Save The Last Customary Fore ent

a is rs e T g n a Y t a d A n ta u H n Pertahanka Timur merintah Kutai Pe n na zi ri Pe im st Si ut ar M t Karu

st Save The Last Customary Fore ent East Kutai Goverm of m ste Sy its rm Pe tic ao Ch The

Pohon Ulin di lokasi Hutan Adat Long Bentuq ©FWI-2013

Pengantar

Introduction

Konflik lahan yang terjadi antar masyarakat dengan perusahaan perkebunan sawit dan tambang batubara merupakan permasalahan serius yang hingga saat ini belum mampu diselesaikan pemerintah Republik Indonesia.

Land conflict that occur between the communities, palm plantation and coal mining companies is a serious problem that has not been able to resolved by Government of Indonesia (GoI) until now.

Masuknya perusahaan HPH, HTI, perkebunan sawit, dan tambang batubara berdampak pada hancurnya areal hutan dan tatanan sosial masyarakat Desa Long Bentuq. Menurut sejarah sejak abad 15 hingga akhirnya ditetapkan menjadi desa pada tahun 1918, masyarakat Long Bentuq sudah menduduki kawasan hutan dan berinteraksi dengan alam melalui kegiatan berburu dan meramu.

Diawali dengan mulai beroperasinya perusahaan HPH pada tahun 1999, kemudian pada tahun 2006, beberapa investor mulai tertarik dan berlomba-lomba masuk Kecamatan Busang karena kekayaan alamnya yang melimpah seperti emas, perak, batu bara dan minyak bumi. Namun investor tersebut memilih untuk membuka HTI, perkebunan sawit, dan tambang.

The coming of HPH, HTI, palm oil plantations and coal mining impacts on forest destruction and social life of Long Bentuq communities. According to the history,since 15th century until 1918-when it is officially stated as a village-Long Bentuq communities have occupied forests area and interact with nature through hunting and gathering activities. Started with the operation on timber company (HPH) in 1999, then in 2006 some investors interested and come to Busang sub-district that have abundant natural resources such as gold, silver, coal, and petroleum. However the investors choose to open timber plantations, oil palm plantations and mining companies.

Forest Watch Indonesia (FWI) finds illegal practices done by East Kutai Regent, Ir. H. Isran Noor, M.Si and Ministry of Forestry in issuing permits. Evidence from the field shows overlapping license on the location of Forest Watch Indonesia (FWI) menemukan praktik palm oil plantation with coal mining company and also ilegal yang dilakukan oleh Bupati Kutai Timur Ir. H. between coal mining company with plantation Isran Noor, M.Si dan Kementerian Kehutanan company (HTI). Republik Indonesia dalam mengeluarkan izin. Bukti Permit overlapping between companies just worsening lapangan menunjukan adanya tumpang tindih izin the conflict. The case with oil palm plantation company pada lokasi perusahaan perkebunan sawit dengan remains unfinished, the communities are once again perusahaan tambang batubara dan antara facing plantation companies and coal mining companies perusahaan tambang batubara dengan perusahaan that got exploration licenses at the same location. 1|Selamatkan Hutan Adat Yang Tersisa

Tumpang tindih izin antar perusahaan mengakibatkan konflik semakin parah. Belum selesai perkara dengan perusahaan perkebunan kelapa sawit, masyarakat dihadapkan lagi dengan izin HTI dan izin eksplorasi tambang batubara di lokasi yang sama. Karut marut sistim perizinan yang dikeluarkan pemerintah memaksa masyarakat Desa Long Bentuq untuk berjuang menjaga dan menyelamatkan hutan tersisa.. Selain itu masyarakat Desa Long Bentuq harus menghadapi beban psikologis akibat penolakan mereka terhadap izin yang dikeluarkan oleh Bupati Kutai Timur. Pemerintah Kabupaten Kutai Timur menganggap masyarakat Desa Long Bentuq tidak mendukung program pemerintah.

Chaotic system of permits issued by the government force the Long Bentuq communityto strive and save the remaining forests around them. Beside that, Long Bentuq community also have to face psychological loads on their rejection to the permit issued by the East Kutai Regent. Government of East Kutai considers the Long Bentuq community not supporting government programs.

East Kutai Regent, Ministry of Forestry and Ministry of Energy and Mineral Resources shall revoke the license of the companies in conflict with communities. The conflict not only happening among the Dayak Modang community but also extends to inter-ethnic conflicts. Land and forest clearing by the company also Bupati Kutai Timur, Kementerian Kehutanan dan threatened the ecosystem and source of the Long Kementerian Pertambangan dan Energi Republik Bentuq community’ livelihood. Indonesia harus mencabut izin perusahaanperusahaan yang berkonflik dengan masyarakat. Konflik yang ada bukan hanya terjadi antar masyarakat suku Dayak Modang tetapi meluas hingga konflik antar suku. Selain itu pembukaan lahan dan hutan oleh perusahaan yang ada mengancam ekosistem hutan dan sumber-sumber penghidupan masyarakat Desa Long Bentuq. Forest Watch Indonesia April 2013

Pengangkutan hasil panen di Sungai Kelinjau ©FWI-2013 2|Selamatkan Hutan Adat Yang Tersisa

Sketsa desa pada pemetaan oleh PNP ©FWI-2012

Maket pendidikan Hutan Adat oleh PNP ©FWI-2012

Desa Long Bentuq

Long BentuqVillage

Secara administratif Desa Long Bentuq berada di Kecamatan Busang, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur. Long Bentuq menurut sejarah berdiri sejak abad 15 dan ditetapkan menjadi desa pada 1918, dengan nama Long Wai, kemudian secara definitif ditetapkan dengan nama Long Bentuq. Mata pencaha-rian penduduk bercocok tanam padi, budidaya coklat, karet, kopi, mengumpulkan hasil hutan nonkayu, berburu dan menangkap ikan sungai. Komposisi suku yang ada di Long Bentuq adalah Suku Dayak Modang, Suku Dayak Kenyah, Suku Bugis, Suku Kutai, Suku Banjar, dan Suku Jawa.

Administratively, Long Bentuq village located in Busang sub-district, East Kutai Regency, East Kalimantan Province. Historically, Long Bentuq existed since 15th century and established as a village in 1918. Before, it called as Long Wai village, then established as Long Bentuq. The community’s livelihoods are rice cultivation; cocoa, rubber, coffee cultivations; gathering non-timber forest products; hunting and freshwater fishing. The tribes in Long Bentuq are Dayak Modang, Dayak Kenyah, Bugis, Kutai, Banjar and Javanese.

Terdapat flora dan fauna yang berhasil diidentifikasi oleh masyarakat seperti Jahe, Kunyit, Lengkuas, Mangkudu, Kumis Kucing, Serai, Temulawak, Kayu Pasak Bumi (Kejoe Paaiq), Rumput Ginseng, Akar Sampai (Long Dehoq), Kayu Upas (Kejopeiq),Garu (Kejoleah), Minyak Lawang (Jong Loeang), Kejo Paeq (Ketemang, Pelihiding), Akar Matahari (Wakahdea), Akar Kunyit (Wekahsea), Benalu (Seloeleang) kemudian potensi lain seperti Kayu Kapur, Ulin, Banggeris, Sumber Mata Air, Batu Bara, Gas Bumi, Orang Utan (Helung Letean), Uwaq-Uwaq (Kenwaat), Beruang (Wahgoeng), Teringgiling (Ham), Rusa (Pejiue), Babi (E’woa), Kijang (E’oh), Burung Seset (Jeet), Ketwaih, Senjin (burung Penunjuk kehidupan), Pah’eat, Burung Enggang (Teguen), Burung Merak (Koong).

There are flora and fauna that have been identified by the community such as ginger, turmeric, galangal, noni, kumis kucing (Orthosiphon aristatus), lemongrass, temulawak (Curcuma zanthorrhiza), kejoe paaiq (Eurycoma longifolia), ginseng’s grass, long dehoq or akar sampai, kejopeiq(Antiaris toxicaria), kejoleah or garu, jong leoang orminyak lawang, kejo paeq or ketemang, pelihiding), wakahdeaor akar matahari , turmeric root or wekahsea, parasite or seloeleang. There are also other potentials such as lime wood, ulin, banggeris or bengeris, water sources, coal, natural gas, orang utan or helungletean, uwaq-uwaq or kenwaat, bear orwahgoeng, pangolin orham, deer or pejiue, pig or e'woa, barking deer or e'oh, seset bird or jeet, ketwaih, senjin or penunjuk kehidupan bird), pah'eat, hornbills orteguen, peacock orkoong. 3|Selamatkan Hutan Adat Yang Tersisa

Sebelum perusahaan perkebunan sawit, HTI dan tambang batubara beroperasi di Kecamatan Busang, hutan di wilayah Long Bentuq kondisinya bagus. Hal ini bisa dibuktikan dengan tegakan pohon/tutupan hutan yang masih lebat dan keberadaan satwa yang mudah ditemui seperti burung Rangkong/Enggang (Buceros/ rhinoplax vigil), Orang Utan (Pongo pygmaeus) dan betapa mudahnya masyarakat setempat dalam berburu babi hutan sebagai pemenuhan kebutuhan pangan.

Before palm oil plantations, timber and coal mines come in and operating in the Busang sub-district, forests in the Long Bentuq are still in good condition. It can be proven by the standing trees, dense forest cover and we can easily found animals such as hornbills or Buceros (rhinoplax vigil), orang utan (Pongo pygmaeus) also how easy it was for local community to hunt wild boar.

Tumpang tindih areal konsesi perusahaan yang The overlap among companies concession area beroperasi di Desa Long Bentuq. that operated in Long Bentuq village.

Sejarah Kasus di Long Bentuq

Case History in Long Bentuq

Eksploitasi sumber daya alam Kecamatan Busang dan Long Mesangat bermula sejak tahun 1999, dengan munculnya perusahaan HPH PT. Bhakti Bumi Perdana. Pada tahun 2006, Bupati Kutai Timur menerbitkan izin bagi 4 perusahaan perkebunan kelapa sawit: PT Hamparan Perkasa Mandiri (PT. HPM) dengan luas 12.800 ha dan PT. Subur Abadi Wana Agung (PT. SAWA) dengan luas 14.350 ha (kedua perusahaan merupakan bagian dari Yudha Group), PT Kaltim Agro

Exploitation of natural resources in Busang and Long Mesangat sub-district began in 1999, with the advent of timber company PT. Bhakti Bumi Perdana. In 2006, the East Kutai Regent also issued the permit for 4 oil palm plantation companies: PT Hamparan Perkasa Mandiri (PT HPM)-12,800 hectares and PT. Subur Abadi Wana Agung (PT SAWA) - 14,350 hectares (both of the companies are part of Yudha Group), PT Kaltim Agro Mandiri (PT KAM), and PT Gemilang Sejahtera Abadi 4|Selamatkan Hutan Adat Yang Tersisa

Mandiri (PT. KAM), and PT Gemilang Sejahtera Abadi (PT. GSA) dengan luas 15.690 ha milik Teladan Prima Group. Pada tahun 2009 perusahaan HTI PT. Permata Borneo Abadi mendapat izin IUPHHK-HTI dari Menteri Kehutanan seluas 54.060 ha, tetapi kemudian pada tanggal 29 Mei 2009, Menteri Kehutanan menerbitkan SK Pencadangan. Pada tahun 2010, PT KNC atau Kaltim Nusantara Coal (PT. KNC – milik Nusantara Energy Group) mendapatkan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi seluas 15.560 ha. Wilayah eksplorasi PT. KNC bertumpang tindih dengan hampir seluruh konsesi: perkebunan sawit PT. HPM (Hamparan Perkasa Mandiri), PT SAWA (Subur Abadi Wana Agung), PT. KAM (Kaltim Agro Mandiri) dan PT. GSA (Gemilang Sejahtera Abadi), perusahaan HTI PT. Permata Borneo Abadi dan Hutan Desa seluas 40.000 ha yang diusulkan Desa Long Bentuq.

Kasus PT. Bhakti Bumi Persada

(PT GSA) - 15,690 hectares owned by Telada Prima Group. In 2009, plantation company PT. Permata Borneo Abadi got HTI IUPHHK permits from the Minister of Forestry for 54.060 hectares area, and then issued the Backup Decree of the Minister of Forestry on May 29, 2009. In 2010, PT KNC or Kaltim Nusantara Coal (PT KNC–owned by Nusantara Energy Group) got Mining Business License (IUP) for area of 15,560 hectares.

Exploration area of PT. KNC overlap with most of concessions, such as: oil palm plantation PT. HPM (Hamparan Perkasa Mandiri), PT SAWA (Subur Abadi Wana Agung), PT. KAM (Kaltim Agro Mandiri) and PT. GSA (Gemilang Sejahtera Abadi), plantation companies PT. Permaata Borneo Abadi and the 40,000 hectares of Hutan Desa proposed by Long Bentuq village.

PT. Bhakti Bumi PersadaCase

PT. Bhakti Bumi Persada felled the timbers in Long Bentuq indigenous forest. At that time, the company have a permit and allowed by the Long Bentuq community because they promised to improve community’s welfare and give generator. The sweet promise from the company ended with community’s dissapointment. The company can not keep their words. The generator engine that they gave is outdated and does not last long.

PT. Bhakti Bumi Persada melakukan penebangan kayu di areal hutan adat Long Bentuq. Saat itu perusahaan mendapatkan izin dan diperbolehkan oleh masyarakat Long Bentuq karena pihak perusahaan menjanjikan bantuan peningkatan kesejahteraan dan bantuan alat penerangan berupa mesin genset. Janji manis pihak perusahaan berujung kekecewaan bagi masyarakat, perusahaan tersebut tidak bisa menepati janji. Mesin genset yang diberikan pun kondisinya sudah usang dan PT. Permata Borneo AbadiCase tidak bertahan lama. Permata Borneo Abadi is a national private company Kasus PT. Permata Borneo Abadi engaged in forestry and plans to build timber plantation Permata Borneo Abadi merupakan perusahaan in East Kutai Regency. The timber from PT. Permata swasta nasional yang bergerak di bidang Borneo Abadi will then be used to supply raw material kehutanan dan rencananya akan membangun for pulp and paper industries PT. Kutai Pulp and Paper. HTI diwilayah Kabupaten Kutai Timur, hasil The industry will be built in East Kalimantan province produksi PT. Permata Borneo Abadi akan with first phase production capacity of 1,2 million tons/ digunakan untuk memasok bahan baku bagi year and 2 million tonnes of pulp per year on the industri pulp dan kertas PT. Kutai Pulp and Paper. second phase. Industri tersebut akan dibangun di Provinsi Until now, PT Permata Borneo Abadi not received Kalimantan Timur dengan kapasitas produksi approval from community because their operating untuk tahap pertama sebesar 1,2 juta ton/tahun area is Long Bentuq indigenous forests area. dan tahap kedua 2 juta ton pulp per tahun. Along the way, the community agreed to make PT Permata Borneo Abadi sampai saat ini tidak rejection letter to HTI license that has been issued by mendapat persetujuan dari masyarakat karena the Minister of Forestry because they never know the perusahaan HTI tersebut beroperasi di hutan adat existence of that plantation started from permits, Long Bentuq. socialization, etc. Until now, community stand with the Pada perjalanannya, masyarakat bersepakat initial agreement which is to refuse of incoming untuk membuat surat penolakan atas izin HTI investment in Long Bentuq. The community also began yang sudah dikeluarkan oleh menteri kehutanan, to open their lands to plant a million trees with various karena mereka tidak pernah mengetahui types the community also began to open their lands to 5|Selamatkan Hutan Adat Yang Tersisa

keberadaan HTI tersebut mulai dari izin, sosialisasi dan sebagainya. Sampai sekarang masyarakat tetap berpegang pada kesepakatan awal berdasarkan surat penolakan terhadap investasi yang masuk ke dalam wilayah Long Bentuq. Masyarakat juga mulai membuka lahanlahan mereka untuk menanam sejuta pohon beragam jenis seperti kakao/coklat, pisang, sengon, karet serta buah–buahan. Ini merupakan langkah masyarakat adat dalam mengamankan wilayah mereka dari berbagai investor yang ingin berinvestasi di wilayah Desa Long Bentuq.

to plant a million trees with various types of cocoa/ chocolate, banana, sengon (Albizia chinensis), rubber and fruits. It is a way to securing indigenous peoples' territory from investors who want to operate in of Long Bentuq.

Profil PT. Permata Borneo Abadi

Nama Perusahaan: PT. Permata Borneo Abadi Type : HTI Luas Areal : 54.060 ha Lokasi Areal : Kab. Kutai Timur, Kalimantan Timur Bidang Usaha : Perdagangan, pengangkutan, pembangunan, perindustrian, perkebunan, pertanian, kehutanan, jasa, percetakan dan perbengkelan Pemegang Saham: PT. Firdaus Mitra Utama (20%) PT. Kreasi Lestari Pratama (80%) Susunan komisaris dan Direksi Perusahaan : Komisaris : Jane Fransisca Direktur Utama : Drs. Eddy Hutarso Direktur : Ir. Paulo Direktur : Ir. Harimawan Rencana: Membangun HTI di wilayah Kutai Timur untuk memasok bahan baku industri pulp dan kertas PT. Kutai Pulp and Paper yang akan dibangun di Provinsi Kalimantan Timur. Legalitas dan Perizinan : 1. Akte Nomor 06, dibuat pada tanggal 1 Juni 2006 di hadapan Linda Herawati SH, Notaris di Jakarta. Disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM tanggal 10 Juli 2006 No. C20122HT.01.01.TH.2006 2. SK Pencadangan No.SK. 324/Menhut VI/2009 tanggal 29 Mei 2009 perihal pemenuhan kewajiban SP1 No. S. 426/Menhut-VI/2009 tanggal 29 Mei 2009

Profile of PT. Permata Borneo Abadi Company’s name: PT. Permata Borneo Abadi Type : HTI (timber plantation) Area : 54.060 hectares Location : East Kutai Regency, East Kalimantan Business type : trading, transportation, construction, industrial, plantation, farming, forestry, printing and services. Shareholder: PT. Firdaus Mitra Utama (20%) PT. Kreasi Lestari Pratama (80%) Structure of comissioners and management: Commissioners : Jane Fransisca President : Drs. Eddy Hutarso Director : Ir. Paulo Director : Ir. Harimawan Plans: To build HTI in East Kutai to supply raw material of pulp and paper to PT Kutai Pulp and Paper which will be built in East Kalimantan. Legals and permits: 1. Act No.06, made on June1, 2006 in front of Linda Herawati SH, Notary in Jakarta. Established by Ministry of Law and Human Rights dated July 10, 2006 No. C-20122HT.01.01.TH.2006 2. Provisioning Decree No.SK.324/Menhut VI/2009 dated May 29, 2009 about fulfillment of obligations SP1 No. S. 426/Menhut-VI/2009 6|Selamatkan Hutan Adat Yang Tersisa

Pembukaan lahan oleh PT. HPM ©FWI-2013

Kasus PT. Hamparan Perkasa Mandiri PT. Hamparan Perkasa Mandiri (PT. HPM) (PT. HPM) Case Berawal pada tanggal 19 Januari 2006, Pemerintah Kabupaten Kutai Timur mengeluarkan surat keputusan dengan nomor 27/02.188,45/HK/I/2006 tentang pemberian izin lokasi budidaya perkebunan kelapa sawit seluas 12.800 ha di Kecamatan Busang, Kabupaten Kutai Timur kepada PT. HPM. Kemudian PT. HPM bersama dengan Pemerintah Daerah Kutai Timur melakukan sosialisasi mengenai perkebunan kelapa sawit di Desa Rantau Sentosa, namun masyarakat sepakat menolak perkebunan kelapa sawit di desanya. Selanjutnya PT. HPM melakukan pendekatan kepada beberapa pengurus desa dan Lembaga Adat Desa Rantau Sentosa, sehingga terbit surat kesepakatan untuk investasi sawit di Desa Rantau Sentosa. Hal ini memicu konflik antara Desa Rantau Sentosa dengan masyarakat Long Bentuq serta dengan pihak perusahaan karena tanah yang diserahkan oleh Pengurus Desa dan Lembaga Adat Desa Rantau Sentosa merupakan tanah Ulayat Desa Long Bentuq Kecamatan Busang. Kepala Desa Long Bentuq, tokoh masyarakat dan lembaga gereja dan Masyarakat Desa Long Bentuq tetap menolak kehadiran perkebunan sawit ini. Penolakan yang dilakukan oleh masyarakat, khususnya masyarakat Long Bentuq tidak diindahkan oleh pihak perusahaan dan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur. Pihak perusahaan PT HPM tetap melakukan pembukaan hutan dan lahan masyarakat.

Starting on January 19, 2006, East Kutai officials issued a decree No.27/02.188,45/HK/I/2006 about locations permits of 12,800 hectarespalm oil cultivation area in Busang sub-district, East Kutai Regency to PT. HPM. PT. HPM together with the East Kutai Government socializing the palm oil plantation in Rantau Sentosa village, but the community agreed to refuse palm oil plantation in their village. Furthermore, PT. HPM approach some of the village board and Traditional Institutions of Rantau Sentosa, until the letter of agreement for palm oil investment published. This triggered a conflict between the community of Rantau Sentosa and Long Bentuq as well as with the company because the land handed over by the village board and the Traditional institutions of Rantau Sentosa is in fact ulayat land of Long Bentuq. Long Bentuq headman, comunity leaders, church and community refuse the presence of the company. Rejection by community, especially byLong Bentuq community ignored by the company and East Kutai Government. PT HPM still conduct land clearing in forests and community’ lands.

In 2007 PT. HPM came to Long Lees, Long Pejeng and Long Nyelong village, Busang sub-district, East Kutai Regency. The opening of the plantationwas facilitated by Busang officials, Plt Camat Gamas directed by Tm. Rabin. They went to Long Pejeng, a breeding site, but community refuse that because that breeding site were 7|Selamatkan Hutan Adat Yang Tersisa

Pada tahun 2007 masuklah PT. HPM ke wilayah Kampung Long Lees, Long Pejeng dan Long Nyelong Kecamatan Busang Kabupaten Kutai Timur. Awal pembukaan perkebunan ini difasilitasi oleh pihak Kecamatan Busang yaitu Plt Camat Gamas yang diarahkan oleh Tm. Rabin turun ke Long Pejeng sebagai lokasi pembibitan. Kegiatan ini ditentang keras oleh masyarakat Long Pejeng karena lokasi perladangan dan perkebunan yang akan dijadikan lokasi semai hanya dihargai Rp. 100.000 per ha. Akibat penolakan tersebut maka lokasi persemaian bibit sawit ini diarahkan ke Desa Long Lees, melalui pendekatan kepada kepala adat besar dan aparat desa serta tokoh masyarakat setempat . Kepala Adat Besar Kenyah membuat surat dukungan pembukaan lahan tersebut.

PT. HPM memperluas wilayahnya pada tahun 2008 di daerah Mendom dan Rantau Sentosa. Perluasan wilayah ini menimbulkan konflik antara Desa Long Bentuq dengan Desa Rantau Sentosa mengenai tapal batas. Menurut peta tapal batas yang dikeluarkan pihak Kecamatan Busang, penentuan batas antara kedua desa adalah hak Desa Long Bentuq sebagai desa induk, sebelum dimekarkan pada tahun 1992. Sebelumnya, batas yang jelas hanya antara desa-desa lama saja, seperti misalnya dengan Desa Long Pejeng.. Pihak masyarakat adat Long Bentuq tetap mem pertahankan batas wilayah yang dikeluarkan oleh pihak pemerintah dan pengurus adat yang ikut terlibat dalam pembagian wilayah tersebut.

priced only for Rp. 100,000 per hectares. Due to that refusal, the breeding site then moved to Long Lees village with lobbying indigenous leaders and community leaders. Kenyah indigenous leader issued a letter to support the land-clearing.

PT. HPM expand its territory in 2008 in Mendom and Rantau Sentosa until eventually lead to conflict between Long Bentuq and Rantau Sentosa about village border. Long Bentuq is the one who have full rights about border between the two villages. A map published by sub-district in 1992 showed that Long Bentuq and Rantau Sentosa still in one area, so the border only between Long Bentuq and Long Pejeng. Rantau Sentosa village is not officially existed yet (Rantau Sentosa village is expansion from Long Bentuq village). In that year, there is conflict between two villages about border. Long Bentuq retaining their boundaries issued by the government and indigenous officials who are involved in the segregation of the area into two villages.

To solve the problem about village boundary, Long Bentuq community send rejection letter to palm oil plantations. The letter contains statement like this: "forests, land and water are gift from God that must be guarded and preserved for the sake of the of His creation and survival. Land, water and forests are not only have economic value but also has social and cultural value".

Pembukaan lahan oleh PT. HPM di Hutan Adat Long Bentuq ©FWI-2013

8|Selamatkan Hutan Adat Yang Tersisa

Selain menyelesaikan masalah tapal batas, masyarakat Desa Long Bentuq didampingi oleh Lembaga Padma Indonesia dan Perkumpulan Nurani Perempuan serta lembaga gereja yang ada di Desa Long Bentuq, mengirimkan surat penolakan kepada perkebunan kelapa sawit yang isinya “tanah hutan dan air merupakan pemberian Tuhan yang harus dijaga dan dilestarikan demi keutuhan ciptaan-Nya dan kelangsungan hidupnya, tanah, air dan hutan tidak hanya bernilai ekonomis tetapi memiliki nilai sosial dan budaya”. Surat penolakan tersebut ditembuskan kepada Bupati Kutai Timur, Dinas Pertanian dan dinas-dinas terkait lainnya.

It was facilitated by the Padma Institute Indonesia and Women Conscience Society and also church institutions in Long Bentuq. The letter also copied to East Kutai Regent, Department of Agriculture and related agencies.

(In the year of 2009, PT Hamparan Perkasa Mandiri (HPM) and PT Gemilang Sejahtera Abadi (GSA) has been reported East Kutai Regent related on evictions of burial land andsengonand cocoa plantations owned by community. Inside the area there is also a source of livelihood of Long Bentuq and Long Lees community. To date, there is no response from East Kutai Regent Tahun 2009 PT Hamparan Perkasa Mandiri (HPM) about this letter. dan PT Gemilang Sejahtera Abadi (GSA) telah Profile of PT. HPM dilaporkan ke Bupati Kutai Timur karena telah melakukan penggusuran lahan pemakaman dan Company’s name: PT. Hamparan Perkasa Mandiri perkebunan sengon serta kakao milik warga. Sampai Type of plant : Palm oil : 12.180 hectares saat ini tidak ada tanggapan dari Bupati Kutai Timur Area terhadap surat penolakan ini. Location : Busang sub-district, East Kutai Regency–East Kalimantan Profil PT. HPM Legal and permits: Nama Perusahaan : PT. Hamparan Perkasa Mandiri 1. Act of establishment of the company PT. HPM Jenis Tanaman: Kelapa Sawit Number 19 dated on July 25, 2005 Luas Areal : 12.180 ha 2. East Kutai Regent Decree No. 27/02.188.45/HK/ Lokasi : Kec. Busang, Kab. Kutim–Kaltim I/2006, dated January 19, 2006 aboutPermits of Plantation Location PT. HPM, ± 12.180 hectares in Legalitas dan Perizinan : Busang sub-district 1. Akte pendirian perusahaan PT. HPM Nomor 19 3. Letter of East Kutai Regent No: 500/048/EKTanggal 25 Juli 2005 II/2006 dated February 6, 2006 aboutLand 2. Surat Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor Clearing Permitsto PT. HPM in Busang 27/02.188.45/HK/I/2006, tanggal 19 Januari 2006 tentang Izin Lokasi Perkebunan a.n PT. HPM 4. Recommendations Letter/Endorsement of Head of East Kutai Plantation Services No.: 503/98/ seluas ± 12.180 ha di Kecamatan Busang Disbun-UT/II/2006 dated February 2, 2006 3. Surat Bupati Kutai Timur Nomor: 500/048/EKII/2006 tanggal 06 Februari 2006 perihal Izin Pembukaan Lahan a.n PT. HPM di Kecamatan Busang 4. Surat Rekomendasi/Dukungan Kepala Dinas Perkebunan Kutai Timur Nomor: 503/98/DisbunUT/II/2006 tanggal 02 Februari 2006

Plang PT. HPM di dekat camp PT. KNC ©FWI-2012


Tunggak kayu Ulin di konsesi PT. SAWA ©FWI-2013

Kasus PT. Subur Abadi Wana Agung PT. Subur Abadi Wana Agung (PT. SAWA) (PT. SAWA) Case Awal mula kedatangan perusahaan ini tidak terlalu disoroti masyarakat Kecamatan Busang,. Perusahaan ini mendapatkan izin lokasi dari Bupati Kutai Timur lebih awal satu hari dari PT. HPM (Hamparan Perkasa Mandiri) yaitu pada tanggal 18 Januari 2006. Perusahaan sawit PT. SAWA adalah perusahaan di bawah payung grup yang sama dengan PT. HPM.

The arrival of the company is not particularly highlighted by Busang community. This company get location permits from East Kutai Regent one day early from the PT. HPM (Hamparan Perkasa Mandiri) on January 18, 2006. PT. SAWA is still one group with PT. HPM. To obtain permission and approval from Long Lees community and avoid pressure on the refusal, this company using the name PT. HPM. Preparation of PT SAWA palm oil plantation involving PT. Fortuna Farmindo as land-clearing contractors.

Untuk mendapatkan izin dan persetujuan masyarakat Desa Long Lees dan menghindari tekanan terhadap penolakan yang dilakukan masyarakat, perusahaan ini menggunakan nama PT. HPM. Penyiapan lahan perusahaan perkebunan sawit PT. SAWA melibatkan East Kutai government still give permission for palm oil PT. Fortuna Farmindo selaku kontraktor pembukaan plantation companies such as PT. Subur Abadi Wana lahan. Agung (PT SAWA) and PT. Gemilang Sejahtera Abadi Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur tetap (PT GSA) who conduct land clearing by forcibly evicting memberi izin kepada perusahaan perkebunan sawit indigenous forests area of 200 hectares in 2008 in lainnya seperti PT. Subur Abadi Wana Agung (PT. Long Bentuq. PT GSA repeat the same modus in 2012. SAWA) dan PT. Gemilang Sejahtera Abadi (PT. GSA) The company done land clearing of 600 hectares area, yang melakukan pembukaan lahan secara paksa until now there has been no resolution of the case. dengan cara menggusur areal hutan adat seluas 200 ha pada tahun 2008 di Desa Long Bentuq. Modus yang sama diulangi kembali oleh PT. GSA pada tahun 2012, dimana perusahaan melakukan pembukaan lahan seluas 600 ha. Hingga saat ini belum ada penyelesaian atas kasus tersebut. Plang PT. SAWA ©FWI-2013


Kayu hasil tebangan di areal PT. Sawa ©PNP-2012

Profil PT. SAWA

Sisa-sisa pengolahan kayu di areal PT. Sawa ©FWI-2013

Nama Perusahaan: PT. Subur Abadi Wana Agung Jenis Tanaman: Kelapa Sawit Luas Areal : 14.350 ha Lokasi : Kec. Busang, Kab. Kutim–Kaltim Legalitas dan Perizinan : 1. Akte Pendirian Perusahaan PT. SAWA Nomor: 17 Tanggal 25 Juli 2005 2. Surat Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor: 22/02.188.45/HK/I/2006, tanggal 18 Januari 2006 tentang Izin Lokasi Perkebunan a.n PT. SAWA seluas 14.350 ha di Kecamatan Busang 3. Surat Bupati Kutai Timur Nomor: 500/046/EKII/2006 tanggal 06 Februari 2006 perihal Izin Pembukaan Lahan a.n PT. SAWA di Kecamatan Busang 4. Surat Rekomendasi/Dukungan Kepala Dinas Perkebunan Kutai Timur Nomor: 503/100/ Disbun-UT/II/2006, tanggal 02 Februari 2006

Profile of PT. SAWA

Company’s name: PT. Subur Abadi Wana Agung Type of plant : Palm oil Area : 14.350 hectares Location : Busangsub-district, East Kutai Regency– East Kalimantan Legaland Permits: 1. Act of Company’s Establishment PT. SAWA No: 17 dated July 25, 2005 2. East Kutai Regent Decree No: 22/02.188.45/HK/ I/2006, dated January 18, 2006 about Plantation Location Permits to PT. SAWA, 14.350 hectares area in Busang. 3. Letter of East Kutai Regent No: 500/046/EKII/2006 dated February6, 2006 about Land Clearing Permits to PT. SAWA in Busang 4. Recommendations Letter/Endorsement of Head of East Kutai Plantation Services Nomor: 503/100/ Disbun-UT/II/2006, dated February 2, 2006 11|Selamatkan Hutan Adat Yang Tersisa

PT. HPM dan PT. SAWA merupakan anak perusahaan PT. Yudha Wahana Abadi didirikan pada tanggal 26 Juli 2004, sebagai perusahaan nasional perkebunan kelapa sawit. Pada awal didirikannya PT. Yudha Wahana Abadi memiliki lahan (landbank) 8.783 ha dan mulai melakukan penanaman perdana pada tahun 2006. Seiring berjalannya roda bisnis, pada tahun 2008 PT. Yudha Wahana Abadi bergabung dengan PT. Triputra Agro Persada, bersamaan dengan PT. Anugerah Agung Prima Abadi yang memiliki lahan seluas 7.064 ha. Selanjutnya pada tahun 2009, sesuai peran PT. Triputra Agro Persada sebagai pemilik saham mayoritas maka PT. Dwiwira Lestari Jaya yang memiliki lahan 11.983 ha digabungkan pengelolaannya kepada Manajemen PT. Yudha Wahana Abadi sehingga terbentuklah Group baru dengan nama Yudha Wahana Abadi Group (YWA Group). Yang terdiri dari PT. Yudha Wahana Abadi, PT. Anugerah Agung Prima Abadi dan PT. Dwiwira Lestari Jaya. Sehingga sampai awal tahun 2010 Yudha Wahana Abadi Group mengelola lahan seluas 27.830 ha dengan

Kayu olahan di areal PT. SAWA ©FWI-2013

PT. HPM and PT. SAWA are part of PT Yudha Wahana Abadi was established on July 26, 2004 as the national palm oil plantation company. Early establishment of PT. Yudha Wahana Abadi own land (land bank) of 8,783 hectares and began planting debut in 2006. Along the business, in 2008 PT. Yudha Wahana Abadi joined PT. Triputra Agro Persada, along with PT. Anugerah Agung Prima Abadi who own land covering an area of ,7064 hectares. Later in 2009, according to the role of PT. Triputra Agro Persada as the majority owner of PT. Dwiwira Lestari Jaya who own land 11,983 hectares combined management with PT. Yudha Wahana Abadi forming a new group with the name of Yudha Wahana Abadi Group (YWA Group). This group consists of PT. Yudha Wahana Abadi , PT. Anugerah Agung Prima Abadi and PT. Dwiwira Lestari Jaya. Until the beginning of 2010 Yudha Wahana Abadi Group manages land with an area of 27,830 hectares of land, and 7,468 hectares planted land. Patok perkebunan sawit PT.SAWA ©FWI-2013


Perkebunan sawit PT. GSA ©FWI-2013

Kasus PT. Gemilang Sejahtera Abadi PT. Gemilang Sejahtera Abadi (PT. GSA) (PT. GSA) Case Perusahaan perkebunan sawit PT. GSA berlokasi di Kecamatan Long Mesangat, mendapatkan izin lokasi dari Bupati Kutai Timur seluas 15.690 ha. Perusahaan ini memiliki sengketa lahan dengan masyarakat Long Bentuq pada tahun 2008 seluas 200 ha di blok/titik perbatasan antara Desa Melan dengan Desa Long Bentuq. Masyarakat menuntut PT. GSA untuk membayar denda adat karena perusahaan ini dianggap telah melecehkan masyarakat Dayak Suku Modang dengan melakukan penggusuran hutan adat Long Bentuq. PT. GSA tidak melakukan sosialisasi dan koordinasi, bahkan masyarakat tidak mendapatkan informasi apapun tentang aktivitas penggusuran lahan yang dilakukan perusahaan ini. Tahun 2012 PT. GSA melakukan modus yang sama, kali ini penggusuran dilakukan pada areal lahan dan hutan seluas 600 ha, sampai saat ini belum ada penyelesaian sengketa yang terjadi.

PT. GSA merupakan anak perusahaan Teladan Prima Group, perusahaan ini memulai bisnis kelapa sawit pada tahun 2004 dan memiliki target penanaman 40.000 ha sebelum tahun 2010, dengan produksi awal CPO dan inti sawit (PK) pada kuartal pertama tahun 2009. Distribusi dan penjualan, CPO dan PK merupakan komoditas yang diperdagangkan setiap hari di Indonesia seperti Jakarta, Medan, Surabaya, Dumai dan di pasar dunia termasuk Sabah, Kuala Lumpur dan Rotterdam.

Palm oil plantation company PT. GSA is located in Long Mesangat sub-district, get location permits from East Kutai Regent with an area of 15,690 ha. The company has a land dispute with Long Bentuq community in Busang sub-district in 2008 covering an area of 200 hectares in border point between Long Bentuq and Melan. At that time, community demand customary fines because the company is considered to have abused Dayak Modang tribe for doing evictions in Long Bentuq indigenous forests without any coordination and socialization. Communitydid not get any information about land clearing activity done by this company. In 2012, PT. GSA performs the same modus, this time evictions on land and forest area covering 600 hectares.To date there has been no settlement of a dispute. PT. GSA is part of Teladan Prima Group.The company embarked on palm oil business in 2004 and has a target of planting 40,000 hectares by 2010, with initial production of CPO and palm kernel (PK) in the first quarter of 2009. Distribution and sales of CPO and PK are commodities traded every day in Indonesia such as Jakarta, Medan, Surabaya, Dumai and in the world market, including Sabah, Kuala Lumpur and Rotterdam.

Plang PT. GSA ©FWI-2012


Upaya masyarkat dalam menyelesaikan konflik ©BBL-2008

Pemancangan batas Desa Melan dan Long Bentuq ©BBL-2008

Pancang batas Desa Melan dan Long Bentuq ©FWI-2012

Kayu Ulin di areal pembukaan lahan PT. GSA di perbatasan Desa Melan dan Long Bentuq ©FWI-2013


Peta Konsesi PT. KNC ©FWI-2012

Camp PT. KNC di areal HGU PT. HPM ©FWI-2012

Plang PT. KNC ©FWI-2012

Kasus PT. Kaltim Nusantara Coal (PT. KNC) PT. Kaltim Nusantara Coal (PT. KNC)Case Tidak hanya perusahaan perkebunan sawit yang diberikan izin usaha di wilayah Desa Long Bentuq. Pada tahun 2010 perusahaan pertambangan batubara milik pimpinan partai politik Gerindra Prabowo Subianto mendapatkan izin usaha pertambangan melalui Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor: 540.I/ K.149/2010 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Kepada PT. Kaltim Nusantara Coal (PT. KNC) seluas 15.560 ha. Perusahaan tambang batubara ini merupakan anak perusahaan Nusantara Energy Group. Awal kedatangan perusahaan ini mendapatkan penolakan dari masyarakat Long Bentuq, pasalnya perusahaan ini mendapatkan izin lokasi hampir di seluruh wilayah Desa Long Bentuq.

Not only palm oil plantation companies that got business permits in Long Bentuq village but also coal mining companies owned by political party leaders of Gerindra, Prabowo Subianto got permits through East Kutai Regent Decree no. 540.I/K.149/2010 about Approval of Mining Business License (IUP) Exploration to PT Kaltim Nusantara Coal (PT KNC) with an area of 15,560 hectares. This coal mining company is a subsidiary of Nusantara Energy Group. At early stage, this company getting resistance from the Long Bentuq community because this company get location permits in almost of all area of Long Bentuq. Currently, PT Kaltim Nusantara Coal is still in the exploratory stage, based on technical considerations Forest Service and 15|Selamatkan Hutan Adat Yang Tersisa

Saat ini PT. Kaltim Nusantara Coal masih dalam tahap the Provincial Services of Energy and Mineral Resouces, eksplorasi dan berdasarkan pertimbangan teknis Dinas requested area of ± 15,560 hectares as follows: Kehutanan dan Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kalimantan Timur areal yang dimohon seluas ± 15.560 ha dengan rincian sebagai berikut: No

1 2

Status

Fungsi Kawasan Hutan (Ha) Functions of Forests (Ha) HPT HP

Non IUPHHK Perakebunan Kelapa Sawit Palm Oil Plantation PT. LKU PT. SAWA PT. HPM Jumlah Total Berdasarkan izin pelepasan kawasan hutan dari Menteri Kehutanan, wilayah seluas ± 6.631 ha termasuk di dalam areal kerja IUPHHK-HTI PT. Acacia Andalan Utama (PT. AAU) seluas 1.312 ha.

Selain PT. Kaltim Nusantara Coal, anak perusahaan Nusantara Energy Group juga memiliki izin untuk melakukan eksplorasi batu bara di Kecamatan Busang seperti: PT. Batubara Nusantara Kaltim Nomor IUP: 540.1/K.66/HK/11/2012 Luas areal 14.260 ha, PT. Nusantara Wahau Coal, Nomor IUP: 540.1/K.68/ HK/11/2012 Luas areal 14.890 ha. Pada izin lokasi yang diberikan oleh Bupati Kutai Timur terdapat overlap antara izin perusahaan Nusantara Energy Group dengan perusahaan Churcill dan Ridlatama Group, atas kejadian tersebut, perusahaan tambang asal Inggris Churcill Mining Plc menggugat Pemerintah Indonesia 2 miliar dollar AS di Pengadilan Arbitrase Internasional, karena pencabutan izin usaha pertambangan oleh Bupati Kutai Timur, Kalimantan Timur, Isran Noor. Sebelumnya, Churcill Mining menjalankan proyek East Kutai Coal Project, dengan porsi saham 75 persen dan sisanya PT Ridlatama Group.

Profil PT. KNC

Nama Perusahaan : PT. Kaltim Nusantara Coal Direktur : Sugiono Komisaris : Widjono Hardianto Nilai Saham : 1.000.000.000 Pemegang Saham: Nusantara Energindo Coal (99%) Prabowo Subianto (1%)

0

6.925

0 0 0

0 0 0

0

6.925

APL (Ha)

Jumlah (Ha)

595 30 2.740

595 30 2.740

5.270

8.635

12.195

15.560

Based on the release permit from the Minister of Forestry, an area of ± 6,631 hectaresincluded in the working area of IUPHHK-HTI PT. Acacia Andalan Utama (PT AAU) with 1,312 hectares. Beside PT. Kaltim Nusantara Coal, subsidiary of Nusantara Energy Group also has permits to conduct coal exploration in the Busang such as: PT. Batubara Nusantara Kaltim IUP Number: 540.1/K.66/ HK/11/2012 with area of 14,260 hectares; PT. Nusantara Wahau Coal, No. IUP: 540.1/K.68/ HK/11/2012with area of 14,890 hectares. The location permits given by East Kutai Regent is overlapping between Nusantara Energy Group and Churcill and Ridlatama Group. For this incident, British company, Churcill Mining Plc sued sued GoI 2 billion US dollars in the Court of International Arbitration, because mining license revocation by East Kutai Regent, Isran Noor. Earlier, Churchill Mining running East Kutai Coal Project, with 75% portion of the shares and the rest belongs to PT Ridlatama Group.

Profile of PT. KNC

Company’s name: PT. Kaltim Nusantara Coal Director : Sugiono Commissioner :Widjono Hardianto Stock value : 1.000.000.000 Shareholde: Nusantara Energindo Coal (99%) Prabowo Subianto (1%) Type of businesss: Coal


Jenis Usaha : Batubara Luas Areal : 15.560 ha Kode Wilayah : 19-KUTIM-06 Lokasi Tambang: Busang, Muara Wahau, Kutai Timur– Kaltim Legalitas dan Perizinan : 1. Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor: 540.I/ K.149/2010 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Kepada PT. KNC seluas 15.560 ha 2. Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.319/Menhut-II/2011 Tentang Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Kegiatan Eksplorasi Batubara Seluas ± 6.631 ha a.n PT. KNC Pada Kawasan Hutan Produksi Tetap di Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur 3. Surat Gubernur Kalimantan Timur Nomor: 522.21/9568/EK Perihal Rekomendasi Penggunaan Kawasan Hutan Atas Nama PT. KNC seluas ± 6.925 ha 4. Akte Nomor 22, tanggal 24 Agustus 2009 yang dibuat oleh Notaris Martina, SH.

Area : 15.560 hectares Region code : 19-KUTIM-06 Mining location : Busang, Muara Wahau, East Kutai Timur–East Kalimantan Legal and Permits: 1. East Kutai Regent Decree No: 540.I/K.149/2010 aboutApproval of Mining Business License (IUP) Exploration to PT. KNC with 15,560 hectares area 2. Minister of Forestry Decree No: SK.319/MenhutII/2011 aboutForest Area Usage for Coal Exploration Activties with 6,631 hectares area to PT KNC in Production Forest Area in East Kutai Regency, East Kalimantan Province 3. Letter of East Kalimantan GovernorNo: 522.21/9568/EK P about Reccomendation Forest Usage to PT KNC with 6,925 hectares area 4. Act Number 22, dated August 24, 2009made by Notary Martina, SH.

Siapakah Nusantara Energy Group?

Who are Nusantara Energy Group?


Penyiapan lahan PT. KAM di Desa Noran ©FWI-2013

Kasus PT. Kaltim Agro Mandiri (PT. KAM)

PT. Kaltim Agro Mandiri (PT. KAM)Case

Pada tahun 2012 perusahaan perkebunan sawit PT. Kaltim Agro Mandiri menggusur hutan adat masyarakat Long Bentuq di lokasi KM 16 untuk dibuat jalan sebagai sarana transportasi perkebunan. Masyarakat Long Bentuq mengecam tindakan penyerobotan yang dilakukan oleh pihak perusahaan dan menolak untuk memberikan wilayah hutan tersebut.

In 2012, palm oil plantation company PT. Kaltim Agro Mandiri evicted Long Bentuq indigenous forest in the location KM 16 to make way for plantation’s transportation. Long Bentuq community condemned the incursions done by the company and refused to give their forest area.

Masyarakat Desa Long Bentuq bersepakat untuk memberi sanksi pihak PT. Kaltim Agro Mandiri atas penyerobotan hutan yang dilakukannya. Masyarakat berharap agar PT. KAM dan perusahaan-perusahaan lain yang ada di sekitar Desa Long Bentuq tidak lagi melakukan perampasan hak masyarakat. Ganti rugi yang dituntut saat itu sebesar Rp. 3 milyar. Pihak perusahaan yang waktu itu diwakili oleh staf manajer bernama Bonar merasa keberatan dan tidak bisa memenuhi tuntutan masyarakat. Bonar menyatakan bahwa pihak PT. Kaltim Agro Mandiri hanya mampu memenuhi tuntutan sebesar Rp. 35 juta, dan ia menawarkan untuk melakukan ritual adat karena tuntutan tersebut tidak mungkin dikabulkan. Masyarakat tetap menolak dan apabila pihak PT. Kaltim Agro Mandiri menghendaki membuat ritual adat maka pihak perusahaan harus menyiapkan alatalat ritual berupa mandau tua pe-ninggalan nenek moyang Suku Modang sejumlah 1.300 buah, manik sejumlah 1.300 buah, guci tua sejumlah 1.300 buah, gong sejumlah 1.300 buah, babi

Long Bentuq community agreed to give PT. Kaltim Agro Mandiri sanction for the forest encroachment done by the company with hopes PT. KAM and other companies around Long Bentuq do not deprive community’s right. At that time, community demanded compensation of Rp. 3 billion. The company who was represented by staff manager named Bonar objected and can not meet the demands of community. Bonar said that PT. Kaltim Agro Mandiri only able to meet the demands of Rp. 35 million. Bonar offers to perform rituals to the community because the suit could not be granted. Community still refuse and if PT. Kaltim Agro Mandiri wants to make rituals then the company must prepare a ritual tools such as: 1,300 pieces of Old Mandau from Modang Tribe relicts; 1,300 of Manik; 1,300 of Guci Tua;1,300 gongs; 1,300 of pig; 1,300 of cows and 1,300 other ritual tools. The number of 1,300means as compensation for the community’s dignity that has been trampled. PT. Kaltim Agro Mandiri could not meet the demands from community at that time. 18|Selamatkan Hutan Adat Yang Tersisa

sejumlah 1.300 ekor, sapi 1.300 ekor dan alat-alat ritualnya sejumlah 1.300 buah. Angka 1.300 buah dimaknai sebagai jumlah penduduk Desa Long Bentuq yang sudah diinjak-injak harga diri mereka. Pihak PT. Kaltim Agro Mandiri tidak bisa memenuhi tuntutan masyarakat saat itu.

Saat konflik terjadi, pihak PT. Kaltim Agro Mandiri memberikan jaminan satu unit traktor kepada masyarakat Long Bentuq. Setelah beberapa kali pertemuan dengan berbagai pihak seperti forum kerukunan Dayak Modang dari Sangatta, dengar pendapat ke kabupaten dan terakhir pertemuan dengan pihak perusahaan yang difasilitasi oleh Camat Busang akhirnya kedua belah pihak bersepakat bahwa pihak PT. KAM akan memenuhi tuntutan masyarakat Long Bentuq. Tuntutan yang diajukan adalah: membayar uang tunai senilai 180 juta rupiah, membiayai ritual adat di lahan yang di gusur serta ritual pembersihan kampung, melakukan perbaikan jalan dari seberang kampung Long Bentuq menuju jalan poros OTP, perusahaan berhenti menggusur lahan maupun hutan Long Bentuq dan harus keluar dari wilayah Long Bentuq.

At that time PT. Kaltim Agro Mandiri provides assurance 1 unit tractor to the public at Long Bentuq, after several meetings with various stakeholders such as the Dayak Modang unity forums from Sangata, hearing with government of East Kutai District and finally to a meeting with the company which facilitated by Head of Busang sub-district and finally both parties agree that the PT. KAM will pay cash money amounting Rp. 180 million, financed in the traditional rituals evicted land, village ritual cleansing, make improvements across the road from the village to OTP and the company agreed not to evict forest land in Long Bentuq and they will to get out of the territory of Long Bentuq.

Atas: Masyarakat Long Bentuq di lokasi Hutan Adat yang digusur oleh PT. KAM ©PNP-2012

Bawah: Upacara Adat pengusiran PT. KAM ©BBL-2012


Upacara Adat Suku Dayak Modang Long Bentuq untuk mengusir PT. KAM ©BBL-2012

Pertemuan masyarakat Desa Long Bentuq di Kantor Kecamatan Busang untuk menuntut denda adat dan menuntut PT. KAM keluar dari Long Bentuq ©PNP-2012


Lokasi Hutan Adat Long Bentuk ©FWI-2013

Upaya Masyarakat Mempertahankan Hutan

Community efforts to preserve their forests

Merasa haknya dirampas, pada tahun 2009 dan 2012 masyarakat Long Bentuk dengan didampingi Perkumpulan Nurani Perempuan mengirimkan surat kepada Bupati Kutai Timur perihal penyerobotan lahan dan hutan adat oleh PT. Gemilang Sejahtera Abadi dan PT. Kaltim Agro Mandiri, namun sampai hari ini tidak ada tanggapan dan upaya penyelesaian konflik oleh Bupati Kutai Timur. Izin yang diberikan oleh Bupati Kutai Timur, Kementerian Kehutanan dan Departemen Pertambangan dan Energi kepada perusahaan sawit, tambang batubara dan HTI hanya sebagai pemenuhan nafsu demi mendukung kepentingan komersial belaka tanpa melihat kondisi nyata masyarakat.

Feeling their rights have been deprived, in 2009 Long Bentuq community accompanied by Perkumpulan Nurani Perempuan or the Society of Women Conscience submit a letter to East Kutai Regent regarding the annexation of land and forests by PT. Gemilang Sejahtera Abadi and PT. Kaltim Agro Mandiri.Until today, no response and conflict resolution efforts done by East Kutai Regent. Permission granted by East Kutai Regent, Ministry of Forestry and Ministry of Energy and Mineral Resources to palm oil companies, coal mines and plantations are lust fulfillment to support the commercialization and investors interest without seeing the real condition of the community.

Menyadari ancaman kehilangan sumber daya hutan yang semakin nyata, masyarakat Long Bentuq dengan difasilitasi oleh Perkumpulan Nurani Perempuan mengajukan pengelolaan Hutan Desa kepada Kementerian Kehutanan pada bulan Oktober 2009 seluas 40.000 ha. Setelah sekian lama menunggu, Bupati Kutai Timur akhirnya menandatangani berkas rekomendasi pada tanggal 21 Juni 2011 dengan luas

The threat of forests loss more real. Long Bentuq community facilitated by the Perkumpulan Nurani Perempuan apply for community-based forest management with 40,000 hectares area to the Ministry of Forestry in October 2009. After long awaiting, East Kutai Regent finally signed the document on June 21, 2011 with an area of 11,648.90 hectares. Once signed by the Regent, the submission letter proposed to the Ministry of Forestry. Few months later, precisely August 13, 2011 verification team from the Ministry of

Upaya lain yang dilakukan oleh masyarakat Desa Long Bentuq untuk mempertahankan hutan yang tersisa adalah dengan membuat posko penjagaan, membuat jalur-jalur jalan di dalam hutan untuk mempermudah pengawasan dan identifikasi keanekaragaman hayati yang ada di dalam hutan mereka.

Other efforts by Long Bentuq community in order to preserve the remaining forests is to create a guard post, make paths in the woods to facilitate the monitoring and identification of forest biodiversity.


Setelah ditandatangani bupati, surat pengajuan tersebut di usulkan ke Kementrian Kehutanan, setelah beberapa bulan kemudian tepatnya 13 Agustus 2011 tim verifikasi dari Kementrian Kehutanan, Planologi dan Dinas Kehutanan Kutai Timur dan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur turun ke Desa Long Bentuq. Berdasarkan data yang ada, wilayah hutan Desa yang diajukan berada pada lokasi IUPHHKHTI PT. Permata Borneo Abadi seluas 54.000 ha berdasarkan SK Pencadangan No. SK. 324/Menhut VI/2009 tanggal 29 Mei 2009. Pada bulan November 2012, Kementerian Kehutanan menerbitkan SK Pengelolaan Hutan Desa bagi masyarakat Long Bentuk seluas 880 ha. Izin lokasi yang dikeluarkan oleh Kementerian Kehutanan berada diluar lokasi yang diajukan dan secara administratif berada di luar wilayah Desa Long Bentuq. Masyarakat menolak izin yang diberikan, karena berada di wilayah administratif Desa Long Pok sehingga bisa memicu konflik horizontal antar desa.

Fakta lapangan menunjukan cacatnya kinerja pemerintah Indonesia dalam sistim perizinan yang ada, hal ini membuka ruang bagi investor dan korporasi besar dalam penguasaan sumber daya alam di Desa Long Bentuq. Masuknya perusahaan swasta ke Long Bentuq tidak membawa dampak signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat dan penciptaan lapa-ngan kerja, sebaliknya masyarakat merasa kehilangan sumber pemenuhan kebutuhan hidup. Rotan, daun biru, babi hutan, madu, ikan, sungai merupakan sumber penghidupan yang sangat terbatas saat ini.

Forestry, Planning and the Forestry Provincial Officers went to the Long Bentuq village. Based on existing data, the proposed village forest areas are in locations of IUPHHK-HTI PT. Permata Borneo Abadi with 54,000 hectares area by Decree No. 324/Menhut VI/2009 dated May 29, 2009. In November 2012, Ministry of Forestry issued a decree to the community-based management of 880 hectares village forest. Location permit issued by the Ministry of Forestry located outside the proposed site and is administratively located outside the area of Long Bentuq village. Community does not take the permissions granted as it is, because it is located in Long Pok village that could lead to horizontal conflict between villagers. Facts on the ground show defects in the performance of the GoI in the existing licensing system. It openchance for investors and large corporations in control of natural resources in Long Bentuq. The coming of private companies to Long Bentuq don’t have any significant impact on community’s welfare and job creation. Otherwise, community feel the loss of subsistence resources. Rattan, material for the hat, wild boar, honey, fish, river are their very limited source of livelihood for now.

Kegiatan pengamanan hutan ©FWI-2013


Kesimpulan

Conclusion

Hutan Adat Long Bentuk ©FWI-2013

1. Tumpang tindih izin atas hadirnya perusahaan 1. The overlapping permits of palm oil, coal mining sawit, batubara dan HTI merusak tatanan sosial and timber companies damage the social life of yang dulu ada dan terjaga di masyarakat Long Long Bentuq community, horizontal conflicts with Bentuq, terjadi konflik horizontal dengan the emergence of groups and individuals who munculnya kelompok/perorangan yang support and reject the presence of the company. mendukung dan menolak kehadiran perusahaan Rejection of the company in Long Bentuq tersebut. Penolakan kehadiran perusahaan di Long expressed by the majority of the community in Bentuq diungkapkan oleh sebagian besar Long Bentuq. Local governments expressed land masyarakat yang berada di Long Bentuq. clearing for palm oil plantations around Long Pemerintah Desa setempat mengungkapkan Bentuq incompatible with the concept of village pembukaan lahan untuk perkebunan sawit di development planning (RPJMDes). sekitar Long Bentuq tidak sesuai dengan konsep 2. Development by Government of East Kutai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Regency through expansion of oil palm plantations (RPJMDes). in the Muara Ancalong, Busang and Mensangat 2. Pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah subdistrict will threaten the existence of indigenous Kabupaten Kutai Timur melalui program lands, indigenous forests, peoples' rights in several perluasan perkebunan besar kelapa sawit di villages, including: Mekar Baru, Long Nyelong, Long Kecamatan Muara Ancalong, Busang dan Lees, Long Pejeng, Rantau Sentosa, Long Bentuq, Mesangat telah me-ngancam keberadaan tanah Long Tesak, Melan, Tanjung Manis, Gemar Baru, adat, hutan adat, kebun-kebun hak masyarakat di Long Nah, SP 1 and SP 2. beberapa desa, diantaranya: Mekar Baru, Long 3. Communities feel if they refuse palm oil company is Nyelong, Long Lees, Long Pejeng, Rantau Sentosa, the same thing as refuse government programs. So Long Bentuq, Long Tesak, Melan, Tanjung Manis, that all paperwork and administrative work will be Gemar Baru, Long Nah, SP 1 dan SP 2. complicated in the village and sub-district levels. 23|Selamatkan Hutan Adat Yang Tersisa

3. Masyarakat merasa jika mereka menolak sawit maka sama dengan menolak program pemerintah. Sehingga segala urusan administrasi desa selalu dipersulit di tingkat kecamatan dan kabupaten. 4. Pemberian izin atas HTI PT. Borneo Permata Abadi mengancam kelestarian dan keanekaragaman hayati termasuk Orangutan yang ada dan hidup di sana, selain itu hutan tersebut merupakan sumber mata air yang digunakan masyarakat. 5. Sumberdaya alam di sepanjang Daerah Aliran Sungai Atan, yang melintasi Desa Mekar Baru, Long Nyelong, Long Lees, Long Pejeng, Rantau Sentosa, Long Bentuq, Long Tesak, Melan, Tanjung Manis, Gemar Baru, Long Nah, SP 1 dan SP2 di wilayah Kecamatan Muara Ancalong, Busang dan Long Mesangat, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur adalah sumber daya alam yang berisikan hutan adat, tanah adat, kebun karet, kebun coklat, kebun lada, pisang dan jenis tanaman lainnya yang telah lama dibudidayakan oleh masyarakat lokal di sepanjang DAS dan merupakan sumber kehidupan masyarakat lokal yang menjamin ruang keselamatan hidup rakyat.

4. Granting permission for HTI PT. Permata Borneo Abadi threatens biodiversity including orang utans, other than that the forest is a source of water used bycommunity. 5. Natural resources along Atan Watershed, which cross Mekar Baru village, Long Nyelong, Long Lees, Long Pejeng, Rantau Sentosa, Long Bentuq, Long Tesak, Melan, Tanjung Manis, Gemar Baru, Long Nah, SP 1 and SP 2 in area of Muara Ancalong, Busang and Long Mesangat sub-district, East Kutai Regency, East Kalimantan Province, are natural resources containing indigenous forests, wetlands, rubber, cocoa, pepper gardens, banana and other crops that have long been cultivated by local communities along the river basin and the source of life of local communities which ensure the safety of community's living space.

Reccomendations

The government should be responsible for the destruction of the social and cultural life of the ecological damage and loss suffered by local communities. Thus, the government must amend the existing licensing Rekomendasi system, overlapping permits between the companies is Pemerintah harus bertanggung jawab atas hancurnya proof of the inability of the government in creating tatanan sosial dan budaya masyarakat, rusaknya management systems (good governance). kelestarian ekologi dan kerugian yang diderita oleh Referensi/References: masyarakat setempat. Dengan demikian Pemerintah harus membenahi sistim perizinan dan mencabut izin Kliping Media:http://nasional.kompas.com/ perusahaan yang berkonflik dengan masyarakat, read/2013/03/04/2045063/ adanya tumpang tindih izin perusahaan adalah bukti Kasus.Churcill.Mining.Jangan.Terulang ketidakmampuan pemerintah dalam mewujudkan Kementrian Hukum dan Ham dalam Churchill AGM sistim pengelolaan yang baik (good governance). Presentation 2011 FINAL http://bimapalma.com/bpn/?hal=activity&idnya=36

Sungai Kelinjau sebagai salah satu sarana bermain anak-anak Long Bentuq ©FWI-2013


merupakan jaringan pemantau hutan independen yang terdiri dari individu-individu dan organisasi-organisasi yang memiliki komitmen untuk mewujudkan proses pengelolaan data dan informasi kehutanan di Indonesia yang terbuka sehingga dapat menjamin pengelolaan sumberdaya hutan yang adil dan berkelanjutan. Misi Dalam upaya pencapaian visi tersebut, FWI secara sadar telah menetapkan peran strategisnya sebagai bagian dari komponen masyarakat madani untuk mendorong percepatan proses demokratisasi dalam pengalokasian dan pengelolaan sumberdaya hutan dengan cara: 







Mengembangkan transparansi data dan informasi kehutanan dan kondisi sumberdaya hutan melalui pengembangan dan penguatan simpul-simpul pemantauan hutan yang terdesentralisasi dan mandiri (independen) di berbagai wilayah/daerah yang secara ekologis signifikan dan penting untuk dijaga, dilestarikan dan dikelola secara berkelanjutan. Mendorong publik, khususnya organisasi-organisasi masyarakat madani lainnya yang independen, agar terlibat secara aktif dan konstruktif dalam proses-proses politik yang berkaitan dengan pengurusan sumberdaya hutan melalui penyebar-luasan informasi tentang kondisi hutan terkini dan penyebab kerusakannya yang diolah dari data lapangan yang akurat dan bukti yang tidak terbantah. Membantu pembuat dan pelaksana kebijakan di pemerintahan dengan menyediakan data dan informasi alternatif (di luar sumber data resmi yang sudah ada) tentang kehutanan dan sumberdaya hutan untuk digunakan dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan. Menemu-kenali dan mempromosikan kebijakan-kebijakan dan praktek-praktek pengelolaan hutan yang nyata-nyata berhasil menjaga kelestarian dan keberlanjutan sumberdaya hutan serta menjamin keadilan bagi masyarakat setempat.

Sekretariat Jl. Sempur Kaler No. 62 Bogor Jawa Barat, 16129 Indonesia

Telp : +62 251 8333 308 Fax : +62 251 831 7 926 Email : [email protected] Website : http://www.fwi.or.id

Save The Last Customary Fore ent

Recommend Documents