PIDATO PRESIDEN RI Tanggal 17 November 2004 "Mengenali Masalah, Menetapkan Agenda dan Arah" Assalamu'alaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita semua Saudara-saudara se-bangsa dan se-tanah air, di manapun Saudara mengabdi dan berada, Pertama-tama, dalam suasana Lebaran, ijinkanlah saya atas nama pemerintah dan selaku pribadi mengucapkan Selamat Idul Fitri 1 Syawal 1425 Hijriyah, kepada Saudara kaum muslimin dan muslimat. Minal aidin wal faidzin, mohon maaf lahir dan batin. Semoga berkah Ramadhan menyertai langkah perjuangan kita, membangun hari esok Indonesia yang lebih baik. Sebagai bangsa, kita juga patut bersyukur, karena setelah kita berhasil menyelenggarakan rangkaian pemilihan umum di tahun 2004, yang berlangsung secara damai dan demokratis, iklim nasional sekarang ini, baik secara politik, sosial maupun keamanan, pada umumnya dalam keadaan baik. Situasi Lebaran tahun ini juga berada dalam keadaan baik, termasuk terkelolanya gelombang kepulangan para tenaga kerja Indonesia dari Malaysia, yang jumlahnya cukup besar. Namun, di tengah kebahagian dan rasa syukur itu, kita sungguh berprihatin atas terjadinya aksi kekerasan di Poso, dan bencana alam yang terjadi di Pulau Alor, Nusa Tenggara Timur. Kita mengutuk dan marah terhadap pemboman yang dilaksanakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab dan merobek nilai kemanusiaan di Poso itu, yang mengakibatkan meninggal dan terlukanya beberapa saudara kita yang tidak berdosa. Menko Polhukam, Mendagri, Panglima TNI, Kapolri dan Wakabin telah berangkat ke Poso untuk segera dapat mengendalikan situasi keamanan, melakukan pencegahan kekerasan baru termasuk tindakan deteksi dini, dan kemudian diikuti dengan langkah-langkah penegakkan hukum yang tepat. Sebagai rasa bela sungkawa dan respon cepat pemerintah, Menko Kesra bersama Mensos, Menkes, Menhub dan Men PU telah datang ke Pulau Alor, untuk meninjau dan memberikan bantuan tanggap darurat yang diperlukan. Saya juga sudah berkomunikasi dengan Gubernur NTT, untuk mempersiapkan dan melakukan rehabilitasi dan rekonstruksi daerah akibat bencana alam tersebut. Hari ini genap 4 minggu usia pemerintah yang saya pimpin. Saya memaknai bulan pertama pemerintahan ini adalah awal dari awal pembangunan kembali Indonesia, setelah bangsa kita mulai dapat keluar dari krisis. Sesuai dengan mandat dan amanah yang saya terima dari rakyat, saya akan melanjutkan pengelolaan pemerintahan dan pembangunan nasional dari pendahulupendahulu saya. Pada hakikatnya, pmbangunan adalah kesinambungan ( continuity ) dan perubahan ( change ).
Apa yang telah berhasil dicapai oleh pemerintah Presiden Megawati Soekarnoputri, seperti pertumbuhan ekonomi yang telah terjadi dan stabilisasi makro ekonomi yang telah berhasil dilakukan, tentu perlu kita pertahankan. Sementara, yang belum sepenuhnya terwujud di masa lalu, seperti pengangguran dan kemiskinan yang masih tinggi, serta investasi dan sektor riil yang belum tumbuh baik, tentu menjadi tugas dan kewajiban pemerintah sekarang untuk terus menerus mengatasi dan memperbaikinya. Saudara-saudara sekalian, Hampir semua pihak berbicara Program 100 Hari. Media massa, termasuk tayangan-tayangan televisi, tidak pernah sepi dari ulasan Program 100 Hari pemerintah. Bahkan sebagian kalangan meletakkan Program 100 Hari ini sebagai ukuran keberhasilan dari pemerintah. Saya tidak ingin memperdebatkan masalah ini, yang jelas, Program 100 Hari pemerintah bukan dan tidak untuk menyelesaikan semua masalah. Juga tidak mungkin dapat melaksanakan semua kegiatan. Termasuk untuk mengukur keberhasilan pemerintah sekarang yang insya Allah masih harus bekerja keras 5 tahun ke depan. Kepada kita diajarkan bahwa dlaam metode pemecahan masalah yang sederhana, yang pertama harus kita kenali adalah akar dan penyebab dari masalah itu, kemudian baru kita hilangkan dan atasi penyebab dari masalah yang bersangkutan. Dengan demikian, apa yang dilakukan pemerintah dalam 100 hari ini, terutama bulan pertama ini, dapat saya beri judul: "Mengenali Masalah, Menetapkan Agenda dan Arah". Tentu saja hal ini disertadi dengan langkah dan tindakan yang nyata pula. Paling tidak ada 10 langkah yang pemerintah lakukan saat ini. Pertama, melakukan konsolidasi pemerintahan. Para menteri, kecuali tiga menteri yang juga bertugas dalam Kabinet Gotong Royong, yaitu Menlu, Men ESDM, dan Mensos, perlu melakukan orientasi, adaptasi dan melakukan langkah-langkah awalnya. Sayapun juga harus secara cepat mempelajari kebijakan Presiden Megawati, terutama yang bersifat mendasar dan aktual. Kedua, pemerintah perlu segera memposisikan dan mempelajari semua isu, mulai dari bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, hukum, HAM, pertahanan dan keamanan. Di sini termasuk komitmen serta masalah yang belum diselesaikan di waktu yang lalu, dalam arti masih berlanjut. Ketiga, secara khusus pemerintah perlu mempelajari dan re- review sejumlah kebijakan yang penting, seperti kebijakan fiskal, perindustrian dan pertanian, kebijakan pendidikan dan kesehatan, langkah-langkah pemberantasan korupsi, kebijakan penyelesaian masalah Aceh, Papua dan terorisme, kebijakan pembangunan infrastruktur secara nasional, kebijakan investasi dan perdagangan, serta kebijakan luar negeri.
Keempat, setelah cukup dalam pengenalan masalah dan review kebijakan yang tengah berlangsung, pemerintah harus menetapkan arah, agenda dan prioritas pembangunan dan pengelolaan pemerintahan 5 tahun mendatang. Kelima, sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, agenda dan prioritas tersebut harus dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) yang harus selesai dalam jangka waktu 3 bulan. Agar dalam 100 hari pertama ini yang dilakukam pemerintah juga memiliki arah, konsep dan rencana yang benar, pemerintah telah menetapkan Agenda 100 Hari Pertama Kabinet Indonesia Bersatu. Keenam, agar manajemen pemerintah benar-benar dapat berlangsung secara efektif, selaku Presiden saya telah menetapkan Aturan Main ( Rules of the Game ) dan Kode Etik ( Code of Conduct ) bagi seluruh jajaran pemerintahan atau lembaga eksekutif, baik pada tingkat Kabinet (secara internal), tingkat Pemerintah Pusat, maupun tingkat Pemerintah Daerah. Sesungguhnya ini merupakan kontrak tanggung jawab ( contract of accountability ) jajaran eksekutif yang harus dijunjung tinggi. Saya ingin jajaran pemerintah bekerja secara sungguh-sungguh, penuh tanggung jawab, berkinerja baik, dan bebas dari korupsi dan penyimpangan. Ketujuh, dalam 100 hari ini pemerintah perlu menunjukkan determinasi dan kesungguhan yang tinggi dalam menjalankan tugas, termasuk melakukan terapi kejut. Itulah sebabnya minggu pertama, saya mengunjungi empat institusi penting yang oleh negara dan rakyat diharapkan dapat mengemban tugas dengan baik, memiliki prestasi yang tinggi, dan tidak sebaliknya melakukan penyimpangan termasuk tindakan KKN. Keempat lembaga itu adalah Kejaksaan Agung, Polri, Ditjen Pajak, dan Ditjen Bea dan Cukai. Dengan jelas saya katakan kepada para abdi negara itu, bahwa depan ini. Kedelapan, pemerintah harus mampu menangani permasalah aktual yang ada dalam 100 hari ini, yaitu pengelolaan perayaan Lebara, Natal dan Tahun Baru, serta pengelolaan kepulangan TKI dari Malaysia. Pemerintah harus dapat mengelola stabilitas harga sembako, angkutan publik, ketersediaan BBM, pelayanan kesehatan, dang pengamanan hari-hari besar itu. Kepulangan TKI dari Malaysia yang jumlahnya dapat mencapai ratusan ribu juga harus berjalan dengan baik. Sebagai pemimpin saya harus meninjau dan mencek langsung semua pelayanan publik tersebut, agar tidak terjadi permasalahan yang besar dan serius. Kesembilan, dalam 100 hari ini pemerintah juga harus menyelesaikan dan mencari solusi terhadap berbagai masalah kritis yang memang belum terselesaikan sebelumnya, seperti solusi kebijakan terhadap tingginya harga minyak di pasar internasinoal, yang sangat membebani APBN karena besarnya subsidi BBM. Solusi terhadap penyelesaian kasus Karaha Bodas, Review APBN 2005, termasuk penetapan angka defisit anggaran, dan peninjauan asumsi harga minyak. Perlu saya sampaikan, bahwa pilihannya sering tidak mudah, bahkan pahit. Tetapi, bagaimanapun pemerintah harus menetapkan pilihan dan memutuskan. Karena permasalahan
ini sangat berkaitan dengan hajat hidup rakyat kita, pemerintah tentu akan membicarakan yang serius dengan pihak DPR dan DPD. Kesepuluh, mulai tahun 2004 ini sistem dan praktek ketatanegaraan kita telah mengalami banyak perubahan. Hal ini sesuai dengan amanah UUD 1945 yang telah mengalami empat kali perubahan. Kita ketahui bersama, di samping Mahkamah Agung kita memiliki Mahkamah Konstitusi. Di samping Dewan Perwakilan Rakyat, ada Dewan Perwakilan Daerah. Majelis Permusyawaratan Rakyat yang dulu adalah Lembaga Tertinggi Negara, kini menjadi Lembaga Negara, yang tidak lagi memilih Presiden dan menetapkan GBHN. Tentu ini memerlukan penyesuaian dan adaptasi dalam segi paradigma, mind set , mekanisme, bahkan kultur politik, yang kita semua berada di dalamnya. Oleh karena itu, dalam bulan pertama ini, saya telah melaksanakan komunikasi dan konsultasi dengan lembaga-lembaga tinggi negara itu, agar kita saling memahami peran, fungsi, otoritas dan tugas masing-masing, sesuai UUD dan UU yang berlaku. Menyangkut hubungan pemerintah dengan DPR yang sempat memiliki ketegangan di waktu yang lalu, terutama sebelum dapat dimulainya Rapat-rapat Kerja antara pemerintah dengan Komisi-komisi DPR, tentu bukanlah merupakan desain maupun keinginan, baik dari pemerintah maupun DPR. Saya bersyukur bahwa permasalahan yang menyangkut hubungan horizontal tersebut telah relatif cair, dan kedua lembaga telah dapat menjalankan peran dan fungsinya sesuai amanah konstitusi. Yang jelas, pemerintah tentu ingin mendapatkan pengawasan dari DPR, agar keputusan dan kebijakan publik benar-benar tepat, dan sesuai pula dengan harapan rakyat kita. Saudara-saudara se-bangsa dan se-tanah air yang saya cintai, Dalam kesempatan yang baik ini, di awal pelaksanaan tugas pemerintah yang saya pimpin, ada baiknya saya menyegarkan dan mengangkat kembali visi dan misi yang saya kedepankan dalam rangkaian pemilu yang lalu. Hal ini penting agar di samping terdapat konsistensi, juga agar visi dan misi tersebut dapat dipahami secara utuh dan bebas dari manipulasi yang kurang tepat. Berulang kali saya katakan bahwa Indonesia yang kita tuju adalah Indonesia yang lebih aman, lebih adil, lebih demokratis, dan lebih sejahtera. Tentu kondisi seperti ini harus kita bangun secara bertahap, melalui kebersamaan dan kerja keras kita. Dalam bentang waktu 5 tahun mendatang, ada sejumlah isu fundamental yang harus kita tangani secara sungguh-sungguh, sehingga tujuan kita untuk membangun Indonesia yang lebih baik dapat terwujud. Di bidang ekonomi, kita harus bekerja keras agar ekonomi kita terus tumbuh dengan sasaran rata-rata 6,5% per tahun. Kita ingin penerimaan negara terus naik, baik dari pajak maupun nonpajak. Kita ingin pengangguran juga turun pada tingkat 6% atau lebih rendah di tahun 2009.
Angka kemiskinan mesti kita turunkan. Sebaliknya, kita perlu melakukan upaya serius untuk dapat meningkatkan investasi, dan membangun infrastruktur kita secara nasional. Di bidang kesejahteraan rakyat, agenda utama kita adalah meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan. Di samping itu kehidupan yang religius dan penuh dengan harmoni dan toleransi juga perlu kita dorong. Perlindungan dan pemberdayaan kaum perempuan perlu terus dilakukan. Di bidang hukum, prioritas perlu diletakkan pada kesinambungan reformasi hukum ( justice sector reform ), penegakkan hukum, pemberantasan KKN secara lebih efektif dan serius, serta penyelesaian kasus-kasus hukum berskala besar. Di bidang politik, kita perlu melanjutkan reformasi dan demokratisasi. Penghormatan kepada hakhak sipil perlu ditingkatkan, sejalan dengan peningkatan kebebasan dalam tatanan politik yang stabil dan tertib. Dan di bidang keamanan, agenda utamanya diarahkan untuk penyelesaian masalah separatisme di Aceh dan Papua, pemberantasan terorisme, dan penuntasan penyelesaian konflik komunal di Poso dan di Ambon. Pencapaian ke lima agenda tersebut, yaitu permasalahan di bidang ekonomi, kesejahteraan rakyat, hukum, politik dan keamanan, tentulah memerlukan strategi, kebijakan dan rencana yang tepat. Langkah-langkah dan aksi pemerintah dalam 100 hari pertama inipun juga tidak boleh terlepas dari konteks agenda 5 tahun ke depan. Sudah barang tentu dalam 100 hari yang dapat dilakukan pemerintah adalah menetapkan strategi, kebijakan dasar dan rencana aksi, termasuk pula meletakkan landasan bagi tahapan selanjutnya. Namun demikian, baik secara simbolik maupun konkrit pemerintah sudah harus bekerja dengan arah dan tujuan yang benar. Pemerintah ingin menjalankan manajemen pemerintahan yang efektif dan sistemik, serta dapat diukur kemajuan-kemajuannya. Saudara-saudara sekalian, Saya akan menjelaskan secara ringkas dan garis besar, Agenda 5 Tahun dan Aksi 100 Hari , bidang per bidang agar dapat dipahami secara lebih utuh visi, misi, rencana dan tindakan pemerintah ke depan nanti. Saya mulai dari bidang Ekonomi . Saya menggunakan istilah Triple Strategy dalam pembangunan ekonomi nasional ke depan. Strategi pertama adalah mendorong pertumbuhan ( growth ) melalui peningkatan investasi dan ekspor. Strategi kedua, menggerakkan kembali sektor riil guna menciptakan lapangan kerja yang lebih luas. Dan, strategi ketiga adalah melakukan revitalisasi pertanian dan ekonomi pedesaan untuk mengurangi kemiskinan. Jadi, sesungguhnya Triple Strategy tiada lain adalah "Pro-Growth, Pro-Employment, and Pro-Poor Strategy" .
Pertumbuhan ekonomi dan peningkatan output secara berkualitas memang harus kita lakukan. Jika pada masa transisi enam tahun berselang ini pertumbuhan itu lebih didorong oleh konsumsi, tentu ke depan kita berupaya agar pilar pertumbuhan itu pada investasi dan ekspor. Agar investasi, baik dalam maupun luar negeri terus meningkat dan berkembang, diperlukan iklim nasional yang makin kondusif. Saya setuju dengan hasil survey yang dikoordinasikan oleh International Business Chamber di Jakarta, Agustus 2004 yang lalu, bahwa menurut peringkatnya faktor yang berpengaruh pada investasi, termasuk penghambatnya adalah penegakkan hukum, korupsi, perpajakan, birokrasi dan inkonsistensi kebijakan atau regulasi, ketenagakerjaan, kejahatan dan keamanan, infrastruktur dan otonomi daerah. Saya juga setuju dengan apa yang diidentifikasi oleh Kadin bahwa faktor kritikal yang berkaitan dengan pengembangan industri di negara kita adalah permasalahan di bidang hukum, perpajakan, ketenagakerjaan, infrastruktur dan otonomi daerah, serta strategi dan kebijakan industri. Justru faktor-faktor itulah, baik yang diidentifikasi oleh International Business Chamber Jakarta maupun oleh Kadin, yang merupakan agenda dan prioritas pembenahan iklim investasi di Indonesia 5 tahun mendatang. Bahkan dalam 100 hari pertama, faktor-faktor itu pula yang pemerintah telah mulai sentuh dan tangani. Secara pribadi, sebagai Presiden, sayapun memberikan atensi yang tinggi. Dari sisi ekspor, pemerintah akan berusaha keras untuk meningkatkan kerja sama ekonomi internasional secara lebih agresif, mencari akses pasar yang lebih luas bagi produk-produk pertanian di negara maju, termasuk perundingan tarif yang menguntungkan kita dalam forum WTO. Pada bulan pertama ini saya telah melakukan pembicaraan substantif, tentu dalam konteks makro, menyangkut kerja sama ekonomi yang lebih luas dengan Perdana Menteri Malaysia Abdullah Badawi, Perdana Mengeri Singapura Lee Hsien Loong, utusan khusus Presiden RRC Hu Jintao State Councelor Tang, utusan khusus Kaisar dan Perdana Menteri Jepang Fukuda serta Pimpinan Nippon Keidanren , dan Perdana Menteri Australia John Howard. Dalam kaitan ini saya juga melakukan komunikasi dan pembicaraan dengan US Chamber of Commerce di Washington DC melalui video conference dari Jakarta. Insya Allah, dalam Pertemuan APEC akhir minggu ini di Chile, saya akan lanjutkan pembicaraan dengan pemimpin-pemimpin dunia lain. Menko Perekonomian dan Menteri Perdagangan secara khusus telah saya tugaskan untuk melakukan pembicaraan yang lebih operasional dengan counterpart masing-masing di jajaran negara ASEAN maupun APEC. Penggerakan sektor riil perlu kita lakukan dengan lebih agresif 5 tahun mendatang. Sektor manufaktur dan jasa haurs bangkit dan tumbuh, termasuk pengembangan UMKM. Kita berkepentingan untuk mengurangi pengangguran secara signifikan, melalui kebangkitan sektor riil ini. Mengapa industri manufaktur harus survive , terutama yang menghadapi tantangan tertentu seperti industri tekstil, agar tidak terjadi gelombang PHK, yang hanya akan memperburuk jumlah pengangguran terbuka, yang saat ini jumlahnya sekitar 10 juta orang.
Revitalisasi pertanian dan ekonomi pedesaan perlu kita lakukan. Infrastruktur pertanian dan pedesaan perlu kita bangun. Kita juga harus meningkatkan pengeluaran pemerintah untuk pembangunan pertanian, karena akan dapat mengurangi angka kemiskinan, yang 68% berada di sektor pertanian dan pedesaan. Pengembangan agrobisnis juga tidak boleh meminggirkan kaum petani, yang dapat semakin terpinggirkan. Saya mendorong dilakukannya riset dan inovasi di sektor pertanian, termasuk bioteknologi, sebagaimana yang berhasil dilakukan di Thailand. IPB, misalnya, sebagai salah satu center of excellent , dapat menjadi pelopor dalam revitalisasi pertanian dan ekonomi pedesaan. Sektor energi juga perlu kita dorong secara sungguh-sungguh. Kebutuhan energi akan meningkat terus, termasuk listrik, dengan terlebih dahulu menetapkan strategi energi jangka menengah dan jangka panjang. Sementara itu, pemerintah perlu terus menerus menetapkan kebijakan subsidi BBM dan kebijakan harga yang tepat. Bulan pertama ini telah saya resmikan produksi dan pengolahan gas di lepas pantai Natuna. Juga telah saya resmikan 3 PLTG di Sumatera Selatan, termasuk pembangunan interkoneksi listrik di wilayah Sumatera. Bahkan saya setuju dan saya dorong keinginan pemerintah daerah dan masyarakat Sumatera Selatan untuk menjadikan propinsinya sebagai Lumbung Energi. Pembangunan infrastruktur sangat mendesak untuk kita lakukan. Kebutuhan untuk investasi baru di sektor infrastruktur diperkirakan mencapai US$ 72 milyar untuk 5 tahun mendatang, yang tentu sangat diharapkan kontribusi dari swasta. Dalam 100 hari pertama ini, pemerintah akan menyusun cetak biru dari rencana pembangunan infrastruktur secara nasional yang terintegrasi. Di sini termasuk aspek pembiayaan yang diperlukan, yang tentu harus dipadukan antara pembiayaan daerah dan pusat, termasuk kontribusi dari swasta. Mengingat investasi yang besar dalam pembangunan infrastruktur ini, pilihan dan keputusannya harus benar-benar tepat. Pertimbangan cost benefit- nya harus juga tepat. Sebagai contoh, rencana pengembangan pelabuhan laut Dumai saya pandang tepat karena volume CPO yang akan diangkut dari pelabuhan itu akan meningkat dari 3 juta ton tahun 2004 ini, menjadi 6 juta ton pada tahun 2006 nanti. Dengan tujuan yang sama, tepat pula rencana pengembangan pelabuhan laut di Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah. Pembangunan subway dan monorel di Jakarta guna memecahkan kemacetan lalu lintas yang semakin parah tentu merupakan kebutuhan yang patut dimengerti. Agar pembangunan ekonomi ke depan ini makin berhasil, diperlukan sinergi dan sinkronisasi yang baik. Sinergi dan sinkronisasi ini menyangkut kebijakan nasinoal dan kebijakan daerah, kebijakan moneter dan kebijakan fiskal, serta peran bersama pemerintah dan dunia usaha. Saya telah berdiskusi dengan Gubernur BI tentang bagaimana dapat menyerasikan peran BI dan pemerintah dalam paduan kebijakan yang tepat. Demikian juga, pemerintah teleah mengkomunikasikan visi dan kebijakan ekonomi nasional 5 tahun mendatang kepada para pemimpin perbankan di Indonesia. Saya mendukung upaya BI dalam rangka memperkokoh stabilitas moneter dan sistem perbankan yang semakin kredibel. Secara berkala, saya ingin melakukan pertemuan dengan Gubernur BI. Demikian juga pertemuan berkala saya dengan
Kadin dan kalangan dunia usaha. Perlu diingat bahwa sesungguhnya dunia usahalah yang menciptakan pertumbuhan ekonomi dan lapangan kerja, dan bukan pemerintah. Tentu pemerintah berkewajiban mendorong disusunnya strategi pembangunan ekonomi yang tepat ( government- driven development strategy ). Mengingat semakin kuatnya saling keterkaitan antarnegara dalam ekonomi global, dan menyadari pula perlunya investasi dari luar negeri untuk pengembangan ekonomi nasional, maka kerja sama ekonomi secara internasional, baik dengan negara maupun organisasi internasional perlu dilakukan secara baik. Dalam 30 hari pertama, saya telah melakukan pembicaraan substantif dengan lembaga-lembaga internasional seperti World Bank, elemen CGI dan lain-lain, untuk melanjutkan kerja sama, tentu tetap berorientasi kepada kepentingan nasional kita. Memetik pelajaran kerja sama Indonesia dengan IMF di waktu yang lalu, ke depan, kitalah yang harus lebih berperan untuk merumuskan strategi, kebijakan dan road map dari pembangunan ekonomi kita, dan bukan pihak lain. Saudara-saudara sekalian yang saya cintai, Berikut ini saya akan menyampaikan agenda 5 Tahun, Aksi 100 Hari dalam bidang Kesejahteraan Rakyat . Ke depan kita harus makin memenuhi Hak Dasar rakyat, seperti pangan, sandang, papan, rasa aman, pendidikan, kesehatan, dan lain-lain. Inilah ukuran kesejahteraan mereka, rakyat kita. Sementara itu, konsep keluarga sejahtera perlu kita revitalisasikan. Keluarga sejahtera dapat menjadi benteng dan pengawas banyak hal, termasuk ancaman narkotika, minuman keras, dan perkelahian pelajar bagi anak-anak kita. Di sini pentingnya peran lembaga BKKBN, Puskesmas, dan juga SD, SMP dan SMU. Di sektor pendidikan, kita memang harus bekerja sangat keras untuk meningkatkan kualitas pendidikan kita. Anggaran pendidikan perlu terus menerus kita tingkatkan sejalan dengan pertumbuhan ekonomi kita. Mutu dan kesejahteraan guru juga harus kita tingkatkan. Saya tahu, bagi golongan ekonomi lemah berat untuk membiayai anak-anaknya bersekolah. Itulah sebabnya pemerintah sedang mencari upaya untuk meringankan biaya pendidikan ini, termasuk biaya pembelian buku sekolah. Reformasi dan penataan pendidikan nasional, juga mencakup penataan dan peningkatan mutu pendidikan keagamaan, seperti pesantren, yang tersebar di seluruh Indonesia. Guna meringankan beban pendidikan ini, saya menyerukan agar di samping penggunaan anggaran pemerintah melalui APBN, kiranya bagi orang tua yang mampu dan pihak swasta, juga ikut berkontribusi. Saya mengundang para donatur untuk mengembangkan sumber daya manusia kita, human capital kita, agar mampu bersaing di masa depan. Beberapa saat yang lalu saya melakukan video conference dengan ITS dan Unair Surabaya. Saya challenge kedua perguruan tinggi itu untuk menjadi center of excellent di dunia pendidikan. Kita harus berjuang agar pada saatnya nanti ada perguruan tinggi dari Indonesia yang masuk dalam 100 universitas terbaik di Asia, atau 500 universitas terbaik di dunia.
Di sektor kesehatan, kita ingin tingkat dan kualitas kesehatan masyarakat makin baik. Kualitas hidup manusia sering diukur dari tingkat kesehatan, pendidikan dan pendapatan per kapita. Dan dalam kaitan ini Indonesia harus bekerja sangat keras untuk meningkatkan kualitas hidup rakyatnya. Ke depan, pemerintah ingin meningkatkan kondisi puskesmas-puskesmas yang tersebar di seluruh tanah air, termasuk rumah-rumah sakit. Kualitas pelayanan kesehatan harus pula ditingkatkan. Dialog yang saya lakukan dengan rakyat, terutama di wilayah pedesaan, mereka mengeluhakn harga obat yang terlalu mahal. Menteri Kesehatan sedang mempelajari bagaimana agar harga obat-obatan makin terjangkau bagi rakyat kecil. Termasuk bagaimana rakyat miskin dapat dibebaskan dari biaya-biaya di rumah sakit. Pemerintah perlu juga menetapkan kebijakan yang tepat dalam perawatan kesehatan bagi golongan lanjut usia ( senior citizen ), terutama bagi golongan yang kurang mampu. Dalam dialog saya dengan para dokter yang tergabung dalam IDI dan keluarga besar komunitas kesehatan lainnya, pernah saya challenge , kapan Indonesia dapat benar-benar bebas dari malaria, demam berdarah maupun tuberkoluse. Sama dengan pertanyaan kita, kapan dunia dapat menemukan pengobatan untuk HIV/AIDS dan kanker. Waktu bertemu saya beberapa saat yang lalu, kepada organisasi pencegahan dan pengatasan HIV/AIDS di Indonesia, saya minta agar terus melakukan kampanye nasional secara agresif untuk melawan penyebaran HIV/AIDS yang makin merisaukan di tanah air kita. Kampanye yang sama juga untuk kejahatan narkotika, yang juga telah membahayakan kehidupan kita, utamanya para generasi muda bangsa. Dalam struktur Kabinet Indonesia Bersatu, saya hidupkan kembali Menteri Negara Perumahan Rakyat. Pemilikan perumahan yang layak, atau papan, adalah salah satu hak dasar rakyat. Kita tidak ingin yang makin tumbuh di negeri ini adalah rumah-rumah mewah, mal-mal dan fasilitas publik semata, tetapi juga perumahan rakyat yang mencukupi dan makin terjangkau harganya. Dalam 100 hari pertama ini, pemerintah ingin menyusun rencana pembangunan perumahan untuk 5 tahun ke depan secara konkrit dan realistik. Pembangunan perumahan dalam skala yang besar akan dapat menggerakkan sektor riil, serta menyerap tenaga kerja yang banyak. Sebuah perang yang harus kita lakukan di masa damai ini adalah perang melawan kemiskinan dan keterbelakangan. Pemerintah perlu memadukan semua upaya untuk menanggulangi kemiskinan, termasuk meningkatkan kinerja Komite Penanggulangan Kemiskinan. Yang diharapkan oleh saudara-saudara kita yang masih miskin amat sederhana, bisa makan seharihari, ada papan untuk tidur, bisa menyekolahkan anaknya, dan bila sakit bisa berobat. Satu sendi kehidupan masyarakat yang penting adalah kehidupan beragama. Kita harus lebih meletakkan agama sebagai nilai, dan kemudian perilaku, dan bukan sebagai simbol. Terus terang, dalam 6 tahun masa transisi ini terjadi penurunan dalam harmoni dan toleransi dalam kehidupan kita, termasuk hubungan antarumat beragama. Kita harus perkokoh persaudaraan, harmoni, dan toleransi ini.
Di sisi lain, ada banyak keluhan menyangkut pengelolaan ibadah haji, baik pada tingkat Departemen Agama maupun pelayanan di lapangan, baik di tanah air maupun di Saudi Arabia. Dalam 100 hari ini, Menteri Agama tengah melakukan pembenahan manajemen ibadah haji dengan sasaran penghematan, pencegahan korupsi, dan peningkatan kualitas pelayanan terhadap jema'ah haji. Kita tahu, bangsa yang maju adalah bangsa yang memiliki moral dan kepribadian yang baik, sehat jasmani dan rohani, serta menguasai pengetahuan dan teknologi. Inilah elemen daya saing sebuah bangsa. Adalah menjadi pekerjaan rumah kita untuk terus membangun watak, sikap dan perilaku bangsa kita yang sering disebut character building . Saya menyambut baik gerakan kemasyarakatan yang dipimpin oleh Aa Gym, yang diberi nama Gema Nusa, atau Gerakan Membangun Nurani Bangsa, sebagai salah satu wujud dari character building ini. Masih menyangkut kesejahteraan rakyat, saya sungguh ingin berupaya keras untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, atau pelayanan terhadap masyarakat kita, termasuk perlindungan terhadap keselamatan dan keamanannya. Hampir di setiap kesempatan saya bertemu rakyat, selalu saya tanyakan apakah negara, dalam hal ini pemerintah, telah cukup memberikan perlindungan dan pelayanan kepada mereka. Jawabannya beragam. Mulai dari yang puas sampai yang belum puas. Ketika saya bertemu dengan para gubernur, bupati, walikota dan semua jajaran pemerintahan, antara lain di Tanjung Pinang, Dumai, Pekanbaru, Palembang, Bengkulu, Pangkalan Bun, dan di Jakarta sendiri, dalam 30 hari pertama ini, selalu saya tekankan dan saya instruksikan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat kita. Meskipun sebagian besar penghasilan masyarakat masih rendah, tetapi apabila pemerintah memberikan pelayanan secara baik, tentu mereka merasa lebih nyaman. Ke depan ini, masyarakat kita harus merasa lebih aman di manapun mereka berada, entah siang atau malam, bebas dari ketakutan yang mendalam dari berbagai bentuk kejahatan. Ini tantangan bagi kepolisian kita. Dan hal ini telah saya sampaikan ketika saya berkunjung ke Mabes Polri, termasuk pengarahan saya ke seluruh Kapolda melalui video conference , agar proteksi terhadap masyarakat dari ancaman kejahatan ini ditingkatkan, terutama ancaman dari street crimes . Demikian pula, pelayanan yang mudah, cepat dan bebas dari pungli dalam pengurusan surat, termasuk perijinan, pendaftaran pegawai negeri, anggota TNI dan Polri, atau melamar pekerjaan apapun, pelayanan kesehatan, pelayanan transportasi dan lain-lain. Pemerintah, melalui Depsos, Depkes dan jajaran Pemerintah Daerah sedang memikirkan bagaimana pelayanan kepada penyandang cacat dan golongan lanjut usia di wilayah publik dapat dilakukan secara tepat. Saudara-saudara se-bangsa dan se-tanah air, Bidang kehidupan yang paling disorot dewasa ini adalah hukum dan keadilan. Semua ingin wajah hukum di negeri ini diperbaiki secara total. Meskipun, perlu saya ingatkan, tidak ada jalan pintas untuk melakukan reformasi di bidang hukum, yang dalam kenyataannya amat kompleks sekarang ini. Yang akan dilakukan pemerintah ke depan ini, upaya sistematis dan intensif untuk melakukan reformasi di bidang hukum dan penegakkan hukum ( law enforcement ). Bahkan,
khusus pemberantasan tindak pidana korupsi, pemerintah, bekerja sama dengan institusi negara lain dan unsur civil society , akan terus melakukan tindakan-tindakan yang lebih serius. Agenda utama dalam penegakkan hukum adalah pemberantasan korupsi, pencegahan dan penindakan pelanggaran HAM berat, pemberantasan penyelundupan, illegal logging , dan illegal fishing , serta penanggulangan kejahatan narkotika dan kejahatan jalanan. Dalam 100 hari pertama langkah-langkah ke arah ini akan dilaksanakan. Dalam pemberantasan korupsi, pemerintah telah dan sedang mempelajari semua aspek dan simpul yang mengakibatkan korupsi terus berlangsung di negeri ini. Pemerintah juga melakukan konsultasi secara intensif dan berlanjut dengan KPK agar terjadi koordinasi, sinkronisasi dan sinergi dalam pemberantasan korupsi. Awal Desember mendatang, insya Allah, Instruksi Presiden tentang Pemberantasan Korupsi akan dikeluarkan, termasuk mekanisme dan kelembagaannya. Setelah itu, secara berkala dan insidentil akan dilakukan evaluasi langkahlangkah pemberantasan korupsi, termasuk hambatan dan hasil yang dicapai. Di tingkat Kabinet, sebulan sekali akan dilaksanakan Sidang Khusus Pemberantasan Korupsi yang akan saya pimpin secara langsung. Jaksa Agung tengah melakukan percepatan proses penuntutan kasus korupsi. Saya telah memberikan instruksi agar prioritas tetap diberikan pada kasus-kasus korupsi berskala besar, yang merugikan negara dalam jumlah yang besar, dan yang mengusik rasa keadilan. Saya telah dan akan terus mempercepat pemberian izin bagi para pejabat pemerintah, pusat maupun daerah, untuk menjalani penyidikan dari kepolisian atas dugaan tindak pidana korupsi. Saya mengundang partisipasi dan kontribusi dari organisasi nonpemerintah yang bergerak dalam "corruption watch" , untuk upaya pemberantasan korupsi ini. Selaku Kepala Negara, saya berharap agar semua lembaga dan sub-sistem dari pemberantasan korupsi ini dapat berfungsi secara baik dan benar, yaitu Pemerintah dengan BPKP-nya, BPK, KPK, Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, Pengacara, LSM, dan juga masyarakat luas. Agar pemberantasan korupsi dapat berjalan secara efektif, saya meminta para pemimpin benarbenar memimpin dan memberikan contoh. Saya ulangi pernyataan saya ketika melantik Kabinet Indonesia Bersatu, agar bagi pejabat negara jajaran pemerintahan yang terlibat korupsi segera mengundurkan diri dan kemudian menerima sanksi hukum yang semestinya. Kejahatan illegal logging juga sangat meresahkan. Belum lama ini saya meninjau langsung Taman Nasional Tanjung Puting yang kondisinya sangat memprihatinkan, rusak karena pencurian dan penebangan secara liar. Keadaan demikian juga terjadi di daerah lain. Instruksi saya singkat dan jelas. Selamatkan hutan kita, hukum para penebang dan pencuri kayu secara liar itu. Di Kalimantan Tengah saya katakan, tidak ada satu orangpun di negeri ini yang tidak boleh disentuh karena penjarahan hutan ini. Saya akan mengevaluasi kinerja penegak hukum kita dalam pemberantasan illegal logging ini.
Kasus-kasus penyelundupan masih terjadi di negeri kita. Karena telah saya berikan instruksi amat jelas kepada pihak kepolisian dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, kita akan lihat pelaksanaan dan kinerjanya. Negara dirugikan ratusan milyar oleh kejahatan penyelundupan ini. Jumlah yang sangat berarti untuk membantu masyarakat miskin, termasuk untuk meningkatkan pendidikan dan kesehatan, serta kesejahteraan guru, PNS, prajurit, dan juga kesejahteraan petani, nelayan, buruh dan golongan ekonomi lemah lainnya. Saudara-saudara sekalian, Berbicara Agenda 5 Tahun, Aksi 100 Hari untuk bidang politik tentulah tidak sekasat mata langkah-langkah penegakkan hukum atau pembangunan infrastruktur misalnya. Yang jelas, kita ingin agar proses demokratisasi berjalan dengan baik. Kisah sukses pemilu 2004, yang menunjukkan bangsa kita bisa berdemokrasi secara damai, meski harus kita tingkatkan kualitasnya, perlu dijadikan tonggak sejarah untuk lebih memekarkan kehidupan demokrasi kita. Beberapa agenda penting dalam pembangunan politik nasional adalah penguatan lembagalembaga politik, proses politik yang makin transparan dan akuntabel, partisipasi politik yang makin luas, serta reformasi TNI, Polri dan institusi negara lainnya untuk bersikap netral, dan tidak melibatkan diri dalam politik praktis. Secara jujur harus diakui bahwa semua institusi negara harus mengambil hikmah dari pemilu 2004 yang lalu, untuk benar-benar membebaskan diri dari kepentingan politik pihak manapun. Semua pihak harus benar-benar memahami nilai, norma, aturan main dan etika dalam kehidupan demokrasi, sehingga tidak mengganggu "fairness" dan keadilan dalam berdemokrasi. Di bidang keamanan, kita juga harus bekerja ekstra keras utuk mempertahankan derajat keamanan nasional yang baik. Dengan keamanan nasional saya membicarakan baik pertahanan eksternal, keamanan dalam negeri ( internal security ), maupun keamanan publik. Permasalahan keamanan di Aceh dan Papua harus dapat dicarikan solusinya dengan baik. Khusus penyelesaian Aceh, hari ini pemerintah melaksanakan Rapat Konsultasi dengan DPR RI, untuk membahas kebijakan dan langkah-langkah lanjutan penyelesaian Aceh. Dengan tetap memelihara momentum dan kesinambungan pemulihan keamanan di Aceh, pemerintah juga melakukan pendekatan dan langkah baru agar dapat dilakukan pengakhiran konflik yang lebih bermartabat, adil dan damai. Sementara kita bekerja keras dan terus berupaya untuk benarbenar menghentikan konflik secara damai, operasi terpadu yang masih berlangsung dewasa ini benar-benar dapat dilaksanakan secara lebih berkualitas, agar hasilnya dapat dirasakan oleh masyarakat Aceh secara lebih konkrit lagi. Bersama-sama DPR, pemerintah tengah mempersiapkan pemberian amnesti dan rekonstruksi ekonomi, apabila konflik benar-benar berhenti, yang ditandai dengan bergabungnya kembali pihak GAM ke keluarga besar bangsa Indonesia.
Penyelesaian Papua juga tengah dilakukan secara lebih intensif, dengan otonomi khusus sebagai pilar penyelesaian. Beberapa waktu yang lalu saya telah bertemu dengan Gubernur dan para tokoh dari Papua untuk melangkah secara lebih konkrit dalam penyelesaian masalah Papua. Pemberantasan tindak pidana terorisme juga merupakan agenda yang penting. Ini bertujuan melindungi keselamatan dan keamanan bangsa Indonesia sendiri, dari aksi-aksi terorisme yang dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Ke depan, tindakan utama pemerintah adalah meningkatkan kapasitas untuk lebih mampu melaksanakan pencegahan dan penindakan terorisme, meningkatkan efektivitas operasi intelijen dan kepolisian, termasuk meningkatkan kerja sama dengan negara sahabat, berhubung kenyataannya terorisme masa kini memiliki jaringan yang bersifat global. Intelijen dan kepolisian kita masih terus bekerja untuk mengungkapkan aksi terorisme di kawasan Kuningan Jakarta bulan September 2004 yang lalu. Kapolri melaporkan ada sejumlah kemajuan dalam upaya ini. Tetapi, rakyat Indonesia tentu berharap agar tindakan hukum bagi para teroris dapat dilakukan secara konkrit dan adil. Ini merupakan tantangan bagi lembaga intelijen dan kepolisian kita 100 hari pertama ini. Penuntasan konflik komunal di Poso dan Ambon juga menjadi prioritas. Pihak intelijen, Kepolisian, dan TNI, dengan dukungan masyarakat luas, harus benar dapat mencegah terjadinya kekerasan baru, baik di Poso maupun di Ambon. Pemerintah juga telah melakukan langkahlangkah cepat agar konflik horizontal di Mamasa tidak berkembang lebih jauh, dan dapat dicarikan solusinya secara damai. Selaku Presiden, saya juga memberikan atensi kepada kesejahteraan prajurit dan keluarganya, sama dengan kepedulian saya terhadap guru, PNS, petani, nelayan, buruh dan golongan ekonomi lemah lainnya. Para prajurit memiliki frekuensi penugasan yang tinggi, antara lain tugas ke Aceh, ke Poso, ke Ambon, ke Maluku Utara, ke Atambua, ke Papua, dan penugasanpenugasan lainnya. Keluarga yang ditinggalkan sering memiliki permasalahan kehidupan, seperti gaji yang pas-pasan, kebutuhan biaya untuk menyekolahkan anak, ataupun biaya untuk perawatan kesehatan. Belum jika para prajurit itu gugur atau terluka di medan tugas, yang kita tahu besarnya asuransi juga tidak terlalu besar. Ini memerlukan pemikiran dan upaya yang serius untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. Hal ini juga berlakuk baig warakawuri Seroja, yang ditinggalkan oleh para suami yang gugur ketika bertugas di Timor Timur. Sejalan dengan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan penerimaan negara, kita perlu memikirkan peningkatan kesejahteraan mereka. Saudara-saudara se-bangsa dan se-tanah air, Salah satu agenda pemerintah adalah meningkatkan kerja sama internasional untuk menunjang kepentingan nasional kita. Dalam era globalisasi, serta terus berkembangnya geopolitik dan geoekonomi, kerja sama internasional merupakan keniscayaan. Kita ingin tetap mengembangkan
kerangka kerja sama yang luas dan konstruktif, baik secara bilateral, multilateral maupun regional. Kerja sama ASEAN tetap menjadi pilar utama. Kerja sama lain yang kita ikut berperan adalah kerja sama dalam kerangka APEC, OKI, dan Asia-Afrika. Perluasan agenda kerja sama sedang kita lakukan dengan Malaysia, Singapura, Jepang, RRC, Australia, Amerika Serikat, dan negara-negara Timur Tengah. Paling tidak inilah yang tengah pemerintah lakukan pada bulan pertama ini. Sesuai dengan pembicaraan saya dengan para pemimpin negara-negara tersebut, dalam jangka waktu 100 hari diharapkan sudah ada kemajuan dan rencana yang lebih pasti menyangkut kerja sama yang akan kita tingkatkan, terutama pada bidang ekonomi, termasuk investasi dan perdagangan. Saya merasakan adanya keinginan negara-negara sahabat untuk meningkatkan kerja sama ini. Oleh karena itu, saya mengajak semua pihak, termasuk kalangan dunia usaha, untuk tidak menyia-nyiakan peluang dan momentum ini. Dalam perjalanan saya kembali dari Kairo, Mesir, menghadiri prosesi pemakaman Presiden Yasser Arafat, saya melaksanakan pertemuan dengan Duta Besar Indonesia untuk Arab Emirat, untuk Iran, untuk Qatar, dan untuk Kuwait. Dalam pertemuan 2 jam dini hari itu, yang juga dihadiri oleh Ketua MPR RI dan Ketua DPR RI, saya meminta masing-masing Dubes menyampaikan peluang kerja sama apa dengan negara-negara di Timur Tengah, utamanya di bidang ekonomi. Saya tetap melihat adanya peluang, jika kita benar-benar serius mengupayakannya. Apa yang saya sampaikan ini adalah merupakan laporan saya kepada rakyat Indonesia, tentang apa yang dilakukan jajaran pemerintah pada 30 hari pertama ini. Tentu pemerintah tidak dapat melaksanakan semua ini. Tetapi yang jelas, yang pemerintah lakukan tentu memiliki arah dan tujuan yang jelas, menyelesaikan masalah yang dihadapi bangsa Indonesia 5 tahun mendatan, dan kemudian menyelesaikan pembangunan kembali Indonesia, menuju kondisi yang lebih baik. Akhir kata saya ingin menegaskan bahwa "semangat perubahan ke arah yang lebih baik" tetap berkobar di hati kita semua. Namun perlu kita ingat bahwa perubahan tersebut tidak dapat hanya kita dambakan atau kita angan-angankan. "Perubahan" tersebut harus kita rencanakan, harus kita cerminkan dalam tabiat politik kita, dan harus kita pelihara dalam jangka menengah dan jangka panjang. Sekian. Wassalamu'alaikum wr. wb.
Sumber: http://unitkom.indonesian-embassy.or.jp/menui/information/resmi.htm Koleksi: Perpustakaan Nasional RI, 2006
