Segera : 1 (satu) berkas : Laporan Pelayanan Informasi Publik Kementerian BUMN Tahun 2015

Aga• KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA REPUBLIK INDONESIA GEDUNG KEMENTERIAN BUMN JALAN MEDAN MERDEKA SELATAN NO. 13 JAKARTA 10110 TELEPON (021) 29935678 FAKSIMILI (021) 29935775 SITUS www.bumn.go.id

Nomor Sifat Lampiran Hal

: S-1 06/S.MBU.3/06/2016 : Penting/Segera : 1 (satu) berkas : Laporan Pelayanan Informasi Publik Kementerian BUMN Tahun 2015

17 Jun 12016

Kepada Yth. 1. Menteri Komunikasi dan Informatika 2. Ketua Komisi Informasi Pusat 3. Ketua Ombudsman Republik Indonesia di Tempat Sehubungan dengan telah terlaksananya Pelayanan Informasi Publik di lingkungan Kementerian BUMN untuk tahun 2015, serta mengacu pada kewajiban Pelaksanaan Aksi PPK Tahun 2014 Aksi Nomor 31 tentang Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik sesuai UndangUndang Nomor 14 Tahun 2008 dan Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-08/MBU/2014 tanggal 30 Juni 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Kementerian BUMN, dengan ini kami sampaikan 1 (satu) berkas Laporan Pelayanan Informasi Publik Kementerian BUMN Tahun 2015 untuk Bapak/Ibu ketahui. Demikian kami sampaikan. Atas perhatian Bapak/Ibu diucapkan terima kasih. Kepala Biro Umum dan Humas tasan PPID

owo 0211 199603 1 001

Tembusan: 1. Sekretaris Kementerian BUMN; 2. Inspektorat Kementerian BUMN.

KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2015

Bagian Humas dan Protokol Kementerian Badan Usaha Milik Negara

KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA REPUBLIK INDONESIA GEDUNG KEMENTERIAN BUMN LANTAI 12, JALAN MEDAN MERDEKA SELATAN NO 13 JAKARTA 10110 TELEPON (021) 29935678 FAKSIMILI (021) 29935775 SITUS www.bumn.go.id

A. Gambaran Umum Kebijakan Pelayanan Informasi Publik Pelayanan Informasi Publik di lingkungan Kementerian BUMN mengacu pada Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-08/MBU/2014 tanggal 30 Juni 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Kementerian BUMN sebagaimana telah diperbaharui berdasarkan Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-12/MBU/10/2015 yang didalamnya mencakup ruang lingkup kewenangan Pelayanan Informasi Publik Kementerian BUMN, penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang berada di Bagian Humas dan Protokol, serta mekanisme penjawaban permohonan informasi publik yang dilakukan oleh Bagian Humas dan Protokol berkoordinasi dengan unit kerja lain yang terkait. Lebih rinci butir-butir Peraturan Menteri BUMN dimaksud adalah sebagai berikut: BAB I Pendahuluan BAB II Struktur Organisasi Pelayanan Informasi BAB III Mekanisme Pengumpulan, Pengklasifikasian, Pendokumentasian, dan Pelayanan Informasi BAB IV Penyelesaian Sengketa Informasi BAB V Pelaporan BAB VI Penutup

B. Gambaran Umum Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik Pada dasarnya Kementerian BUMN telah menyediakan ruang khusus pelayanan informasi pada Lobi Selatan Gedung Kementerian BUMN. Namun dikarenakan keterbatasan Sumberdaya Manusia yang dimiliki oleh Bagian Humas dan Protokol, pelayanan informasi publik dilakukan di ruang kerj a Bagian Humas dan Protokol lantai 12 Gedung Kementerian BUMN. Bagian Humas dan Protokol sebagai pelaksana pelayanan informasi publik, saat ini terdiri atas seorang Kepala Bagian, tiga orang Kepala Subbagian, satu orang Pelaksana PNS, dan lima orang Pelaksana Non-PNS. Khusus pelayanan permohonan dan sengketa informasi publik, dilakukan oleh seorang Kasubag dan seorang pelaksana non-PNS yang berkualifikasi Sarjana Ilmu Komunikasi.

Anggaran...12


-2Anggaran pelaksanaan pelayanan informasi publik pada tahun 2015 adalah sebesar Rp525.000.000, yang terdiri atas: Honor tim : Tidak digunakan, perubahan status tim menjadi tusi Bagian - Konsumsi Rapat : Digunakan - Souvenir : Digunakan untuk menerima kunjungan instansi lain Honor Narasumber : Henny S Widyaningsih sebagai Komisioner Komisi Informasi Pusat dan Bapak Herry Siswanto sebagai Tenaga Pengkaji Bagian Pengelolaan Kekayaan Negara Kementerian Keuangan C. Rincian Pelayanan Informasi Publik Selama tahun 2015, PPID Kementerian BUMN menerima 20 (dua puluh) permohonan informasi publik yang secara umum membutuhkan waktu 10 (sepuluh) hari kerja untuk masing-masing pelayanan, terhitung sejak diterima/mendapat disposisi hingga pengesahan jawaban oleh PPID setelah berkoordinasi dengan unit kerja terkait. Rincian informasi yang dipenuhi seluruhnya maupun sebagian, serta informasi yang ditolak sebagaimana terlampir. D. Rincian Penyelesaian Sengketa Informasi Publik PPID Kementerian BUMN menyelesaikan 1 (satu) kasus sengketa informasi atas nama Hasan Saman Alhabsyi selaku pemohon. Dasar permohonan informasi disampaikan melalui surat pemohon tanggal 27 Oktober 2014 hal Permohonan Informasi dan Dokumentasi Administrasi. Surat tersebut dijawab oleh Plt. Kepala Bidang Komunikasi Publik selaku Pelaksana Tugas PPID Kementerian BUMN Nomor : S-17/D4.MBU.23/11/2014 tanggal 17 November 2014 hal Kelengkapan Persyaratan Pelayanan Publik yang menyatakan bahwa permohonan informasi tidak dapat ditindaklanjuti dikarenakan ketidaklengkapan dokumen permohonan informasi. Pada tanggal 20 November 2014 hal Keberatan Informasi yang mempertanyakan balasan PPID Kementerian BUMN untuk menyertakan kelengkapan dokumen sebagai prasyarat permohonan informasi sesuai yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Proses permohonan informasi ini berlanjut dengan Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi Pusat dengan Register Nomor: 066N/KIP-PS/2014 yang secara singkat dapat digambarkan sebagai berikut: 1) Pemohon.../3


-31) Pemohon mengajukan sengketa informasi pada tanggal 14 Januari 2015 kepada Komisi Informasi Pusat dengan registrasi Nomor : 015/I/KIP-PS/2015 2) Komisi Informasi Pusat memanggil Atasan PPID Kementerian BUMN melalui surat panggilan Nomor : 035/II/KIP-RLS/2015 tanggal 13 Februari 2015 untuk Pemeriksaan Awal Sengketa Informasi Publik yang dilaksanakan pada 23 Februari 2015. 3) Selanjutnya Komisi Informasi Pusat melakukan pemeriksaan awal terhadap kasus tersebut bersama Pemohon dan Termohon dalam tiga kali sidang, yaitu tanggal 23 Februari, 2 Maret dan 9 Maret 2015 dimana tujuan pemeriksaan tersebut adalah memeriksa keabsahan identitas kedua belah pihak yang bersengketa serta legal standing pemohon dalam kaitannya dengan sengketa lahan Kola Utara. 4) Pada hasil pemeriksaan, ditetapkan melalui Putusan Sela Nomor 015/I/KIP-PSSELA/2015 pada tanggal 9 Maret 2015 yang menjelaskan bahwa sengketa informasi publik dilanjutkan pada tahap ajudikasi dengan agenda Pemeriksaan Pokok Permohonan.. 5) Komisi Informasi Pusat menggelar sidang ajudikasi sengketa informasi publik sebanyak 2 (dua) kali yakni pada tanggal 11 dan 17 Maret 2015 yang menghasilkan Keputusan Komisi Informasi Pusat NOMOR : 015/I/KIP-PS-A/2015 tanggal 23 Maret 2015 mencakup hal-hal : (1) Surat-surat Sekretaris Negara kepada Kementerian BUMN dan surat terakhir dari Sekretaris Negara yang dilampiri disposisi dari Presiden. (2) Lembar disposisi Menteri BUMN kepada Deputi Bidang Usaha Energi, Logistik dan Perhubungan (ELP) Kementerian BUMN RI untuk penyelesaian dengan D'GANJARA dan disposisi Menteri BUMN ke Deputi ELP BUMN untuk Deputi ELP BUMN menerima audiensi D'GANJARA. (3) Berita Acara Pertemuan Deputi ELP BUMN dengan pihak PT Pelindo II beserta daftar hadir yang rapatnya di Kantor Kementerian BUMN RI. (4) Surat-surat Menteri BUMN Laksamana Sukardi dan surat-surat/memo pejabat Kementerian BUMN yang ditujukan keluar maupun ke jajaran intern BUMN sejak adanya Kementerian BUMN.\ (5) Surat Kementerian BUMN yang ditujukan kepada Ombudsman RI tahun 2014. 6) Sesuai dengan Pasal 60 angka 1 dan 2 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tabun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang menyatakan bahwa, "Pemohon dan/atau termohon yang tidak menerima putusan Komisi Informasi dapat mengajukan keberatan secara tertulis ke pengadilan yang berwenang dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak salinan putusan Komisi Informasi diterima." kedua belah pihak sepakat menerima putusan KIP dimaksud.

Untuk itu.../4


-4Untuk itu, sejalan dengan Amu Putusan Komisi Informasi Pusat angka 5.4 Nomor: 015/I/KIP-PS-A/2015 yang "memerintahkan Termohon memberikan informasi sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap", maka Kementerian BUMN telah memberikan dokumen dimaksud pada tanggal 23 Maret 2015. E. Kendala Eksternal dan Internal dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik Sesuai implementasi Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-08/MBU/2014 tanggal 30 Juni 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Kementerian BUMN, khususnya mengenai lingkup kewenangan PPID Kementerian BUMN, dianggap masih dapat disanggahkan dalam sengketa informasi mengingat Komisi Informasi Pusat berpedoman pada makna yang berbeda dari Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 yang berbunyi, "Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan UndangUndang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik." Hal ini bertentangan dengan semangat Kementerian BUMN untuk tidak ikut campur dalam pengurusan dan/atau bisnis perusahaan yang telah menjadi kewenangan Direksi BUMN sesuai pasal 91 UU BUMN Nomor 19 Tahun 2003 karena mayoritas permohonan informasi publik merupakan permohonan informasi atas bisnis yang dijalankan BUMN. Kementerian BUMN berpendapat permohonan informasi tersebut selayaknya ditujukan langsung kepada BUMN yang mana pemenuhannya mengacu pada Pasal 14 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008. Untuk itu, perlu dilakukan penyesuaian pemahaman antara Komisi Informasi Pusat sebagai badan yang diberikan kewenangan oleh pemerintah dalam memutus sengketa informasi publik dengan Kementerian BUMN sebagai Badan Publik. Selain itu, tingginya permohonan informasi publik harus diikuti oleh pelayanan publik dalam permohonan informasi sehingga PPID Kementerian BUMN perlu meningkatkan kualitas pelayanan melalui penyediaan ruangan permohonan informasi dan penambahan sumberdaya manusia yang khusus menangani pelayanan informasi publik minimal sebanyak 2 (dua) orang agar dapat mentertibkan adminsitrasi permohonan informasi publik.

F. Rekomendasi.../5


-5F. Rekomendasi dan Rencana Tindaklanjut untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan

Informasi Dalam rangka mendalami pemahaman tentang Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 dan menyatukan pemahaman tentang lingkup kewenangan PPID Kementerian BUMN, perlu dilakukan diskusi dengan pihak Komisi Informasi Pusat dan Kementerian/Lembaga lain yang dianggap patut menjadi contoh pelayanan informasi publik. Selain itu, untuk meiiirigkatkan kualitas informasi kepada publik khususnya informasi yang ditampilkan melalui website atau Portal, PPID Kementerian BUMN perlu terus melakukan inovasi terhadap portal Kementerian BUMN. Hal ini dikarenakan karena Portal Kementerian BUMN menjadi salah satu penilaian Keterbukaan Informasi Publik. Demikian laporan ini kami sampaikan. Atas perhatian Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.

Kepala Biro Umum dan Humas tasan PPID

fr!

' (

1' t!

.

wo 11 199603 1 001

'\1.1

sioz Mania NVIElfld ISVIARIOANI NVVINI

0

z 4

CD

•

P■ ,

co011 c-■ 15 o .,g o- oi7, z-f

1-L

F

P

Fr'

■ -d ar y z pa Fe-, o., ot., 4. `7-,,•,• Ion -;:i u, 1,7-J, ‘-C 'c3 > it Cfg Ft, hC1 1)

ac4 g C1Q p 1-e

-

hzi 'li P--( A '-d CD t...) I

ti

1•'')

Fa `g, ,,, v) o C4

ii

0

(ict

,t) 0

5

g -,

sA) ,,] 0 g

.."

sa, h;:i 0-* P V' r) 8 '-.. ° o P En ,-+ 0 1-t p) 0 r4 . 01,P0E.

tcl

t'-' R ompoc)... ..-6( )-3 —, 45 F,o, q

Q.

cr

- l---cfq CD \ ...) ,--`• v) t.....) aC) 1 P

,-=

0 l• ..)

r° q

Z

IV ---" -P VD fa, p 0 $20 (1'4

4....

•

0

., PI

p

'0

,-, -,

E. .-o iti 0 , -

-' . • P-.: C1) '. g cA 0 E C t-. 5. i-CD P cl' 1:r P c4 . 0.. a'? pJ ;=4. p v) '— '-' . P ' 0 0 ,-c 'IT' cn '0 PP;r... L P CD R P..,. 0 =) PPPc o

Uq -

6.- --'

c 5

° =

. C1

4. '5' .;.1.

W. t0 f p:2 o AD 1=. 0 11 0 In ' ° ° 0-'

51-

-d

ca., .. itl ( t fa,sn.-.L K ■ Zh E) 4 E ---' cr 0 '''' 0 to SI) I-, • CD p El P 'ti r4 . P 1.1 11 cn Cr ■ •-• '-i v) CD 0

al., p

cn

4

0 "

Cr v, ,— o-, • CD

1-cj At) ,c_1, 0 14 C4 ,-, •

∎

P P 1:01, AD fa■ Z o—,

cr

1=0

■ -cs il P)

0

Waktu

4

,' w

I i

.

I

0 r; o oi-g

)-L

P

CO o ir 0

Jumlah Pemohon

0

,

1-,

p

1-,

P

o

ti

CD ril

5

cr

tz 0

'a0

1-1

a

Jumlah

Ig .--1 F—L CO •-r 0 ilh, ro Its..) '"' cr, tel p )—■ 10 i.--+ 1/4C, ° ■■ => i d 0 in. hd CA I..1 P 0 v f./4 0, A; 0■ •+ 0 0 = I—■ 0

Pemohon

N

Segera : 1 (satu) berkas : Laporan Pelayanan Informasi Publik Kementerian BUMN Tahun 2015

Recommend Documents