BAHAN AJAR HAK ASASI MANUSIA
PERLINDUNGAN TERHADAP HAK ANAK DARI TINDAKAN MEMPEKERJAKAN ANAK DIBAWAH UMUR
Oleh: I Gede Pasek Eka Wisanjaya SH, MH
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS UDAYANA 2014
PERLINDUNGAN TERHADAP HAK ANAK DARI TINDAKAN MEMPEKERJAKAN ANAK DIBAWAH UMUR
Pekerja anak adalah sebuah istilah untuk mempekerjakan anak kecil atau anak di bawah umur. Istilah pekerja anak dapat memiliki konotasi pengeksploitasian anak kecil atas tenaga mereka, dengan gaji yang kecil atau pengeksploitasian bagi perkembangan kepribadian mereka, keamanannya, kesehatan, dan prospek masa depan. Meskipun ada beberapa anak yang mengatakan dia ingin bekerja (karena bayarannya yang menarik atau karena anak tersebut tidak suka sekolah), hal tersebut tetap merupakan hal yang dilarang karena tidak menjamin masa depan anak tersebut. Penggunaan anak kecil atau anak di bawah umur sebagai pekerja sekarang ini dianggap oleh masyarakat internasional yang menjunjung tinggi nilai-nilai penghormatan dan perlindungan hak asasi manusia sebagai pelanggaran hak manusia dan melarangnya, tetapi negara-negara berkembang atau negaranegara miskin mungkin masih mengijinkan mempekerjakan anak karena keluarga seringkali bergantung pada pekerjaan anaknya untuk bertahan hidup dan kadangkala merupakan satu-satunya sumber pendapatan.1 Mempekerjakan anak kecil atau anak di bawah umur merupakan pelanggaran terhadap hak anak, hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara, hal ini sesuai dengan ketentuan dari Undang-Undang tentang Perlindungan Anak . Berikut ini dikemukakan beberapa fakta yang terjadi di Indonesia tentang beberapa industri atau perusahaan yang mempekerjakan anak di bawah umur. Seperti yang terjadi pada tahun 2011 di daerah Bekasi, Karawang dan sekitarnya, bahwasannya kawasan industri di daerah Bekasi, Karawang dan sekitarnya sudah semakin rawan kegiatan ekploitasi yang memperkerjakan anak di bawah umur. Ironisnya, banyak perusahaan yang memperkerjakan anak di bawah umur tanpa bisa memberikan perlindungan dan jaminan kecelakaan kerja. Ketua Lembaga Advokasi dan Bantuan Hukum Gerakan Rakyat Sadar Hukum Indonesia (LABH Grasi) Bekasi, Bintoro Ponconugroho, menjelaskan, 1
http://id.wikipedia.org/wiki/Pekerja_anak, diakses Rabo 21 November 2012.
2
mempekerjakan anak di bawah umur pada sebuah perusahaan, apapun alasannya merupakan tindakan yang melanggar Undang-Undang (UU) No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Namun dalam kenyatannya di lapangan, perbuatan melanggar hukum ini tetap saja terjadi. “Khususnya di sekitar kawasan industri Bekasi hingga Karawang. Saat ini banyak anak di bawah umur dieksploitasi dan dipekerjakan oleh perusahaanperusahaan,” kata Bintoro Ponconugroho. Menurutnya, khusus di daerah kawasan industri Bekasi, anak di bawah umur biasanya dipekerjakan pada berbagai perusahaan garmen. Sementara di Karawang, anak di bawah umur biasanya dipekerjakan sebagai buruh industri olahan. Bintoro menambahkan, pengelola perusahaan semakin lama semakin tidak peduli dengan Undang-Undang tentang Perlindungan Anak karena tidak pernah ada pihak yang melakukan inspeksi maupun audit terhadap kondisi tersebut. Padahal, selain melanggar Undang-Undang Perlindungan Anak, kegiatan eksploitasi memperkerjakan anak di bawah umur juga melanggar Undang-Undang tentang Perburuhan dan UndangUndang tentang Ketenagakerjaan. Kasus perusahaan yang memperkerjakan anak di bawah umur mencuat pasca adanya laporan orangtua korban ke Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA). Dalam laporannya, Awar orang tua dari Supi (16 tahun) yang meninggal dunia akibat kecelakaan kerja meminta pertanggung jawaban PT Royal Karawang,
perusahaan
minyak
goreng
yang
memperkerjakan
anaknya.
Awar
menceritakan, Supi meninggal dunia setelah tiga kali terjatuh saat bekerja menjaga mesin yang mengolah minyak goreng. Setelah terjatuh, Supi sempat dirawat selama tiga hari di Rumah Sakit Intan Barokah. Namun sayang, karena mengalami cedera berat di kepala bagian belakang, nyawanya tidak tertolong dan meninggal dunia. “Hingga meninggal dunia, sama sekali tidak ada pertanggungjawaban dari perusahaan tempat anak saya bekerja. Bantuan hanya diberikan dari kantung pribadi perwakilan pengurus perusahaan sebesar tiga ratus ribu rupiah,” kata Awar dalam kesaksiannya. Menurutnya, Supi merupakan anak pertama dari istrinya yang bernama Awis. Sudah selama delapan bulan Supi bekerja sebagai penjaga mesin di PT Royal Karawang dengan upah sebesar Rp 36.000 perhari. Ketua Komisi Nasional Perlindungan Anak, Ariest Merdeka Sirait, menjelaskan, peristiwa yang menimpa Supi merupakan kelalaian perusahaan. Karena selain memperkerjakan anak di bawah umur, perusahaan tersebut juga tidak memberikan
3
jaminan perlindungan kecelakaan kerja. “Komisi Nasional Perlindungan Anak akan segera melakukan kontak dengan perusahaan. Dari keterangan sementara keluarga, memang ada pembiaran. Kalau terbukti, perusahaan berarti sudah melanggar hak anak,” kata Ariest. Ariest menambahkan, perusahaan yang memperkerjakan Supi juga bisa dikenakan pasal tindak pidana karena telah mengabaikan dan memperkerjakan anak di bawah umur.2 Pabrik yang mempekerjakan anak di bawah umur juga terjadi di Kabupaten Tangerang, Banten,
pabrik mainan anak di kawasan pergudangan Mutiara Timur
Kosambi I, Blok A6, Nomor 9, Kabupaten Tangerang, Banten, memperkerjakan 25 anak di bawah umur usia 11-15 tahun. Anak-anak di bawah umur itu, bekerja selama 8 jam setiap harinya, dengan upah Rp2000 untuk satu kilogram mainan. Pabrik yang mulai beroperasi sejak tiga minggu dan tidak pernah mengantongi izin mendirikan usaha dari Pemerintah Desa setempat itu, sengaja memperkerjakan anak-anak putus sekolah warga sekitar untuk menekan biaya produksi. Reza, salah seorang pekerja anak mengaku rela bekerja dengan upah murah karena membutuhkan tambahan biaya hidup untuk meringankan beban ekonomi keluarga di rumah. Dia mulai bekerja di pabrik mainan itu sejak pertama pabrik dibuka. "Kita dibayar sesuai dengan banyaknya mainan yang dapat kita kerjakan. Satu kilogram mainan dibayar Rp 2000," ujarnya kepada media (wartawan) okezone, Rabu (29/6/2011). Ditambahkan Reza, dia bersama teman-temannya merupakan anak-anak putus sekolah mulai tingkat SMP dan SMA. Dia juga mengaku, masuk bekerja di pabrik karena diajak Robert, salah seorang temannya yang telah putus sekolah. "Saya mau diajak kerja. Lumayan, hasilnya bisa untuk meringankan beban orang tua di rumah," tambahnya. Sementara itu, Direksi Perusahaan Mainan yaitu Anwar berdalih bahwa dipekerjakannya anak-anak di bawah umur karena faktor keteledoran manajemen pabrik dalam melakukan penyaringan tenaga kerja. "Bagian penerimaan pegawai bukan urusan saya. Saya tidak tahu bagian kepegawaian banyak menerima pekerja anak. Ini suatu keteledoran," terangnya. Dipekerjakannya anak di bawah umur itu telah menimbulkan
2
http://www.suarapembaruan.com/home/eksploitasi-anak-marak-di-kawasan-industri-bekasi-dankarawang/13039, diakses Rabo 21 November 2012.
4
keresahan pada masyarakat sekitar. Warga dengan keras melakukan penolakan dan mendatangi pabrik yang memang berada tidak jauh dari pemukiman mereka. Hasanuddin, Kepala Desa Kosambi Timur menambahkan, pihaknya sudah lama mencium adanya praktik pekerja anak di pabrik mainan yang belum lama beroperasi itu. Untuk itu, Selasa (28/6/2011), dirinya bersama warga dan perangkat desa lainnya mendatangi lokasi pabrik melakukan pengecekan secara langsung. "Kami akan menghentikan kegiatan operasional pabrik mainan ini. Karena tidak memiliki izin usaha dan memperkerjakan anak di bawah umur," jelasnya.3 Adanya pernyataan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mohammad Nuh pada tahun 2012 yang melarang orang tua maupun pihak lain untuk mempekerjakan anak di bawah umur. "Tidak boleh mempekerjakan anak di bawah umur, baik itu orang tua maupun sipemekerjakan anak di bawah umur harus diberitahu," kata menteri sesaat setelah menghadiri peresmian gedung pendidikan IPB di Kampus IPB Dramaga, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Menanggapi kisah Sarah Amelia murid kelas VI SD di Koja, Jakarta Utara, yang membantu keluarganya bekerja di kafe hingga dini hari tersebut, menurut Menteri hal tersebut tidak boleh terjadi. Menteri mengatakan, apapun jenis pekerjaannya baik itu dikerjakan pagi, siang sore dan malam tidak boleh dilakukan oleh anak yang masih sekolah dasar. "Anak SD itu belum waktunya untuk bekerja. Tidak boleh memperkerjakan anak di bawah umur," katanya. Menteri mengaku prihatin dengan kondisi tersebut, karena alasan ekonomi anak harus bekerja untuk membantu orang tua. Ia mengatakan, pihaknya mengupayakan agar anak-anak yang berasal dari keluarga tidak mampu dapat terbantu dengan beasiswa. "Kami mendorong pemerintah kabupaten, kota untuk menyediakan beasiswa ini dan kami dari Kementerian dengan senang hati akan memberikan beasiswa pendidikan bagi anak-anak ini," katanya.4 Demikian pula tewasanya pekerja anak di bawah umur yang bernama Ahmad Komari pada tahun 2012, Ahmad Komari (16) tewas setelah terjatuh dari lantai 29 ke lantai dua proyek bangunan The Grove Rasuna Epicentrum, Jakarta pada Minggu sore 3
http://news.okezone.com/ read/2011/06/29/338/473907/ pabrik- mainan- di-tangerang-pekerjakan-anak-dibawah-umur, diakses Rabo 21 November 2012. 4 http://www.antaranews.com/ berita/308122/ mendikbud- larang- mempekerjakan- anak- di- bawah- umur, diakses Rabo 21 November 2012.
5
(17/6/2012). Komari yang masih tergolong anak di bawah umur itu bekerja sebagai tukang kayu di tempat itu. Sekjen Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA), Arist Merdeka Sirait, tidak membenarkan jika sebuah perusahaan mempekerjakan anak di bawah umur. Menurutnya hal itu termasuk tindakan kriminal. "Setiap individu tidak dibenarkan mempekerjakan anak di bawah umur. Kalau mempekerjakan merupakan tindak kriminal," ujar Arist kepada merdeka.com, Minggu (17/6/2012). Arist menambahkan, mempekerjakan anak di bawah umur merupakan pelanggaran hak anak, meski ada izin dari pihak orang tua. Mengenai kasus tewasnya Komari, Arist menyatakan akan bertindak jika menerima laporan dari polisi. "Kalau tidak menerima laporan bisa mendesak ke Kemenakertrans dengan menyuratinya," paparnya. Seperti diketahui, Ahmad Komari tewas setelah terjatuh dari lantai 29 ke lantai dua proyek bangunan The Grove Rasuna Epicentrum, Jakarta pada Minggu sore (17/6/2012). Pria nahas yang bekerja sebagai tukang kayu itu ternyata seorang anak di bawah umur. Dari identitas korban, diketahui Ahmad lahir di Grobogan, Jawa Tengah, 9 Mei 1996 atau masih berumur 16 tahun. Dalam Undang-Undang tentang Perlindungan Anak melarang mempekerjakan seorang anak (di bawah 18 tahun). 5 Perbincangan tentang hak kodrati atau hak asasi manusia memang sudah sering dikalangan filsuf dan ahli hukum, namun baru pada beberapa dekade belakangan gagasan mengenai hak asasi manusia menjadi bagian dari kosakata masyarakat luas di sebagian besar kawasan dunia.6 Sama seperti halnya keadilan, hak asasi manusia merupakan bahasa universal bagi bangsa manusia dan menjadi kebutuhan pokok rokhaniah bagi bangsa baradab di muka bumi. Keadilan dan hak asasi manusia tidak mengenal batas territorial, bangsa, ras, suku, agama, dan ideologi politik. Keadilan dan hak asasi merupakan faktor determinan dalam 5
http://www.merdeka.com/peristiwa/pekerjakan-anak-di-bawah-umur-tindakan-kriminal.html, diakses Rabo 21 November 2012.
6
James W. Nickel, 1987, Making Sense Of Human Rights, Philosophical Reflection On The Universal Declaration Of Human Rights, University Of California Press, Berkeley, Los Angeles, London, diterjemahkan dalam bahasa Indonesia: Hak Asasi Manusia, Refleksi Filosofis Atas Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, penerjemah: Titis Eddy Arini, Gramedia Pustaka Utama, 1996, Jakarta, hal. xi.
6
proses eksistensi dan pembangunan peradaban umat manusia. Bukti jejak sejarah kehidupan manusia menunjukkan adanya beberapa guru bangsa manusia, begitu pun adanya dokumen-dokumen hak asasi manusia yang berkorelasi dengan adanya pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Piagam-piagam tertulis tentang hak asasi manusia mengabadikan hati nurani dan akal manusia untuk tetap menghargai hak asasi dan martabat kemanusiaan. Pelanggaran terhadap hak asasi manusia akan selalu mendapat respon moral dan konsekuensi sosial politik sesuai dengan radius dan kompetensi otoritas yang berlaku. Eksistensi hak asasi manusia (HAM) dan keadilan merupakan ramuan dasar dalam membangun komunitas bangsa manusia yang memiliki kohesi sosial yang kuat. Betapapun banyak ragam ras, etnis, agama, dan keyakinan politik, akan dapat hidup harmonis dalam suatu komunitas anak manusia jika ada sikap penghargaan terhadap nilainilai HAM dan keadilan. Penegakan HAM dan keadilan merupakan tiang utama dari tegaknya bangunan peradaban bangsa, sehingga bagi negara yang tidak menegakkan HAM dan keadilan akan menanggung konsekuensi logis yaitu teralienasi dari komunitas bangsa beradab dunia Internasional. Lebih dari itu, biasanya harus menanggung sanksi politis atau ekonomis sesuai dengan respon negara yang menilainya. Hal ini menunjukkan bahwa nilai kemanusiaan bersifat universal, apalagi era globalisasi dewasa ini. Secara yuridis, Hukum Hak Asasi Manusia Internasional menentukan adanya Jus Cogen yang dikualifikasikan sebagai a peremtory norm of general international law. A norm accepted and recognized by the international community of states as a whole as a norm from which no derogation is permitted and which can be modified only by subsequent norm of general international law having the same character. 7 Dalam hukum internasional secara spesifik penghormatan dan perlindungan hak asasi anak telah diatur dalam Konvensi Tentang Hak-Hak Anak yang disetujui oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tanggal 20 Nopember 1989. 7
http://pushamuii.org, vide Thomas Bueergental & Harold G. Maieer, dalam Artidjo Alkostar 2007, diakses 18 Agustus 2008.
7
Dalam mukadimah Konvensi Hak-Hak Anak ini, disebutkan beberapa hal penting antara lain:8 -Mempertimbangkan bahwa menurut prinsip-prinsip yang dinyatakan dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa pengakuan terhadap martabat yang melekat, dan hak-hak yang sama dan tidak terpisahkan dari semua anggota umat manusia, merupakan dasar dari kebebasan, keadilan dan perdamaian di dunia, -Mengingat bahwa bangsa-bangsa dari Perserikatan Bangsa-Bangsa telah menyatakan sekali lagi dalam piagam keyakinan mereka akan hak-hak dasar dari manusia, akan martabat dan penghargaan seseorang manusia, dan telah berketetapan untuk meningkatkan kemajuan sosial dan standar hidup yang lebih baik dalam kebebasan yang lebih luas, -Mengakui bahwa Perserikatan Bangsa-Bangsa, dalam Deklarasi Universal tentang Hak-hak Asasi Manusia dan Kovenan-kovenan Internasional tentang Hak-hak Asasi Manusia, menyatakan dan menyetujui bahwa setiap orang berhak atas semua hak dan kebebasan yang dinyatakan didalamnya, tanpa pembedaan macam apapun seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pendapat politik, atau pendapat yang lain, kewarganegaraan atau asal usul sosial, harta kekayaan atau status yang lain, -Mengingat bahwa dalam Deklarasi Universal tentang Hak-hak Asasi Manusia, Perserikatan Bangsa-Bangsa telah menyatakan bahwa anak-anak berhak atas pengasuhannya dan bantuan khusus, -Meyakini bahwa keluarga, sebagai kelompok dasar masyarakat dan lingkungan alamiah bagi pertumbuhan dan kesejahteraan semua anggotanya dan terutama anak-anak, harus diberikan perlindungan dan bantuan yang diperlukan sedemikian rupa sehingga dapat dengan sepenuhnya memikul tanggung jawabnya didalam masyarakat,
8
Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Tahun 1989 Tentang Hak Anak.
8
-Mengakui bahwa anak, untuk perkembangan kepribadiannya sepenuhnya yang penuh dan serasi, harus tumbuh berkembang dalam lingkungan keluarganya dalam suasana kebahagiaan, cinta dan pengertian, -Mempertimbangkan bahwa anak harus dipersiapkan seutuhnya untuk hidup dalam suatu kehidupan individu dan masyarakat, dan dibesarkan semangat cita-cita yang dinyatakan dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan terutama dalam semangat perdamaian, kehormatan, tenggang rasa, kebebasan, persamaan dan solidaritas, -Mengingat bahwa kebutuhan untuk memberikan pengasuhan khusus kepada anak, telah dinyatakan dalam Deklarasi Jenewa mengenai Hak-hak Anak tahun 1924 dan dalam Deklarasi Hak-hak Anak yang disetujui oleh Majelis Umum pada tanggal 20 November 1959 dan diakui dalam Deklarasi Universal tentang Hak-hak Asasi Manusia, dalam Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik (terutama dalam pasal 23 dan pasal 24), dalam Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (terutama pasal 10) dan dalam statuta-statuta dan instrumen-instrumen yang relevan dari badan-badan khusus dan organisasi-organisasi internasional yang memperhatikan kesejahteraan anak, -Mengingat bahwa seperti yang ditunjuk dalam Deklarasi mengenai Hak-hak Anak, "anak, karena alasan ketidakdewasaan fisik dan jiwanya, membutuhkan perlindungan dan pengasuhan khusus, termasuk perlindungan hukum yang tepat,
baik
sebelum
dan
juga
sesudah
kelahiran",
-Mengingat ketentuan-ketentuan Deklarasi tentang Prinsip-prinsip Sosial dan Hukum yang berkenaan dengan Perlindungan dan Kesejahteraan Anak,… -Mengakui
pentingnya
kerjasama
internasional
untuk
memperbaiki
penghidupan anak-anak di setiap negara, terutama di negara-negara sedang berkembang. Tidak hanya orang dewasa saja yang mempunyai hak, anak-anakpun mempunyai hak. Hak-hak untuk anak-anak ini telah diakui dalam Konvensi Hak Anak yang
9
dikeluarkan oleh Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1989. Menurut konvensi tersebut, semua anak, tanpa membedakan ras, suku bangsa, agama, jenis kelamin, asalusul keturunan maupun bahasa, memiliki 4 (empat) hak dasar yaitu : Hak Atas Kelangsungan Hidup
Termasuk di dalamnya adalah hak atas tingkat kehidupan yang layak, dan pelayanan kesehatan. Artinya anak-anak berhak mendapatkan gizi yang baik, tempat tinggal yang layak dan perwatan kesehatan yang baik bila ia jatuh sakit. Hak Untuk Berkembang
Termasuk di dalamnya adalah hak untuk mendapatkan pendidikan, informasi, waktu luang, berkreasi seni dan budaya, juga hak asasi untuk anak-anak cacat, dimana mereka berhak mendapatkan perlakuan dan pendidikan khusus. Hak Partisipasi
Termasuk di dalamnya adalah hak kebebasan menyatakan pendapat, berserikat dan berkumpul serta ikut serta dalam pengambilan keputusan yang menyangkut dirinya. Jadi, seharusnya orang-orang dewasa khususnya orangtua tidak boleh memaksakan kehendaknya kepada anak karena bisa jadi pemaksaan kehendak dapat mengakibatkan beban psikologis terhadap diri anak. Hak Perlindungan
Termasuk di dalamnya adalah perlindungan dari segala bentuk eksploitasi, perlakuan kejam dan sewenang-wenang dalam proses peradilan pidana maupun dalam hal lainnya. Contoh eksploitasi yang paling sering kita lihat adalah mempekerjakan anak-anak di bawah umur.9
9
http://yuwielueninet.wordpress.com, diakses 18 Agustus 2008.
10
Penghormatan dan perlindungan oleh negara terhadap hak anak secara tegas diatur dalam Konvensi PBB tahun 1989 tentang Hak Anak dalam pasal-pasal sebagai berikut:10 - Pasal 2 Konvensi: 1. Negara-negara Pihak harus menghormati dan menjamin hak-hak yang dinyatakan dalam Konvensi ini pada setiap anak yang berada di dalam yurisdiksi mereka, tanpa diskriminasi macam apa pun, tanpa menghiraukan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pendapat politik atau pendapat lain, kewarganegaraan, etnis, atau asal-usul sosial, harta kekayaan, cacat, kelahiran atau status yang lain dari anak atau orang tua anak atau wali hukum anak. 2. Negara-negara Pihak harus mengambil semua langkah yang tepat untuk menjamin bahwa anak dilindungi dari semua bentuk diskriminasi atau hukuman atas dasar status, aktivitas, pendapat yang diutarakan atau kepercayaan orang tua anak, wali hukum anak atau anggota keluarga anak. -Pasal 19 Konvensi: 1. Negara-negara Pihak harus mengambil semua tindakan legislatif, administratif, sosial dan pendidikan yang tepat untuk melindungi anak dari semua bentuk kekerasan fisik atau mental, luka-luka atau penyalahgunaan, penelantaran atau perlakuan alpa, perlakuan buruk atau eksploitasi, termasuk penyalahgunaan seks selama dalam pengasuhan (para) orang tua, wali hukum atau orang lain manapun yang memiliki tanggung jawab mengasuh anak.
10
Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Tahun 1989 Tentang Hak Anak.
11
2. Tindakan-tindakan perlindungan tersebut, sebagai layaknya, seharusnya mencakup prosedur-prosedur yang efektif untuk penyusunan programprogram sosial untuk memberikan dukungan yang perlu bagi mereka yang mempunyai tanggung jawab perawatan anak, dan juga untuk bentukbentuk
pencegahan
lain,
penyerahan, pemeriksaan,
dan
perlakuan
untuk dan
identifikasi, melaporkan, tindak
lanjut
kejadian-
kejadian perlakuan buruk terhadap anak yagn digambarkan sebelum ini, dan sebagaimana layaknya, untuk keterlibatan pengadilan. Dari uraian mukadimah dan beberapa pasal Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Tahun 1989 Tentang Hak Anak tersebut terlihat jelas bahwa negara termasuk juga warga negara (masyarakat) wajib memberikan pengayoman dan perlindungan terhadap harkat dan martabat anak. Penghormatan dan perlindungan terhadap nilai-nilai hak asasi manusia yang telah diatur dalam instrumen hukum internasional yaitu pada Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Tahun 1989 Tentang Hak Anak tersebut kemudian diadopsi ke dalam beberapa instrumen hukum nasional Indonesia dalam bentuk undangundang, diantaranya adalah dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yang secara khusus mengatur perlindungan hak asasi anak dari tindakan mempekerjakan anak di bawah umur. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia bertujuan untuk mengoptimalkan pemajuan, penegakan dan perlindungan hak asasi manusia terhadap seluruh umat manusia yang ada di Indonesia. UU No. 39 Th. 1999 mengatur juga tentang hak anak, bahwasannya harkat dan martabat anak harus mendapat perlindungan dari tindakan-tindakan yang merugikan. Hak anak diatur dalam Pasal 52 UU No. 39 Th. 1999 yang menyatakan: (1) Setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara.
12
(2) Hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingannya hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan. Perlindungan terhadap hak anak secara lebih lengkap diatur dalam UndangUndang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut: -
Pasal 1, Ayat 1: Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
-
Pasal 1, Ayat 2: Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
-
Pasal 1, Ayat 12: Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara.
- Pasal 3: Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera. - Pasal 4: Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. - Pasal 13: (1) Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:
13
a. diskriminasi; b. eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual; c. penelantaran; d. kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan; e. ketidakadilan; dan f. perlakuan salah lainnya. (2) Dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka pelaku dikenakan pemberatan hukuman. Perlindungan terhadap hak anak dari tindakan mempekerjakan anak di bawah umur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, diatur pada pasal-pasal sebagai berikut :
Pasal 1 Ayat 26: Anak adalah setiap orang yang berumur dibawah 18 (delapan belas) tahun. Pasal 68: Pengusaha dilarang mempekerjakan anak. Pasal 74: (1) Siapapun dilarang mempekerjakan dan melibatkan anak pada pekerjaanpekerjaan yang terburuk. (2) Pekerjaan-pekerjaan yang terburuk yang dimaksud dalam ayat (1) meliputi : a. segala pekerjaan dalam bentuk perbudakan atau sejenisnya; b. segala pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan, atau menawarkan anak untuk pelacuran, produksi pornografi, pertunjukan porno, atau perjudian; c. segala pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan, atau melibatkan anak untuk produksi dan perdagangan minuman keras, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya; dan/atau d. semua pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral anak.
14
3) Jenis-jenis pekerjaaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral anak sebagaimana di-maksud dalam ayat (2) huruf d ditetapkan dengan Keputusan Menteri. Anak mempunyai posisi yang sangat mulia sesuai dengan penjelasan UndangUndang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan. Meskipun Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia telah mencantumkan tentang hak anak, pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara untuk memberikan perlindungan pada anak masih memerlukan suatu undangundang mengenai perlindungan anak sebagai landasan yuridis bagi pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab tersebut. Dengan demikian, pembentukan undang-undang ini didasarkan pada pertimbangan bahwa perlindungan anak dalam segala aspeknya merupakan bagian dari kegiatan pembangunan nasional, khususnya dalam memajukan kehidupan berbangsa dan bernegara.
15
DAFTAR PUSTAKA
A. Buku Irawati Singarimbun, 1989, Metode Penelitian Survey, dalam Masri Singarimbun dan Soffian Efendi (ed), Cet.I, LP3ES, Jakarta. James W. Nickel, 1987, Making Sense Of Human Rights, Philosophical Reflection On The Universal Declaration Of Human Rights, University Of California Press, Berkeley, Los Angeles, London, diterjemahkan dalam bahasa Indonesia: Hak Asasi Manusia, Refleksi Filosofis Atas Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, penerjemah: Titis Eddy Arini, Gramedia Pustaka Utama, 1996, Jakarta. Peter Mahmud Marzuki, 2007, Penelitian Hukum, Cet.III, Kencana, Jakarta. Rony Hanitojo Sumitro, 1983, Metedologi Penelitian Hukum, Cet.I, Ghalia, Indonesia, Jakarta. Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, 1983, Penelitian Hukum Normatif, Rajawali Pers, Jakarta. Sutrisno Hadi dan Sri Memuji, 1977, Metedologi Research, Premis, Yogyakarta. B. Perjanjian Internasional Dan Peraturan Perundang-Undangan Nasional Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Tahun 1989 Tentang Hak-Hak Anak. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.
C. Artikel http://pushamuii.org, vide Thomas Bueergental & Harold G. Maieer, dalam Artidjo Alkostar 2007, diakses 18 Agustus 2008. http://yuwielueninet.wordpress.com, diakses 18 Agustus 2008. http://id.wikipedia.org/wiki/Pekerja_anak, diakses Rabo 21 November 2012.
16
http://www.suarapembaruan.com/home/eksploitasi-anak-marak-di-kawasan-industribekasi-dan-karawang/13039, diakses Rabo 21 November 2012. http://news.okezone.com/ read/2011/06/29/338/473907/ pabrik- mainan- di-tangerangpekerjakan-anak-di-bawah-umur, diakses Rabo 21 November 2012. http://www.antaranews.com/ berita/308122/ mendikbud- larang- mempekerjakan- anakdi- bawah- umur, diakses Rabo 21 November 2012. http://www.merdeka.com/ peristiwa/ pekerjakan- anak- di- bawah- umur- tindakankriminal.html, diakses Rabo 21 November 2012.
17
