Februari 2014 kelompok telah menyepakati adanya pembentukan Pra koperasi tingkat kelurahan yang akan berfungsi mengkoordinasikan kegiatan simpan pinjam tingkat RW yang di rasa kurang berkembang secara maksimal, pengurus dan anggota telah menyepakati berbagai aturan main seperti simpanan pokok, wajib dan jasa p injaman. Ada 23 orang anggota yang bergabung, dengan simpanan pokok sebesar Rp. 50.000, dan simpanan wajib Rp. 2000/bulan. Pada bulan Maret 2014 telah dilakukan kegiatan simpan pinjam dengan dana swadaya, pemupukan modal dari SPEK -HAM sejumlah 10 juta baru akan digulirkan pada bulan Mei 2014. Sistem pemupukan modal yang disepakati bersama komunitas adalah jangka waktu 2 tahun dengan pemberian SHU sesuai aturan yang telah disepakati. Bahwa proses ini merupakan masa untuk menuju kemandirian. Simpan pinjam di Sriwedari juga masih berjalan, baik yang berada di RW 06 maupun yang berada di RW 03 dan melakukan kegiatan administrasi dengan baik termasuk pembuatan laporan RAT secara rutin setiap tahun. Telah dilakukan diskusi dengan pengurus untuk dilakukan penggalian sumber-sumber keuangan yang diharapkan bisa mensuport kemandirian kelompok terkait dengan modal di kegiatan simpan pinjam, dan pemilahan sampah yang Page 38 of 41
menjadi rencana untuk menambah modal. Simpan pinjam di Kemlayan masih berjalan baik dengan pembukuan yang menggunakan standar koperasi. Sisa pinjaman di masing-masing kelurahan sbb: No
Kelompok Simpin
Project PPP Tahap 1
1
Kemlayan
Realisasi
Tahap 2
Tahap 1
4.000.000
4.000.000
4.000.000
Tahap 2
Angsuran Pengembalian Pinjaman Ang. 1
Ang. 2
Ang. 3
Sisa Pinjaman 4.000.000
2
RW. 01
4.500.000
4.500.000
4.500.000
3
RW. 07
4.500.000
4.500.000
4.500.000
2.000.000
6.500.000
-
RW. 08
4.500.000
4.500.000
4.500.000
2.000.000
3.000.000
3.500.000
5
RW. 09
4.500.000
4.500.000
4.500.000
2.000.000
700.000
6
RW. 02
7
RW. 03
6.000.000
6.000.000
6.000.000
RW. 09
6.000.000
6.000.000
9
RW. 12
6.000.000
6.000.000
10
RW. 04
4
8
11 12
Sewu
Joyosuran
Sriwedari
1.000.000
4.000.000
1.500.000
2.000.000
-
5.800.000
-
4.000.000
-
2.000.000
1.000.000
7.000.000
6.000.000
2.000.000
6.000.000
1.000.000
1.000.000
6.000.000
2.000.000
1.500.000
5.000.000
1.500.000
4.000.000
1.000.000
3.000.000
-
RW. 03
7.000.000
7.000.000
7.000.000
3.500.000
3.500.000
RW. 06
7.000.000
7.000.000
7.000.000
5.500.000
1.000.000
-
54.000.000 54.000.000 62.000.000 12.000.000 Catatan: sisa pinjaman di RW 8 Sewu disepakati bersama menjadi pinjaman baru yang akan dikembalikan ke SPEK-HAM.
- Praktek tanaman pangan Pacing Kegiatan ini sudah dilakukan 1 tahun lebih, yang merupakan proyek dari Kantor Ketahanan pangan Kabupaten Klaten. Pelaksanaan kegiatan proyek tersebut lebih difokuskan pada pembibitan untuk rumah tangga, sekolah, dan kantor desa. Penanaman tanaman pangan dilakukan di RT 12/RW 6 dusun Tegalsari. Hasil yan g sudah didapat dari penanaman tanaman pangan di Demplot adalah : panen cabe, gambas, terong, bayam, kangkung, kacangpanjang, tomat, lele. Sudah 2 kali panen, dimanfaatkan untuk pesta rakyat dan dijual. Hasilnya untuk pemasukan kelompok yang digunakan untuk pembelian bibit (biji). Untuk memaksimalkan pengelolaan tanaman pangan di tingkat rumah tangga diadakan lomba untuk memacu motivasi warga. - Praktek ternak kambing Musuk Dalam 1 tahun program ini, praktek ternak kambing di Musuk di support oleh kerjasama dengan YSIK. Pelaksanaan pengelolaan kambing diawali dengan melakukan berbagai persiapan seperti pelatihan pembuatan pakan ternak fermentasi dan study banding di kelompok ternak Dukuh Kintel untuk belajar pengelolaan ternak yang baik. Praktek dimulai pada pertengahan bulan Maret 2013 ditandai dengan MoU antara kelompok Rukun Makmur dengan SPEK-HAM. Pembagian keuntungan 65% penggaduh, 35 % SPEK-HAM. 10% dari keuntungan penggaduh masuk dalam kas kelompok. Ada kesepakatan kelompok bahwa laba yang masuk kas akan dibelikan kambing lagi dengan tambahan swadaya Rp. 25.000 per anggota. Sistem penggaduhan dengan model „anakan‟. Setelah kambing beranak, kemudian kambing induk akan digulirkan ke anggota kelompok yang lain. Penggaduh mendapat 1 anakan, dan anakan lainnya menjadi aset kelompok (dg catatan kambing sekali beranak 2 ekor/lebih). Pada tahap pertama, kambing akan dipelihara oleh Bu Yuli. Dalam dinamikanya, kegiatan kelompok ini mulai diluaskan/disinergikan, salah satunya dengan pengembangan kewirausahaan perempuan di area rentan bencana (erupsi Merapi). Kelompok ini diikutsertakan dalam pelatihan pelatihan yang diselenggarakan oleh Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Boyolali, bersama 100 perempuan lainnya. Selain itu, sudah mulai diwacanakan adanya pra koperasi perempuan pada kelompok ini bekerjasama dengan Dinas Koperasi dan UMKM Boyolali. - Praktek ternak sapi di Balerante Mulai bulan Januari praktek gaduh sapi sudah bergulir ke kelompok perempuan Mawar, terdiri dari 10 orang anggota. Ternak sapi dilakukan secara tradisional, karena belum memiliki pengalaman dengan teknik fermentasi. Perempuan disana terbiasa dan merasa mampu dengan ternak tradisional. Praktek ini sekaligus sebagai lab ujicoba kegiatan ternak dengan model tradisional. Berapa keuntungan yang mereka dapat dikurangi dengan biaya pakan yang dikeluarkan. Kelompok sudah melakukan swadaya dan mendapat pinjaman bergulir dari SPEK -HAM untuk mengelola 1 anakan sapi. Pembagian hasil 60 % penggaduh dan 40% anggota. Anggota kelompok menyepakati hasil gaduh sepenuhnya diputarkan untuk menambah aset (baik secara jumlah ternak maupun besarnya ternak). Page 39 of 41
c.
Tantangan Belum terbangunnya komitmen bersama dimasing-masing kelompok dalam melakukan praktek-praktek SL, sehingga hanya ada sedikit orang yang bersedia menjalankan.
d. Best Practicess and Lesson learn - Ada praktek SL yang berjalan tidak maksimal (tanaman pangan, pengelolaan sampah). Dalam mendorong pelaksanaan praktek-praktek SL, hal yang menjadi modal utama adalah komitmen kelompok/komunitas. Prosesproses membangun kesadaran dan komitmen komunitas lebih diutamakan daripada hasil akhir, sehingga praktek tersebut sesuai dengan potensi, kebutuhan komunitas dan bersifat berkelanjutan. Secara luas akan berdampak pada kualitas kehidupan komunitas. e. Rekomendasi - Memperbanyak pertemuan kelompok untuk memperkuat komitmen kelompok - Peningkatan kapasitas bagi tim Divisi SL terkait pertanian, peternakan, dan pengolahan hasil pertanian dan peternakan. V. Laporan dan Posisi Keuangan Organisasi Laporan keuangan organisasi selama satu tahun Maret 2013-April 2014 terlampir 19. C. PERENCANAAN TAHUNAN Perencanaan program, jadwal, dan budget satu tahun ke depan terhitung dimulai bulan Mei 2014 – April 2015. Selengkapnya terlampir 20. D. PENUTUP Laporan tahunan ini merupakan gambaran hasil pelaksaan program-program organisasi yang menjadi bagian tanggung jawab Badan Pengurus Harian selama satu tahun. Pengalaman kerja ini harus menjadi bahan refleksi organisasi secara terus-menerus dan menjadi sumber pembelajaran untuk perbaikan organisasi ke depan. Kerja sinergis seluruh elemen organisasi menjadi hal penting untuk kemajuan dan perkembangan SPEK-HAM. Kepercayaan, dukungan, dan berbagai kesempatan untuk berkembang bagi seluruh staf dan seluruh organ harus terus dikuatkan. Selain itu, kemandirian organisasi menjadi salah satu kondisi yang harus segera dicapai untuk memenuhi kebutuhan dan keberlanjutan pendanaan semua program organisasi yang telah direncanakan untuk mewujudkan visi misi organisasi. Terima kasih atas kepedulian, dukungan, dan kepercayaan yang telah diberikan kepada Badan Pengurus. Langkah berikutnya pasti semakin kuat dan mantap untuk mencapai visi bersama. Salam.
Page 40 of 41
