SEKETIKA AKU MENGENAL PERLINDUNGAN KONSUMEN Eka Erfianty Putri, SH Perkenalan pertamaku pada kata perlindungan konsumen dimulai pada pertengahan tahun 2003, sejak aku mantap memilih mata kuliah hukum perlindungan konsumen. Dan betapa aku sangat menyukai ilmu ini karena esensinya sangat luas sekali, menyangkut berbagai aspek dapat dipelajari dan saling berkait dengan perlindungan konsumen, sebagaimana yang diajarkan oleh Guru Besar Hukum Perlindungan Konsumen Bpk. Az. Nasution, bahwa perlindungan konsumen itu muncul sejak kita dilahirkan ke duni sampai kita meninggalkan dunia ini. Seketika itu juga aku memutuskan untuk konsentrasiku nanti
jika
akan
skripsi
pilihanku
adalah
Hukum
Perlindungan
Konsumen. Undang-undang Perlindungan Konsumen merupakan Undangundang yang menjadi landasan hukum bagi perlindungan konsumen sering juga dikatakan sebagai UU payung yang artinya merupakan UU yang mengatur secara umum tentang perlindungan konsumen antara lain
yang
menyangkut
keselamatan,
keamanan
serta
kesehatan
konsumen. dilain pihak UU ini juga mengatur sedemikian rupa mengenai pelaku usaha melalui pengakuan hak dan kewajiban, tanggung jawab, dan perbuatan yang dilarang, Hal yang sama juga berlaku untuk konsumen terutama pengaturan hak dan kewajiban. Pengakuan
hak
dan
kewajiban
itu
pada
dasarnya
untuk
mendapatkan keseimbangan posisi konsumen dan pelaku usaha yang memang kenyataanya kurang seimbang. Esensi dari UU Perlindungan Konsumen itu sendiri adalah meningkatkan harkat dan martabat konsumen serta menumbuhkan sikap pelaku usaha yang bertanggung jawab. 1
Dari sudut pandang konsumen tujuan perlindungan konsumen adalah untuk meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri, mengangkat harkat dan martabat konsumen
dengan
cara
menghindarkannya
pemakaian
barang
dan/atau
jasa,
dari
akses
meningkatkan
negatif
pemberdayaan
konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen, sedangkan dari sudut pandang pelaku usaha tujuan perlindungan
konsumen
adalah
untuk
menumbuhkan
kesadaran
pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha serta meningkatkan
kualitas
barang
dan/atau
jasa
yang
menjamin
kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa ,kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen. Upaya peningkatan perlindungan konsumen di Indonesia mulai dirasakan sejak diundangkannya UUPK yang selanjutnya ditindaklanjuti dengan
peraturan-peraturan
pelaksanaan,
antara
lain
Peraturan
Pemerintah (PP) No. 57 Tahun 2001 tentang BPKN, PP No. 58 Tahun 2001
Tentang
Pembinaan
dan
Pengawasan
Penyelenggaraan
Perlindungan Konsumen, PP No. 59 Tahun 2001 Tentang LPKSM, Keputusan
Presiden
Pembentukan
BPSK,
(Keppres)
Nomor
Kepmenperindag
90 No.
Tahun
2001
Tentang
350/MPP/Kep/12/2001
tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang BPSK dan lain-lain. Namun dengan hadirnnya UUPK dan peraturan pelaksanaan tersebut, bukan berarti telah terselesaikannya semua permasalahan yang
menyangkut perlindungan konsumen khususnya dari aspek
regulasi dan mekanisme penyelesaian sengketannya. Pada praktiknya undang-undang tersebut selain telah memberikan penguatan dan kepastian hukum terhadap perlindungan konsumen di Indonesia, juga 2
masih menimbulkan beberapa penafsiran dan kekuranglengkapan pengaturan baik yang menyangkut aspek hukum materiil maupun hukum formilnya, sehingga sedikit banyak berpengaruh (menjadikan kendala)
dalam
penyempurnaan
penerapannya. demi
Untuk
tercapainya
itu
peraturan
perlu
dilakukannya
perundang-undangan
perlindungan konsumen yang komprehensif dan yang lebih memberikan kepastian hukum. Dalam masa 14 tahun diberlakukannya Undang-undang ini, sasaran untuk memberi kepastian hukum bagi konsumen dan pelaku usaha masih perlu terus diupayakan dan disempurnakan. Hal ini mengingat masih ditemui masalah atau kendala dalam penegakannya seperti: belum optimalnya kinerja BPSK dan LPKSM karena belum tersedianya petunjuk pelaksanaan yang konkrit (antara lain: sanksi adminsitratif oleh BPSK, tata cara pengawasan oleh LPKSM). Agar Undang-undang ini dapat diimplementasikan secara lebih efektif.
Keberadaan lembaga yang bergerak di bidang perlindungan konsumen seperti Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen ( BPSK), Lembaga Perlindungan Konsumen Badan
Perlindungan
Swadaya Masyarakat (LPKSM) dan
Konsumen
Nasional
(BPKN)
merupakan
perwujudan dari pelaksanaan UU Perlindungan Konsumen. BPKN yang lahir sejak Oktober 2004 telah melakukan berbagai upaya guna mengembangkan dan mewujudkan perlindungan konsumen di Indonesia, walaupun dalam pelaksanaannya masih banyak menemui kendala. Sebagaimana yang telah di amanatkan oleh UU Perlindungan Konsumen, pertimbangan
BPKN
mempunyai
kepada
fungsi
Pemerintah
dalam
memberikan upaya
saran
dan
mengembangkan
perlindungan konsumen di Indonesia. Keberadaan BPKN di pandang 3
sangat strategis jika fungsi dan tugasnya lebih ditingkatkan tidak sekedar memberi saran dan pertimbangan saja. Hal ini dirasakan sangat penting mengingat semakin kompleksnya
permasalahan konsumen
yang terjadi akhir-akhir ini. Saran dan pertimbangan yang telah di berikan oleh BPKN selama ini tidak bersifat memaksa, hanya sebatas pertimbangan, hal ini lah yang di nilai banyak pihak termasuk konsumen itu sendiri yang mengharapkan BPKN lebih strategis fungsi dan tugas nya dalam upaya mengembangan perlindungan konsumen di Indonesia. Telah
banyak
pemikir-pemikir
yang
berkonsentrasi
pada
perlindungan konsumen, namun saat ini kondisi politik hukum di negara kita belum memberikan porsi besar untuk hal tersebut. Meskipun tanpa disadari atau tidak perlindungan konsumen sangat penting karena kehidupan kita sehari-hari sebagai konsumen patut mendaptkan perhatian. Pertanyaan terbesar yang dari dulu sejak 10 tahun saya mendidikasikan diri pada BPKN adalah bagaimana perhatian Pemimpin Negara ini untuk bisa memajukan konsumen Indonesia agar lebih cerdas dengan kemampuan daya belinya. BPKN sebagai kelompok lembaga tinggi negara non struktural dinilai kurang strategis bagi masyarakat yang menginginkan lembaga ini besar dan mandiri. Upaya pun terus dilakukan demi tercapainya hal tersebut, namun lagi-lagi yang menjadi cacatanku masalah yang dialami konsumen semakin komplek dan
beragam. Keinginan konsumen
mendapatkan kepuasan terselesaikannya suatu permasalahan menjadi faktor utama bagaimana kita bisa menciptakan suatu sistem yang mudah dan cepat. Itu semua yang diharapkan BPKN bisa menangkap pemasalahan tersebut.
4
Kedepan
harapan
tersebesar
adalah
bagaimana
BPKN
bisa
mandiri, bagaimana BPKN bisa menjadi lembaga terdepan yang bisa melahirkan perlindungan
pemikiran-pemikiran konsumen
bangsa.
yang
strategis
Tentunya
terus
bagi
kemajuan
berharap
agar
Pemerintah bisa memberikan ruang dan tempat yang tepat bagi BPKN.
5
