Sebuah Gagasan Keluarga Mahasiswa ITB untuk Membangun Kemandirian Indonesia

Sebuah Gagasan Keluarga Mahasiswa ITB untuk Membangun Kemandirian Indonesia Mari Kita Buat Indonesia Tersenyum Kabinet KM ITB 2009-2010 GERAKAN KEMANDIRIAN NASIONAL

Pada masa itu, kita dipimpin oleh seorang pemimpin dari kaum kita sendiri, dimana ia bersikap keras terhadap kejatahan dan penindasan, namun lemah lembut terhadap rakyatnya. Keadilan merupakan kata – kata yang lumrah kita dengar dan kita lihat pelaksanaannya dalam setiap bidang kehidupan; baik itu dari segi pelaksanaan hukum hingga pemenuhan hak – hak pokok.

Sejarah Indonesia Masa Depan Apa yang kita lakukan sekarang merupakan bagian dari sejarah bagi Indonesia di masa depan, sejarah yang berisi kebanggaan dan catatan emas keberhasilan bangsa Indonesia yang ditorehkan dengan pena perjuangan oleh para pengisi kemerdekaan Indonesia. Apa yang akan kita lihat pada saat itu adalah Indonesia yang makmur, dimana hasil bumi Indonesia berlimpah ruah, padi – padi menguning ditangkainya membentuk hamparan karpet berwarna keemasan di nusantara, air mengalir dengan indah di sisi rumah, rakyat mengambil haknya tanpa takut, pembangunan yang berlangsung di segala penjuru daerah, hutan – hutan hijau kembali merimbun dengan cantik menutupi pegunungan dan lembah. Pada masa itu, kita dipimpin oleh seorang pemimpin dari kaum kita sendiri, dimana ia bersikap keras terhadap kejatahan dan penindasan, namun lemah lembut terhadap rakyatnya. Keadilan merupakan kata – kata yang lumrah kita dengar dan kita lihat pelaksanaannya dalam setiap bidang kehidupan; baik itu dari segi pelaksanaan hukum hingga pemenuhan hak – hak pokok. Korupsi adalah masa lalu Indonesia, yang telah diberantas dengan sempurna dengan kombinasi dari pendidikan karakter, pemanfaatan teknologi pranala dan telekomunikasi yang canggih, dan penegakan hukum yang adil tanpa pandang bulu. Tidak pernah lagi terdengar berita tentang kematian bayi akibat kurang gizi ataupun manula yang tidak bisa mendapatkan makanan dan tempat yang layak, karena para petani telah makmur dan dipenuhi semua kebutuhan pokoknya; harga pupuk yang murah dan mudah dijangkau, perubahan pola tanam tanaman sumber karbohidrat dan protein alternatif, serta peningkatan kepercayaan diri mereka di era persaingan global dengan pendidikan dan pencerdasan teknologi terpadu. Mahasiswa telah bergerak dengan bentuknya sendiri, dimana demonstrasi diadakan tidak untuk menjatuhkan partai politik ataupun sebagai underbow salah satu partai politik, melainkan sebagai wadah ekspresi untuk mengkoreksi kebijakan pemerintah dan penyuaraan aspirasi akar rumput. Gerakan mahasiswa merupakan koreksi dan aksi pengawalan semata atas aspek kemanusiaan para penguasa, dimana kesalahan merupakan salah satu bagian dimana kita harus bisa hidup dengannya. Dialog intelektual merupakan bahan yang biasa dibicarakan dan terlihat di berbagai sudut kota, baik itu di café, restoran, ataupun di warung kaki lima. Tidak ada anggota kehormatan yang malu untuk bersandingan dengan para rakyat yang bekerja sebagai pemulung sampah, duduk berjam – jam di warung soto hanya untuk mendengarkan aspirasi para pedagang. Mahasiswa sendiri membiasakan dirinya dalam ruang ide, ruang laboratorium, dan ruang diskusi public sehingga membentuk karakternya Mari Kita Buat Indonesia Tersenyum

halaman 1

sebagai insan akademis yang utuh. Kaderisasi merupakan hal yang wajib terjadi dalam kegiatan institusi, baik itu dalam ranah kemahasiswaan serta ranah akademik di ITB. Sanksi diturunkan jika suatu lembaga tidak melakukan kaderisasi dengan optimal, ataupun melaksanakan kaderisasi yang tidak memiliki suatu landasan pembinaan karakter yang optimal. Rektor bidang kemahasiswaan merupakan “ayah angkat” dari gerakan mahasiswa, dan tempat biasanya rektor dan mahasiswa bertemu adalah campus center ITB, pusat aktivitas kemahasiswaan yang kuat dan dinamis. Canda tawa, gurauan, maupun pernyataan intelek lahir dari sini, membantu tumbuhnya semangat persatuan dan intelektualitas kampus ITB. Di depan kampus, spanduk besar bertuliskan “Selamat Datang Putra – Putri Bangsa Indonesia, Selamat Datang Di Kampus Inspiratif Indonesia”, di bagian yang baligo depan, terpampang jenis kegiatan mahasiswa yang akan terjadi selama setahun, dan disebelahnya ada balligo besar bertuliskan selamat kepada para pemenang lomba Imagine Cup dimana para pemenangnya diberikan tugas tambahan selama sebulan penuh untuk menginspirasi kampus dengan karya mereka, dan mengaplikasikannya di lingkungan terdekat. Berita dalam koran yang terbit tidak lagi menimbulkan kecemasan, tapi berisi berita motivasi, kejayaan dan kebesaran bangsa Indonesia, bukan bagian dari doktrinasi pemerintah melainkan sebagai refleksi keberhasilan bangsa ini atas perjuangan yang tidak pernah berhenti. Indonesia adalah negara yang sangat disegani, dimana setiap jengkal wilayahnya telah dilindungi dengan keperkasaan TNI, ribuan kapal laut dan arsenal pelindung kedaulatan Indonesia di berbagai lapisan bumi. Kontribusi pada dunia internasional juga sangat tinggi, ribuan kali pasukan garuda Indonesia dikirimkan untuk membantu pemulihan negara negara berkembang dan menjaga pelaksanaan keadilan di muka bumi. Indonesia juga bukan negara yang takut untuk mengatakan “Tidak!” pada penjajahan kemanusiaan dunia, terutama pada penjahat dunia kelas kakap yang telah menyengsarakan kehidupan manusia. Dalam bukunya, “Fortune at The Bottom of The Pyramid”, Professor C.K. Prahalad memberikan suatu pandangan tentang bagaimana suatu Negara disebut Negara yang bangkit, yaitu saat semua warga masyarakat bisa mendapatkan harga diri, mendapatkan akses globalisasi dan bersaing secara proporsional. Komponen pendukung seperti Pemerintah, perusahaan swasta, dan LSM, ketiganya berada dalam satu lingkungan dimana orientasi dari ketiganya adalah untuk mensejahterakan masyarakat di daerah tempat dia berada, namun masing – masing tetap akan mendapatkan keuntungan untuk diri mereka sendiri : Pemerintah akan mendapatkan kepercayaan dari masyarakatnya, Perusahaan Swasta akan mendapatkan pasar yang kondisi ekonominya meningkat, dan LSM akan mendapatkan tujuan yang dicitakannya sebagai suatu katalisator perubahan. Inilah yang Mari Kita Buat Indonesia Tersenyum

halaman 2

menjadi landasan pergerakan sinergis Indonesia untuk membangun berbagai sektor dengan pertemuan berbagai bidang tersebut di Indonesia, yang disertai dengan perlindungan Undang – Undang dan penegakan keadilan yang menjadi hakimnya. Perdagangan global bukan merupakan ancaman lagi, tapi suatu tantangan untuk berubah, dan tidak ada lagi ketakutan untuk berubah karena pada masa ini kepercayaan sudah didapatkan dan diikuti dengan kekayaan intelektual yang banyak dan beragam serta perlindungan yang pasti oleh pemerintah, karena Indonesia telah menguasai penuh seluruh cabang industry yang menguasai hajat hidup masyarakat; energy, air, tanah-mineral, dan udara. Setiap kejadian ini bermula pada suatu titik, suatu momen sejarah yang akan selalu dikenang oleh para pemimpin sebagai “Titik Awal Transformasi Sejarah Indonesia”. Dan titik yang dikenang itu adalah sekarang; bersama Kabinet KM ITB 2009-2010 beserta dukungan semua anggota Keluarga Mahaisiswa ITB. Sebelum menyusun narasi visi kemandirian Indonesia, diperlukan tinjauan dari berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Melalui Trisakti, Bung Karno menuangkan tujuan berbangsa dan bernegara ke dalam Trisakti yang dijabarkan sebagai berikut: 1. Berdaulat dalam Politik; 2. Berdikari dalam Ekonomi; 3. Berkepribadian dalam Budaya; Untuk itu, akan kami bawakan satu tema untuk membangun narasi besar, suatu landasan juang bersama bangsa Indonesia yang diemban oleh mahasiswa; “Kecerdasan dan Kepemimpinan untuk Indonesia yang Mandiri”

Mari Kita Buat Indonesia Tersenyum

halaman 3

Platform Bidang Eksternal Tinjauan Bidang Ekonomi Kemandirian Ekonomi Menurut buku World in Figure 2003 yang diterbitkan oleh The Economist, USA, prestasi kekayaan Indonesia adalah sebagai berikut: + Penghasil biji-bijian terbesar nomor 6 + Penghasil teh terbesar nomor 6 + Penghasil kopi nomor 4 + Penghasil cokelat nomor 3 + Penghasil minyak sawit (CPO) nomor 2 + Penghasil lada putih nomor 1 dan lada hitam nomor 2 + Penghasil puli dari buah pala nomor 1 + Penghasil karet alam nomor 2 dan karet sintetik nomor 4 + Penghasil kayu lapis nomor 1 + Penghasil ikan nomor 6 + Penghasil timah nomor 2 + Penghasil batu bara nomor 9 + Penghasil tembaga nomor 3 + Penghasil minyak bumi nomor 11 + Penghasil gas alam nomor 6 dan LNG nomor 1 + Penghasil emas nomor 8 dan bahan tambang lainnya Selain itu, analisa Visi Indonesia 2030 yang disusun oleh Yayasan Indonesia Forum menyatakan bahwa Indonesia juga memiliki keunggulan posisi geografis. Posisi Indonesia terletak di jantung kawasan pertumbuhan ekonomi tertinggi di dunia yang mencakup Asia Timur, Asia Selatan, dan AustraliaSelandia Baru. Bentang daratan dan lautan yang luas di daerah tropis, fluktuasi musim yang rendah, serta kesuburan tanah dan keragaman hayati yang dimiliki, merupakan potensi kekayaan alam Indonesia yang besar. Dengan potensi yang demikian besarnya, sudah sepatutnya Indonesia menjadi bangsa yang berdaya saing tinggi. Segala aset yang ada hendaknya dikelola secara optimal dan berkesinambungan. Mari Kita Buat Indonesia Tersenyum

halaman 4

Efisiensi pengelolaan tersebut bergantung pada ketersediaan sumber daya manusia yang unggul serta pemanfaatan teknologi tepat guna. Setelah kedua aspek tersebut terpenuhi Indonesia sudah dapat menyandang gelar bangsa yang mandiri. Indonesia yang mandiri tidak lagi bergantung pada bangsa asing untuk mengelola asetnya. Dengan demikian, Indonesia terbebaskan dari penjajahan ekonomi dari bangsa manapun. Setiap aset yang Indonesia miliki dinasionalisasikan dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat secara merata, sebagaimana salah satu tujuan nasional Indonesia yang tertera dalam preambule UUD 1945 maupun pasal 33 UUD 1945 mengenai perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial. Kesejahteraan sosial dikatakan sudah tercapai jika setiap masyakarat sudah terbebas dari kemiskinan dengan parameter apapun. Kemudian setiap masyarakat tersebut dapat menikmati standar kualitas hidup yang layak. Aspek minimal kualitas hidup yang layak tersebut adalah aksesibilitas masyarakat terhadap layanan pendidikan dan kesehatan. Dalam kerangka mewujudkan kemandirian ekonomi dan memajukan kesejahteraan umum, baik pemerintah maupun masyarakat saling menyinergikan perannya. Pemerintah berperan dalam menjalankan mandat dan memenuhi amanat konstitusi melalui pengadaan dan penyaluran kebutuhan primer masyarakat serta penyediaan infrastruktur operasional maupun regulasi yang dapat membentuk iklim usaha yang kondusif. Adapun peran masyarakat adalah berinisiatif dan berpartisipasi dalam mengisi berbagai sektor-sektor ekonomi yang tersedia secara kreatif dan bertanggung jawab.

Keterpurukan Ekonomi Bangsa Indonesia ibarat tikus mati di lumbung padi. Di tengah limpahan nikmat yang sedemikian besarnya, sebagian besar bangsa Indonesia hidup dalam kondisi yang memprihatinkan. Beberapa masalah yang menerpa adalah kesenjangan ekonomi yang melebar, tingkat kemiskinan dan pengangguran yang tinggi, pertumbuhan ekonomi yang tidak diikuti dengan pemerataan, serta neokolonialisme.

Kesenjangan Ekonomi Riset terbaru Globe Asia (Mei 2008) menobatkan Aburizal Bakrie, Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Kabinet Indonesia Bersatu, sebagai manusia terkaya di Indonesia dengan nilai kekayaan US$ 9,2 miliar (Rp.84,6 Triliun) dari total aset 150 orang terkaya di Indonesia sebesar US$ 69,3 miliar (Rp.637,3 triliun). Bandingkanlah nilai kekayaan mereka dengan APBN 2008 sebesar Rp854,6 triliun, maupun anggaran penanggulangan kemiskinan 2008 sebesar Rp 32 Triliun. Nilai kekayaan Mari Kita Buat Indonesia Tersenyum

halaman 5

seorang Aburizal Bakrie bahkan lebih dari cukup untuk memenuhi anggaran penanggulangan kemiskinan di Indonesia. Berdasarkan data tersebut dapat dikatakan kesenjangan antara si kaya dan si miskin semakin melebar. Yang menikmati kue besar ekonomi hanya komunitas kecil tertentu, sedangkan komunitas sosial yang lebih besar (rakyat kecil) sekadar menjadi penonton dan obyek penderita tiada akhir.

Tingkat Kemiskinan dan Pengangguran Berdasarkan data BPS jumlah penduduk miskin sampai dengan Maret 2008 mencapai 15,42 persen atau 34,52 juta orang. Penentuan standar miskin didasarkan pada ukuran pendapatan (ukuran finansial), dimana batas kemiskinan dihitung dari besarnya rupiah yang dibelanjakan per kapita sebulan untuk memenuhi kebutuhan minimum makanan dan bukan makanan. Untuk kebutuhan makanan digunakan patokan 2100 kalori perhari. Sedangkan pengeluaran kebutuhan minimum bukan makanan meliputi pengeluaran untuk perumahan, sandang, serta aneka barang dan jasa. Pengeluaran bukan makanan ini dibedakan antara perkotaan dan pedesaan. Sekitar 70 persen penduduk miskin di daerah pedesaan bekerja di sektor pertanian. Menurut Menteri Pertanian Anton Apriyantono, salah satu penyebab tingginya tingkat kemiskinan di sektor pertanian karena kepemilikan lahan petani Indonesia rata-rata di bawah satu hektar sehingga keuntungan dari usaha tani mereka sangat kecil. Sektor pertanian seakan tidak mendapat perhatian dalam pembangunan ekonomi nasional, padahal sektor tersebut merupakan salah satu sektor strategis dan potensial bagi Indonesia. Hal tersebut menunjukkan masih terdapat disparitas penghasilan antara produsen barang kebutuhan primer dengan produsen barang kebutuhan tersier. Adapun tingkat pengangguran terbuka di Indonesia pada Februari 2008 mencapai 8,46 persen atau 9,43 juta orang. Definisi penangguran terbuka menurut BPS adalah bagian dari angkatan kerja yang tidak bekerja atau sedang mencari pekerjaan (baik bagi mereka yang belum pernah bekerja sama sekali maupun yang sudah penah berkerja), atau sedang mempersiapkan suatu usaha, mereka yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin untuk mendapatkan pekerjaan dan mereka yang sudah memiliki pekerjaan tetapi belum mulai bekerja. 34,52 juta orang miskin maupun 9,43 juta orang pengangguran bukanlah angka yang kecil. Angka tersebut tidaklah presisi dan belum tentu menggambarkan realita sebenarnya. Terlebih lagi dinamika perekonomian Indonesia sangat dipengaruhi oleh kondisi makroekonomi global yang saat ini


halaman 6

mencapai titik kritisnya. Boleh jadi jumlah orang miskin ataupun pengangguran lebih besar dari angka tersebut.

Pertumbuhan versus Pemerataan Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi itu tecermin dari peningkatan produk domestik bruto (PDB). Tahun 2007, PDB Indonesia sudah mencapai Rp 3.957 triliun. Angka sebesar ini membuat Indonesia masuk dalam daftar 20 negara dengan PDB terbesar di dunia. Membesarnya PDB berjalan selaras dengan kenaikan pendapatan per kapita penduduk Indonesia. Namun pada kenyataannya, angka pertumbuhan tersebut tidak dibarengi dengan perbaikan kesejahteraan masyarakat. Yang justru terjadi adalah meningkatnya kesengsaraan rakyat. Apalagi, pertumbuhan selama ini lebih banyak ditopang konsumsi, bukan investasi. Pendapatan per kapita tidak mutlak dapat menggambarkan bahwa suatu masyakarat memiliki kesjahteraan yang sama dan merata, karena faktanya hingga saat ini disparitas kesejahteraan antara mereka yang sangat berkecukupan dengan masyarakat miskin sangatlah lebar. Sehingga sebenarnya, berdasarkan data, mereka yang hidup di bawah garis kemiskinan tertopang oleh mereka yang mempunyai tingkat kekayaan sangat besar. Namun dalam kesehariannya, hidup mereka tidaklah ikut berubah sebagaimana hitungan matematika per kapita yang telah ditentukan.

Pinjaman Luar Negeri Pada tahun 2007, pemerintah dipastikan akan menarik komitmen pinjaman luar negeri dari Bank Dunia, ADB (Asian Development Bank), dan JBIC (Japan Bank for International Cooperation) sebesar US$ 1,75 miliar seperti terdapat dalam APBN 2007.Pinjaman dari Bank Dunia akan mencapai sekitar US$ 600 juta, dari ADB senilai sekitar US$ 1 miliar, dan sisanya akan berasal dari JBIC Makalah bertajuk Utang Luar Negeri dan Neokolonialisme Indonesia yang disusun oleh Revrisond Baswir, Kepala Pusat Studi Ekonomi Pancasila (PUSTEP) UGM, Jogjakarta, merumuskan beberapa kritik mengenai pinjaman luar negeri yang tidak hanya muncul sehubungan dengan efektifitasnya, tetapi meluas hingga mencakup sisi kelembagaan, sisi ideologi, serta implikasi sosial dan politiknya. Pada sisi efektifitasnya, secara internal, utang luar negeri tidak hanya dipandang menjadi penghambat tumbuhnya kemandirian ekonomi negara-negara Dunia Ketiga. Ia diyakini menjadi pemicu terjadinya kontraksi belanja sosial, merosotnya kesejahteraan rakyat, dan melebarnya kesenjangan (Pearson, 1969, Kindleberger dan Herrick 1977). Sedangkan secara eksternal, utang luar negeri diyakini Mari Kita Buat Indonesia Tersenyum

halaman 7

menjadi pemicu meningkatnya ketergantungan negara-negara Dunia Ketiga pada pasar luar negeri, modal asing, dan pada pembuatan utang luar negeri secara berkesinambungan (payer, 1974, Gelinas, 1998). Pada sisi kelembagaannya, lembaga-lembaga keuangan multilateral seperti IMF, Bank Dunia, dan ADB, tidak hanya dipandang telah bersikap tidak transparan dan tidak akuntabel. Keduanya diyakini telah bekerja sebagai kepanjangan tangan negara-negara Dunia Pertama pemegang saham utama mereka, untuk mengintervensi negara-negara penerima pinjaman (Rich, 1999; Stiglitz, 2002; Pincus dan Winetrs, 2004). Pada sisi ideologinya, utang luar negeri diyakini telah dipakai oleh negara-negara pemberi pinjaman, terutama Amerika, sebagai sarana untuk menyebarluaskan kapitalisme neoliberal ke seluruh penjuru dunia. Dengan dipakainya utang luar negeri sebagai sarana untuk menyebarluaskan kapitaliseme neoliberal, berarti utang luar negeri telah dengan sengaja dipakai oleh negara-negara pemberi pinjaman untuk menguras dunia (Erler, 1989). Sedangkan pada sisi implikasi sosial dan politiknya, utang luar negeri tidak hanya dipandang sebagai sarana yang sengaja dikembangkan oleh negara-negara pemberi pinjaman untuk mengintervensi negara-negara penerima pinjaman. Secara tidak langsung ia diyakini turut bertanggungjawab terhadap munculnya rezim diktator, kerusakan lingkungan, meningkatkan tekanan migrasi dan perdagangan obat-obat terlarang, serta terhadap terjadinya konflik dan peperangan (Gilpin, 1987; George, 1992; Hanlon, 2000).

Neo-Kolonialisme Sekalipun Indonesia sudah memproklamirkan kemerdekaannya 63 tahun yang lalu, akan tetapi hegemoni bangsa asing terhadap Indonesia masih terasa saat ini melalui neo-kolonialisme di bidang ekonomi. Bentuk penjajahan tersebut dapat dilihat dari giatnya pemerintah dalam melakukan privatisasi aset strategis Indonesia maupun penyusunan kebijakan yang berpihak pada asing. Ketidakmampuan Indonesia dalam mengelola asetnya merupakan akar masalah privatisasi. Disamping itu, kebijakan liberal dibuat dengan dalih meningkatkan inventasi asing di Indonesia. Penguasa sumber daya alam, minyak, gas, dan tambang saat ini sudah dikuasai asing 80 persen, di mana 70 persen di antaranya adalah pengusaha Amerika Serikat (AS). Perusahaan asing tersebut antara lain: Freeport di Papua (Freeport McMoran), Blok Cepu di Jawa Timur (ExxonMobil), Blok Gas Tangguh di Papua Barat (British Petroleum), Blok Mahakam di Kalimantan Timur (Total E&P Indonesie, Mari Kita Buat Indonesia Tersenyum

halaman 8

Perancis), Blok Natuna di Kepulauan Riau (ExxonMobil); juga migas di Riau yang dikuasai Chevron Pacific, Newmont Minahasa dan Nusa Tenggara, Kelian Equatorial Mining (Aurora Gold Australia), dan lain-lain. Adapula Indosat yang dikuasai Temasek Holding dan Qatar Telecom. Pihak asing berhasil mencampuri pembuatan/pengesahan sejumlah undang-undang, bahkan dari mulai pembuatan draft (rancangan)-nya. Akibatnya, sejumlah UU diindikasi semakin kapitalistik dan liberal, yang ujung-ujungnya lebih memihak asing. Sebut saja UU Migas (UU No. 22 Th. 2001), UU BUMN (UU No. 19 Th. 2003), UU PMA (UU No. 25 Th. 2007), UU SDA (UU No. 7 Th. 2004), UU Kelistrikan (UU No. 20 Th. 2002), UU Tenaga Kerja (UU No. 13 Th. 2003), UU Pelayaran (UU No. 17 Th. 2008), UU Pengalihan Hutan Lindung menjadi Pertambangan (UU No. 19 Th. 2004), dan lainnya.


halaman 9

Tinjauan Bidang Politik Kemandirian Politik Pada masa pemerintahan Soekarno, Indonesia merupakan salah satu negara yang diperhitungkan sebagai macan asia, suatu state entity yang tidak hanya disegani oleh negara tetangganya tapi juga ditakuti oleh Amerika Serikat. Kemampuan militer yang sangat ditakuti, kekuatan massa dengan jumlah yang banyak, kekuatan angkatan laut yang dahsyat, ditopang dengan sumberdaya alam yang melimpah dan kondisi geologis yang sangat strategis, menjadikan posisi tawar Indonesia di mata dunia menjadi setara dengan bangsa – bangsa maju lainnya. Ketika pada masa itu Indonesia mendeklarasikan NaSaKom (Nasionalisme, Sosialisme, dan Komunisme) sebagai dasar negaranya, dan mengarahkan politik bebas aktif Indonesia menjadi berkiblat ke China dan Rusia, maka saat itulah dunia terguncang. Indonesia pernah menjadi negara yang melakukan swasembada pangan, bahkan juga menjadi eksportir minyak yang besar, menjadi negara yang “memberi makan” India dan China hingga saat ini menjadi negara industri karena minyak dari Indonesia. Sejarah telah menjadi bukti bahwa Indonesia pernah menjadi negara yang bermartabat dan sejajar di mata bangsa yang lain, serta mampu mensejahterakan masyarakatnya dengan potensi yang kita miliki. Semua itu didukung oleh seluruh instrumen politik di Indonesia ; sistem politik, pelaku politik, dan kebijakan politik. Kemandirian Indonesia tidak hanya dicapai dengan memberdayakan satu bidang saja, namun harus mengoptimalkan seluruh bidang mulai dari IPTEK hingga sosial – budaya, dan itu bisa didekati dengan melakukan perbaikan pada bidang politik Indonesia. Kapankah Indonesia disebut mandiri di bidang politik? Inilah yang menjadi pertanyaan dalam benak mahasiswa dalam pembangunan seluruh gerakannya. Dalam spectrum negara, maka indikator ini bisa menjadi panduan untuk mengetahui kemandirian Indonesia :

 Kestabilan politik dalam dan luar negeri Indonesia sering kali berubah sikap dan pendapatnya dalam bidang politik, terutama bidang pendidikan dan ekonomi. Hal ini selain disebabkan lemahnya political will dari elit politik, juga disebabkan karena partai yang terlalu banyak sehingga sering terjadi koalisi yang belum tentu mensejahterakan rakyat, tapi mencari optimasi dari setiap hubungan antara partai untuk mencapai tujuannya. Ditambah lagi, ongkos politik dalam melaksanakan kegiatan politik ini sangat tinggi dan membuat masyarakat menjadi tidak sejahtera. Mari Kita Buat Indonesia Tersenyum

halaman 10

Indonesia akan memiliki kestabilan politik saat partai politiknya sedikit sehingga tercipta konsistensi setiap elit untuk membangun bangsa yang tidak dipengaruhi partai politik lain dan kekuatan asing, serta ongkos politik yang menjadi murah sehingga kesejahteraan masyarakat menjadi lebih baik.

 Terciptanya pemimpin yang tidak terikat dengan partainya, tapi terikat dengan rakyat Pemimpin yang terpilih sekarang ini tidak memperjuangkan kepentingan bangsa, tapi lebih memperjuangkan kepentingan partai yang mengusungnya, padahal jelas sekali bahwa kebutuhan masyarakatlah yang seharusnya diperjuangkan oleh sang pemimpin. Kecenderungan inilah yang akhirnya membuat Undang – Undang BHP disetujui pada bulan Desember 2008, Harga minyak dinaikkan untuk mencapai kestabilan ekonomi yang menyengsarakan masyarakat, serta berbagai produk kebijakan publik lainnya yang melenceng dari kebutuhannya semula. Untuk itu, kestabilan Indonesia akan tercapai jika Indonesia memiliki cadangan pemimpin masa depan yang cukup untuk mengisi kevakuman kepemimpinan saat ini, yang siap mengemban amanah rakyat Indonesia untuk mengantarkannya menjadi lebih baik.

 Terbentuknya produk politik dan kebijakan politik yang memakmurkan masyarakat Produk politik yang dibentuk saat ini merupakan produk kepentingan partai dan kepentingan asing ataupun korporatokrasi raksasa dunia. Kontrak kerja dengan perusahaan tambang di Indonesia yang sangat lama dan merugikan masyarakat, koruptor BLBI yang tidak ditindak dengan semestinya, merupakan sekian masalah dari banyaknya permasalahan di Indonesia. Produk politik yang dihasilkan bisa membuat yang salah menjadi benar, dan kebijakan yang dibentuk bisa membuat penindakan koruptor BLBI menjadi terhambat, bahkan cenderung untuk diampuni dengan syarat mereka mengembalikan seluruh uang yang mereka dapatkan melalui bantuan BLBI tersebut. Hal ini merupakan penistaan yang nyata di depan kekuasaan hukum republik Indonesia, dan ini menjadi “halal” ketika dilindungi dalam produk politik yang ditafsirkan serampangan, serta kebijakan politik yang memaksa lembaga dan aparat untuk mengklasifikasikannya “tidak bersalah”. Kemandirian merupakan harga mutlak dalam hal ini, dan indikatornya dalah ketika Indonesia memiliki produk dan kebijakan yang mendukung kesejahteraan masyarakat, penegakan hukum yang adil, dan bangkitnya modal sosial berupa kepercayaan masyarakat Mari Kita Buat Indonesia Tersenyum

halaman 11

kepada elit politik dalam mengemban amanahnya sebagai pemimpin bangsa Indonesia.

Keterpurukan Politik Beberapa masalah yang Indonesia hadapi di bidang politik, antara lain: Krisis Kepemimpinan dan Ketidak Percayaan public Sistem perpoitikan yang terlalu dinamis Kebijakan public yang tidak berorientasi pada kesejahteraan masyarakat Kondisi birokrasi yang membunuh potensi


halaman 12

TINJAUAN BIDANG SOSIAL DAN BUDAYA Kemandirian Sosial Budaya Kemajemukan Budaya Indonesia merupakan bangsa yang besar. Kebesaran bangsa Indonesia tidak hanya dilihat dari jumlah penduduknya yang mencapai 250 juta jiwa - yang membuat Indonesia menempati peringkat jumlah penduduk terbanyak keempat di dunia - tetapi juga kemajemukan budayanya. Kemajemukan budaya tersebut diperlihatkan antara lain dengan terdapatnya 495 suku / etnis dan 567 bahasa lokal / dialek yang tersebar di Indonesia [KBRI Beijing]. Kemajemukan budaya yang ada merupakan keunggulan yang dimiliki Indonesia, namun dapat pula memicu konflik apabila tidak disikapi dengan bijak. Untuk menghindari potensi konflik yang terkandung dalam kemajemukan budaya diperlukan modal sosial untuk membangun kohesivitas (persatuan) bangsa. Modal sosial dapat didefinisikan sebagai norma informal yang dapat mendorong kerjasama antar anggota masyarakat [Francis Fukuyama]. Dalam kehidupan sehari-hari, modal sosial juga tampak dari suasana saling percaya antar warga masyarakat. Gotong royong merupakan salah satu modal sosial yang menjadi corak kepribadian Indonesia [Soekarno].

Pembangunan Karakter Bangsa Sejarah telah menuliskan bagaimana bangsa yang heterogen ini pada akhirnya muwujudkan persatuan untuk berjuang dalam menghadapi musuh bersama (penjajah) dan mencapai cita-cita bersama (kemerdekaan). Proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945 merupakan buah perjuangan yang diperoleh dengan persatuan. Dengan demikian momen tersebut telah menutup fase liberation serta membuka fase berikutnya, yaitu fase nation and character building [Soekarno]. Namun, tantangan yang dihadapi pada fase kedua jauh lebih sulit daripada fase pertama. Untuk menghadapi tantangan tersebut bangsa Indonesia dituntut untuk tetap membangun dan menjaga kohesivitas serta tanggap terhadap perubahan yang terjadi di dunia [Prof. I Dewa Gede Raka]. Pada fase nation dan character building, pembangunan tidak semata-mata berorientasi pada pembangunan fisik melalui pertumbuhan ekonomi, namun juga pembangunan karakter. Pembangunan karakter tersebut menempatkan manusia sebagai subyek utama dan penggerak pembangunan bangsa. Karakter suatu bangsa berperan besar dalam mempertahankan eksistensi dan kemerdekaan,


halaman 13

menentukan tingkat keberhasilan dan kemajuan bangsa tersebut [Hatta Radjasa], Sehingga pada akhirnya terwujudlah Indonesia yang berdaulat dan bermartabat.

Pendidikan Pembangunan karakter dapat dilakukan melalui pendidikan. Sebagai bangsa dengan kemajemukan budaya, pendidikan di Indonesia hendaknya mengacu pada kearifan lokal yang bersumber dari aneka kebudayaan yang dimilikinya. Untuk itulah pendidikan jangan hanya berfokus untuk memenuhi aspek kognitif peserta didik, namun juga aspek afektifnya, karena pengetahuan dapat dipelajari namun akhlak, sikap, atau perilaku sulit untuk dibentuk. Kemampuan afektif berhubungan dengan minat dan sikap yang dapat berbentuk kerja keras, tanggung jawab, kerjasama, disiplin, komitmen, percaya diri, jujur, menghargai pendapat orang lain, dan kemampuan mengendalikan diri. Paradigma pendidikan harus dikembalikan kepada filosofi pendidikan yang menjabarkan bahwa sesungguhnya pendidikan harus mampu menyiapkan peserta didik untuk menghadapi segala perubahan, mampu mencerdaskan, serta memanusiakan peserta didik. Dengan demikian, pendidikan akan menghasilkan manusia paripurna yang dapat memaknai hakikatnya sebagai hamba Tuhan dan makhluk sosial. Pendidikan tidak terlepas dari peran pendidik. Ki Hajar Dewantara merumuskan peran pendidik sebagai seorang yang mampu memberi teladan (ing ngarso sung tuladha), mampu memberi motivasi (ing madyo mangun karsa), dan mampu memberi dorongan (tut wuri handayani). Peran ini tidak hanya harus dilakoni oleh guru di sekolah, namun juga komponen bangsa lainnya, terutama orang tua. Lingkungan pendidikan harus dibentuk dari komunitas terkecil, yaitu keluarga, dan baru kemudian beranjak ke komunitas yang lebih besar, sehingga terbentuklah learning society yang kondusif. Mencerdaskan kehidupan bangsa adalah salah satu tujuan berbangsa dan bernegara Indonesia. Oleh karenanya, negara memiliki kewajiban untuk memajukan pendidikan nasional. Negara bertanggung jawab untuk memenuhi amanat konstitusi, baik itu menyediakan alokasi anggaran, menjamin aksesibilitas fasilitas pendidikan oleh seluruh elemen masyarakat, maupun menyusun mekanisme instutisional yang efektif, efisien, serta bermutu. Mekanisme instutisional yang ada harus mampu dievaluasi setiap saat untuk mengukur ketercapaian tujuan pendidikan nasional. Adapun tujuan pendidikan nasional yang tertera dalam Undang-Undang 20 tahun 2003 mengenai Sistem Pendidikan Nasional adalah:


halaman 14

"Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab."

Kualitas Hidup Kehidupan sosial yang harmonis dari suatu bangsa atau negara sangat bergantung pada kualitas hidup manusia dan kualitas hidup masyarakat.

Salah satu bentuk kualitas manusia dan kualitas

masyarakat adalah kualitas hidup. Kualitas hidup pada awalnya adalah keluaran dari kualitas manusia. Secara teoritis, manusia yang berkualitas akan selalu meningkatkan kualitasnya dan sekaligus sebagai anggota masyarakat akan ikut membantu meningkatkan kualitas hidup bermasyarakat. Dalam sebuah seminar, Sri Sultan Hamengku Buwono X mengenalkan terminologi perbedaan horizontal dan perbedaan vertikal dalam memahami konteks kemajemukan suatu bangsa. Perbedaan horizontal dapat dikenal sebagai perbedaan suku, ras, bahasa, adat-istiadat, dan agama. Sementara beberapa indikator kualitas hidup - strata sosial ekonomi, posisi politik, tingkat pendidikan, kualitas pekerjaan dan kondisi permukiman - merupakan perbedaan vertikal. Tingginya perbedaan vertikal inilah yang diindikasi lebih berpotensi menjadi sumber konflik daripada perbedaan horizontal. Oleh karena itu, kualitas hidup suatu bangsa sangat menentukan bagaimana bentuk interaksi sosial yang terjadi di antara komponen bangsa. Beberapa lembaga dan ahli telah merumuskan indikator kualitas hidup. World Bank menyatakan kualitas hidup suatu negara berdasarkan pendapatan per kapita, UNDP berdasarkan pendapatan per kapita, usia harapan hidup, angka melek huruf, dan daya beli masyarakat, OECD berdasarkan pendapatan, perumahan, lingkungan, stabilitas sosial, kesehatan, pendidikan, dan kesempatan kerja, Morris berdasarkan tingkat kematian bayi (IMR), harapan hidup saat usia satu tahun, dan angka melek huruf, Williamson berdasarkan tingkat kematian bayi (IMR), harapan hidup saat usia satu tahun, konsumsi kalori per kapita per hari, dan konsumsi protein per kapita per hari, dan Sajogyo berdasarkan TFR (total fertility rate). Adapula beberapa ahli lainnya yang mengusung indikator non-fisik, seperti: kebahagiaan, kenyamanan, kepuasan dan lain-lain [Faturochman. Kualitas Manusia: Sumber Utama Pembangunan. Yogya Post, 7 Agustus 1990]. Sebagian besar indikator tersebut berbicara mengenai pemenuhan standar kesehatan dan pendidikan. Mari Kita Buat Indonesia Tersenyum

halaman 15

Sebagaimana yang tertera di dalam pasal 34 mengenai kesejahteraan sosial, Negara memiliki kewajiban untuk memenuhi standar kualitas hidup melalui pengembangan sistem jaminan sosial maupun penyediaan fasilitas atau infrastruktur yang memadai.

Keterpurukan Sosial Budaya Anggaran Pendidikan Alokasi anggaran pendidikan Indonesia tergolong yang paling sedikit bila dibandingkan dengan negaranegara ASEAN lainnya. Malaysia mengalokasikan 5% Gross Domestic Product (GDP), Thailand 4% GDP, Singapura 4% GDP. Sementara Indonesia pada APBN 2005 baru mengalokasikan 1,1% GDP atau 9,1% APBN untuk pendidikan. Namun demikian, semoga saja komitmen pemerintah untuk memenuhi 20% APBN 2009 dapat direalisasikan secara tepat sasaran.

Human Development Index United Nation Development Programe (UNDP) melaporkan bahwa HDI Indonesia pada tahun 2007 berada pada urutan ke-107 dengan indeks sebesar 0,728 dari 177 negara yang dipulikasikan. Di kawasan ASEAN, Indonesia menempati urutan ke-7 dari sembilan negara ASEAN yang dipublikasikan. Peringkat teratas di ASEAN diraih oleh Singapura dengan HDI 0,922, disusul Brunei Darussalam 0,894, Malaysia 0,811, Thailand 0,781, Filipina 0,771, dan Vietnam 0,733. Sedangkan Kamboja 0,598 dan Myanmar 0,583 berada di bawah HDI Indonesia.

Konflik Etnis dan Agama Konflik Poso merupakan salah satu contoh konflik yang menghasilkan banyak korban jiwa. Deklarasi Malino untuk perdamaian Poso, 21 Desember 2001, yang ditandatangani 58 pemuka masyarakat serta tokoh agama asal Kabupaten Poso dan Provinsi Sulawesi Tengah pun tak mampu menghentikan konflik. Satu per satu kekerasan kembali muncul. 29 Oktober 2005, tiga tubuh siswi berseragam sekolah menengah umum (SMU) ditemukan tanpa kepala di sebuah kawasan bernama Bukit Bambu. Bahkan sampai saat ini pun konflik masih belum teredam sepenuhnya.

Disintegrasi Bangsa Beberapa bentuk gerakan yang sempat merongrong Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) antara lain: Gerakan Aceh Merdeka (GAM), Gerakan Republik Maluku Selatan (RMS) dan Organisasi Papua Merdeka (OPM). Mari Kita Buat Indonesia Tersenyum

halaman 16

Rendahnya Apresiasi Budaya Rendahnya apresisasi budaya bangsa Indonesia dapat diketemukan melalui klaim negara lain terhadap budaya Indonesia. Malaysia telah mengklaim beberapa produk budaya bangsa Indonesia, antara lain: batik motif perang asli Yogyakarta, angkulung asli Jawa Barat, bahkan baru-baru ini lagu daerah Maluku "Rasa Sayange" dan Reokponorogo dari Ponorogo Jawa Timur juga diakui oleh Malaysia sebagai kesenian asli asal Malaysia. Selain itu masih banyak pula pencurian artefak yang memiliki nilai sejarah atas kualitas seni yang tinggi untuk dijual di pasar internasional. Dan lebih parahnya lagi banyak cagar budaya yang seringkali dirusak oleh anak bangsa sendiri. Lainnya Meningkatnya jumlah orang gila di Indonesia secara umum. Generasi pemuda millenium dan merebaknya budaya populer. Kebebasan pers yang disertai tidak bertanggung jawab.


halaman 17

TINJAUAN BIDANG PENGEMBANGAN IPTEK Kemandirian IPTEK Indonesia selama lebih dari 32 tahun telah mengalami berbagai era, dan disaat era tinggal landas pada awal tahun 90-an tampaknya Indonsia tetap tertinggal dilandasan. Era tinggal landas adalah era dimana Indonesia tidak hanya saja menjadi penikmat atau konsumen teknologi, era tinggal landas adalah era dimana kita mencapai kemandirian di bidang teknologi, era dimana kita memiliki kepercayaan diri untuk menggunakan dan memberikan teknologi buatan anak bangsa kepada masyarakat kita dan masyarakat dunia. Pemerintah saat ini telah menetapkan mimpi nasional dibidang Iptek, Visi Iptek 2025 sebagai berikut: “Terwujudnya iptek sebagai kekuatan utama kesejahteraan berkelanjutan dan peradaban bangsa” Indonesia mencapai kemandirian Iptek saat Indonesia telah menggunakan hasil karya nasionalnya, saat dimana Iptek karya anak bangsa telah tumbuh untuk meningkatkan nilai tambah potensi kekayaan alam dan kompetensi insani Indonesia. Indikator lain dari majunya Iptek, khususnya yang bersifat ke– Indonesiaan ialah tumbuhnya Industri Hilir yang meningkatkan nilai tambah kekayaan alam Indonesia. Untuk itu Indonesia perlu menumbuhkan budaya riset inovasi dan memperbaiki sinergisasi kebijakan Iptek nasional.

Keterpurukan IPTEK Rendahnya Indikator Daya Saing Teknologi Berdasarkan data High Tech Indicator Value tahun 2003 yang dilaporkan pada Indicators of TechnologyBased Competitiveness of 33 Nations oleh Technology Polcy Assessment Center, Georgia Institute of Technology, USA, Indonesia memiliki indikator keluaran teknologi sebesar 24,8 dibandingkan dengan amerika yang sebesar 93,9, sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan Thailand yang sebesar 20,0 namun dalam hal produktivitas dan infrastruktur teknologi kita tertinggal dari Thailand.

Kebanjiran Produk Impor Sampai saat ini Indonesia kebanjiran produk-produk impor khususnya produk-produk teknologi, melihat produk teknologi tampaknya masih belum ada yang bisa dibanggakan saat ini, PTDI yang dahulu bernama IPTN yang dibanggakan dengan produk pesawat nasional CN-250 pada pertengahan tahun 90an kini tengah kehilangan tajinya. Mari Kita Buat Indonesia Tersenyum

halaman 18

Hambatan Pembangun IPTEK Berikut masalah utama pembangunan Iptek di Indonesia yang diuraikan oleh Kementrian Riset dan Teknologi pada Seminar Sinergisasi Pengembangan Teknologi dan Industri dalam rangka Akselerasi Pembangunan Nasional Bandung, 26 Maret 2007, adalah sebagai berikut: 1. Keterbatasan sumberdaya iptek 2. Belum berkembangnya budaya iptek 3. Belum optimalnya mekanisme intermediasi iptek 4. Lemahnya sinergi kebijakan iptek 5. Belum maksimalnya kelembagaan litbang 6. Belum terkaitnya riset dan kebutuhan nyata 7. Rendahnya aktivitas riset di perguruan tinggi 8. Kelemahan aktivitas riset

Rendahnya Indeks Pencapaian Teknologi Indonesia Pada tahun 2001, UNDP melaporkan bahwa dari empat kelompok Technology Achievement Index Technology Inovator Countries, Technology Implementator, Technology Adaptor Countries, dan Marginalized Countries - Indonesia berada pada kelompok ketiga.

Rendahnya Alokasi Anggaran Riset Anggaran penelitian di Indonesia dinilai masih jauh dari cukup, yakni hanya 0, 5 persen dari produk domestik bruto (PDB) nasional per tahun. Seharusnya anggaran riset di Indonesia antara 1-2 persen PDB. Menteri Pendidikan Nasional menyebutkan bahwa alokasi anggaran untuk penelitian pada RAPBN 2009 diperkirakan akan mencapai Rp 8,3 triliun atau sebesar 0,157 persen dari GDP. Padahal anggaran riset negara Malaysia dan Singapura telah mencapai di atas satu persen dari PDB. Bahkan, di Jepang hingga tujuh persen PDB nasional dan Inggris mengalokasikan dana hingga US$ 15 Miliar untuk kegiatan penelitiannya. Lainnya a. Rendahnya kemunculan inovasi baru dari lingkungan kampus – industri – masyarakat b. Aplikasi teknologi dan pengawasan yang minim dalam memajukan bidang industri Primer c. Kemajuan teknologi yang tidak didukung dengan pertumbuhan industri hilir d. Orientasi pengembangan IPTEK berbasis modal, bukan karakter e. Minimnya apresiasi terhadap prestasi Mari Kita Buat Indonesia Tersenyum

halaman 19

f. Kurangnya fokus pada pengembangan IPTEK > perbandingan alokasi anggaran riset > link and match hasil kegiatan litbang dan kebutuhan industri masih belum terwujud


halaman 20

Memahami Gerakan Mahasiswa ITB ITB sebagai institusi merupakan bagian dari Indonesia, terutama menjadi lokomotif pencerdasan massa untuk mencapai masyarakat yang madani dan berpengetahuan. Dalam Rencana Induk Pengembangan (RIP) ITB hingga tahun 2025, ITB telah memposisikan dirinya dengan prinsip kebenaran, keadilan, kebebasan, keterbukaan, kemitraan dan kesederajatan dalam membangun Indonesia dari riset dan pengembangan teknologi, dan dari sana diharapkan tercipta Indonesia yang mandiri demi mewujudkan keadilan sosial, keadilan ekonomi, keadilan hukum, dan kedaulatan bangsa Indonesia. Hanya saja, seluruh keadilan tersebut tidak akan terjadi sebagai akibat dari kemajuan teknologi saja, tapi juga melalui tataran hukum dan undang-undang juga. Inilah fungsi mahasiswa sebagai penggerak bangsa untuk melengkapi gerakan yang tidak bisa dilakukan oleh institusi. Posisi mahasiswa sebagai middle class menyatakan peran mahasiswa untuk menjembatani antara pemerintah dengan rakyat. Mahasiswa merupakan komunitas terpelajar yang atas segala kelebihan kapasitas intelektualnya membuatnya memiliki tanggung jawab terhadap masyarakat. Dengan segala kemampuan berpikir kritisnya mahasiswa seharusnya dapat menjawab kebutuhan praktis masyarakat berdasarkan realita yang ada. Gerakan mahasiswa pada bidang ekstraparlemen merupakan ciri khas yang dimiliki oleh mahasiswa dimana dengan suaranya dia bisa mempengaruhi pemutusan kebijakan di berbagai bidang, dengan mengintervensi pengambilan kebijakan melalui lembaga tertinggi bangsa Indonesia, maupun dengan penyampaian aspirasi kepada pihak yang terkait. Gerakan ini dibentuk dengan beberapa langkah : a. Pengkajian Isu dengan mendapatkan pandangan utuh dari seluruh lembaga terkait dan dengan pembentukan bangunan logika yang baik b. Pencerdasan massa kampus sebagai stakeholder, dan sebagai bagian dari penyadaran tentang permasalahan yang terjadi di lingkungan ekstrakampus c. Memberikan pencerdasan kepada masyarakat tentang hasil kajian dari isu tersebut dan membangun kekuatan basis massa untuk bisa digerakkan nantinya d. Menyampaikan hasil pengkajian kepada lembaga atau institusi, dengan menggunakan metode audiensi dan monitoring e. Jika seluruh usaha tersebut tidak mendapatkan hasil yang signifikan dari bidang pelaksanaan maupun payung hukum, maka dilakukan gerakan aksi massa untuk bisa menjadi kekuatan control sosial dalam menjaga keberlangsungan hidup berbangsa menujua bangsa yang cerdas dan mandiri Mari Kita Buat Indonesia Tersenyum

halaman 21

Namun, pada dasarnya, tidak semua gerakan perlu dikaji dengan mendalam, harus dilihat dulu seberapa penting isu tersebut, dekat atau jauhnya dari pusat isu, kapan eskalasi terjadinya isu tersebut, dan seberapa besar dampaknya. Jika indikator di atas menghasilkan kesimpulan yang mendesak, maka gerakan mahasiswa mengautorisasi dirinya untuk bergerak dengan cepat, namun pengkajian harus tetap dilakukan secara parallel.

Momentum Gerakan Isu yang telah dikaji hendaknya disampaikan pada momentum tertentu, sehingga gerakan yang dibangun dapat lebih masif dan memperoleh perhatian yang lebih dari berbagai pihak, utamanya masyarakat dan pemerintah. Beberapa momentum yang dapat KM ITB gunakan untuk mengajukan gerakan antara lain: Pemberlakuan AFTA 2010 Pemilu Legislatif dan Presiden-Wakil Presiden RI 2009 Pemilihan Rektor ITB 2009 Hari Anti Korupsi Hari HAM Hari Sumpah Pemuda Hari Kebangkita Nasional Hari Pendidikan Dan sebagainya Ajuan Gagasan Pembentukan pasukan khusus eksternal Audit Himpunan dan Unit untuk pencerdasan tentang korupsi, dengan bekerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi. Audit ITB bersama KPK Pendokumentasian alur sejarah hasil kajian ITB tentang berbagai Isu Mimbar bebas terkait berbagai isu Gerakan technopreneur muda Pemberdayaan potensi lokal desa mitra melalui keilmuan mahasiswa ITB Kajian Ekonomi Kerakyatan Mari Kita Buat Indonesia Tersenyum

halaman 22

Pendampingan rakyat dalam menuntut pemerintah untuk memenuhi kesejahteraannya (aksi, advokasi, dsb) Dan sebagainya


halaman 23

Platform Bidang Internal Platform

bidang

internal

dibangun

dengan

menggunakan

analogi

penyakit

dan

penyembuhannya. Pertama adalah identifikasi penyakitnya dulu, kemudian menggunakan terapi penyembuhan, terakhir adalah melakukan kegiatan kontemplatif untuk memastikan arah gerak kabinet kedepan selalu pada tujuannya untuk membentuk insan akademis dan berkontribusi untuk Indonesia. Permasalahan Keluarga Mahasiswa adalah Obesitas Kemahasiswaan, yaitu adanya potensi dari semua lembaga kemahasiswaan kampus yang tidak terberdayakan dengan baik yang pada akhirnya justru menghambat kemajuan sistem kemahasiswaan untuk kemashlahatan masyarakat ; boro – boro ngomongin rakyat, sendiri aja sering kelahi. Penyakit ini disebabkan oleh : Input yang terlalu banyak tapi tidak termanfaatkan dengan baik, Outputnya tidak bervariasi dan kuantitasnya sedikit, kurangnya variasi kegiatan dan sedikitnya partisipasi mahasiswa. Untuk menyelesaikan masalah ini, maka dibutuhkan adanya perbaikan orientasi keluarga mahasiswa menuju sistem yang lebih baik; trans-evolusi [trans dari kata latin yang berarti perubahan tempat, sedangkan evolusi adalah perubahan wujud.

1. Sistem yang berjalan rapi dengan adanya fungsi yudikatif oleh kabinet Kultur kemahasiswaan kita sekarang adalah egalitarian [kesamaan di bidang hukum], sehingga tidak ada suatu alur komando antara kabinet dengan lembaga nya. Selain itu, apakah ada kesepakatan bersama dengan legitimasi konsepsi kemahasiswaan KM ITB, sehingga hak dan kewajiban setiap anggota keluarga bisa dijalankan dengan baik. Aturan yang ada tidak bisa diterima dengan baik sehingga seringkali membuat ada konflik internal kampus. Apresiasi hak dan kewajiban Penjaminan peran lembaga Advokasi konflik internal dengan kesepakatan bersama Mengimplementasikan konsepsi Kontrol sanksi dan pengembalian power

2. Memandu transformasi ITB yang telah ditetapkan dalam RIP 2025 RIP merupakan arahan pengembangan institusi yang dibentuk oleh MWA dalam jangka waktu tertentu, dalam kasus ITB adalah 20 tahun. RIP ini mencoba membawa kampus ITB menuju Research University, dimana reseach tersebut merupakan suatu identitas universitas ITB Mari Kita Buat Indonesia Tersenyum

halaman 24

sebagai universitas world class. Namun, sayangnya ada beberapa kekurangan yang fatal dalam keberadaan RIP ini: a. Pengabdian Masyarakat RIP ITB mengidentifikasikan salah satu kunci suksesnya suatu world class university adalah tanggung jawabnya yang besar untuk mewujudkan cita – cita bangsa Indonesia. Untuk itu, kedepannya, riset dan pengembangan harus dikelompokkan kembali; riset industry, riset science dan riset sosial masyarakat. Setiap bidang riset ini juga harusnya mendapatkan apresiasi yang cukup untuk membentuk kultur pengabdian masyarakat tersebut. Hal ini belum dipetakan secara baik oleh RIP ITB. b. Sosial Humaniora RIP belum membicarakan kualitas lain suatu institusi yang layak disebut sebagai world class university, yaitu kemanfaatan terhadap lingkungan. Adalah suatu hal yang naif untuk mengatakan ITB sebagai WCU dengan memparameterisasi tingkat aktivitas mahasiswa dan jumlah karya yang dihasilkan, jika pada waktu yang bersamaan masih banyak masyarakat di sekitar ITB yang tidak mendapatkan manfaat dari keberadaan ITB tersebut. c. Mahasiswa sebagai subjek pendidikan Mahasiswa memiliki potensinya sendiri dalam menentukan arah perubahan ITB, dimana potensi setiap mahasiswa calon S1 tersebut terkumpul dalam organisasi mahasiswa. Potensi yang ingin dikembangkan adalah mahasiswa yang memiliki nalar riset sebagai hasil dari pembentukan budaya akademik. Namun, hal itu tidak terjadi dengan sendirinya; inovasi tidak akan terjadi jika mahasiswa tidak pernah terlatih untuk menemukan masalah dalam masyarakat. Ini adalah karakter utama mahasiswa S1 yang bisa terjadi jika dia diletakkan sebagai subjek pendidikan, sedangkan nalar riset merupakan efek tambahan yang bisa dipetik dari karakter mahasiswa ini. d. Mematikan potensi gerakan eksternal kampus RIP tidak membicarakan potensi lain dari mahasiswa yaitu potensi eksternal dan pencerdasan politik pada masyarakat. Padahal, jika ini bisa dipetakan dengan baik dan antara rektor dan dosen terjadi suatu komunikasi yang baik, maka tidak mustahil lingkungan di sekitar ITB bisa menjadi terberdayakan dengan baik dan meningkat daya juang hidupnya. Selain itu, juga bisa membantu rektorat untuk melaksanakan fungsi pengabdiannya pada bidang non akademik. Mari Kita Buat Indonesia Tersenyum

halaman 25

Kegiatan yang dilakukan beberapa tahun belakangan ini, ternyata mirip sekali dengan kegiatan yang dilakukan oleh kepengurusan sebelumnya, seperti seminari teknopreneur dan pembentukan IEC awal. Namun, setelah beberapa pengurus setelah kegiatan ini dilangsungkan [Presiden Zulkaida] akhirnya kegiatan ini diapresiasi oleh rektorat, padahal kegiatan yang serupa juga pernah dilakukan dulu. Hal ini disebabkan oleh kurangnya komunikasi yang efektif antara mahasiswa dan rektorat sebagai bagian dari keluarga besar ITB.

3. Pemberdayaan Potensi kampus : potensi, minat dan bakat Himpunan bisa berpartisipasi secara aktif. Interaksi antar himpunan bisa terbangun dengan adanya fasilitas yang bisa diberikan, maupun dengan advokasi kegiatan potensi tersebut. Jika ini berjalan dengan baik, maka akan terbentuk kultur baru yang akan membangun potensi yang ada pada setiap lini menjadi tidak terkerdilkan; budaya kolaborasi. Permasalahan preferensial: bentuk gerakan dan membangun kembali komunikasi yang belum efektif Unit yang belum terberdayakan diberdayakan lagi sesuai potensi: dilakukan pendataan ulang (yang ada tapi tidak jelas) dan pengambilan aspirasi serta membangun konten kreatif Pemacu dan sinergisasi konten kreatif kampus ITB untuk menjawab tantangan kedepannya serta membangun konten kreatif Fungsi litbang harus diperbaiki sehingga setiap orang mampu kita bisa mengetahui potensi dari setiap lembaga dan sinergisasi antara satu program dengan program yang lainnya. Peningkatan angka partisipasi dan mengkondisikan massa kampus agar bersemangat untuk beraktualisasi, menginduksikan semangat inovasi Perbanyak event, cluster Ada beberapa keprofesian yang memang belum bisa dilaksanakan secara langsung untuk PM, keprof kurang tepat guna. Bagaimana caranya kita mengintegralkan potensi2 keprofesian tersebut. Misal: IF terlalu pesimis untuk PM, cara berpikir PM nya kerdil Nah itu harus diubah kurikulumnya, tidak menjawab tren2nya tapi yang menjawab kebutuhan masyarakat Taktik untuk memacu kegiatan sinergisasi harus terkoordinasi dengan baik, yaitu dengan : -

Memacu perubahan kurikulum untuk menjaga transfer nilai kontribusi pada masyarakat. Transformasi nilai mahasiswa pada masa ini bukan sebagai inovator, tapi sebagai orang


halaman 26

yang mampu menemukan masalahnya dalam tatanan kehidupan masyarakat. Inovasi adalah impak yang didapatkan dari ineraksi mereka dengan masyarakat. -

Untuk membentuk kultur inovasi dan sinergisasi, harus dibentuk tahapan pencapaian yang dibagi menjadi : Pacu

 Pameran, Karya ITB, Tulisan dan Wacana kemahasiswaan

Jaga

 Intervensi kurikulum, Pewarisan nilai dan sistem di kaderisasi

Wadah

 Komunitas, kompetisi, kolaborasi

Keren

 Propaganda, sinergisasi media, apresiasi

4. Independensi mahasiswa untuk kemashlahatan Masyarakat Kabinet KM ITB merupakan lembaga pemerintahan mini mahasiswa ITB, yang di dalamnya terdapat juga fungsi politik luar negeri. Fungsi ini akan mempengaruhi aspek internal [kaderisasi, pengambilan kebijakan, penjalanan fungsi yudikatif, dsb] serta aspek eksternal [aksi, sikap terhadap kebijakan, pembentukan / pemutusan aliansi, dsb]. Hal ini disebabkan karena masih belum berjalan dengan baik nya sistem pola hubungan yang termaktub dalam konspesi kemahasiswaan.

Definisi dari independen adalah ketika kemahasiswaan mampu bergerak

dengan mengusung nilai kebenaran ilmiah untuk kemakmuran masyarakat. Definisi yang benar dicapai ketika kemahasiswaan menjaga sifatnya sebagai guardian of value. Koridor gerakan eksternal berkaitan dengan organisasi ekstra kampus : Validitas konten nya dan Momen nya  Tidak ada masalah ketika ada partai yang memberikan bantuan kepada gerakan kemahasiswaan bahkan dalam bentuk uang, tapi harus dilihat dulu integritas partainya, platform pengembangan bidang yang terkait (SosBud-Ekonomi-Iptek-Politik). Ada beberapa nilai strategis yang ingin dicapai dengan bentuk sikap ini : o

Dengan ini, kemahasiswaan diharapkan berorientasi kembali kepada kemashlahatan masyarakat, dengan menumbuhkan kembali kepercayaan kepada sistem politik di Indonesia ini, karena sistem inilah yang akan menentukan keberjalanan pemerintah di Indonesia.

o

Diharapkan kondisi kemahsiswaan kita mampu menjaga keberjalanan dunia perpolitikan di Indonesia dengan menjaga integritas dan memilih yang terbaik dari yang terburuk.

Membuka keran diskusi terkait kondisi politik [POLEKSOSBUDHANKAM dan kebijakannya] dan instrumen politik [demokrasi dan partai] untuk menciptakan kultur diskusi yang terbuka Mari Kita Buat Indonesia Tersenyum

halaman 27

untuk mencapai kebenaran ilmiah  Mahasiswa tidak tabu ngomongin partai politik  Kultur diskusi yang positif. Koridor kebenaran ilmiah harus dikembalikan pada alur yang sebenarnya ; mengatakan yang benar adalah benar dan sebaliknya, sehingga kemahasiswaan saat ini bergerak dengan pilihan yang rasional, tapi tidak emosional.

5. Pelayanan mahasiswa Pelayanan merupakan dimensi kepemimpinan yang lain sebagai paduan unik antara pemimpin dan pelayan. Belajar dari kabinet Dwi Arianto : kurang orang – orang yang berkecimpung di internal sebagai pelayanan. Belajar dari kabinet Shana Fatina : Pengurusan internal sudah mendapatkan proporsi yang banyak, tapi belum efisien. Untuk itu, diperlukan adanya peningkatan daya serap aspirasi dan advokasi dengan meningkatkan jumlah partisipasi dalam bidang pelayanan mahasiswa. Bentuk pelayanan yang stretegis dan dipercaya oleh massa kampus untuk membangun daya tawar [ex : Bundel soal, advokasi S2, pelayanan kartu diskon, tutorial TPB, dsb] Meningkatkan apresiasi terhadap sumber daya manusia kabinet dengan memberikan identitas legal formal kabinet kepada staff dari himpunan. Budaya mendengarkan perlu ditingkatkan 6. Kaderisasi  Partisipasi aktif mahasiswa kampus Tidak tersadarkannya lembaga tentang urgensi kemahasiswaan dan tujuan kemahasiswaan terpusat. Hal ini terjadi karena ada permasalahan dari skala mikro dari tiap lembaga mahasiswa, yaitu sedikitnya jumlah aktivis yang tercetak dalam kaderisasi lembaga.  Inisiai keluarga mahasiswa, Iklim kondusif, diklat aktivis terpusat, DPK. Bagaimana pembentukan karakter dan pemenuhan kebutuhan ini juga bisa dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan dari masing – masing lembaga dan dilaksanakan oleh lembaga tersebut juga. Untuk bisa melaksanakan hal ini, dibutuhkan lembaga konsultan kaderisasi himpunan sehingga kegiatan kaderisasi yang dilaksanakan bisa lebih banyak, aktif dan sinergis. Pemahaman urgensi aktivitas di kemahasiswaan dibentuk dengan membangun pemahaman kegiatan kemahasiswaan. Membangun komunitas Kultur kekeluargaan Mari Kita Buat Indonesia Tersenyum

halaman 28

Komunikasi yang efektif Pembagian peran dan amanah Penanaman nilai di setiap kegiatan

Kegiatan kemahasiswaan akan sangat dinamis dan cepat tanggap memenuhi berbagai kebutuhan internal dan eksternal kampus dengan variabel masalah yang beragam. Ada kalanya, kabinet KM ITB harus memperlambat tempo kegiatannya untuk melakukan berbagai aktivitas kontemplatif. Kontemplasi artinya adalah proses merenung dan berfikir untuk pencarian makna, dimana bagian dari pencarian makna ini adalah pengolahan informasi, merasakan dengan hati, dan berakhir dengan penentuan definisi. Definisi ini didapatkan dari karakter yang khas yang membedakan suatu hal dari yang lain, dan karakter ini hanya bisa diketahui ketika tubuh menggunakan seluruh pengindraannya dengan maksimal. Tujuan aktivitas kontemplatif ini adalah membangun kultur kekeluargaan yang kuat, komunikasi yang baik, dan karakter kepemimpinan kolektif, sehingga seluruh terapi yang diberikan bisa diterima dengan baik oleh seluruh bagian keluarga mahasiswa ITB. Hal ini bisa dibangun dengan komunikasi positif dan persuasif


halaman 29

Sebuah Gagasan Keluarga Mahasiswa ITB untuk Membangun Kemandirian Indonesia

Recommend Documents