SEBUAH MATA KULIAH PENGANTAR
PENGANTAR HUKUM INDONESIA
Pengantar Hukum Indonesia
HUKUM SEBAGAI PRANATA SOSIAL sistem norma yang bertujuan untuk mengatur tindakan maupun kegiatan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pokok dan bermasyarakat bagi manusia
Ciri--Ciri Pranata Sosial Ciri Merupakan suatu organisasi dari pola-pola pemikiran dan perilaku yang terwujud melalui aktivitas-aktivitas sosial Mempunyai alat-alat perlengkapan yang dipakai mencapai tujuan Lambang-lambang biasanya merupakan ciri khas dari pranata sosial, yang secara simbolis menggambarkan tujuan dan fungsi pranata sosial Pranata sosial mempunyai tradisi, baik tertulis maupun tidak tertulis
Penjelasan:: Penjelasan Manusia sebagai “zoon politicon” Manusia sebagai makhluk sosial Masyarakat dan kebutuhan keteraturan Kaidah, norm, ukuran sebagai petunjuk bermasyarakat ◦ Perintah (gebod) ◦ Larangan (verbod)
MANUSIA & MASYARAKAT (1) KEPENTINGAN (6) NORMA / KAEDAH SOSIAL
(2) ANCAMAN
MANUSIA (5) KERJASAMA
(3) PERLINDUNGAN
(4) MASYARAKAT
Contoh kenyataan kaidah kaidah//norma: norma: Tidak merokok ketika mengunjungi orang yang sedang sakit Mengantar tamu sampai ke depan rumah Pembeli barang harus membayar sejumlah uang Memberikan tempat duduk pada seorang nenek di dalam bus kota Berjalan menunduk di depan orang tua
1. 2. 3.
4.
MACAM NORMA/KAIDAH:
Norma agama: peraturan hidup yang berasal dari Tuhan Norma kesusilaan: peraturan hidup yang berasal dari hati sanubari manusia Norma kesopanan: peraturan hidup yang timbul dari pergaulan segolongan manusia Norma hukum: peraturan yang timbul dari norma hukum yang dibuat oleh penguasa negara
PERSAMAAN DAN PERBEDAAN ANTAR NORMA Persamaan: Tujuan Yaitu mengatur perilaku hidup bermasyarakat Perbedaan?
K.Kepercayaan
Tujuan Isi Asal usul Sanksi
Daya Kerja
K.Kesusilaan
umat manusia, penyempurnaan manusia, jangan sampai manusia jahat ditujukan pd sikap bathin dari Tuhan
dari Tuhan
membebani kewajiban
diri sendiri
diri sendiri
membebani kewajiban
K.Sopan Santun
K.Hukum
pembuatnya yg konkrit, social order, jangan sampai ada korban ditujukan pd sikap lahir kekuasaan luar yg memaksa dari masy secara tak resmi
dari masy secara resmi
Membebani kewajiban
membebani kewajiban & memberi hak
PERBANDINGAN NORMA NORMA AGAMA
ISI, SIFAT, BENTUK
TUJUAN
SANKSI
Perintah, larangan, anjuran dari Tuhan. Bentuk tertulis dan tidak tertulis
Orang beriman, bertakwa, selamat dunia akhirat
Individual, universal. Sanksi dosa dengan pembalasan di akhirat
KESUSILAAN
Perintah berupa “suatu” anjuran yang diharapkan dalam pergaulan bermasyarakat. Sifat tidak memaksa. Bentuk tidak tertulis
Orang yang beradab /bersusila dalam tata pergaulan bermasyarakat
Individual, relatif universal. Sanksi celaan dan penyesalan
KESOPANAN
Perintah berupa anjuran berbuat baik. Sifat tidak memaksa. Bentuk tidak tertulis
Orang yang sopan /baik dalam pergaulan bermasyarakat
Individual, lokal, temporal. Sanksi celaan dan dikucilkan
Perintah, larangan. Sifatnya memaksa dan dapat dipaksakan pelaksanaannya Bentuk tertulis
Warga yang patuh hukum
Sanksi sama bagi seluruh warga negara
HUKUM
PENGERTIAN
HUKUM
HUKUM ASAL KATA: HUKM (BHS. ARAB) RECHT (BHS BELANDA, JERMAN) LAW (BHS. INGGRIS) LE’I (BHS. PERANCIS) PENGERTIAN UMUM: NORMA, KAIDAH, PERATURAN, UU, PATOKAN YANG MENGIKAT
HUKUM SULIT UNTUK DIDEFINISIKAN Hukum memiliki banyak aspek / segi, dan definisi hukum hanya dapat menjelaskan “sebagian” dari aspek bentuk dan aspek hukum Tidak ada definisi hukum yang memadai dan seragam disebabkan oleh perbedaan latar belakang pengetahuan, pengalaman dan orang yang mendefinisikan
NO
TOKOH
DEFINISI
1.
UTRECHT
Hukum adalah himpunan petunjuk hidup yang berupa perintah dan larangan, yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat, dan seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat yang bersangkutan. Oleh karena pelanggaran petunjuk hidup tersebut dapat menimbulkan tindakan oleh pemerintah atau penguasa masyarakat
2.
SUDIMAN KARTOHADI PROJO
Unsur pokok hukum adalah: •Sesuatu yang berkenaan dengan manusia •Manusia dalam pergaulan hidup •Untuk mencapai tata tertib pergaulan hidup •Berdasarkan keadilan
3.
BELLEFROID
Hukum adalah peraturan yang berlaku pada suatu masyarakat, mengatur tata tertib masyarakat tersebut, dan didasarkan atas kekuasaan yang ada di masyarakat itu
NO
TOKOH
DEFINISI …lanjutan
4.
IMANUEL KANT
Keseluruhan syarat-syarat dimana dengan ini kehendak bebas orang dapat menyesuaikan diri dengan kehendak bebas orang lain
5.
LEON DUQUIT
Aturan tingkah laku para anggota masyarakat, yang diindahkan oleh anggota masyarakat sebagai jaminan kepentingan bersama, dan jika dilanggar menimbulkan reaksi bersama terhadap pelanggar
6.
APELDORN
Tidak ada definisi yang tepat atas hukum
7.
WIRJONO PRODJO DIKORO
Hukum adalah rangkaian peraturan-peraturan mengenai tingkah laku orang-orang sebagai anggota masyarakat
NO
TOKOH
DEFINISI…lanjutan
8.
THOMAS HOBBES
Hukum adalah kebebasan berbuat sesuatu
9.
PROUDHON
Hukum adalah jaminan penghormatan terhadap nilai seseorang sebagai manusia
10.
LAND
Hukum adalah seperangkat aturan-aturan yang harus dipatuhi manusia dalam masyarakat
11.
SUYLING
Hukum adalah seperangkat norma-norma yang ditetapkan oleh negara atau diakui sifatnya yang mengikat
UNSUR – UNSUR HUKUM
Aturan-aturan Mengatur tingkah laku manusia dalam pergaulan di masyarakat Bersifat konkrit Bersumber dari kebiasaan atau dibuat oleh penguasa / badan resmi / pemerintah Bentuk tertulis / tidak tertulis Bersifat memaksa Akibat hukum bagi yang melanggar
Hukum Keberlakuan Hukum : Isi Kaidah Hukum :
•Kenyataan normatif / seharusnya dilakukan : das sollen
•Kenyataan alamiah / peristiwa konkrit : das sein
• DE JURE : Berdasarkan yuridis, normatif, formal • DE FACTO : berdasarkan kenyataan, fakta, sosiologis • Filosofis : etika, nilai-nilai
Fungsi Hukum : • KEADILAN / JUSTICE • KEMANFAATA N / UTILITY • KEPASTIAN / CERTAINTY
ATRIBUTES OF LAW : AUTHORITY INTENTIONS OF UNIVERSAL APPLICATION OBLIGATIONS SANCTION
TUGAS APA YANG DIEMBAN HUKUM ? MENYELESAIKAN PERSELISIHAN SOCIAL CONTROL LAW AS A TOOL OF SOCIAL ENGINEERING
PENGANTAR HUKUM INDONESIA Adalah mata kuliah pengantar yang bertujuan memberikan pengetahuan dan pemahaman mengenai garis besar / kerangka hukum yang berlaku di Indonesia beserta azas-azasnya
PTHI (PENGANTAR TATA HUKUM INDONESIA)
& PHI (PENGANTAR HUKUM INDONESIA)
Pengantar Tata Hukum Indonesia (PTHI) dan Pengantar Hukum Indonesia (PHI) Tata Hukum = recht orde Tata = susunan Susunan hukum yang terdiri atas aturanaturan hukum yang ditata sedemikian rupa sehingga memudahkan untuk menemukannya sebagai dasar penyelesaian peristiwa hukum yang terjadi di masyarakat Tata hukum = hukum positif
Pengertian: Sejarah Tata Hukum Definisi Sejarah: ◦ pencatatan ◦ kejadian penting di masa lalu ◦ Kebenaran nyata (konkrit) Pencatatan atau penulisan kejadian penting atas perubahan atau penggantian aturan-aturan lama yang sudah dianggap tidak sesuai dengan keinginan masyarakat dalam rangka mencapai keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum.
Ius constitutum = Hukum Positif Tata hukum yang sah dan berlaku pada waktu tertentu dan di negara tertentu PTHI objek studinya adalah hanya mempelajari hukum yang sedang berlaku di Indonesia
Tujuan mempelajari Tata Hukum Indonesia Mempelajari tata hukum = mempelajari hukum positif Indonesia, al: ◦ Kerangka hukum di Indonesia ◦ Perbuatan yang melanggar hukum ◦ Perbuatan yang wajib dilakukan ◦ Kedudukan, hak, kewajiban masyarakat
Tata hukum Indonesia adalah tata/susunan hukum yang ditetapkan oleh pemerintah negara Indonesia saling berhubungan dan saling menentukan berkembang secara dinamis Perkembangan masyarakat diikuti oleh perkembangan aturan yang mengubah pergaulan hidup, sehingga tata hukum selalu berubah (struktur terbuka)
DIMENSI HUKUM POSITIF Dimensi kesejarahan 2. Dimensi perkembangan 1.
STRATEGI PEMBANGUNAN HUKUM NASONAL Dimensi pembinaan hukum Dimensi pembaharuan hukum Dimensi penciptaan hukum
Contoh: Hukum Perbankan – Hukum Perjanjian (KUHP) – Hukum Acara Perdata Hukum Perjanjian (KUHP) – Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik KUHP (Buku II tentang benda) – UUPA UUHT Contoh lain. Diskusikan !!!!
Objekmasa PHI lalu : Hukum ◦ Pernah berlaku → tidak berlaku lagi ◦ Proses pembentukan → perdebatan s/d sah Hukum positif : ius constitutem Hukum yang akan datang dan masih merupakan cita-cita (ius constituendum)
POLITIK HUKUM
Pengertian: Politik Hukum Pernyataan kehendak dari pemerintah negara mengenai hukum yang berlaku di wilayahnya dan ke arah mana hukum akan dikembangkan Tujuan dan alasan dibentuknya peraturan per-UU-an
PENTINGNYA POLITIK HUKUM Sebagai alasan mengapa diperlukan pembentukan suatu peraturan per-UU-an 2. Untuk menentukan apa yang hendak diterjemahkan dalam kalimat hukum dan menjadi perumusan pasal 1.
32
GOLONGAN POLITIK HUKUM KEBIJAKAN DASAR (BASIC POLICY) • KEBIJAKAN PEMBERLAKUAN (ENACTMENT POLICY) •
33
1. KEBIJAKAN DASAR (BASIC POLICY) POLITIK HUKUM YANG MENJADI ALASAN DASAR DIADAKANNYA SUATU PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN. SIFAT: NETRAL DAN MENGANDUNG NILAI UNIVERSAL TUJUAN DAN ALASAN PEMBUATAN UU 34
2. KEBIJAKAN PEMBERLAKUAN (ENACTMENT POLICY) YAITU: POLITIK HUKUM YANG MENJADI TUJUAN ATAU ALASAN YANG MUNCUL DIBALIK PEMBERLAKUAN PERUNDANGUNDANGAN SIFAT: MEMILIKI MUATAN POLITIS DAN BERGANTUNG KEPADA APA YANG DIINGINKAN PEMBUAT UU. SECARA EKSPLISIT TERDAPAT DI DALAM KONSIDERAN MENIMBANG ATAU PENJELASAN UMUM 35
PERBEDAAN KEBIJAKAN DASAR DAN KEBIJAKAN PEMBERLAKUAN
KEBIJAKAN DASAR
KEBIJAKAN PEMBERLAKUAN
BERSIFAT NETRAL DAN BERGANTUNG PADA NILAI UNIVERSAL SAMA PADA HAMPIR SEMUA NEGARA
BERSIFAT POLITIS, DAN TERGANTUNG PADA APA YANG DIINGINKAN PEMBUAT UU
HANYA SATU KEBIJAKAN DASAR
FAKTOR PENYEBAB SUBSTANSI SEBUAH UU DI SATU NEGARA BERBEDA DENGAN NEGARA LAINNYA WALAU MEMILIKI DASAR, TUJUAN DAN NAMA YANG SAMA. DAPAT LEBIH DARI SATU KEBIJAKAN 36 PEMBERLAKUAN
Hubungan antara tata hukum, sejarah tata hukum dan politik hukum?
HUBUNGAN ANTARA
PENGANTAR HUKUM INDONESIA dengan PENGANTAR ILMU HUKUM
PENGANTAR ILMU HUKUM MK yang menunjukkan jalan ke arah cabang ilmu hukum sebenarnya Memberikan pandangan umum secara ringkas tentang ilmu pengetahuan hukum, kedudukan ilmu pengetahuan hukum Tentang pengertian-pengertian dasar, azas dan penggolongan cabang hukum MERUPAKAN PETA DUNIA HUKUM DALAM SKALA KECIL
PENGANTAR HUKUM INDONESIA MK dasar berkenaan dengan pengetahuan ringkas tentang hukum yang berlaku di Indonesia secara keseluruhan Mempelajari seluruh cabang ilmu hukum yang berlaku di Indonesia secara garis besar PETA HUKUM DI INDONESIA DALAM SKALA KECIL
