Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan nikmat dan rahmatnya, sehingga kami

MEDIA APARATUR I VOL 5 /MAP 04/ 2014

1

Pengantar Redaksi

S

egala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan nikmat dan rahmatNya, sehingga kami dapat menghadirkan edisi keenam buletin Media Aparatur di hadapan pembaca tercinta. Sesuai dengan misi kami yaitu bahwa buletin ini diharapkan dapat memberikan inspirasi bagi rekan-rekan aparatur (PNS) dalam melaksanakan tugas-tugasnya, maka pada edisi kali ini kami mengambil tema tentang WTP, Wajar Tanpa Pengecualian, salah satu opini yang diberikan BPK terhadap laporan keuangan pemerintah daerah. Tema ini kami angkat mengingat sejak dua tahun yang lalu Bupati Cilacap H. Tatto Suwarto Pamuji sudah menegaskan bahwa Kabupaten Cilacap harus mencapai WTP, namun sampai pada akhir tahun 2013 opini tersebut belum dapat diperoleh. Untuk memberikan informasi yang gamblang tentang Opini WTP, tim redaksi mewawancarai beberapa narasumber yang berkompeten dalam hal itu. Salahsatunya adalah Kepala Perwakilan BPKP Propinsi DIY, Ibu Tytut Ratih Kusumo, mengingat sejak awal tahun 2013 BPKP Propinsi DIY mendampingi Pemkab Cilacap dalam upaya mencapai WTP. Beliau memberikan gambaran mengapa Kabupaten Cilacap belum memperoleh opini WTP dan upaya yang perlu dilakukan untuk mencapainya. Artikel lainnya terkait opini WTP, juga kami sajikan untuk menambah pemahaman aparatur sehingga dapat termotivasi untuk berperan aktif dalam mewujudkan opini WTP, sesuai dengan kedudukannya masing-masing. Upaya untuk membangun Kabupaten Cilacap tercinta ini, ternyata juga dilakukan oleh Tim Penggerak PKK Kabupaten Cilacap. Dalam rubrik profil kami sajikan kiprah Ibu Hj. Tetty Suwarto Pamuji, yang telah berhasil memimpin Tim Penggerak PKK Kabupaten Cilacap memperoleh penghargaan sebagai Pelaksana Terbaik 10 Program Pokok PKK Tingkat Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2013, dan upaya serta terobosan Beliau dalam memotivasi para ibu ikut berperan aktif mensejahterakan masyarakat, utamanya bagi anggota keluarga masing-masing sejalan dengan program Bangga Mbangun Desa. Kaum muda dan tokoh senior pun tidak mau ketinggalan dengan para ibu. Dalam rubrik otonomi daerah kali ini, kami sajikan hasil wawancara dengan anggota DPRD Kabupaten Cilacap periode 2014 - 2019, Tietha Ernawati, S.P, MM dan Ir. Adi Saroso, MM, tentang visi dan misinya sebagai anggota legislatif dalam upaya turut aktif memajukan Kabupaten Cilacap. “Eksotisme Cilacap”, menampilkan beberapa tempat pariwisata di Kabupaten Cilacap sebagai potensi di bidang pariwisata yang tengah menunggu kreatifitas putra-putri Cilacap untuk mengembangkannya, sehingga dapat menjadikan Kabupaten Cilacap sebagai daerah tujuan wisata yang tidak kalah menarik dibandingkan dengan daerah lainnya di Indonesia. Bagi pembaca yang suka merambah dunia maya, online, chatting atau browsing sambil bersantai di area hotspot, kami sajikan tips-tips untuk menghindari bahaya penggunaan fasilitas tersebut dalam rubrik infotek. Tulisan dalam rubrik renungan, mengajak kita untuk menjadi aparatur yang berjiwa mulia. Artikel lainnya seperti Pelayanan BPJS di RSUD Cilacap, Jabatan Fungsional Perencana, sesungguhnya juga ingin kami sajikan pada edisi keenam ini, namun karena keterbatasan halaman maka kami akan menyajikannya pada edisi ketujuh mendatang. Adanya keterabatasan itu jualah, pada edisi kali ini kami tidak dapat menyajikan rubrik motivasi dan konsultasi kepegawaian, serta hanya dapat menyajikan satu jenis pelayanan kepegawaian saja. Untuk itu, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada pembaca, terutama kepada mereka yang telah beratensi dengan mengirimkan tulisannya kepada kami. Namun begitu, kami masih tetap mengharapkan kiriman berupa artikel/tulisan lainya yang dapat menambah wawasan dan inspirasi bagi rekan-rekan aparatur lainnya untuk kami sajikan pada edisi-edisi mendatang. Pada kesempatan ini, kami menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada rekan-rekan aparatur di Inspektorat, DPPKAD dan bagian Humas Setda, yang telah memberikan banyak dukungan dalam penerbitan buletin Media Aparatur edisi keenam ini. Kami berharap apa yang disampaikan melalui tulisan dalam buletin Media Aparatur kali ini, benar-benar dapat memberikan motivasi, inspirasi dan kontribusi yang nyata menuju terwujudnya aparatur yang saling bersinergi satu sama lain dalam membangun Kabupaten Cilacap tercinta. Semoga. MEDIA APARATUR, Penanggung Jawab Drs. HEROE HARJANTO, MM Redaktur TOTO WIDIYANTO, S.Psi. Editor PRANYATA, SE, MULYOTO, S.Sos, M.Si. Redaktur Pelaksana KRISTI MARYUNANI, A.KS Layout IRPAN SETIAWAN, A.Md Photografer GATOT FIRMANSYAH, S.Kom Staf Khusus SUNARTO, S.Sos, RATNA HARMININGSIH, SH, RINA MEDIASWATI, M.PA, FITRI SISWI PRABAWATI, S.Psi. Alamat Redaksi Jl. MT. Haryono No. 73 Cilacap, Telepon (0282) 534060 Fax.(0282) 520248. Redaksi menerima kiriman naskah yang sesuai dengan misi Buletin Media Aparatur. Kirim ke alamat email redaksi. [email protected] disertai identitas penulis. Redaksi berhak sepenuhnya untuk menyunting naskah yang masuk tanpa mengubah substansi asli. Bagi yang karyanya di muat akan mendapat honorarium.

2


Daftar Isi

Topik Utama : 5. WTP Bukan Bebas Korupsi

Pemerintah daerah yang berhasil meraih opini WTP bukan berarti daerah tersebut bebas dari indikasi tindak pidana korupsi. BPK juga bukan institusi yang menetapkan bersalah atau tidak bersalahnya laporan keuangan suatu daerah. Melainkan hanya berpatokan kepada asas kewajaran.

26. Penghargaan Satyalancana Karya Satya Warta : 27. Rakor Portal Kepegawaian se Jawa Tengah 28. Pejabat Struktural Kabupaten Cilacap Mengikuti Workshop ASN 29. Bimtek Pengembangan Karakter Untuk Meraih Sukses Kinerja Wawancara Dengan : Anggota DPRD Kabupaten Cilacap Periode 2014 -2019.

30. Ir. Adi Saroso, MM 33. Tietha Ernawati S, SP, MM

7. Untuk WTP Perlu Mengatasi Kelemahan SDM Wawancara dengan Kepala DPPKAD Kabupaten Cilacap Drs. Farid Ma’ruf, MM.

11. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

14. Kunci Menuju Terwujudnya WTP

Wawancara dengan Kepala Perwakilan BPKP Propinsi DIY, Ibu Tytut Ratih Kusumo.

18. Penyesuaian Jabatan Fungsional Guru

40. Eksotisme Cilacap

Pulau Nusakambangan sebagai lokasi penjara-penjara untuk penjahat kelas kakap juga menyimpan potensi wisata yang sangat luar biasa. Pantai-pantai pasir putih yang mengelilinginya seperti pantai Permisan, Pantai Pasir Putih, Pantai Karang Pandan, dan Pantai Rancahbabakan keindahannya tak kalah dibandingkan pantai-pantai di Pulau Dewata Bali.

40. Bahaya Penggunaan Wifi dan Cara Pengamanannya

20. Profil : Ibu Hj. Tetty Suwarto Pamuji

Pelaksana Terbaik 10 Program Pokok PKK Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013

43. Pemaaf : Kunci Kemuliaan dan Pertolongan


3

Tajuk

Membangun SDM untuk WTP

O

pini Wajar tanpa pengecualian (WTP) adalah opini audit yang akan diterbitkan jika laporan keuangan dianggap memberikan informasi yang bebas dari salah saji material. Jika laporan keuangan diberikan opini jenis ini, artinya auditor meyakini berdasarkan bukti-bukti audit yang dikumpulkan, perusahaan/pemerintah dianggap telah menyelenggarakan prinsip akuntansi yang berlaku umum dengan baik, dan kalaupun ada kesalahan, kesalahannya dianggap tidak material dan tidak berpengaruh signifikan terhadap pengambilan keputusan. Banyak Menteri dan Kepala Daerah baik Gubernur maupun Bupati sangat berharap kalau laporan keuangan pada pemerintahannya mendapatkan opini WTP. Tetapi tak sedikit harapan tersebut kandas oleh kenyataan, opini yang diperolehnya ada yang wajar dengan pengecualian, atau ada juga yang mendapat opini tidak wajar bahkan BPK memberi opini disclaimer atau tidak menyatakan pendapat (TPM). BPK dalam memberikan opini tidak serampangan, tetapi ada penelitian, pengakuan, dan pengungkapan untuk setiap pos klasifikasi ditentukan oleh standar akuntansi yang diakui profesi. Untuk dapat menyatakan pendapat, auditor harus sudah melaksanakan prosedur audit untuk mengumpulkan bukti yang cukup dan tepat. Pengumpulan bukti harus dilakukan sesuai dengan standar audit yang diakui oleh profesi. Yang tidak mengenakan apabila opini BPK bukan WTP. Banyak kasus opini semacam itu menimbulkan isu bahwa ada penyalahgunaan anggaran. Padahal tak selamanya anggapan itu benar. Ada kemungkinan hal tersebut terjadi karena kesalahan SDM (Sumber Daya Manusia) aparatur dalam mengadministrasikan keuangan/aset yang membuat laporan keuangan di SKPD nya tidak tertib dan kacau, akibatnya mengacaukan laporan keuangan pemerintahan daerah secara keseluruhan. Contoh sederhana, ada SKPD menunjuk pengurus

4


‘‘

‘‘

Membangun SDM bukan sekedar melaksanakan diklat dan memberi pesertanya sertifikat, tetapi membentuk pribadi yang memiliki integritas, pengetahuan dan kemampuan teknis operasional. Apabila dalam teamwork terdiri dari orang-orang yang telah terbangun kompetensinya, sinergi untuk meningkatkan kinerja team akan optimal.

barang yang memiliki pengetahuan rendah tentang aturan pengelolaan barang milik daerah dan tak mampu mengoperasionalkan perangkat komputer. Padahal pelaporan sudah berbasis komputer. Akibat dari kompetensi SDM yang rendah tersebut adalah mereka tak mampu mengikuti derap langkah teman-temannya. Ketidakseimbangan ini merupakan cikal bakal tak terjalinnya kerjasama yang baik antara unsur pengelola keuangan seperti pengurus barang, bendahara pengeluaran, PPK, PPTK bahkan dengan pengguna anggaran. Selain itu, ada beberapa kasus hukum muncul juga bukan karena penyalahgunaan keuangan, tetapi karena tidak profesionalnya aparatur, seperti salah dalam membuat perencanaan, salah dalam administrasi lelang atau pengadaan barang, atau bahkan karena astek (asal teken). Ini menunjukan bahwa tidak profesionalnya pegawai bukan sekedar berakibat pada opini BPK, tetapi juga kepada nasib seseorang di depan hukum. Sebaliknya, tidak semua laporan yang telah mendapatkan opini WTP dari BPK akan dinilai bersih dari kasus penyalahgunaan keuangan. Sebab ada suatu daerah yang mendapatkan opini WTP, namun ditengarai ada praktek korupsi di dalamnya. Hal ini terjadi karena kemampuan SDM yang bagus sehingga mampu menyuguhkan laporan keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan demikian Untuk mewujudkan harapan akan opini WTP perlu keseriusan dalam membangun SDM, terutama mereka yang terkait dengan pelaporan keuangan. Membangun SDM bukan sekedar melaksanakan Diklat dan memberi pesertanya sertifikat, tetapi membentuk pribadi yang memiliki integritas, pengetahuan dan kemampuan teknis operasional. Apabila dalam teamwork terisi oleh orang-orang yang telah terbangun kompetensinya, maka akan memudahkan dalam bersinergi yang pada akhirnya akan meningkatkan kinerja team dan hasilnya pun optimal.

Topik Utama

BUKAN BEBAS KORUPSI

B

erbagai upaya dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Cilacap untuk memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah untuk tahun 2013, namun opini WTP atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Cilacap belum mendapatkan buahnya, masih seperti yang dulu Wajar Dengan Pengecualian. Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) ini sudah diperoleh Pemerintah Kabupaten Cilacap setiap tahun. Ini menunjukkan potret pengelolaan keuangan Pemerintah Kabupaten Cilacap selama ini belum cukup baik.

Oleh. Sugiarto, SH, MM Sekretaris Inspektorat Kabupaten Cilacap

‘‘

Sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat, setiap pemerintah daerah (Pemda) harus melaporkan penggunaan dana dalam bentuk laporan keuangan yang tersusun dengan baik. Laporan keuangan tersebut akan diperiksa oleh BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) dan kemudian diberikan opini. Opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan dari laporan pemerintah daerah. Setiap pemda wajib mendapatkan Opini WTP. Opini WTP adalah instrumen dalam pengambilan keputusan yang tepat sebagai bentuk akuntabilitasnya laporan keuangan. Opini audit BPK berupa WTP atas laporan keuangan baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah sudah menjadi cita-cita bila boleh menggunakan bahasa sedikit ekstrim telah menjadi obsesi bagi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, sebab dengan opini tersebut pemerintah yang bersangkutan akan dapat mengekspresikan akuntabilitasnya

Pemerintah daerah yang berhasil meraih opini WTP bukan berarti daerah tersebut bebas dari indikasi tindak pidana korupsi. BPK juga bukan institusi yang menetapkan bersalah atau tidak bersalahnya laporan keuangan suatu daerah. Melainkan hanya berpatokan kepada asas kewajaran.

‘‘

WTP

sebagai entias pemerintahan kepada para stakeholdernya (public/masyarakat) sebagai birokrasi yang memiliki citra Good Governance. Opini WTP adalah salah satu dari opini audit atas laporan keuangan. Opini audit lainnya adalah Wajar Dengan Pengecualian (Qualified Opinion). Tidak Memberikan Pendapat (Disclaimer) dan Tidak Wajar (Adverse). Dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian berarti laporan keuangan (dimana salah satu unsurnya adalah realisasi anggaran) adalah benar sehingga tidak diberikan pengecualian, secara singkat tidak ada proses pengguntingan anggaran yang terjadi selama tahun berjalan. Opini audit merupakan bentuk dari pernyataan tertulis auditor atas laporan keuangan yang diperiksa oleh mereka. Opini audit bertujuan untuk “meyakinkan auditor bahwa laporan sudah dibuat dan disusun berdasarkan standar akuntansi yang berlaku dan bebas dari salah saji yang bersifat material. Yang dimaksud dengan disusun berdasarkan standar yang berlaku adalah laporan tersebut disusun sesuai kaidah akuntansi umum bukan disusun berdasarkan keinginan sendiri atau seenaknya. Opini atas laporan keuangan akan dinilai berdasarkan empat perspektif (kriteria) yaitu “kesesuaian


5

Topik Utama dengan standar akuntansi pemerintah, kecukupan pengungkapan (adequate disclosures), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan efektivitas sistem pengendalian intern. Melihat kriteria penilaian menuju opini WTP yang cukup kompleks tersebut, bagi Kabupaten Cilacap memang membutuhkan waktu yang cukup panjang dalam mencapai opini tersebut, meskipun tidak mustahil, dengan penuh pengharapan dan komitmen bersama dari pucuk pimpinan sampai dengan bawahannya untuk dapat bekerja keras, bekerja cerdas insya Allah tahun depan Pemerintah Kabupaten Cilacap dapat meraih penghargaan opini WTP. HAMBATAN MEMPEROLEH WTP Beberapa kelemahan atau hambatan utama yang secara umum dihadapi oleh para pengelola keuangan di daerah dalam upaya pencapaian opini WTP adalah sebagai berikut: Pertama, kelemahan pengendalian pada penganggaran, masih terdapat perbedaan dan kelemahan penafsiran dalam penggunaan pos-pos belanja. Kedua, kelemahan atas sistem pengendalian intern atas barang milik negara yang digunakan, perspektif auditing, kelemahan pengendalian atas barang milik negara akan mengurangi tingkat keyakinan auditor terhadap nilai aset yang dinyatakan dalam neraca. Ketiga, lemahnya ketaatan dan pemahaman terhadap peraturan perundangundangan yang berlaku. Kelemahan atas ketaatan dan pemahaman terhadap peraturan perundangan yang berlaku seringkali dapat berdampak pada opini atas pemerintah daerah. Ketidaktaatan atas peraturan perundangan seringkali berdampak pada rendahnya keyakinan auditor atas asersi dalam laporan keuangan, sebagai contoh adalah ketidaktaatan pada aturan pengadaan barang/jasa pemerintah. Proses pengadaan barang/jasa yang tidak sesuai dengan peraturan perundangan akan berdampak pada tidak dapat diyakininya nilai aset hasil pengadaan tersebut. Keempat, lemahnya Pemahaman dasar-dasar akuntansi, background pengelola yang sebagaian besar bukan sarjana akuntansi, lemah dalam pengetahuan dasar-dasar akuntansi sehingga akuntabilitas dari laporan keuangan yang disajikan tidak sesuai standar akuntansi umum. BUKAN BEBAS KORUPSI Semangat pemerintah daerah untuk meraih predikat WTP sebagai hasil audit atas penyelenggaraan APBD di daerahnya, kian hari kian mengedepan. Dari satu sisi ini bagus karena semua berhasrat untuk membersihkan APBD dari segala penyimpangan dan penyalahgunaan. Satu sisi lain, ada yang terjebak mengejar WTP seolah untuk membuktikan bahwa tak ada korupsi di daerah itu. Opini WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang dikeluarkan lembaga itu bukan jaminan bebas korupsi. Tetapi, sebagai sebuah predikat yang memberi motivasi untuk aparat pemerintah melaksanakan pembelajaan uang rakyat. Laporan hasil pemeriksaan (LHP) dengan opini WTP diberikan berdasarkan pendapat dari akuntan, standar akuntansi pemerintahan dan sejauhmana kewajaran penyajian

6


keuangan pemerintah daerah. Indikator lainnya yang menjadi parameter adalah sejauh mana kepatuhan Pemerintah Daerah dalam membelanjakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Apakah APBD sudah dibelanjakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tidak. Meraih opini WTP tidak sampai menimbulkan eufouria yang berlebihan dari semua pihak. Sikap eufouria yang berlebihan justru dikhawatirkan akan menyebabkan munculnya kelalaian dalam mengelola keuangan daerah dengan baik. Pemerintah daerah yang berhasil meraih opini WTP bukan berarti daerah tersebut bebas dari indikasi tindak pidana korupsi. BPK juga bukan institusi yang menetapkan bersalah atau tidak bersalahnya laporan keuangan suatu daerah. Melainkan hanya berpatokan kepada asas kewajaran. Dalam menilai kewajaran tersebut lumrahnya BPK tentu punya batas toleransi terjadinya kecurangan atau kesalahan prosedur sekitar 0,5 persen. Tetapi bagi daerah daerah yang telah berhasil memperoleh predikat opini WTP, tentu tetap perlu untuk didorong agar merekan tidak melakukan praktik-praktik korupsi. Opini WTP mesti menjadi pemicu bagi seluruh pemerintah daerah yang berhasil meraihnya untuk senantiasa bisa mengelola dan mempertanggungjawabkan keuangan daerahnya dengan baik, sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Eufouria yang berlebihan oleh pemerintah daerah, umpamanya dengan menggelar pesta rakyat besar-besaran karena telah berhasil memperoleh opini WTP, sebaiknya jangan sampai terjadi. Karena eufouria yang berlebihan itu justru bisa saja akan menjadi pintu awal bagi pemerintah daerah tahun berikutnya tidak lagi meraih opini WTP. Akan teramat sulit mempertanggungjawabkan penggunaan keuangan yang sifatnya mendesak. Karena opini WTP tidak menjadi jaminan bagi sebuah daerah bebas dari korupsi, maka jika ada indikasi korupsi terjadi di jajaran pemerintah daerah, diharapkan kepolisian, kejaksaan atau pun Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menanganinya. Jangan sampai ada koruptor yang bersembunyi diibalik opini WTP. Opini WTP atas laporan kinerja keuangan bukan merupakan bonus dari BPK, melainkan sebuah perwujudan dari komitmen pemerintah daerah dalam mengelola uang rakyat sesuai peruntukannya. Tentu saja kalau ada aparat penegak hukum yang menemukan adanya unsur korupsi silahkan tetap diusut.

Topik Utama

Untuk WTP Perlu Mengatasi Kelemahan SDM

Wawancara dengan Kepala DPPKAD Kabupaten Cilacap, Drs. Farid Ma’ruf, MM.

‘‘

‘‘

D

asar yang digunakan BPK untuk memberikan opini adalah laporan keuangan. Untuk mengetahui bagaimana laporan keuangan yang baik, apa yang menjadi kelemahan dan apa yang menjadi harapan kedepan dalam menatausahakan keuangan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap, Media Aparatur mewawancarai Drs. Farid Ma’ruf, MM Kepala DPPKAD Kabupaten Cilacap. Berikut hasil wawancara tersebut: Media Aparatur (MAP): Apakah arti dari opini BPK tentang WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) Farid Maruf (FM): Pendapat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) menyatakan bahwa laporan keuangan menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di indonesia. Untuk pedoman kriteria wajar, BPK RI berdasarkan pada UndangUndang Nomor 15 Tahun 2004 pada penjelasan pasal 16 ayat (1) yang berbunyi ”Opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada kriteria (i) kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan (SAP), (ii) kecukupan pengungkapan (adequate disclosures),

Kualifikasi SDM agar mampu menyusun pelaporan keuangan maupun aset antara lain: pendidikan S1/D-3 Ekonomi Manajemen/ Akuntansi. Pernah mengikuti Kursus Keuangan Daerah (KKD)/Kursus Akuntansi Keuangan Daerah (KAKD). Dapat mengoperasikan Komputer. Dapat bekerjasama dengan baik dengan rekan kerja terkait pelaksanaan tugas. Dan mampunyai ketelitian, kecermatan dan keuletan/ kegigihan dalam melaksanakan tugas.

(iii) kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan (iv) efektivitas sistem pengendalian intern”. MAP: Apa persyaratan untuk mendapatkan opini WTP ? FM: Persyaratan untuk mendapat opini WTP adalah bahwa penyajian laporan keuangan harus menerapkan hal-hal sebagai berikut : a. Mesti sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan dan diterapkan secara konsisten dari periode ke periode; b. Telah diungkapkan secara cukup sehingga tidak terdapat ketidakjelasan dan ketidakpastian yang mengganggu


7

Topik Utama penyajian wajar; c. Tidak terdapat kelemahan sistem pengendalian intern yang signifikan dan dapat meragukan keyakinan auditor akan kewajaran informasi laporan keuangan; d. Tidak melanggar kepatuhan yang berdampak material atau atas kewajaran Informasi laporan Keuangan; e. Tidak terdapat pembatasan lingkup (baik oleh auditee/ keadaan lain) sehingga auditor tidak dapat memberikan pendapat. MAP: Apakah ada pertimbangan lain dari auditor? FM: Dalam memberikan opini, selain yang telah diuraiakan di atas, auditor juga mempertimbangkan faktor materialitas dari suatu kondisi. Suatu kesalahan yang tidak material mungkin tidak akan mempengaruhi opini yang akan diberikan oleh auditor. Suatu kesalahan yang material bisa juga mempengaruhi jenis opini yang akan diberikan di luar opini WTP. Dalam praktik dikenal tiga tingkatan materialitas untuk mempertimbangkan jenis laporan audit yang harus dibuat, yaitu jumlahnya tidak material, jumlahnya cukup material namun tidak melemahkan laporan keuangan secara keseluruhan, dan kesalahan dalam jumlah yang sangat material sehingga kebenaran keseluruhan laporan keuangan diragukan. Penjelasannya begini : a. Jumlahnya tidak material. Jika dalam suatu laporan keuangan yang diaudit ditemukan adanya kesalahan, namun tidak akan mempengaruhi keputusan yang akan dibuat oleh pembaca laporan keuangan, kesalahan tersebut dianggap tidak material, sehingga cukup diberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian; b. Jumlahnya cukup material namun tidak melemahkan laporan keuangan secara keseluruhan. Jika suatu kesalahan dapat mempengaruhi keputusan yang dibuat oleh mereka yang berkepentingan , namun keseluruhan laporan keuangan tetap berguna. Misalnya, ada kesalahan dalam penyajian persediaan, namun akun lainnya telah tersaji secara wajar. Dalam kondisi ini, maka pendapat pengecualian diberikan atas kesalahan penyajian persediaan saja; c. Kesalahan dalam jumlah sangat material sehingga kebenaran keseluruhan laporan keuangan diragukan. Jika kesalahan yang terjadi sangat material sehingga menyesatkan pihak – pihak yang berkepentingan yang membuat keputusan berdasarkan kepada keseluruhan akun laporan keuangan tersebut. Misalnya, nilai kesalahan akun aktiva tetap, kas dan belanja daerah sangatlah besar dan secara signifiakan berdampak pada kewajaran akun lainnya, maka kesalahan tersebut dapat dianggap material. MAP: Proses apa yang menjadi kelemahan dalam penyusunan laporan keuangan yang dilakukan oleh petugas dari SKPD yang sering terjadi ? FM: Proses yang menjadi kelemahan dalam penyusunan laporan yang dilakukan oleh petugas SKPD dapat dijelaskan sebagai berikut :

8


a. Masih terdapat ketidaksesuaian data yang dilaporkan oleh SKPD pada saat penyusunan Laporan Keuangan SKPD antara Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK SKPD), Bendahara Pengeluaran SKPD, Bendahara Penerimaan SKPD dan Pengurus Barang SKPD. Sehingga pada saat dilaksanakan audit secara rinci, tim BPK RI menemukan data yang tidak memadai (pencatatan yang tidak dapat diyakini kewajarannya). b. Masih terdapat SKPD yang kurang disiplin dalam menyampaikan laporan keuangan SKPD sebagai bahan untuk menyusun Laporan Keuangan Daerah, sehingga menghambat proses penyusunan Laporan Keuangan Daerah. Artinya, jika laporan keuangan SKPD disampaikan secara tepat waktu dan sudah memadai maka proses penyusunan Laporan Keuangan Daerah akan lebih memadai, karena akan mempunyai waktu yang cukup untuk menganalisa kembali dan mencermati hasil konsolidasi dari laporan keuangan masing – masing SKPD. Hal ini akan meminimalisir terjadinya kekeliruan Laporan Keuangan Daerah. c. Masih belum terdapat sinergi yang baik antara aparat pengawas intern (yang mempunyai kewenangan untuk uji materiil pada saat memeriksa transaksi keuangan yang dilaksanakan oleh para pejabat pengelola keuangan SKPD) dengan instansi penyusun Laporan Keuangan Daerah. Sehingga hal – hal penting (merupakan catatan pemeriksaan) yang mempengaruhi laporan keuangan SKPD tidak termonitor oleh tim peneliti laporan keuangan SKPD, akibatnya data yang masih keliru dan disajikan oleh SKPD tidak terdeteksi secara dini sebelum laporan keuangan tersebut dikonsolidasi menjadi Laporan Keuangan Daerah dan berakibat pada penyajian data pada Laporan Keuangan Daerah kurang memadai. d. Masih terdapat pengelola keuangan SKPD yang belum memahami secara baik terkait proses penyusunan laporan keuangan SKPD yang berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan. Hal ini berakibat pada laporan keuangan SKPD yang disampaikan kepada tim peneliti laporan keuangan SKPD menjadi keliru, sehingga perlu waktu tambahan untuk membetulkan laporan keuangan dimaksud, sebelum nantinya dikonsolidasi menjadi Laporan Keuangan Daerah. MAP: Apakah kelemahan tersebut disebabkan oleh faktor SDM (Sumber Daya Manusia) ? FM: Ya kelemahan disebabkan oleh faktor SDM (Sumber daya Manusia). MAP: Apa saja kualifikasi SDM agar mampu menyusun pelaporan keuangan maupun aset agar sesuai dengan ketentuan? FM: Kualifikasi SDM agar mampu menyusun pelaporan keuangan maupun aset antara lain: pendidikan S1/D-3 Ekonomi Manajemen/Akuntansi. Pernah mengikuti Kursus Keuangan Daerah (KKD)/Kursus Akuntansi Keuangan Daerah (KAKD). Dapat mengoperasikan Komputer. Dapat bekerjasama dengan baik dengan rekan kerja terkait pelaksanaan

Topik Utama tugas. Dan mampunyai ketelitian, kecermatan dan keuletan/kegigihan dalam melaksanakan tugas. MAP: Beberapa sumber menyebutkan bahwa untuk mencapai WTP perlu didukung oleh sistem informasi akuntansi berbasis TI, seperti di daerah lain menggunakan Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah (SIMDA), bagaimana langkah – langkah yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Cilacap dalam hal ini ? FM: Langkah-langkah yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Cilacap terkait dengan penggunaan IT untuk mencapai WTP adalah sebagai berikut : a. Telah dibuat Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Cilacap dengan Perwakilan BPKP DI Yogyakarta pada tanggal 5 Desember 2012 tentang Kerjasama Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap. b. Ditindaklanjuti dengan dibuat Naskah Kesepakatan Pelaksanaan Teknis (NKPT) antara Perwakilan BPKP DI Yogyakarta dengan DPPKAD Kabupaten Cilacap tentang Pembinaan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Cilacap, yang ruang lingkup kegiatan tersebut adalah pendampingan dan fasilitasi pelaksanaan aplikasi SIMDA Keuangan BPKP baik kepada SKPD maupun SKPKD/BUD di Kabupaten Cilacap. c. Pemerintah Kabupaten Cilacap mulai Tahun Anggaran 2014 telah melaksanakan pengelolaan keuangan dengan aplikasi SIMDA KEUANGAN BPKP. Namun demikian juga terdapat konsekuensi dari aplikasi yang baru ini, karena diperlukan penyesuaian juga oleh para pengelola keuangan di masing – masing SKPD dan juga di SKPKD mengingat ada perbedaan dengan aplikasi yang selama sebelumTahun Anggaran 2014 telah dipakai oleh masingmasing SKPD dan juga SKPKD. MAP: Bagaimana penatausahaan aset berbasis TI itu ? FM: Kondisi saat ini penggunaan TI baru sebatas aplikasi Ms. Excel untuk tingkat SKPD, sedangkan untuk Pembantu Pengelola Barang (DPPKAD) sudah dibantu dengan aplikasi SIMBADA hasil pengembangan sendiri. MAP: Bagaimana pelaporan keuangan berbasis TI ? FM: Sampai dengan Tahun Anggaran 2013, pelaksanaan penyusunan Laporan Keuangan pada SKPD telah menggunakan aplikasi SIP SKPD sedangkan untuk penyusunan Laporan Keuangan Daerah menggunakan SIPKD. MAP: Apa yang perlu dilakukan oleh pengurus barang agar penatausahaan aset sesuai ketentuan ? FM: Pengurus barang perlu meningkatkan kemampuan

dan pengetahuan tentang aturan pengelolaan barang milik daerah. Dalam SKPD, Pengguna Barang harus terjalin kerjasama dan komunikasi yang baik antara Pengurus Barang, Bendahara Pengeluaran, Pejabat Penatausahaan Keuangan, PPTK, Bendahara Pengeluaran Pembantu Kegiatan dan Pengguna Anggaran. MAP: Apa saja kualifikasi SDM untuk pengurus barang agar mampu melaksanakan tugas dengan baik ? FM: Pendidikan minimal lulusan SMA / sederajat, dapat mengoperasionalkan perangkat komputer, dapat bekerjasama dengan rekan kerja, peduli terhadap lingkungan kerjanya terkait dengan keberadaan barang inventaris, dan mempunyai ketelitian, kecermatan dan keuletan/kegigihan dalam melaksanakan tugas. MAP: Apakah ada kelemahan dalam mengaplikasikan TI dalam penyusunan laporan ? FM: Masih ada pengurus barang yang tidak dapat mengoperasionalkan perangkat komputer, Pengurus barang kurang peduli dan kurang dapat menjalin kerjasama dengan baik dengan pihak-pihak terkait, Terdapat pembelian/ pengadaan barang yang sumber dananya berasal dari

Pengurus barang perlu meningkatkan kemampuan dan pengetahuan tentang aturan pengelolaan barang milik daerah. Dalam SKPD, Pengguna Barang harus terjalin kerjasama dan komunikasi yang baik antara Pengurus Barang, Bendahara Pengeluaran, Pejabat Penatausahaan Keuangan, PPTK, Bendahara Pengeluaran Pembantu Kegiatan dan Pengguna Anggaran. MEDIA APARATUR I VOL 5 /MAP 04/ 2014

9

Topik Utama anggaran yang tidak sah. MAP: Apakah ada kelemahan dalam penempatan pegawai (PNS) terkait dengan kompetensinya sehingga menyebabkan kesalahan berantai dalam siklus keuangan ? FM: Terkait dengan penempatan pegawai (PNS) diusahakan sesuai dengan kompetensinya, hal ini disesuaikan dengan pekerjaan yang akan dilaksanakan. Sebagai contoh untuk pejabat penatausahaan keuangan yang ada disekolah-sekolah minimal dengan latar belakang pendidikan ekonomi. MAP: Dalam beberapa literatur, kelemahan perencanaan dapat mengakibatkan pelaksanaan kegiatan yang tidak bagus, sehingga menyulitkan dalam penyusunan laporan, Bagaimana mewujudkan perencanaan yang bagus agar pelaporan keuangan juga bagus ? FM: Bagian yang menangani perencanaan dalam menyusun rencana anggaran harus melibatkan minimal bidang yang menangani urusan keuangan dan urusan barang sehingga penempatan rekening-rekening belanja dapat disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku. MAP: Apa peran Kepala SKPD dalam mewujudkan tercapainya opini WTP ? FM: Peran Kepala SKPD dalam mewujudkan tercapainya opini WTP, bahwa Kepala SKPD sebagai pengguna anggaran/ pengguna barang wajib menyelenggarakan penatausahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Terkait dengan penggunaan anggaran/barang, dan ketepatan pelaporan. Para Kepala SKPD agar lebih meningkatkan pengendalian intern di lingkungan SKPD pada semua lini pelaksanaan tugas, sehingga hasil atau output yang dicapai akan memadai dan andal. Hal ini dikarenakan sebaik–baiknya perencanaan atau sistem yang digunakan dalam pelaksanaan tugas akan tetapi jika dalam pelaksanaan tugas tidak disertai dengan pengendalian intern yang baik maka hasilnya akan tidak maksimal. Para Kepala SKPD hendaknya sebagai motivator dan pembimbing serta pemberi arah bagi para pejabat dan staf di lingkungan kerjanya untuk mensukseskan terwujudnya opini BPK RI Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). MAP: Langkah apa saja yang sudah ditempuh DPPKAD Kabupaten Cilacap, untuk dapat mewujudkan opini WTP bagi Pemerintah Kabupaten Cilacap ? FM: Langkah yang sudah ditempuh DPPKAD Kabupaten Cilacap untuk dapat mewujudkan opini WTP bagi Pemerintah Kabupaten Cilacap dapat dijelaskan sebagai berikut : a. Sejak tahun 2009 pada saat aplikasi yang digunakan untuk menyusun laporan keuangan yaitu aplikasi SIP-KD dan SIP SKPD setiap tahun DPPKAD Kabupaten Cilacap mengadakan pendampingan dan asistensi kepada seluruh SKPD di Kabupaten Cilacap dalam menyusun laporan keuangan semesteran dan laporan keuangan akhir tahun bekerja sama dengan PT.Solusi Teknologi Informasi dari Jakarta. b. Diawali pada tahun 2013, pengenalan aplikasi SIMDA

10


c. d. e.

f.

g. h.

i.

j.

Keuangan BPKP yang digunakan untuk menyusun laporan keuangan, DPPKAD Kabupaten Cilacap bekerjasama dengan Perwakilan BPKP DI Yogyakarta mengadakan kegiatan pendampingan dan asistensi kepada SKPD maupun SKPKD/BUD dalam hal penatausahaan pengelolaan keuangan daerah. Selanjutnya mulai Tahun Anggaran 2014 Pemerintah Kabupaten Cilacap telah menggunakan aplikasi SIMDA Keuangan BPKP dalam mencatat transaksi – transaksi keuangan baik di SKPD maupun SKPKD secara on – lain. Pelaksanaan pembinaan secara terus menerus dan periodik kepada pengelola keuangan SKPD dalam rangka penatausahaan keuangan SKPD. Pelaksanaan pembinaan secara terus menerus kepada seluruh Pengurus Barang pada SKPD tentang arah pencatatan aset tetap sesuai ketentuan yang berlaku. Melaksanakan inventarisasi ulang/rekonsiliasi data aset tetap dengan melibatkan Bendahara Pengeluaran dengan Pejabat Pengurus Barang pada SKPD secara akurat dan keseragaman perlakuan dalam pelaksanaannya sehingga tersusun Kartu Inventaris Barang (KIB) koreksi SKPD. Melakukan migrasi aplikasi ke aplikasi SIMDA BMD milik BPKP yang direncanakan dapat diintegrasikan ndengan SIMDA Keuangan, sehingga akan mempermudah proses penyusunan laporan aset Pemerintah Kabupaten Cilacap melalui DPPKAD juga melaksanakan pendampingan pengelolaan aset daerah dengan BPKP Perwakilan DI Yogyakarta. Penunjukan Pejabat Pengurus Barang pada SKPD yang berkompeten serta meningkatkan koordinasi dan kerjasama antara Bendahara Pengeluaran dengan Pejabat Pengurus Barang pada SKPD. Pelaksanaan monitoring dan pemberian motivasi oleh Pengguna Barang (kepala SKPD) yang intens terhadap pencatatan aset tetap oleh Pengurus Barang dan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) SKPD sehingga akan diperoleh pencatatan aset tetap yang memadai dan handal. Membuat SOP untuk mengatur penatausahaan aset di SKPD yaitu dengan menyusun Peraturan Bupati Cilacap tentang Sistem Dan Prosedur Pengelolaan Barang Milik Daerah Kabupaten Cilacap untuk mengatur penatausahaan aset di Kabupaten Cilacap.

Kepala SKPD agar lebih meningkatkan pengendalian intern di lingkungan SKPD pada semua lini pelaksanaan tugas, sehingga hasil atau output yang dicapai akan memadai dan andal. Hal ini dikarenakan sebaik–baiknya perencanaan atau sistem yang digunakan dalam pelaksanaan tugas akan tetapi jika dalam pelaksanaan tugas tidak disertai dengan pengendalian intern yang baik maka hasilnya akan tidak maksimal.

Topik Utama

SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)

Oleh. Sugiarto, SH, MM Sekretaris Inspektorat Kabupaten Cilacap

Penyelenggaraan kegiatan pada suatu instansi pemerintah, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, sampai dengan pertanggungjawaban, harus dilaksanakan secara tertib, terkendali, serta efektif dan efisien. Untuk mewujudkannya dibutuhkan suatu sistem yang dapat memberi keyakinan memadai bahwa penyelenggaraan kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan rencana dan dapat mencapai tujuan, sistem inilah yang dikenal sebagai Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

S

istem Pengendalian Intern (SPI) adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercpainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara/daerah dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sistem Pengendalian Intern melekat sepanjang kegiatan, dipengaruhi oleh sumber daya manusia, serta hanya memberikan keyakinan yang memadai, bukan keyakinan mutlak, sehingga dalam pengembangan dan penerapannya perlu dilakukan secara komprehensif dan harus memperhatikan aspek biaya manfaat (cost and benefit) , rasa keadilan dan kepatutan, perkembangan teknilogi informasi dan komunikasi serta mempertimbangkan ukuran, kompleksitas, dan sifat dari tugas dan fungsi Instansi Pemerintah. Dalam peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dijelaskan bahwa SPIP adalah Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah, berkaitan dengan

hal ini, Presiden selaku Kepala Pemerintahan mengatur dan menyelenggarakan sistem pengendalian intern di lingkungan pemerintah secara menyeluruh, sedangkan Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara menyelenggarakan sistem pengendalian intern di bidang perbendaharaan, menteri/ pimpinan lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang menyelenggarakan sistem pengendalian intern di bidang pemerintahan masing-masing, dan Gubernur/Bupati/ Walikota selaku pemegang kekuasaaan pengelolaan keuangan daerah mengatur lebih lanjut dan menyelenggarakan sistem pengendalian intern di lingkungan pemerintah daerah yang dipimpinnya. Unsur SPIP di Indonesia mengacu pada uunsur Sistem Pengendalian Intern yang telah di praktikkan di lingkungan pemerintahan di berbagai negara, yaitu meliputi :

1. Lingkungan Pengendalian Lingkungan Pengendalian adalah kondisi dalam Instansi Pemerintah yang mempengaruhi efektivitas pengendalian intern, unsur ini menekankan bahwa Pimpinan Instansi Pemerintah dan seluruh pegawai harus menciptakan dan memelihara keseluruhan lingkungan organisasi, sehingga dapat menimbulkan perilaku positif dan mendukung pengendalian intern dan manajemen yang sehat.


11

Topik Utama Lingkungan Pengendalian dapat diwujudkan melalui : Penegakan integritas dan nilai etika; Komitmen terhadap kompetensi; Kepemimpinan yang kondusif; Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan; 5. Pendelegasian wewenang dan tanggungjawab yang tepat; 6. Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia; 7. Perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif; 8. Hubungan kerja yang baik dengan Instansi Pemerintah terkait.

1. 2. 3. 4.

hatian. Dalam rangka penilaian risiko pimpinan Instansi Pemerintah perlu menetapkan tujuan Instansi pemerintah dan tujuan pada tingkatan kegiatan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan, tujuan Instansi Pemerintah memuat pernyataan dan arahan yang spesifik, terukur, dapat dicapai, realistis, dan terikat waktu. Tujuan Instansi Pemerintah tersebut wajib dikomunikasikan kepada seluruh pegawai, sehingga untuk mencapainya pimpinan Instansi pemerintah perlu menetapkan strategi operasional yang konsisten dan strategi manajemen yang terintegrasi dengan rencana penailain risiko. Begitupula dengan tujuan pada tingkatan kegiatan, sekurang-kurangnya dilakukan dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut :

2. Penilaian Risiko. Penilaian risiko adalah kegiatan penilaian atas kemungkinan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan dan sasaran Instansi Pemerintah, unsur ini memberikan penekanan bahwa pengendalian intern harus memberikan penilaian atas risiko yang dihadapi unit organisasi baik dari luar maupun dari dalam.

Pimpinan Instansi pemerintah wajib melakukan penilaian risiko dengan cara mengidentifikasi dan menganalisi risiko, Identifikasi risiko sekurang-kurangnya dilaksanakan dengan menggunakan metodologi yang sesuai untuk tujuan Instansi pemerintah dan tujuan pada tingkatan kegiatan secara komprehensif, menggunakan mekanisme yang memadai untukmengenali risiko dari faktor eksternal dan faktor internal serta menilai faktor lain yang dapat meningkatkan risiko, sedangkan analisis risiko dilaksanakan untuk menentukan dampak dari risiko yang telah diidentifikasi terhadap pencapaian tujuan Instansi Pemerintah dengan tetap menerapkan prinsip kehati12


1. Berdasarkan pada tujuan dan rencana strategi Instansi Pemerintah; 2. Saling melengkapi, saling menunjang, dan tidak bertentangan satu dengan lainnya; 3. Relevan dengan seluruh kegiatan utama Instansi Pemerintah; 4. Mengandung unsur kriteria pengukuran; 5. Didukung sumber daya Instansi Pemerintah yang cukup; dan 6. Melibatkan seluruh tingkat pejabat dalam proses penetapannya.

3. Kegiatan Pengendalian Kegiatan Pengendalian adalah tindakan yang diperlukan untuk mengatasi risiko serta penetapan dan pelaksanaan kebijakan dan prosedur untuk memastikan bahwa tindakan mengatasi risiko telah dilaksanakan secara efektif. Unsur ini menekankan bahwa Pimpinan Instansi Pemerintah wajib menyelenggarakan kegiatan pengendalian sesuai dengan ukuran, kompleksitas, dan sifat dari tugas dan fungsi Instansi Pemerintah yang bersangkutan. Penyelenggaraan kegiatan pengendalian diutamakan pada kegiatan pokok Instansi Pemerintah, seperti : 1. Reviu atas kinerja Instansi Pemerintah yang bersangkutan; 2. Pembinaan sumber daya manusia/Pegawai Pemerintahan: 3. Pengendalian atas pengelolaan sisten informasi; 4. Pengendalian fisik atas aset; 5. Penetapan dan reviu atas indikator dan ukuran kinerja; 6. Pemisahan fungsi; 7. Otorisasi atas transaksi dan kejadian yang penting; 8. Pencatatan yang akurat dan tepat waktu atas transaksi dan kejadian; 9. Pembatasan akses atas sumber daya dan pencatatannya;

Topik Utama 10. Akuntabilitas terhadap sumber daya dan pencatatannya; dan 11. Dokumentasi yang baik atas Sistem Pengendalian Intern serta transaksi dan kejadian penting. Selain itu, kegiatan pengendalian harus dikaitkan dengan proses penilaian risiko dan disesuaikan dengan sifat khusus Instansi Pemerintah. Kebijakan dan prosedur dalam kegiatan pengendalian harus ditetapkan secara tertulis dan dilaksanakan sesuai dengan yang ditetapkan tersebut, sehingga untuk menjamin kegiatan

Untuk memperkuat dan menunjang efektifivitas penyelenggaraan SPIP dilakukan pengawasan intern dan pembinaan penyelenggaraan SPIP. Pengawasan intern merupakan salah satu bagian dari kegiatan pengendalian intern yang berfungsi melakukan penilaian independen atas pelaksanaan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah sebagaimana yang diharapkan dan apakah perbaikanperbaikan yang perlu dilakukan telah dilaksanakan sesuai dengan perkembangan. Unsur ini mencakup penilaian desain dan operasi pengendalian serta pelaksanaan tindakan perbaikan yang diperlukan.

pengendalian masih sesuai dan berfungsi seperti yang diharapkan maka harus dievaluasi secara teratur.

4. Informasi dan komunikasi. Informasi adalah data yang telah diolah yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah. Sedangkan Komunikasi adalah proses penyampaian pesan atau informasi dengan menggunakan simbol atau lambang tertentu baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan umpan balik. Dalam hal ini pimpinan Instansi Pemerintah wajib mengidentifikasi, mencatat dan mengkomunikasikan informasi dalam bentuk dan waktu yang tepat. Berkaitan dengan pengkomunikasian informasi, wajib diselengarakan secara efektif, dengan cara sebagai berikut : 1. Menyediakan dan memanfaatkan berbagai bentuk dan sarana komunikasi; dan 2. Mengelola, mengembangkan, dan memperbarui sistem informasi secara terus menerus.

5. Pemantauan Pemantauan pengendalian intern pada dasarnya adalah untuk memastikan apakah sistem pengendalian intern pada suatu instansi pemerintah telah berjalan

Pimpinan Instansi harus menaruh perhatian serius terhadap kegiatan pemantauan atas pengendalian internn dan perkembangan misi organisasi. Pengendalian yang tidak dipantau dengan baik cenderung memberikan pengaruh yang buruk dalam jangka waktu tertentu. Oleh karena itu, agar kegiatan pemantauan menjadi lebih efektif, seluruh pegawai perlu mengerti misi organisaisi, tujuan, tingkat toleransi risiko dan tanggungjawab masing-masing. Dalam menerapkan unsur SPIP, setiap pimpinan Instansi Pemerintah bertanggungjawab untuk mengembangkan kebijakan, prosedur dan praktik detail untuk menyesuaikan dengan kegiatan Instansi Pemerintah dan untuk memastikan bahwa unsur tersebut telah menyatu dan menjadi bagian integral dari kegiatan Instansi Pemerintah. Untuk memperkuat dan menunjang efektifivitas penyelenggaraan SPIP dilakukan pengawasan intern dan pembinaan penyelenggaraan SPIP. Pengawasan intern merupakan salah satu bagian dari kegiatan pengendalian intern yang berfungsi melakukan penilaian independen atas pelaksanaan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah. Lingkup pengaturan pengawasan intern ini mencakup kelembagaan, lingkup tugas, kompetensi sumber daya manusia, kode etik, standar audit, pelaporan dan telaahan sejawat. Sedangkan pembinaan penyelenggaraan SPIP meliputi penyusunan pedoman teknis penyelenggaraan, sosialisasi, pendidikan dan pelatihan, pembimbingan dan konsultasi SPIP, serta peningkatan kompetensi auditor aparat pengawasan intern pemerintah (APIP) pada setiap Pemerintahan. MEDIA APARATUR I VOL 5 /MAP 04/ 2014

13

Topik Utama

KUNCI MENUJU

TERWUJUDNYA WTP

Wawancara dengan Kepala Perwakilan BPKP Propinsi DIY, Ibu Tytut Ratih Kusumo.

D

engan adanya MOU tersebut, mulai awal tahun 2013 Tim Perwakilan BPKP Propinsi DIY mendampingi Pemkab Cilacap dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk mewujudkan Opini WTP, meliputi : 1. Pembangunan asistensi atas pemanfaatan anggaran daerah dan menjalankan peraturan yang lain dengan pengelolaan daerah yang meliputi perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran dan pertanggungjawaban anggaran; 2. Pengembangan dan penyelenggaraan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Aset Daerah; 3. Pengembangan dan penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP); 4. Penyelenggaraan dan peningkatan kapasitas dan tata kelola Aparat Pengawasan Internal Pemda (APIP); 5. Pengembangan dan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP); 6. Pengembangan dan penyelenggaraan tata kelola Perusda. Namun demikian, Pemkab Cilacap belum memperoleh Opini WTP atas laporan keuangan pemerintah Kabupaten Cilacap Tahun 2013. Atas hal tersebut, tim redaksi buletin Media Aparatur mewawancarai Kepala Perwakilan BPKP Propinsi DIY, Ibu Tytut Ratih Kusumo. Berikut petikan wawancara dengan beliau :

14


Mencapai Opini WTP, Wajar Tanpa Pengecualian atas penyajian laporan keuangan pemerintah, sudah ditekankan oleh Bupati Cilacap H. Tatto Suwarto Pamuji sejak dua tahun lalu. Dan salah satu bukti keseriusan Pemkab Cilacap sebagai upaya mewujudkan hal itu adalah mengadakan kerjasama dengan Perwakilan BPKP Propinsi DIY yang tertuang dalam Nota Kesepakatan tentang Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap.

Media Aparatur (MAP) : Dengan adanya MOU antara BPKP Propinsi DIY dengan Pemkab Cilacap, sebenarnya menurut kacamata BPKP, ada permasalahan apa yang menyebabkan Kabupaten Cilacap belum memperoleh Opini WTP mengingat BPKP sudah mendampingi Cilacap? BPKP : WTP itu kan Opini BPK ya pak ya.. Jadi biar gampang kalau kita merujuk kriteria apa yang digunakan oleh BPK dalam memberikan WTP atau tidak WTP. Mudahnya, ada tiga hal yang utama yaitu pertama apakah laporan keuangan sudah disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP); kedua mengenai seberapa kuat SPIPnya sudah dibangun dan berpengaruh terhadap proses tata kelola keuangan; dan ketiga Full Disclosures, yaitu laporan keuangan sudah memberikan satu penjelasan yang lengkap, jadi tidak hanya berupa angka-angka saja tetapi juga penjelasan atau informasi yang lengkap. Misalnya saja aset sekian, padahal mungkin perlu ada penjelasan dari aset yang sekian itu ada berapa yang kondisinya bagus bisa digunakan, berapa yang rusak, berapa yang belum bisa dinilai. Karena kelengkapan informasi atau penjelasan-penjelasan ini diperlukan bagi pengambil keputusan dalam menganalisa, kalau hanya angkaangka akan bisu. Kira-kira begitu. Sering orang salah, kalau sudah menggandeng BPKP, pokoknya moso borong saya maunya WTP, begitu. Saya sampaikan, WTP itu bukan kami lho yang kerja. Kami tahu ilmunya, kami tahu bagaimana caranya untuk mencapai WTP, kami bersedia untuk mendampingi,

Topik Utama tapi yang harus melaksanakan tetap Pemda. Makanya kita sampaikan, Pak kami ini siap membantu tapi jangan sampai bertepuk sebelah tangan, karena harus dua arah semangat dua-duanya. Kemudian, pengalaman dari daerah lain sering juga, ini kan komitmen dari seluruh Kepala SKPD lho, harus kompak, bahwa ini tanggung jawab bersama, semuanya harus memberikan peran, semua harus berjuang untuk mencapai WTP. Sering beberapa Kepala SKPD barangkali melihat bahwa WTP adalah urusannya Inspektorat, jadi kurang mengambil peran. Atau ini urusannya DPPKAD, seperti masalah aset. Hampir semua daerah WTP ini terganjal masalah aset. Ini Pak, jadi saya pikir Cilacap bukan satu-satunya. Ini hambatan umum di hampir semua Pemda. Jadi mereka memang harus betul-betul berjuang untuk menertibkan aset. MAP : Selain aset, khusus Cilacap sendiri, apa masalah pokoknya? Seberapa rumitkah? BPKP : Rumit barangkali relatif ya, menurut saya. Tapi perlu kesungguhan, barangkali dari atas ke bawah harus betul-betul memahami apa yang sedang kita tuju, bagaimana cara untuk mencapainya. Begini lho Pak, kami di Bantul itu, ini hanya sebagai contoh karena kebetulan Bantul itu dekat, setiap bulan mereka itu ketemu, mereka jaga betul. Jadi ketika ada selisih langsung ketahuan, langsung dilokalisir dan langsung dibetulkan. Itu setiap bulan. Kemudian di Gunungkidul, Senenan apa Kemisan, itu sampai membuat satu strategi pertemuan Kemisan, dipimpin oleh Wakil Bupati. Lha itu Pak, tidak semua orang paham seberapa pentingnya WTP, bagaimana cara mencapainya. Memang perlu pemahaman yang sama, semua harus tahu WTP itu apa, bagaimana cara mencapainya dan seberapa penting WTP itu untuk Pemda, untuk organisasi kita. Jadi barangkali di awal-awal memang perlu upaya yang lebih. MAP : Mungkin dengan pengalaman kerjasama selama satu tahun mendampingi Cilacap, sebenarnya seberapa seriuskah permasalahan di Cilacap? Apakah terkait SPIP atau bagaimana? BPKP : Masalahnya begini, tadi seperti disampaikan kita mendampingi Cilacap mulai pertengahan 2013. Pembenahan tata kelola bukan sesuatu yang instan, perlu proses. Kemarin setelah kita kenalkan, kita punya aplikasi SIMDA. SIMDA itu banyak, kebetulan BPKP juga punya SIMDA, nah kemarin SIMDAnya BPKP kita kenalkan di Cilacap, kemudian kita ujicobakan, kita melatih mereka. Tetapi Bapak jangan membayangkan bahwa kalau sudah kita kasih SIMDA langsung bisa run, tidak. Nanti saya juga ingin melihat, kalau ini dinilai nanti kira-kira sudah friendly belum ya teman-teman di Cilacap ini. Jangan sekarang, karena kalau menurut saya terlalu prematur kalau dinilai sekarang. Tetapi saya berharap kalau mereka tertib, mereka taat aturan, taat waktu, akhir 2014 nanti bisa kita lihat sama-sama. Saya juga selalu sampaikan ke Pak Yuli (Kabid. AKP pada BPKP Prop. DIY, salah satu anggota Tim BPKP pendamping di Cilacap, red), selama proses tolong selalu dipantau. Ini SIMDA BPKP, kalau ada apa-apa nanti, misalnya nanti tidak jalan, mesti ditanya ini BPKP gimana.

Saya ingin kalau SIMDA ini tidak sukses, saya ingin dipetakan betul, apakah karena faktor SDMnya, apa SIMDAnya yang tidak smart atau SDMnya yang tidak bisa mengejar. Tapi kalau sekarang kita tidak berani mengatakan SDMnya yang kurang, karena sekarang masih troubleshooting, jika ada beberapa kendala kita datang kesana.Jangankan Cilacap yang baru saja kita dampingi, seperti Bantul, Purworejopun kadang-kadang masih manggil kita, tolong dong ini ada yang tidak bisa kita selesaikan. Tetapi harapan kita ya semakin lama harusnya dapat kita lepas, jangan tergantung kita terus. Begitupun dengan teman-teman di Cilacap, sekarang karena masih awal ya masih kita dampingi. MAP : Selain Cilacap, kabupaten mana lagi yang didampingi BPKP? Dan berapa lama mendampinginya? BPKP : Seperti Kulonprogo itu sudah 2 tahun baru berhasil WTP. Terus terang juga kalau Kulonprogo itu perjuangannya extra betul, sampai kita ancam-ancam, kalau tidak mau seperti ini kita tinggal saja. Betul. Karena kadang-kadang mereka manjamanja. Memang mereka kerja sampai malam, tetapi kalau tidak terstruktur, tidak tersistem, jadi kasihan. Makanya kita bikin desainnya, kita jelaskan ke mereka langkah-langkahnya seperti apa, kita bikin target ketat, deadline. Kalau nggak gitu ya, mereka sudah sempat nyerah, tapi kalau nyerah kita tinggal, gitu aja sudah. Karena saya sering bilang, kita tidak bisa mendampingi terus-terusan. MAP : Dari BPKP sendiri kan juga berarti ada pendampingan di DPPKAD? BPKP : Mulai pertengahan 2013 kita berikan perkenalan dulu, jadi mulai implementasinya Januari 2014 ini. Jadi baru berjalan kurang lebih 7 bulan. Nanti kalau mau dilihat ya pada akhir tahun atau Januari 2015. Yang terakhir dilakukan kemarin adalah evaluasi semesteran dengan SIMDA keuangan. Hasilnya belum maksimal karena ada trouble di jaringan. Cilacap kan penginnya online seluruh SKPD. Tetapi kita lihat tidak semua SKPD itu sinyalnya ada, mengingat wilayah Cilacap yang luas, SKPDnya saja ada 179 SKPD termasuk sekolah-sekolah, dibagi 4 distrik. Begini saja, kalau kita bicara tata kelola tentang akuntabilitas, ada dua hal yang


15

Topik Utama perlu kita cermati, yang pertama infrastruktur. Infrastruktur itu mencakup instrumen, yaitu mungkin hardware tadi, kemudian SDM dan komitmen. Tadi disampaikan, ketika bicara SIMDA, SIMDA di Pemda itu macam-macam. Ada yang setengah SIMDA, setengah terintegrasi artinya belum online antara DPPKAD dengan SKPD-SKPD. Jadi mungkin SKPD nyusun baru dibawa ke DPPKAD, setor ke DPPKAD dan entry lagi disitu. Tetapi ada juga yang sudah online dengan DPPKAD. Mengingat belum semua bisa online dan langsung entry, jadi hardwarenya, infrastruktur di Cilacap masih perlu ditingkatkan. Mungkin ada yang diluar kemampuan kita, seperti sinyal itu tadi. Kemudian masalah SDM, SDM menurut saya relatif karena ini merupakan barang baru dan mereka perlu pembelajaran juga. Kemudian komitmen, baik pada top manajer, maupun pimpinan SKPDnya, menurut saya merupakan hal yang penting juga. MAP : Berbicara SPIP, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Opini WTP, sebetulnya SPIP seperti apa yang dikategorikan efektif sehingga layak untuk memperoleh opini WTP, apakah hanya operasionalnya atau by system? BPKP : Ketika bicara SPIP kita bicara tentang pengendalian. Yang utama disitu adalah semua kegiatan dimulai mungkin dengan sangat base on risk, semua kegiatan dipetakan resikonya sehingga kita tahu persis apa-apa saja yang menjadi resiko bisnis, resiko dari pekerjaan kita. Kemudian dari resiko itu kita bangun system pengendaliannya. MAP : Berarti ada sistemnya dulu ? BPKP : Sistem disini barangkali kegiatan dalam rangka pengendaliannya, mungkin SOP, kebijakan, surat edaran dan lain-lain. Saya beberapa kali begini kalau kita bicara SPIP itu ada beberapa unsur, yaitu lingkungan pengendalian yang sotf lah mungkin komitmen pimpinan, pengendalian dan monitoring. Saya sering sampaikan, ketika kita bicara SPIP, kita petakan resikonya, mungkin bisa dieliminir dengan kebijakan, SOP, mungkin Bupati mengeluarkan surat apalah misalnya tanggal sekian surat harus selesai. Cuma kita juga sering lemah karena pertama, biasanya mereka tidak memperhatikan resikonya, atau kalau mereka sudah memperhatikan resikonya dan mengeliminirnya dengan SOP, kebijakan dan lain-lain, kita tidak pernah memonitor apakah itu sudah dilaksanakan atau belum. Merasa Pak Bupati sudah membuat surat edaran, ya sudah. Tidak tahu sudah dilaksanakan atau belum. Jika sudah dilaksanakan apakah sudah mencapai sasaran atau belum, atau kalau sudah mencapai sasaran kira-kira kebijakan tadi sudah pas atau belum. Kita sering membuat surat edaran dan lain-lain tetapi kurang memonitor, tidak pernah mengevaluasi. Kalau nggak jalan jangan-jangan mungkin surat edarannya yang salah, kebijakannya yang salah. Inilah kelemahankelemahan yang kadang terjadi. Tidak cukup hanya sudah membuat surat edaran, merasa bola sudah dilempar bukan di kita. Tidak bisa hanya cukup seperti itu. Di SPIP monitoring itu merupakan hal yang penting. Kita sering lemah disitu. Dikira semua sudah selesai, tinggal menunggu, tetapi ternyata disana tidak dilaksanakan. MAP : Kemudian kaitannya dengan penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, di Cilacap bagaimana? BPKP : Ya ini dalam rangka implementasi SIMDA ini kan

16


kiblatnya SAP juga. Sampai saat ini kan masih cashbasis atau nanti accrual, basis 1 masih trouble. Kan ada dua pak, nanti SAP yang mulai 1 Januari 2015. Atau kita sekarang bicara cash basis dulu deh. Yang accrual biarin aja dulu. Kita kan masih cash basis, mungkin pertanyaannya apakah pencatatan di Kabupaten Cilacap ini sudah mengacu, sudah mematuhi SAP? Sekarang kita berproses baru menuju untuk mematuhi SAP itu Pak. Kalau SIMDA itu didesain memang semuanya merujuk ke SAP. Bagaimana cara menyajikan kas, kita merujuk ke SAP, bagaimana menyajikan piutang. Piutang kita tidak bisa misalnya hanya menyajikan piutang sekian milyar saja. Tidak bisa seperti itu. Kita harus ada penjelasannya, tagihannya kepada siapa, angka bisu tidak bisa, harus jelas. Kalau kita sudah mendiclear Pemkab Cilacap punya piutang 1 milyar, itu harus jelas piutangnya kepada siapa saja, lancar atau tidak. Jangan-jangan piutang yang sudah 20 tahun berlalu, orangnya sudah nggak ada nggak tau kemana. Itu yang harus full disclosures. Jadi full disclosures itu begitu, harus jelas, informasi harus selengkap-lengkapnya. Bahkan kadangkadang dikelompokkan, ini yang lancar, ini yang umurnya 3 sampai 6 bulan sekian, yang umurnya 6 bulan sampai 1 tahun sekian, yang umurnya diatas 2 tahun sekian. Kan nanti pembaca laporan tahu, kelihatannya gede ternyata sudah macet semua. Kan jadi ketahuan. Begitu. Jadi ketika kita bicara SIMDA, sebetulnya kita bicara tata kelola base on SAP. MAP : Berarti SIMDA itu artinya kalau Pemkab Cilacap sudah konsisten, sudah menerapkan SIMDA dengan baik, nanti outputnya bagus. Sudah sesuai dengan SAPnya. BPKP : Ya, jadi harus taat aturan, taat waktu, harus didiplin. Lha ini teman-teman itu kadang-kadang seperti itu. Kalau kita terintegrasi kan mulai dari anggaran sudah dientry, begitu nanti pas pelaksanaan, ketika kita belanja yang tidak ada anggarannya, nanti kan langsung kelihatan, ada sinyalnya di situ. Kalau dulu mungkin duitnya tidak ada pun masih bisa dibayar, kalau sekarang tidak bisa lagi karena langsung ketahuan. Begitu. Tetapi kan nanti waktunya menyusun laporan keuangan, kita klik sudah keluar sendiri. Mereka tidak pernah membayangkan seperti itu. MAP : Kalau di Cilacap dengan kondisi yang ada sekarang, untuk mengelola aset secara benar, katakanlah untuk titik starting pointnya secara benar, harus seperti apa? BPKP : Pak Fajar di DPPKAD itu memang sedang memperbaiki database dia, termasuk yang untuk menindaklanjuti temuan BPK. Dia masih kerja terus itu, menggunakan aplikasi SIMDA BMD kita, tetapi tanggung apa tidak itu. Karena nanti SIMDA BMD yang accrual itu beda, sehingga kalau kita pakai SIMDA BMD yang sekarang itu mau ganti, akan dua kali kerja apa nggak. Kalau databasenya nyambung nggak masalah, tetapi kalau database tidak bisa digunakan pada aplikasi yang baru kan kita kerja ulang. Kalau di Cilacap kan dibagi 4 distrik, termasuk kemarin menyelesaikan aset tetap yang menjadi masalah temuan BPK di masing-masing SKPD. Itu menjadi program dari bagian aset, kemarin bersamaan waktunya dengan kami mendampingi aplikasi SIMDA yang semesteran kemarin. Dari bagian aset juga punya program, kita samasama jalan untuk mengatasi temuan BPK walaupun masih memakai istilahnya SIMBADA Sistem Informasi Manajemen

Topik Utama Barang Daerah, ya nggak apa-apa. Saya bilang yang penting itu masih bisa dipakai. Jadi kami menyarankannya, walaupun memakai SIMBADA tidak apa-apa, yang pasti bahwa data basenya sudah benar, yang penting itu.Jadi untuk asset, nilainya, tahun perolehan, databasenya sudah benar dulu, walaupun menggunakan SIMBADA yang aplikasinya masih sederhana, tapi database sudah benar, itu lebih baik. Karena sebagai sarana bagi kami untuk masuk ke aplikasi yang lebih baik. Jadi dari sana dulu Pak, dibenahi dahulu. Jadi pakai dulu aplikasi yang ada, nanti kalau saudah bersih tidak ada masalah, baru kita pakai aplikai yang baru. Artinya temuan-temuan BPK sudah kita selesaikan, sudah kita tindaklanjuti. MAP : Kalau tadi disampaikan seperti masalah rekonsiliasi, ada pertemuan bulanan dan sebagainya, itu berarti rekonsiliasi merupakan tahapan yang penting? BPKP : Kalau menurut saya memang kalau di tahap-tahap awal, ini barangkali kalau bisa dilaksanakan, akan lebih baik lagi. Jika ada selisih-selisih akan ketahuan. Seperti di Bantul itu kita kan bikin laporan, bulanan kan, nanti saya bikin laporan ke Bupati. Misalnya sekarang dari 50 SKPD, yang datang hanya 42, saya laporkan itu, yang sudah bisa diterima dan betul ternyata hanya 20, yang 10 perbaikan, sampai seperti itu saya membuat. MAP : Mungkin memang dinamikanya seperti itu kalau di pemerintah daerah. BPKP : Kalau di APBN sudah tertib, rekonsiliasi itu sudah jalan, antara satker dengan anggaran sudah jalan tiap bulan. Nanti asetnya setiap tiga bulan. Di APBN itu memang ketat banget. Dan memang seharusnya kita sudah bisa mencontoh seperti itu. Saya itu tanda tangan rekonsiliasi setiap bulan, nanti tim saya datang, dijadwal sama Kanwil Perbend, tanggal sekian BPKP, kanwil mana kanwil mana, mungkin sama dengan kita di Bantul itu ya. Mungkin memang harus ditempuh yang seperti itu. Tetapi ya seperti itu tadi, jangan bertepuk sebelah tangan. MAP : Kalau untuk Cilacap sendiri bagaimana, ada target atau tidak. Target WTP? BPKP : Kita target tahun ini 2014, tetapi jangan sampai kita bertepuk sebelah tangan. Kita targetkan tahun ini, tetapi sana bilang yo suk kapan-kapan. Saya menyemangati Pak Yuli untuk menargetkan tahun ini tetapi ya artinya tercapai atau tidak tergantung juga bagaimana Pemkab Cilacap menyambutnya. MAP : Progresnya seperti apa Bu? Artinya mungkin ada permasalahan-permasalahan apa yang bisa menjadi kendala untuk target WTP tahun kemarin, peningkatannya seperti apa? BPKP : Kita sekarang ini, sudah minta laporan BPK, itu permasalahan-permsalahan apa saja yang menjadikan Cilacap tidak WTP. Tetapi sampai sekarang kita belum diberikan, walaupun sudah dijanjikan dua minggu yang lalu mau menyampaikan ke kita, tetapi rupanya masih minta ijin ke Inspektorat. Karena yang diberikan laporan itu Kepala Inspektorat. Itu harus dibikin action plan lagi, kapan itu harus jelas sehingga sebelum tahun ini berakhir sudah selesai semua. Kalau yang nggak bisa selesai, kita mentok, kita konsultasi ke BPK, ini lho kami sudah berupaya seperti ini tetapi mentok jadi jalan apa yang harus ditempuh? Kalau saya boleh menyarankan seperti contoh itu Sleman. Pada saat

pertama kali mereka mau WTP, mereka kumpul, membuat rencana aksi dan diekspose ke kita. Itu justru lebih mujarab sebetulnya. Jadi muncul dari Pemdanya sendiri. Mereka bilang pak ini ada permasalahan seperti ini, kami akan begini-begini, bagaimana menurut Bapak? Nah yang seperti itu malahan yang bagus. Itu adalah salah satu indikator keseriusan Pemda. MAP : Secara perorangan, apa yang bisa dilakukan oleh aparatur pada kapasitas mereka masing-masing? Mungkin kalau seorang bendahara harus bagaimana, pengurus barang harus bagaimana? BPKP : Kalau saya pikir, kalau mereka sudah paham dengan tupoksinya, dengan perannya masing-masing, kemarin pada saat kita pendampingan SIMDA kita kan sudah bagi tugas. Jadi mungkin saya ingin kembali pada yang tadi, taat aturan, taat waktu, taat azas. Kemarin kita kumpulkan semua, 4 distrik. Harusnya orang-orang yang kita ajak dari 4 distrik itu harus langsung mengimplementasikan. MAP : Apakah pada pertemuan itu sudah disampaikan apa yang harus mereka lakukan? BPKP : Sudah. Apakah bendahara pengeluaran, apakah dia bendahara penerimaan, apakah dia PPK, apakah dia pengurus barang, sudah dikasih tahu semua. Kemarin itu dalam rangka SIMDA. MAP : Artinya tinggal menunggu bagaimana aksi mereka, begitu? BPKP : Jadi kita sudah sampaikan ada permasalahan, dan bagaimana cara menyelesaikannya. Leadernya siapa? Artinya ada nggak yang diberi tanggung jawab. Setiap distrik kan sudah kita komunikasikan, apa-apa yang harus dilakukan, terus ada nggak sekarang yang kemarin dipasrahi untuk itu? Sebenarnya kalau sesuai peraturan sudah jelas, Kepala DPPKAD selaku PPKD, memang membina bendahara pengeluaran, bendahara penerimaan, pengurus barang itu harus dia bina. Di aturan sudah jelas begitu, tugas dia Kepala DPPKAD. Jadi ini kegiatannya DPPKAD, kami sebagai narasumber pendamping, kegiatan-kegiatan mereka. Tupoksinya DPPKAD kita sebagai narasumber, kita kasih tau ada masalah-masalah seperti ini, ayo dipantau lagi. Sudah dikasih tahu jalan keluarnya seperti ini, dia harus minta file. Kemarin dari BPKP sudah, mana inputnya, feedbacknya mana, kan sebagai pembina harusnya begitu. Kita harapannya seperti itu.


17

Artikel Kepegawaian

PENYESUAIAN JABATAN FUNGSIONAL GURU Oleh. Kasidi, S.Sos

Penyesuaian jabatan fungsional guru adalah penyesuaian jabatan fungsional bagi guru yang memiliki jabatan fungsional guru berdasarkan Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 84 Tahun 1993 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya ke dalam jabatan fungsional guru yang diatur dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya . Pasal 2 Penyesuaian jabatan fungsional guru sebagaimana dimaksud pasal 1 ditetapkan berdasarkan pangkat dan golongan ruang terakhir yang dimiliki dengan angka kredit

18


“

Aturan yang baru mengenai jabatan fungsional guru merupakan penyempurnaan dari aturan sebelumnya. Diantaranya bahwa kenaikan jabatan dan pangkat bagi guru harus terpisah, kenaikan jabatan terlebih dahulu, kemudian baru ditindaklanjuti dengan kenaikan pangkat.

“

S

ebagai pelaksanaan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya dan Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 03/V/PB/2010 dan Nomor 14 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya, Menteri Pendidikan Nasional telah menetapkan sebuah Peraturan pada tanggal 22 Desember Tahun 2010 yang dituangkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 38 Tahun 2010 tentang Penyesuaian Jabatan Fungsional Guru. Sesuai dengan Permendiknas No 38 Tahun 2010 Tentang Penyesuaian Jabatan Fungsional Guru menyebutkan : Pasal 1

yang telah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang . Pasal 3

(1) Guru yang masih memiliki pangkat Pengatur Muda, Golongan Ruang II/a, jabatan Guru Pratama sampai dengan Pengatur Tingkat I, golongan ruang II/d, jabatan Guru Muda Tingkat I yang tidak memiliki ijazah S1/D.IV, tidak dapat memperoleh penyesuaian jabatan . (2) Apabila guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperoleh ijazah S1/D.IV yang relevan dengan tugas yang diampunya dan ijazahnya telah ditetapkan angka kreditnya oleh pejabat yang berwenang, dapat disesuaikan jabatannya . (3) Guru yang telah memiliki pangkat paling rendah Penata

Artikel Kepegawaian Muda Golongan Ruang III/a walaupun yang bersangkutan belum memiliki ijazah S1/D.IV, disesuaikan jabatannya .

3.

II/c

4.

II/d

5.

III/a

6.

III/b

Kedua, Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Kepala BKN No. 03/V/PB/2010 dan 14 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya; dan

7.

III/c

Penata

8.

III/d

Penata Tk. I

Ketiga, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 38 Tahun 2010 tentang Penyesuaian Jabatan Fungsional Guru.

9.

IV/a

Pembina

10.

IV/b

11.

IV/c

12.

IV/d

13.

IV/e

Ada tiga landasan hukum untuk melaksanakan penyesuaian jabatan fungsional guru yaitu : Pertama, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Jababatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya;

Dasar pemikirannya dimulai dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Kemudian lahir Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 39 Tahun 2009 tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru dan Pengawas Satuan Pendidikan. Dengan dikeluarkannya dua aturan ini maka Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 84 Tahun 1993 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya sudah tidak relevan. Sebagai penggantinya, telah dikeluarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya. Untuk melaksanakan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 perlu dibuat petunjuk pelaksanaannya yaitu dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 38 Tahun 2010 tentang Penyesuaian Jabatan Fungsional Guru. Aturan yang baru mengenai jabatan fungsional guru merupakan penyempurnaan dari aturan sebelumnya. Diantaranya bahwa kenaikan jabatan dan pangkat bagi guru harus terpisah, kenaikan jabatan terlebih dahulu, kemudian baru ditindaklanjuti dengan kenaikan pangkat. Selain itu terdapat pengurangan jabatan fungsional guru, dimana aturan sebelumnya membagi guru ke dalam 13 jenjang jabatan, sementara aturan yang baru hanya menyisakan 4 jenjang jabatan. Empat jenjang jabatan itu adalah Guru Pertama (golongan III/a dan III/b), Guru Muda (golongan III/c dan III/d), Guru Madya (golongan IV/a, IV/b dan IV/c) dan Guru Utama (golongan IV/d dan IV/e).

Pengatur Pengatur Tk. I Penata Muda Penata Muda Tk. I

Pembina Tk. I Pembina Utama Muda Pembina Utama Madya Pembina Utama

------

Guru Muda

------

Guru Muda Tk. I

Guru Pertama Guru Pertama Guru Muda Guru Muda Guru Madya Guru Madya

Guru Dewasa Tk. I Guru Pembina Guru Pembina Tk. I

Guru Madya

Guru Utama Muda

Guru Utama

Guru Utama Madya

Guru Utama

Guru Utama

Guru Madya Guru Madya Tk. I Guru Dewasa

Ketentuan lain dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 38 Tahun 2010 adalah bahwa usul penyesuaian jabatan fungsional guru dapat dilakukan bersamaan dengan usul penetapan kenaikan jabatan dan/atau pangkat. Dan apabila sampai akhir tahun 2012 guru tidak mengusulkan kenaikan jabatan dan/atau pangkat, yang bersangkutan mengusulkan penyesuian jabatan fungsional guru secara terpisah dari usul kenaikan jabatan dan/atau pangkat. Sehingga bagi guru yang akan naik pangkat untuk periode April 2013, berkas yang wajib disertakan adalah SK Penyesuaian Jabatan Fungsional Guru. Begitu seterusnya, sehingga terhitung mulai tanggal 01 Januari 2013, pangkat terendah guru adalah golongan III/a pangkat Penata Muda. Konsekuensinya, syarat untuk menduduki jabatan guru adalah memiliki pendidikan minimal S1 atau D-IV.

Berikut ini daftar penyesuaian jenjang kepangkatan guru PNS yang baru, yakni: No.

Gol./ Ruang

1.

II/a

2.

II/b

Jenjang Pangkat Pengatur Muda Pengatur Muda Tk. I

Jenjang Jabatan Sekarang -----------

Sebelumnya Guru Pertama Guru Pertama Tk. I


19

Profil

Mendampingi seorang Bupati bukanlah hal yang mudah bagi Ibu empat orang putra putri ini. Bahkan saat pertama menjadi Ibu Bupati, beliau ditanya berulang kali mengenai kesiapan berkiprah sebagai pendamping pemimpin daerah. Dengan niat ibadah dan keikhlasanlah yang membuat beliau sukses berperan aktif dalam kesejahteraan masyarakat Cilacap dan mengantarkan Tim Penggerak PKK Kabupaten Cilacap meraih juara 1 Pelaksana Terbaik 10 Program Pokok PKK Tingkat Propinsi Jawa Tengah Tahun 2013.

Ibu Hj. Tetty Suwarto Pamuji

Pelaksana Terbaik 10 Program Pokok PKK

L

Tingkat Propinsi Jawa Tengah Tahun 2013

ahir di Cimanggu tanggal 15 Agustus 1961, Ibu dengan profil yang anggun dan lembut ini menikah dengan Bapak Tatto Suwarto Pamuji yang kini menjabat sebagai Bupati Cilacap pada tahun 1981. Secara fungsional beliau menjabat sebagai Ketua TP PKK Kabupaten Cilacap terhitung sejak tanggal 20 April 2010 sesuai Surat Tugas Nomor 155a/ST/PKK.Prov/IV/2010. Sebelumnya beliau menjabat sebagai Wakil ketua TP PKK Kabupaten Cilacap berdasarkan Surat keputusan Bupati Cilacap No. 411.4/195/06/ TH 2008 tentang Pembentukan Tim Penggerak PKK Kabupaten Cilacap masa bakti 2007-2010 tanggal 20 Februari 2008. Kemudian beliau dilantik menjadi Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Cilacap pada tanggal 13 Mei 2011 sesuai dengan keputusan Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Jawa Tengah No. 12/kep/PKK.Prov/V/2011 tentang pengangkatan Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Cilacap. Dengan terpilihnya kembali H. Tatto Suwarto Pamuji dalam Pilkada Bupati periode 2012-2017, maka pada tanggal 19 November 2012 terlantik kembali Ny. Hj Tetty Suwarto Pamuji sebagai Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Cilacap masa bakti periode 20122017 sebagaimana keputusan Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Jawa Tengah Nomor Kep/XI/2012 tanggal 19 November 2012. Dengan demikian beliau dipercaya kembali meneruskan pelaksanaan 10 Program Pokok PKK.

20


Profil Beliau bekerja keras untuk mewujudkan amanah yang diembannya dari masyarakat Cilacap dengan meningkatkan peran PKK sebagai motivator pemberdayaan perempuan dan keluarganya, melalui optimalisasi pelaksanaan 10 Program Pokok PKK sampai ke lapisan paling bawah yakni keluarga. Hal ini sejalan dengan kebijakan Bangga Mbangun Desa yang mempunyai 4 pilar yaitu bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dan lingkungan sosial budaya, yang merupakan wujud pemberdayaan masyarakat agar merasa bangga memiliki Kabupaten Cilacap dan berusaha membangun desanya sendiri dengan segala kemampuannya. Pembangunan tersebut dikandung maksud pembangunan bagi dirinya sendiri, keluarga, lingkungan dan daerahnya. Selama berkiprah dalam Tim Penggerak PKK, banyak ide dan gagasan serta kegiatan yang sudah direalisasikan beliau untuk masyarakat Cilacap, khususnya PKK, Perempuan dan Anak. Ibu Hj. Tetty Suwarto Pamuji juga senantiasa berupaya memberikan contoh dan teladan yang baik, melalui pribadi dan keluarganya. Seperti kalimat bijak : Ing Ngarso Sung Tulodho, Ing Madyo Mangun Karso, Tut wuri Handayani”. Kalimat ini menjadi salah satu pijakan beliau dalam memimpin masyarakat, khususnya PKK. Sebelum banyak bicara, hendaknya lebih mengedepankan contoh atau teladan, yang dimulai dari diri sendiri. Hal tersebut menunjukkan pemimpin yang konsekuen dengan ucapannya. Keterbukaan dan kedekatan beliau dengan masyarakat menunjukkan tidak adanya sekat atau jurang pemisah antara masyarakat dan pemimpin. Karena prinsip beliau yaitu antara pemimpin dan yang dipimpin harus ada keterikatan hati agar bisa saling mengasihi, sehingga bisa bekerja sama dengan ikhlas dan menumbuhkan saling percaya. Kepemimpinan beliau yang menjiwai sifat kepemimpinan perempuan, sangat tepat dilaksanakan dalam mengelola Tim Penggerak PKK. Dengan pendekatan personal, keterbukaan dan kejujuran sangat membuahkan hasil yang signifikan. Hal ini dibuktikan sejak tahun 2012 Tim Penggerak PKK Kabupaten Cilacap berhasil menjadi juara dalam berbagai lomba TP PKK tingkat Propinsi Jawa Tengah. Prestasi yang terakhir diperoleh adalah sebagai Juara 1 Pelaksana Terbaik 10 Program Pokok PKK Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013. Sejalan dengan keinginan untuk menampilkan profil beliau, pada edisi Media aparatur kali ini tim redaksi mencoba untuk menggali informasi lebih dalam mengenai keberhasilan beliau sebagai Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Cilacap dan pelaksana terbaik TP PKK Tingkat Propinsi Tahun 2013. Wawancara bergulir dalam suasana yang sangat cair, bersahabat tanpa ada sekat antara pemimpin daerah dan aparatur pemerintah. Media Aparatur (MAP) : Bagaimana kiat-kiat ibu untuk membawa Tim Penggerak PKK Kabupaten Cilacap menjuarai

lomba yang diadakan oleh Provinsi Jawa Tengah tahun 2013? Hj. Tetty Suwarto Pamuji (T) : Sebenarnya hal itu merupakan program tahunan dan kegiatan yang memang harus dilakukan oleh masing-masing Kabupaten/Kota, penilaiannya dari Propinsi Jawa Tengah. Dalam satu tahun 2013 tersebut kita menunjuk satu desa binaan yang akan kita ikutkan lomba. Mulai dari kegiatan Sepuluh Program Pokok PKK, administrasi kebendaharaan dan kesekretariatan, realisasi kegiatan kegiatan per-bidang, pada 10 Pokok PKK itu kan ada beberapa bidang, yaitu bidang atau Pokja (Kelompok Kerja) yang bekerja dan berkoordinasi bersama bagi pelaksanaan 10 Program Pokok PKK tersebut. Pokja I meliputi Penghayatan dan Pengamalan Pancasila serta Gotong Royong, Pokja II meliputi Pendidikan dan Ketrampilan dan Pengembangan Kehidupan Berkoperasi, Pokja III meliputi Pangan, Sandang, Perumahan dan Tata Laksana Rumah Tangga, sedangkan Pokja IV meliputi Kesehatan, Kelestarian Lingkungan Hidup dan Perencanaan Sehat . Lalu kenapa bisa menang? Disini kita ada pilot project. Boleh desa boleh kelurahan untuk dikutsertakan dalam lomba. Dari sekian pilihan, yang memiliki kans tinggi akan dinilai oleh propinsi yaitu desa, karena kelurahan sudah dianggap mampu serta memiliki sumberdaya yang lebih baik. Dari 269 desa kita pilih Desa Karangkemiri Kecamatan Jeruklegi. Pertimbangannya mengingat PKK adalah realisasi dari kegiatan SKPD maka kita selaraskan dengan kegiatan SKPD yang ada dan program Bangga Mbangun Desa, jadi sasaran kita adalah mencari desa tertinggal untuk dimajukan. Desa Karangkemiri merupakan desa yang terletak paling ujung utara Kecamatan Jeruklegi berbatasan dengan Kecamatan Wangon Kabupaten Banyumas. Karena desa ini merupakan desa tertinggal baik dari pembangunannya maupun wilayahnya dengan kontur tanah berbukit, maka harapan kami nantinya Desa Karangkemiri ini dapat mengejar ketertinggalan dari desa-desa yang lain. MAP : Kemudian bagaimana kriteria penilaian pada lomba tersebut?


21

Profil

T : Penilaiannya melalui realisasi kegiatan dan tertib administrasinya. Desa tertinggal kan identik dengan sumber daya yang kurang, jadi untuk membuat orang yang tadinya belum tahu menjadi tahu kan bukan hal yang mudah, tapi karena ditopang oleh Tim Pembina Desa yang nyengkuyung program dan kegiatan tersebut agar berjalan baik. Desa juga sebagai koordinator pendanaan, dimana dana itu berasal dari masyarakat, tokoh agama, stakeholder, yang diketuai oleh Kepala Desa dan Camat yang memimpin wilayah tersebut. Kalau kami TP PKK hanya sebagai penggerak dan memotivasi masyarakat agar mau melaksanakan 10 Program Pokok PKK dimana hal tersebut dilakukan dengan ketelatenan yang luar biasa. Dalam setiap kegiatan PKK, ada beberapa upaya dan strategi untuk meraih keberhasilan PKK di Kabupaten Cilacap agar sejalan dengan visi misi PKK yaitu KP2LM (Kekompakan dan kerjasama, Profesionalisme, Peningkatan SDM, Loyalitas kepada organisasi dan pimpinan serta Menjalin kerjasama dan hubungan yang harmonis). Selain itu masing-masing bidang memiliki motto untuk meningkatkan kinerja : NO 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Ketua Wakil Ketua Sekretaris Bendahara Pokja I Pokja II Pokja III Pokja IV

: : : : : : : :

Tiada Hari Tanpa Kegiatan Tiada Hari Tanpa Tugas Tiada Kegiatan Tanpa Dicatat Tiada Kegiatan Tanpa Swadaya Tiada Hari Tanpa Berbuat Baik Tiada Hari Tanpa Membaca Tiada Pekarangan Tanpa Ditanami Tiada Hari Tanpa PHBS

Saingan kita bukan hanya satu atau dua Kabupaten/Kota, namun sebanyak 32 Kabupaten/Kota di Jawa Tengah. Maka dari itu, kita mencari inovasi dan hal yang menonjol yang tidak

22


“

“

Dengan adanya pemanfaatan pekarangan, si ibu bisa giat bekerja, ora nganggur, bisa saja bapaknya yang macul, ibunya nandur, anaknya sing nyirami, jadi sekaligus juga terjalin komunikasi keluarga. Dan ketahanan keluarga bisa baik, sehingga perceraian berkurang, kenakalan remaja berkurang dari hal-hal tersebut.

dimiliki kabupaten lain. Selain desa tertinggal kita juga ada inovasi kegiatan yang berkaitan dari realisasi 10 program pokok PKK contohnya pemanfataan pekarangan sesuai HATINYA PKK dengan BERLIAN PKK (Bersih, Rapi, Lingkungan Indah, Aman dan Nyaman untuk mewujudkan keluarga mandiri). Diharapkan setelah masyarakat faham maka kemudian akan mengaktualisasikan kegiatan tersebut. BERLIAN PKK merupakan program upaya percepatan terwujudnya keluarga mandiri. Dengan demikian merupakan suatu kegiatan yang tidak berdiri sendiri, didalamnya terkandung kegiatan-kegitan antara lain perilaku hidup bersih dan rapi, pemanfaatan pekarangan secara lestari dan pengembangan ekonomi produktif dengan menempatkan sumber daya lokal. Kita mengacu pada kondisi dimana katanya Kabupaten Cilacap masih memiliki angka kemiskinan yang tinggi, angka kematian ibu dan bayi juga masih tinggi, jadi priwe carane agar asupan makanan masyarakat bergizi dengan empat sehat lima sempurna. Selain itu, angka perceraian di Kabupaten Cilacap juga tinggi, kita ingin tahu ada miss dimana? Padahal kita kan sasarannya keluarga sejahtera. Keluarga handarbeni yang ada bapak ibu dan anak. Bagaimana caranya agar saling bahu membahu dan terjalin komunikasi dua arah tidak hanya omongan tapi dengan tindakan. Selain ada komunikasi secara langsung dalam keluarga itu sendiri juga ada asupan makanan empat sehat lima sempurna untuk peningkatan kesehatan yang juga bisa mempengaruhi kesehatan PUS (Pasangan Usia Subur) sehingga bisa menekan angka kematian bayi. Dengan adanya pemanfaatan pekarangan, si ibu bisa giat bekerja, ora nganggur, bisa saja bapaknya yang macul, ibunya nandur, anaknya sing nyirami, jadi sekaligus juga terjalin komunikasi keluarga. Dan ketahanan keluarga bisa baik, sehingga perceraian berkurang, kenakalan remaja berkurang dari hal-hal tersebut. Berlian PKK juga mengadung filosofi bahwa berlian itu kan sesuatu yang indah dan mahal harganya, jadi walaupun dibenamkan dalam lumpur sekalipun akan tetap bernilai tinggi. Harapan PKK juga seperti itu, dalam kondisi apapun, keluarga harus tetap utuh. Kalau BERLIAN PKK itu memang fokusnya untuk desa-desa miskin, kita juga masih punya 56 desa miskin. Namun, bukan hanya untuk desa miskin saja, dari data BPS yang belum masuk kategori desa miskin pun kita bina dan dampingi, prinsipnya keswadayaan dan pemberdayaan. Ini pula salah satu kegiatan PKK untuk mendukung Bangga Mbangun Desa. MAP : Untuk tahun ini apa yang akan disuguhkan Cilacap dari daerah yang memiliki potensi diikutsertakan dalam lomba lagi?

Profil

T : Untuk tahun ini kita akan mengusung Desa Maos Lor, dan ini lain dari yang lain. Yakni daerah dengan pemberdayaan masyarakat dan keterampilan. Pemberdayaan masyarakat keterampilan juga termasuk dalam sasaran BERLIAN PKK. Maos identik dengan Kota Kecamatan Pelajar. Disana juga ada Rumah Pintar yang kegiatannya saling bersinergi. Kali ini Pokja 3 dan 4 yang kegiatannya ada di lingkup daerah tersebut. Selain daerah pelajar, juga ada program PKDRT yakni Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Di Cilacap masih tinggi. Kemarin kita juara 2 untuk lomba ini, kalah dengan Kabupaten Semarang karena tingkat trafficking masih tinggi dan jumlah penduduk kita sangat banyak. Yang terpenting sebenarnya adalah PKK ikut berperan dalam mensuksekan Bangga Mbangun Desa melalui BERLIAN PKK. Ini hal yg unik dan tidak dimiliki oleh daerah manapun. Sebenarnya hanya program simpel dan sederhana, yaitu program yang mudah dikerjakan oleh keluarga, kaum perempuan, sederhana dan itu nyata, riil melalui BERLIAN PKK. Sangat mudah sebenarnya, yakni memanfaatkan pekarangan, kalau sudah panen diolah, dimasak dimakan sendiri, syukur bisa dijual. Jadi pilot projectnya yang pertama Pemapakan dulu, untuk konsumsi sendiri dulu, nanti kedepannya kalo sudah paham benar baru kita bagi cluster-cluster, misal RT yang ini nandure bayem karo tomat tok, RT yang disana lain lagi. Jadi nantinya bisa tuker-tukeran satu dengan yang lain. Seperti Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL), nantinya kita ingin seperti itu. Berkelanjutan. Tapi sekarang yang penting membiasakan dulu lah, membiasakan kon nandur, perilaku ini tidak mudah lho, wong sing nganggur dikon nyambut gawe be kadang angel. Kalo sudah terpola seperti itu, dan akhirnya mau nanti kan lama kelamaan akan terbangun sendiri. Dan program jangka panjangnya yaitu sentra oleh-oleh. Jadi satu kecamatan punya sentra oleh-oleh untuk menampung itu tadi. Bisa produk makanan, bisa keringan, atau sayuran. Bapak Bupati juga menginginkan sesuatu yang khas yang menjadi citra Cilacap, seperti misalnya kalau kita ke

Purwokerto ada Soto Jalan Bank, nah Cilacap itu ada apa. Kadang kalau pas kegiatan lapangan, di Dayeuhluhur itu ada sentra manggis, nah ini termasuk yang ingin kita promosikan, dan kita bantu pemasarannya dengan dinas terkait. Serta Kecamatan Jeruklegi sebagai sentra sapi. Kenapa tidak di konsentrasikan disitu saja. Bangga Mbangun Desa itu inginnya seperti itu. Kalau untuk pangan, kita masih aman, surplus dan sudah swasembada pangan. Namun laju penduduk sudah sangat meningkat, penduduk kita sudah sangat banyak, kalau kedaulatan pangan tidak diperhatikan trus kita mau bagaimana? Maka dari itu PKK bekerjasama dengan dinas terkait yaitu Bapermas PP PA dan KB menghimbau masyarakat untuk mempunyai 2 anak cukup. Di setiap kecamatan alangkah bagusnya kalau ada showroom atau outlet oleh-oleh khas daerah tersebut. Jadi setiap tamu yang datang dapat langsung membeli oleh-oleh di satu tempat. Misal sale di Majenang, rengginang di Cimanggu. Untuk hal ini bisa bekerjasama dengan Bappeda dan Disperindagkop UMKM. Waktu kunjungan ke Ciamis tempo lalu, ada produk lokal yaitu galendo atau ampas minyak kelapa, namun setelah dibungkus dengan rapi dan cantik bisa tahan 3 bulan padahal itu makanan sederhana. Cilacap juga punya kerajinan tas klumprit, dam sudah sering kita bawa pada kegiatan DEKRANASDA dengan Disperindagkop dan Bagian Perekonomian untuk mengikuti expo di Jogja dan Jakarta. Batik kita juga bisa bersaing. Handycraft, busana, banyak sebenarnya potensi-potensi yang bisa kita munculkan misalnya handycraft atau busana. Khususnya dari UMKM sebenarnya banyak pemikiran. Kalau untuk pemasaran mungkin bisa dibantu. Tinggal bagaimana


23

Profil

24


“

Bapak Bupati juga menginginkan sesuatu yang khas yang menjadi citra Cilacap, seperti misalnya kalau kita ke Purwokerto ada Soto Jalan Bank, nah Cilacap itu ada apa. Kadang kalau pas kegiatan lapangan, di Dayeuhluhur itu ada sentra manggis, nah ini termasuk yang ingin kita promosikan, dan kita bantu pemasarannya dengan dinas terkait. Serta Kecamatan Jeruklegi sebagai sentra sapi. Kenapa tidak di konsentrasikan disitu saja. Bangga Mbangun Desa itu inginnya seperti itu.

“

perajinnya ini, semangat atau tidak. Kadang sekali saja rugi langsung mungkek, males. Nah itu yang susah. Contoh UKM eceng gondok. Pelatihan tentang eceng gondok sudah kita berikan. Tutornya kita datangkan dari Jogja, dan diberikan pelatihan cara membuat, pewarnaan dan sebagainya. Awalnya semangat, namun setelah ada yang pesan si perajin itu disibukkan dengan pekerjaan sehari-hari, matun misalnya. Kita juga tidak bisa menghilangkan kebiasaan itu. Memang jiwa wirausaha tidak bisa ada di sembarang orang. Untuk program, dari Dinas dan PKK sudah tidak kurang-kurang, tinggal bagaimana masyarakat memanfaatkannya. PKK itu kan memberdayakan masyarakat, kita sudah kasih ilmu dan pelatihan, bantuan ya sekedarnya. Pertama mungkin kita kasih bantuan, tapi kalo terus-terusan diberi bantuan ya namanya tidak memberdayakan masyarakat. MAP : Bagaimana kiat Ibu sebagai pendamping Bapak yang notabene adalah Pemimpin Daerah Kabupaten Cilacap mempunyai kesibukan luar biasa namun juga berhasil mengantarkan putra-putrinya menjadi sukses? T : Yang penting kita sebagai makhluk hidup harus beribadah. Kedua yaitu fungsi kita sebagai istri dari suami, ibu dari anakanak, tetap bertanggung jawab untuk mengurus keluarga. Sebagai ibu ke anak juga harus memberi perhatian dan kasih sayang yang lebih. Sebagai istri kita juga harus support ke suami, jadi tahu akan fungsi dan tanggung jawab kita. Sebagai ibu dan istri juga harus bisa membagi waktu. Karena pelajaran yang paling baik adalah dari seorang ibu di rumah. Ibu juga bertugas melindungi keutuhan keluarga. Kegiatan di luar kan sifatnya hanya kesibukan, namun yang utama adalah di rumah, jadi ibu harus bisa menjadi teladan, harus bisa memanage waktu, selain untuk diri sendiri juga untuk keluarga. MAP : Bagaimana cara untuk meningkatkan kedekatan dengan anggota keluarga? T : Yang pertama karena muslim, kami usahakan untuk selalu sholat berjamaah. Lalu makan bersama, pada kesempatan itu biasanya ada sharing, kita bisa mengarahkan anak maunya kemana. Anak itu kan titipan Allah, kalau tidak amanah ya fitnah. Kalau bisa mengatur ya amanah kalau tidak akan jadi fitnah. Kegiatan rekreasi juga bisa meningkatkan hubungan keluarga. Dan hak-hak anak kita penuhi. Bukan hak harta,

tapi ilmu. Untuk pendidikan kami usahakan untuk anak-anak supaya bisa sekolah tinggi, namun untuk harta sebisa mungkin tidak, karena itu sifatnya sekunder. Pendidikan juga harus imbang dengan keimanan dan ketakwaan. Sehingga jika anak akan terjun ke masyarakat setidaknya dia sudah punya bekal. Rezeki bukan hanya materi tapi kesehatan. Saling menghargai dan menghormati dan berolah kata yang baik. Menyempatkan memasak untuk keluarga penting juga. Sebagai ibu kan sudah ada rambu-rambunya, sesibuk apapun ya tetap harus menyempatkan urusan keluarga. Kuncine niat ibadah. Menjadi istri Bupati pun saya niati ibadah. Karena dunia ini berlainan sekali dengan dunia entrepreneur yang sebelumnya saya geluti. Menjadi ibu bagi keluarga, menjadi ibu se-Kabupaten Cilacap, saya harus siap segalanya. Dan sekarang sebagai Ketua TP PKK saya harus bisa membuat masyarakat berdaya dan sejahtera. Saya harus memberi, bukan materi tetapi ilmu dan apa yang saya bisa. Dalam kemenangan ini pun sebenarnya hasil teamwork yang baik, saya sebagai leader hanya memanage tim penggerak PKK sesuai fungsi bidangnya masing-masing. Bekerja bersamasama untuk meraih sesuatu yang sama-sama kita inginkan. Juara 1 hanya untuk memotivasi, agar masyarakat yang paling bawah sekalipun tahu akan pentingnya 10 program Pokok PKK bagi dirinya dan keluarganya. Juara adalah penyemangat agar kita bisa bekerja lebih giat. Agar masyarakat yang belum tahu jadi tahu, yang belum melaksanakan jadi melaksanakan, itu saja. Saya tidak ingin juara jika ternyata di lapangan kenyataanya tidak baik. Kemenangan sebagai pelaksana terbaik TP PKK Tahun 2013 itu merupakan surprise buat saya, yang awalnya akan ijin untuk tidak menghadiri acara pengumuman, namun akhirnya berangkat dan dipersilahkan oleh panitia untuk duduk di depan. Saya sungguh tidak tahu akan menjadi yang terbaik. Nah itu merupakan kebahagiaan semuanya, baik itu dari tim penggerak Dasawisma, Tim Penggerak Kabupaten dan seluruh SKPD yang menyengkuyung semuanya. MAP : Jadi juara atau tidak yang penting masyarakat paham dan tahu akan pentingnya 10 program pokok PKK, bukan begitu bu?

Profil

“

Kemenangan ini sebenarnya hasil teamwork yang baik, saya sebagai leader hanya memanage tim penggerak PKK sesuai fungsi bidangnya masingmasing. Bekerja bersama-sama untuk meraih sesuatu yang sama-sama kita inginkan. Juara 1 hanya untuk memotivasi, agar masyarakat yang paling bawah sekalipun tahu akan pentingnya 10 program Pokok PKK bagi dirinya dan keluarganya. Juara adalah penyemangat agar kita bisa bekerja lebih giat. Agar masyarakat yang belum tahu jadi tahu, yang belum melaksanakan jadi melaksanakan.

“

T : Ya, tapi untuk merubah mindset kan susah. Ada yang tahu tapi tidak paham, itu yang jadi PR kita, untuk membuat masyarakat paham sampai akhirnya mau dan mampu. Yang sulit adalah mengantisipasi arus globalisasi dari luar. Sebaik apapun program, tapi kalau ada faktor eksternal yang merugikan akan bisa buyar. Misal kasus kenakalan remaja yang begitu dahsyat karena arus teknologi informasi yang mau tidak mau memang masuk dalam kehidupan kita. Salah satu cara mengantisipasinya adalah dengan BERLIAN PKK, komunikasi dua arah namun ada aktualisasinya. Di keluarga sudah diberi pendidikan baik, tapi lingkungan luar kita tidak tahu pengaruhnya seperti apa. Paling tidak ada yang membekas di pikiran anak, bahwa dia harus pulang ke rumah, bertemu dengan bapak dan ibunya. Hal itu paling tidak dapat sedikit mengurangi hal yang tidak kita inginkan. MAP : Seperti apakah program PKDRT secara umum? T : KDRT bukan hanya terjadi pada masyarakat miskin saja, masyarakat menengah pun banyak yang mengalami. Untuk mengurangi KDRT, masyarakat hendaknya paham akan tanggung jawabnya manusia sebagai makhluk Tuhan dan bersosialisasi dengan orang lain, tahu hukum, tahu hak dan kewajiban kita sebagai warga negara yang baik, itu saja. Kadang ada suami istri dengan pendidikan yang sama-sama baik, tapi juga mengalami KDRT karena kurang paham akan hal-hal tersebut. Lalu, yang terjadi di masyarakat bawah karena kemiskinan hingga terjadi trafficking anak yang bukan seharusnya tapi mereka terbebani oleh orang tua yang miskin. Juga karena lingkungan luar dan tingkat kestressan sekarang yang meningkat. Etika dan sopan santun juga sudah mulai meluntur padahal kita orang timur. Sekarang perkataan dan perilaku saja sudah banyak yang mengarah ke KDRT. Intinya masing-masing angota keluarga tahu akan perannya masing-masing. Sehingga ada program penghapusah KDRT untuk mengurangi KDRT. Hak dan kewajiban masyarakat juga dilindungi. Kalau di Cilacap kita bekerjasama dengan CITRA (Cilacap Tanpa Kekerasan). Sudah ada 24 PPT dan diharapkan di semua desa juga sudah terbentuk. Kalau melalui PKK kita

ada sosialisasi KDRT melalui simulasi, penyuluhan dan lain sebagainya. Kalau ada kasus segera dilaporkan ke PPT (tingkat kecamatan). Biasanya sumber-sumber informasi cukup banyak dari PKK, dari kegiatan dasawisma, kerja bakti atau arisan PKK. PKK memang kegiatan yang sangat mendasar. Mulai dari kandungan sampai ke liang lahat. Data warga juga ada di PKK, banyak sekali laporan PKK mulai dari posyandu dan data warga. Ada SIM PKK yang datanya dari Dasawisma, kalo data dari Dawis baik, maka data RT RW juga baik. Kuncinya di Dawis. Dimana SIM PKK memiliki data yang lengkap tentang masyarakat. SIM PKK kedepannya bisa digunakan untuk mapping keadaan masyarakat, misal balita terbanyak di kecamatan mana, desa miskin yang mana, dan informasi itu akan diteruskan ke Pemkab untuk di tindaklanjuti, pendistribusiannya jadi tepat sasaran. Untuk antisipasi daerah bencana yang bisa dilakukan oleh BPBD dan lain-lain. SIM PKK dengan TI juga akan memudahkan bila sewaktu-waktu ada permintaan data maka petugas tidak harus turun ke lapangan cukup hanya melihat SIM PKK. Ini yang kita unggulkan, SIM PKK, penataan ligkungan, juara tingkat Propinsi, Rumah pintar di Maos yang merupakan lingkungan atau wilayah pelajar. Dari Tim Penggerak PKK dan SKPD di lingkungan Pemkab Cilacap menyengkuyung, tapi poin tertinggi tetap di pemberdayaan masyarakat. Bagaimana masyarakat bergerak bersama PKK dan Pemkab untuk mencapai keberhasilan bersama. Saya ingin meskipun jadi juara tapi program harus tetap berkelanjutan.


25

Pelayanan Kepegawaian

PENGHARGAAN SATYALANCANA KARYA SATYA Oleh : Fitri Siswi Prabawati, S.Psi

Bentuk perhatian Pemerintah terhadap para Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang memiliki loyalitas, kinerja dan prestasi yang baik diwujudkan dengan pemberian berbagai penghargaan, salah satunya adalah dengan pemberian tanda kehormatan Satyalancana Karya Satya.

D

i dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1994 tentang Tanda Kehormatan Tanda Satyalancana Karya Satya disebutkan bahwa penganugerahan Satyalancana Karya Satya merupakan penghargaan dari Negara terhadap PNS yang telah bekerja dengan penuh kesetiaan kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah serta penuh dengan pengabdian, kejujuran, kecakapan dan disiplin, sehingga dapat dijadikan teladan bagi pegawai yang lainnya. Syaratsyarat untuk mendapat tanda kehormatan diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Drt Tahun 1959 tentang KetentuanKetentuan Umum mengenai Tanda-Tanda Kehormatan. Tanda kehormatan Satyalancana Karya Satya PNS dibedakan menjadi 3 (tiga) macam, yaitu : a. Satyalancana Karya Satya berwarna perunggu, diberikan kepada PNS yang bekerja terus menerus dan memiliki masa kerja sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun. b. Satyalancana Karya Satya berwarna perak, diberikan kepada PNS yang bekerja terus menerus dan memiliki masa kerja sekurang-kurangnya 20 ( dua puluh) tahun. c. Satyalancana Karya Satya berwarna perunggu, diberikan kepada PNS yang bekerja terus menerus dan memiliki masa kerja sekurang-kurangnya 30 ( tiga puluh) tahun. Satyalancana Karya Satya dianugerahkan dengan Keputusan Presiden setelah mendapat pertimbangan dari Dewan Tanda-Tanda Kehormatan Republik Indonesia. Setiap pemberian Satyalancana Karya Satya disertai piagam tanda kehormatan yang ditanda tangani Presiden. Di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap, penghargaan Satyalancana Karya Satya bagi PNS di usulkan setiap tahun ke Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia melalui Badan Kepegawaian Daerah Propinsi Jawa Tengah. Untuk dapat memperoleh penghargaan, PNS yang diusulkan harus memenuhi beberapa kriteria, yaitu : - Melaksanakan tugas secara terus menerus dan menunjukan kesetiaan pengabdian, kecakapan, kejujuran, kedisiplinan serta telah mempunyai masa kerja yang dipersyaratkan; - Tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang maupun berat berdasarkan Peraturan perundang-undangan yang berlaku; - Selama masa kedinasan tidak pernah melaksanakan cuti

26


diluar tanggungan Negara ; - Memiliki prestasi kerja yang dapat dibanggakan, dedikasi yang baik, loyalitas yang tinggi dan tidak tercela. Pengajuan usul penganugerahan Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya PNS harus memenuhi beberapa persyaratan, antara lain : 1. Diusulkan oleh Kepala SKPD yang bersangkutan dengan mengisi blanko usulan Satyalancana Karya Satya PNS. 2. Surat pernyataan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang maupun berat yang di tanda tangani oleh Kepala SKPD yang bersangkutan. 3. Foto copy SK Pengangkatan pertama / CPNS (dilegalisir). 4. Foto copy SK Pangkat tarakhir (dilegalisir). 5. Foto copy SK Jabatan bagi yang menduduki jabatan (dilegalisir). 6. Foto copy Piagam Penghargaan Satyalancana Karya Satya PNS yang pernah dimiliki. Masa kerja PNS yang diusulkan terhitung dari yang bersangkutan melaksanakan tugas sebagai CPNS. Selama bekerja secara terus menerus, PNS tersebut tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hak memakai Satyalancana Karya Satya dapat dicabut apabila PNS yang bersangkutan terkena/dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat berupa pemberhentian dengan tidak hormat sebagai PNS. Proses usulan Tanda Kehormatan Saytalancana Karya Satya bagi PNS, dilingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap dilakukan melalui sidang Komite Pendayagunaan dan Pembinaan PNS di Tingkat Kabupaten setelah sebelumnya diadakan seleksi terhadap PNS yang akan diusulkan pada masing-masing SKPD, sehingga tidak seluruh usulan yang diajukan SKPD lolos dari sidang Komite. Proses selanjutnya setelah lolos dari sidang komite tingkat kabupaten kemudian usulan diteruskan kepada Gubernur Jawa Tengah dan kemudian dari Propinsi diteruskan lagi kepada Presiden RI. Dengan dilakukannya proses pengusulan secara selektif, diharapkan bagi PNS yang telah mendapatkan tanda kehormatan Satyalancana Karya Satya dari PresidenRepublik Indonesia dapat menggunakan sebagaimana mestinya penghargaan tersebut sesuai aturan yang berlaku. Selain itu, diharapkan penghargaan tersebut dapat menjadi motivasi bagi para PNS untuk dapat lebih meningkatkan kinerjanya, sehingga tercipta PNS professional yang mampu memberikan pelayanan secara maksimal terhadap masyarakat.

Warta

RAKOR PORTAL KEPEGAWAIAN PNS SE-JAWA TENGAH

S

ALATIGA - Rapat Koordinasi (Rakor) Portal Kepegawaian PNS Se-Jawa Tengah yang dihadiri oleh Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah dan dilaksanakan selama dua hari tanggal 19-20 Mei 2014 di kota Salatiga ini diprakarsai oleh Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Jawa Tengah. Rakor ini dimaksudkan untuk menyamakan persepsi tentang pentingnya data kepegawaian yang up to date, valid dan akurat demi mendukung Program Promosi Terbuka di lingkungan Provinsi Jawa Tengah sesuai amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 13 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka di Lingkungan Instansi Pemerintah. Materi yang disampaikan dalam Rakor tersebut antara lain: 1. “Reformasi Birokrasi Perlu Passion” oleh Heribertus Himawan, S.Kom, M.Kom praktisi TI dan dosen dari Universitas Dian Nuswantoro. 2. “Promosi Terbuka Jabatan Struktural, Reformasi Birokrasi Berbasis Kompetensi” oleh Kabid Pengembangan Pegawai BKD Provinsi Jawa Tengah Andi Suryanto, S.STP, M.Si. 3. “Sinkronisasi Data Kepegawaian Guna Mendukung Pelaksanaan Promosi Terbuka” oleh Nanang Subandi S.Kom Kepala Sub Direktorat Operasi Komputer dan Akhpas, A.Md Kepala Seksi Operasi Komputer BKN Pusat. Penyampaian materi oleh masing-masing pembicara dilakukan dengan sesi presentasi dan tanya jawab yang

dengan antusias diikuti oleh peserta dan dijadikan sebagai ajang konsultasi tentang berbagai permasalahan data kepegawaian di Kabupaten/Kota masing-masing. Bahkan terjadi negosiasi antara BKD Kabupaten/Kota dan BKD Provinsi Jawa Tengah dengan BKN Pusat tentang permasalahan akses database yang masih terbatas dengan metode download data, padahal yang diinginkan oleh peserta adalah dapat difasilitasi dengan metode web service maupun Government Service Bus (GSB) sehingga update data dari database BKN Pusat dengan database BKD Kabupaten/Kota dan BKD Provinsi dapat berjalan secara otomatis. Namun web service maupun GSB belum dapat diimplementasikan oleh BKN Pusat dikarenakan masih diragukan dari segi keamanannya. Di sela-sela penyampaian materi juga didemonstrasikan beberapa aplikasi yang digunakan oleh BKD Provinsi Jawa Tengah guna mendukung data kepegawaian yaitu: 1. Portal BKD Provinsi Jawa Tengah yang digunakan untuk mendata PNS Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah yang beralamat di http://simpegonline.jatengprov.go.id/portal 2. Aplikasi e-File yang digunakan untuk digitalisasi tata naskah kepegawaian PNS Provinsi Jawa Tengah Rakor Portal Kepegawaian direncanakan akan dilaksanakan minimal sekali dalam satu tahun untuk menjaga data kepegawaian yang uptodate, valid dan akurat serta sinkron antara data Kabupaten/Kota, data Provinsi dan data BKN Pusat.


27

Warta

PEJABAT STRUKTURAL KABUPATEN CILACAP MENGIKUTI WORKSHOP ASN

B

ANDUNG – Dalam rangka meningkatkan kualitas sumberdaya manusia di daerah khususnya bagi Aparatur Pemerintah Daerah yang bertugas sebagai pimpinan atau pejabat struktural di unsur staf (Setda), unsur lini (Dinas), unsur auxiliary (Badan/Kantor) dan unsur pendukung lainnya (perencanaan maupun pengawasan), dan dalam rangka mewujudkan pelayanan yang lebih prima kepada masyarakat maka Pemerintah Kabupaten Cilacap memandang perlu untuk melaksanakan Workshop Peningkatan Kapasitas dan Kinerja Pejabat Struktural se-Kabupaten Cilacap dalam memahami Undang-undang No. 05 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang secara paradigma berbeda jauh dari Undangundang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok kepegawaian. Workshop ini difasilitasi oleh Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Institute for Community Development (ICD) dilaksanakan selama 4 hari dari tanggal 21 Mei sampai dengan 24 Mei 2014 bertempat di Imperium International Hotel Bandung. Workshop diikuti oleh 36 (tiga puluh enam) orang peserta yang terdiri dari semua Sekretaris Badan/Dinas, Kabag Umum Sekretariat DPRD, Sekretaris Inspektorat, Satpol PP, Wadir Bid. Umum dan Keuangan RSUD Cilacap, Kabag umum RSUD Majenang, Kabag Organisasi dan Kabag Perekonomian Setda Cilacap serta tujuh orang Camat di kabupaten CIlacap. Bupati Cilacap H. Tatto Suwarto Pamuji dan Wakil Bupati Cilacap Ahmad Edi Susanto, ST berkesempatan hadir dalam acara tersebut. Beliau didampingi oleh Sekretaris Daerah Kab. Cilacap Drs. Sutarjo, MM dan para Asisten Sekda Cilacap. Dalam sambutannya, Bupati Cilacap menjelaskan bahwa perubahan paradigma dan kebijakan tentang Kepegawaian pasca keluarnya Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 mendorong Pemerintah Kabupaten Cilacap harus terus melakukan sosialisasi dan penanaman konsep baru tentang kepegawaian agar proses percepatan pembangunan di daerah tidak terganggu dengan dilakukannya proses Reformasi Birokrasi yang besar-besaran. Lebih lanjut beliau menjelaskan kualitas kerja aparatur terutama para pejabat strukturalnya harus lebih ditingkatkan dari pola kerja “good governance” menuju “clean governance” yang sesuai dengan peraturan perundangan yang

28


berlaku saat ini. Di hari kedua kegiatan workshop, Wakil Bupati Cilacap memberikan pengarahan kepada peserta bahwa dengan berlakunya UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dimana salah satu aturan yang berubah adalah mengenai Batas Usia Pensiun (BUP) bagi PNS yang diperpanjang menjadi 58 tahun dan eselon II menjadi 60 tahun. Dengan perpanjangan BUP ini diharapkan menjadi dorongan untuk terus bekerja dengan baik. Bukan hanya kado pemerintah semata kepada PNS, aparatur pemerintah harus tetap melaksanakan tugas dengan semakin profesional dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Materi workshop diantaranya adalah tentang kode etik PNS, Pola dan model pemberian cuti PNS, Bapertarum dan kesejahteraan PNS, Simulasi SIMPEG dalam Pengelolaan Karier Pegawai, Pemahaman terhadap UU No. 5 Tahun 2014, Diklat pola baru bagi PNS Pasca lahirnya UU No. 5 Tahun 2014, Pandangan akademis tentang konsep Reformasi Birokrasi, Simulasi penyusunan uraian tugas, Analisis jabatan dan Analisis beban kerja, Kisi-kisi rancangan Peraturan Pemerintah dalam penguatan UU No. 5 tahun 2014 serta Pemahaman Disiplin dan Sanksi PNS. Acara di tutup oleh Kepala BKD Kabupaten CIlacap Drs. Heroe Harjanto, MM. Dalam sambutannya beliau menyampaikan hasil kegiatan workshop ini harus bisa mengubah pola fikir/ mindset, wawasan dan kinerja para pejabat struktural terutama dalam memahami perkembangan peraturan yang selalu berubah.

Warta

P

Bimtek Pengembangan Karakter Untuk Meraih Sukses Kinerja

urwokerto - Dalam rangka mewujudkan visinya “Menjadi Penyelenggara Manajemen Kepegawaian Daerah yang Profesional” maka Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Cilacap bekerjasama dengan Universitas Jenderal Soedirman Program Pascasarjana Ilmu Administrasi, mengimplementasikan kegiatan dalam bentuk pelatihan pengembangan karakter untuk meraih sukses kinerja. Pelatihan diikuti oleh 110 peserta yang merupakan perwakilan dari masing-masing SKPD terdiri dari pejabat eselon III, eselon IV dan pelaksana. Bertempat di Hotel Wisata Niaga Jl. Merdeka No. 5 Purwokerto pada hari Rabu dan Kamis tanggal 11 sampai dengan 12 Juni 2014. Acara dibuka oleh Bapak Bupati Cilacap H. Tatto Suwarto Pamuji dan dalam sambutannya beliau menyampaikan bahwa pembangunan karakter (character building) menjadi sebuah upaya yang sangat krusial dalam menciptakan sukses kinerja aparatur pemerintah di Kabupaten Cilacap. Karakter adalah wujud dari softskills yang dapat dikenali dan dikembangkan pada diri setiap individu. Pengembangan karakter tidak cukup dilakukan dengan membaca atau sekedar mengikuti pelatihan dan kemudian dapat begitu saja terbentuk karakter yang kuat, namun membutuhkan waktu dan pembiasaan yang didukung oleh lingkungan. Mengutip dari Psikolog Bapak Ugung Dwi Ario Wibowo, M.Si bahwa peserta harus memahami konsep Kecerdasan Holistic dan penerapannya di dunia kerja. Konsep kecerdasan holistik sebagai dasar bekerja unggul. Untuk bekerja secara unggul, seseorang perlu memiliki beberapa kecerdasan yang kemudian disatukan menjadi kecerdasan holistik Pegawai unggul dalam setting kerja Dalam perspektif profesional seorang pegawai atau PNS dituntut pula memiliki wawasan pelayanan terutama dalam menjalani profesinya. Berikut wawasan yang harus dikuasai pegawai; Pertama, Cepat Tanggap Yaitu kesiapan pegawai untuk cepat tanggap saat terutama jika mendapatkan komplain dari pihak lain, hal ini merupakan bentuk dari proffesional sensing. Pegawai bersangkutan semestinya mampu membaca arah perintah dengan jeli dan selalu mengikuti leadership style dari atasan maupun masyarakat yang dilayaninya baik dari dalam organisasi atau dari luar (masyarakat). Kedua, Kemampuan Mengelola Informasi

Seorang pegawai yang memiliki proffesional sensing adalah mereka yang faham akan pentingnya informasi, memiliki strategi mendapatkan informasi yang efektif dan efisien guna kepentingan infrastruktur organisasi/instansi di mana pegawai terebut bekerja. Informasi ini kemudian dilanjutkan kepada pimpinan untuk diolah menjadi proses pembelajaran pada instansi bersangkutan. Penguasaan teknologi informasi dan komunikasi bagi pegawai adalah keterampilan mutlak yang harus dikuasai setiap pegawai, baik berkaitan sarana penyelesaian tugas atau tidak. Ketiga, Kreatif Seorang pegawai yang memiliki proffesional sensing memiliki kecakapan kreatif terutama mengamati perkembangan tuntutan pelayanan (outward looking). Dan percaya bahwa perubahan dan perkembangan tuntutan masyarakat harus menjadi tuntutan untuk perbaikan sistem di instansi di mana pegawai tersebut bekerja. Keempat, Membina Relasi Mengasah keterampilan membina relasi. Seorang pegawai yang professional selalu diperhitungkan atasan dan stakeholder atas kinerjanya dan menjadi perhatian kawan kawannya. Agar dapat membangun relasi horizontal dan vertikal maka pegawai bersangkutan semestinya mengerti harapan, dinamika, gaya kerja, dan dinamika kinerja dari seluruh mitranya tersebut. Mayoritas orang mau bekerja sama dengan orang lain karena dapat memberikan revenue dan kemanfaatan yang tinggi baginya. Kelima, Belajar Berkesinambungan Pegawai tidak boleh berhenti belajar jika ingin terus mengasah kompetensinya. Kompetensi yang harus dikuasai seorang pegawai adalah pengetahuan tentang produk / layanan,kualitas pelayanan teknologi, kebijakan, gaya kerja atasan, perilaku teman sejawat, dll. Kalau pegawai tidak menggunakan waktu sebaik baiknya selama bekerja maka dirinya akan kehilangan kesempatan belajar yang semestinya berguna bagi diri pegawai bersangkutan. Ketika ada promosi jabatan, tes kompetensi atau perampingan maka pegawai yang tidak memiliki ‘value‘ akan kehilangan kesempatan berkembang. Bisa saja memang pegawai naik jabatan tanpa menjalani proses yang kita bicarakan tadi yang biasa kita sebut sebagai keberuntungan. Namun tidak akan ada keberuntungan berkelanjutan jika tidak memiliki kompetensi.


29

Otonomi Daerah

S

Ir. Adi Saroso, MM

Anggota DPRD Kabupaten Cilacap Periode 2014 -2019.

ebagaimana kita ketahui bersama, pada tanggal 9 April 2014 yang lalu, dilaksanakan pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Salah satu calon legislatif Kabupaten Cilacap yang terpilih adalah Ir. Adi Saroso, MM. Beliau adalah calon legislatif dari Partai Gerindra, yang pernah menjabat sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Cilacap. Apa yang mendorong Ir. Adi Saroso, MM kembali mengabdikan dirinya bagi masyarakat Cilacap? Dengan gayanya yang begitu khas, beliau menyampaikannya pada tim redaksi, dalam wawancara di kediamannya. Berikut petikan wawancaranya:

MENCERDASKAN MASYARAKAT DALAM POLITIK DAN PEMBANGUNAN

Dengan Cara yang Berbeda

Media Aparatur (MAP) : Apa yang mendorong Bapak mencalonkan diri sebagai anggota legislatif? ADI SAROSO (AS) : Setelah saya mengundurkan diri dari SEKDA Cilacap tahun 2004, saya mengamati perjalanan pengelolaan pemerintahan di Kabupaten Cilacap ini kelihatannya tidak ada peningkatan yang signifikan, tapi saya tidak mengatakan tidak baik, sehingga memaksa diri saya untuk mengabdikan hidup saya ini kepada masyarakat Cilacap. Walau saya sudah pensiun, umur saya sudah 59 tahun lebih, cucu saya sudah tujuh, harusnya saya momong cucu, tapi kalau saya melihat di sana-sini, menurut saya pembangunan di Cilacap perlu perbaikan atau penyempurnaan, maka saya mencoba mendaftarkan sebagai calon anggota legislatif. Akhirnya Bismillahirohmanirrohim saya mencalonkan di Partai Gerindra. Saya tidak berfikir di nomer kecil atau atau nomer besar. Pertimbangannya, saya kepengin negara ini dipimpin oleh seorang yang tegas dan berani. Pandangan saya hanya PRABOWO SUBIANTO yang juga sebagai Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra karena saya cocok dengan karakternya tegas dan berani, saya yakin kalau pemimpin itu tegas dan berani biasanya pemimpin itu jujur/apa adanya. Kalau tidak tegas, tidak berani, kejujuran itu biasanya minim. Kata orang-orang, Dapil III merupakan Dapil Neraka, justru itu saya pilih Dapil III untuk mendaftarkan diri sebagai Caleg. Modal saya nekat, karena tidak punya uang yang cukup saya tidak punya Tim Sukses, teman–teman yang

30


mendukung saya otomatis menjadi relawan. Karena itu saya menggunakan manajemen tampil beda dalam penggalangan massa. Njenengan tau semua kalo saya senang tampil beda. Tampil beda saya, mengadakan pertemuan dan dialog dengan masyarakat dengan materi bebas, walau kadangkadang menyinggung hal-hal yang sensitif. Saya mengawali pada daerah pantai, nelayan. Saya sudah diberitahu kalau pertemuan dengan nelayan itu kalau Bapak tidak disenangi maka sebelum pertemuan selesai, akan bubar. Lha itu tantangan buat saya. Ternyata diluar dugaan relawan-relawan kita, karena orang tidak beranjak dari kursi tapi malah nambah orang–orangnya. Itu yang mendorong saya, dan saya punya keyakinan sejak awal sampai akhir, saya tidak punya perasaan tidak jadi. Akhirnya keliling-keliling saya mengadakan pertemuan sebanyak 78 kali, dan biaya yang dikeluarkan itu sama sekali bukan untuk wuwur tapi untuk biaya snack atau nyewa tratag, tidak ada uang transport, sama sekali tidak ada. Saya pernah mengeluarkan biaya transport pada saat warga tidak berada di tempat yang ditempati misalnya Gunung Simping tapi pelaksanaannya di Gumilir. Transport digunakan untuk pengganti bensin. Disamping itu saya membuat surat ijin pada masyarakat, saya nyetak 45.000 eksemplar. Ijinnya itu ya ijin pada masyarakat untuk nyalon. Itu yang menjadi orang-orang juga ingin membuktikan karena dalam surat ijin saya itu tertulis andaikata saya jadi terpilih nanti saya setiap sebulan sekali akan melakukan dialog interaktif melalui radio dengan masyarakat

Otonomi Daerah yang disiarkan secara langsung. Di dalam dialog interaktif ini, supaya dicatat tebal-tebal, saya tidak akan mencari kesalahan orang lain, tetapi mungkin kesalahan orang lain nanti terlihat dari dialog itu. Ini yang mungkin nanti terjadi, tetapi ini tidak saya harapkan. Tapi karena ini adalah dialog interaktif ya ada kemungkinan nanti akan muncul pertanyaan-pertanyaan yang sensitif. Tapi saya sebagai orangtua, saya pernah menjadi Ketua KORPRI dan sebagainya, jangan dikira saya jadi anggota dewan mau mukul, saya mau ngantem orang, tidak. Justru saya akan menjadi orang tua betul, teman-teman di KORPRI yang menganggap pernah jadi anak buah saya, mau mengakui saya ya terima kasih tetapi kalau tidak ya tidak apa-apa. Tetapi bagi saya, kalau ada kesalahan anak buah saya dulu, saya ikut menanggung resiko karena berarti saya ikut andil, karena saya pernah jadi atasannya yang seolah-olah tidak bisa membina teman-teman. Ini hati saya. Jadi saya betul-betul minta tolong teman-teman jangan punya pikiran, jangan sering mlintir. Saya sama sekali tidak punya perasaan seperti itu. Saya di sana justru ingin jadi juru bicara/aspirasi teman-teman baik yang memilih saya atau tidak memilih saya. Setelah itu, ya itu tadi selama dialog ternyata orang pada minta Pak Adi. Saya juga cerita kita punya APBD sekian, PAD kita sekian, untuk memenuhi APBD kita masih ada ketergantungan dari macemmacem. Jadi mereka tahu kalau usulan pembangunan tidak terealisasi karena kondisi keuangan seperti itu. Tapi dengan kondisi sekarang ini apakah anggaran sudah tepat sasaran dan tepat waktu, tepat mutu. Ini PR kita bersama. MAP : Dari keluarga sendiri bagaimana, apakah ibu dan putra-putra mendukung? AS : Istri dan anak-anak saya semua mendukung, semua paham sejak muda saya senang berorganisasi dan sampai sekarang, karena ya memang kalau saya disuruh diam juga nggak bisa. Terus mungkin pengalaman saya itu bagus untuk saya di dewan. Mendukung, jelas keluarga mendukung. MAP : Kemudian tadi Pak Adi juga menyebutkan bahwa salah satu strategi pada saat pencalonan adalah ”tampil beda”. Apakah akan diterapkan juga pada saat jadi anggota dewan? AS : Ya, tampil bedanya antara lain dialog interaktif setiap bulan sekali dan disiarkan secara langsung oleh radio. Itu kontrak politik saya dengan masyarakat. Sementara ini baru saya yang siap dialog interaktif. MAP : Ini sesuatu yang baru atau beda ya Pak Adi. Apa yang menjadi dasar pemikiran Pak Adi, apakah masyarakat kita memang sudah siap, sudah berada pada level yang memang bisa diajak berinteraktif dan kemudian itu memang mencapai suatu manfaat? AS : Kalau saya rasa begini. Ini berdasarkan pengalaman saya selama dialog, ternyata masyarakat belum mengetahui secara utuh apa yang harus dilakukan oleh pihak eksekutif itu, dan apa yang harus dilakukan legislatif didalam pengelolaan pemerintahan di Kabupaten Cilacap. Memang faktanya itu tumpang tindih. Dan kalau tumpang tindih itu saya sampaikan di forum, orang akan nyindir saya. Tapi ya itu nanti pelan-pelan, ini yang agak repot, misalnya bener nggak dewan bagi-bagi proyek, kan mestinya nggak boleh karena antara eksekutif dan legislatif adalah mitra kerja yang kedudukannya sama, tidak ada yang lebih tinggi dan tidak ada yang lebih rendah dan sudah punya tupoksi masing-masing. Sebagai anggota dewan saya menyadari, saya mewakili rakyat. Jadi bahasa kasarnya sebenarnya anggota dewan itu adalah pesuruh untuk mewakili rakyat di legislatif. Oleh karena itu anggota dewan harus aktif dan disiplin, termasuk teman–teman eksekutif kalau diundang jangan wakil karena pada setiap bulannya Badan Musyawarah akan mengatur jadwal kegiatan dewan bulan berikutnya dan pihak eksekutif diundang maksudnya biar eksekutif tahu jadwal acara DPRD. Sebaliknya eksekutif maupun masyarakat

silahkan memberikan kritik kepada anggota dewan, apalagi di dewan tidak ada atasan dan bawahan, yang ada kolegial. Pimpinan rapat saja kalau ketuk palu atas perintah anggota. Dan dewan tidak alergi kritik. Justru itu yang diharapkan karena pada dasarnya eksekutif maupun legislatif sama–sama berjuang untuk mensejahterakan rakyat. MAP : Berarti kalau saya melihat, ada semacam pembinaan politik pada masyarakat dengan pendekatan yang berbeda dengan yang selama ini dilaksanakan. Apakah nanti kira-kira tidak akan berbenturan dengan dewan, Pak Adi? AS : Insya Allah tidak. Karena rakyat pasti tambah cerdas dan tidak mudah dibohongi oleh siapapun. MAP : Jadi Pak Adi juga merencanakan mau mencerdaskan masyarakat? AS : Ya iya, salah satunya agar pembangunan di Cilacap berjalan dengan baik. Lha ilmu saya begitu. Bupati itu tugasnya apa sih? Kira-kira begini, misalnya saya rakyat, rakyat milih bupati. Rakyat tanya ke Bupati : Pak, anda saya pilih jadi Bupati nanti tugasnya adalah satu, memimpin pemerintahan dengan baik dan benar. Yang kedua merencanakan dan melaksanakan pembangunan dengan tepat sasaran, tepat waktu dan tepat mutu. Yang ketiga, kira-kira, jangan menyimpang. Itu point. Terus anggota dewan, apa to? Saya milih kamu jadi anggota dewan, nanti kamu makili aku ya,

paling tidak tugas dewan minimal ada tiga, satu, hak budget, atau menentukan anggaran, itu tugas saudara. Kedua legislasi : bersama eksekutif membuat peraturan daerah, hati-hati, peraturan itu jangan membebankan masyarakat. Kemudian yang ketiga, mengawasi pelaksanaan peraturan daerah, apakah sudah dilaksanakan secara benar? Kalau nggak benar ya harus dibenarkan. Ya kalau sudah benar Alhamdullilah dan kita harus menyadari, wong sekarang kalau perubahan anggaran pada bulan Oktober, Nopember dan Desember kemudian ada kegiatan fisiknya, lha saya mau tanya, benarnya dimana? Menurut saya itu tidak tepat karena dibangun pada musim penghujan memungkinkan hasilnya nanti tidak sesuai dengan yang diharapakan, lha kalau perubahan anggaran itu hanya digunakan untuk kegiatan-kegiatan pengadaan barang-barang tidak masalah. Itu kalau benar nanti proses lelangnya, pelaksanaannya dan pemeliharaannya kapan? Saya hanya takut bayangan kalau pelaksanaan proyek tidak tepat waktu dikhawatirkan terjadi penyimpangan, kecuali perubahan anggaran itu hanya digunakan untuk kegiatan yang tidak ketergantungan dengan musim hujan. Kedepan Pak Sekda selaku ketua Tim Anggaran sudah punya progress rencana setiap bulannya, kalau belum kedepan harus seperti itu. Aku biyen kelingan nek rapat pada bulan Desember sudah membuat progress apa yang harus dilakukan setiap MEDIA APARATUR I VOL 5 /MAP 04/ 2014

31

Otonomi Daerah bulannya mulai bulan Januari sampai dengan Desember sehingga semua proyek dilaksanakan sesuai dengan tepat waktu, bahkan perubahan APBD Tahun 2004 diParipurnakan bulan Maret dan belum pernah dilaksanakan pada bulan Oktober–Nopember. Maka kuncinya bulan Pebruari SILPA harus segera ditetapkan, karena SILPA itu menentukan perlu ada atau tidaknya perubahan anggaran. Jadi prinsipnya kalau ada perubahan, yang penting pada bulan Juni sudah diPerdakan, sehingga pelaksanaan proyek-proyek yang sifatnya fisik dan ketergantungan musim dapat dilaksanakan tepat waktu. Karena di lapangan banyak masyarakat yang mempertanyakan, wong udan-udan kok nggawe drainase, yo banjir. Saya di Dapil 3, moso saya hanya mentheleng ngurusi Dapil 3. Sing tak urusi sopo, secara logika yo sing milih aku. Tak perhatikan betul, pikiran seperti itu tidak betul. Termasuk pikiran saya ndak betul, kalau seperti itu. Lha nanti kalau ngurusi aspirasi tidak seperti itu. Apalagi sampai ada potongan sekian persen, ngeri itu. Omongan masyarakat seperti itu. Lha kalau saya Alhamdulillah, situ tahu kelakuanku, siapa pejabat yang berani nyogok aku, ora ono. Saya nggak kenal seperti itu. Kebijakan ada, tetapi orang tau semua, tidak seperti itu. Jadi harus tepat sasaran. Oleh karena itu nanti kalau Partai Gerindra tidak seperti itu. Saya tidak tahu mau ditaruh dimana, yang penting saya bisa dialog interaktif, sudah puas saya. Saya kepengine itu masyarakat jadi tahu. Wong saya ki prinsip hidup, saya tidak punya musuh dan tidak ingin punya musuh. Aku dibenci orang ya Alhamdulillah, aku ora sengit karo kowe. Bapak benci saya, tapi saya tidak benci sama Bapak. Padahal orang kan tahu semua, saya tidak punya musuh, nanti biar waktu yang menjawab. Kuwi angel lho pak, nglakoni koyo aku kuwi angel, latihan dadi wong sabar itu tidak mudah. MAP : Kalau dibuat-buat mungkin susah Pak Adi, tetapi kalau Pak Adi memang karakternya begitu ya jadi memang sudah begitu. AS : Apa adanya. Lha iya, sehingga apa dampaknya? Aku ki ra mikir blas, dadi aku kuwi ora mikir. Makane bojoku ra percoyo aku korupsi. Pak Adi digugat karo publik tapi kok turune kepenak, ngorok, lha dia nangis. Lha kalau saya mikir kan nggak bisa tidur. MAP : Mungkin Pak Adi punya rencana 5 tahun ke depan, apa yang mau diprioritaskan? AS : Semua menjadi prioritas, baik pendidikan maupun kesehatan. Anak sekolahan masih tetep dapat uang to, masih gratis. Kan saya harus tahu dulu, pengertian gratis itu yang seperti apa. Ini sekolahan gratis ya gratis, titik, ndak ada yang lain. Lha kalau sekolahan butuh ini butuh itu, fakta sekarang mana, silakan komite pendidikan. Sing dikon tarung komite pendidikan, ngomong-ngomong karo orang tua, butuh iki, butuh iki. Pertanyaan saya, nyimpang nggak? Kalo misalnya menyimpang, menyimpangnya dimana? Tapi masyarakat bagaimana, anda setuju nggak adanya iuran ini. Lha jawabannya semangat, katanya gratis. Jadi nanti harus ada Perda yang ngatur masalah itu. Makanya diperlukan pemimpin yang tegas. Tapi kalau Sekdanya atau Bupati ngomong : sekolahan manapun yang sampai ada iuran lain-lain, ndak ampun bagimu! Nah, takut kan? Itu saya dapat keluhan betul masalah sekolah gratis itu. Sekarang penerimaan siswa baru, sekian juta, lima juta,. Ini fakta ini, ini perlu dibedah Pak. Halhal seperti itu perlu dibedah. Tentang Bintek di Dewan itu perlu dilakukan utamanya untuk anggota Dewan yang baru atau terhadap anggota yang akan purna. MA : Bintek pembekalan pensiun barangkali, Pak? AS : Lha kalau itu oke, itu baiknya pihak eksekutif mengusulkan anggaran, ini legal, untuk latihan bagaimana mungkin

32


pembibitan, gawe kandang wedus itu bagaimana. Itu oke, saya cocok dapat penghargaan. MAP : Mungkin seperti yang tadi disampaikan Pak Adi, mungkin teman-teman eksekutif ada kekhawatiran karena Pak Adi kan mantan birokrat ? AS : Itu hanya praduga. Saya masih sadar dan masih sehat. Kelemahan mantan anak buah saya, mau tidak mau saya juga kena dampaknya. Saya harap teman-teman eksekutif jangan ada pikiran negatif seperti itu. Karena prinsip hidup saya tidak punya musuh dan tidak akan punya musuh. MAP : Makanya bisa tidur nyenyak ya Pak Adi… AS : Ya begitulah. Saya orangnya kalau senang dengan orang ya saya katakan, tapi saya nggak punya benci. Ini memang karakter yang tidak bisa diubah. Karena kalau berubah malah nganeh-nganehi. Orang mengatakan Pak Adi itu urakan, nyatane aku ki koyo ngene, nyatane enggak kan, aku yo koyo ngene, sing penting kan atine. Memang ada kekhawatiran begitu, tetapi kalau orang yang salah memang takut, kalau tidak punya salah ngapain takut. MAP : Periode masa keanggotaan legislatif kan relatif pendek Pak Adi, lima tahun, apakah ada target tertentu 5 tahun kedepan atau tahapan-tahapan ? AS : Ya saya ingin ada perubahan kinerja agar lebih baik. Ya kinerja eksekutif dan legislatif. Tapi bukan berarti yang dulu jelek, terserah, itu relatif, tetapi ke depan harus lebih baik. Misalnya ada komisi yang mau studi banding, kalau saya yang jadi pimpinan akan saya tanya siapa yang berangkat, urgensinya apa. Kalau hanya perlu Perda fotokopi kenapa harus rombongan yang berangkat. Jadi harus ada urgensinya. Tetapi kalau penting betul, ya semua, legislatif dan eksekutif juga semua ikut. Itu kalau penting betul menyangkut permasalahan di Cilacap. Jadi kalau studi banding itu syaratnya harus ada laporan tertulisnya. Yang penting awal– awal ini setelah alat kelengkapan dewan terbentuk segera melakukan kunjungan kerja ke kecamatan–kecamatan atau minimal ke wilayah eks Pembantu Bupati, bila perlu dengan pihak eksekutif untuk perkenalan dan dialog interaktif dengan masyarakat dalam rangka menuju pembangunan Cilacap yang lebih baik. Disamping itu saya juga kepengin setiap minimum 2 sampai 3 bulan sekali pertemuan dengan LSM, Tokoh Masyarakat dan Tokoh– tokoh yang peduli untuk membangun Cilacap yang lebih baik. Sehingga akan mendapat masukanmasukan yang positif maupun negatif dari setiap pertemuan. Khusus saya, setiap bulannya saya kontrak politik dengan masyarakat melaksanakan dialog interaktif yang disiarkan langsung melalui radio.

Otonomi Daerah

Tietha Ernawati S, S.P., M.M.

Anggota DPRD Kabupaten Cilacap Periode 2014 -2019.

Mensinergikan Peningkatan Bidang Pendidikan dan Perekonomian

P

emuda tak boleh berdiam diri dan hanya berangan-angan saja, namun hendaknya melakukan sesuatu yang bermanfaat bagi dirinya dan masyarakat. Hal inilah yang mendasari Tietha Ernawati Suwarto, S.P, MM., untuk terjun dalam organisasi dan politik serta mendedikasikan ilmunya untuk memberikan gagasan bagi peningkatan peran pemuda di Kabupaten Cilacap. Ketua KNPI Kabupaten Cilacap periode 2014-2017 ini juga telah dilantik dan disumpah sebagai anggota DPRD Kabupaten Cilacap periode 2014 -2019.

Ketertarikannya untuk menjadi calon legislatif, dimulai pada saat berwiraswasta. Jika dulu hanya berdiam di toko, menunggu pembeli, tetapi sekarang ini penjual yang datang ke tempat pembeli, jemput bola, datang ke konsumen. Dari situlah, pada saat ia mendatangi konsumen yang ada di wilayah berbeda, yaitu Cilacap barat dan timur, ia merasa ada yang senjang.

Selain itu menurutnya keterlibatan kaum muda dan perempuan di bidang politik dan bidang lain ia rasakan masih kurang. Berbagai masalah sosial yang lain membuatnya bersemangat untuk do something, ia harus melakukan sesuatu, berbuat dan berjuang, menyalurkan aspirasi dan mengekspresikannya. Tapi kalau posisinya hanya seperti ini dalam artian hanya sebatas pengamat, serta tak berada dalam sistemnya, maka ia tidak akan dapat berbuat banyak. Untuk itu, atas ijin dan restu dari suami tercinta dan orang tuanya, Tietha mulai memasuki dunia politik, bergabung dengan beberapa jenis profesi, seperti aktivis dan organisatoris. Bidang jurnalis yang pernah digelutinya cukup banyak berpengaruh dan membantunya dalam memperoleh wacana baru. Sebagai Ketua KNPI yang merupakan komite kepemudaan, dimana KNPI juga membidangi banyak organisasi kepemudaan, seperti organisasi kepemudaan dari sayap partai, yaitu Taruna Merah Putih, Garda Bangsa, Gerakan Pemuda Ka’bah, Barisan Muda PAN dan lain-lain, serta organisasi kekaryaan yang merupakan afiliasi institusi seperti Senkom Mitra Polri, memiliki banyak warna dan semakin mengukuhkan cita-citanya. Pada saat wawancara dilakukan, Tietha belum tahu akan ditempatkan di komisi


33

Otonomi Daerah mana di DPRD nanti. Namun dari sisi kepemudaan, ia ingin sekali pemuda itu memiliki karakter, punya kecakapan atau skill, apakah skill berbahasa, skill teknik, atau skill apapun yang menjadikan pemuda mempunya value lebih yang dibutuhkan saat dia bekerja. Kedua, pemuda harus punya kemandirian. Dengan berbekal kecakapan, dia bisa berwirausaha, atau jika dia bekerja di suatu tempat, maka value atau nilai dirinya bisa lebih tinggi. Tietha mencontohkan selama ini jika akan membuat suatu acara atau event tertentu dan terkendala dalam masalah dana, pemuda jarang mengadakan penggalangan dana untuk itu. Padahal untuk mengatasi hal tersebut, bisa dilakukan dengan menggelar bazar, atau menjual produk tertentu kemudian uangnya dikumpulkan untuk mengadakan kegiatan. Menurutnya, acara atau kegiatan kepemudaan tidak harus terkesan “wah”, namun bisa sederhana dan yang penting diwujudkan, temanya pun tidak harus “grand design”. Yang ketiga, ia menuturkan lebih lanjut, bahwa pemuda harus memiliki rasa nasionalisme, apalagi sekarang banyak serangan dari luar, terutama serangan informasi yang menurutnya hal itu sedikit melunturkan semangat nasionalisme. Untuk itu perlu ditumbuhkan lagi melalui kegiatan seminar, pelatihan, dan audiensi dengan tema–tema yang menarik seputar nasionalisme. Tietha juga bercita –cita dalam bidang kepemudaan ini ada kebersamaan, mengingat di Kabupaten Cilacap ada berbagai macam suku, contohnya suku Batak, Jawa, Sunda dan Padang. Daerah ini punya keberagaman, tapi kita juga punya kebersamaan. Jadi jangan sampai ada sentimen antara satu sama lain. Tentang titik berat kepemudaan yang sedari awal ia tekankan, Tietha menjelaskan bahwa hal ini mengadopsi kebijakan Bupati Cilacap, H. Tatto Suwarto Pamuji yang adalah ayahnya, yaitu gerakan Bangga Mbangun Desa yang mempunyai empat pilar/program yakni pendidikan, kesehatan, ekonomi dan lingkungan sosial budaya. Keempat program tersebut merupakan kebijakan yang bagus, dan kalau

memang ada yang mengadopsi program itu, menurutnya sangat baik. Tapi untuk mengadopsi keempat-empatnya mungkin akan sulit, jadi harus ada titik berat. Rencana jangka pendek Tietha yakni menginginkan mutu pendidikan dan perekonomian meningkat. Titik berat perekonomian itu dari UKM. Kenapa harus UKM atau usaha kecil menengah yang dimajukan? Menurutnya sejak tahun 1998 setelah dolar naik, perusahaan-perusahaan besar banyak yang collaps dan terkena imbasnya, mem-PHK pegawainya dan sebagainya. Yang bisa survive atau bertahan adalah dari usaha dan industri kecil menengah, namun pada saat itu ini mereka kurang diperhatikan oleh pemerintah. Mereka punya produk, tapi tidak tahu mesti memasarkan dimana. Dari situ Tietha ingin membangun kemandirian UKM bukan hanya untuk pemudanya saja, tapi juga untuk masyarakatnya, karena jika UKM-UKM tersebut berkembang dengan baik maka hal ini juga berguna untuk meningkatkan perekonomian Kabupaten Cilacap. Apalagi di Cilacap ini buruh migran banyak sekali, kalau peran UKM bisa ditingkatkan, serta pemuda diberi pelatihan untuk modal baginya berwirausaha di UKM maka “pengeksporan” buruh migran keluar negeri akan sedikit berkurang. Pelatihan-pelatihan itulah yang merupakan salah satu perwujudan dari pilar pendidikan di Gerakan Bangga Mbangun Desa tadi. Ada UKM yang memiliki bahan baku bagus, namun packaging produknya kurang bagus dan kurang kreasi. UKM klasa (tikar pandan) di Kecamatan Adipala, dimana jika klasa-klasa itu dijual harganya masih sangat murah, sekitar 30 ribu rupiah. Akan tetapi jika kelompokkelompok wanita tani tersebut mendapat pelatihan, paling tidak dari tikar atau klasa-klasa tersebut dikreasikan serta dibuat barang lain, harganya bisa lebih dari jika hanya dijual sebagai tikar. Pada bidang pendidikan, Tietha menginginkan ada kegiatan semacam seminar parenting bagi masyarakat Cilacap, untuk meningkatkan kualitas hubungan ibu dan anak khususnya bagi ibu bekerja. Pendidikan dan perekonomian yang saling bersinergi itulah yang menjadi titik berat program kegiatannya. Lebih lanjut Tietha menjelaskan mengapa titik berat kegiatannya ada di sisi pendidikan dan perekonomian? Karena menurutnya pendidikan itu dasar atau pondasi awal, jika pendidikan itu sudah bagus, baik dari pendidikan di sekolah atau pendidikan di rumah, akan membentuk pribadi dan karakter yang bagus pula. Maksudnya, pekerjaan seseorang itu ditentukan dari value yang dimiliki, dimana hal itu bisa ditingkatkan dengan pendidikan. Tietha percaya, di dunia ini tidak ada orang bodoh, hanya kesempatan orang tersebut untuk mendapatkan pendidikan, peluangnya besar atau tidak. Misalnya TKW Indonesia di Singapura kebanyakan hanya menjadi pembantu rumah tangga. Sementara yang jadi baby sitter, perawat anak dengan gaji lebih tinggi kebanyakan berasal dari

34


Otonomi Daerah

Pendidikan itu dasar atau pondasi awal. Jika pendidikan itu sudah bagus, baik dari pendidikan di sekolah atau pendidikan di rumah, itu akan membentuk pribadi dan karakter yang bagus pula. Maksudnya, pekerjaan seseorang itu ditentukan dari value yang dimiliki, dimana hal itu bisa ditingkatkan dengan pendidikan. Tietha percaya, di dunia ini tidak ada orang bodoh, hanya kesempatan orang tersebut untuk mendapatkan pendidikan Philipina. Kalau berbicara masalah etos kerja, ia yakin bangsa kita tidak kalah dengan bangsa lain. Tetapi yang membedakan TKW/TKI kita dengan negara lain salah satunya adalah masalah kurang bisa berbahasa Inggris, sesederhana itu ternyata. Menurutnya, kita tidak bisa menampik pengiriman buruh migran, tapi hendaknya buruh migran tersebut dibekali dengan pendidikan yang baik, skill berbahasa yang baik, dan pengetahuan akan solusi jika ia ditimpa masalah di negara lain. Persoalan pendidikan yang lain yaitu pendidikan anak usia dini. Tietha menuturkan bahwa anak-anak memiliki golden age yang terbagi dalam usia 0-5 tahun dimana mereka memiliki daya rekam yang masih sangat baik, dan mungkin saja sudah menerima pelajaran bahasa Inggris di sekolahnya. Tapi jika tidak diterapkan di lingkungan rumah maka hal itu akan sia-sia saja. Pendidikan itu sangat luas, bukan hanya dari anaknya, gurunya tapi juga orang tua dan pemerintah yang memfasilitasi pendidikan tersebut untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia lebih baik lagi. Ketika ditanya jika setelah dilantik menjadi anggota dewan apakah ia sudah memiliki gambaran program dan kegiatan yang akan dilakukan, ia menjawab belum tau akan ditempatkan dimana, tetapi karena posisi sekarang sebagai Ketua KNPI, sudah ada beberapa program seperti yang sudah ia sebutkan tadi. Sebenarnya program yang ada di KNPI tidak harus muluk-muluk, sederhana saja tapi bermanfaat bagi masyarakat. Seperti program Cuci Tangan Bersama Anak-Anak, untuk melatih kebiasaan anak yang mudah sekali memegang makanan setiap habis bermain, program itu mengajarkan cara cuci tangan yang bersih. Lalu ia juga merintis penggalakan masuk SMK, yaitu perkenalan SMK dan Politeknik kepada anak-anak yang mau lulus SMP. Karena tahun 2015 mendatang sudah AFTA, maka hal tersebut menuntut seseorang punya skill lebih. Bagi orang tua yang menyediakan uang lebih untuk menyekolahkan anaknya mungkin tidak masalah, tapi kalau tidak, maka lebih baik si anak masuk ke SMK atau Politeknik saja, karena dia akan mempunya keterampilan masuk dunia

kerja dan biasanya langsung disalurkan pekerjaan dari sekolah. Sehingga lebih mandiri. Ia juga ingin membuat film dokumenter untuk disebarkan ke anak-anak SMP dan SMA. Bukan untuk memaksa tapi memberi gambaran, karena dengan cara visual lebih menarik untuk diterima dan merangsang keingintahuan anak untuk masuk SMK. Ada kalanya pemuda-pemuda itu ingin mengenyam pendidikan lebih tingi, namun hal itu kadang dipatahkan justru oleh lingkungan mereka sendiri, misalnya buat apa sekolah, mending ke luar negeri saja dan dapat gaji besar. Hal semacam itu perlu disikapi bagaimana untuk meningkatkan pendidikan kita? Menurut Tietha, dengan pelatihan dapat mengurangi hal tersebut. Pertama dilihat potensi daerah tersebut terlebih dahulu, kemudian memberikan pelatihan yang dimaksud. Cuma memang, setelah diberi pelatihan, pendampingannya harus dengan ekstra kesabaran. Tak menyalahkan dengan kondisi yang ada, orang Indonesia sejak dulu dimanja dengan kekayaan bangsa, dimana ikan bisa ditangkap dengan mudah, tanaman tanpa dirawat pun tumbuh dengan subur, sehingga masyarakat terbiasa dengan kemudahan, ini susahnya merubah pola pikir. Untuk itu dalam pendampingan UKM, Tietha bekerja sama dengan Disperindagkop dan UMKM Kabupaten Cilacap, serta membuka afiliasi dengan dinas lain. Terakhir ia menambahkan catatan bagi agen buruh migran, hendaknya memberikan pengetahuan dan keterampilan yang cukup bagi TKW yang akan dikirim, bukan hanya janji surga, serta tidak memberikan informasi tentang resiko dan masalah yang akan dihadapi. Sehingga orang Indonesia dapat dihargai di negara lain. Sebenarnya setiap agen penyaluran tenaga kerja harus mempersiapkan tenaga kerja lebih awal, memang agak lebih lama, takes time, tapi setidaknya si TKI/TKW setibanya di negara lain tidak “kosongan”. Rasanya miris kalau tiba-tiba mendengar berita TKI dan TKW yang dihukum pancung. Setidaknya KNPI ingin berusaha untuk memperketat dan telaten mengawasi kegiatan penyaluran tenaga kerja dari segi pembekalan keterampilan tenaga kerja, salah satunya faktor bahasa dan komunikasi. Menurutnya, sekarang pengawasan agak longgar, dan itu membuat TKI kurang bekal keterampilan, kalau disana lantas bertemu dengan majikan yang kurang baik maka bisa jadi menimbulkan masalah. Sesungguhnya Kabupaten Cilacap sangat berpotensi, karena Cilacap punya pelabuhan, landasan pesawat terbang, laut dan pantai yang bagus serta industri juga banyak, jadi jika tidak dimanfaatkan dengan baik kan eman-eman. Untuk mengubah mindset memang susah tapi paling tidak kita sudah berusaha. Dan melakukan sesuatu bukan hanya diam saja. Jika potensi itu dikembangkan lebih dalam bisa jadi potensi yang bagus, kita tidak akan kalah dengan dengan Kabupaten tetanggga, Purwokerto misalnya, bukan tidak mungkin jika Cilacap berkembang dengan baik, orang akan singgah disini, dan berkunjung ke Kampung laut dan Srandil sebagai potensi wisata yang unik. Harapan saya kedepan hal itu bisa dikembangkan, satu demi satu secara komprehensif.


35

Otonomi Daerah

Oleh: Ida Farida

S

CILACAP

“

ungai-sungai Segara Anakan Cilacap yang membelah hutan mangrove di laut selatan beserta budaya yang terbentuk akibat akulturasi budaya Sunda dan Jawa merupakan daya tarik utama pariwisata Cilacap. Potensi tersebut layak dikembangkan guna menarik semakin banyak wisatawan untuk berkunjung dan menikmati eksotisme Cilacap. Ketika seseorang mendengar nama Cilacap, maka di benak mereka akan muncul nama Pulau Nusakambangan yang merupakan ciri khas dari kabupaten yang bertetangga langsung dengan Pangandaran di sebelah barat dan Kabupaten Kebumen di sebelah timur. Pulau Nusakambangan sebagai lokasi penjara-penjara untuk penjahat kelas kakap juga menyimpan potensi wisata yang sangat luar biasa. Pantai-pantai pasir putih yang mengelilinginya seperti pantai Permisan, Pantai Pasir Putih, Pantai Karang Pandan, dan Pantai Rancahbabakan keindahannya tak kalah dibandingkan pantaipantai di Pulau Dewata Bali. Demikian pula dengan hutan lindung yang dikelola oleh Badan Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Propinsi Jawa Tengah, memiliki aneka flora dan fauna khas pulau ini yang sebagian tidak terdapat di tempat lain. Adapula benteng-benteng peninggalan Portugis dan Belanda seperti benteng Karangbolong dan benteng Klingker. Belum lagi goa-goa yang masih perawan dan sangat cantik seperti Goa Maria, Goa Ratu, dan Goa Masigitsela yang keberadaannya banyak dikaitkan dengan kisah-kisah mistis. Semua potensi tersebut belum dikembangkan secara maksimal karena berbagai kendala yang diantaranya adalah karena peruntukan Pulau Nusakambangan sebagai “Al Catraz”nya Indonesia.

Tidak hanya potensi alam Pulau Nusakambangan yang dimiliki Cilacap, masih banyak lagi daya tarik wisata alam, budaya dan wisata buatan yang terdapat di kabupaten terluas di Jawa Tengah ini. Dengan paparan wilayah dari barat ke timur dari dataran tinggi hingga dataran rendah menyajikan kekayaan alam tersendiri seperti air terjun, hutan, perkebunan dataran tinggi di Kecamatan Dayeuhluhur dan Kecamatan Wanareja, mata air air panas di Kecamatan Cipari, pantai, Segara Anakan, hutan mangrove di Cilacap kota, hingga pantai-pantai di sepanjang pantai selatan Kecamatan Adipala, Binangun sampai Nusawungu. Cilacap bagian barat yang berbatasan dengan Propinsi Jawa Barat menerima percampuran budaya antara Sunda dan Jawa seperti adanya budaya Omyok Dadung di Dayeuhluhur, Tari Jaipongan, Calung Sunda, dan Wayang Golek. Sedangkan Cilacap bagian tengah dan timur kental dengan nuansa Banyumasan yang terlihat

36


Pulau Nusakambangan sebagai lokasi penjara-penjara untuk penjahat kelas kakap juga menyimpan potensi wisata yang sangat luar biasa. Pantai-pantai pasir putih yang mengelilinginya seperti pantai Permisan, Pantai Pasir Putih, Pantai Karang Pandan, dan Pantai Rancahbabakan keindahannya tak kalah dibandingkan pantai-pantai di Pulau Dewata Bali.

“

Eksotisme

dari berbagai kesenian seperti Calung Banyumasan, Wayang Kulit Banyumasan, lengger, ebeg, buncis, dan sebagainya. Berikut daya tarik wisata Unggulan di Cilacap:

Pantai Teluk Penyu

Pantai Teluk Penyu terletak sekitar 2 Km dari pusat pemerintahan Kabupaten Cilacap ke arah selatan. Kondisi pantai ini landai dan jika dilihat dari atas berbentuk seperti bulan sabit dengan panorama Pulau Nusakambangan dan kapal-kapal nelayan, serta latar belakang Benteng Pendem Cilacap. Dinamakan Teluk Penyu karena konon dahulu banyak terdapat penyu di sekitar teluk. Sedikit berbeda dengan pantai selatan pada umumnya yang memiliki ombak besar, Pantai Teluk Penyu ombaknya tidak terlalu besar karena terlindung Pulau Nusakambangan dari arah Samudera Hindia. Berbagai atraksi dan event-event besar pariwisata sering diselenggarakan di Pantai Teluk Penyu diantaranya:

Otonomi Daerah Gelar Budaya Adat Nelayan Sedekah Laut setiap Selasa atau Jumat Kliwon di bulan Sura, Festival Perahu Naga (Dragon Boat Race Open Tournament) tiap bulan Maret dan Festival Layang-layang tingkat Nasional tiap bulan September. Di dekat pintu masuk dan sepanjang pantai Teluk Penyu terdapat aneka cinderamata serta makanan khas hasil laut yang dapat kita nikmati sambil merasakan sejuknya semilir angin laut selatan di bawah pohon waru atau di payungpayung pantai yang banyak terdapat di sepanjang Pantai Teluk Penyu.

Benteng Pendem

Nusakambangan. Kemudian pada tahun 1942 - 1945 benteng pendem dimanfaatkan sebagai markas tentara Dai Nippon (Jepang) sejak Jepang masuk menjajah Indonesia sampai dengan Jepang kalah perang (dibom oleh sekutu pada tanggal 14 Agustus 1945). Pada tahun 1945 - 1950 sehubungan Jepang kalah perang maka benteng pendem diambil alih kembali oleh tentara Belanda sampai tahun 1950. Dari tahun 1950 - 1952 benteng pendem kosong, tidak ada yang menguasai atau memanfaatkan. Selanjutnya dari tahun 1952 - 1965 benteng pendem dijadikan markas TNI/Pasukan Banteng Loreng dan dalam perkembangannya dimanfaatkan sebagai tempat latihan pasukan RPKAD (sekarang Kopassus) sampai dengan tahun 1965 dan meninggalkan bangunan monumen 2 peluru di pintu gerbang selatan. Sementara tahun 1965 - 1986 (sekitar 21 tahun) benteng pendem terlantar tanpa ada yang memanfaatkannya. Baru pada tahun 1986 pemerintah Indonesia mulai memanfaatkan sebagian areal benteng pendem (4 Ha) untuk dibangun dermaga kapal dan kantor serta tangki-tangki minyak area 70. Hingga akhirnya pada tanggal 26 November 1986, seorang warga Cilacap bernama Ady Wardoyo (Pemilik CV. Wardoyo) mencoba menggali dan menata kembali lingkungan benteng pendem dan mulai tanggal 28 April 1987 secara resmi dibuka sebagai tempat wisata sampai saat ini. Benteng pendem Cilacap kini telah dilengkapi dengan fasilitas berupa gazebo, ayunan/ tempat bermain, area pemancingan, perahu bebek, motor ATV, mushola, panggung hiburan dan toko souvenir. Berbagai event pariwisata sering dilaksanakan di sini diantaranya lomba menggambar dan mewarnai, memancing, festival band, tari dan Calung Banyumasan, dan lain sebagainya.

Air Panas Cipari

Benteng Pendem Cilacap atau dalam bahasa Belanda disebut “KUSBATTERIJ OP DE LANDTONG TE TJILATJAP” terletak 0,5 Km arah selatan Pantai Teluk Penyu. Benteng ini merupakan peninggalan Hindia Belanda yang dibangun tahun 1861 – 1879 sebagai benteng pertahanan seluas 10,5 Ha. Keseluruhan bangunan benteng ini masih dipertahankan seperti bentuk aslinya yang terdiri dari barak/ruang prajurit, klinik, terowongan, penjara, ruang amunisi, ruang akomodasi, dan landasan meriam, yang dikelilingi oleh parit dengan kedalaman 3 m. Sejak selesai dibangun pada tahun 1861 - 1942 benteng ini dipergunakan sebagai markas tentara Belanda untuk pertahanan pantai Pulau Jawa di bagian selatan karena letaknya yang strategis dan terlindung oleh Pulau

Daya tarik wisata ini merupakan mata air panas alam yang mengandung belerang sehingga konon dapat digunakan untuk penyembuhan penyakit kulit. Terletak di Desa Cipari Kecamatan Cipari yang berjarak sekitar 2 Km dari pusat kecamatan dan 56 Km dari kota Cilacap. Untuk menuju kesana, wisatawan dapat menggunakan kendaraan pribadi, bis kota dan angkutan pedesaan. Air Panas Cipari dilengkapi dengan berbagai fasilitas diantaranya kolam renang, kamar


37

Otonomi Daerah pemandian air panas, ruang ganti, MCK, dan taman bermain anak. Di dekat air panas Cipari ini juga terdapat sebuah curug yang masih asri bernama Curug Giriwangi. Di hari minggu dan hari libur nasional, tempat pemandian ini sangat ramai dikunjungi.

Curug Cimandaway Indah

Fasilitas yang ada di pantai Widarapayung : jalan yang beraspal, shelter (tempat berteduh), gardu pandang, kolam renang, tempat parkir, warung makan, dan kesenian daerah. Pada bulan Sura dilakukan upacara ritual adat tradisional “Sedekah Bumi” untuk larungan sesaji ke laut dengan diiringi kesenian daerah dan pakaian adat. Upacara Sedekah Bumi merupakan salah satu perwujudan ungkapan rasa syukur yang dilakukan oleh masyarakat di sekitar Desa Widarapayung agar diberi keberkahan, keselamatan dalam sehari – harinya oleh Gusti Kang Maha Agung. Daya tarik wisata ini menawarkan panorama pantai yang indah, upacara adat dan kesenian daerah, gelombang laut yang relatif teratur dan cocok untuk selancar air/surfing.

Sedekah Laut

Berada di kawasan Perhutani Banyumas Barat KPRH Wanareja, tepatnya di Dusun Serang Desa Datar Kecamatan Dayeuhluhur. Curug ini merupakan daya tarik wisata andalan Desa Wisata Cimandaway Indah Desa Datar Kecamatan Dayeuhluhur Kabupaten Cilacap dengan tinggi curug sekitar 45 M dan lebar 5 M yang turun di Sungai Cikawalon Dayeuhluhur. Untuk menuju ke curug ini bisa ditempuh dengan jalan darat menggunakan sepeda motor, mobil, hingga bis mikro dari jalan raya Wanareja - Banjar Jawa Barat. Dari parkiran Dusun Serang, pengunjung bisa melanjutkan perjalanan berjalan kaki menurun sekitar 100 M melalui jalan trap-trapan yang dilengkapi dengan pengaman besi pegangan di sepanjang jalan. Area di sekitar curug ini sudah dilengkapi dengan fasilitas mushola, warung makan/jajanan, area parkir, peralatan outbond, dan MCK. Kian hari jumlah wisatawan yang berkunjung semakin banyak, tidak hanya ingin menikmati mandi di bawah curug, tapi juga menikmati panorama perbukitan Dayeuhluhur serta suasana pedesaan yang sangat kental dengan rutinitas para petani sawah, ladang, kebun, dan pengrajin gula kelapa dan gula aren.

Pantai Indah Widarapayung Merupakan objek wisata pantai dengan luas sekitar 500 Ha terletak di Desa Widarapayung Kecamatan Binangun, + 35 Km arah timur dari Kota Cilacap. Kondisi pantainya sangat landai dengan dipagari pohon kelapa sehingga menjadikan pantai sejuk. Untuk menuju pantai Widarapayung sangatlah mudah bisa menggunakan angkutan umum bus jurusan Cilacap – Gombong atau kendaraan pribadi karena letaknya di jalan lintas selatan – selatan.

38


Merupakan upacara adat nelayan berupa prosesi larung sesaji yang disebut “jolen” ke laut selatan sebagai wujud rasa syukur serta permohonan kepada Tuhan Yang Maha Esa agar kehidupan nelayan dapat makmur sentosa. Upacara ini merupakan agenda tahunan Pemerintah Kabupaten Cilacap dan para nelayan Cilacap yang dilaksanakan tiap hari Jumat atau Selasa Kliwon di bulan Sura pada kalender Jawa. Bermula dari perintah Bupati Cilacap III, Kanjeng Adipati Raden Bei Tjakrawerdana III (1873-1877) kepada sesepuh nelayan

Otonomi Daerah Pandanarang yang bernama Ki Ansa Manawi untuk melarung sesaji atau jolen ke laut selatan pada Jumat Kliwon di bulan Sura tahun 1875 dengan maksud untuk menjaga keselamatan warga Cilacap. Rangkaian gelar budaya sedekah laut diawali dengan berziarah ke Karang Bandung di Pulau Nusakambangan oleh para sesepuh nelayan satu hari sebelum prosesi larungan sesaji. Pada malam harinya dilakukan tasyakuran di pendopo Wijayakusuma Sakti Kabupaten Cilacap yang dihadiri para nelayan dan pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap. Prosesi larungan pada upacara ini berlangsung meriah karena melibatkan banyak sekali kelompok nelayan dan masyarakat sekitar. Prosesi dimulai dari pelepasan iringiringan kelompok nelayan yang dipimpin oleh Tumenggung Duta Pangarsa dengan membawa jolen (sesaji berupa kepala kerbau yang dihias meriah) oleh Bupati Cilacap dari pendopo kabupaten menuju pantai Teluk Penyu. Di Pantai Teluk Penyu, Tumenggung Duta Pangarso meminta izin kepada Bupati untuk memerintahkan para nelayan melarung jolen di laut selatan (sebelah selatan Pulau Nusakambangan).

Museum Soesilo Soedarman Museum ini menyimpan koleksi pribadi Jend. Purn. Soesilo Soedarman yang semasa hidupnya pernah menjabat sebagai Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi. Letak museum ini menempati Wisma Mbah Ageng di Desa Gentasari Kecamatan Kroya. Desa Gentasari ini kini telah menjadi Desa Wisata bernama Genta Wisata. Koleksi dari museum ini diantaranya foto-foto, perangko, senjata ringan maupun berat, hingga pesawat tempur ”Cocor Merah” peninggalan masa perjuangan TNI mempertahankan kemerdekaan RI. Museum ini kini dilengkapi kolam renang, perpustakaan, taman bermain, kios/warung makan dan oleh-oleh. Museum inilah yang menjadi daya tarik wisata andalan Desa Wisata Genta Wisata. Selain kesenian khas lenggeran, ebeg dan wayang kulit. Desa ini memiliki produk olahan gula jahe yang pangsa pasarnya sudah cukup meluas. Selain daya tarik wisata unggulan di atas, yang kini sedang gencar untuk dikembangkan adalah desa wisata yang telah mendapatkan penetapan Bupati Cilacap sejak tahun 2012 yaitu desa wisata Cimandaway Indah Desa Datar Kecamatan Dayeuhluhur dengan potensi wisata utamanya

adalah Curug Cimandaway Indah dan home industry Gula Aren; desa wisata Curug Geulis Desa Cisuru Kecamatan Cipari dengan potensi wisata utamanya Curug Geulis; desa wisata Wagir Indah Desa Welahan Wetan Kecamatan Adipala dengan potensi wisata utamanya Pantai Wagir Indah dan home industry emping melinjo dan miniatur perahu; desa wisata Samudera Mandiri Sejahtera Desa Widarapayung Wetan Kecamatan Binangun dengan potensi wisata utamanya Pantai Indah Widarapayung; desa wisata Genta Wisata Desa Gentasari Kecamatan Kroya dengan potensi wisata utamanya Museum Soesilo Soedarman dan home industry gula jahe; dan desa wisata Karangbanar Desa Jetis Kecamatan Nusawungu dengan potensi wisata utamanya Pantai Cemara Sewu, Pantai Bungso, home industry kerupuk tengiri, tempat pelelangan ikan, dan hutan mangrove.


39

Infotek

BAHAYA PENGGUNAAN WiFi DAN CARA PENGAMANANNYA Oleh : Aris Supriyono

B

agaimana kabar anda hari ini? Semoga selalu sehat dan bahagia. Ya….kita pasti akan senang jika dihadapkan pada situasi seperti ini….bisa ber-internet di area hotspot zone, bisa browsing bahkan download tanpa takut kehabisan kuota. Masalah mungkin hanya pada bandwith yang kurang bagus. Namun apakah kita pernah menyadari akan bahaya dari penggunaan WiFi tersebut.

Ternyata, area hotspot WiFi gratis sering dimanfaatkan oknum pelaku kejahatan komputer untuk meretas data pribadi kita. Bahkan lembaga penegak hukum Uni Eropa, Europol memperingatkan untuk tidak mengirim atau menerima data penting menggunakan jaringan WiFi itu. Pemimpin divisi kejahatan dunia maya dari Europol, Troels Oerting mengatakan bahwa serangan melalui jaringan WiFi publik semakin meningkat dan sulit untuk dideteksi. “Browsing di kafe atau restoran merupakan ancaman terbesar. Hacker bisa dengan mudah masuk ke akun Anda atau membobol informasi sensitif lainnya. Mereka memiliki kunci yang dapat membuka kehidupan digital Anda,” kata peneliti keamanan senior di Kaspersky Lab, David Emm. David menyebut, jangkauan WiFi router sekitar 100 meter. Bisa jadi hacker yang tengah menjahili Anda tengah duduk di samping Anda atau di sekitar tempat parkir kendaraan. Bagaimana cara menghindari kejahatan online di area hotspot WiFi gratisan? 1. Gunakan jaringan WiFi yang aman dan terpercaya saat mengetik username dan password atau transmisi data rahasia. 2. Sebelum log-in ke situs web, pastikan bahwa itu aman -

40


cari ‘https’ dengan simbol gembok terkunci dan periksa sertifikat keamanannya. 3. Lindungi komputer atau gadget dengan produk keamanan internet terkemuka. 4. Sebisa mungkin hindari transaksi online menggunakan fasilitas hotspot WiFi gratisan. Kalau terpaksa, lebih baik matikan WiFi dan gunakan internet pribadi. Lebih baik kehilangan kuota daripada kehilangan data dan uang di rekening kan? 5. Pastikan selalu menggunakan Public Area ketika perangkat mendeteksi WiFi gratisan. Laptop dan gadget produksi mutakhir biasanya dilengkapi feature ini. Selain dengan cara yang simpel di atas, kita juga dapat melakukan pengamanan jaringan WiFi yang kita gunakan dengan cara sebagai berikut : 1. Memakai enkripsi. Data dikirimkan melalui gelombang radio. Jadi, tidak ada seorang pun yang bisa menjamin keamanan data. Bisa saja para penyusup menyadap semua data yang lewat, tentunya tanpa diketahui. Enkripsi adalah ukuran security yang pertama, tetapi banyak wireless access points (WAP) tidak menggunakan enkripsi sebagai defaultnya. WEP memang mempunyai beberapa lubang di keamanannya, tetapi itu masih tetap lebih baik daripada tidak ada enkripsi sama sekali. Pastikan untuk mengatur metode WEP authentication dengan shared key daripada open system. Untuk open system, AP tidak meng-encrypt data,

Infotek tetapi hanya melakukan otentifikasi client. Ubah WEP key sesering mungkin, dan gunakan WEP dengan tingkat enkripsi yang lebih tinggi. Pada umumnya, device WLAN memiliki enkripsi WEP 40, 64, atau 128 bit. Perangkat yang lebih baru bahkan menyediakan tingkat enkripsi sampai 256 bit. Semakin tinggi tingkat enkripsi WEP yang Anda gunakan memang akan menjadikan jaringan semakin aman. Namun di sisi lain, tingkat enkripsi yang semakin tinggi juga akan memperlambat kinerja jaringan karena akan membebani AP/CPU dalam melakukan proses decrypt. Namun, apabila ada yang mencoba melakukan hacking, waktu yang dibutuhkan menjadi lebih lama. Pada umumnya, pilihan enkripsi WEP 128 bit (dipotong IV 24 bit menjadi 104 bit) merupakan kombinasi ideal untuk kecepatan dan keamanan. 2. Gunakan enkripsi yang kuat. Karena kelemahan yang ada di WEP, maka dianjurkan untuk menggunakan Wi-Fi Protected Access (WPA). WPA menggunakan protokol Temporary Key Integrity Protocol (TKIP) yang relatif lebih aman karena sebelum proses transfer berlangsung, kedua belah pihak sudah menyepakati kunci khusus. Password yang digunakan hanya akan dikirimkan sekali. Dengan menggunakan kunci khusus yang telah disepakati, setiap paket data akan mendapatkan kunci yang berbeda untuk proses enkripsi. Dengan cara ini, para penyusup seharusnya tidak bisa mendapatkan kode asli. Kelemahan WPA sampai saat ini adalah proses kalkulasi enkripsi/dekripsi yang lebih lama dan data overhead yang lebih besar. Dengan kata lain, proses transmisi data akan menjadi lebih lambat dibandingkan bila Anda menggunakan protokol WEP. 3. Gunakan WPA-key yang sulit dilacak. Susun WPA-key menggunakan angka yang unik dengan memadukan angka dan huruf. Gunakan software khusus untuk menggenerate key. Jadi, seorang hacker lebih sulit mendapatkan kata kamus yang digenerate dengan software tersebut. Jangan menggunakan kata kunci rahasia dengan nama seseorang, nama lingkungan, atau istilah-istilah dari perbintangan, pertanian, teknologi, dan sejenisnya. Seorang hacker akan sangat mudah menyusun kamus seperti itu.

umumnya sudah diketahui oleh para hacker, yang nantinya dapat menggunakannya untuk merubah setting di WAP. Hal pertama yang harus dilakukan dalam konfigurasi WAP adalah mengganti password default tersebut. Gunakan paling tidak 8 karakter, kombinasi antara huruf dan angka, dan tidak menggunakan kata kata yang ada dalam kamus. 6. Matikan SSID Broadcasting. Access Point akan mengirimkan kode yang memberitahukan keberadaan dirinya. Kode yang biasanya dikenal sebagai Extended Service Set Identifier (ESSID atau SSID) ini biasanya digunakan untuk menamakan jaringan wireless. Fungsi dari ESSID ini adalah untuk memudahkan client untuk mengetahui keberadaan Access Point. Secara default, SSID dari WAP akan dibroadcast. Hal ini akan memudahkan user untuk menemukan network tersebut, karena SSID akan muncul dalam daftar available networks yang ada pada wireless client. SSID ini juga menjadi titik lemah yang sering dimanfaatkan oleh para penyusup. Dengan dipancarkannya ESSID, maka para penyusup bisa mengetahui keberadaan Access Point untuk selanjutnya melakukan serangan. Jika SSID dimatikan, user harus mengetahui lebih dahulu SSID-nya agar dapat terkoneksi dengan network tersebut. Bila jaringan wireless bersifat Point-to-Point atau private, sebaiknya matikan SSID broadcasting. Akibatnya, setiap client harus dimasukkan SSID secara manual. Tanpa memasukkan ESSID yang tepat, maka client tidak akan bisa terkoneksi ke Access Point. Cara ini sendiri tidak 100% aman, karena ada tool canggih seperti NetStumbler (www.netstumbler.net) yang bisa menemukan Access Point tersembunyi. 7. Matikan WAP saat tidak dipakai. Jika kita mempunyai user yang hanya terkoneksi pada saatsaat tertentu saja, tidak ada alasan untuk menjalankan wireless network setiap saat dan menyediakan kesempatan bagi intruder untuk melaksanakan niat jahatnya. Kita dapat mematikan access point pada saat tidak dipakai untuk mengamankan jaringan wireless.

4. Lakukan Pengujian Jaringan Wireless. Lakukanlah pengujian terhadap sistem jaringan wireless secara periodik dari kerentanan terhadap berbagai jenis serangan untuk memastikan jaringan tersebut mampu dan efektif untuk meminimalisir serangan dan mengantisipasi adanya penyusup (illegal user) atau access point liar (rogue AP). 5. Ganti default password administrator. Kebanyakan pabrik menggunakan password administrasi yang sama untuk semua WAP produk mereka. Default password tersebut


41

Infotek

‘‘

Hindari transaksi online menggunakan fasilitas hotspot WiFi gratisan. Kalau terpaksa, lebih baik matikan WiFi dan gunakan internet pribadi. Lebih baik kehilangan kuota daripada kehilangan data dan uang di rekening kan?

Pabrik menyediakan default SSID. Kegunaan dari mematikan broadcast SSID adalah untuk mencegah orang lain tahu nama dari network kita, tetapi jika masih memakai default SSID, tidak akan sulit untuk menerka SSID dari network kita. 9. Memakai MAC filtering. Kebanyakan WAP mempunyai kemampuan filter media access control (MAC). MAC atau Media Access Control adalah suatu kode unik yang dimiliki oleh setiap perangkat jaringan. Seharusnya, tidak ada dua perangkat yang memiliki MAC Address yang sama. Ini artinya kita dapat membuat white list dari komputer yang boleh mengakses wireless network kita, berdasarkan MAC atau alamat fisik yang ada di network card pc. Koneksi dari MAC yang tidak ada dalam list akan ditolak. Metode ini tidak selamanya aman, karena masih mungkin bagi seorang hacker melakukan sniffing paket yang dikirim dan mendapatkan MAC address yang valid dari salah satu user dan kemudian menggunakannya untuk melakukan spoof. 10. Mengisolasi wireless network dari LAN. Untuk memproteksi internal network kabel dari ancaman yang datang dari wireless network, perlu adanya wireless DMZ yang mengisolasi dari LAN. Artinya adalah memasang firewall antara wireless network dan LAN. Jika wireless client yang membutuhkan akses ke internal network, dia haruslah melakukan otentifikasi dahulu dengan RAS (Remote Access Service) server atau menggunakan VPN (Virtual Private Network). 11. Matikan DHCP Server. Biasanya, sebuah Access Point memiliki DHCP Server. Dengan mengaktifkan DHCP Server, maka setiap client akan secara otomatis mendapatkan IP Address sesuai dengan yang telah ditentukan dalam menu konfigurasi. Disarankan untuk menonaktifkan DHCP Server jika memang tidak benar-benar dibutuhkan. Gunakan juga

42


‘‘

8. Ubah default SSID.

IP Address yang unik seperti 192.168.166.1. Jangan menggunakan IP Address yang umum digunakan, seperti 192.168.0.1. Walaupun ini tidak terlalu efektif untuk menahan penyusup, namun setidaknya bisa memperlambat langkah para penyusup untuk masuk ke jaringan wireless. 12. Mengontrol signal wireless. Sebuah Access Point biasanya memiliki jangkauan tertentu. Pada beberapa model biasanya menggunakan konektor jenis BNC untuk antena. Access Point yang menggunakan konektor ini relatif lebih fleksibel karena Anda bisa mengganti antena sesuai kebutuhan. Antena yang baik bisa memberikan jangkauan yang lebih jauh dan lebih terarah. Beberapa jenis antena ada yang didesain khusus untuk meng-cover area tertentu. Aspek keamanan yang bisa dimanfaatkan adalah penggunaan antena untuk membatasi coverage dari jaringan wireless. Jadi hanya area dalam jangkauan tertentu yang akan mendapatkan sinyal jaringan wireless. Cara ini memang tidak mudah, karena Anda harus bereksperimen di banyak titik untuk memastikan sinyal wireless Anda tidak bocor keluar dari area yang diinginkan. Namun, sisi keamanan dari metode ini termasuk sangat efektif. Selama para penyusup tidak mendapatkan sinyal dari Access Point Anda, maka bisa dipastikan Anda akan aman dari gangguan. Directional antena akan memancarkan sinyal ke arah tertentu dan pancarannya tidak melingkar seperti yang terjadi di antenna omnidirectional yang biasanya terdapat pada paket WAP setandard. Sebagai tambahan, ada beberapa WAP yang bisa disetting kekuatan sinyal dan arahnya melalui konfigurasi WAP tersebut. 13. Memancarkan gelombang pada frekuensi yang berbeda. Salah satu cara untuk bersembunyi dari hacker yang biasanya memakai teknologi 802.11b/g yang lebih populer adalah dengan memakai 802.11a. Karena 802.11a bekerja pada frekuensi yang berbeda (yaitu di frekuensi 5 GHz), NIC yang di desain untuk bekerja pada teknologi yang populer tidak akan dapat menangkap sinyal tersebut.

Renungan

Pemaaf: Kunci Kemuliaan dan Pertolongan abi bersabda: ”Jika seseorang dizalimi (diperlakukan tidak menyenangkan) dengan suatu kezaliman dan membiarkannya (memaafkan dan tidak membalasnya) karena Allah, maka Allah pasti akan memuliakan dan memberikan pertolongan kepadanya.” (HR. Ahmad). Berdasarkan hadits ini, memaafkan merupakan kunci kemuliaan dan pertolongan Allah. Kalau ada orang, entah itu tetangga atau teman kerja atau pasangan hidup, atau siapa pun yang menyakiti hati, itu sebenarnya Allah sedang menyodorkan kunci kemuliaan dan tali pertolongan. Dalam kenyataan di masyarakat kita, banyak orang ditawari kunci kemuliaan dan pertolongan Allah tetapi justru dicampakannya. Kunci itu disodorkan lewat teman kerja, ketika teman kerja itu bersikap tak bersahabat karena beda pola pikir, justru ia benci dan dan tak betah kerja. Ia ingin menjauh, sehingga ia berniat pindah kerja agar tak bergabung lagi dengan teman itu. Ketika kunci itu diberikan lewat tetangga yang hobinya menggosipkan dirinya, justru mereka mendiamkan tetangganya itu. Ketika kunci itu diberikan lewat anak dengan sikap rewel dengan sifat kekanakannya, justru mereka memarahi anaknya itu. Bahkan tak jarang kunci itu diberikan lewat pasangan hidupnya, tetapi yang terjadi justru percekcokan bukannya memaafkan. Pokoknya mereka berat untuk memaafkan, yang berarti mereka enggan menerima kunci kemuliaan dan pertolongan yang dijanjikan Tuhan. Banyak di antara manusia memilih hidup sesuai dengan ‘perasaannya’. Di saat ada orang lain menyakiti, biasanya terpancing untuk membalas menyakiti. Di saat ada yang memaki, biasanya terpancing untuk balas memakinya. Di saat ada orang yang memusuhi, menjelek-jelekkan, biasanya tergoda untuk melakukan hal yang serupa atau bahkan lebih. Bagi orang yang tersinggungan ia mudah marah karena perasaannya merasa dilukai, padahal bisa jadi orang yang dimarahi itu tidak ada kesengajaan untuk melukai hatinya. Orang yang ‘perasaannya’ merasa disakiti, maka jiwanya akan merasakan ada tekanan. Semakin perasaan itu merasa dilukai, semakin kuat tekanan tersebut dan semakin kuat pula memori yang terbangun di otaknya sehingga perasaan yang luka tersebut susah dilupakan. Akibatnya sewaktu-waktu akan mudah muncul rasa benci, penilaian negatif, sakit hati, marah, atau dendam. Energi yang seharusnya digunakan fokus untuk hal-hal yang baik, luruh dan banyak tersita untuk mengikuti pengembaraan perasaan yang sakit hati. Akibatnya dari waktu ke waktu perasaannya selalu tertekan. Perasaan sakit hati membuat komunikasi retak. Hal itu akan menjadi sumber lemahnya sinergi, muncul ketidakharmonisan, dan akan menjadi bara kegagalan. Banyak perusahaan bangkrut diawali dari perasaan di antara piha-

‘‘

Kalau ada orang menyakiti atau membuat hatimu kesal, janganlah kau marah tetapi bersyukurlah. Sebab sebenarnya saat itu Allah sedang menyodorkan kunci untuk membuka pintu kemuliaan dan tali pertolongan-Nya.

‘‘

N

Oleh: Pranyata, SE

pihak terkait yang merasa disakiti, kemudian saling menyakiti dan menjurus kepada pertikaian internal. Akibatnya tak mampu mewujudkan kebersamaan untuk mencapai tujuan perusahaan. Kalau saja orang dalam organisasi itu mau saling memaafkan terhadap orang yang beda pendapat, mau memaafkan orang yang membuat perasaan tidak enak, akan tercipta suasana yang cair penuh keharmonisan untuk kebersamaan, suasana yang enak untuk menyampaikan ide-ide yang konstruktif untuk mencapai kesuksesan dan kemuliaan. Sikap pemaaf berarti sikap suka memaafkan kesalahan orang lain tanpa sedikit pun ada rasa benci dan keinginan untuk membalasnya. Dalam bahasa Arab sikap pemaaf disebut al-‘afw yang juga memiliki arti bertambah (berlebih), penghapusan, ampun, atau anugerah (Munawwir, 1984: 1020). Ini berarti memaafkan itu melibatkan perubahan emosi dan sikap dengan penuh ikhlas untuk menghapus memori negatif, dendam, benci dan ketidaksukaan yang tersimpan dalam perasaan dan otaknya. Sehingga ketika orang itu memaafkan sebenarnya ia sedang melepaskan beban berat yang ada di otak dan perasaannya, akibatnya perasaan menjadi lega, positif dan fresh. Budaya saling memaafkan di Hari Raya Idul Fitri kalau dilakukan dengan ikhlas akan membuat pribadi yang positif, fresh, harmonis dan mudah membangun kebersamaan. Hal ini merupakan fondasi keluarga, masyarakat, organisasi, bahkan negara untuk menggapai pertolongan Allah untuk mencapai kesuksesan dan kemuliaan. Orang bijak menyarankan: “Kalau ada orang menyakiti atau membuat hatimu kesal, janganlah kau marah tetapi bersyukurlah. Sebab sebenarnya saat itu Allah sedang menyodorkan kunci untuk membuka pintu kemuliaan dan tali pertolongan-Nya. Sambutlah semua itu dengan memaafkan walaupun orang tersebut tidak meminta maaf.” Ini saran yang bagus, namun kiranya perlu membimbing hati dan perasaan untuk melakukan itu.


43

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan nikmat dan rahmatnya, sehingga kami

Recommend Documents