BUKU AJAR (BAHAN AJAR)
PERLINDUNGAN HAK ANAK
Oleh : I Gede Pasek Eka Wisanjaya SH, MH
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS UDAYANA 2013
PERLINDUNGAN TERHADAP HAK ANAK
Hak Asasi Manusia atau yang dikenal dengan sebutan HAM adalah hak yang dimiliki oleh umat manusia yang bersifat alamiah artinya hak tersebut bukanlah anugrah dari negara atau organisasi tertentu, tetapi hak asasi manusia telah dimiliki oleh manusia semenjak manusia tersebut berada di dalam kandungan. Hak ini berlaku seumur hidup, tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun. Hak-hak ini berisi tentang kesamaan atau keselarasan tanpa membeda-bedakan suku, golongan, keturunanan, jabatan1, ras, warna kulit, umur. Hak Asasi itu sendiri merupakan hak yang bersifat mendasar (grounded). Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak-hak yang bersifat mendasar dan inheren dengan jati diri manusia secara universal.2 Siapapun manusia dan dimanapun juga berhak memiliki hak tersebut. Artinya disamping keabsahan terjadi dalam eksistensi kemanusiaan manusia, juga terdapat kewajiban yang sungguh-sungguh untuk dimengerti, dipahami, dan bertanggung jawab untuk memeliharanya baik secara individu ataupun individu yang berada di kelompok sosial yang bersifat universal oleh individu itu sendiri, negara dan masyarakat Internasional. Adapun Prinsip-Prinsip Pokok Hak Asasi Manusia adalah:3 a. Universal dan tidak dapat dicabut (universality & inalienability) Hak asasi merupakan hak yang melekat, dan seluruh umat manusia di dunia memilikinya. Hak-hak tersebut tidak bisa diserahkan secara sukarela ataupun dicabut. Hal ini selaras dengan pernyataan yang tercantum dalam Pasal 1 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia “Setiap umat manusia dilahiran merdeka dan sederajat dalam harkat dan martabatnya”.
1
http://www.slideshare.net/kujays/makalah-11850826#btnNext, diakses Sabtu 24 November 2012.
2
Majna El-Muhtaj, 2005, Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia, Cetakan ke-4, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, h. 47.
3
http://www.komnasham.go.id/pendidikan-dan-penyuluhan/848-prinsip-prinsip-pokok-hak diakses Juni 2013.
asasi-manusia,
2
b. Sederajat dan tanpa diskriminasi (equality & non-discrimination) Setiap individu sederajat sebagai manusia dan memiliki kebaikan yang inheren dalam harkat dan martabat masing-masing. Setiap umat manusia berhak sepenuhnya atas hak-haknya tanpa ada perbedaan dengan alasan apapun, seperti yang didasarkan atas perbedaan ras, warna kulit, jenis kelamin, etnis, usia, bahasa, agama, pandangan politik dan pandangan lainnya, kewarganegaraan, latar belakang sosial, cacat dan kekurangan, tingkat kesejahteraan, kelahiran atau status lainnya sebagaimana yang telah dijelaskan oleh badan pelaksana hak asasi manusia. Indonesia sebagai negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang telah meratifikasi Konvensi Hak Anak (Convention on the Rights of the Child) pada bulan Agustus 1990, berdasarkan Keputusan Presiden No. 36/1990 tertanggal 25 Agustus 1990. Sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (2), maka Konvensi Hak Anak dinyatakan berlaku di Indonesia sejak 5 Oktober 1990. Dengan demikian Pemerintah Indonesia berkewajiban untuk semaksimal mungkin harus berupaya memenuhi hak-hak anak dan bila perlu mengadakan kerja sama bilateral atau multilateral sebagaimana dinyatakan oleh konvensi. Namun dalam kenyataannya, kondisi anak di Indonesia masih memprihatinkan dan menjadi korban dari berbagai bentuk tindakan kekerasan, eskploitasi, diskriminasi, bahkan tindakan-tindakan yang tidak manusiawi terhadap anak, tanpa ia dapat melindungi dirinya, dan tanpa perlindungan yang memadai dari keluarga, masyarakat dan pemerintah. Oleh karena itu, pemajuan dan perlindungan yang berpihak pada anak dan memegang tegak prinsip non diskriminatif, kepentingan yang terbaik bagi anak serta partisipasi anak dalam setiap hal yang menyangkut dirinya merupakan prasyarat yang mutlak dalam upaya perlindungan anak yang efektif. Konvensi Hak Anak adalah salah satu instrumen internasional di bidang hak asasi manusia yang secara khusus mengatur segala sesuatu tentang hak anak. Konvensi ini diadopsi (disetujui) oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) lewat Resolusi 44/25 tertanggal 20 November 1989 (Lembar Fakta HAM, 2000:121) dan sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (1), mulai berlaku
3
pada 2 September 1990. Dalam kurun waktu kurang dari satu tahun, pada September 1990 telah ada 20 negara yang secara sah telah menandatangani dan memberlakukan Konvensi ini, setidaknya hingga Desember 1996, tercatat 187 negara telah meratifikasi. Konvensi Hak Anak merupakan hasil kompromi dari berbagai sistem hukum dan falsafah berbagai negara. Kompromi dilakukan karena tiap negara memiliki tradisi dan kebudayaan yang berbeda mengenai anak. Meski demikian, Konvensi tetap berpegang teguh pada standar dan prinsip-prinsip dasar hak asasi manusia. Anak dalam Konvensi ini adalah pemegang hak-hak dasar dan kebebasan sekaligus sebagai pihak yang menerima perlindungan khusus.4 Komite Hak Anak PBB merumuskan ada empat prinsip umum yang terdapat pada Konvensi Hak Anak yang perlu diperhatikan yaitu:5 Non diskriminasi. Prinsip ini menegaskan bahwa hak-hak anak yang termaktub dalam Konvensi harus diberlakukan sama kepada setiap anak tanpa memandang perbedaan apa pun. Pasal 2 ayat (1) menyatakan: “Negara-negara Peserta (States Parties) akan menghormati dan menjamin hak-hak yang ditetapkan dalam Konvensi ini terhadap setiap anak dalam wilayah hukum mereka tanpa diskriminasi dalam bentuk apa pun tanpa memandang ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik, asal usul bangsa, suku bangsa atau sosial, harta kekayaan, cacat, kelahiran, atau status lain dari anak atau dari orang tua anak atau walinya yang sah menurut hukum”. Pasal 2 ayat (2) menyatakan: ”Negara-negara Peserta akan mengambil langkah-langkah yang perlu kita menjamin bahwa anak dilindungi dari semua bentuk diskriminasi atau hukuman yang didasarkan pada status, kegiatan, pendapat yang dikemukakan atau keyakinan dari orang tua anak, walinya yang sah, atau anggota kelurganya.”
4
Riza Nizarli, Makalah : Perlindungan Dan Pemenuhan Hak-Hak Anak, Disampaikan pada Acara Penjaringan Aspirasi Publik dalam Rangka Pembuata Qanun Perlindungan Anak, Kerjasama Biro PP, Unicef dan Plan International, Jantho, 26 Maret 2007.
5
Ibid.
4
Tindakan terbaik bagi anak (the best interest of the child). Pasal 3 ayat (1) menyatakan: “Dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh lembaga-lembaga kesejahteraan sosial pemerintah maupun swasta, lembaga peradilan, lembaga pemerintah atau badan legislatif, kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama.” Pasal-Pasal lain yang terkait erat dengan prinsip itu adalah: Pasal 9 ayat (1) dan ayat (3) mengenai pemisahan anak dari orang tuanya; Pasal 18 mengenai tanggung jawab orang tua Pasal 20 mengenai anak yang kehilangan lingkungan keluarganya, baik secara tetap maupun sementara; Pasal 21 mengenai adopsi; Pasal 37 (c) mengenai pembatasan atas kebebasan; Pasal 40 (2) (b) (iii) mengenai jaminan terhadap anak yang dituduh melanggar hukum pidana. Hak hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan anak. Komite Hak Anak melihat kelangsungan hidup dan perkembangan anak merupakan konsep yang holistik, karena sebagai besar isi Konvensi berangkat dari masalah perkembangan dan kelangsungan hidup anak Pasal 6 ayat (1) menyatakan: “Negaranegara peserta mengakui bahwa setiap anak memiliki hak yang melekat atas kehidupan (inherent right to life). Sementara itu, ayat (2) menyatakan: “Negara-negara peserta semaksimal mungkin akan menjamin kelangsung hidup dan perkembangan anak (survival and development of the child). Menyangkut prinsip perkembang anak, yang perlu diperhatikan adalah: perkembangan fisik (Pasal 27 paragraf 3, Pasal 26); perkembangan mental, terutama menyangkut pendidikan (Pasal 28, dan 29), termasuk pendidikan bagi anak-anak cacat (Pasal 23); perkembangan moral dan spriritual (Pasal 14); perkembangan sosial, terutama menyangkut hak untuk memperoleh informasi, menyatakan pendapat, dan berserikat (Pasal 12, 13, 17); perkembangan secara budaya (Pasal 30 dan 31). Menghargai pandangan anak. Pasal 12 ayat (1) menyatakan: “Negara-negara Peserta akan menjamin bahwa anak-anak yang memiliki pendapat sendiri akan memperoleh hak untuk menyatakan pendapat
5
mereka secara bebas dalam semua hal yang mempengaruhi anak, dan pendapat tersebut akan dihargai sesuai dengan usia dan kemantangan anak”. Negara-negara yang telah meratifikasi Konvensi Hak anak wajib melaksanakan ketentuan yang ada dalam konvensi. Tujuan utama dari implementasi adalah untuk meningkatkan kondisi kehidupan anak di Negara bersangkutan. Namun bila suatu Negara yang mereservasi (pernyataan keberatan suatu Negara untuk terikat dengan salah satu atau beberapa ketentuan yang terdapat dalam sebuah konvensi) salah satu atau beberapa pasal yang ada, maka Negara tersebut berhak untuk tidak terikat dengan Pasal itu. Secara potensial Konvensi Hak Anak memberikan dasar bagi suatu kebijakan bersama di mana dapat dicapai dan ditingkatkan kerja sama antar berbagai organisasi internasional dalam peningkatan kesejahteraan anak. Komite Anak mengakui, bahwa di semua negara di dunia ada anak-anak yang hidup dalam keadaan sulit dan membutuhkan perhatian khusus untuk perlindungan anak yang serasi, perlu memperhatikan nilai-nilai tradisi dan budaya dari setiap bangsa. Oleh karena itu penting dilakukan kerja sama internasional untuk meningkatkan kondisi kehidupan anak di setiap negara, khususnya negara-negara berkembang.6 Selain meratifikasi Konvensi Hak Anak, terkait dengan perlindungan anak dari tindakan eksploitasi termasuk eksploitasi pekerja anak maka Indonesia juga telah meratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 1999 ILO Convention No. 138 Concerning Minimum Age for Admission to Employment the Abolition of Forced Labour atau Konvensi ILO No. 138 Mengenai Usia Minimum Untuk Diperbolehkan Bekerja Tahun 1973, meratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 ILO Convention No. 182 Concerning the Prohibition and Intermediate Action for the Eliminating of The Worst Forms of Child Labour atau Konvensi ILO No. 182 Mengenai Pelarangan dan Tindakan Segala Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Pada Anak Tahun 1999. Demikian pula pengaturan perlindungan anak dari tindakan eksploitasi, termasuk eksploitasi pekerja anak maka pemerintah Indonesia telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahtraan Anak, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. 6
Ibid.
6
Dalam hukum internasional secara spesifik penghormatan dan perlindungan hak asasi anak telah diatur dalam Konvensi Tentang Hak-Hak Anak yang disetujui oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tanggal 20 Nopember 1989. Dalam mukadimah Konvensi Hak-Hak Anak ini, disebutkan beberapa hal penting antara lain:7 -Mempertimbangkan bahwa menurut prinsip-prinsip yang dinyatakan dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa pengakuan terhadap martabat yang melekat, dan hak-hak yang sama dan tidak terpisahkan dari semua anggota umat manusia, merupakan dasar dari kebebasan, keadilan dan perdamaian di dunia, -Mengingat bahwa bangsa-bangsa dari Perserikatan Bangsa-Bangsa telah menyatakan sekali lagi dalam piagam keyakinan mereka akan hak-hak dasar dari manusia, akan martabat dan penghargaan seseorang manusia, dan telah berketetapan untuk meningkatkan kemajuan sosial dan standar hidup yang lebih baik dalam kebebasan yang lebih luas, -Mengakui bahwa Perserikatan Bangsa-Bangsa, dalam Deklarasi Universal tentang Hak-hak Asasi Manusia dan Kovenan-kovenan Internasional tentang Hak-hak Asasi Manusia, menyatakan dan menyetujui bahwa setiap orang berhak atas semua hak dan kebebasan yang dinyatakan didalamnya, tanpa pembedaan macam apapun seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pendapat politik, atau pendapat yang lain, kewarganegaraan atau asal usul sosial, harta kekayaan atau status yang lain, -Mengingat bahwa dalam Deklarasi Universal tentang Hak-hak Asasi Manusia, Perserikatan Bangsa-Bangsa telah menyatakan bahwa anak-anak berhak atas pengasuhannya dan bantuan khusus, -Meyakini bahwa keluarga, sebagai kelompok dasar masyarakat dan lingkungan
alamiah
bagi
pertumbuhan
dan
kesejahteraan
semua
anggotanya dan terutama anak-anak, harus diberikan perlindungan dan bantuan yang diperlukan sedemikian rupa sehingga dapat dengan sepenuhnya memikul tanggung jawabnya didalam masyarakat, 7
Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Tahun 1989 Tentang Hak Anak.
7
-Mengakui bahwa anak, untuk perkembangan kepribadiannya sepenuhnya yang penuh dan serasi, harus tumbuh berkembang dalam lingkungan keluarganya dalam suasana kebahagiaan, cinta dan pengertian, -Mempertimbangkan bahwa anak harus dipersiapkan seutuhnya untuk hidup dalam suatu kehidupan individu dan masyarakat, dan dibesarkan semangat cita-cita yang dinyatakan dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan terutama dalam semangat perdamaian, kehormatan, tenggang rasa, kebebasan, persamaan dan solidaritas, -Mengingat bahwa kebutuhan untuk memberikan pengasuhan khusus kepada anak, telah dinyatakan dalam Deklarasi Jenewa mengenai Hak-hak Anak tahun 1924 dan dalam Deklarasi Hak-hak Anak yang disetujui oleh Majelis Umum pada tanggal 20 November 1959 dan diakui dalam Deklarasi Universal tentang Hak-hak Asasi Manusia, dalam Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik (terutama dalam pasal 23 dan pasal 24), dalam Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (terutama pasal 10) dan dalam statuta-statuta dan instrumen-instrumen yang relevan dari badan-badan khusus dan organisasi-organisasi internasional yang memperhatikan kesejahteraan anak, -Mengingat bahwa seperti yang ditunjuk dalam Deklarasi mengenai Hak-hak Anak,
"anak,
karena
alasan
ketidakdewasaan
fisik
dan
jiwanya,
membutuhkan perlindungan dan pengasuhan khusus, termasuk perlindungan hukum
yang
tepat,
baik
sebelum
dan
juga
sesudah
kelahiran",
-Mengingat ketentuan-ketentuan Deklarasi tentang Prinsip-prinsip Sosial dan Hukum yang berkenaan dengan Perlindungan dan Kesejahteraan Anak,… -Mengakui
pentingnya
kerjasama
internasional
untuk
memperbaiki
penghidupan anak-anak di setiap negara, terutama di negara-negara sedang berkembang.
8
Penghormatan dan perlindungan oleh negara terhadap hak asasi anak secara tegas diatur dalam Konvensi PBB tahun 1989 tentang Hak Anak dalam pasal-pasal sebagai berikut:8 - Pasal 2 Konvensi: 1. Negara-negara Pihak harus menghormati dan menjamin hak-hak yang dinyatakan dalam Konvensi ini pada setiap anak yang berada di dalam yurisdiksi
mereka,
tanpa
diskriminasi
macam
apa
pun,
tanpa
menghiraukan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pendapat politik atau pendapat lain, kewarganegaraan, etnis, atau asal-usul sosial, harta kekayaan, cacat, kelahiran atau status yang lain dari anak atau orang tua anak atau wali hukum anak. 2. Negara-negara Pihak harus mengambil semua langkah yang tepat untuk menjamin bahwa anak dilindungi dari semua bentuk diskriminasi atau hukuman atas dasar status, aktivitas, pendapat yang diutarakan atau kepercayaan orang tua anak, wali hukum anak atau anggota keluarga anak. -Pasal 19 Konvensi: 1. Negara-negara Pihak harus mengambil semua tindakan legislatif, administratif, sosial dan pendidikan yang tepat untuk melindungi anak dari semua bentuk kekerasan fisik atau mental, luka-luka atau penyalahgunaan, penelantaran atau perlakuan alpa, perlakuan buruk atau eksploitasi, termasuk penyalahgunaan seks selama dalam pengasuhan (para) orang tua, wali hukum atau orang lain manapun yang memiliki tanggung jawab mengasuh anak. 2. Tindakan-tindakan perlindungan tersebut, sebagai layaknya, seharusnya mencakup prosedur-prosedur yang efektif untuk penyusunan program8
Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Tahun 1989 Tentang Hak Anak.
9
program sosial untuk memberikan dukungan yang perlu bagi mereka yang mempunyai tanggung jawab perawatan anak, dan juga untuk bentukbentuk
pencegahan
lain,
penyerahan, pemeriksaan,
dan
perlakuan
untuk dan
identifikasi, melaporkan, tindak
lanjut
kejadian-
kejadian perlakuan buruk terhadap anak yagn digambarkan sebelum ini, dan sebagaimana layaknya, untuk keterlibatan pengadilan. Dari uraian mukadimah dan beberapa pasal Konvensi Perserikatan BangsaBangsa (PBB) Tahun 1989 Tentang Hak Anak tersebut terlihat jelas bahwa negara termasuk juga warga negara (masyarakat) wajib memberikan pengayoman dan perlindungan terhadap harkat dan martabat anak. Penghormatan dan perlindungan terhadap nilai-nilai hak asasi manusia yang telah diatur dalam instrumen hukum internasional yaitu pada Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Tahun 1989 Tentang Hak Anak tersebut kemudian diadopsi ke dalam beberapa instrumen hukum nasional
Indonesia dalam bentuk
undang-undang, diantaranya
adalah dengan
diterbitkannya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia bertujuan untuk mengoptimalkan pemajuan, penegakan dan perlindungan hak asasi manusia terhadap seluruh umat manusia yang ada di Indonesia. UU No. 39 Th. 1999 mengatur juga tentang hak anak, bahwasannya harkat dan martabat anak harus mendapat perlindungan dari tindakan-tindakan yang merugikan. Hak anak diatur dalam Pasal 52 UU No. 39 Th. 1999 yang menyatakan: (1) Setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara. (2) Hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingannya hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan. Perlindungan terhadap hak anak secara lebih lengkap diatur dalam UndangUndang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:
10
-
Pasal 1, Ayat 1: Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
-
Pasal 1, Ayat 2: Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
-
Pasal 1, Ayat 12: Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara.
- Pasal 3: Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera. - Pasal 4: Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. - Pasal 13: (1) Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan: a. diskriminasi; b. eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual; c. penelantaran; d. kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan;
11
e. ketidakadilan; dan f. perlakuan salah lainnya. (2) Dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka pelaku dikenakan pemberatan hukuman.
12
DAFTAR BACAAN
A. Buku Majna El-Muhtaj, 2005, Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia, Cetakan ke-4, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, h. 47.
B. Perjanjian Internasional Dan Peraturan Perundang-Undangan Nasional Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Tahun 1989 Tentang Hak-Hak Anak. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
C. Artikel Riza Nizarli, Makalah : Perlindungan Dan Pemenuhan Hak-Hak Anak, Disampaikan pada Acara Penjaringan Aspirasi Publik dalam Rangka Pembuata Qanun Perlindungan Anak, Kerjasama Biro PP, Unicef dan Plan International, Jantho, 26 Maret 2007. http://www.slideshare.net/ kujays/ makalah- 11850826# btnNext, diakses Sabtu 24 November 2012. http://www.komnasham.go.id/pendidikan- dan- penyuluhan/848- prinsip- prinsip- pokokhak asasi-manusia, diakses Juni 2013.
13
