Segera Dibangun. SPAM Regional Jatiluhur. PU Gedor Kepala Daerah Perhatikan PDAM. Indonesia Jadi Focal Point Asia Pasifik untuk Habitat III 20

PU ‘Gedor’ Kepala Daerah Perhatikan PDAM.

8

Indonesia Jadi Focal Point Asia Pasifik untuk Habitat III

20

Edisi 09/Tahun XII/September 2014

Karya Cipta Infrastruktur Permukiman

SPAM Regional Jatiluhur

Segera Dibangun

LENSA CK • Pameran Terpadu Pengelolaan Perbatasan Negara di TMII Jakarta 23 September 2014

daftar isi

Edisi 094Tahun XII4September 2014

Berita Utama Regional Jatiluhur 4 SPAM Segera Dibangun

liputan khusus ‘Gedor’ Kepala Daerah 8 PU Perhatikan PDAM

info baru PU 13 Menteri Gencar Meresmikan

4

Infrastruktur Cipta Karya

PU Berkomitmen 17 Kementerian Perkuat Kemitraan Menuju Konferensi Habitat III

13

Karya Finalkan 19 Cipta Kerjasama SPAM Perdesaan dengan 8 Perguruan Tinggi

Jadi Focal Point 20 Indonesia Asia Pasifik untuk Habitat III

inovasi

17 22

Livable City Index 22 Most Pembelajaran dan Refleksi Pembangunan Kota Masa Mendatang

Rumah Tangga dan 26 Ibu Sistem Penanganan Sampah

Sampah 29 Bank dan Pengelolaan Sampah Terpadu 3R Kembangkan Ekonomi Kerakyatan Mendatang

PLUS! lensa ck • Studi banding Menteri Pekerjaan Umum tentang pengelolaan John F. Kennedy Presidential Library and Museum dan Ronald Reagan Presidential Library and Museum di New York • Ditjen Cipta Karya berpartisipasi dalam Pameran IPTEK yang digelar oleh Relawan Jokowi-JK di Tugu Proklamasi Jakarta • Pameran Terpadu Pengelolaan Perbatasan Negara di TMII Jakarta 23 September 2014

2

20 29

editorial Pelindung Pelindung Budi Yuwono P Imam S. Ernawi Penanggung Jawab Antonius Budiono Penanggung Jawab Dewan Redaksi Antonius Budiono Susmono, Danny Sutjiono, M. Sjukrul Amin, Amwazi Idrus, GuratnoRedaksi Hartono, Tamin MZ. Amin, Dewan Nugroho Tri UtomoMochammad Natsir, Dadan Krisnandar, M. Maliki Moersid, Pemimpin RedaksiHadi Sucahyono, Adjar Prajudi, Tamin MZ. Amin, Dian Irawati, Sudarwanto Nugroho Tri Utomo Penyunting dan Penyelaras Naskah T.M. Hasan, Bukhori Pemimpin Redaksi Bagian Produksi Sri Murni Edi K, Sudarwanto Erwin A. Setyadhi, Djoko Karsono, Diana Kusumastuti, Bernardi Heryawan, M. Sundoro, Redaksi Chandra RP. Situmorang, Penyunting Fajar Santoso, IlhamBuchori Muhargiady, Bhima Dhananjaya, Sri Murni Edi K, Desrah, Wardhiana Suryaningrum, R. Julianto, Bhima Dhananjaya, Bagian Produksi Djati Waluyo Widodo, Indah Raftiarty, Pidekso Elkana Catur H.,Danang Dian Ariani, Djati Waluyo Widodo Bagian Administrasi & Distribusi Luargo, Joni Santoso, Nurfathiah Bagian Administrasi & Distribusi Kontributor Luargo, Joni SantosoHadi Sucahyono, Dwityo A. Soeranto, Nieke Nindyaputri, R. Mulana MP. Sibuea, Adjar Prajudi, Rina Farida, Didiet A. Akhdiat, Kontributor RG. Eko Djuli S, Dedy Permadi, Th Srimulyatini Dwityo Soeranto, R. MulanaSyamsul MP. Sibuea, Respati,A. Joerni Makmoerniati, Hadi, M. Sundoro, Dian Irawati, Nieke Nindyaputri, Hendarko Rudi S, Iwan Dharma S, Rina Agustin, Prasetyo, Oloan MS., Hosen Utama, Handy B. Legowo, Dodi Krispatmadi, Aswin G. Sukahar, TM. Hasan, Kusumawardhani, RudiSyaiful A. Arifin, Endang Setyaningrum, Ade Rachman, Aryananda Sihombing, Alex A. Chalik, Djoko Mursito, N. Sardjiono, Dian Suci Hastuti. Oloan M. Simatupang, Hilwan, Kun Hidayat S, Deddy Sumantri, Halasan Sitompul, Sitti Bellafolijani, Alamat Redaksi M. Aulawi Dzin Nun, Ade Syaiful Rahman, Aryananda Sihombing, Jl. Patimura No. 20, Kebayoran Baru 12110 Telp/Fax. 021-72796578 Agus Achyar, Ratria Anggraini, Dian Suci Hastuti, Emah Sudjimah, Susi MDS Simanjuntak, Didik S. Fuadi, Kusumawardhani, Airyn Saputri, Email Budi Prastowo, Aswin G. Sukahar, [email protected] Wahyu K. Susanto, Putri Intan Suri, Siti Aliyah Junaedi website http://ciptakarya.pu.go.id Alamat Redaksi

Dua Juta Penduduk Akan Nikmati Air Minum dari Jatiluhur Pada 2017, setidaknya ada dua juta jiwa manusia di Jakarta, Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, dan Kabupaten Karawang akan mendapatkan akses aman air minum perpipaan. Jika disetarakan maka akan ada 400 ribu sambungan rumah (SR) yang akan dialiri air minum di empat daerah tersebut. Akses tersebut berasal dari sebuah sistem bernama Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional Jatiluhur yang pada tahap pertama akan menghasilkan air minum sebanyak 5000 liter/detik. SPAM dengan skema Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS) tersebut meliputi penyediaan air baku, pembangunan unit produksi sebesar 5.000 liter per detik, pendistribusian air curah, pembiayaan serta lembaga pengelola dan penentuan tarif air minum curah. Objek kerjasama meliputi pengembangan SPAM Jatiluhur untuk wilayah Provinsi DKI Jakarta sebanyak 4.000 liter per detik, Kabupaten Karawang 350 liter per detik, Kabupaten Bekasi 350 liter per detik dan Kota Bekasi 300 liter per detik. Dalam kerjasama tersebut disepakati bahwa pihak Kementerian Pekerjaan Umum akan menyediakan air baku dari sungai Citarum melalu Saluran Tarum Barat, serta memberikan fasilitasi dan membangun bersama pihak Pemda, sarana untuk pengelolaan persampahan dan air limbah permukiman untuk mengurangi pencemaran air baku. Pembiayaan pengembangan SPAM Jatiluhur berasal dari APBN, APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota serta sumber perolehan lain yang sesuai dengan peraturan perundangan. Penentuan tarif air minum curah disepakati diantara para Pemerintah Daerah dalam kerjamasa ini, selain itu juga melibatkan BUMN dan BUMD. Air curah 4.000 liter/detik untuk DKI Jakarta masih jauh dari cukup untuk menggapai universal acces di provinsi itu. Jakarta masih kurang 16 ribu liter/detik, untuk itu selain dari Jatiluhur juga juga akan dibangun SPAM dengan sumber air dari Waduk Karian. (Teks : Buchori)

Jl. Patimura No. 20, Kebayoran Baru 12110 Telp/Fax. 021-72796578 twitter Email @ditjenck [email protected]

Cover : Intake air baku dari Waduk Jatiluhur (Foto : Buchori)

Buletin ini menggunakan 100% kertas daur ulang (cyclus paper)

Redaksi menerima saran maupun tanggapan terkait bidang Cipta Karya ke email [email protected] atau saran dan pengaduan di www.pu.go.id


3

Foto : Buchori

berita utama

SPAM Regional Jatiluhur

Segera Dibangun Kementerian Pekerjaan Umum bekerja sama dengan Pemerintah Daerah di wilayah Jakarta, Bekasi dan Karawang dalam pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dengan menggunakan air baku dari Jatiluhur.

Dirjen Sumber Daya Air Mudjiadi, Dirjen Cipta Karya Imam S. Ernawi, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo, Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto, Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan, dan Wakil Bupati Karawang Celicca Nurrachdiana, usai menandatangani perjanjian kerjasama SPAM Jatiluhur.

4

K

erjasama tersebut dituangkan dalam Kesepakatan Bersama (KSB) dan Perjanjian Kerjasama (PKS) yang berisi maksud, ruang lingkup, objek, dan tanggung jawab para pihak dari kerjasama ter sebut. Penandatanganan KSB dan PKS tersebut di laksanakan pada Kamis (4/9) di Jakarta, sekaligus juga menandai dimulainya Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum Jatiluhur Tahap I sebesar 5.000 liter/detik. Penandatanganan tersebut disaksikan oleh Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto dan ditandatangani oleh Direktur Jenderal Cipta Karya Imam S. Ernawi, Dirjen Sumber Daya Air Mudjiadi, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo, Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan dan perwakilan dari Pemerintah Kota dan Kabupaten Bekasi Serta Pemerintah Kabupaten Karawang. Maksud kerjasama ini adalah untuk melaksanakan per ce patan pengembangan SPAM Jatiluhur dan mewujudkan terse lenggaranya pengembangan SPAM Jatiluhur untuk memenuhi kebutuhan air minum di wilayah Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi Jawa Barat yang meliputi daerah Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, dan Kabupaten Karawang.

berita utama “Dalam rangka percepatan pemenuhan pelayanan air minum lintas provinsi di Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi Jawa Barat, saya telah menugaskan Direktur Perusahaan Umum Jasa Tirta II untuk bertindak sebagai Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK) Sistem Penyediaan Air Minum Jatiluhur untuk mencari mitra strategis,” tutur Menteri PU Djoko Kirmanto dalam sambutannya. Menteri PU menambahkan, penyelenggaraan SPAM Jatiluhur membutuhkan komitmen dan sinergi antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang dituangkan dalam Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerjasama. Penandatanganan Kesepakatan Ber sama dan Perjanjian Kerjasama ini merupakan langkah awal da lam pelaksanaan pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum Jatiluhur. Selanjutnya Menteri PU mengingatkan beberapa hal pen ting terkait tindak lanjut dari Kesepakatan Bersama ini guna memastikan tercapainya tujuan dan kerjasama ini yaitu: Pertama, Pemerintah Daerah bersama PDAM masing-masing Kabupaten/ Kota, Provinsi, menindaklanjuti penandatanganan ini dengan mengalokasikan dana dan melaksanakan pembangunan jaringan distribusi sampai dengan Sambungan Rumah (SR) dengan memanfaatkan air minum curah yang dihasilkan dari Sis tem Penyediaan Air Minum Jatiluhur. Kedua, Sebagai upaya pengamanan air baku untuk kebutuhan SPAM ini, Pemerintah Daerah mengelola dengan lebih baik lagi, persampahan dan air limbah permukiman di kawasan permukiman untuk mengurangi pencemaran pada Saluran Tarum Barat sebagai sumber air baku Sistem Penyediaan Air Minum Jatiluhur. Ketiga, Perum Jasa Tirta II segera menyelesaikan kesepakatan

Diketahui bahwa Ruang lingkup kerjasama berupa penyediaan air baku, pembangunan unit produksi sebesar 5.000 liter per detik, pendistribusian air curah, pembiayaan serta lembaga pengelola dan penentuan tarif air minum curah. Objek kerjasama meliputi pengembangan SPAM Jatiluhur untuk wilayah Provinsi DKI Jakarta sebanyak 4.000 liter per detik, Kabupaten Karawang 350 liter per detik, Kabupaten Bekasi 350 liter per detik dan Kota Bekasi 300 liter per detik. Kapasitas produksi 5.000 liter per detik merupakan produksi dari dua lokasi Instalasi Pengolahan Air Minum (IPA) yang ber lokasi di Cibeet dengan kapasitas IPA 550 liter per detik untuk melayani wilayah Kabupaten Karawang dan Kabupaten Bekasi,

Desain 3D IPA

dan di Bekasi dengan kapasitas IPA 4.450 liter per detik yang akan melayani wilayah DKI Jakarta, Kabupaten Bekasi dan Kota Bekasi. Pengelolaan produksi air pada SPAM Jatiluhur ini dilakukan oleh lembaga pengelola yang akan dibentuk oleh Perum Jasa Tirta II. “Dengan berjalannya kerjasama ini, maka diharapkan dapat mempercepat target akses aman air minum, sebagaimana yang diatur dalam MDGs tersebut. Terobosan yang dilakukan ini juga merupakan bagian pencapaian target RPJMN 2015-2019, dimana akses aman air minum mencapai 100 persen pada tahun 2019,” tambah Menteri PU.

Waduk Jatiluhur.

dan perjanjian kerjasama dengan pihak-pihak terkait termasuk dengan PDAM masing-masing kota dan mitra strategis untuk pembangunan dan pemanfaatan air curah Sistem Penyediaan Air Minum Jatiluhur. Keempat, Perum Jasa Tirta II segera bekerja bersama mitra strategis/ Special Purpose Vehicle (SPV) untuk mulai mempersiapkan dan memulai kegiatan konstruksi sesuai dengan target waktu yang direncanakan. Terakhir, Menteri PU juga berharap kepada para Gubernur, Bupati dan Walikota agar bersama-sama menjaga pembangunan ini dapat selesai dalam waktu dua tahun, sehingga pada awal tahun 2017 pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Jatiluhur sudah beroperasi untuk melayani air minum masyarakat wilayah Jakarta, Bekasi dan Karawang.

Kebutuhan Air Minum DKI Jakarta Masih Kurang 16 Ribu L/ detik Pembangunan SPAM Jatiluhur I yang ditargetkan selesai di tahun 2017 akan mengalirkan air 5000 liter/detik. Air tersebut akan disalurkan ke Provinsi DKI Jakarta sebanyak 4000 liter/detik, Kabupaten Karawang 350 liter/detik, Kabupaten Bekasi 350 liter/ detik dan Kota Bekasi 300 liter/detik. Namun, Menteri Pekerjaan Umum (PU) Djoko Kirmanto me ngatakan, jumlah tersebut masih jauh dari kebutuhan masyarakat. Untuk Jakarta saja masih kurang 16 ribu liter/detik. Oleh sebab itu, untuk menambal kekurangan tersebut, selain tambahan lagi dari Jatiluhur, juga akan dibangun SPAM dengan sumber air dari Waduk Karian. “Untuk memenuhi kekurangan tersebut, sumber airnya akan diambil dari Jatiluhur yang saat ini tersedia cadangan untuk air minum sebanyak 5000 liter/ detik lagi. Selain itu juga dari Waduk Karian yang saat ini dalam proses tender, dan akan dimulai di akhir tahun sehingga 2-3 tahun lagi bisa menyediakan air baku cukup


5

berita utama SISTEM 1 IPA DI KOTA BEKASI, KAPASITAS 4.450 LITER/DETIK

Reservoir Muara Karang (+4 m)

Offtake Bekasi Timur (Kota Bekasi) (+22,25 m)

Ø300 mm L = 0,924 km Q = 100 L/det Surge Tower III (+8 m)

Ø1500 mm L = 29,668 km Q = 3.000 L/det

SISTEM 2 IPA CIBEET DI KAB. KARAWANG, KAPASITAS 550 LITER/DETIK

Tapping Bekasi Timur (+25 m)

Ø450 mm L = 2,569 km

Offtake Tambun (Kab. Bekasi) (+26,21 m)

Ø350 mm L = 3,640 km Q = 150 L/det

Ø1800 mm L = 7,386 km

P IPA CIbeet 500 L/det (+14 m)

H = 47,91 m Q = 4.000 L/det IPA Bekasi 4.450 L/det (+21 m)

P

Ø400 mm L = 4,059 km Offtake Jatibening (Kota Bekasi) (+22,86 m)

P H = 39,11 m Q = 200 L/det

P

H = 20 m Q = 600 L/det

P

H = 18,5 m Q = 4.895 L/det

Intake Cibeet

Sumber Air Baku dari Saluran Tarum Barat (Waduk Jatiluhur)

: Kota Bekasi, kapasitas 300 liter/detik

Ø600 mm L = 11,000 km Offtake Karawang (Kab. Karawang) (+20 m)

Ø600 mm L = 0,400 km

Ø2000 mm L = 0,400 km

Intake Bekasi

: Provinsi DKI Jakarta, kapasitas 4.000 liter/detik

P P

H = 54,65 m Q = 250 L/det

KETERANGAN : DAERAH PELAYANAN

Ø400 mm L = 11,000 km

H = 87 m Q = 200 L/det

Ø1000 mm L = 0,837 km Q = 1.000 L/det

Offtake Tower Sentra Timur (+15 m)

Offtake Tegal Danas (Kab. Bekasi) (+28 m)

Sumber Air Baku dari Saluran Tarum Barat (Waduk Jatiluhur)

PENDANAAN Perusahaan Pengelola-SPV APBD Provinsi DKI Jakarta

: Kab. Bekasi, kapasitas 350 liter/detik : Kab. Karawang, kapasitas 350 liter/detik

Skematik Pengembangan SPAM Jatiluhur untuk Suplay Air Minum Curah ke wilayah DKI Jakarta, Bekasi, dan Karawang.

besar,” tutur Menteri PU usai menghadiri acara Penandatanganan Kesepakatan Bersama (KSB) & Perjanjian Kerjasama (PKS) Pe ngembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jatiluhur Un tuk Wilayah Jakarta, Bekasi, dan Karawang (4/9). Sementara itu, Sekretaris BPPSPAM Rina Agustin mengatakan dengan dibangunnya pengembangan SPAM Jatiluhur ini akan menambah 400 ribu sambungan rumah (SR) untuk melayani 2 juta jiwa penduduk di tahun 2017. Dalam kerjasama tersebut disepakati bahwa pihak Kementerian Pekerjaan Umum akan menyediakan air baku dari sungai Citarum melalu Saluran Tarum Barat, serta memberikan fasilitasi dan membangun bersama pihak Pemda, sarana untuk pengelolaan persampahan dan air limbah permukiman untuk me ngurangi pencemaran air baku. “Pembiayaan pengembangan SPAM Jatiluhur berasal dari APBN, APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota serta sumber perolehan lain yang sesuai dengan peraturan perundangan. Penentuan tarif air minum curah disepakati diantara para Pemerintah Daerah dalam kerjamasa ini, selain itu juga melibatkan BUMN dan BUMD,” tambah Rina. Pendistribusian air curah hasil produksi SPAM Jatiluhur kepada masyarakat dilakukan oleh PDAM masing-masing Kabupaten/ Kota. “Skema ini merupakan salah satu opsi pembiayaan sektor air minum di Indonesia, dan diharapkan menjadi pembelajaran bagi pembangunan SPAM untuk pemerintah daerah lainnya,”tambah Rina.

6

Direktur Pengembangan Air Minum Direktrat Jenderal Cipta Karya Kementerian PU Muhammad Natsir mengungkapkan, saat ini pemerintah terus mendorong pembangunan SPAM Regional, atau SPAM yang sejenis dengan SPAM Jatiluhur tersebut. “Saat ni SPAM Regional yang telah beroperasi ada 2 SPAM, 4 SPAM akan selesai di tahun 2015,” tutur Nasir. SPAM Regional yang telah selesai dan sudah berfungsi tersebut adalah SPAM Regional Bregas (Jawa Tengah) yang mencakup Kab. Bregas, Kota Tegal dan Kab. Tegal dengan kapasitas 650 l/detik dan nilai investasi Rp 515 miliar. Selain itu SPAM Regional Bali Selatan

berita utama SPAM JATILUHUR

7%

3%

DKI Jakarta Kota Bekasi Kabupaten Bekasi

IPAM BEKASI 4550 L/S

IPAM CIBEET 550 L/S

36% Kabupaten Bekasi Kabupaten Karawang

64% 90%

Off Taker

Lokasi

Kapasitas (L/Det)

Off Taker

Lokasi

Kapasitas (L/Det)

PAM Jaya

Buaran

4000

Tirta Tarum

Karawang

350

Tirta Patriot

Jati Bening

200

Bhagasasi

Tegal Danas

250

Bekasi Timur

100

Tambun

150

Bhagasasi

Skema Kerjasama SPAM Jatiluhur

adalah SPAM Regional Metro Bandung (Jawa Barat), SPAM Regio nal Karta Mantul (DIY), SPAM Regional Banjarbakula (Kalsel) dan SPAM Regional Pasigala (Sulteng). (Teks : Buchori)

Foto : Buchori

(Bali) yang mencakup Kab. Klungkung, Kab. Gianyar, Kab. Badung dan Kota Denpasar dengan total kapasitas 600 l/detik dan nilai investasi Rp 712, 59 miliar. Sedangkan SPAM Regional yang akan selesai di tahun 2015


7

liputan khusus

PU ‘Gedor’ Kepala Daerah

Perhatikan PDAM Ardhani P.*)

Kementerian Pekerjaan Umum melalui Badan Pendukung Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (BPPSPAM) mentargetkan peningkatan jumlah PDAM yang kurang sehat maupun sakit, menjadi 20 PDAM sehat pada tahun 2014 ini.

U

ntuk mencapai tujuan tersebut, BPPSPAM langsung sambut bola dengan mendatangi langsung be berapa kepala daerah. Tujuannya tak lain meng gedor perhatian kepala daerah selaku pemilik PDAM tersebut. Dengan bantuan dari kepala daerah, Ketua BPPSPAM Tamin MZ. Amin, berharap akan membuat PDAM dapat cepat tumbuh. Langkah tersebut sebagai bagian dari percepatan pencapaian target Millennium Development Goals (MDGs) untuk akses aman air minum sebesar 68,87 persen di tahun 2015, dan pencapaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, dimana akses aman air minum mencapai 100 persen pada tahun 2019.

8

“Banyak sekali yang sudah kita lakukan. Utamanya kita membuat pertemuan-pertemuan dengan kepala daerah, yang PDAM nya memerlukan perhatian kepala daerah. Kita juga merubah arah dari PDAM sakit dan kurang sehat menjadi PDAM yang sehat, yang kita katakan program turn around. Kemudian bagi PDAM yang Sehat yang sudah full cost recovery kita dorong untuk tumbuh,” ungkapnya belum lama ini. Berdasarkan hasil evaluasi kinerja PDAM yang dilakukan BPP SPAM pada tahun 2013, dari total 350 PDAM yang dievaluasi, terdapat 176 PDAM atau 50 persen dengan kinerja Sehat, 104 PDAM atau 30 persen dengan kinerja Kurang Sehat, dan 70 PDAM atau 20 persen dengan kinerja Sakit. “Kita ingin manajemen di PDAM lebih baik, sehingga mulai tahun 2015, PDAM bisa lari lebih kencang dalam mengembangkan cakupan pelayanananya,” ujarnya. Tidak sekedar mendorong kepedulian kepala daerah, BPPSPAM juga terus mengupayakan PDAM mendapatkan dana untuk pengembangan SPAM di daerahnya masing-masing. Langkah ini akhirnya menunjukkan kemajuan yang berarti, dimana saat ini sudah ada 96 PDAM yang sudah menyiapkan proposal ke per bankan, yang sudah diberikan pendampingan oleh Direktorat Pengembangan Air Minum. BPPSPAM juga sudah mendampingi PDAM tersebut, untuk memenuhi semua persyaratan yang dibu tuhkan pihak perbankan maupun Kementerian Keuangan. BPP SPAM juga sudah mengumpulkan hampir semua business plan PDAM agar semua PDAM dapat memfokuskan diri dalam memperbaiki kinerjanya. Dari business plan yang disiapkan dapat diketahui apa yang dilakukan PDAM dalam lima tahun ke depan. “Harapan ke depan, lebih banyak PDAM yang melakukan investasi. Dan kita melihat bahwa sudah banyak PDAM yang punya master plan, sudah banyak PDAM yang punya business plan. Kita harus mendorong PDAM untuk berinvestasi, karena dengan itu PDAM itu dapat tumbuh, bisa menggapai efisiensi, dan mencapai laba yang berkesinambungan untuk investasi lebih lanjut,” ucap Tamin. BPPSPAM juga berupaya memperkenalkan dirinya kepada

liputan khusus

Peraturan Menteri nomor kepada masyarakat luas, se 294 tahun 2005 tentang BPP hingga PDAM, pemerintah SPAM. daerah maupun para investor, Perjuangan jajaran BPPSPAM untuk Untuk melaksanakan ama dapat mengetahui bahwa pe raturan perundangan di Indo melaksanakan tugas yang diberikan pemerintah nah dari Permen tersebut, terobosan dan inovasi telah nesia sudah cukup lengkap un ternyata tak mudah. Banyak tantangan yang banyak dilakukan BPPSPAM. tuk berpartisipasi di bidang air Selain melaksanakan ama minum. dihadapi. nat permen, inovasi yang Perjuangan jajaran BPPSPAM dilakukan BPPSPAM juga untuk melaksanakan tugas yang untuk mencapai target diberikan pemerintah ternyata MDGs dan pencapaian tak mudah. Banyak tantangan yang dihadapi. Misalnya, kesadaran dari stakeholder seperti RPJMN 2015-2019. Berikut ini adalah terobosan yang dilakukan kepala daerah untuk memberikan dukungan politiknya untuk BPPSPAM. pengembangan PDAM. Tantangan lain, yakni terkait direksi PDAM yang memiliki Nota Kesepahaman Dengan BPKP jiwa entrepreneurship atau jiwa kewirausahaan yang tinggi. Meski Tantangan yang ada di depan mata, membuat BPPSPAM tak punya banyak tantangan, namun Tamin tetap yakin, dengan niat menyia-nyiakan waktu dan langsung tancap gas dengan mela yang baik dan usaha yang tiada henti, semua target dapat tercapai. kukan nota kesepahaman dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) pada 5 Agustus 2014. Disaksikan beberapa pejabat di dua lembaga tersebut, Ketua BPPSPAM Terobosan Terus Dilakukan Tugas yang diemban BPPSPAM tidaklah mudah. Lembaga yang Tamim M. Zakaria Amin dan Deputi Kepala BPKP Bidang Akuntan dibentuk lewat Peraturan Menteri Nomor 294 tahun 2005 ini punya Negara membubuhi tandatangannya, sebagai tanda kemufakatan tugas membantu pemerintah mencapai tujuan pengembangan bersama secara tertulis. Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM). Pengembangan SPAM Kedua lembaga ini sepakat untuk melakukan kerjasama meliputi terwujudnya pengelolaan dan pelayanan air minum menyangkut audit kinerja penyelenggara SPAM, memberikan berkualitas dengan harga yang terjangkau, tercapainya ke masukan penyusunan pedoman, sosialisasi dan Evaluasi Penerapan pentingan yang seimbang antara konsumen dan penyedia jasa Good Corporate Governance (GCG) Penyelenggara SPAM. pelayanan, dan tercapainya peningkatan efisiensi dan cakupan “Dalam hal ini memberikan bimbingan teknis dan asistensi pelayanan air minum. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 3 dalam implementasi laporan keuangan sesuai dengan Sistem


9

liputan khusus akses aman air minum Akuntansi Keuangan Entitas mencapai 100 persen pada Tanpa Akuntabilitas Publik atau tahun 2019, diperlukan dana SAK ETAP pada penyelenggara Guna mewujudkan target MDGs untuk akses yang tidak sedikit. Dana SPAM,” ungkap Tamin. aman air minum sebesar 68,87 persen di tahun tersebut dibutuhkan untuk Kerjasama itu juga me pengembangan SPAM. Bila nyangkut pengembangan 2015, dan pencapaian target akses aman air kondisi keuangan PDAM tidak kom petensi Sumber Daya minum mencapai 100 persen pada tahun 2019, memadai, maka diperlukan Manusia (SDM) penyelenggara pinjaman perbankan. Pinjaman SPAM, dan sosialisasi dan pen diperlukan dana yang tidak sedikit. difasilitasi pemerintah dengan dampingan kepada Pemda memberikan jaminan, dan PDAM dalam rangka sebagaimana diatur dalam kerjasama pengusahaan de Perpres nomor 29 tahun 2009 ngan pihak ketiga yang saling menguntungkan. Penandatangan nota kesepahaman ini terkait mengenai penjaminan pinjaman bank dan subsidi bunga. juga peningkatan kualitas di bidang air minum, serta mencapai Sehubungan dengan hal itu, BPPSPAM memfasilitasi 14 PDAM tujuan pembangunan nasional untuk mencapai masya rakat di Indonesia untuk mempercepat proses pinjaman perbankan. Keempat belas daerah tersebut yakni Kota Pontianak, Kota Indonesia yang sehat dan sejahtera. Deputi Kepala BPKP Bidang Akuntan Negara, Gatot Darmasto, Palembang, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Garut, Kabupaten langsung menyambut baik nota kesepahaman yang terjalin Sukabumi, Kabupaten Subang, Kabupaten Klaten, Kota Surakarta, tersebut. Gatot juga meminta agar nota kesepahaman ini Kota Padang, Kota Banjar, Kabupaten Grobogan, Kabupaten langsung direalisasikan dengan membentuk Liaison Officer (LO) Gianyar, Kabupaten Karangasem, dan Kabupaten Buleleng. atau petugas penghubung. Nantinya LO ini yang berperan aktif “Ini merupakan kesempatan yang baik bagi PDAM, karena pemerintah memberikan subsidi bunga dan jaminan,” jelas Tamin. dalam merealisasikan nota kesepahaman tersebut. Sementara itu, Sekda Kabupaten Garut, Iman Alirahman me ngatakan Garut sangat membutuhkan peningkatan cakupan Pinjaman Perbankan Bagi 14 PDAM Guna mewujudkan target MDGs untuk akses aman air minum air bersih. Pasalnya saat ini cakupan air bersih Kabupaten Garut sebesar 68,87 persen di tahun 2015, dan pencapaian target baru mencapai 8,11 persen. Dengan adanya fasilitas pinjaman ini, SPAM IKK Mangarogombang Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan

10

liputan khusus

Selain mendorong pinjaman perbankan melalui jaminan dari pemerintah, BPPSPAM juga mendorong daerah untuk memiliki Kebijakan dan Strategi Daerah (Jakstrada) SPAM.

menurutnya dapat dipergunakan untuk meningkatkan cakupan penyediaan air minum di daerahnya. Komitmen untuk membantu pinjaman PDAM, juga di ke mukakan Anton Ferdian dari Bank BJB. Menurut Anton, proses pinjaman yang diajukan tak terlepas dari respon yang cepat dari PDAM dalam memenuhi beberapa persyaratan yang telah ditetapkan. Sementara Farid Faraytodi dari Bank BNI me nambahkan, pihak PDAM tidak perlu khawatir bila terjadi gagal bayar, karena berdasarkan pasal 3 dari Perpres tersebut dinyatakan bahwa bila PDAM gagal membayar pinjaman, Pemerintah Pusat menanggung sebesar 70 persen dan bank menanggung 30 persen dari jumlah gagal bayar. Dokumen Jakstrada SPAM Selain mendorong pinjaman perbankan melalui jaminan dari pemerintah, BPPSPAM juga mendorong daerah untuk memiliki Kebijakan dan Strategi Daerah (Jakstrada) SPAM. Hal ini menjadi penting, sebagai perwujudan dari amanah dari Peraturan Pemerintah nomor 16 tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum. Amanat itu ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Pekerjaan Umum nomor 20/ PRT/M/2006 dan saat ini telah diperbaharui dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum nomor 13/PRT/ M/2013 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan SPAM. Untuk memenuhi amanah peraturan tersebut, BPP SPAM menargetkan tahun 2014 ini beberapa daerah sudah memiliki Jakstrada. Sekretaris BPPSPAM, Rina Agustin, mengatakan Jakstrada SPAM merupakan pedoman bagi Pemerintah Daerah dan penyelenggara dalam melaksanakan penyelenggaran Pengembangan SPAM. Lebih lanjut dikatakannya, BPPSPAM bertugas membantu peme rintah dalam menyusun Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum (RISPAM) dan Jakstrada SPAM. Kepala Bidang Kajian Kebijakan dan Program BPPSPAM, Diana Kusumastuti, mengatakan BPPSPAM membantu mendampingi dan memonitor kabupaten/kota melakukan penyusunan Jakstrada SPAM. Apalagi saat ini sudah ada beberapa daerah mengirimkan suratnya ke BPPSPAM untuk minta didampingi dalam penyusunan Jakstrada SPAM. “Dengan demikian kita harapkan mereka bisa menyelesaikannya di tahun ini juga,” kata Diana. Beberapa kabupaten kota yang akan membuat Jakstrada SPAM, yakni kabupaten/kota yang sudah memiliki RISPAM seperti Kabupaten Natuna, Kabupaten Kampar, Kabupaten Siak, Kabupaten Pasaman Barat, Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Batanghari, Kabupaten Bungo, Kabupaten Merangin, Kabupaten Muaro Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dan Kabupaten Bangka Barat.

Pihak PDAM tidak perlu khawatir bila terjadi gagal bayar, karena berdasarkan pasal 3 dari Perpres tersebut dinyatakan bahwa bila PDAM gagal membayar pinjaman, Pemerintah Pusat menanggung sebesar 70 persen dan bank menanggung 30 persen dari jumlah gagal bayar.

Fasilitasi Pertemuan dengan Pihak Bank Setelah melakukan pertemuan dengan beberapa PDAM terkait persiapan proses pinjaman perbankan di Bandung, 18 Agustus 2014 lalu, BPPSPAM langsung bergerak cepat untuk memacu percepatan penyediaan air minum di Indonesia. Salah satu yang dilakukan BPPSPAM dengan memfasilitasi pertemuan PDAM


11

liputan khusus

Terobosan yang terus menerus dan inovasi yang tiada henti yang dilakukan BPPSPAM, akan menghasilkan kinerja yang positif, yang berujung pada tercapainya penyediaan air minum yang aman untuk masyarakat, sebagaimana diamanatkan pemerintah.

Cirebon dengan Bank Jabar Banten (BJB), selaku pihak yang akan memberikan pinjaman. Sehubungan dengan hal itu, Anggota BPPSPAM, Syamsul Hidayat menyatakan fasilitasi yang dilakukan BPPSPAM selama ini sudah membuahkan hasil, dimana lima PDAM sudah me nandatangani perjanjian kredit dengan pihak perbankan, yaitu PDAM Kabupaten Bogor, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Lombok Timur, Kota Malang, dan Kota Banjarmasin. Selain mendampingin PDAM Kota Cirebon, Syamsul juga membantu PDAM yang sudah memasukkan berkas ke Kementerian Keuangan, seperti PDAM Kota Denpasar, PDAM Kota Palopo, PDAM Kabupaten Cilacap, dan PDAM Gili Menang Kota Mataram. Sementara itu Direktur PDAM Kota Cirebon, Sofyan Satari, sangat berterimakasih kepada BPP SPAM karena sangat mem

12

bantu PDAM-nya untuk mendapatkan bantuan dana. Hal itu menurutnya sangat membantu PDAM Cirebon untuk mendapat pinjaman sebesar Rp40 miliar. Dengan dana sebesar itu, Sofyan merencanakan pembangunan Instalasi Pengolahan Air Minum, pembangunan reservoir untuk sebesar 9.000 m3, dan membangun jaringan distribusi utama untuk mengangkut pipa ke reservoir ke pelanggan. Terobosan yang terus menerus dan inovasi yang tiada henti yang dilakukan BPPSPAM, akan menghasilkan kinerja yang positif, yang berujung pada tercapainya penyediaan air minum yang aman untuk masyarakat, sebagaimana diamanatkan pemerintah. (Hen) *) Kasubag Informasi dan Tata Laksana, Badan Pendukung Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (BPPSPAM), Kementerian Pekerjaan Umum

info baru

Menteri PU Gencar Meresmikan Infrastruktur Cipta Karya Sejumlah infrastruktur bidang Cipta Karya di berbagai provinsi telah diresmikan Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto di penghujung masa bhaktinya.

S

elain menandakan dimulainya pemanfaatan dan pengelolaan infrastruktur dasar permukiman ter sebut, peresmian juga menandakan sinergi pen danaan yang baik antara pemerintah pusat dan daerah. Di Batam, peresmian bersamaan dengan acara groundbreaking Kebun Raya Batam, Kamis (28/8/2014). Infrastruktur senilai Rp454,56 miliar itu selain bersumber dari APBN juga didukung pembiayaan dari pemerintah provinsi dan kabupaten/kota. Didampingi Gubernur Kepulauan Riau, Muhammad Sani, Wakil Kepala LIPI Djusman Sajuti, dan Walikota Batam Ahmad Dahlan, Menteri PU menandatangani 8 prasasti infrastruktur yang meliputi tiga infrastruktur Ditjen Sumber Daya Air, dua infrastruktur Ditjen Bina Marga dan tiga infrastruktur Ditjen Cipta Karya. “Kami berharap proyek-proyek infrastruktur yang telah


13

info baru dibangun tersebut dapat mendukung pertumbuhan ekonomi, memperlancar konektivitas dari satu daerah ke daerah lain, mendukung pemerataan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Kepualauan Riau,” ujar Djoko. Direktur Pengembangan Air Minum Ditjen Cipta Karya, Mochammad Natsir dalam penjelasannya kepada Menteri PU, menyampaikan bahwa pelayanan air minum di Kepulauan Riau berdasarkan data BPS pada tahun 2012 lalu dengan indikator yang baru telah mencapai 77%, sehingga pada tahun 2015 mendatang dapat melampaui target MDGs dan optimis dapat mencapai 79% masyarakat terlayani. Infrastruktur Ditjen Cipta Karya yang diresmikan adalah SPAM IKK Bulang dengan kapasitas 10 liter/detik senilai Rp7,12 miliar, SPAM Pulau Nipah dengan kapasitas 2,5 liter/detik senilai Rp4,03 miliar yang memberikan pelayanan bagi anggota TNI yang bertugas menjaga wilayah terluar NKRI. Infrastruktur lain adalah prasarana dan sarana dasar Ruang Terbuka Hijau Kawasan Dendang Melayu di Jembatan 1 Barelang, senilai Rp3,45 miliar. Sehari berselang, Djoko Kirmanto meresmikan pemanfaatan enam Sistem Penyediaan Air Minum Ibu Kota Kecamatan (SPAM IKK) di Provinsi Sumatera Barat, Riau, dan Jambi. Keenam SPAM IKK dengan total kapasitas produksi 170 liter/detik tersebut di sebut Menteri PU sebagai dukungan perwujudan MP3EI koridor Sumatera sebagai Gerbang Ekonomi Nasional ke Pasar Eropa, Afrika, Asia Selatan, Asia Timur, serta Australia. Penandatanganan prasasti di titik Groundbreaking Jalan

14

Padang Bypass, Jumat (29/8/2014) usai pemencetan tombol dimulainya pembangunan jalan Padang Bypass oleh Menteri Koordinator Perekonomian Chairul Tanjung. Grounbreaking dan peresmian infrastruktur Pekerjaan Umum dan Permukiman disaksikan juga oleh Menteri Pertanian Suswono, Gubernur Sumbar Irwan Prayitno, Wakil Gubernur Riau dan Jambi, Wakil Menteri PU Achmad Hermanto Dardak, para walikota dan bupati undangan, serta para pejabat di lingkungan Kementerian PU dan undangan. “Ini yang membuat saya bangga karena dibangun tidak hanya dari APBN, tapi kontribusi APBD juga besar,” kata Djoko Kirmanto sambil menunjuk salah satu panel informasi SPAM IKK kepada Chairul Tanjung dan lainnya. Dalam sambutannya Djoko Kirmanto menyebutkan enam SPAM IKK yang dia resmikan yaitu berada masing-masing di Provinsi Sumbar, Jambi, dan Riau. Di Provinsi Sumbar diresmikan SPAM IKK Punggasan dengan kapasitas 30 liter/detik di Kabupaten Pesisir Selatan senilai Rp10,32 Miliar dan SPAM IKK Simpang Empat kapasitas 30 liter/detik di Kabupaten Pasaman Barat senilai Rp 22,28 Miliar. Di Provinsi Riau diresmikan SPAM IKK Kampar Timur kapasitas 10 liter/detik di Kabupaten Kampar senilai Rp 9,70 Miliar dan SPAM IKK Rambah Hilir kapasitas 10 liter/detik di Kabupaten Rokan Hulu senilai Rp 10,12 Miliar. Sedangkan di Provinsi Jambi diresmikan SPAM IKK Jaluko kapasitas 50 liter/detik di Kabupaten Muaro Jambi senilai Rp 27,79 Miliar dan SPAM IKK Dendang kapasitas 40

info baru lanjutan pembangunan STA Kawasan Candiroto untuk pemasaran ternak, Pembangunan Jalan Usaha Tani (JUT) dalam mendukung produktifitas kopi, proyek Kawasan Makam Menggoro, Tembarak, lanjutan Kawasan Makam Muneng, Trenggono, RTH Kali Progo, serta Pompa Air Tenaga Hidro di Desa Wonokerso. Pada akhir September, tepatnya pada Selasa (23/9) Dalam rangka groundbreaking pembangunan jalan Tol Medan-Kuala Namu-Tebing Tinggi, Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto

liter/detik di Kabupaten Tanjung Jabung Timur senilai Rp 71,17 Miliar di Provinsi Jambi Mengakhiri sambutannya, Djoko Kirmanto mengapresiasi dan berterima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan seluruh masyarakat Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Riau dan Provinsi Jambi atas dukungan dan kerjasamanya dalam pembangunan infrastruktur. “Kami titipkan aset pemerintah ini untuk dapat dikelola, dimanfaatkan, dan dipelihara sebaik-baiknya, agar kemanfaatan nya dapat dinikmati oleh masyarakat,” tutup Djoko Kirmanto. Peresmian bidang Cipta Karya selanjutnya di Kabupaten Temanggung Jawa Tengah senilai Rp 19,729 miliar, Senin (8/9/2014) bersamaan dengan groundbreaking Jembatan Sigandul. Dalam kesempatan tersebut, Menteri PU didampingi Bupati Temanggung Bambang Sukarno, Anggota Komisi V DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Soejadi, Dirjen Bina Marga, Dirjen Sumber Daya Air, Dirjen Tata Ruang, serta Dirjen Cipta Karya yang diwakili Direktur Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman. Menteri PU menandatangani 9 prasasti infrastruktur yang meliputi lima infrastruktur Ditjen Sumber Daya Air, dan 4 infrastruktur Ditjen Cipta Karya. “Kami berharap proyek-proyek infrastruktur yang telah dibangun tersebut dapat mendukung pertumbuhan ekonomi, memperlancar konektivitas dari satu daerah ke daerah lain, men dukung pemerataan pembangunan dan meningkatkan kese jahteraan masyarakat di Temanggung,” ujar Djoko. Infrastruktur Ditjen Cipta Karya yang diresmikan adalah Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sanggrahan di Kabupaten Temanggung, yang dibangun dengan APBN TA 2012 dan APBD sebesar Rp. 8,66 miliar. Tempat Pengolahan Sampah (TPS) 3R Kembang Asri yang berfungsi untuk mengurangi sampah yang masuk ke TPA dan memperpanjang umur TPA, dilaksanakan dengan APBN TA 2012 sebesar Rp 379 juta. Selain itu, Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Perdesaan di Kabupaten Temanggung pada enam lokasi dengan kapasitas total 25 liter/detik di Kecamatan Kranggan, Kecamatan Pringsurat dan Kecamatan Temanggung dengan biaya APBN TA 2013 dan APBD sebesar Rp. 9,17 miliar serta Sub Terminal Agrobisnis (STA) Kawasan Candiroto di Kabupaten Temanggung untuk pemasaran sayur-sayuran dibangun dengan biaya APBN TA 2013 sebesar Rp 1,52 milliar. Djoko menambahkan, Kementerian PU juga sedang melak sanakan dan mempersiapkan pembangunan sejumlah infra struktur bidang permukiman di Temanggung, optimalisasi SPAM IKK Ngadirojo, pembangunan SPAM IKK Kandangan, Pembangunan SPAM Desa rawan air/terpencil/pesisir, Rusunawa Parakan,

juga meresmikan infrastruktur Ditjen Cipta Karya di Provinsi Sumatera Utara (Sumut) dan Provinsi Aceh senilai Rp 106,92 miliar. Dalam kesempatan tersebut, Menteri PU didampingi Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho, Direktur Jenderal Bina Marga Djoko Murjanto, Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Achmad Ghani Ghazaly dan Direktur Pengembangan Air Minum, Ditjen Cipta Karya Mochammad Natsir.


15

info baru

“Ini yang membuat saya bangga karena dibangun tidak hanya dari APBN, tapi kontribusi APBD juga besar,” Djoko Kirmanto, Menteri Pekerjaan Umum

Infrastruktur Ditjen Cipta Karya yang diresmikan adalah SPAM IKK Simeulue Timur (Kolok), kapasitas 10 liter/detik, di Kabupaten Simeulue, dibiayai dari APBN dan APBD TA 2012 senilai Rp 6,28 Miliar, Pengembangan SPAM IKK Pantai Labu, kapasitas 20 liter/ detik, di Kabupaten Deli Serdang, dibiayai dari APBN dan APBD TA 2012 senilai Rp 6,67 Miliar, dan SPAM IKK Rantau Selatan, kapasitas 40 liter/detik, di Kabupaten Labuhan Batu, dibiayai dari APBN TA 2012-2013 senilai Rp 9,22 Miliar. Selain itu, infrastruktur yang juga diresmikan oleh Djoko

16

Kirmanto yaitu SPAM IKK Syiah Kuala, kapasitas 40 liter/detik, di Kota Banda Aceh, dibiayai dari APBN dan APBD TA 2012-2013 senilai Rp 11,44 Miliar, Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah Regional Blang Bintang, kapasitas 250 ton/hari di Kabupaten Aceh Besar, dibiayai dari hibah UNDP 2011-2012 senilai Rp 53,65 Miliar. TPA Cot Padang Lila, kapasitas 94 m3/hari, di Kabupaten Pidie, dibiayai dari hibah UNDP 2012 senilai Rp 8,94 Miliar, dan TPA Cot Buket, kapasitas 120 m3/hari, di Kabupaten Bireun, dibiayai dari Hibah UNDP 2012 senilai Rp 10,72 Miliar. (bhm/bns/bcr)

info baru

Kementerian PU Berkomitmen

Perkuat Kemitraan Menuju Konferensi Habitat III Wakil Menteri Pekerjaan Umum Hermanto Dardak membuka Lokakarya Penyusunan Habitat III dengan tema Rekomendasi Nasional dan Global Menuju Permukiman Berkelanjutan di Jakarta, Kamis (28/08/2014).

L

okakarya ini merupakan bagian dari komitmen Pemerintah Indonesia dalam menindaklanjuti kese pakatan kerjasama yang terangkum dalam MOU antara Pemerintah Indonesia yang dalam hal ini adalah Kementerian Pekerjaan Umum dengan UN Habitat. MOU tersebut memuat komitmen perkuatan kemitraan dalam menuju konferensi habitat 2016. “National Report Indonesia saat ini sedang disusun oleh tim penyusun, berisi capaian pembangunan permukiman dan perkotaan selama 20 tahun, isu pembangunan saat ini, dan feature challenges yang dihadapi baik dalam skala lokal maupun

global. Harapan kita semua nasional report indonesia dapat menggambarkan capaian kinerja permukiman selama ini di Indonesia, sekaligus dapat memberikan rekomendasi nasional, regional, dan global menuju agenda perkotaan baru,” kata Hermanto. Hermanto menjelaskan penyusunan laporan nasional Indonesia sangat penting untuk upaya pencapaian tujuan nasional sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Mene ngah Nasional (RPJMN) tahun 2015-2019 yaitu target pemukiman 100-0-100. Melalui target permukiman 100-0-100, Kementerian PU berupaya untuk dapat mewujudkan permukiman layak huni dan berkelanjutan yang didukung oleh pelayanan dasar yang dapat di akses seluruh masyarakat Indonesia. Hermanto menambahkan, proses penyusunan dan penyem purnaan laporan national Indonesia tidak berakhir pada lokakarya ini, melainkan akan terus dibahas dalam forum-forum internasional lainnya seperti Asia Pacifik Regional Preparatory Meeting For Habitat III tahun 2015. “Kami harap lokakarya ini dapat menjadi forum yang efektif untuk menjaring masukan yang lebih luas dari akademisi, kelompok masyarakat dan pelaku pembangunan, baik pemerintah maupun non pemerintah guna penyusunan Indonesia National Report Habitat III,” harap Hermanto. Indonesia Siapkan Laporan Nasional Habitat III Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum bersama Habitat Agenda Partners Indonesia menyusun National


17

info baru

Laporan Nasional Habitat III mengangkat 6 tema utama pembangunan perkotaan yaitu Urban Demographic, Land and Urban Planning, Environment and Urbanization, Urban Governance and Legislation, Urban Economy, dan Housing and Basic Services.

Report Habitat III melalui acara Lokakarya yang bertemakan Rekomendasi Nasional dan Global Menuju Permukiman Ber kelanjutan, di Jakarta, Kamis (28/08/2014). Adapun maksud dari diselenggarakannya Lokakarya ini adalah mendapatkan masukan yang lebih luas terhadap National Report Indonesia yang saat ini sedang disusun, untuk kemudian dapat disampaikan pada Preparatory Committee Meeting I, 1718 September 2014 di New York, sebagai persiapan menuju Konferensi Habitat III Tahun 2016. Laporan Nasional Habitat III mengangkat 6 tema utama pembangunan perkotaan yaitu Urban Demographic, Land and Urban Planning, Environment and Urbanization, Urban Governance and Legislation, Urban Economy, dan Housing and Basic Services. Tim penyusun National Report Habitat III terdiri dari para pakar, akademisi, perwakilan kementerian/ lembaga negara, kelompok masyarakat dan perwakilan organisasi non pemerintah. Tema Urban Demographic dipaparkan oleh Chotib dengan mengangkat potensi urbanisasi dalam memberikan peluang po sitif dimana kaum migran dapat berperan sebagai inovator dan menjadi penggerak pembangunan perkotaan. Potensi demografi lainnya yang perlu dikelola dengan baik adalah bonus demografi yang ditandai dengan tingginya presentase penduduk usia produktif. Pada tema Land and Urban Planning, Iwan Kustiwan melem parkan wacana mengenai Pertanahan dan Perencanaan Perko taan. Perencanaan kota yang baik juga perlu mengakomodir alokasi ruang untuk menjawab kebutuhan urban mobility yang meningkat, sesuai arahan UU No.26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Kemal Taruc dalam kesempatannya menjelaskan tentang Environment and Urbanization, menyebutkan bahwa saat ini diperlukan manajemen penanggulangan bencana, mengingat kondisi geografis Indonesia yang berada dalam lintasan ring of fire. Pemerintah telah menyusun Rencana Aksi Nasional Adaptasi Perubahan Iklim (RAN-API) untuk mengantisipasi. Selanjutnya, tema keempat Urban Governance and Legislation dengan pembahas Wicaksono Sarosa memaparkan tentang isu desentralisasi yang berdampak pada peningkatan kewenangan Pemerintah Daerah dan membuka peluang partisipasi dan pelibatan masyarakat yang lebih luas dalam pembangunan perkotaan berdasarkan UU 32 tahun tentang Pemerintah Daerah.

18

Tema Urban Economy yang dibawakan oleh Komara Djaja, menyatakan bahwa kebijakan ekonomi perkotaan perlu dikaitkan dengan National Development Policy, dengan diterapkannya desentralisasi, maka perlu adanya penguatan kapasitas keuangan Pemerintah Daerah. Tema terakhir, keenam, yang dibawakan oleh Dadan Krisnandar selaku counterpart dalam penyusunan National Report, membahas tentang Housing and Basic Services. Sejalan dengan RPJMN 20152019, Kementerian PU menetapkan target permukiman 100-0-100 yang artinya tercapainya 100% akses air minum layak, 0% kawasan kumuh, dan 100% akses sanitasi layak. (Teks : bramanti nawang sari/ari iswanti)

info baru

Cipta Karya Finalkan Kerjasama SPAM Perdesaan dengan 8 Perguruan Tinggi Ditjen Cipta Karya melalui Satuan Kerja (Satker) Pembinaan dan Pengendalian Prasarana dan Sarana Dasar Perdesaan (P3SDP) mengadakan Rapat Pembahasan Road Map dan Finalisasi Perjanjian Kerjasama Pelaksanaan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Perpipaan Berbasis Masyarakat dengan pola KKN Tematik bersama 8 Perguruan Tinggi Mitra di Tangerang, Jumat (12/09/2014).

D

irektur Pengembangan Air Minum Direktorat Jenderal Cipta Karya yang diwakili Kasubdit Pengaturan dan Pembinaan Kelembagaan Hilwan mengatakan, pembahasan perjanjian kerjasama ini merupakan landasan pelaksanaan kegiatan bagi Ditjen Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dengan Per guruan Tinggi Mitra. Kerjasama ini merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan capaian target 100-0-100 bidang air minum. “Dengan diadakannya pembahasan ini, dapat memperoleh masukan sehingga menghasilkan kesepakatan dalam pelaksanaan

kegiatan KKN Tematik Pendampingan SPAM Perdesaan 2014-2018,” harap Hilwan. Hilwan menjelaskan, setelah pembahasan finalisasi perjanjian kerjasama akan dibahas juga road map yang bertujuan untuk merencanakan pola KKN Tematik SPAM di Perdesaan sebagai bagian yang terintegrasi dalam kurikulum pada Perguruan Tinggi. Lebih lanjut, Hilwan mengungkapkan, manfaat road map yaitu dapat memastikan kegiatan KKN Tematik SPAM berada pada arah yang tepat dalam pencapaian sasaran, memberikan arah dalam pengembangan rencana detail dan kerangka kegiatan, mem berikan arah dalam pengembangan kerangka monev program, serta menyusun indikator dan ukuran keberhasilan pada masingmasing Perguruan Tinggi. Adapun Perguruan Tinggi yang ikut berpartisipasi yaitu, Universitas Gadjah Mada, Universitas Udayana, Universitas Nusa Tenggara Barat, Universitas Pattimura, Universitas Negeri Medan, Universitas Halu Oleo, Universitas Balikpapan, dan Universitas Darussalam Ambon. “Hasil yang diharapkan dari pembahasan ini adalah finalisasi yang sudah mendapatkan paraf persetujuan dari Kepala Bagian Hukum dan Perundang-undangan Ditjen Cipta Karya serta Ketua LPPM Perguruan Tinggi Mitra yang selanjutnya akan diadakan penandatanganan kerjasama antara Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dengan Rektor Perguruan Tinggi Mitra yang direncanakan akhir September nanti,” tambah Hilwan. (Teks : bcr)


19

info baru

Indonesia Jadi Focal Point Asia Pasifik untuk Habitat III Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Djoko Kirmanto menghadiri The First Preparatory Committee Meeting of Habitat III yang berlangsung di kantor PBB, New York, 17-18 September 2014.

S

idang dipimpin oleh Sekretaris Jenderal Habitat III yang sekaligus sebagai Direktur Eksekutif UN Habitat, Dr. Joan Clos. Acara dihadiri oleh Negara-negara yang mewakili region Amerika, Asia Pasifik, Eropa, dan Afrika. Pada sidang tersebut Indonesia dan Uni Emirat Arab ditetapkan sebagai anggota Biro Preparatory Committee Meeting of Habitat III yang mewakili region Asia Pasifik. Pada setiap region ditetapkan dua Negara sebagai anggota Biro Preparatory Committee of Habitat III. Dengan posisi strategis tersebut, Indonesia menjadi focal point di Asia Pasifik dan akan mengikuti berbagai kegiatan berikutnya seperti Preparatory Committee Meeting yang kedua di Nairobi pada

2015, dan ketiga untuk menghasilkan dokumen final yang akan dibahas dalam rangka persiapan Konferensi Habitat III.

20

Pada sidang tersebut, Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto menyampaikan pidato berisi kinerja Indonesia di bidang permukiman dan pembangunan perkotaan, tantangan, dan agenda pembangunan permukiman dan perkotaan ke depan. Menteri PU juga menyampaikan kesiapan Indonesia menjadi tuan rumah Asia Pacific Ministerial Meeting pada Mei 2015 di Jakarta. Selain menghadiri sidang konferensi, Indonesia juga mela kukan bilateral meeting dengan Sekjen Habitat III. Pada kesem patan tersebut kedua pihak menandatangani agreement sebagai tindak lanjut penandatanganan MoU pada Juni 2014 lalu di Jakarta. Pada kesempatan yang sama Indonesia juga menyerahkan Draft 1 Laporan Nasional Indonesia. “Indonesia berkomitmen untuk secara aktif membantu ke giatan UN Habitat dalam rangka persiapan Habitat III, termasuk Trust Fund dan kontribusi Indonesia untuk membiayai kegiatan kantor perwakilan UN Habitat di Jakarta,” tutur Djoko Kirmanto.

info baru

“Dalam persiapan konferensi Habitat III, kita juga melibatkan seluruh stakeholders di tanah air yang tergabung dalam Habitat Agenda Partners Indonesia. Untuk penyusunan National Report melibatkan para pakar dan akademisi dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia,” ujar Menteri PU. Usai mengikuti sidang dan bilateral meeting, Menteri PU dan rombongan berkesempatan mengadakan studi banding pengelolaan John F. Kennedy Presidential Library and Museum dan Ronald Reagan Presidential Library and Museum. Selain Menteri PU, delegasi Indonesia termasuk Wakil Tetap RI di New York, Dirjen Cipta Karya Imam S. Ernawi, Ruchyat Deni Djakapermana dan Andreas Suhono selaku Staf Ahli Menteri PU, Direktur Pengembangan Permukiman Hadi Sucahyono, Direktur

Dengan posisi strategis tersebut, Indonesia menjadi focal point di Asia Pasifik dan akan mengikuti berbagai kegiatan berikutnya seperti Preparatory Committee Meeting yang kedua di Nairobi pada 2015,

Pengembangan Air Minum Mochammad Natsir, dan beberapa perwakilan pemerintah daerah seperti Kota Batam dan Kota Solo. (Teks : Hadi Sucahyono/bcr)


21

inovasi

Most Livable City Index

Pembelajaran dan Refleksi Pembangunan Kota Masa Mendatang Elkana Catur Hardiansah*)

Dalam konteks global, dewasa ini terjadi dua fenomena pergeseran yang sedang terjadi dengat sangat cepat. Karena cepatnya, banyak sekali pengambil kebijakan yang tidak menyadari pergeseran ini sehingga tidak ada antisipasi yang disiapkan untuk itu.

Car Free Day di Surabaya

K

edua fenomena pergeseran tersebut yaitu Global Shifting To The East atau lebih lebih populer dengan Kebangkitan Asia, dan Global Shifting To The Cities atau lebih kita kenal dengan Urbanisasi. Dalam proses pergeseran global ini, Indonesia memegang peranan yang sangat strategis, dengan populasi penduduk dan potensi market yang besar (250 juta penduduk), serta pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Indonesia akan menjadi bagian dari kekuatan utama ekonomi Asia bersama dengan China dan India, setelah sebelumnya Jepang dan Korea Selatan sejak 40 tahun yang lalu telah merubah peta ekonomi global. Terlebih dengan adanya ASEAN Economic Community 2015 dengan total market mencapai 600 juta penduduk. Kondisi ini merupakan sebuah potensi dan peluang untuk mengambil peran strategis dalam perkembangan regional dan global. Urbanisasi terjadi di Indonesia dalam percepatan yang cukup fantastis dimana proporsi penduduk yang tinggal di kawasan perkotaan diperkirakan akan mencapai 67.5% pada tahun 2025. GDP kawasan perkotaan diperkirakan akan mencapai 86% pada tahun 2030 (World Bank.2012. Indonesia, The Rise of Metropolitan Region). Kecepatan urbanisasi mengindikasikan bahwa ukuran kota akan semakin membesar, desa akan mengkota, kota kecil akan menjadi kota menengah, kota menengah akan menjadi kota

22

besar dan kota besar akan menjadi megacity, kota-kota baru akan terbentuk, tersebar di seluruh nusantara. Tren perkembangan penduduk yang mengarah kepada bonus demografi di tahun 2020 tentunya harus dapat dimanfaatkan dengan baik. Sehingga kawasan perkotaan menjadi wadah yang kondusif bagi kegiatan perekonomian yang dilakukan oleh kelompok pekerja yang produktif dan kreatif. Kenyataannya kota-kota di Indonesia masih meretas jalan panjang menuju perwujudan kota yang layak huni dan ber kelanjutan. Pertumbuhan penduduk yang cepat disertai per kembangan fisik yang tidak terkendali menyebabkan beberapa kawasan perkotaan mengalami penurunan kualitas hidupnya. Semuanya disebabkan ketidak mampuan kota merespon perkem bangan aktivitas yang berkembang didalamnya. Era desentralisasi dan demokratisasi yang terjadi sejak era reformasi memberikan pengalaman tersendiri dalam pem ba ngunan kota. Kewenangan yang luas tanpa disertai mantapnya kapasitas manajemen perkotaan menyebabkan pem bangunan fisik yang tidak terkendali tanpa memperhatikan prinsip-prinsip lingkungan dan berujung pada penurunan kualitas kelayakhunian kota. Di sisi lain, desentralisasi memberikan kesempatan muncul nya pemimpin-pemimpin kota reformis yang menyelesaikan persoalan-persoalan wilayah dengan terobosan yang inovatif.

inovasi Kota Surakarta, Kota Sawahlunto, Kota Palembang, Kabupaten Bantaeng, Kabupaten Wakatobi, Kota Surabaya dan banyak kota lainnya adalah sebagian dari kota yang menikmati buah manis desentralisasi. Ikatan Ahli Perencana (IAP), sebagai organisasi profesi pe ren cana wilayah dan kota di Indonesia dalam upaya ber kontribusi untuk mewujudkan agenda baru pembangunan kota, melaksanakan survey kelayakhunian kota untuk yang ketiga kalinya. Most Livable City Index (MLCI) tahun 2014 merupakan upaya IAP secara konsisten memberikan benchmark bagi para pengambil kebijakan mengenai tingkat kelayakhunian kota. MLCI adalah konsep yang digagas oleh IAP sebagai upaya memotret aspek kelayakhunian kota-kota di Indonesia. IAP berusaha memotret kelayakhunian berdasarkan kepada persepsi warga sebagai penerima manfaat pembangunan kota yang seharihari beraktivitas dan mengambil manfaat dari kegiatan perkotaan. Indeks ini merupakan “Snapshot” yang simple dan aktual mengenai persepsi warga kota yang menunjukan tingkat kenyamanan sebuah kota berdasarkan persepsi warga yang hidup sehari-hari di kota tersebut. Pendekatan yang bertumpu pada persepsi warga berasal dari pemikiran bahwa warga kota merupakan pihak yang menerima manfaat dari seluruh proses pembangunan dan aktivitas kotanya. Warga diberikan kesempatan untuk memberikan penilaian atas kegiatan perkotaan yang ada di dalamnya, termasuk terhadap upaya Pemerintah Kota dalam mewujudkan kota yang layak huni. MLCI 2014, Peluang Baru untuk Kota Menengah Istilah most livable cities muncul dari beberapa survey tahunan yang dilakukan mengenai kondisi kehidupan kota, diantaranya; Monocle’s “Most Liveable Cities Index”, the Economist Intelligence Unit’s “Liveability Ranking and Overview”, dan “Mercer Quality of Living Survey”. Hasil survey ini biasanya digunakan sebagai pe doman bagi perusahaan-perusahaan besar dalam menentukan besaran indeks gaji yang diberikan kepada pegawainya yang ditugaskan di luar negeri.

Kota yang disurvey tahun 2014 dan sebelumnya pernah disurvey di tahun 2009 dan 2011 antara lain Yogyakarta, Semarang, Surabaya, Bandung, Medan, Batam, Palembang, Pontianak, Palangkaraya, Banjarmasin, DKI Jakarta dan Jayapura. Sedangkan beberapa kota yang baru disurvey tahun 2014 antara lain Solo, Malang, Balikpapan, Samarinda dan Bogor. Pemilihan kota yang terbatas disebabkan oleh keterbatasan sumber daya yang dimiliki oleh IAP dalam mengambil sampel. Survey ini melibatkan responden lebih dari 1700 responden yang dibagi secara pro porsional pada kelompok umur 18-24, 25-40, 41-60 dan diatas 60 tahun. Survey MLCI 2014, melahirkan beberapa temuan menarik yang sekiranya dapat menjadi panduan dalam perumusan agenda baru pembangunan kota. 1. Faktor Penting Kelayak Hunian Kota Pada studi tersebut, dihasilkan urutan prioritas kriteria warga dalam menilai kelayakhunian kotanya. Urutan tersebut adalah (1) ekonomi; (2) Fasilitas Kesehatan; (3) Kebersihan; (4) Fasilitas Kebersihan; (5) Transportasi; (6) Tata Ruang; (7) Keamanan; (8) Prasarana dasar; (9) Sosial Budaya. 2. Kota Menengah mendominasi hasil kelayak hunian IAP. Dari hasil survey terhadap ke 18 kota, maka terdapat 8 kota yang memiliki nilai indeks kelayakhunian kota diatas rata-rata nasional yaitu 62.39. Kota-kota tersebut adalah Balikpapan, Solo, Malang, Yogyakarta, Makassar, Palembang, Bandung dan Semarang. 4 dari 8 kota tersebut merupakan kota-kota me nengah dengan penduduk kurang dari 1 juta jiwa.

Gambar 1 Penilaian MLCI 2014

Kota tua Jakarta

IAP telah melakukan survey pada tahun 2009, 2011 dan 2014. Khusus tahun 2014, jumlah kota yang disurvey bertambah menjadi 18 kota dengan 30 indikator yang dinilai. Dalam pelaksanaan survey, IAP melibatkan Pengurus Daerah Provinsi yang berkedudukan di 25 Provinsi dan melibatkan para pakar perkotaan yang tergabung sebagai anggota dan pengurus.

3. Kota Metropolitan Utama Menghadapi Permasalahan Terdapat 3 Kota Metropolitan yang nilai indeksnya dibawah rata-rata nasional yaitu; DKI Jakarta, Medan dan Surabaya. Hal ini tentunya menjadi peringatan dalam konteks Pembangunan mengingat peran dominan ketiga kota tersebut bagi perekonomian nasional. Peran yang amat besar terutama bagi kota-kota metropolitan utama seharusnya diikuti oleh upaya Pemerintah dalam meningkatkan faktor kelayak hunian. Apabila diamati per indikator, maka persoalan yang perlu diperhatikan pada ketiga kota tersebut terlatak pada aspek kemacetan, RTH, transportasi umum dan penataan kota.


23

inovasi 4. Penataan Kota dan Pengelolaan Lingkungan Kota Balikpapan secara signifikan berada diatas rata-rata nasional untuk aspek tata kota dan pengelolaan lingkungan dibanding kota lain yang disurvey. Kota-kota menengah seperti Solo, Malang dan Samarinda merupakan kota yang dianggap secara keruangan dan lingkungan terkelola dengan baik dan memiliki nilai indeks diatas rata-rata nasional yaitu 63,85. Palembang dan Balikpapan merupakan kota Metropolitan yang penilaiannya diatas rata-rata nasional.

Gambar 6 Kualitas Aspek Ekonomi Kota-Kota di Indonesia

Gambar 4 Penilaian Terhadap Penataan Kota dan Pengelolaan Lingkungan 5. Transportasi Publik Kota Bogor merupakan kota yang secara kuantitas memiliki sarana transportasi yang memenuhi harapan warga, akan tetapi secara kualitas perlu ditingkatkan sehingga dapat me minimalisir persoalan transportasi kota Bogor. Permasalahan yang serupa ditemui di Kota Balikpapan. Rata-Rata Nasional Ketersediaan Angkutan

Kualitas Angkutan

66.67

59.21

MLCI dirancang oleh IAP tidak sebagai instrumen tunggal dalam menentukan kualitas hidup sebuah kota. Tentunya hasil yang diamati dari MLCI perlu diperkaya dengan instrumen lain yang memotret kondisi kota. Dalam perjalanannya sejak tahun 2009, MLCI menjadi referensi publik dalam menilai kualitas hidup kotakota di Indonesia. Sebagai instrument yang sederhana, maka MLCI diharapkan dapat dipergunakan untuk berbagai kelompok minat yang memilki kepedulian terhadap isu-isu urbanisme dan pembangunan kota, seperti akademisi, Pemerintah, NGO atau kelompok masyarakat lainnya. Refleksi MLCI 2014; Agenda Baru Pembangunan Kota Merujuk kepada hasil MLCI 2014 serta mengamati perkembangan global dan regional perkembangan kota maka beberapa hal yang perlu menjadi perhatian dalam agenda baru pembangunan kota masa mendatang; 1. Pembangunan kota yang inklusif dan berkelanjutan. Era demokratisasi menuntut para pemimpin kota untuk merubah paradigma pembangunan kotanya menjadi lebih inklusif. Kesadaran mengenai pentingnya pembangunan inklusif timbul setelah melihat realitas bahwa pembangunan yang telah menghasilkan pertumbuhan ekonomi (growth) yang cukup tinggi akan tetapi tidak sepenuhnya dinikmati oleh kelompok miskin atau di daerah kumuh perkotaan. Terminologi pembangunan yang inklusif tidak terbatas kepada aspek ekonomi tetapi memberikan akses lebih luas kepada seluruh elemen masyarakat dalam menikmati hasil pembangunan, termasuk didalamnya infrastruktur dan layanan dasar. Warga

Gambar 5 Ketersediaan dan Kualitas Transportasi Publik 6. Kualitas Perekonomian Kota Untuk aspek ekonomi indeks rata-rata nasional adalah 61,5. Dari 18 Kota yang disurvey, Kota Malang, Kota Semarang, Kota Solo, Kota Yogyakarta, Kota Balikpapan dan Kota Palembang adalah kota yang memiliki nilai diatas rata-rata nasional. Kota Jayapura dan Kota Samarinda perlu memiliki perhatian khusus kepada aspek ekonomi.

24

Pemanfaatan Trotoar sebagai ruang publik di Kota Solo

inovasi

MLCI dirancang oleh IAP tidak sebagai instrumen tunggal dalam menentukan kualitas hidup sebuah kota.

kota perlu ditempatkan sebagai pelaku utama pembangunan kota dan peran Pemerintah sebagai motivator dan enabler. Pelibatan masyarakat, terutama kelompok yang terpinggirkan, tidak hanya termanifestasi dalam bentuk forum sosialisasi semata. Program-program pembangunan kota juga diarahkan lebih inklusif kepada setiap kelompok masyarakat baik secara alokasi, lokasi ataupun kelompok sasaran. 2. Penguatan peran kota-kota menengah, terutama di luar Jawa, dalam konteks ekonomi regional dan global. Pada tahun 2012 Bank Dunia melakukan studi terhadap kota-kota di Indonesia dimana salah satu temuan pentingnya menunjukkan bahwa kota-kota berukuran menengah (dengan kisaran penduduk 0.5 – 1 juta orang) memiliki kinerja ekonomi yang lebih baik dibandingkan dengan kota-kota lain. Hasil Survey IAP menunjukkan bahwa Kota Balikpapan (684.339 jiwa), Kota Solo (563.659 jiwa) dan Kota Malang (820.243) merupakan kota menengah yang dinilai memiliki tingkat kelayakhunian dibandingkan kota-kota metropolitan yang memiliki kontribusi perekonomian lebih dari 50% terhadap perekonomian nasional apabila digabungkan. Hal ini tentunya sebuah fenomena yang dapat kita sikapi sebagai nilai strategis keberadaan kota-kota menengah di pertumbuhan wilayah. Hal ini melengkapi temuan yang dihasilkan oleh Mckinsey Institute mengenai perkembangan ekonomi kota-kota di Indonesia dimana 90% kota-kota dengan pertumbuhan GDP yang tinggi (>7%) banyak tersebar di Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi.Kota-kota seperti Batam, Medan, Pekanbaru, Pontianak, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, Ambon dan

Sorong. Pekerjaan rumah selanjutnya adalah bagaimana meningkatkan kota-kota di luar Jawa sebagai kawasan yang layak huni sehingga mampu menarik SDM dengan kualitas terbaik yang menciptakan lapangan pekerjaan yang produktif. 3. Penataan kota yang berbasis rencana tata ruang kota. Pemahaman terhadap proses urbanisasi sejak tahapan awal perkembangan kota di kota kecil dan menengah merupakan sebuah insight awal bagi para pemimpin kota bahwa rencana pembangunan kota harus disiapkan untuk mengantisipasi pertumbuhan yang terjadi dengan cepat. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) harus menjadi acuan pembangunan kota pada berbagai sektor pembangunan. RTRW tersebut harus diimplementasikan dan upaya pengendalian rencana kota arus dilaksanakan secara tegas. 4. Pemenuhan fasilitas dasar perkotaan. Hasil MLCI menunjukkan kota-kota besar dan Metropolitan masih menghadapi per soalan infrastruktur dasar yang serius, seperti kemacetan, air bersih, kesehatan, kebersihan, dan lain-lain. Hal ini ironis mengingat kota-kota tersebut memiliki kapasitas pendanaan yang kuat. Pemerintah Kota agar meningkatkan kapasitas manajemen pembangunan kotanya sehingga mampu meng alokasikan sumber daya secara tepat untuk kebutuhan warga kota. *) Wakil Sekjen Bidang Urbanisme dan Livable City, Ikatan Ahli Perencanaan Indonesia


25

inovasi

Ibu Rumah Tangga dan Sistem Penanganan Sampah Sumiaty dan Sari Oktaviani*)

Salah satu bagian dari anggota keluarga yang berperan sangat penting dalam hal ini adalah peran para Ibu Rumah Tangga. Peranan ini tidak akan berjalan dengan baik bila tidak memperolah dukungan dari Pemerintah.

S

ampah merupakan sisa suatu usaha atau kegiatan manusia yang berwujud padat (baik yang dapat terurai maupun tidak terurai), serta sudah dianggap sudah tidak berguna lagi, sehingga perlu untuk dilepas ke lingkungan. Timbulan sampah dapat dikurangi jika masyarakat mendapat sosialisasi yang perhatian dari Pemerintah. Dengan menumbuhkan kesadaran masyarakat akan pentingnya penanganan sampah secara dini, tentu akan membawa perubahan yang besar dalam paradigma yang positif tentang sampah. Hal ini akan mendukung kinerja sistem pena nganan sampah secara totalitas, melalui peran serta subjek peng hasil sampah, yaitu manusia. Hal yang terpenting bagi setiap rumah tangga adalah memilah antara sampah organik dan sampah anorganik, karena akan sangat membantu kinerja penanganan sampah. Selain peran Ibu Rumah Tangga selaku motivator dalam menangani sampah rumah tangga, mereka juga akan berperan dalam mendorong anakanaknya untuk dapat berpartisipasi dalam hal proses pemilahan sampah di sumber sampah. Peran Penting Ibu Rumah Tangga dalam Sistem Penanganan Sampah Sampah bukanlah sesuatu yang perlu untuk ditakuti atau dihinda ri, karena sampah yang ditangani dengan baik, akan memiliki nilai ekonomis. Para Ibu Rumah tangga tentu tahu tentang bagaimana

26

sebenarnya menangani sampah dengan baik, serta sangat me mungkinkan untuk memperoleh tambahan penghasilan dari hasil penjualan sampah yang masih dapat didaur ulang. Salah satu contoh sukses adalah pada komunitas KSM Sanora di Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara. Dengan tangan-tangan yang terampil dari para anggota KSM tersebut, maka pola penanganan sampah secara partisipatif dalam menciptakan masyarakat yang peduli sampah, mulai tumbuh. Banyak Ibu Rumah Tangga yang tertarik dan bergabung KSM Sanora. Jika dicermati, maka alasan mengapa Ibu Rumah Tangga dapat berpartisipasi dalam penanganan sampah adalah karena mereka begitu peduli terhadap kebersihan lingkungan, secara khusus pada lingkungan rumah tangga. Dengan adanya kegiatan pemilahan yang dilakukan dalam masyarakat, seharusnya Pemerintah dapat memberikan dukungan atas keberhasilan yang telah dilakukan oleh para Ibu Rumah Tangga yang kreatif dan inovatif. Di tangan merekalah, sampah dapat diolah dalam berbagai bentuk kerajinan yang tentunya mempunyai nilai jual di masyarakat. Wanita dalam perannya sebagai seorang ibu rumah tangga, yang bertugas dalam mengatur serangkaian kegiatan rumah

inovasi tangga, dapat dipastikan berkontribusi dalam timbulan sampah yang dihasilkan. Sebagai contoh, aktivitas memasak di dapur, sudah pasti akan menghasilkan sampah makanan. Belum lagi jika ada bungkus makanan, kertas pembungkus makanan, karet pengikat kemasan makanan, botol-botol kecap dan saus yang isinya telah digunakan, sudah barang tentu akan menghasilkan sampah. Sampah yang dihasilkan inilah yang nantinya akan dita ngani dalam sistem kota. Jumlah anggota keluarga akan berbanding lurus dengan jumlah konsumsi makanan setiap harinya dan akhirnya akan berbanding lurus pula terhadap produksi sampah. Belum lagi jika gaya hidup keluarga tersebut cukup instan, sehingga menghasil kan banyak produk-produk makanan yang dikemas secara praktis, sehingga menghasilkan lagi kuantitas dan karakteristik sampah yang berbeda pula. Aktivitas membersihkan rumah dan taman, juga akan menghasilkan sampah sebagai residunya. Sisa potongan tanaman hingga debu sapuan rumah, juga akan berkontribusi ter hadap timbulan sampah yang dihasilkan. Peran Pemerintah dalam Mendukung Peran Ibu Rumah Tangga Oleh karenanya, sudah seharusnya peran Ibu Rumah Tangga menjadi target oleh Pemerintah untuk melakukan intervensi,

terkait kebijakan yang bersifat komprehensif, sehingga dapat secara langsung berdampak pada menjaga kinerja sistem penanganan sampah di kota tersebut. Keterlibatan suami dan anak-anak, juga sangat penting. Apabila seorang Ibu Rumah


27

inovasi Tangga memahami perannya, bahwa jika ia berperan lebih banyak untuk mengurangi kuantitas sampah yang dihasilkan se tiap harinya atau bahkan berpartisipasi dalam mendorong upa ya pemanfaatan kembali sampah yang telah dihasilkan, maka tugas Pemerintah dalam menangani sampah akan menjadi “lebih ringan”. Penerapan kegiatan 3R (Reduce-Reuse-Recycle) di rumah sebagai sumber terawal dari timbulan sampah, menjadi mungkin untuk dilaksanakan. Upaya mengkonversi sampah organik menjadi kompos pa dat di rumah, merupakan budaya yang sangat baik untuk ditum buhkembangkan. Kementerian Pekerjaan Umum selaku pem bina keteknikan dalam hal sistem penanganan sampah pada skala nasional telah memiliki pedoman untuk mengolah sampah organik di rumah, misalnya teknologi vermikomposting atau Keranjang Takakura. Untuk penanganan sampah anorganik yang masih dapat didaurulang, maka dapat dilakukan pemilahan, untuk kemudian dijual ke pengepul atau dibawa ke Instalasi Pengolahan Sampah (IPS) berskala komunal, untuk dikelola oleh Bank Sampah. Melalui program ini, paradigma yang terbentuk dalam masyarakat bahwa sampah adalah sesuatu yang tidak berguna, bau dan dibuang begitu saja, dapat diubah menjadi sesuatu yang memiliki nilai dan harga. Selain itu, Ibu Rumah Tangga telah secara nyata berkontribusi dalam hal penanganan sampah di kota, secara menyeluruh. Program-Program Pemerintah Pemerintah dalam hal ini memegang peranan yang sangat penting dalam memfasilitasi keberlangsungan kegiatan yang diciptakan oleh para Ibu Rumah Tangga dengan memberikan apresiasi atas usaha yang telah mereka lakukan. Pemerintah perlu melakukan sosialisasi untuk masyarakat secara menyeluruh baik di tingkat nasional maupun provinsi, kabupaten/kota, hingga ke tingkat desa tentang kiat untuk mengurangi kuantitas dan daya cemar sampah pada sumbernya, mengolah sampah menjadi produk yang dapat dimanfaatkan, dan mengajak masyarakat untuk berperan aktif dalam mengolah sampah dalam skala rumah tangga. Kementerian Pekerjaan Umum melalui Direktorat Pengem bangan Penyehatan Lingkungan Permukiman Direktorat Jenderal Cipta Karya memfasilitasi optimasi TPS3R yang telah dibangun melalui sumber dana APBN di seluruh Indonesia, baik dari aspek

Pemerintah dalam hal ini memegang peranan yang sangat penting dalam memfasilitasi keberlangsungan kegiatan yang diciptakan oleh para Ibu Rumah Tangga dengan memberikan apresiasi atas usaha yang telah mereka lakukan.

kelembagaan, keuangan, peran serta pemerintah, masyarakat swasta dan Perguruan Tinggi. Program lain pemerintah melalui beberapa kementerian lain seperti Kementerian Kesehatan akan mensosialisasikan kepada masyarakat tentang bahaya yang dapat ditimbulkan akibat sampah, baik media edukasi maupun jejaring internet atau media yang paling sering dikunjungi masyarakat. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melakukan sosialisasi melalui pro gram pendidikan yang dimuat dalam kurikulum sekolah baik di tingkat TK, SD, SMP, dan SMA sampai dengan Perguruan Tinggi untuk dapat menciptakan inovasi-inovasi yang kreatif untuk penanganan sampah. Kementerian Sosial melakukan program pemberdayaan masyarakat terkait dengan program penanganan sampah. Kementerian Tenaga Kerja juga dapat menyiapkan tenaga-tenaga terampil yang mampu menjadi operator-operator yang andal dalam penanganan sampah. Pemerintah dalam penyelenggaraan tugasnya mewakili suara rakyat, perlu banyak mendengar aspirasi-aspirasi rakyat sehingga masyarakat melalui pemerintah dapat mewujudkan keinginan dan cita-cita masyarakat. Kesejahteraan dapat terwujud, salah satunya melalui sektor persampahan, melalui program-program yang akan dicanangkan oleh pemerintah. Program yang komprehensif dan terpadu antara beberapa kementerian itulah, yang akan dapat memadukan sebuah cita-cita dan harapan yang sama dalam menciptakan sistem penanganan sampah yang andal dan berkinerja baik. *) Staf Seksi Wilayah II, Subdirektorat Persampahan, Direktorat Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman, Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum. Kontak dengan penulis: [email protected]

28

inovasi

Bank Sampah dan Pengelolaan Sampah Terpadu 3R

Kembangkan Ekonomi Kerakyatan Mendatang “Sudah saatnya dalam mengelola sampah, kita merubah cara pandang terhadap sampah dan cara memperlakukan sampah. Seharusnya kita memandang sampah sebagai sesuatu yang memiliki nilai guna dan manfaat serta tidak membuang sampah dengan percuma,” ajak Sunyoto, Ketua Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Kembang Asri Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah.

S

ebagai upaya “membumikan” perubahan paradigma tentang pengelolaan sampah, praktek mengolah dan memanfaatkan sampah harus meninggalkan cara lama yang hanya membuang sampah dengan mendidik dan membiasakan masyarakat memilah, memilih, dan menghargai sampah sekaligus mengembangkan ekonomi kerakyatan. Mengembangkan ekonomi kerakyatan melalui pengem bangan Bank Sampah dan Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu 3R berbasis masyarakat pemukiman perumahan. Pelaksanaan bank sampah mengandung potensi ekonomi kerakyatan yang cukup tinggi karena kegiatan bank sampah dapat memberikan hasil nyata bagi masyarakat dalam bentuk peluang kerja dan juga penghasilan tambahan bagi pegawai bank sampah dan masyarakat penabung sampah. Selain itu, ada juga tempat pengelolaan sampah terpadu 3R berbasis masyarakat permukiman perumahan. Masyarakat dan pemerintah daerah akan memperoleh keuntungan nyata berupa lingkungan yang bersih dan sehat serta volume timbulan sampah yang diangkut ke TPA semakin berkurang sehingga mengefisienkan biaya angkutan sampah dan mengoptimalkan masa pakai TPA. Untuk menunjang agar kegiatan pengelolaan sampah terpadu 3R di wilayah Kelurahan Kebonsari, sudah dilakukan beberapa

kegiatan antara lain, sosialisasi program dan kegiatan pengelolaan sampah terpadu 3 R tingkat kelurahan, RW, RT, PKK, gerakan


29

inovasi masih tetap ada, yaitu pandangan masyarakat bahwa sampah tidak memiliki nilai ekonomi dan manfaat serta masih adanya masyarakat yang berpandangan bahwa sampah merupakan barang kotor dan harus dibuang,” tutur Sunyoto. Lebih lanjut, Sunyoto menyatakan, untuk menangani masalah tersebut berbagai cara telah dilakukan, seperti memotivasi perilaku masyarakat terhadap sampah bahwa sampah dapat memberikan hasil nyata dalam bentuk peluang kerja dan peng hasilan tambahan. “Program kebersihan, ketertiban, keindahan dan kesehatan lingkungan dan pengelolaan sampah terpadu 3 R di Kelurahan Kebonsari diharapkan dapat menciptakan suatu lingkungan yang sejuk, indah, tentram, dan nyaman bagi masyarakat. Maka, diperlukan dukungan masyarakat mulai dari rumah tangga, RT/ RW maupun kelurahan,” harap Sunyoto. (Teks: Bramanti NS)

pemilahan sampah dari sumbernya baik organik, an-organik, dan residu. Pelatihan pembuatan kerajinan dari sampah anorganik serta membudayakan hidup bersih dan pemberdayaan masyarakat dalam kegiatan yaitu, kesadaran dalam membuang sampah pada tempatnya, pengomposan sampah organik untuk pupuk, dan bank sampah. Kelurahan Kebonsari merupakan perangkat daerah yang bertugas melaksanakan Pemerintah Daerah Temanggung di wilayah Kelurahan Kebonsari. Oleh karena itu, visi Kelurahan Kebonsari juga harus sesuai dengan visi yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Temanggung yaitu, terwujudnya Temanggung sebagai daerah agraris berwawasan lingkungan, memiliki masyarakat agamis, berbudaya, dan sejahtera dengan pemerintahan yang bersih. Di wilayah Kelurahan Kebonsari Kecamatan Temanggung Kabupaten Temanggung dengan 657 rumah tangga menghasil kan sampah setiap hari sebesar 329-657 kg, dalam satu bulan 9.855-19.710 kg per bulan dan satu tahun sebanyak 118.260236.520 kg. Sunyoto menjelaskan, guna mewujudkan wilayah Kelurahan Kebonsari bersih telah terdapat lembaga pengelolaan sampah, antara lain bank sampah Berkah Tawangsari Permai dengan nasabah aktif sebanyak 76 rumah tangga, bank sampah Sekar Wangi dengan nasabah aktih sebanyak 52 Rumah Tangga. “Walaupun bank sampah telah diadakan, namun permasalahan

30

lensa ck

Studi banding Menteri Pekerjaan Umum tentang pengelolaan John F. Kennedy Presidential Library and Museum dan Ronald Reagan Presidential Library and Museum di New York.

Foto-foto : Hadi Sucahyono


31

lensa ck

Ditjen Cipta Karya berpartisipasi dalam Pameran IPTEK yang digelar oleh Relawan Jokowi-JK di Tugu Proklamasi Jakarta

Foto-foto : Manti dan Aji

32

lensa ck

Pameran Terpadu Pengelolaan Perbatasan Negara di TMII Jakarta 23 September 2014

Foto-foto : Manti dan Aji


33

seputar kita

Tabanan Kembali Masuk 19 Kabupaten/ Kota Terbaik PKPD-PU Dalam rangka memperingati Hari Bhakti Pekerjaan Umum, salah satu agendanya adalah memberikan penghargaan bagi pemerintah provinsi dan kabupaten/kota yang dinilai telah menunjukkan prestasi kinerja dan inovasinya dalam Pe nyelenggaraan Infrastruktur Bidang Pekerjaan Umum melalui Penilaian Kinerja Pemerintah Daerah Bidang Pekerjaan Umum (PKPD-PU). Pada tahun 2014 ini, untuk kedua kalinya Pemerintah Kabupaten Tabanan termasuk dalam 19 kabupaten/kota yang akan dinilai dalam PKPD-PU Sub Bidang Cipta Karya. Kunjungan juri PKPD-PU disambut langsung oleh Bupati Tabanan Ni Putu Eka Wiryastuti. Eka menyampaikan, Pemeritah Kabupaten Tabanan sangat senang dan bangga karena Kabupaten Tabanan memiliki beberapa program unggulan, yaitu Gerbang Indah Serasi, Partisipatif Infrastruktur, Bedah Rumah, Bedah Warung dan Gerbang Emas (Ekonomi Masyarakat). (Krisna Dwipayana_Randal Bali)

Pamsimas Akan Dilanjutkan Lima Tahun ke Depan Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) sangat dimungkinkan untuk dilaksanakan kembali pada periode lima tahun ke depan. Selain banyak mendapatkan apresiasi berbagai kalangan, dalam struktur pembiayaan dan program pembangunan air minum lima tahun ke depan masih mempertahankan program pemberdayaan masyarakat di bidang air minum. Optimisme tersebut diungkapkan oleh Direktur Pengem bangan Air Minum Ditjen Cipta Karya, Mochammad Natsir, pada pembukaan Rapat Koordinasi Program Pamsimas Regional II di Yogyakarta, 7-9 September 2014. “Program Pamsimas mendapatkan apresiasi dari berbagai kalangan, termasuk dari kalangan DPR. Apresiasi secara umum terhadap penyelenggaraan program–program pembangunan yang berbasis masyarakat,” kata Natsir. (Dit. PAM)

Cipta Karya Jateng ikut Berpartisipasi dalam Pameran di Jateng Fair 2014 Jateng Fair sudah menjadi acara tahunan yang diikuti oleh semua SKPD Provinsi dan kabupaten/kota. Acara ini diadakan di Pusat Rekreasi Promosi dan Pembangunan (PRPP) Provinsi Jawa Tengah, 29 Agustus - 14 September 2014. Pada tahun 2014 ini Dincipkataru juga turut meramaikan pameran Jateng Fair, dengan menampilkan kegiatan–kegiatan strategis di dinas provinsi. Semua SKPD berlomba-lomba memamerkan kegiatan dan produk-produk mereka.Untuk tahun ini akan ada ratusan stand yang akan memamerkan produk unggulan di Jateng Fair 2014. Diantaranya yaitu, 35 stand yang mewakili kabupaten/kota di Jateng, 28 stand dari SKPD Jateng, 5 BUMD, 10 BUMN, 100 stand dari swasta. Wakil Gubernur Jawa Tengah Heru Sudjatmoko membuka acara ini. Heru juga turut meninjau berkeliling semua stand pameran yang ada di PRPP ini. (Marsya Paramitha_Randal Jateng)

34

Karya Poster Dina Fadhila Sari Duta Sanitasi 2014 Provinsi Aceh

Segera Dibangun. SPAM Regional Jatiluhur. PU Gedor Kepala Daerah Perhatikan PDAM. Indonesia Jadi Focal Point Asia Pasifik untuk Habitat III 20

Recommend Documents