SASARAN KINERJA PEGAWAI (SKP)

MODUL DIKLAT ANALIS KEPEGAWAIAN

SASARAN KINERJA PEGAWAI (SKP)

Penulis: 1. Drs. Mamat, MM 2. Cari, S. Sos.

PUSAT PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL KEPEGAWAIAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA JAKARTA, 2014

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Pegawai Negeri Sipil adalah salah satu unsur Aparatur Negara yang dalam melaksanakan tugas merupakan faktor penting dalam pembangunan. Dalam pasal 12 Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian, antara lain dinyatakan bahwa untuk menyelenggarakan tugas pemerintahan dan pembangunan secara berdaya

guna

dan

berhasil

guna

diperlukan

PNS

yang

profesional,

bertanggungjawab, jujur dan adil melalui pembinaan yang dilaksanakan melalui sistem prestasi kerja dan sistem karir yang dititikberatkan pada sistem prestasi kerja. Penilaian prestasi kerja PNS yang obyektif penting dilakukan, untuk memberikan semangat kerja PNS yang tinggi. Pembinaan PNS yang berbasis kinerja dilaksanakan dengan menciptakan keunggulan berbasis sasaran kerja pegawai. Sistem pengelolaan kinerja sebagai strategi penting untuk merencanakan, mengorganisasi, mengarahkan dan mengontrol kinerja mutlak diperlukan, tidak hanya sebagai alat untuk mengevaluasi kinerja PNS, tetapi lebih sebagai momentum bagi PNS untuk mempertanggungjawabkan (akuntabilitas kinerjanya). B. Deskripsi Singkat Mata Diklat ini membahas tentang identifikasi dan analisis penilaian kinerja pegawai, pengukuran standar kinerja pegawai, prosedur penilaian kinerja pegawai, konsep NSP penilaian kinerja pegawai, fasilitasi konsultasi teknik penilaian kinerja pegawai, dan evaluasi pelaksanaan penilaian kinerja. Penilaian kinerja PNS merupakan penilaian yang sistematik terhadap kinerja dan perilaku kerja PNS serta potensinya dalam upaya mengembangkan diri untuk kepentingan organisasi. Biasanya penilaian dilakukan oleh Pejabat Penilai atau atasan langsungnya. 1

C. Tujuan Pembelajaran 1. Tujuan Kompetensi Umum Setelah mempelajari modul ini peserta diharapkan dapat memahami tentang Penilaian Prestasi kerja PNS. 2. Tujuan Kompetensi Khusus Setelah mempelajari modul ini peserta diharapkan dapat : a. Menjelaskan pengertian penilaian kinerja, tujuan dan manfaat penilaian kinerja. b. Memahami perencanaan kinerja. c. Memahami pelaksanaan kinerja dan penilaian kinerja.

2

BAB II PENGERTIAN, TUJUAN DAN MANFAAT PENILAIAN KINERJA

A. Pengertian 1. Pengertian Penilaian Kinerja PNS Salah satu fungsi penilaian kinerja adalah untuk dapat mengetahui kondisi kerja setiap pegawai, seberapa baik dan seberapa buruk setiap PNS dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab yang telah diberikan organisasi kepadanya. Di samping itu penilaian kinerja juga dapat dipergunakan sebagai alat evaluasi terhadap potensi yang dimiliki oleh setiap PNS. Adapun pengertian penilaian kinerja PNS adalah penilaian yang dilakukan oleh atasan langsungnya secara sistematik untuk menilai kinerja yang dicapai seorang PNS, dengan mengukur kinerja yang dihasilkan dengan cara membandingkan antara kinerja yang nyata dengan standar yang telah ditentukan serta mengidentifikasi potensi PNS, sebagai bahan untuk pengambilan keputusan pimpinan. 2. Tujuan Penilaian Kinerja Setiap penilaian kinerja harus mempunyai tujuan yang jelas. Tujuan penilaian kinerja adalah untuk : a. Memberikan penghargaan atas kinerjanya. b. Memotivasi kinerjanya pada waktu yang akan datang. c. Mengidentifikasi

karyawan mana

yang membutuhkan pendidikan dan

latihan. d. Menetapkan kemungkinan pemindahan karyawan kepenugasan baru atau mutasi. e. Mengidentifikasi karyawan yang akan dipromosikan kejabatan yang lebih tinggi.

3

3. Manfaat Penilaian Kinerja Di samping tujuan penilaian kinerja harus jelas, namun manfaat penilaian kinerja merupakan faktor yang sangat penting untuk diperhatikan bagi pihak-pihak yang

terlibat

baik untuk

pegawai

yang

dinilai

(appraise),

pihak

penilai/pejabat penilai (appraiser) dan bagi organisasi (organization). a. Manfaat bagi pegawai yang dinilai (appraise) 1) Standar kinerja yang diharapkan menjadi lebih jelas. 2) Umpan balik (feed back) yang akurat dan konstruktif terhadap kinerja yang dicapai. 3) Dapat mengetahui lebih baik tentang performance (kinerja) dengan kelebihan maupun kelemahan pegawai. 4) Dapat meningkatkan kinerja dengan membangun kekuatan, kelebihan dan meminimalkan kelemahan, dan kekurangan. 5) Kesempatan untuk berkomunikasi, berinteraksi dengan manajer tentang pekerjaan dan manfaat skill dalam bekerja. 6) Memperoleh pandangan dan wawasan yang lebih luas tentang pekerjaan dengan mempelajari tujuan pimpinan dan prioritasnya. 7) Kesempatan diskusi tentang prospek karir. b. Manfaat bagi pejabat penilai (appraiser) 1) Kesempatan

untuk

mengukur dan

mengidentifikasi

kecenderungan

performance para pegawai. 2) Dapat memahami semangat, harapan, aspirasi, ketakutan dan kecemasan para pegawai dengan lebih baik. 3) Kesempatan untuk menjelaskan tentang tujuan penilaian, prioritas pekerjaan dan memberikan pandangan, pendapat bagaimana konstribusi mereka dalam bekerja. 4) Dapat memberikan perhatian kepada pegawai secara individual untuk meningkatkan motivasi kerja. 5) Mengembangkan kinerja pegawai. 6) Mengidentifikasi pegawai yang akan mendapatkan promosi, demosi, rotasi dan lain-lain. 4

c. Manfaat bagi organisasi 1)

Meningkatkan komunikasi dan interaksi antara pegawai dengan manajer (atasan langsung).

2)

Meningkatkan motivasi kerja pegawai secara umum.

3)

Meningkatkan harmonisasi tujuan yang akan dicapai.

4)

Meningkatkan kinerja organisasi.

d. Untuk menetapkan pengembangan karier atau promosi 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7)

Untuk menentukan training Untuk menentukan standar penggajian Untuk menentukan mutasi atau perpindahan pegawai Meningkatkan produktivitas & tanggung jawab karyawan Meningkatkan motivasi pegawai Menghindari pilih kasih Mengukur keberhasilan kepemimpinan seseorang

B. Latihan Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan singkat dan jelas. 1. 2. 3. 4. 5.

Sebutkan pengertian penilaian kinerja PNS ? Sebutkan tujuan penilaian kinerja PNS ? Sebutkan manfaat penilaian kinerja bagi pegawai ? Sebutkan manfaat penilaian kinerja bagi pejabat penilai ? Sebutkan manfaat penilaian kinerja bagi organisasi ?

C. Rangkuman Penilaian kinerja PNS merupakan penilaian yang sistematik terhadap kinerja dan perilaku kerja PNS serta potensinya dalam upaya pengembangan pegawai untuk kepentingan organisasi. Salah satu fungsi penilaian untuk mengetahui kondisi kerja setiap pegawai, seberapa baik dan seberapa buruk setiap pegawai dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya yang telah diberikan organisasi. Selanjutnya setiap penilaian haruslah memiliki tujuan yang jelas. Di samping tujuan penilaian kinerja harus jelas, namun manfaat penilaian kinerja merupakan faktor yang sangat penting untuk diperhatikan bagi pihak yang terlibat yaitu pegawai yang dinilai (appraise), pihak pejabat penilai (appraiser) dan bagi organisasi (organization). 5

BAB III PERENCANAAN KINERJA PNS

A. Pengertian Dokumen rencana stratejik setidaknya berisi visi, misi, tujuan, sasaran dan stratejik (cara mencapai tujuan dan sasaran). 1.

Visi Visi berkaitan dengan pandangan ke depan menyangkut kemana instansi pemerintah harus dibawa dan diarahkan agar dapat berkarya secara konsisten dan tetap eksis, antisipatif, inovatif, serta produktif. Visi adalah suatu gambaran menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan instansi pemerintah. Rumusan visi hendaknya : (a) mencerminkan apa yang ingin dicapai sebuah organisasi; (b) memberikan arah dan focus stratejik yang jelas; (c) mampu menjadi perekat dan menyatukan berbagai gagasan stratejik yang terdapat dalam sebuah organisasi; (d) memiliki orientasi terhadap masa depan sehingga segenap jajaran harus berperan dalam mendefinisikan dan membentuk masa depan organisasinya; (e) mampu menumbuhkan komitmen seluruh jajaran dalam lingkungan organisasi; dan (f) mampu menjamin kesinambungan kepemimpinan nasional. Rumusan visi yang jelas diharapkan mampu : (a) menarik komitmen dan menggerakkan orang; (b) menciptakan makna bagi kehidupan anggota organisasi; (c) menciptakan standar keunggulan; (d) menjembatani keadaan sekarang dan keadaan masa depan. Visi instansi perlu ditanamkan pada setiap unsur organisasi sehingga menjadi visi bersama (shared vision) yang pada gilirannya mampu mengarahkan dan menggerakkan segala sumber daya instansi.

2. Misi Misi adalah suatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah, sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan. Dengan pernyataan misi diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang berkepentingan dapat

6

mengetahui dan mengenal keberadaan dan peran instansi pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Misi suatu instansi harus jelas dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi. Misi juga terkait dengan kewenangan yang dimiliki instansi pemerintah dari peraturan perundangan atau kemampuan penguasaan teknologi sesuai dengan stratejik yang telah dipilih. Perumusan misi instansi pemerintah harus memperhatikan masukan pihak-pihak yang berkepentingan (stake holders), dan memberikan peluang untuk perubahan/penyesuaian sesuai dengan tuntutan perkembangan lingkungan stratejik. Rumusan misi hendaknya mampu : (a) melingkup semua pesan yang terdapat dalam visi; (b) memberikan petunjuk terhadap tujuan yang akan dicapai; (c) memberikan petunjuk kelompok sasaran mana yang akan dilayani oleh instansi pemerintah; dan (d) memperhitungkan berbagai masukan dari stake holders. 3. Tujuan Tujuan adalah sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis stratejik. Tujuan tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, akan tetapi harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa depan. Tujuan akan mengarahkan

perumusan

sasaran,

program

dan

kegiatan

dalam

rangka

merealisasikan misi. 4. Sasaran Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran dirancang pula indikator sasaran yang dimaksud dengan indikator sasaran adalah ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan. Setiap indikator sasaran disertai dengan rencana tingkat pencapaiannya (targetnya) masing-masing. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam rencana stratejik.

7

5. Stratejik (cara mencapai tujuan dan sasaran) Stratejik adalah cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan ke dalam kebijakan-kebijakan, program-program dan kegiatan. a.

Kebijakan Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan

yang telah

ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, serta visi dan misi instansi pemerintah. b.

Program Program adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat, guna mencapai sasaran tertentu.

c.

Kegiatan Kegiatan adalah tindakan nyata yang dilakukan oleh seorang PNS dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kebijakan dan program yang telah ditetapkan dengan memanfaatkan sumber daya dalam melaksanakan tugas pekerjaan yang dibebankan kepadanya.

B. Latihan Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan singkat dan jelas. 1.

Apakah yang dimaksud dengan visi ?

2.

Sebutkan pengertian misi ?

3.

Apakah perbedaan tujuan dan sasaran ?

4.

Sebutkan pengertian strategi ?

5.

Apakah yang dimaksud dengan kebijakan, program dan kegiatan ?

8

C. Rangkuman Dalam akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan stratejik merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh setiap instansi pemerintah, agar mampu menjawab tuntutan lingkungan lokal, nasional dan global. Komponen adalah perencanaan stratejik setidaknya berisi visi, misi, tujuan, sasaran dan stratejik yang dituangkan ke dalam kebijakan, program dan kegiatan. Visi adalah suatu gambaran tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan instansi pemerintah. Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah, sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan. Tujuan adalah sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sedangkan strategi adalah cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan ke dalam kebijakan, program dan kegiatan.

9

BAB IV PENYUSUNAN PENILAIAN KINERJA PNS

A. Penyusunan Penilaian Kinerja Berdasarkan pasal 12 ayat (2) Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974, tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, dinyatakan bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan diperlukan Pegawai Negeri Sipil yang profesional, bertanggungjawab, jujur dan adil melalui pembinaan yang dilaksanakan berdasarkan sistem prestasi kerja dan sistem karier yang dititik beratkan pada sistem prestasi kerja. Selanjutnya pasal 20 dinyatakan bahwa untuk menjamin obyektifitas dalam mempertimbangkan pengangkatan dalam jabatan dan kenaikan pangkat diadakan penilaian prestasi kerja. Dan di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin PNS Pasal 1 angka 12 mengenai sasaran kerja pegawai (SKP). Melaksanakan amanat pasal 12 dan pasal 20 Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974, tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, serta Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin PNS Pasal 1 angka 12. Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil dilaksanakan untuk mengevaluasi kinerja individu Pegawai Negeri Sipil, yang dapat memberi petunjuk bagi manajemen dalam rangka mengevaluasi kinerja unit dan kinerja organisasi. Hasil penilaian prestasi kerja Pegawai Negeri Sipil dimanfaatkan sebagai dasar pertimbangan bahan rekomendasi penetapan keputusan kebijakan pengelolaan karier Pegawai Negeri Sipil, yang berkaitan dengan Bidang Pekerjaan antara lain : 1. Penilaian prestasi kerja Pegawai Negeri Sipil dimanfaatkan sebagai dasar pertimbangan dalam kebijakan perencanaan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia Pegawai Negeri Sipil, serta kegiatan perancangan pekerjaan Pegawai Negeri Sipil dalam organisasi (job design).

10

2. Bidang Pengangkatan dan Penempatan. Penilaian prestasi kerja Pegawai Negeri Sipil dimanfaatkan sebagai dasar pertimbangan dalam proses rekrutmen, seleksi dan penempatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan, sesuai dengan kompetensi dan prestasi kerjanya. 3. Bidang Pengembangan. Penilaian prestasi kerja Pegawai Negeri Sipil dimanfaatkan sebagai

dasar

pertimbangan

pengembangan karier dan

pengembangan kemampuan serta keterampilan Pegawai Negeri Sipil yang berkaitan dengan pola karier dan program diklat organisas. 4. Bidang

Penghargaan.

Penilaian

prestasi

kerja

Pegawai

Negeri

Sipil

dimanfaatkan sebagai dasar pertimbangan pemberian penghargaan dengan berbasis prestasi kerja seperti kenaikan pangkat, kenaikan gaji atau tunjangan prestasi kerja, promosi atau kompensasi lainnya (performance related pay). Penilaian prestasi kerja Pegawai Negeri Sipil secara sistemik penekanannya pada pengukuran tingkat capaian SKP yang telah direncanakan dan disepakati antara Pejabat Penilai dengan Pegawai Negeri Sipil yang dinilai sebagai kontrak prestasi kerja. Penilaian prestasi kerja Pegawai Negeri Sipil secara strategis diarahkan sebagai pengendalian perilaku kerja produktif yang disyaratkan untuk mencapai hasil kerja yang disepakati dan bukan penilaian atas kepribadian seseorang Pegawai Negeri Sipil. Unsur perilaku kerja yang mempengaruhi prestasi kerja yang dievaluasi memang relevan dan secara signifikan berhubungan dengan pelaksanaan tugas pekerjaan dalam jenjang jabatan setiap individu Pegawai Negeri Sipil yang dinilai. Untuk mencapai obyektifitas penilaian prestasi kerja Pegawai Negeri Sipil, diperlukan parameter penilaian sebagai ukuran dan standar penilaian hasil kerja yang nyata dan terukur dari tingkat capaian SKP. Oleh karena itu penilaian prestasi kerja secara sistemik menggabungkan antara penetapan sasaran kerja pegawai dengan penilaian proses pelaksanaan pekerjaan yang tercermin dalam perilaku kerja produktif, hasilnya direkomendasikan untuk dasar pertimbangan tindakan pembinaan dan pengembangan karier Pegawai Negeri Sipil yang dinilai. Di dalam memperoleh akurasi penilaian kinerja, di butuhkan kriteria penilaian secara jelas untuk itu penilaian kinerja perlu memisahkan antara instrumen untuk mengukur produktifitas kerja dan instrumen untuk mengukur perilaku kerja, serta

11

unsur potensi PNS unsur produktifitas kerja sebagai unsur penilaian yang di dasarkan pada data PNS dalam melaksanakan tugas pekerjaan, yakni kemampuan untuk menghasilkan sesuatu produk/hasil kerja yang terdiri dari sub unsur kinerja PNS dan sub unsur perilaku kerja. Sub unsur kinerja PNS adalah unsur penilaian yang di dasarkan pada kemampuan dan tingkat hasil kerja yang dicapai dalam melaksanakan tugas pekerjaan di bandingkan dengan sasaran kerja pegawai (SKP) yang telah di tetapkan. Sub unsur perilaku kerja adalah unsur penilaian yang di dasarkan pada sikap dan perbuatan yang tercermin dalam melaksanakan tugas pekerjaan. Praktek penilaian kinerja dilakukan terhadap unsur kinerja dan perilaku kerja yang dicapai oleh PNS dalam periode waktu penilaian, pembobotan nilai unsur SKP adalah 60% dan unsur perilaku kerja adalah 40%. B. Pengertian 1. Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999. 2. Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil adalah suatu proses penilaian secara sistematis terhadap prestasi kerja hasil pelaksanaan tugas pekerjaan dan penilaian perilaku kerja Pegawai Negeri Sipil. 3. Prestasi kerja adalah hasil pelaksanaan tugas yang dicapai dari tindakan dan kegiatan setiap Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugas pekerjaan dengan menggunakan dan memanfaatkan sumberdaya organisasi. 4. Perilaku kerja adalah sikap dan atau perbuatan seorang Pegawai Negeri Sipil yang ditunjukkan dalam melaksanakan tugas pekerjaan. 5. Sasaran Kerja Pegawai ( SKP ) adalah rencana kerja dan target yang akan dicapai oleh seorang pegawai yang disusun dan disepakati bersama antara pegawai dengan atasan pegawai. 6. Standar Prestasi kerja adalah Target capaian yang ditetapkan dalam SKP 7. Rencana Kerja Tahunan ( Renja ) adalah program pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran organisasi yang ditetapkan oleh pimpinan instansi dalam tahun yang bersangkutan.

12

8. Pejabat Penilai adalah atasan langsung Pegawai Negeri Sipil yang dinilai, dengan ketentuan serendah-rendahnya pejabat eselon V, atau pejabat lain yang ditentukan. 9. Atasan pejabat penilai adalah atasan langsung dari pejabat yang melakukan penilaian prestasi kerja 10. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi. 11. Uraian Tugas adalah suatu paparan atau bentangan atas semua tugas jabatan yang merupakan tugas pokok yang dilakukan pemegang jabatan dalam memproses bahan kerja menjadi hasil kerja dalam kondisi pelaksanaan tertentu. 12. Ikhtisar Jabatan adalah ringkasan tugas yang merupakan uraian singkat yang menggambarkan secara umum tentang ruang lingkup tugas jabatan yang disusun dalam satu kalimat. 13. Kegiatan tugas Pokok Jabatan adalah tugas pekerjaan yang wajib dilakukan dalam rangka pelaksanaan fungsi jabatan. 14. Bobot Kegiatan adalah ukuran nilai masing-masing jenis kegiatan yang ditetapkan berdasarkan sifat dan jenis pekerjaan sesuai dengan tingkat kesulitan dan prioritas pelaksanaannya. 15. Sasaran kerja yang akan dicapai adalah tugas bidang-bidang pekerjaan dimana hasil pekerjaan akan diperoleh. 16. Target adalah sasaran kerja yang telah ditetapkan untuk dicapai dari setiap pelaksanaan tugas pokok jabatan, meliputi aspek kuantitas, kualitas, waktu dan/atau biaya. C. Tata Cara Penyusunan SKP Dalam sistem penilaian prestasi kerja, setiap Pegawai Negeri Sipil wajib menyusun SKP sebagai rancangan

pelaksanaan kegiatan tugas pokok jabatan,

sesuai dengan rincian tugas, tanggungjawab dan wewenangnya, yang secara umum telah ditetapkan dalam struktur dan tata kerja organisasi. SKP disusun dan ditetapkan sebagai rencana operasional pelaksanaan kegiatan tugas pokok jabatan, dengan mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja)

13

tahunan organisasi, yang berisikan tentang apa kegiatan yang akan dilakukan, apa hasil yang akan dicapai, berapa yang akan dihasilkan dan kapan harus selesai. 1. Setiap PNS wajib menyusun SKP berdasarkan RKT instansi. Dalam menyusun SKP harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut: a. Jelas Kegiatan yang dilakukan harus dapat diuraikan secara jelas. b . D a p a t diukur Kegiatan yang dilakukan harus dapat diukur secara kuantitas dalam bentuk angka seperti jumlah satuan, jumlah hasil, dan lain- lain maupun secara kualitas seperti hasil kerja sempurna, tidak ada kesalahan, tidak ada revisi dan pelayanan kepada masyarakat memuaskan, dan lain-lain. c. Relevan Kegiatan yang dilakukan harus berdasarkan lingkup tugas jabatan masingmasing. d . Dapat dicapai Kegiatan yang dilakukan harus disesuaikan dengan kemampuan PNS. e . Memiliki target waktu Kegiatan yang dilakukan harus dapat ditentukan waktunya. f . SKP memuat kegiatan tugas jabatan dan target yang harus dicapai dalam kurun waktu penilaian yang bersifat nyata dan dapat diukur. Setiap kegiatan tugas jabatan yang akan dilakukan harus didasarkan pada tugas dan fungsi, wewenang, tanggung jawab, dan uraian tugasnya yang secara umum telah ditetapkan dalam struktur organisasi dan tata kerja (SOTK). g . SKP yang telah disusun harus disetujui dan ditetapkan oleh Pejabat Penilai sebagai kontrak kerja. h . Dalam hal SKP yang disusun oleh PNS tidak disetujui oleh Pejabat Penilai maka keputusannya diserahkan kepada Atasan Pejabat Penilai dan bersifat final. i . SKP ditetapkan setiap tahun pada awal Januari. j . Dalam hal terjadi perpindahan pegawai setelah bulan Januari maka yang 14

bersangkutan tetap menyusun SKP pada awal bulan sesuai dengan surat perintah melaksanakan tugas atau surat perintah menduduki jabatan. k . PNS yang tidak menyusun SKP dijatuhi hukuman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai disiplin PNS.

D. Unsur-Unsur SKP 1. Kegiatan Tugas Jabatan Setiap kegiatan tugas jabatan yang akan dilakukan harus mengacu pada Penetapan Kinerja/RKT, sebagai implementasi kebijakan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran organisasi yang telah ditetapkan dan harus berorientasi pada hasil secara nyata dan terukur. Dalam melaksanakan kegiatan tugas jabatan pada prinsipnya pekerjaan dibagi habis dari tingkat jabatan yang tertinggi sampai dengan tingkat jabatan yang terendah secara hierarki, yang dijabarkan sebagai berikut: a. Eselon I

Kegiatan tugas jabatan yang akan dilakukan harus mengacu pada rencana strategis dan RKT yang dijabarkan sesuai dengan tugas dan fungsi, wewenang, tanggung jawab, dan uraian tugasnya sebagai kegiatan dalam SKP pejabat struktural eselon I. b. Eselon II

Kegiatan tugas jabatan yang akan dilakukan harus mengacu pada SKP pejabat struktural eselon I dijabarkan sesuai dengan tugas dan fungsi, wewenang, tanggung jawab, dan uraian tugasnya sebagai kegiatan dalam SKP pejabat struktural eselon II. c. Eselon III

Kegiatan tugas jabatan yang akan dilakukan harus mengacu pada SKP pejabat struktural eselon II dijabarkan sesuai dengan tugas dan fungsi, wewenang, tanggung jawab, dan uraian tugasnya sebagai kegiatan dalam SKP pejabat struktural eselon III.

15

d. Eselon IV

Kegiatan tugas jabatan yang akan dilakukan harus mengacu pada SKP pejabat struktural eselon III dijabarkan sesuai dengan tugas, wewenang, tanggung jawab, dan uraian tugasnya sebagai kegiatan dalam SKP pejabat struktural eselon IV. e. Eselon V

Kegiatan tugas jabatan yang akan dilakukan harus mengacu pada SKP pejabat struktural eselon IV dijabarkan sesuai dengan tugas, wewenang, tanggung jawab, dan uraian tugasnya menjadi SKP pejabat struktural eselon V. f . Jabatan Fungsional Umum

Penyusunan SKP pejabat fungsional umum, kegiatan tugas jabatan yang akan dilakukan harus mengacu pada SKP pejabat struktural es el on IV at au esel on V dijabarkan sesuai den gan t u gas , wewenang, tanggung jawab, dan uraian tugasnya sebagai kegiatan dalam SKP pejabat fungsional umum. g . Jabatan Fungsional Tertentu

Penyusunan SKP pejabat fungsional tertentu, kegiatan tugas jabatannya disesuaikan dengan butir-butir kegiatan berdasarkan peraturan perundangundangan yang mengatur tentang jabatan fungsional tertentu. 2. A n g k a K r e d i t Satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan/atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh seorang pejabat fungsional dalam rangka pembinaan karier yang bersangkutan ditetapkan dengan jumlah angka kredit yang akan dicapai. Oleh sebab itu pejabat fungsional tertentu harus menetapkan target angka kredit yang akan dicapai dalam 1 (satu) tahun. 3. Target a. Setiap pelaksanaan kegiatan tugas jabatan hams ditetapkan target yang akan diwujudkan secara jelas, sebagai ukuran prestasi kerja. Dalam menetapkan target meliputi aspek sebagai berikut: 1) Kuantitas (Target Output) Dalam menentukan Target Output (TO) dapat berupa dokumen, konsep, naskah, surat keputusan, paket, laporan, dan lain-lain. 16

2) Kualitas (Target Kualitas) Dalam menetapkan Target Kualitas (TK) harus memprediksi pada mutu hasil kerja yang terbaik, target kualitas diberikan nilai paling tinggi 100 (seratus). 3) Waktu (Target Waktu) Dalam menetapkan Target Waktu (TW) harus memperhitungkan berapa waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan, misalnya bulanan, triwulan, kwartal, semester, dan tahunan. 4) Biaya (Target Biaya) Dalam menetapkan Target Biaya (TB) harus memperhitungkan berapa biaya yang dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan dalam 1 (satu) tahun, misalnya jutaan, ratusan juta, miliaran, dan lain-lain. 5) Penyusunan target SKP paling sedikit meliputi aspek kuantitas, kualitas, dan waktu sesuai dengan karakteristik, sifat, dan jenis kegiatan pada masing-masing unit kerja. Apabila kegiatan tugas jabatan tersebut dibiayai/dianggarkan, maka dapat disertai aspek biaya dalam penyusunan SKP. 4. Tugas Tambahan Selain melakukan kegiatan tugas pokok yang ada dalam SKP, seorang PNS dapat melaksanakan tugas lain atau tugas tambahan yang diberikan oleh atasan langsungnya dan dibuktikan dengan surat keterangan dibuat menurut contoh sebagaimana Maka pada akhir tahun yang bersangkutan dapat diberikan nilai tugas tambahan paling rendah 1 (satu) dan paling tinggi 3 (tiga) dengan menggunakan pedoman sebagai berikut: No

Tugas Tambahan

Nilai

1.

Tugas tambahan yang dilakukan dalam

1 (satu)

tahun

2.

sebanyak 1 (satu) sampai 3 (tiga) kegiatan. Tugas tambahan yang dilakukan dalam

1 (satu)

tahun

2

3.

sebanyak 4 (empat) sampai 6 (enam) kegiatan. Tugas tambahan yang dilakukan dalam

1 (satu)

tahun

3

1

sebanyak 7 (tujuh) kegiatan atau lebih.

17

Contoh: Seorang PNS bernama Kosasih, S.E., jabatan Fungsional Umum pada Sub Bagian Pembayaran I di Biro Keuangan, yang bersangkutan diberikan tugas tambahan oleh atasan langsungnya untuk menjadi Pemegang Uang M u k a ( P U M ) . D a l a m h a l d e m i k i a n m a k a p a d a a k h i r t a h u n ya n g bersangkutan dapat diberikan nilai tugas tambahan sebesar 1 (satu) sebagai bagian dari capaian nilai SKP. 5. Kreativitas Apabila seorang PNS pada tahun berjalan menemukan sesuatu yang baru dan berkaitan

dengan

tugas

pokoknya

serta

dibuktikan

dengan

surat

keterangan sebagai berikut: a.

Unit kerja setingkat eselon II;

b.

Pejabat Pembina Kepegawaian; atau

c.

Presiden.

No 1.

2.

3.

Kreativitas

Nilai

Apabila hasil yang ditemukan merupakan sesuatu yang baru dan bermanfaat bagi unit kerjanya dan dibuktikan dengan surat keterangan yang ditandatangani oleh kepala unit kerja setingkat eselon II.

3

Apabila hasil yang ditemukan merupakan sesuatu yang baru dan bermanfaat bagi organisasinya serta dibuktikan dengan surat keterangan yang ditandatangani oleh PPK.

6

Apabila hasil yang ditemukan merupakan sesuatu yang baru dan bermanfaat bagi Negara dengan penghargaan yang diberikan oleh Presiden.

12

Keterangan: Penilaian kreativitas tidak bersifat kumulatif dan dinilai yang paling tinggi.

18

Contoh: Seorang PNS bernama Mardudin, S.E., jabatan Kepala Sub Bagian Akuntansi dan Pelaporan, pada pertengahan tahun yang bersangkutan membuat aplikasi Sistem Akuntansi dan Pelaporan berba sis teknologi i n f o r m a s i d a n d a p a t b e r m a n f a a t b a gi u n i t k e r j a n ya s e r t a d a p a t diaplikasikan untuk mempercepat pelaksanaan tugas jabatan yang dibuktikan dengan surat keterangan dari kepala unit kerja setingkat pejabat st ruktural eselon II. Dalam hal demiki an m aka PNS yan g bersangkutan pada akhir tahun dapat diberikan nilai kreativitas 3 (tiga) sebagai bagian dari nilai capaian SKP.

E. Penyusunan SKP PNS 1. Penyusunan a. Penyusunan SKP untuk Jabatan Struktural Penyusunan SKP ini dibuat dari tingkat jabatan yang tertinggi sampai dengan tingkat jabatan yang terendah secara hierarki dan harus dijabarkan sesuai dengan tugas dan fungsi, wewenang, tanggung jawab dan uraian tugasnya yang secara umum telah ditetapkan dalam struktur organisasi dan tata kerja (SOTK) dengan memperhatikan RKT. Contoh: 1) Penyusunan SKP Eselon I Kedeputian Bidang Bina Kinerja dan Perundang-undangan. a) Penyusunan SKP Eselon I Seorang PNS bernama Drs. Bayu Mahendra, M.Si., jabatan Deputi Bidang Bina Kinerja dan Perundang-undangan (eselon Ia). Tugas jabatan sesuai dengan Penetapan Kinerja/RKT Tahun 2014 Kedeputian Bidang Bina Kindang antara lain melakukan kegiatan sebagai berikut: (1) menetapkan Penetapan Kinerja/RKT Kedeputian Bina Kinerja dan Perundang-undangan dengan target 1 (satu) dokumen; (2) menetapkan rumusan peraturan perundang-undangan di bidang Kepegawaian dengan target 6 (enam) naskah; 19

(3) menetapkan rumusan pedoman di bidang Karier PNS dengan target 1 (satu) naskah; (4) menetapkan rumusan pedoman gaji dan kesejahteraan PNS dengan target 3 (tiga) naskah; (5) menetapkan kegiatan asistensi evaluasi jabatan dengan target 1 (satu) laporan; (6) menetapkan rumusan pedoman di bidang pembinaan jabatan fungsional analis kepegawaian dengan target 1 (satu) naskah; (7) menetapkan kegiatan asistensi pemberdayaan jabatan fungsional analis kepegawaian dengan target 1 (satu) laporan; dan (8) menetapkan rumusan pedoman di bidang rekrutmen dan kinerja pegawai dengan target 2 (dua) naskah. Dalam hal demikian, maka untuk penyusunan SKP pejabat struktural eselon II (Direktur Rekrutmen dan Kinerja Pegawai) dengan cara menjabarkan masing-masing kegiatan SKP pejabat struktural eselon I. b) Penyusunan SKP Eselon II Seorang PNS bernama Drs. Dika Pradana, M.M., jabatan Direktur Rekrutmen dan Kinerja Pegawai (eselon IIa) membawahi 3 (tiga) eselon III yaitu Kepala Sub Direktorat Rekrutmen dan Seleksi, Kepala Sub Direktorat Penempatan dan Penelusuran Bakat dan Kepala Sub Direktorat Kinerja Pegawai. Tugas jabatan sesuai dengan Penetapan Kinerja/ RKT Direktorat Rekrutmen dan Kinerja Pegawai Tahun 2014 antara lain melakukan kegiatan sebagai berikut: (1) menyelenggarakan rapat koordinasi pengayaan soal dengan target kuantitas/ output 1 (satu) laporan, kualitas 100, waktu 12 bulan, dan biaya Rp.170.395.000,00; (2) menetapkan pelaksanaan validasi soal Tes Kompetensi Dasar (TKD) dengan target kuantitas/ output 1 (satu) laporan, kualitas 100, waktu 12 bulan, dan biaya Rp.202.165.000,00;

20

(3) menyelenggarakan workshop pengembangan soal dengan target kuantitas/output 1 (satu) laporan, kualitas 100, waktu 12 bulan, dan biaya Rp.79.000.000,00; (4) memfasilitasi rekrutmen dengan Computer Assisted Test (CAT) system instansi pusat dan daerah dengan target kuantitas/ output 1 (satu) laporan, kualitas 100, waktu 12 bulan, dan biaya Rp.184.730.000,00; (5) menyelenggarakan sosialisasi pedoman penelusuran bakat sebagai dasar penempatan dengan target kuantitas/ output 1 (satu) laporan, kualitas 100, waktu 12 bulan, dan biaya Rp.128.250.000,00; (6) menyusun pengayaan instrumen penelusuran bakat sebagai dasar penarikan dengan target kuantitas/ output 1 (satu) laporan, kualitas 100, waktu 12 bulan, dan biaya Rp.66.330.000,00; (7) menyelenggarakan workshop penyusunan dan penilaian SKP PNS di instansi pusat dan daerah dengan target kuantitas/output 5 (lima) prototipe, kualitas 100, waktu 12 bulan, dan biaya Rp.440.330.000,00; (8) menyusun rumusan kebijakan tentang Penilaian Prestasi Kerja PNS, dengan target kuantitas/ output 1 (satu) draft, kualitas 100, dan waktu 12 bulan; (9) menyiapkan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kedeputian Bidang Bina Kinerja dan Perundang-undangan tahun 2013 dengan target kuantitas/output 1 (satu) naskah, kualitas 100, dan waktu 12 bulan; dan (10)

menetapkan Penetapan Kinerja/RKT Direktorat Rekrutmen dan

Kinerja Pegawai tahun 2015 dengan target kuantitas/output 1 (satu) naskah, kualitas 100, dan waktu 12 bulan.

21

Contoh: SKP Eselon II SASARAN KERJA PEGAWAI NO.

NO

I. PEJABAT PENILAI

.

1.

Nama

Drs. Bayu M.Si.

Mahendra,

2.

NIP

19560801 198111 1 099 2.

3.

Pangkat/Gol.Ruang

Pembina Utama - IV/ e

4.

Jabatan

Deputi Bina Kindang

5.

Unit Kerja

Deputi Bina Kindang

NO. III. KEGIATAN TUGAS JABATAN

1.

II. PNS YANG DINILAI Nama

Drs. Dika Pradana, M.M.

NIP

19600604 198210 1 099

Pangkat/Gol.Ruang

Pembina Utama Muda - IV/c

4.

Jabatan

Direktur Rekrutmen dan Kinerja Pegawai

5.

Unit Kerja

3.

AK

Direktorat Rekrutmen dan Kinerja Pegawai TARGET

KUANTITAS/ KUALITAS/ OUTPUT

(Rp)

MUTU

Menyelenggarakan Rakor dalam rangka pengayaan soal menetapkan pelaksanaan validasi soal TKD

1 laporan

100

12 bin

170.395.000

1 laporan

100

12 bin

202.165.000

3

Menyelenggarakan Workshop dalam rangka pengembangan soal

1 laporan

100

12 b1n

79.000.000

4

Memfasilitasi rekrutmen dengan CAT System instansi pusat dan daerah

-

1 laporan

100

12 bin

184.730.000

5

Menyelenggarakan sosialisasi pedoman penelusuran bakat sebagai dasar penempatan Menyusun pengayaan instrumen penelusuran bakat sebagai dasar penarikan Menyelenggarakan workshop penyusunan dan penilaian SKP PNS di instansi pusat dan daerah Menyusun rumusan kebijakan tentang penilaian prestasi kerja PNS Menyiapkan penyusunan LAMP tahun 2013 Menyiapkan Penetapan Kinerja/RKT tahun 2015

1 laporan

100

12 bin

128.250.000

1 laporan

100

12 bin

66.330.000

5 prototipe

100

12 bin

440.330.000

1

100

12 bin

-

1 2

6 7 8 9 10

BIAYA

WAKTU

draft

1 naskah

100

1 naskah

100

(1) i n 12 bin

Jakarta, 2 Januari 2014 Pejabat Penilai,

PNS Yang Dinilai,

Drs. Bayu Mahendra, M.Si.

Drs. Dika Pradana, M.M.

22

c) Penyusunan SKP Eselon III Seorang PNS bernama Desi Permata Sari, S.H., jabatan Kepala Subdirektorat Rekrutme n dan Seleksi (eselon IIIa), dalam menyusun SKP tahunan menjabarkan SKP pejabat struktural eselon II, yaitu: (1) menyusun rencana kerja Direktorat Rekrutmen dan Kinerja

Pegawai tahun anggaran 2015, dengan target 1 (satu) naskah; (2) menyiapkan rapat koordinasi validasi soal Tes Kompetensi Dasar

(TKD), dengan target 1 (satu) laporan; (3) melaksanakan validasi soal Tes Kompetensi Dasar (TKD), dengan

target 1 (satu) laporan; (4) menyiapkan workshop soal Tes Kompetensi Kepegawaian (TKK),

dengan target 1 (satu) laporan; (5) menyiapkan pelaksanaan fasilitasi rekrutmen instansi pusat dan

daerah dengan Computer Assisted Test (CAT) system dengan target 1 (satu) laporan; (6) menyiapkan konsep standar dan prosedur rekrutmen pegawai,

dengan target 1 (satu) laporan; dan (7) menyusun laporan kegiatan Direktorat Rekrutmen dan Kinerja

Pegawai tahun 2014, dengan target 1 (satu) laporan. Dalam hal demikian, maka untuk penyusunan SKP pejabat struktural eselon IV (Kepala Seksi Standarisasi Rekrutmen dan Seleksi), dengan cara menjabarkan masing-masing kegiatan SKP pejabat struktural eselon III d) Penyusunan SKP Eselon IV Seorang PNS bernama Drs. Posman Sidabutar, jabatan Kepala Seksi Standarisasi Rekrutmen dan Seleksi (eselon IVa), dalam menyusun SKP tahunan menjabarkan SKP pejabat struktural eselon III yaitu: (1) menginventarisir kebijakan di bidang rekrutmen baik kebijakan pengangkatan sebagai CPNS/PNS maupun kebijakan pengangkatan dalam jabatan sebagai bahan penyusunan

23

konsep rumusan standar rekrutmen dengan target 1 (satu) konsep; ( 2 ) menyiapkan b a h a n r u m u s a n v a l i d a s i p e n g e m b a n g a n b a n k s o a l T K D d e n g a n t a r ge t 1 ( s a t u ) k o n s e p ; (3) menganalisis dan mengevaluasi pembuatan bank soal TKD dan TKB Kepegawaian dengan target 1 (satu) konsep; ( 4 ) m e n g a n a l i s i s d a n m e n gk a j i s t a n d a r r e k r u t m e n s e s u a i d e n g a n p e r a t u r a n p e r u n d a n g - u n d a n ga n ya n g b e r l a k u s e b a g a i b a h a n p e n yu s u n a n r e k r u t m e n d e n g a n t a r g e t 1 (satu) konsep; dan (5) m e n yi a p k a n b a h a n f a s i l i t a s i r e k r u t m e n i n s t a n s i p u s a t d a n d a e r a h d e n g a n C o m p u t e r A s s i s t e d Test (CAT) dengan target 1 (satu) laporan. e) Penyusunan SKP Eselon IVa Contoh : Seorang PNS bernama Bintarti, S.Sos., jabatan Kepala Seksi Kepangkatan dan Mutasi I-A (eselon IVa), dalam menyusun SKP tahunan menjabarkan kegiatan SKP pejabat struktural eselon III yaitu: (1)

Menetapkan Usul/Nota Persetujuan Kenaikan Pangkat Periode April dan Oktober 2014 golongan ruang III/d ke bawah dengan target 2.000 (dua ribu) Nota Persetujuan;

(2)

memeriksa Usul/Nota Persetujuan Pindah Antar Instansi dengan target 11 (sebelas) berkas; dan

(3)

memeriksa Usul/Nota Persetujuan Peninjauan Masa Kerja dengan target 9 (sembilan) berkas.

b. Penyusunan SKP Jabatan Fungsional Tertentu 1) Seorang PNS bernama Nurhayati jabatan Analis Kepegawaian tingkat Pelaksana Lanjutan dengan golongan ruang III/ b pada Direktorat Kenaikan Pangkat dan Mutasi. Dalam penyusunan SKP yang

24

bersangkutan pada Januari 2014 kegiatan tugas jabatan yang dilaksanakan dan angka kreditnya adalah sebagai berikut: a) Unsur Utama (1) Memeriksa berkas usulan Kenaikan Pangkat PNS (0,006/ berkas). (2) Mengendalikan

listing

persetujuan

teknis

Kenaikan Pangkat PNS (0,002/berkas). (3) Men yiapkan bahan penilaian dan penetapan angka kredit jabatan fungsional (0,020/berkas). (4) Memeriksa

permohonan

perpindahan

pegawai

(0,006/berkas). ( 5 ) M e n g e l o l a data mutasi keluarga (0,006/data). b) Unsur Penunjang Menjadi anggota aktif organisasi profesi analis kepegawaian tingkat provinsi (0,250/tahun). SASARAN KERJA PEGAWAI NO.

I. PEJABAT PENILAI

1.

Nama

2.

NIP

3.

Pangkat/ Gol.Ruang

4.

Jabatan

5.

Unit Kerja

NO.

NO.

II. PNS YANG DINILAI

Dra. Andra Kesumawati, M.Si 196011121984012099

1.

Nama

Nurhayati

2.

NIP

196612081985092099

Pembina - IV/ a

3.

Pangkat/Gol.Rua Penata Muda Tk.I - III/b ng

Kepala Subdirektorat. Mutasi I Direktorat Kepangkatan dan Mutasi

4.

Jabatan

Analis Kepegawaian

5.

Unit Kerja

Direktorat Kepangkatan dan Mutasi

III. KEGIATAN TUGAS JABATAN

TARGET AK

KUANTITAS/ KUALITAS/ WAKTU BIAYA OUTPUT MUTU (Rp)

Unsur Utama 1.

Memeriksa berkasKenaikan Pangkat PNS usulan (0,006/berkas)

6 *) 1000 berkas

100

12 bin

25

2.

Mengendalikan listing persetujuan teknis Kenaikan Pangkat PNS (0,002/berkas)

2

1000 berkas

100

12 bin

3.

Menyiapkan bahan penilaian dan penetapan angka kredit jabatan fungsional (0,020/berkas)

2

100 berkas

100

12 bin

4.

Memeriksa permohonan pegawai (0,006/berkas)

1,8

300 berkas

100

12 bin

5.

Mengelola data mutasi keluarga (0,006/data)

1,8

300 data

100

perpindahan

12

Unsur Penunjang 6.

Menjadi anggota organisasi profesi aktif kepegawaiananalis provinsi tingkat Jumlah Angka Kredit

0,250 1 kali

100

13,85

Jakarta, 2 Januari 2014 Pejabat Penilai,

PNS Yang Dinilai,

Dra. Andra Kesumawati, M.Si. NIP. 19601112 198401 2 099

Nurhayati NIP. 19661208 198509 2 099

c. Penyusunan SKP Untuk Jabatan Fungsional Umum SASARAN KERJA PEGAWAI NO.

I. PEJABAT PENILAI

1. 2.

Nama NIP

3.

Pangkat/Gol.Ruang Penata Tk. I - III / d

4.

Jabatan

5.

Unit Kerja

NO.

Bintarti, S.Sos. 19631012 198509 2 099

Kepala Seksi Kepangkatan Mutasi IA Direktorat Kepangkatan dan Mutasi

III. KEGIATAN TUGAS JABATAN

NO. 1. 2.

II. PNS YANG DINILAI Nama NIP

Lukito 19760222 199610 1 099

3.

Pangkat/Gol.Ruang

Penata Muda - III/a

4.

Jabatan

5.

Unit Kerja

TARGET AK KUANTITAS/ KUALITAS/ WAKTU OUTPUT

1. 2. 3.

Menangkayiapkan usul persetujuan teknis pt Mengumpulkan dan menyusun data Menyiapkan surat pengantar pengembalian usul yang BTL dan TMS periode April dan Oktober 2014

Pemroses Mutasi Kepegawaian Direktorat Kepangkatan dan Mutasi

500 NP

MUTU

(Rp)

100

12 bin

1 Konsep 100

12 bin

2 Surat

12 bin

100

BIAYA

26

2. Penanda Tanganan SKP Formulir penyusunan SKP yang telah diisi dan disepakati bersama antara Pegawai dengan atasan langsungnya harus ditandatangani oleh kedua belah pihak sebagai kontrak kerja. Dalam hal SKP yang telah disusun oleh PNS dan tidak disetujui oleh Pejabat Penilai, maka keputusannya diserahkan kepada Atasan Pejabat Penilai dan bersifat final. 3.Tata Cara Penilaian SKP a.

Nilai capaian SKP dinyatakan dengan angka dan sebutan, sebagai berikut:

b.

1)

91 - ke atas

: Sangat baik

2)

76 – 90

: Baik

3)

61 - 75

: Cukup

4)

51 - 60

: Kurang

5)

50 - ke bawah

: Buruk

Penilaian Kegiatan Tugas Jabatan Penilaian SKP dilakukan dengan menghitung tingkat capaian SKP yang telah ditetapkan untuk setiap pelaksanaan kegiatan tugas jabatan, yang diukur dengan 4 (empat) aspek yaitu aspek kuantitas, kualitas, waktu, dan biaya sebagai berikut: 1)

Aspek kuantitas

2)

Aspek kualitas

27

Unt uk m en i l ai ap a ka h ou t pu t b er ku al i t a s at a u t i d a k d e n gan menggunakan pedoman sebagai berikut: Kriteria Nilai 91 - 100 76 - 90

61 - 75

51 - 60 50 ke bawah

Keterangan Hasil kerja sempurna, tidak ada kesalahan, tidak ada revisi, dan pelayanan di atas standar yang ditentukan dan lain-lain. Hasil kerja mempunyai 1 (satu) atau 2 (dua) kesalahan kecil, tidak ada kesalahan besar, revisi, dan pelayanan sesuai standar yang telah ditentukan dan lain-lain. Hasil kerja mempunyai 3 (tiga) atau 4 (empat) kesalahan kecil, dan tidak ada kesalahan besar, revisi, dan pelayanan cukup memenuhi standar yang ditentukan dan lain-lain. Hasil kerja mempunyai 5 (lima) kesalahan kecil dan ada kesalahan besar, revisi, dan pelayanan tidak cukup memenuhi standar yang ditentukan dan lain-lain. Hasil kerja mempunyai lebih dari 5 (lima) kesalahan kecil dan ada kesalahan besar, kurang memuaskan, revisi, pelayanan di bawah standar yang ditentukan dan lain-lain.

28

PENILAIAN SASARAN KERJA PEGAWAI Jangka Waktu Penilaian 2 Januari s.d. 31 Desember 2014 NO 1

1.

2.

3

4

I. KEGIATAN TUGAS JABATAN 2 UNSUR UTAMA Memeriksa berkas usulan Kenaikan Pangkat PNS (0,006/ berkas) Mengendalikan listing peretujuan teknis Kenaikan Pangkat PNS (0,002 / berkas) Menyiapkan bahan penilaian dan penetapan angka kredit jabatan fungsional (0,020/berkas) Memeriksa permohonan perpindahan pegawai (0,006/ berkas

TARGET AK

Kuant/ Kual/ Biaya Waktu Output Mutu (Rp)

AK

7

8

Kuant/ Output 9

KuaI / Mutu 10

3

4

5

6

14

6

1000 berkas

100

12 bin

5,64

940 berkas

80

12 bin

250 *)

83,33 **)

2

1000 berkas

100

12 bin

1,82

910 berkas

100

12 bin

267

89

2

100 berkas

100

12 bin

1,72

86 berkas

100

12 bin

262

87,33

1,8

300 berkas

100

12 bin

1,34

224 berkas

100

12 bln

250,67

83,56

12 bln

261

87

276

92

Mengelola data mutasi keluarga (0,006/data)

1,8

300 data

100

12 bin

1,53

255 data

100

1.

UNSUR PENUNJANG Menjadi anggota aktif organisasi profesi analis kepegawaian tingkat provinsi

0,250

1 kali

100

12 bin

0,250

1 kali

100

13,85

11

(Rp) 12

13

5

Jumlah

NILAI PENGHI- CAPAIA TUNGAN N Waktu Biaya SKP

REALISASI

12

-

12,3 87,04 (baik)

N1LAI CAPAIAN SKP

Keterangan: Angka ini diperoleh dengan menggunakan rumus: Aspek kuantitas

RO x 100 = 940 x 100 = 94 TO 1000 29

Aspek kualitas = RK x 100 = 80 x 100 = 80 TK 100 Aspek waktu

= 1,76 x TW - RW x 100 = 76 TW

Jumlah ketiga aspek tersebut dijumlahkan = 94 + 80 + 76 = 250 Angka ini diperoleh dengan menjumlahkan ketiga aspek ters ebut dibagi 3 (tiga) aspek yang ada = (94 + 80 + 76) : 3 = 250 : 3 = 83,33 Angka ini diperoleh dengan menjumlahkan ketiga aspek tersebut dibagi 6 (enam) kegiatan yang ada = (83,33 + 89 + 87,33 + 83,56 + 87 + 92) : 6 = 522,22 : 6 = 87,04 Penghitungan penila ian SKP Jabatan Fungsional Tertentu, pada prinsipnya sama dengan penghitungan penilaian SKP untuk Jabatan Struktural maupun Jabatan Fungsional Umum yang menggunakan formula penghitungan berdasarkan aspek kuantitas, aspek kualitas, aspek waktu, dan aspek biaya. Dalam penyusunan dan penilaian SKP bagi Jabatan Fungsional Tertentu dapat diketahui jumlah target angka kredit yang akan dicapai dan realisasi pencapaian angka kredit setiap tahun.

30

3. Penilaian SKP untuk Jabatan Fungsional Umum SKP yang telah disusun oleh Sdr. Lukito, dilakukan penilaian oleh pejabat penilai pada akhir bulan Desember 2014 sebagai berikut:

PENILAIAN SASARAN KERJA PEGAWAI Jang ka Waktu Penilaian 2 Januari s.d. 31 Desember 2014 TARGET NO.

I. KEGIATAN TUGAS JABATAN

1

2

1.

2.

3.

Menyiapkan usul pangkat Mengumpulkan dan menyusun data pegawai per unit kerja Menyiapkan surat pengantar pengembalian usul yang BTL dan TMS periode April dan Oktober 2014 .

REALISASI Capaian

AK Kuant/ Kual/ Biaya AK Kuant/ Kual/ Waktu Output Mutu Waktu (Rp) Output. Mutu 3

4

5

6

500 NP

100

bln

1 konsep

100

12 bin

2 surat

100

12 bin

7

8

9

10

11

85

b ln

1 100 konsep

12 bin

-

276

12 bin

-

276

500 NP

-

2 surat

100

12

13 269,33 *)

NILAI SKP

14 89,78 **)

92

92

II.Tugas

Tambahan dan Kreativitas a.

Tugas

-

Tambahan b. Kreativitas NILAI CAPAIAN SKP

91,26 (Sangat Baik)

Jakarta, 31 Desember Pejabat Penilai,

2014

Bintarti, S.Sos NIP. 19631012 198509 2 099

31

Keterangan: Angka ini diperoleh dengan menggunakan Aspek kuantitas = RO x 100 = 500 x 100 = 100 TO 500

rumus:

Aspek kualitas = RK x 100 = 85 x 100 = 85 TK 100 Aspek waktu

= 1,76 x TW - RW x 100 TW = 1,76 x 12 - 11 x 100 = 84,33 12

Jumlah ketiga aspek tersebut dijumlahkan = 100 + 85 + 84,33 = 269,33 Angka ini diperoleh dengan menjumlahkan ketiga aspek tersebut dibagi 3 (tiga) aspek yang ada = (100 + 85 + 84,33) : 3 = 269,33 : 3 = 89,78 Angka ini diperoleh dengan menjumlahkan ketiga aspek tersebut dibagi 3 (tiga) kegiatan yang ada = (89,78 + 92 + 92) : 3 = 273,78 : 3 = 91,26

a. Penyusunan dan Penilaian SKP bagi PNS yang Mutasi/Pindah. Perpindahan

pegawai

(promosi/demosi),

dapat

maupun

terjadi

baik

diagonal

(antar

secara jabatan

horizontal,

vertikal

struktural,

jabatan

fungsional, dari struktural ke fungsional atau sebaliknya). 1) Perpindahan antar jabatan struktural, antar jabatan fungsional umum atau dari jabatan fungsional umum ke jabatan struktural. Contoh: Seorang PNS bernama Ali Muktar Raja, S.Sos., karena kepentingan kedinasan yang bersangkutan dimutasikan ke unit kerja lain. Apabila kegiatan tugas jabatan yang dilaksanakan hanya sebagian saja, maka penilaian SKP Sdr. Ali Muktar Raja, S.Sos., adalah sebagai berikut:

32

SASARAN KERJA PEGAWAI (UNIT KERJA YANG LAMA) I. PEJABAT PENILAI NO. II. PNS YANG DINILAI

NO. 1. 2. 3. 4.

Nama NIP Pangkat/Gol.Ruan Jabatan g

Drs. Indra Hidayat 1. 19610412 198301 1 099 2. Penata Tk.I - III/d 3. Kepala Subdirektorat. 4.

Nama NIP Pangkat/Gol.Ruan Jabatan g

Ali Muktar Raja S.Sos. 19750713 200001 1 099 Penata - III/c Kepala Seksi Mutasi HA

5.

Unit Kerja

Direktorat Mutasi II Kepangkatan dan Mutasi

Unit Kerja

Direktorat

NO.

1.

2.

3. 4.

III. KEGIATAN TUGAS JABATAN

5. AK

Menyelesaikan Nota Persetujuan KP Kementerian Luar Negeri Golru III/d ke bawah Menyelesaikan Nota Persetujuan KP Kejaksaan Agung Golru III/d ke bawah Menyelesaikan Nota Persetujuan KP Kementerian KesehatanGolru III/d ke bawah Membuat laporan tahunan

Kepangkatan dan TARGET KUANTITAS/ BIAYA Mutasi KUALITAS/ WAKTU (Rp) MUTU OUTPUT

500 NP

100

12 bin

1500 NP

100

12 bin

1500 NP

100

12 bin -

1 laporan

100

12 bin

Jakarta, 5 Januari 2014 Pejabat Penilai Drs. Indra Hidayat NIP. 19610412 198301 1 099

PNS Yang Dinilai, Ali Muktar Raja S.Sos. NIP. 19750713 200001 1 099

Karena kepentingan kedinasan Sdr. Ali Muktar Raja, S.Sos., dimutasikan ke unit kerja lain pada bulan Juli 2014, sehingga hanya sebagian kegiatan tugas jabatan yang dapat dilakukan dari target 12 bulan menjadi 6 bulan maka target tahunannya disesuaikan sebagai berikut: Untuk target kuantitas : 6 x 500 = 250 12 Jadi, awal target kuantitas 500 NP menjadi 250 NP. Untuk target kualitas setiap output tetap 100 Untuk target waktu : 6 x 12 = 6 12 Jadi, awal target waktu 12 bulan menjadi 6 bulan. 33

PENILAIAN SASARAN KERJA PEGAWAI Jangka Waktu Penilaian 5 Januari s.d. 30 Juni 2014 I. KEGIATAN TUGAS JABATAN 2

NO. 1

1.

2.

3.

TARGET REALISASI Hasil AK Kuant/ Kual/ Biaya AK Kuant/ Kual/ capaian SKP Waktu Waktu output Mutu (Rp) Output Mutu Biaya 3 4 5 6 7 8 9 10 11 (Rp) 12 13 14

Menyelesaikan Nota Persetujuan KP Kementerian Luar Negeri Golru III/d Menyelesaikan ke bawahPersetujuan Nota KP Menyelesaikan Nota Persetujuan KP Kementerian Kesehatan Golru III/d ke bawah4 Membuat laporan II.ta,hunan Tugas ****) Tambahan dan Kreativitas

590 250 NP

100

-12 6 bin

-

250 NP

100 6 bln

-

1-500 750 NP

100

4-2 6 bin

-

700 NP

100

6 bin

-

4500 750 NP

100

4-2 6 bin

-

600

100

6 bln

_

44-2 4-00 laporan 141n

Tugas Kreativitas Tambahan NILAI CAPAIAN SKP

276 *) 92 •*)

269,33 89,78

256

-

a.

-

b.

85,33

-

89,04 .) (Baik)

Jakarta, 30 Juni 2014

Pejabat Penilai, Keterangan: Angka ini diperoleh dengan menggunakan rumus: Aspek kuantitas = RO x 100 = 250 x 100 = 100 TO 250 Aspek kualitas = RK x 100 = 100 x 100 = 100 TK 100 Aspek waktu

= 1,76 x TW - RW x 100 TW = 1,76 x 6 - 6 x 100 = 76 6 34

Jumlah ketiga aspek tersebut dijumlahkan = 100 + 100 + 76 = 276 Angka ini diperoleh dengan menjumlahkan ketiga aspek tersebut dibagi 3 (tiga) aspek yang ada = (100 + 100 + 76) : 3 = 276: 3 = 92 Angka ini diperoleh dengan menjumlahkan keempat nilai capaian kemudian dibagi 3 (tiga) kegiatan = (92 + 89,78 + 85,33) : 3 = 267,11: 3 = 89,04 Untuk kegiatan nomor 4 dikarenakan tidak dapat dilaksanakan pada masa penugasan sebelum mutasi dan bukan kesalahan yang bersangkutan, maka tidak diperhitungkan. Pada unit kerja baru Sdr. Ali Muktar Raja, S.Sos., menyusun SKP yang baru untuk periode Juli sampai dengan Desember 2014, sebagai berikut:

35

SASARAN KERJA PEGAWAI (UNIT KERJA YANG BARU) NO

I. PEJABAT PENILAI

1. 2. 3.

Nama NIP Pangkat/Gol.Ruang

4.

Jabatan

5.

Unit Kerja

O.

NO. 1.

2. 3.

NO.

Dra. Indira 1. 19600211 198401 2 2. 099 Pembina - IV/a 3. Kabag Perbendaharaan Biro Keuangan

III. KEGIATAN TUGAS JABATAN Memeriksa Kelengkapan dan Menganalisa SPP Memeriksa dan menganalisa kelengkapan SPM Membuat laporan Tatalaksana Keuangan

4. 5.

II. PNS YANG DINILAI Nama Ali Muktar Raja S.Sos. NIP 19750713 200001 1 099 Pangkat/ Gol.Ruang Penata - 111/c Kasubbag Jabatan Tatalaksana Keuangan Unit Kerja Biro Keuangan TARGET

AK KUANTITAS/ KUALITAS/ OUTPUT

MUTU

WAKTU BIAYA (Rp)

5000 SPP

100

6 bin

5000 SPM

100

6 bin

1 laporan

100

6 bin

-

Jakarta, 1 Juli 2014 Pejabat Penilai,

Dra. Indira NIP. 19600211 198401 2 099

PNS Yang Dinilai,

Ali Muktar Raja S.Sos NIP. 19750713 200001 1 099

36

Penilaian SKP Sdr. Ali Muktar Raja, S.Sos., pada unit kerja yang baru sebagai berikut PENILAIAN SASARAN KERJA PEGAWAI Jangka Waktu Penilaian 1 Juli s.d. 31 Desember 2014 TARGET REALISASI I. KEGIATAN TUGAS NO. AK Kuant/ Kual/ Biaya AK Kuant/ waktu Biaya JABATAN mutu (Rp) Output Mutu Waktu (RP) Output 1 1.

2.

3.

2

Memeriksa Kelengkapan dan Menganalisa SPP Memeriksa dan menganalisa kelengkapan SPM Membuat laporan

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

NILAI

Pengu CAPAIAN SKP kuran 13

14

5000 100 6 bln SPP

2000 SPP 90 6 bln

206

68,67

5000 100 6 bln SPM

2500 85 6 bln SPM

211

70,33

1 100 6 bln lap.

276

92

1 100 6 bln lap.

-

II.Tugas Tambahan dan Kreativitas a . Tugas Tambahan b . Kreativitas 77 (Baik)

NILAI CAPAIAN SKP

Maka pada akhir tahun 2014 yang bersangkutan memperoleh penilaian SKP sebagai berikut : Penilaian SKP unit kerja lama ditambah penilaian SKP unit kerja baru hasilnya dibagi 2 (dua) Nilai SKP pada unit kerja lama = 89,04 Nilai SKP pada unit kerja baru = 77 89,04 + 77 = 166,04 = 83,02 2 Sehingga nilai SKP Sdr. Ali Muktar Raja, S.Sos., tahun 2014 adalah 83,02

37

b. Penyusunan SKP bagi PNS yang menjalani cuti bersalin/cuti besar harus

mempertimbangkan jumlah kegiatan dan target serta waktu. Contoh : Seorang PNS bernama Cut Chasanah, S.I.P, pada tahun 2014 yang bersangkutan merencanakan untuk mengambil cuti bersalin atau yang bersangkutan akan

melaksanakan

cuti

besar.

Dalam

hal

demikian, maka untuk

penyusunan SKP-nya, atasan langsung agar mempertimbangkan jumlah kegiatan dan target serta waktu yang akan dilaksanakan oleh yang bersangkutan sesuai dengan kondisinya. c. P e n yu s u n a n

SKP

b a gi

PNS

ya n g

menjalani

c ut i

sakit

h a r us

disesuaikan dengan sisa waktu dalam tahun berjalan. Contoh 1: Seorang PNS bernama Kadek Wardana, pada tahun 2014 karena sesuatu hal mengalami sakit selama 1 (satu) bulan atau lebih yang dibuktikan dengan surat keterangan yang sah dari dokter/rumah sakit dan yang bersangkutan tidak dapat melaksanakan tugas k e d i n a s a n . D a l a m h a l d e m i k i a n m a k a p e n i l a i a n S K P y a n g bersangkutan pada akhir tahun, targetnya disesuaikan dengan sisa waktu dalam tahun berjalan. d.

Penyusunan SKP bagi PNS yang ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas (Plt.), maka tugas-tugas sebagai Plt. dihitung sebagai tugas tambahan. Contoh: Seorang PNS bernama Stefanus Wanggai, S.Sos., secara definitif yang bersangkutan menduduki jabatan struktural eselon IIIa se bagai Kepala Bagian Pembayaran pada Biro Keuangan. Karena kepentingan kedinasan, yang bersangkutan

ditunjuk

oleh

pimpinan

sebagai

Plt.

Kepala

Bagian

Perbendaharaan. Dalam hal demikian, maka yang bersangkutan tetap menyusun SKP pada Bagian Pembayaran, sedangkan sebagai Plt. Kepala Bagian Perbendaharaan hanya dijadikan sebagai tugas tambahan PNS yang bersangkutan. Tugas sebagai Plt.

38

adalah melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan pekerjaan pada unit kerja Bagian Perbendaharaan sehingga pada akhir tahun dinilai sebagai tugas tambahan bagi yang bersangkutan. e. Penyusunan SKP bagi PNS yang kegiatannya dilakukan dengan tim kerja, maka berlaku ketentuan sebagai berikut: 1) jika kegiatan yang dilakukan merupakan tugas jabatannya, maka dimasukkan

ke dalam SKP yang bersangkutan; dan 2) jika kegiatannya bukan merupakan tugas jabatannya, maka kinerja yang

bersangkutan dinilai sebagai tugas tambahan. Contoh: Seorang PNS bernama Drs. Abdurahman, M.AP., sebagai Kepala Bidang Perencanaan Diklat membentuk tim untuk membuat modul diklat. Keanggotaan tim terdiri dari intern unit kerja dan unit kerja lain. Dalam hal demikian maka kegiatan tersebut menjadi tugas jabatannya sehingga penyusunan modul diklat dituangkan dalam SKP yang bersangkutan. Sedangkan bagi PNS lain baik dari internal maupun eksternal unit ker j a yan g dit unjuk sebagai bagi an dari ti m kerja sebagai pendukung kegi at an pen yusun an m odul dan bukan t ugas jabatannya, maka kinerja PNS yang bersangkutan dalam tim kerja tersebut dapat dinilai sebagai tugas tambahan. f. Penyusunan

SKP

bagi

PNS

yang

dipekerjakan/diperbantukan,

maka

penyusunan/penilaiannya dilakukan di tempat yang bersangkutan dipekerjakan/ diperbantukan. Contoh: Seorang PNS bernama Drs. Edward Lebe, jabatan sebagai Kepala Seksi pada Pusat Pendidikan dan Pelatihan. Pada bulan Januari 2014 yang bersangkutan dipekerjakan

pada

K e p e ga w a i a n . menyusun

SKP

instansi

Dalam sesuai

hal

pemerintah demikian

dengan

tempat

lain

sebagai

maka dimana

Kepala

ya n g yang

Seksi

bersangkutan bersangkutan

dipekerjakan dan penilaian SKP-nya tetap dinilai oleh atasan langsungnya dimana yang bersangkutan dipekerjakan. 39

g. Penilaian SKP apabila terjadi faktor-faktor di luar kemampuan PNS, maka penilaiannya disesuaikan dengan kegiatan-kegiatan di luar SKP yang telah ditetapkan. Contoh : Seorang

PNS

bernama

Veronica,

S.H.,

jabatan

Kepala

Seksi

Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian. Pada awal tahun menyusun SKP yang salah satu atau lebih kegiatannya tergantung pada pihak/unit kerja/instansi lain. SASARAN KERJA PEGAWAI NO.

I. PEJABAT PENILAI

NO. II. PNS YANG DINILAI

1. 2. 3.

Nama NIP Pangkat/ Gol. Ruang

Drs. Indra Kurniawan 19700310 199401 1 099 Pembina - IV/ a

1. 2. 3.

Nama NIP Pangkat/Gol.Ruang

4.

Jabatan

Kepala Kantor

4.

Jabatan

5.

Unit Kerja

Kantor Imigrasi

5.

Unit Kerja

Veronica, S.H. 19780517 200201 2 099 Penata - III/ c KepalaSeksi Pengawasan danPenindakan Keimigrasian Kantor Imigrasi TARGET

NO.

1.

2.

III. KEGIATAN TUGAS JABATAN Menyusun, me melihar a, d an mengamankan daftar pencegahan dan penangkalan Meneliti identitas surat p er moho nan perjalanan RI dan dokumentasi Imigrasi

AK

KUANTITAS/ KUALITAS/ OUTPUT MUTU WAKTU

-

2500 d o k u me n

100

12 bln

-

-

2500 d o k u me n

100

12 bln

-

-

3.

Me mb er ikan d an me nelit i surat -s urat identitas diri pemohon pn nya

-

2500 d o k u me n

100

12 bln

4.

Mel a k u ka n p e n g a wa s a n ter had ap o r an g asing

-

40 kali

100

12 bln

5.

Melaksanakan tindakan keimigrasian, penyidikan

-

10 orang

100

12 bln

Melakukan pemantauan d an tindakan preventif

-

kali

100

12 bln

6.

BIAYA (RP)

-

-

Jakarta, 2 Januari 2014 Pejabat Penilai,

Drs. Indra Kurniawan NIP. 19700310 199401 1 099

PNS Yang Dinilai,

Veronica, S.H. NIP. 19780517 200201 2 099

40

Dalam kenyataannya terjadi hal-hal sebagai berikut: 1. Melaksanakan tindakan keimigrasian, penyidikan keimigrasian,

dan pengkarantinaan orang asing yang semula ditargetkan 10 orang, ternyata sampai dengan akhir tahun tidak ada Warga Negara Asing yang dikarantinakan; 2. Melakukan pemantauan dan tindakan preventif terhadap adanya

pelanggaran keimigrasian yang semula ditargetkan 30 kali, ternyata sampai dengan akhir tahun hanya terdapat 10 kali pelanggaran; h. Penyusunan SKP bagi CPNS dilakukan terhitung mulai tanggal

dikeluarkannya Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas. Contoh: Seorang CPNS bernama Charles Hutapea, S.H., M.M., terhitung mulai tanggal 1 Januari 2014 yang bersangkutan diangkat sebagai CPNS. Terhit ung mul ai tanggal 1 Februari 2014 yang bersangkut an ditempatkan pada Sub Bagian Kepegawaian sesuai surat pernyataan melaksanakan tugas. Dalam hal demikian, maka Sdr. Charles Hutapea, S.H., M.M., wajib menyusun SKP terhitung mulai tanggal 1 Februari 2014. i. Penyusunan dan penilaian SKP bagi PNS yang sampai dengan akhir

tahun tidak melakukan seluruh kegiatan yang seharusnya dilakukan. Contoh: Seorang PNS bernama Fery Gunawan, S.H., jabatan fungsional umum pengelola tata naskah. Pada awal tahun menyusun SKP yang telah ditetapkan oleh atasan langsungnya sebagai berikut:

41

SASARAN KERJA PEGAWAI NO. I. PEJABAT PENILAI

NO. II. PNS YANG DINILAI

1.

Nama

Andrianto, S.Sos.

1.

Nama

Fery Gunawan, S.H.

2.

NIP

19721012 199702 1 099

2.

NIP

19841110 200801 1 099

3.

Pangkat/Gol.Ruang

Penata Tk. I - III/d

3.

Pangkat/Gol.Ruang

Penata Muda Tk. I - III/b

4.

Jabatan

Kepala Seksi Perekaman

4.

Jabatan

JFU Pengelola Takah

5.

Unit Kerja

PD dan AK I

5.

Unit Kerja

PD dan AK I TARGET

NO. III. KEGIATAN TUGAS JABATAN

AK

KUANTITAS/ OUTPUT

KUALITAS/ BIAYA WAKTU MUTU (Rp)

1.

Melakukan penerimaan dan perekaman dokumen kepegawaian

-

1000 data

100

12 bin

-

2.

Mencatat dokumen kepegawaian ke dalam kartu induk dan daftar isi serta menyimpan dan memelihara arsip kepeg.

-

1000 data

100

12 bin

-

3.

Membuat laporan bulanan

100

12 bin

-

12 laporan

Jakarta, 2 Januari 2014 Pejabat Penilai,

PNS Yang Dinilai,

Andrianto, S.Sos. NIP. 19721012 199702 1 099

Fery Gunawan, S.H. NIP. 19841110 200801 1 099

Dalam kenyataannya sampai dengan akhir tahun realisasinya sebagai berikut: 1)

melakukan penerimaan dan perekaman dokumen kepegawaian yang semula ditargetkan 1000 data, terealisasi 1000 data;

2)

mencatat dokumen kepegawaian ke dalam kartu induk dan daftar isi serta menyimpan dan memelihara arsip kepegawaian ke dalam tata naskah yang semula ditargetkan 1000 data, terealisasi 800 data; dan

3)

membuat laporan yang semula ditargetkan 12 laporan, ternyata tidak dibuat/

dikerjakan

oleh

pegawai

yang

bersangkutan,

sehingga realisasi 0 laporan.

42

Penyusunan SKP bagi PNS yang menduduki jabatan rangkap sesuai dengan peraturan perundang-undangan, maka penyusunan SKP yang dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsi jabatan struktural. 4. Penilaian dan Penandatanganan Capaian SKP a.

Penilaian SKP dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi kerja dengan target.

b.

Dalam hal realisasi kerja melebihi target, maka penilaian capaian SKP dapat lebih dari 100 (seratus).

c.

Penandatanganan hasil penilaian capaian SKP dilakukan oleh pejabat penilai pada formulir Penilaian SKP, dibuat menurut contoh yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini.

5. Penilaian Perilaku Kerja a. Nilai perilaku kerja PNS dinyatakan dengan angka dan sebutan sebagai berikut: 1) 91 – 100

: Sangat Baik

2) 76 – 90

: Baik

3) 61 – 75

: Cukup

4) 51 – 60

: Kurang

5) 50 ke bawah

: Buruk

b. Penilaian perilaku kerja meliputi aspek: 1) orientasi pelayanan; 2) integritas; 3) komitmen; 4) di si pl i n; 5) kerjasama; dan 6) kepemimpinan.

c. Cara menilai perilaku kerja dilakukan melalui pengamatan oleh pejabat penilai terhadap PNS yang dinilai, penilaian perilaku kerja dapat mempertimbangkan masukan dari Pejabat Penilai lain yang 43

setingkat di lingkungan unit kerja masing-masing. Kriteria Penilaian Perilaku

Kerja

PNS

dibuat

menurut

contoh

sebagaimana

tercantum dalam Anak yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini. d. Nilai perilaku kerja dapat diberikan paling tinggi 100 (seratus). 6. Pejabat Penilai Dan Atasan Pejabat Penilai a. Pejabat Penilai wajib melakukan penilaian prestasi kerja terhadap setiap PNS di lingkungan unit kerjanya. b. Pejabat Penilai yang tidak melaksanakan penilaian prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada angka 1 dijatuhi hukuman disiplin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai disiplin PNS c. Pejabat pembina kepegawaian sebagai Pejabat Penilai dan/atau atasan Pejabat Penilai yang tertinggi di lingkungan unit kerja masing-masing. d. Pejabat Penilai Yang Akan Mengakhiri Masa Jabatan/Pindah Unit Kerja. Pejabat Penilai yang akan mengakhiri masa jabatan/pindah unit kerja wajib terlebih dahul u membua t catat an penilai an perilaku kerja bawahannya, paling lama 1 (satu) bulan sebelum pejabat penilai yang bersangkutan mengakhiri masa jabatannya/pindah unit kerja dan diserahkan kepada pejabat penggantinya atau atasan langsungnya sebagai bahan pertimbangan penilaian. 7. Pelaksanaan Penilaian SKP a. Penilaian prestasi kerja PNS dilaksanakan oleh Pejabat Penilai sekali dalam 1 (satu) tahun. b. Penilaian prestasi kerja dilakukan setiap akhir Desember pada tahun yang bersangkutan dan paling lambat akhir Januari tahun berikutnya c. Penilaian

prestasi

kerja

PNS

dilakukan

dengan

cara

menggabungkan antara unsur SKP dan unsur perilaku kerja

44

Contoh: Seorang PNS bernama Sdr. Lukito, jabatan Fungsional Umum Pemroses Mutasi Kepegawaian pada Direktorat Kepangkatan dan Mutasi yang nilai capaian SKP-nya adalah 91,26 dan nilai rata-rata perilaku kerjanya adalah 85. Dalam hal demikian, maka hasil penilaian prestasi kerja yang bersangkutan adalah sebagai berikut: JANGKA WAKTU PENILAIAN 2 Januari s.d. 31 Desember 2014 1.

2.

3.

YANG DINILAI a.Nama

Lukito

b.N I P

19760222 199610 1 099

c . Pangkat/Golongan ruang

Penata Muda - III/a

d . Jabatan/ Pekerjaan

Pemroses Mutasi Kepegawaian

e . Unit Organisasi

Direktorat Kepangkatan dan Mutasi

PEJABAT PENILAI a.Nama

Bintarti, S.Sos

b.N I P

19631012 198509 2 099

c . Pangkat/Golongan ruang

Penata Tingkat I - III/d

d . Jabatan/Pekerjaan

Kepala Seksi Kepangkatan Mutasi Ia

e . Unit Organisasi

Direktorat Kepangkatan dan Mutasi

ATASAN PEJABAT PENILAI a.Nama

Dra. Andra Kesumawati, M.Si

b.N I P

19601112 198401 2 099

c . Pangkat/Golongan ruang

Pembina/IV/a

d . Jabatan/Pekerjaan

Kepala Subdirektorat. Mutasi I

e . Unit Organisasi

Direktorat Kepangkatan dan Mutasi

45

4.

UNSUR YANG DINILAI a. Sasaran Kerja Pegawai (SKP)

b. Perilaku Kerja

91,26 x

60 % 54,76

1. Orientasi Pelayanan

82

Baik

2. Integritas

85

Baik

3. Komitmen

85

Baik

4. Disiplin

86

Baik

5. Kerjasama

87

Baik

6. Kepemimpinan

-

Jumlah

425

Nilai rata - rata

85

Nilai Perilaku Kerja

85

NILAI PRESTASI KERJA 5.

Jumlah

Baik x

40 %

34 88,76 (Baik)

KEBERATAN DARI PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI (APABILA ADA)

Tanggal, .......................

e. Rekomendasi Berdasarkan hasil penilaian prestasi kerja maka pejabat penilai dapat memberikan rekomendasi kepada pejabat yang secara fungsional bertanggung jawab di bidang kepegawaian sebagai bahan pembinaan karier terhadap PNS yang dinilai, misalnya: 1) untuk peningkatan kemampuan dengan mengikutsertakan diklat teknis seperti diklat komputer, kenaikan pangkat, pensiun, kehumasan, sekretaris, dan sebagainya; 2) untuk menambah wawasan pengetahuan dalam bidang pekerjaan perlu penyegaran ke unit kerja lain (rotasi), dan sebagainya; dan 3) untuk

kebutuhan

pengembangan

perlu

peningkatan

pendidikan dan peningkatan karier (promosi), dan sebagainya. f. Dalam hal PNS yang dinilai tidak menandatangani hasil penilaian prestasi kerja, maka hasil penilaian prestasi kerja ditetapkan oleh Atasan Pejabat Penilai. g. Dalam hal Pejabat Penilai tidak menandatangani hasil penilaian prestasi kerja, maka hasil penilaian prestasi kerja ditetapkan oleh Atasan Pejabat Penilai. h. Dalam hal PNS yang dinilai dan Pejabat Penilai tidak menandatangani hasil penilaian prestasi kerja, maka hasil penilaian prestasi kerja ditetapkan oleh Atasan Pejabat Penilai. i. Pejabat Penilai wajib menyampaikan hasil penilaian prestasi kerja kepada Atasan Pejabat Penilai paling lama 14 (empat belas) hari kalender sejak tanggal diterimanya penilaian prestasi kerja. j. Hasil penilaian prestasi kerja mulai berlaku sesudah ada pengesahan dari Atasan Pejabat Penilai.

53

8.

Keberatan Hasil Penilaian Kinerja a. PNS yang dinilai yang merasa keberatan atas nilai sebagaimana tertuang dalam formulir penilaian prestasi kerja, baik secara keseluruhan maupun sebagian, dapat mengajukan keberatan secara tertulis disertai dengan alasan-alasannya kepada Atasan Pejabat Penilai secara hierarki paling lama 14 (empat belas) hari kalender sejak diterima hasil penilaian prestasi kerja tersebut. b. Dalam hal PNS yang dinilai keberatan atas hasil penilaian, maka PNS yang dinilai harus membubuhkan tandatangan pada tempat yang telah disediakan dan sesudah itu mengembalikan formulir penilaian prestasi kerja tersebut kepada Pejabat Penilai paling lama 14 (empat belas) hari kalender terhitung mulai PNS yang dinilai menerima formulir penilaian prestasi kerja. c. Keberatan yang diajukan melebihi batas waktu 14 (empat belas) hari kalender tidak dapat dipertimbangkan lagi. d. Pejabat Penilai setelah menerima keberatan dari PNS yang dinilai, wajib membuat tanggapan secara tertulis atas keberatan PNS yang dinilai. Tanggapan tersebut dituliskan dalam formulir penilaian prestasi kerja pada kolom yang telah disediakan. e. Pejabat Penilai setelah memberikan tanggapan wajib menyampaikan kepada Atasan Pejabat Penilai paling lama 14 (empat betas) hari kalender terhitung mulai Pejabat Penilai menerima keberatan. f. Atasan Pejabat Penilai berdasarkan keberatan yang diajukan Pejabat Penilai wajib memeriksa dengan seksama hasil penilaian prestasi kerja yang disampaikan kepadanya. g. Terhadap keberatan yang diajukan oleh PNS yang dinilai, Atasan Pejabat Penilai meminta penjelasan kepada Pejabat Penilai dan PNS yang dinilai. h. Berdasarkan penjelasan dari PNS dan Pejabat Penilai, Atasan Pejabat Penilai wajib menetapkan hasil penilaian prestasi kerja dan bersifat final. i. Dalam hal terdapat alasan-alasan yang cukup, Atasan Pejabat Penilai dapat melakukan perubahan nilai prestasi kerja PNS. 53

9. PNS yang Tugas Belajar PNS yang melaksanakan tugas belajar di dalam maupun di luar negeri tidak wajib menyusun SKP pada awal tahun. Penilaian prestasi kerja pada akhir tahun dinilai dari prestasi akademik dan unsur perilaku kerja. Contoh: Ahmad Anis, S.H., pangkat Penata Muda golongan ruang III/a, pada Direktorat Peraturan Perundang-undangan BKN, melaksanakan tugas belajar di Groningen University, Belanda dengan nilai akademik 85 (Baik). Dalam hal demikian, maka penilaian prestasi kerja pada akhir tahun dinilai dari prestasi akademik dan unsur perilaku kerja, sebagai berikut:

1.

2.

PENILAIAN PRESTASI KERJA PNS YANG MELAKSANAKAN TUGAS BELAJAR JANGKA WAKTU PENILAIAN 1 JANUARI 2014 s.d. 31 DESEMBER 2014 YANG DINILAI a.

N am a

Ahmad Anis, S.H.

b.

NIP

19820308 200912 1 001

c.

Pangkat, golongan ruang

Penata Muda, III/a

d.

Jabatan / Pekerjaan

Pengolah Bahan Peraturan Perundang-undangan

e.

Unit Organisasi

Direktorat Peraturan Perundang-undangan

PEJABAT PENILAI a.

N a m a

Haryono Dwianto, S.H., M.H.

b.

N I P

19650405 198804 1 099

c.

Pangkat, golongan ruang

Pembina Tk. I, IV/b

d.

Jabatan / Pekerjaan

e.

Unit Organisasi

Kasubdit. Perancangan Peraturan Perundangundangan I Direktorat Peraturan Perundang-undangan

53

3.

4

ATASAN PEJABAT PENILAI a.

Nama

Syaiful Bagus, S.H., M.H.

b.

NIP

19600212 198502 1 009

c.

Pangkat, golongan ruang

Pembina Utama Muda, IV/c

d.

Jabatan / Pekerjaan

Direktur Peraturan Perundang-undangan

e.

Unit Organisasi

Direktorat Peraturan Perundang-undangan UNSUR YANG DINILAI

'

J U M a. Nilai Prestasi Akademik

b. Perilaku Kerja

L

A 85

H x 60 %

51

1. Orientasi Pelayanan

86

Baik

2. Integritas

88

Baik

3. Komitmen

87

Baik

4. Disiplin

85

Baik

5. Kerjasama

86

Baik

6. Kepemimpinan

-

Jumlah Nilai rata - rata Nilai Perilaku Kerja

432 86,40 86,40 x

Baik

40 %

34,56 85,56

Nilai Prestasi Kerja 5.

KEBERATAN NEGERI

SIPIL

(Baik) DARI YANG

PEGAWAI DINILAI

(APABILA ADA)

Tanggal, ....................................... 53

6.

TANGGAPAN PEJABAT

PENILAI ATAS

KEBERATAN

Tanggal, ...................................... 7.

KEPUTUSAN ATASAN PEJABAT PENILAI ATAS KEBERATAN

Tanggal, ...................................... 8. DIBUAT TANGGAL,

31 Desember

2014 PEJABAT PENILAI,

NIP.

9.

DITERIMA TANGGAL, 5 Januari 2015 PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI,

NIP. Ahmad Anis, S.H. 10.

DITERIMA TANGGAL, 12 Januari 2015 ATASAN PEJABAT YANG MENILAI,

NIP. Syaiful Bagus, S.H., M.H.

53

PNS yang Diperbantukan/Dipekerjakan pada Negara Sahabat, Lembaga Internasional, Organisasi Profesi, dan Badan -Badan Swasta yang Ditentukan oleh Pemerintah baik di dalam maupun di luar negeri. Penilaian prestasi kerja bagi PNS yang diperbantukan/dipekerjakan pada negara sahabat, lembaga internasional, organisasi profesi, dan badan badan swasta yang ditentukan oleh pemerintah baik di dalam maupun di luar negeri dilakukan oleh pimpinan instansi induknya atau pejabat lain yang ditunjuk berdasarkan bahan yang diperoleh dari instansi tempat yang bersangkutan bekerja. PNS

yang

dipekerjakan/diperbantukan

pada

negara

sahabat,

lembaga

internasional, organisasi profesi, dan badan -badan swasta yang ditentukan oleh pemerintah dan dibebaskan dari jabatan organiknya tidak wajib menyusun SKP pada awal tahun. Penilaian prestasi kerja pada akhir tahun hanya dinilai dari unsur perilaku kerja, 10. Buku Catatan Penilaian Perilaku a . Untuk memudahkan monitoring dan evaluasi capa ian SKP secara

berkala dan perilaku kerja PNS yang dinilai, Pejabat Penilai dapat menggunakan formulir buku catatan penilaian perilaku kerja PNS dibuat menurut contoh sebagaimana tercantum dalam Anak Lampiran I-i yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini. b . Dalam hal seorang PNS pindah dari instansi pemerintah yang satu

kepada instansi yang lain, maka buku catatan penilaian perilaku kerja dikirimkan oleh pimpinan instansi lama kepada pimpinan instansi baru. Contoh : Seorang PNS bernama Sayad bekerja pada Badan Kepegawaian Negara. Selanjutnya yang bersangkutan pindah instansi ke Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kepulauan Riau. Dalam hal demikian, maka buku catatan penilaian perilaku kerja Sdr. Sayad, dikirimkan oleh pimpinan 53

Badan

Kepegawaian

Negara

kepada

pimpinan

Badan

Kepegawaian Daerah Provinsi Kepulauan Riau. c . Dalam hal seorang PNS pindah unit organisasi tetapi masih tetap

dalam instansi yang sama, maka hanya buku catatan penilaian perilaku kerja saja yang dikirimkan oleh pimpinan unit organisasi yang lama kepada pimpinan unit organisasi yang baru. 11. Penyampaian Formulir SKP a . Formulir Penilaian prestasi kerja yang dibuat dan telah ditandatangani

oleh Pejabat Penilai diberikan secara langsung kepada PNS yang dinilai oleh Pejabat Penilai. b . Apabila tempat bekerja antara Pejabat Penilai dengan PNS yang dinilai

berjauhan, maka formulir penilaian prestasi kerja tersebut dikirimkan pada PNS yang dinilai. c . PNS yang dinilai wajib mencantumkan tanggal penerimaan formulir

penilaian prestasi kerja yang diberikan/dikirimkan kepadanya pada ruangan yang telah disediakan. d . Apabila PNS yang dinilai, menyetujui atas penilaian terhadap dirinya

sebagaimana tertuang dalam formulir penilaian prestasi kerja, maka yang bersangkutan membubuhkan tanda tangan pada tempat yang disediakan dan sesudah itu mengembalikan formulir penilaian prestasi kerja tersebut kepada Pejabat Penilai paling lambat 14 (empat belas) hari kalender terhitung mulai yang bersangkutan menerima formulir penilaian prestasi kerja. e . Formulir penilaian prestasi kerja yang telah dibubuhi tanda tangan oleh

PNS yang dinilai, dikirimkan oleh Pejabat Penilai kepada Atasan Pejabat Penilai dalam waktu yang sesingkat mungkin untuk mendapatkan pengesahan. f . Dalam hal seorang PNS pindah unit organisasi tetapi masih tetap dalam

instansi yang sama, maka formulir penilaian prestasi kerja tetap disimpan oleh pejabat yang bertanggung jawab di bidang kepegawaian. g . Dalam hal seorang PNS pindah dari instansi yang satu kepada instansi

yang lain, maka formulir penilaian prestasi kerja dikirimkan oleh pimpinan instansi lama kepada pimpinan instansi baru. 53

12. Penyimpanan SKP a . Penilaian prestasi kerja disimpan dan dipelihara dengan baik oleh

pejabat

yang secara

fungsional

bertanggung jawab

di

bidang

kepegawaian. b . Penilaian prestasi kerja disimpan selama 3 (tiga) tahun. Misalnya formulir

penilaian prestasi kerja yang dibuat pada akhir tahun: 1) 2014 disimpan sampai dengan akhir tahun 2017; 2) 2017 disimpan sampai dengan akhir tahun 2020; 3) dan seterusnya. c . Penilaian prestasi kerja yang telah lebih dari 3 (tiga) tahun tidak

digunakan lagi. d . Penilaian prestasi kerja bagi PNS: 1) Yang berpangkat Pembina Utama Muda golongan ruang IV/ c ke atas

dibuat dalam 2 (dua) rangkap yaitu : a) 1 (satu) rangkap untuk arsip instansi yang bersangkutan; b) 1 (satu) rangkap dikirimkan kepada Kepala Badan Kepegawaian

Negara. 2) Yang berpangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b ke bawah

dibuat 1 (satu) rangkap. e . Penilaian prestasi kerja dapat dibuat melebihi jumlah rangkap sebagai

tersebut diatas sesuai dengan ketentuan Pimpinan Lembaga Negara, Menteri, Jaksa Agung, Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Ketua Lembaga Non Struktural, Sekretaris Kabinet, Gubernur Lemhanas, Ketua Komisi, Gubernur, dan Bupati/Walikota.

53

F.

Latihan Untuk memantapkan pemahaman Anda tentang penilaian prestasi kerja pegawai. Kerjakan soal-soal berikut : 1.

Jelaskan pengertian SKP ?

2.

Sebutkan dasar hukum penilaian prestasi kerja PNS ?

3.

Sebutkan unsur-unsur dalam penilaian prestasi kerja PNS ?

4.

Sebutkan aspek-aspek dalam penilaian prestasi kerja PNS ?

5.

Jelaskan pengertian renja dan rentra ?

G. Rangkuman 1. Implikasi penilaian pelaksanaan pekerjaan yang baik, perlu upaya program pelatihan penilaian agar meminimalkan atas kesalahan yang dilakukan dan untuk instansi maupun perusahaan agar kinerja dapat dikelola dengan lebih baik. 2. Karakteristik penilaian kinerja yang efektif adalah perspektif persyaratan legal formal dan perspektif kelancaran dan persyaratan operasional untuk mengelola kelancaran secara operasional. 3. Karakteristik penilaian kinerja yang tidak efektif adalah tidak memenuhi syarat-syarat kinerja yang baik dan sistem yang ditetapkan secara buruk. 4. Rencana implementasi sasaran kerja pegawai negeri sipil yang akan datang perlu memperhatikan beberapa aspek,yaitu aspek kuantitas,kualitas,waktu dan/atau biaya sebagai indikator keberhasilan dan/atau kegagalan setiap Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugas jabatan sesuai dengan rencana kinerja tahunan yang telah ditetapkan oleh masing-masing unit kerja atau instansi.

53

DAFTAR PUSTAKA

Ghartey, JB, Akuntabilitas dan Good Government, 2000. John M. Ivancevich, Human Resources Management. Nawawi, Hadari, Perencanaan Strategis, Gajah Mada University, Press Yogyakarta, 2000. Werther, William, B. Jr. David Keith, Human Resource and Personal Management. Murgiyono, Kertas Kerja, Nomor 01 Januari 2001, Sistem Penilaian Kinerja PNS, Puslitbang BKN, Jakarta, 2001. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja PNS. Peraturan Kepala BKN Nomor 1 Tahun 2013 tentang Juklak PP 46 tahun 2011.

53