SATUAN ACARA PERKULIAHAN (SAP) Koordinator : Budi Santoso SE., MM. I. IDENTITAS MATA KULIAH 1. 2. 3. 4. 5.
Mata Kuliah Bobot SKS Jenjang / Jurusan Semester Kode
: Perpajakan : 3 SKS : D3 Manajemen :5 : KK-023321
II. MATERI Materi untuk mata kuliah Perpajakan terdiri dari: 1. Tinjauan Umum Mengenai Pajak 2. Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan 3. Pajak Negara / Pajak Daerah dan PPh (Umum). 4. PPh pasal 21 ------ mid-test---------------------------------------------------------------------------5. PPh pasal 21 (lanjutan) 6. PPh pasal 22 7. PPh pasal 23/26 8. PPh pasal 24 9. PPh pasal 25 10. PPN dan PPn BM 11. PBB dan Bea materai ------ fin-test---------------------------------------------------------------------------Tujuan Intruksional : Mata Kuliah ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran tentang Perpajakan yang sangat penting bagi mahasiswa. Mata kuliah ini akan memberikan pemahaman kepada mahasiswa tentang perpajakan, Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Pajak Penghasilan (Pph), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea dan Materai. Pustaka : (1) Neltje F.K., Hukum Pajak, Penerbit Gunadarma, Jakarta (2) Mardiasmo, Perpajakan, Penerbit Andi Offset, Yogyakarta. (3) Amin Wijaya Tunggal, Pokok-pokok Pelaksanaan Pajak Penghasilan Perseorangan, Rineka, Jakarta. (4) Undang-Undang Perpajakan 1994. (5) Peraturan Pemerintah (PP), Surat Edaran (SE), Surat Keputusan (SK) Menteri Keuangan dan SK Direktorat Jendral (Dirjen) Pajak yang berlaku sampai saat ini. III. RINCIAN SATUAN ACARA PERKULIAHAN
SAP - Perpajakan
Halaman- 1
SATUAN ACARA PERKULIAHAN UNIVERSITAS GUNADARMA MATA KULIAH FAKULTAS JURUSAN/JENJANG M I N G G U 1
POKOK BAHASAN
: PERPAJAKAN : EKONOMI : D3/MA
SUB POKOK BAHASAN
Tinjauan Umum 1. Pengertian Hukum Pajak Mengenai Pajak 2. Difinisi Pajak dan Retribusi 3. Dasar Hukum Pajak 4. Fungsi Pajak 5. Asas-asas Pemungutan pajak 6. Sistem Pemungutan pajak 7. Hambatan Dalam Pelaksanaan Perpajakan
SAP - Perpajakan
TUJUAN INSTRUKSIONAL KHUSUS
Setelah mempelajari bab ini, diharapkan mahasiswa akan mampu : 1. Mengetahui apa yang dimaksud dengan hukum pajak. 2. Memahami pengertian Pajak serta ciri-ciri pajak dan retribusi. 3. Bisa membedakan perbedaan pajak dan retribusi. 4. Mengetahui apa yang menjadi dasar hukum pajak. 5. Mengetahui apa fungsi dari pada pajak. 6. Mengetahui asas-asas dan teori yang menunjang adanya pungutan pajak. 7. Mengetahui sistem pemungutan pajak dan sistem apa yang diterapkan di Indonesia. 8. Hambatan dalam pelaksanaan Perpajakan.
Halaman- 2
S U M B E R 1 2 3 4 5
M I N G G U 2 & 3
POKOK BAHASAN
SUB POKOK BAHASAN
Ketentuan 1. Latar Belakang perubahan Umum dan Tata UU Perpajakan. Cara Perpajakan 2. Pengertian Wajib Pajak, Badan, Masa Pajak, Tahun Pajak, Bagian Tahun Pajak dan Surat Paksa. 3. Pengertian Tahun Pajak, Tahun Takwim dan tahun kalender. 4. Pengertian NPWP 5. Surat Setoran Pajak (SSP) dan Ketentuan Pembayaran Pajak. 6. Surat Pemberitahuan (SPT) dan Surat Ketetapan Pajak (SKP). 7. Surat Tagiahan Pajak (STP) dan Surat Pemberitahuan (SPbr). 8. Keberatan dan Banding. 9. Pemeriksaan dan Penyidikan. 10. Kewajiban Pembukuan/Pencatatan. 11. Metode Pembukuan sebagai dasar penentuan penghasilan dan biaya. 12. Sanksi-sanksi dalam perpajakan. 13. Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)
SAP - Perpajakan
TUJUAN INSTRUKSIONAL KHUSUS
Setelah mempelajari bab ini, diharapkan mahasiswa dapat : 1. Mengetahui mengapa UU Perpajakan itu dari waktu ke waktu telah mengalami beberapa perubahan. 2. Mengetahui bagaimana menentukan tahun pajak. 3. Mengetahui berbagai singkatan yang sering dipakai dalam praktek perpajakan serta apa maksud dari masingmasing singkatan tersebut. 4. Mengetahui apa yang menjadi persyaratan dari masing-masing singkatan. Seperti, SPT, SKPLB, SKPKB, SKPKBT, SKPN, STP dan sebagainya. 5. Mengetahui apa yang dimaksud NPWP, apa fungsinya, bagaimana memperoleh NPWP serta apa hak dan kewajiban dari wajib pajak. 6. Mengetahui tata cara penyelesaian keberatan dan penyelesaian banding. 7. Mengetahui apa maksud dan tujuan pemeriksaan dan penyidikan. 8. Mengetahui mengapa pembukuan diperlukan & metode pembukuannya. 9. Mengetahui berbagai sanksi atas pelanggaran yang terjadi. 10. Mengetahui apa yang dimaksud PTKP.
Halaman- 3
S U M B E R 1 2 3 4 5
M I N G G U 4 & 5
POKOK BAHASAN
Pajak Negara / Pajak Daerah dan PPh Umum.
SUB POKOK BAHASAN
1. Pajak Negara dan Pajak Daerah 2. Subyek Pajak dan Obyek Pajak. 3. Yang tidak termasuk sebagai subyek pajak 4. Yang tidak termasuk sebagai obyek pajak 5. Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) 6. Tarif 7. Cara Menghitung dan Melunasi Pajak 8. Cara Menghitung Penghasilan Kena Pajak (PKP) dan Pph. 9. Bentuk Usaha Tetap.
S TUJUAN U INSTRUKSIONAL M KHUSUS B E R Setelah mempelajari bab ini, 1 diharapkan mahasiswa dapat : 2 1. Mengetahui apa saja yang 3 termasuk sebagai pajak 4 5 negara dan daerah. 2. Mengetahui apa yang dimaksud obyek. 3. Mengetahu apa yang tidak termasuk obyek pajak. 4. Mengetahui apa yang dimaksud subyek pajak 5. Mengetahu apa yang tidak termasuk sbyek pajak. 6. Mengetahui bagaimana cara menggunakan Norma Perhitungan. 7. Menjelasakan apa yang dimaksud PTKP dan berapa jumlah yang perbolehkan. 8. Mengetahui bagaimana penerapan tarif perpajakan. 9. Mengetahui bagaimana cara melakukan pelunasan pajak. 10. Mengetahui bagaimana cara menghitung PKP apabila menggunakan pembukuan. 11. Mengetahui bagaimana cara menghitung PKP apabila menggunakan Norma Penghitungan. 12. Mengetahui apa yang disebut BUT. 13. Mengetahui apa yang menjadi obyek Pajak Penghasilan BUT.
Mid-test Mid-test Mid-test Mid-test Mid-test Mid-test Mid-test SAP - Perpajakan
Halaman- 4
M I N G G U 6 & 7
POKOK BAHASAN
Pajak Penghasilan pasal 21
SAP - Perpajakan
SUB POKOK BAHASAN
1. Pengertian Pph pasal 21 2. Wajib Pajak Pph pasal 21 dan Tidak termasuk Wajib Pajak Pph pasal 21 3. Hak dan Kewajiban Wajib Pajak Pph pasal 21 4. Pemotong Pajak Pph pasal 21 5. Hak dan Kewajiban Pemotong Pajak Pph pasal 21 6. Obyek PPh pasal 21 dan Penghasilan yang dikecualikan dari Pengenaan PPh pasal 21. 7. Cara Menghitung PPh pasal 21.
S TUJUAN U INSTRUKSIONAL M KHUSUS B E R Setelah mempelajari bab ini, 1 diharapkan mahasiswa dapat : 2 1. Mengetahui penghasilan 3 apa yang akan dikenai 4 5 PPh pasal 21. 2. Mengetahui siapa saja yang menjadi wajib pajak PPh pasal 21. 3. Mengetahui siapa yang tidak termasuk sebagai wajib PPh pasal 21. 4. Mengetahui apa yang menjadi hak wajib pajak PPh pasal 21. 5. Mengetahui apa yang menjadi kewajiban wajib pajak PPh pasal 21. 6. Mengetahui siapa yang termasuk dan mempunyai wewenang untuk memotong PPh pasal 21. 7. Mengetahui apa hak pemotong PPh pasal 21. 8. Mengetahui apa kewajiban pemotong PPh pasal 21. 9. Mengetahui secara lebih detail penghasilan dari pekerjaan apa yg dikenai pemotongan PPh pasal 21. 10. Mengetahui siapa saja yang akan dikenai norma penghitungan. 11. Mengetahui penghasilan yang tidak termasuk sebagai obyek yang dikenai PPh pasal 21. Mengetahui bagaimana cara menghitung dan ketentuan penghitungan Pph pasal 21 berikut contoh perhitungannya. Halaman- 5
M I N G G U 8
9
POKOK BAHASAN
SUB POKOK BAHASAN
Pajak Penghasilan (PPh) pasal 22.
1. Pengertian PPh pasal 22. 2. PPh pasal 22 Bendaharawan. 3. PPh pasal 22 Impor.
PPh pasal 23/26
1. Pengertian PPh pasal 23/26 2. Obyek Pajak PPh pasal 23/26 3. Pemungut/Pemotong PPh pasal 23/26 4. Dasar Pemungutan PPh pasal 23/26 5. Contoh perhitungan PPh pasal 23/26
SAP - Perpajakan
TUJUAN INSTRUKSIONAL KHUSUS
Setelah selesai mempelajari materi ini, diharapkan mahasiswa mampu untuk : 1. Mengetahui apa maksud pengenaan PPh pasal 22. 2. Mengetahui siapa yang menjadi pemungut PPh pasal 22. 3. Mengetahui obyek pemungutan dan subyek yang dikenakan pemungutan PPh pasal 22. 4. Mengetahui siapa yang dikecualikan dari pemungutan Pph pasal 22. 5. Mengetahui cara pemungutan PPh pasal 22. 6. Mengetahui bagaimana cara menghitung Pph pasal 22. Setelah mempelajari bab ini, diharapkan mahasiswa akan dapat : 1. Mengetahui apa yang dimaksud dengan PPh pasal 23/26 2. Mengetahui penghasilan apa saja yang dikenakan potongan PPh pasal 23/26 3. Mengetahui siapa yang dikenakan potongan PPh pasal 23/26 4. Mengetahui siapa yang diperbolehkan memotong/memungut PPh pasal 23/26 5. Mengetahui apa yang tidak termasuk obyek pajak PPh pasal 23/26 Mengetahui cara penghitungan PPh pasal 23/26
Halaman- 6
S U M B E R 2 3 4 5
2 3 4 5
M I N POKOK G BAHASAN G U 10 PPh pasal 24
SAP - Perpajakan
SUB POKOK BAHASAN
1. Pengertian PPh pasal 24 2. Penggabungan Penghasilan 3. Batas Maksimum Kredit Pajak dan Contohnya. 4. Batas Maksimum Kredit Pajak Untuk setiap Negara (Per Country Limitation) 5. Rugi di luar negeri 6. Cara Pelaksanaan Kredit Pajak Luar Negeri.
S TUJUAN U INSTRUKSIONAL M KHUSUS B E R Setelah selesai mempelajari 2 materi ini, mahasiswa dapat : 3 1. Mengetahui pengertian 4 5 PPh pasal 24. 2. Mengetahui bagaimana penerapan accrual basis dan cash basis dalam penggabungan penghasilan. 3. Mengetahui dan menghitung batas maksimum pajak yang bisa dikreditkan. 4. Mengetahui dan menghitung batas maksimum pajak yang bisa dikreditkan bila penghasilan luarnegeri berasal dari beberapa negara. 5. Mengetahui dan menghitung batas maksimum pajak yang bisa dikreditkan bila menderita kerugian di luar negeri. 6. Mengetahui cara melaksanakan kredit pajak luar negeri beserta lampiran yang diperlukan.
Halaman- 7
MI NG GU 11
POKOK BAHASAN PPh pasal 25
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
SAP - Perpajakan
TUJUAN INSTRUKSIONAL KHUSUS Pengertian PPh pasal 25 Pokok Bahasan IX : Rumus menghitung PPh Sub Pokok Bahasan : pasal 25 Kasus perhitungan PPh TIU : pasal 25 Mahasiswa memahami Kerugian Tahun Lalu maksud dan tujuan pengenaan Penghasilan tidak biasa PPh pasal 25 dan rutin Wajib Pajak baru TIK : Bank dan Lembaga Setelah mempelajari bab ini, Keuangan diharapkan mahasiswa bisa : BUMN dan BUMD 1. Mengetahui pengertian PPh pasal 25 2. Mengetahui & memahami bagaimana rumus untuk menghitung PPh pasal 25 3. Mengetahui jumlah pajak yang harus dibayar sebelum SPT Tahunan. 4. Mengetahui cara menghitung PPh pasal 25 5. Mengetahui bagaimana penerapan PPh pasal 25 bila terjadi kerugian thn lalu. 6. Mengetahui cara menghitung pajak yang terhutang dengan menggunakan tarif effektif rata-rata (TER). 7. Mengetahui bagaimana penerapan PPh pasal 25 bila wajib pajak adalah wajib pajak baru. 8. Mengetahui bagaimana penerapan PPh pasal 25 untuk jenis usaha Bank dan Lembaga Keuangan. 9. Mengetahui bagaimana penerapan PPh pasal 25 untuk BUMN dan BUMD.
SUB POKOK BAHASAN
Halaman- 8
SU M BE R 2,3 4,5
MI NG GU 12
POKOK BAHASAN Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPn atas BM)
SAP - Perpajakan
SUB POKOK BAHASAN 1. Pengertian PPN dan PPn atas BM 2. Cara Menghitung PPN dan Cara Kerja Sistem PPN 3. Berbagai Pengertian Istilah, Obyek PPN dan Tarif PPN 4. Penyerahan Barang Kena Pajak di luar Daerah Pabean 5. Penyerahan Barang yang Dikenakan PPn atas BM 6. Dasar Pengenaan Pajak dan Badan-badan Pemungut PPN dan PPn atas BM 7. PPN dan PPn atas BM yang dipungut oleh Kantor Bendaharawan Negara. 8. PPN Ditanggung Pemerintah dan Pajak Masukan yang Tidak Dapat Dikreditkan 9. Saat dan tempat Pajak Terutang 10. Pengukuhan dan Pencatatan 11. Penyetoran dan Kredit Pajak 12. Faktur Pajak dan SPT Masa 13. Tenggang Waktu Antara Saat Pajak Terutang dan saat Pembayaran Pajak. 14. Peraturan Peralihan dan Akuntansi PPN
SU M BE R 1. Mengetahui & menjelaskan 2,3 4,5 Pengertian PPN 2. Mengetahui & menjelaskan Pengertian PPn atas BM 3. Mengetahui bagaimana Cara Menghitung PPN 4. Mengetahui bagaimana Cara Kerja Sistem PPN 5. Menjelaskan Berbagai Pengertian Istilah 6. Mengetahui Obyek PPN dan Tarif PPN 7. Mengetahui Penyerahan Barang Kena Pajak di luar Daerah Pabean 8. Mengetahui Penyerahan barang yang Dikenakan PPn atas BM 9. Mengetahui Dasar Pengenaan Pajak 10. Mengetahui apa yang disebut PPn atas BM 11. Mengetahui Badan Pemungut PPN &PPn atas BM 12. Mengetahui PPN&PPn atas BM yg dipungut oleh Kantor Bendaharawan Negara. 13. Mengetahui PPN Ditanggung Pemerintah 14. Mengetahui Saat dan tempat Pajak Terutang 15. Mengetahui Pengukuhan dan Pencatatan 16. Mengetahui Penyetoran dan Kredit Pajak 17. Mengetahui Pajak Masukan yg Tdk Dpt Dikreditkan 18. Mengetahui Faktur Pajak dan SPT Masa 19. Mengetahui Tenggang wak tu Antara Saat Pajak Terutang &Pembayaran Pajak. 20. Mengetahui Peraturan Peralihan Mengetahui Akun. PPN TUJUAN INSTRUKSIONAL KHUSUS
Halaman- 9
MI NG GU 13
POKOK BAHASAN PBB dan Bea Materai
SAP - Perpajakan
SUB POKOK BAHASAN 1. Pengertian Bea Materai dan Prinsip Umum Pengenaan Bea Materai. 2. Tarif Bea Materai 3. Yang Tidak Dikenakan Bea Materai 4. Cara Pelunasan dan Cara Penggunaan Bea Materai 5. Sanksi dan Daluwarsa 6. Ketentuan Peralihan dan Hal-hal yang Perlu Diperhatikan 7. Pengertian PBB 8. Obyek, Subyek dan Tarif PBB. 9. Dasar Pengenaan dan Cara Menghitung Pajak 10. Tahun Pajak, Saat dan Tempat yang menentukan Pajak Terutang 11. Surat Pemberitahuan Obyek Pajak (SPOP) 12. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) dan Surat Ketetapan Pajak (SKP) 13. Tata Pembayaran dan Penagihan 14. Keberatan dan Banding 15. Pembagian Hasil Penerimaan Pajak. 16. Pengurangan PBB dan Pengurangan Denda Administrasi 17. Sanksi, Ketentuan Peralihan dan Hal-hal yang Perlu Diperhatikan.
TUJUAN INSTRUKSIONAL KHUSUS 1. Menjelaskan Pengertian Bea Materai 2. Mengetahui Prinsip umum Pengenaan Bea Materai. 3. Mengetahui Tarif Bea Materai 4. Mengetahui Yang Tidak Dikenakan Bea Materai 5. Mengetahui Cara pelunasan dan Cara Penggunaan Bea Materai 6. Mengetahui Sanksi dan Daluwarsa 7. Mengetahui Ketentuan Peralihan dan Hal-hal yang Perlu Diperhatikan 8. Mengetahui Pengertian PBB 9. Mengetahui Obyek, Subyek dan Tarif PBB. 10. Mengetahui Dasar Pengenaan dan Cara Menghitung Pajak 11. Mengetahui Tahun Pajak, Saat& Tempat yg menentukan Pajak Terutang 12. Mengetahui Surat Pemberitahuan Obyek Pajak (SPOP) 13. Mengetahui Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) dan Surat Ketetapan Pajak (SKP) 14. Mengetahui Tata Pembayaran dan Penagihan 15. Mengetahui Keberatan dan Banding 16. Mengetahui Pembagian Hasil Penerimaan Pajak. 17. Mengetahui Pengurangan PBB dan Pengurangan Denda Administrasi 18. Mengetahui Sanksi, Ketentuan Peralihan&Halhal yg Perlu Diperhatikan.
Halaman- 10
SU MB ER 2,3 4,5
