Ekonomi Asia Pasifik

2016

DPN APINDO © 2015

1 Momentum pesta politik serta gejolak ekonomi yang berlangsung dalam dua tahun terakhir telah melahirkan kepemimpinan baru Indonesia. Rangkaian Reformasi Birokrasi dan Reformasi Regulasi yang digulirkan menjawab berbagai keraguan berbagai pihak terhadap arah dan proyeksi perekonomian 2016 Indonesia. Dunia Usaha bersemangat mengambil peran pada berbagai jalan keluar yang disediakan pemerintah sebagai landasan untuk optimisme memasuki 2016. Gejolak indikatorindikator eksternal dan internal hanya akan menjadi kekhawatiran jangka pendek apabila semua pihak berkomitmen terhadap arah pencapaian perekonomian 2016 yang diinginkan.

IMF, Bank Dunia, dan ADB memperkirakan kondisi perkembangan ekonomi 2016 Indonesia akan semakin baik dibandingkan tahun 2014 dan 2015. Ketiga lembaga internasional tersebut pada TW II 2015 telah memperbaharui proyeksinya terhadap prospek ekonomi Indonesia. Hasil proyeksi ketiga lembaga internasional tersebut terhadap perkiraan arah ekonomi Indonesia kedepan tidak memiliki perbedaan yang signifikan. Ekonomi diproyeksikan akan tumbuh lebih baik pada 2015 dan 2016, terutama didorong oleh perbaikan konsumsi pemerintah dan investasi. Bank Dunia dan ADB memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,3% pada 2016. Proyeksi ADB dilatarbelakangi optimisme bahwa pemerintah akan mampu mempertahankan momentum reformasi yang cepat serta mengimplementasikan rencana kebijakan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur, perbaikan iklim investasi, pemangkasan biaya logistik, serta perbaikan eksekusi anggaran. Perkembangan ekonomi global merupakan salah faktor penentu yang sangat mempengaruhi proyeksi outlook ekonomi makro 2016 Indonesia, khususnya berkaitan dengan indikator neraca perdangan dan kurs mata uang. Ekonomi global 2016 apabila dilihat dari World Economic Outlook IMF pada April 2015 lalu, diperkirakan akan bertumbuh 3,8%. Sebagai bagian dari pertumbuhan ekonomi global, perkembangan ekonomi Tiongkok tetap harus dicermati oleh Indonesia. Hal ini dikarenakan Tiongkok merupakan salah satu partner dagang terbesar Indonesia, dimana apabila pertumbuhan ekonomi Tiongkok mengalami perlambatan, akan berimbas terhadap prospek surplus neraca perdagangan Indonesia. IMF memprediksi pertumbuhan Tiongkok di 2016 akan tumbuh 6,3% yang lebih rendah dari pertumbuhan 2015 di kisaran 6,8%, serta realisasi pertumbuhan 2014 sebesar 7,4%. Ekonomi Asia – Pasifik

Sumber : World Economy Outlook, IMF October 2015.

Di satu hal, terdapat optimisme terhadap prospek pertumbuhan ekonomi global 2016. Namun secara regional, khususnya Asia dalam hal ini Tiongkok, terdapat pesimisme dikarenakan perlambatan pertumbuhan Tiongkok akan berpengaruh terhadap ekonomi Indonesia 2016.  Pertumbuhan ekonomi global masih memperlihatkan kecenderungan yang bias dari perkiraan semula, di teng9ah pasar keuangan global yang masih diliputi ketidakpastian.  Secara umum, perekonomian AS diperkirakan akan lebih rendah dari proyeksi semula, didorong oleh realisasi TW I 2015 yang rendah serta pelemahan ekspor dan investasi. Prospek Ekonomi & Bisnis Indonesia 2016 : Tahun Pembuhtian Kinerja Pemerintah untuk Membangun Optimisme Masa Depan Perekonomian Indonesia

1

 Perlambatan ekonomi Tiongkok terutama dipicu oleh ekspor yang masih terkontraksi, walau besaran kontraksi periode saat ini lebih kecil dari periode sebelumnya.  Perekonomian Eropa terus berupaya mengalami pemulihan, ditopang oleh permintaan domestik yang meningkat di tengah bergulirnya krisis Yunani. Meningkatnya permintaan domestik didorong oleh kenaikan konsumsi, tercermin dari pertumbuhan penjualan ritel (terutama non food index) yang lebih tinggi.  Perekonomian Jepang dan India tumbuh sesuai perkiraan sebelumnya. Namun, permintaan domestik Jepang masih lemah, yang diiringi penurunan indeks produksi. Meski permintaan domestik melemah, namun terdapat optimisme terhadap ekonomi Jepang terutama dari sisi tenaga kerja dan tingkat keyakinan konsumen ke depan. Perbaikan pasar tenaga kerja terlihat dari peningkatan labor cash earning serta menurunnya tingkat pengangguran.  Perekonomian dunia yang bias ke bawah berdampak terhadap kelanjutan pelemahan harga komoditas internasional, walau memang harga minyak dunia mulai meningkat secara gradual. Pada 2015, penurunan harga komoditas ekspor secara signifikan diproyeksikan masih berlanjut, dipengaruhi oleh tren penguatan USD dan perlambatan ekonomi Tiongkok. Harga sejumlah komoditas internasional yang diperkirakan lebih rendah dibandingkan proyeksi semula adalah tembaga, timah, dan nikel. Sementara itu, harga batu bara diperkirakan juga masih menurun pada tahun 2015.

Perkembangan ekonomi global yang akan berpengaruh terhadap ekonomi nasional 2016 diantaranya :  Semakin pulihnya ekonomi global, terutama dipicu oleh recovery ekonomi US yang solid  Perekonomian Kawasan Eropa yang juga mulai bergerak pulih  Hal serupa berlangsung pada perekonomian negara berkembang dan emerging countries  Masih rendahnya harga minyak dunia yang menguntungkan bagi negara pengimpor minyak Pertumbuhan Ekonomi

Sumber : BPS, Kementerian Koordinator Perekonomian, 2015.

Asumsi RAPBN 2016 memperkirakan ekonomi domestik tumbuh sebesar 5,3%. Hal ini sejalan dengan optimisme perbaikan ekonomi global serta sejalan dengan berlanjutnya reformasi struktural di dalam negeri. Dari sisi permintaan, demand eksternal akan mendorong pertumbuhan ekspor hingga 4,8% – 5,2%. Selain itu, upaya dari sisi Indonesia untuk membuka pasar ekspor baru, mengurangi hambatan perdagangan di pasar tujuan ekspor, serta meningkatkan fasilitasi ekspor juga mendorong peningkatan demand terhadap produk Indonesia. Sementara itu, investasi diperkirakan tumbuh 8,6% – 9,0% yang didorong oleh permintaan domestik yang meningkat dan membaiknya investasi pada sektor yang berorientasi ekspor. Peningkatan investasi ini pun akan didorong oleh membaiknya iklim investasi, khususnya terkait dengan peluncuran layanan izin investasi 3 jam di Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Kantor Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

Prospek Ekonomi & Bisnis Indonesia 2016 : Tahun Pembuhtian Kinerja Pemerintah untuk Membangun Optimisme Masa Depan Perekonomian Indonesia

2

Walau prospek jangka pendek ekonomi Indonesia tetap memiliki optimisme, tetap terdapat beberapa faktor risiko yang dapat mengganggu stabilitas ekonomi ke depan. Dari sisi eksternal, normalisasi kebijakan the Fed menimbulkan risiko terjadinya aliran modal keluar dari perekonomian domestik. Sementara itu, perlambatan ekonomi China, sejalan dengan menurunnya pertumbuhan kredit dan likuiditas serta meningkatnya cost of capital di negara tersebut, dapat mempengaruhi prospek pertumbuhan ekonomi Indonesia melalui kinerja ekspor. Risiko domestik lainnya terkait dampak pelemahan nilai tukar yang belum sepenuhnya direalisasikan pada 2015 ini yang pada Oktober lalu Rupiah sempat mendekati level 15.000 per 1 USD sehingga berpotensi mendongkrak tingkat inflasi 2015, dan bahkan tingkat inflasi 2016. Membaiknya prospek ekonomi global mendatang akan turut mempengaruhi perkembangan ekonomi domestik melalui :  Pemulihan ekonomi global dan stabilitas yang terjaga akan menciptakan demand global yang kuat.  Perbaikan demand global turut mendorong peningkatan aktivitas perdagangan dunia.  Stabilitas ekonomi global akan mampu menciptakan pasar keuangan dan likuiditas global yang lebih baik, sehingga menciptakan stabilitas arus modal dan nilai tukar antar negara. Dengan demikian, prospek percepatan pertumbuhan ekonomi domestik 2016 mendatang akan dipengaruhi antara lain :  Perbaikan kinerja neraca perdagangan Indonesia yang ditopang oleh pulihnya demand global serta peningkatan peran ekspor manufaktur yang lebih berdaya saing.  Bertambahnya minat investor dalam bentuk realisasi investasi pada sektor kegiatan produktif yang berjalan beriringan dengan percepatan pembangunan infrastruktur yang akan membuka dan memperluas pasar.  Tetap besarnya potensi konsumsi domestik yang didukung stabilitas politik dan ekonomi, serta didukung oleh peningkatan kelompok middle-income dalam basis demografi Indonesia.

2 Jalan menuju pemulihan perekonomian diyakini akan terwujud melalui perbaikan iklim investasi. Salah satu tantangan utama yang dihadapi terkait dengan kompleksitas perijinan usaha. Perbaikan untuk mempermudah perijinan usaha melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang telah dimulai sejak 2015 menumbuhkan optimism dunia usaha atas keseriusan pemerintah dalam meningkatkan Daya Tarik investasi Indonesia.

Pemerintah telah menggulirkan tujuh jilid paket kebijakan ekonomi sejak September 2015 hingga akhir 2015. Reformasi dalam bidang perizinan telah menjadi bagian di dalamnya, yang tercakup dalam Paket Kebijakan Ekonomi Jilid 2 dan Jilid 3, yaitu Deregulasi untuk memperbaiki iklim investasi serta Penyederhanaan izin pertanahan untuk penanaman modal. Segi investasi memegang peranan penting sebesar 30% s/d 35% dari total PDB, dengan 50% s/d 55% lainnya bersumber dari konsumsi domestik. Dalam rangka mendukung hal tersebut, BKPM telah melakukan dan mengeluarkan kebijakan terobosan yang mempermudah perizinan yang selama ini menjadi kendala utama. Untuk mendukung prospek investasi 2015-2019, pemerintah telah mempermudah proses perizinan di seluruh sektor melalui pelayanan terpadu satu pintu (PTSP). Terobosan tersebut mengiringi pesatnya perkembangan investasi di Indonesia, yang dalam kurun waktu satu tahun terakhir terus mengalami peningkatan. Dengan adanya komitmen pemerintahan Jokowi-JK, target investasi 2015-2019 diyakini akan dapat terealisasikan, diiringi oleh percepatan sarana infrastruktur serta fokus pemerintah terhadap pengembangan industri beserta kawasannya tidak hanya di Pulau Jawa namun juga diarahkan ke wilayah Kalimantan, Sulawesi dan Sumatera. Prospek Ekonomi & Bisnis Indonesia 2016 : Tahun Pembuhtian Kinerja Pemerintah untuk Membangun Optimisme Masa Depan Perekonomian Indonesia

3

Jumlah Industri Besar Dan Sedang Di Jawa Dan Luar P. Jawa (2001-2013)

Keterangan : *) Angka sementara. Sumber : Biro Pusat Statistik.

Pemerintah Indonesia, melalui Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), terus melakukan penyempurnaan pelayanan dan kemudahan berusaha khususnya bagi investor. Reformasi kebijakan, waktu proses perizinan yang cepat, dan sistem pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (PTSP) menjadi bagian dari kemudahan yang diberikan kepada investor yang ingin berinvestasi. Upaya tersebut telah berhasil meningkatkan peringkat Indonesia dalam survei Ease of Doing Business (kemudahan berusaha) 2016 yang dirilis World Bank Group. Mengacu laporan resmi yang dikeluarkan oleh World Bank Group, posisi Indonesia naik 11 posisi dari sebelumnya peringkat 120 menjadi peringkat 109 dari total 189 negara yang disurvei. Indonesia tercatat sebagai negara yang konsisten melakukan reformasi EoDB sejak 2007, sehingga termasuk 24 negara teratas yang melakukan reformasi di 3 indikator atau lebih. Iklim investasi dan ekspansi dunia usaha 2016 diyakini akan semakin cemerlang. Hal tersebut sejalan dengan sasaran deregulasi di bidang perizinan usaha dan investasi untuk mendorong industri berorientasi ekspor serta untuk perluasan penciptaan lapangan kerja. Presiden Joko Widodo secara jelas memberikan arahan kepada semua jajarannya untuk mengurangi, memotong hambatan serta mengefisienkan proses pengajuan bagi siapapun yang ingin berinvestasi di Indonesia. Optimisme semakin nyata terhadap Kementerian-Kementerian terkait untuk dapat mengkoordinasikan berbagai regulasi yang telah disederhanakan dengan tujuan agar Indonesia menjadi semakin kompetitif di kancah investasi global dalam memasuki tahun 2016.

3 Dalam kondisi / situasi perekonomian yang cerah, pemerintahan sebagai regulator cenderung bersifat lengah sehingga memunculkan berbagai regulasi buruk yang justru menghambat ekspansi ekonomi lebih lanjut. Namun disaat situasi ekonomi yang sulit justru disinilah letak kepiawaian pemerintah yang mampu memunculkan berbagai deregulasi positif yang dapat memperbaiki arah pasar dan perekonomian sesuai dengan target yang ditetapkan. Imbas yang akan dihasilkan akan semakin berganda apabila di dalam kondisi ekonomi yang ekspansif, pemerintah dapat memeliharanya dengan regulasi-regulasi yang suportif dan positif.

Kelesuan ekonomi domestik yang terjadi pada 2015 lalu memang belum seperti kondisi krisis seperti yang terjadi pada 1997/1998, di mana pertumbuhan ekonomi langsung melorot tajam hingga kontraksi sekitar 13% pada 1998. Ketahanan ekonomi domestik saat ini masih relatif lebih baik dibandingkan dengan kondisi 1997/1998. Sebagai antisipasi terhadap kondisi kelesuan yang terjadi, maka sejak awal September 2015 hingga November 2015 telah digelontorkan Paket Deregulasi I s/d Paket Deregulasi VII dalam rangka mengembalikan kepercayaan pelaku ekonomi domestik. Prospek Ekonomi & Bisnis Indonesia 2016 : Tahun Pembuhtian Kinerja Pemerintah untuk Membangun Optimisme Masa Depan Perekonomian Indonesia

4

Sejak September 2015, Pemerintah telah mengeluarkan tujuh Paket Kebijakan Ekonomi. Rangkaian paket kebijakan itu diterbitkan untuk mengatasi kelesuan ekonomi akibat ketidakpastian perekonomian global serta untuk memperkuat daya saing dan struktur ekonomi Indonesia. Di dalam Paket Kebijakan Ekonomi Jilid 1 dan Jilid 2, Pemerintah menjalankan deregulasi, debirokratisasi, kemudahan perijinan, insentif fiskal untuk memperbaiki iklim investasi dan mempercepat pembangunan proyek infrastruktur. Di dalam Paket Jilid 3, Pemerintah menurunkan harga BBM, TDL dan gas, serta memperluas basis penerima KUR dan menyederhanakan regulasi perizinan pertanahan untuk penanaman modal. Di dalam Paket Jilid 4, Pemerintah mengeluarkan kebijakan pengupahan yang lebih sederhana, serta implementasi pemberian kredit oleh LPEI untuk mencegah pemutusan hubungan kerja. Paket Kebijakan Jilid 5 meliputi kebijakan pemotongan tarif pajak penghasilan (PPh), revaluasi perusahaan dan BUMN maupun swasta. Di dalam Paket Jilid 6 Pemerintah menekankan kebijakan untuk mendukung pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus dengan pemberian insentif pengurangan pajak. Paket Kebijakan Ekonomi Jilid 7 pada Desember 2015 menekankan pada percepatan pembangunan desa, peningkatan kualitas layanan logistik, dan peningkatan daya saing industri padat karya. Kali ini kebijakan Pemerintah dirasakan menyentuh pemulihan sektor riil domestik khususnya industri padat karya. Paket-Paket Kebijakan dan Deregulasi tersebut tentunya bertujuan untuk mempermudah investasi sektor industri baik untuk pengembangan cabang industri maupun untuk meningkatkan kinerja ekspor serta tentunya penyerapan tenaga kerja. Tantangannya adalah implementasi kebijakan tersebut. Sepenuhnya disadari oleh dunia usaha bahwa kebijakan yang baik tidak serta merta menjamin pelaksanaan yang baik. Tahun 2016 merupakan tahun pembuktian rencana-rencana besar pemerintah di bidang perekonomian.

4 APINDO telah meletakkan dasar perhatiannya terhadap perkembangan ekonomi nasional khususnya dalam bidang Hubungan Industrial dan Investasi. Dinamika perkembangan Hubungan Industrial dalam satu dekade terakhir telah menimbulkan gejolak ketidakpastian iklim investasi nasional. Ketegasan Pemerintah dalam menentukan arah kebijakan ketenagakerjaan melalui regulasi terbarunya patut diapresiasi. Apabila konsistensi implementasinya sejalan dengan perbaikan regulasi lainnya di bidang industri dan investasi, maka optimisme terhadap arah pertumbuhan ekonomi yang diinginkan akan dapat tercapai.

Perlambatan pertumbuhan ekonomi yang sempat berlangsung di tahun 2015 terjadi diantaranya disebabkan oleh beberapa faktor internal dan eksternal sehingga berpotensi menimbulkan dampak negatif lanjutan:  penurunan daya serap tenaga kerja di sektor produktif  perlambatan penciptaan lapangan kerja yang disebabkan oleh lambatnya perbaikan iklim investasi  pelemahan ekspor non-migas disertai tuntuan kenaikan upah yang tinggi akan mempersulit upaya mempertahankan kelangsungan kerja  semakin sulitnya mempercepat penurunan tingkat kemiskinan dikarenakan tingkat penyerapan tenaga kerja yang relatif rendah. Perkembangan tahun terakhir memperlihatkan adanya beberapa prediksi, diantarnya dikemukakan oleh Mckinsey Global Institute bahwa pada 2030, ekonomi Indonesia akan menikmati bonus demografi dengan memiliki 113 juta pekerja berketerampilan tinggi sebagai negara dengan perekonomian terbesar ke-7 secara global. Tentunya, kekhawatiran muncul mengenai akankah tingkat pendidikan dan keterampilan tenaga kerja nasional masih rendah nantinya, yang jelas berdampak pada produktivitas tenaga kerja Indonesia.


5

Berdasarkan rilis data BPS, penduduk Indonesia terdiri dari 128 juta angkatan kerja, dengan rincian diantaranya adalah sekitar 120 juta merupakan tenaga kerja, sedangkan 7 juta penduduk merupakan penganggur. Namun, dari angka 120 juta tenaga kerja tersebut tersebut terdapat 35 juta orang yang dikategorikan setengah menganggur. Dengan demikian, total penduduk yang menganggur (tidak bekerja) sebenarnya berada di atas 40 juta jiwa. Dari total angkatan kerja sebanyak 128 juta orang tersebut, 58 juta tamat SD, 20 juta tamat SMP. Hal tersebut berarti bahwa jenis pekerjaan yang cocok untuk kelompok angkatan kerja ini adalah pekerjaan yang bersifat low-skilled yang dapat diserap oleh industri padat-karya (labour-intensive industry). Dengan demikian, kebijakan pemerintah yang diarahkan untuk pengembangan industri padat-karya akan memiliki 2 faktor positif yaitu penciptaan lapangan kerja serta peningkatan devisa. Oleh karena itu, selain ditujukan untuk mendorong iklim investasi, Paket Kebijakan Ekonomi yang telah dikeluarkan sebelumnya disusun agar tercipta ruang yang lebih besar bagi pertambahan lapangan kerja berkualitas. Namun menyusul kelesuan usaha di beberapa sektor pada 2015 lalu, Kementerian terkait pun telah dengan cepat mengeluarkan beberapa strategi dalam menanggulangi hal itu serta mencari jalan keluar terhadap beberapa perusahaan padat karya yang telah mewacanakan akan merumahkan karyawannya Secara agregat industri padat-karya memang memiliki nilai tambah yang lebih rendah dibandingkan industri berteknologi tinggi, namun industri padat-karya akan memiliki kemampuan dalam menyediakan “jaring pengaman” di level bawah dalam hal penyediaan lapangan kerja, yang justru sebenarnya dapat membantu merealisasikan program Kementerian terkait, khususnya Kementerian Tenaga Kerja. Meningkatnya jumlah tenaga kerja (pekerja) justru akan mengurangi beban pemerintah dalam penyediaan kartu kesehatan, pendidikan, yang diperuntukkan bagi mereka yang menganggur. Dan terlebih lagi, peningkatan jumlah tenaga kerja akan dapat menekan angka kemiskinan di tahun 2016. Kontribusi terhadap penyerapan tenaga kerja domestik selain bersumber dari industri padat-karya juga akan bersumber dari industri padat-modal. Apabila industri padat-karya berkembang secara sehat maka sektor industri padat-modal juga akan memiliki arah perkembangan serupa. Salah satu fokus APINDO dalam mendukung pertumbuhan dunia usaha Indonesia yang berkelanjutan adalah dengan meletakkan perhatian terhadap isu ketenagakerjaan dan pengupahan. Formulasi upah minimum dengan kenaikan yang ditentukan oleh faktor pertumbuhan ekonomi dan inflasi, melalui PP No. 78 Tahun 2015 ditegaskan kepastian penghitungannya. Ketegasan pemerintah mengeluarkan PP tersebut, diapresiasi dunia usaha mengingat tujuannya untuk mempercepat pengembangan investasi dan industri. PP tersebut tentu tidak sempurna, namun APINDO mendukungnya karena salah satu kontribusi besar PP tersebut adalah memberikan jaminan kepastian penghitungan upah minimum – yang berimplikasi bagi penentuan upah secara umum. Sudah selayaknya pengusaha dan pekerja mendukungnya karena menguntungkan keduanya bagi kepastian peningkatan aktivitas usaha dan jaminan kerja yang berkelanjutan. DPN APINDO mencermati beberapa hal yang perlu dikritisi dan diperbaiki lebih lanjut pasca dikeluarkannya PP Pengupahan tersebut. APINDO berharap agar Pemerintah menempatkan diri pada posisi bahwa segenap stakeholders, meliputi dewan pengupahan dan pemerintah daerah baik di tingkat Kabupaten / Kota maupun Propinsi, wajib untuk mematuhi seluruh peraturan yang berlaku mengenai penetapan Upah Minimum di Indonesia yang telah diatur dalam PP No. 78 Tahun 2015 tersebut. Di tahun 2016 Pemerintah diharapkan dapat menyebarluaskan dan mensosialisasikan PP tersebut kepada publik sebagai bagian dari transparansi, serta meminta kepada segenap pihak di daerah agar tidak mempolitisasi besaran kenaikan upah minimum 2017 berikutnya, sehingga tercipta rezim pengupahan yang berkeadilan. Mekanisme tersebut menjadi lebih mudah untuk diimplementasikan, menjadi lebih pasti untuk dunia usaha dalam berbisnis di tahun 2016, serta menjadi lebih adil untuk seluruh stakeholder dalam pasar tenaga kerja (termasuk para pencari kerja). Dalam hal ketenagakerjaan, APINDO mencatat adanya kesediaan pemerintah untuk mengakomodir masukan APINDO terkait besaran tariff jaminan pensiun. Namun demikian total pungutan ketenagakerjaan yang mencapai 19,74% bagi perusahaan dari penghasilan pekerja untuk perlindungan sosial kesehatan dan Prospek Ekonomi & Bisnis Indonesia 2016 : Tahun Pembuhtian Kinerja Pemerintah untuk Membangun Optimisme Masa Depan Perekonomian Indonesia

6

ketenagakerjaan merupakan beban yang terlalu tinggi khususnya bagi industri padat karya. Di tahun 2016 pemerintah harus serius untuk melakukan sinkronisasi kebijakan-kebijakan terkait perlindungan sosial ini demi peningkatan daya saing industri.

5 APINDO menghargai keterbukaan Pemerintah untuk mempertimbangkan masukan dunia usaha dalam berbagai perjanjian internasional yang telah dan akan disepakati untuk memperlancar arus barang, jasa, dan investasi. APINDO juga menyambut baik upaya-upaya pemerintah dalam mengurangi birokrasi yang berlebihan dan tidak bersahabat bagi dunia usaha. Namun harus digarisbawahi bahwa tujuan dari keikutsertaan dalam perjanjian-perjanjian perdagangan internasional dilandasi tujuan utama untuk meningkatkan perekonomian domestik yang berkelanjutan, investasi serta penciptaan lapangan kerja yang berkualitas bagi tenaga kerja Indonesia, maka berbagai potensi negatif harus dapat diantisipasi untuk solusinya.

Iklim investasi yang sehat tentunya akan sangat dibutuhkan dalam menunjang keberlangsungan industri domestik. Dalam pandangan dunia usaha, terdapat dua hal krusial terkait iklim investasi yaitu perburuhan (pengupahan) serta perdagangan internasional melalui Free Trade Agreement. Hal ini tentunya akan terkait dengan bagaimana regulasi yang akan dikeluarkan pemerintah terkait dengan perdagangan bebas. Dua hal terkini yang menjadi perhatian berbagai kalangan ekonomi dan bisnis terkait dengan aktivitas perdagangan internasional adalah Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) serta Trans Pacific Partnership (TPP) sementara CEPA (Comprehensive Economic Partnership Agreement) Indonesia dengan European Union relatif kurang mendapat perhatian publik meskipun juga merupakan kebijakan yang sangat penting. APINDO mendukung pelaksanaan dan implementasi MEA yang telah dicanangkan sejak lebih dari sepuluh tahun lalu, dikarenakan MEA akan dapat memberi peluang besar bagi pertumbuhan ekonomi, diantaranya dengan adanya pasar bebas ASEAN, Indonesia dapat memperluas jangkauan ekspor dan impor tanpa ada biaya dan penahanan barang terlalu lama di bea cukai, selain itu para tenaga kerja Indonesia yang melimpah dapat bekerja di negara anggota ASEAN dengan bebas dan sesuai dengan keterampilan yang dibutuhkan secara regional. Para investor juga dapat memperluas ruang investasi tanpa ada batasan ruang antar negara ASEAN. Namun, selain menjadi peluang, beberapa faktor ketidaksiapan Indonesia juga dapat menjadi faktor penghambat, meskipun hal itu semestinya bukan menjadi alasan untuk menjadi menentang MEA, namun harus segera dibenahi sesegera mungkin, terutama dalam hal pembentukan SDM berkualitas yang produktif serta peningkatan output produk industri yang memiliki nilai tambah dan daya saing tinggi. Bukan hal yang mudah bagi pemerintah untuk terus memperbaiki kondisi internal dalam menghadapi MEA, dengan pembentukan SDM serta output produksi industri yang berkualitas menjadi tantangan yang paling sulit untuk dilewati. Aliran bebas barang dan jasa di ASEAN pada dasarnya menyangkut inisiatif penurunan hambatan tarif dan non tarif serta fasilitas perdagangan. Dalam hal aliran barang, sejak tahun 2010 sudah lebih dari 98% tariff bea masuk barang sebesar 0% sehingga tidak ada alasan untuk mengatakan tidak siap. Mengenai jasa, kekhawatiran akan serbuan jasa di tahun 2016 akibat MEA tidak beralasan karena komitmen Indonesia atas sektor jasa ini sama tingkatnya dan bahkan lebih rendah dari jasa yang sudah sudah berlangsung selama ini. Akan halnya dengan kekhawatiran terhadap serbuan tenaga kerja terampil di tahun 2016 juga hanya kekhawatiran semu karena disepakatinya MRA (Mutual Recognition Arrangement) atas 8 bidang profesi selain masih harus dilengkapi sejumlah tahap teknis lanjutan, juga bukan merupakan kebebasan untuk bekerja, namun merupakan pengakuan kesamaan kualifikasi pendidikan-ketrampilan.


7

Dalam hal TPP, APINDO memiliki bersikap positif untuk mengkaji upaya Indonesia bergabung di dalam TPP. Pandangan positif APINDO tersebut dilandasi sudut pandang bahwa pemerintahan Jokowi–JK telah bersedia melakukan reformasi ekonomi di Indonesia, khususnya di bidang regulasi dan kelembagaan, yang ditujukan untuk menyelaraskan dengan kesepakatan-kesepakatan yang muncul di dalam platform perjanjian diantara negara-negara yang bergabung di dalam TPP. Pandangan positif APINDO terhadap prospek TPP tersebut juga dilandasi keinginan agar Indonesia dapat mengambil manfaat dari outflow-inflow perdagangan Indonesia dengan negara-negara anggota TPP lainnya. Namun di lain hal, APINDO juga berpendapat bahwa Indonesia harus mencermati beberapa hal yang terdapat dalam klausul perjanjian antar negara-negara di dalam TPP yang berpotensi negatif serta merugikan dunia usaha Indonesia nantinya. Kajian yang lebih mendalam mengenai hal itu perlu dilakukan oleh pihak pemerintah dan juga dunia usaha sehingga pada saatnya APINDO dapat bersikap secara lebih tegas terhadap pilihan untuk bergabung tidaknya Indonesia dalam TPP. Sementara itu, kebijakan perdagangan internasional dalam skema CEPA (Comprehensive Economic Partnership Agreement) Indonesia dengan European Union juga perlu mendapat perhatian penting karena merupakan prioritas untuk diwujudkan dalam 2 tahun mendatang. Perjanjian kerjasama ekonomi ini positif mengingat sifatnya yang kompementer bagi perekonomian Indonesia. Secara konseptual CEPA akan menguntungkan kedua belah pihak, maka APINDO berharap pemerintah untuk segera menyelesaikan negosiasi CEPA tersebut.

6 Indonesia semakin berkembang sebagai salah satu tujuan utama berinvestasi. Potensi-potensi yang menjadi kekuatan daya saing dengan negara lain yaitu sumber daya alam yang melimpah, tenaga kerja muda yang semakin terampil dan berkualitas, pasar domestik yang besar dan terus bertumbuh, serta dukungan dan komitmen pemerintah untuk semakin meningkatkan mutu iklim investasi bagi terciptanya tujuan investasi yang aman dan menarik. Dengan stabilitas politik yang diharapkan semakin kondusif memasuki 2016, serta kemampuan ekonomi Indonesia untuk bertahan dalam melalui masa kelesuan ekonomi global hingga 2015 lalu, pemerintah terus menyempurnakan reformasi iklim investasi sehingga ekonomi Indonesia semakin siap untuk berkompetisi di kawasan.

Menjelang tutup tahun 2015 beberapa waktu lalu, banyak harapan pelaku dunia usaha terhadap prospek 2016 yang akan semakin baik, seiring dengan keyakinan terhadap pertumbuhan ekonomi domestik yang masih positif. Untuk saat ini, negara-negara di Asia tetap menjadi kontributor terbesar atau setengah dari total realisasi investasi di Indonesia. Dan meskipun saat ini tren investasi global menurun seiring dengan kelesuan ekonomi global, namun iklim investasi di Indonesia terus meningkat dengan signifikan. Selain itu, dalam waktu dekat diyakini bahwa potensi outward investment dari negara-negara di Asia ke Indonesia cukup besar. Misalnya outward investment Tiongkok dan Vietnam ke Indonesia masih sekitar 1% s/d 4% dari seluruh outward investment negara-negara di Asia tersebut, dengan Tiongkok yang masuk (berinvestasi) ke sektor smelter dan Vietnam berminat berinvestasi di sektor manufaktur seperti TPT. Indonesia memiliki banyak kesempatan untuk meraih peluang investasi yang sangat besar di ASEAN. Indonesia merupakan negara dengan ekonomi terbesar di ASEAN dan keberadaan MEA dapat lebih mendorong pertumbuhan ekonomi yang sedang dipacu pemerintah saat ini. Selain itu faktor demografi yang besar, khususnya dalam hal angka angkatan kerja dan tenaga kerja, akan memperkokoh tercapainya peluang pasar yang lebih besar bagi dunia usaha Indonesia.


8

Berbagai kondisi dan perkembangan tersebut di atas menjadi sebagian landasan bagi optimisme berbagai kalangan terhadap prospek investasi 2016 di Indonesia yang sangat positif. Bahkan, Kepala BKPM mengatakan1 bahwa minat investasi pada 2016 diproyeksikan akan tumbuh sekitar 16%. Pertumbuhan minat investasi di tahun 2016 semakin menguat dikarenakan optimisme investor terhadap membaiknya regulasi di Indonesia. Kondisi makroekonomi pada 2015 menunjukkan tren positif yang terlihat dari perbaikan di dalam pertumbuhan ekonomi yang diiringi dengan peningkatan indeks keyakinan konsumen dan indeks tendensi bisnis. Salah satu fondasi optimisme akan pertumbuhan minat investasi di 2016 adalah adanya peningkatan capaian kinerja investasi di tahun 2015. Untuk pencapaian Januari s/d September 2015, realisasi investasi telah mencapai Rp 400 trilyun. Sebagai “pengawal” pintu masuk kegiatan berinvestasi, pada 2016 BKPM akan menjalankan berbagai program untuk menjaga tren positif pertumbuhan investasi. Program-program tersebut diantaranya dengan melanjutkan kemudahan investasi, khususnya bagi sektor manufaktur melalui izin investasi dan izin konstruksi di Kawasan Industri. Selain itu, BKPM juga akan memberi kemudahan status perusahaan dalam kawasan berikat (PDKB) dan diskon pajak untuk industri padat karya, sehingga diharapkan akan meningkatkan kontribusi industri manufaktur pada 2016 hingga 54%. Melalui komitmen yang telah dicanangkan, BKPM akan terus mendorong realisasi di sektor prioritas investasi, yakni industri berorientasi ekspor, padat karya yang berorientasi ekspor, substitusi impor, hilirisasi, pertanian, maritim, dan pariwisata.

.

Target Penanaman Modal (PMA + PMDN) BKPM 2015 – 2019

Sumber : BKPM, 2015.

1 Sesuai pernyataan Kepala BKPM kepada beberapa media massa cetak dan online nasional pada 3 Desember 2015, http://www.republika.co.id/berita/koran/financial/15/12/03/nys1tf13-

minat-investasi-di-2016-masih-positif


9

Berbagai faktor positif terhadap optimisme proyeksi investasi 2016 tentunya harus dibarengi dengan kewaspadaan terhadap faktor-faktor yang dapat menghambat prospek investasi di Indonesia pada tahun 2016. Prospek yang positif terhadap investasi di Indonesia pada 2016, khususnya investasi industri padat modal, kemungkinan masih terpengaruh oleh fluktuasi dan depresiasi Rupiah yang berpotensi menghambat pertumbuhan investasi. Dampak dari fluktuasi Rupiah tersebut akan nampak dari penurunan daya beli masyarakat dimana pelaku industri juga harus tetap mengimpor barang untuk produksi dalam negeri. Impor barang modal yang stagnan akan menyebabkan gairah investasi menjadi menurun. Terhadap potensi faktor negatif penghambat investasi tersebut, kebijakan antisipatif yang dapat dilakukan pemerintah, dalam hal ini Bank Indonesia, diantaranya dengan memperluas cadangan devisa sebagai antisipasi kebijakan dalam memperkuat nilai tukar Rupiah. Namun bagaimanapun juga, euforia minat berinvestasi di Indonesia di tahun 2016 yang akan semakin tinggi semestinya direspon dengan kebijakan antisipatif pemerintah terhadap potensi-potensi negatif yang dapat muncul dan menghambat kegiatan berinvestasi di tahun 2016 seperti yang telah ditargetkan.

7 Tahun 2016 merupakan tahun pertama bagi Pemerintahan Kabinet Kerja bersama dengan Legislatif baru dalam merumuskan dan menyusun RAPBN, sehingga anggaran tahun 2016 diupayakan untuk menampung secara utuh kebijakan dan program dari Pemerintahan Kabinet Kerja. RAPBN 2016 diharapkan dapat meningkatkan kerja sama yang lebih baik bagi Pemerintah Pusat dan Daerah dalam berbagai upaya untuk alokasi anggaran bagi aktivitas-aktivitas produktif untuk perekonomian yang lebih kompetitif.

Dalam sisi pembiayaan dalam APBN 2016, pemerintah telah menempuh kebijakan yang akan mengarahkan anggaran untuk kegiatan produktif. Sasaran penggunaan anggaran akan diarahkan kepada pemberdayaan peran swasta, BUMN, serta pemerintah daerah dalam percepatan pembangunan infrastruktur serta melakukan inovasi kreatif pada instrumen pembiayaan. Sebagai konsekuensi dari percepatan pembangunan infrastruktur, APINDO memandang bahwa pemerintah tentunya memerlukan kebijakan fiskal yang ekspansif sehingga berdampak pada terjadinya defisit anggaran. Dan untuk mendukung pelaksanaan kebijakan fiskal, defisit anggaran tersebut akan ditutup oleh sumber-sumber pembiayaan dari dalam dan luar negeri. Selanjutnya, realokasi anggaran pemerintah telah diarahkan menuju belanja modal, dan juga peningkatan belanja infrastruktur oleh BUMN (yang menerima suntikan modal Rp 70,4 trilyun pada APBN-P 2015 lalu), diharapkan akan memberikan dorongan yang diharapkan bagi belanja investasi yang akan menggenjot kinerja dunia usaha dalam tahun 2016. Apabila anggaran belum dapat mencukupi, maka Pemerintah dapat menerapkan skema partisipasi sektor swasta dalam mendorong belanja infrastruktur yang lebih besar di beberapa lokasi produktif sehingga ekspektasi terhadap tingkat pertumbuhan 2016 yang lebih optimistis dapat tercapai. APINDO berpendapat bahwa kebijakan realokasi anggaran tersebut perlu dilanjutkan dalam kerangka APBN 2016, khususnya prioritas terhadap mata anggaran yang diperuntukkan bagi kegiatan produktif, termasuk infrastruktur dan pendidikan. Sehingga diharapkan dalam jangka pendek dan menengah, hasil nyata dari pengalokasian tersebut dapat berperan dalam meningkatkan produktivitas tenaga kerja Indonesia sekaligus menyediakan lapangan kerja yang berkualitas sejalan dengan meningkatnya aktivitas dunia usaha. Akhirnya, APINDO juga berpandangan bahwa faktor non-ekonomi seperti kondisi dan situasi politik dalam negeri yang sehat dan kondusif harus dapat dipelihara diantara berbagai pihak. Konflik kepentingan diantara 10 Prospek Ekonomi & Bisnis Indonesia 2016 : Tahun Pembuhtian Kinerja Pemerintah untuk Membangun Optimisme Masa Depan Perekonomian Indonesia

Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif harus diminimalisir agar perumusan maupun revisi terhadap produk-produk perundang-undangan yang melandasi kebijakan pemerintah dapat melandasi aktivitas ekonomi yang ekspansif dan berkelanjutan, serta bermanfaat bagi masyarakat dan bangsa Indonesia. Terlebih lagi, hasil Pilkada serentak tahap pertama di Tanah Air pada 9 Desember 2015 lalu diharapkan mampu melahirkan pemimpinpeminpin daerah yang berkeinginan kuat untuk bersinergi dengan kebijakan Pemerintah Pusat dalam rangka mendukung percepatan investasi dan pembangunan infrastruktur di daerahnya masing-masing. Terima kasih.

DPN APINDO Gedung Permata Kuningan Lantai 10. Jl. Kuningan Mulia Kavling 9C Guntur – Setiabudi, Jakarta Selatan 12980

11 Prospek Ekonomi & Bisnis Indonesia 2016 : Tahun Pembuhtian Kinerja Pemerintah untuk Membangun Optimisme Masa Depan Perekonomian Indonesia

Ekonomi Asia Pasifik

Recommend Documents