Tutorial Singkat Tentang Sasaran Kerja Pegawai (SKP) Untuk Jabatan Fungsional Tertentu‐Guru Oleh: St. Rudi Muryanta, S.Ag.
I. Dasar Penyusunan Tutorial dan Dasar Pelaksanaan SKP Bagi Guru. A. Peraturan Pemerintah Nomor: 46 Tahun 2011 Tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil. B. Peraturan Kepala BKN Nomor: 1 Tahun 2013 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 Tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil. C. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: 16 Tahun 2009 Tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya. D. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 35 Tahun 2010 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya. E. Buku 2: Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Guru Kementerian Pendidikan Nasional Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Tahun 2010. II. Apa dan Mengapa Sasaran Kerja Pegawai (SKP) Bagi Guru. A. Latar Belakang. 1. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1979 tentang Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan. 2. Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor: 02/SE/1980 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1979 tentang Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi, semenjak PP No: 46 Tahun 2011 dilaksanakan, yakni per tanggal 1 Januari 2014. 3. Oleh sebab itu semua PNS harus mulai membuat SKP dan semua rangkaian yang berkaitan dengannya, dan yang melanggar ketentuan ini mendapat sanksi sesuai peraturan disiplin PNS. B. Pengertian SKP. 1. Sasaran Kerja Pegawai selanjutnya disingkat SKP merupakan rencana kerja dan target kerja yang akan dicapai oleh seorang PNS dalam kurun waktu tertentu, beaya tertentu, yang dapat diukur berdasarkan kuantitas dan kualitas tertentu, termasuk target Angka Kredit bagi Jabatan Fungsional Tertentu (Guru, Analis Kepegawaian, Penyuluh, Pengawas, dll). 2. SKP sudah harus dibuat oleh setiap PNS pada bulan Januari setiap tahun dan ditandatangani bersama atasan langsung (pejabat penilai) sebagai bentuk kontrak kerja selama satu tahun. 3. Pada akhir bulan Desember atau selambat‐lambatnya akhir bulan Januari tahun berikutnya, penjabat penilai sudah harus membuat penilaian yang meliputi: pengukuran dan penilaian atas Realisasi kerja dari SKP yang telah disusun pada awal tahun diambil 60%‐nya ditambah hasil penilaian perilaku kerja diambil 40%‐nya. 4. Hasil gabungan Penilaian Realisasi dari SKP dan Penilaian Perilaku Kerja menjadi hasil Penilaian Prestasi Kerja yang diwujudkan dalam angka dan sebutan tertentu: Angka Sebutan 91 ke atas Sangat Baik 76‐90 Baik 61‐75 Cukup 51‐60 Kurang 50 ke bawah Buruk
C. Bentuk SKP Guru. 1. Sasaran Kerja Pegawai yang harus dibuat oleh setiap Guru pada awal tahun. Format dan Contoh Pengisian.
Penjelasan mengenai Format: a. Pejabat Penilai bagi guru adalah Kepala Sekolah, sedangkan bagi Kepala Sekolah adalah Pejabat Penilai adalah Pengawas Sekolah atau pejabat penilai yang ditunjuk. b. Pejabat yang dinilai adalah guru yang bekerja pada instansi yang bersangkutan. c. Bagi Guru PNS yang ditugaskan/diperbantukan pada instansi swasta, Pejabat Penilai adalah Pimpinan pada instansi induk dengan berdasarkan bahan yang diperoleh dari instansi di tempat bekerja. Misalnya Bapak Samuel seorang guru PNS Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang diperbantukan pada SDK Santa Maria, maka Pejabat Penilai adalah Pengawas Sekolah atau pejabat yang ditunjuk berdasarkan bahan‐bahan dan informasi yang diperoleh dari SDK Santa Maria. d. Kegiatan Tugas Jabatan diisi dengan uraian tugas jabatan guru sesuai ketentuan peraturan yang berlaku. Pada contoh di atas uraian tugas masih menggunakan dasar dari peraturan dari Keputusan Bersama Mendikbud dan Kepala BKN Nomor: 0433/P/1993 dan Nomor: 25 Tahun 1993 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsonal Guru dan Angka Kreditnya. Sedangkan yang berlaku sekarang adalah Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 35 Tahun 2010 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya. Maka harus disesuaikan dengan peraturan yang baru. Hal itu terkait dengan uraian tugas, Angka Kredit, dan Kuantitas/Output.
e. Angka Kredit: diisi jumlah Angka Kredit per item kegiatan sesuai peraturan yang berlaku. Total dari Angka Kredit merupakan target yang harus dicapai setiap tahun untuk perencanaan kenaikan pangkat bagi guru. Misalnya guru golongan IIIa, untuk dapat naik pangkat ke IIIb maka dalam kurun waktu 4 tahun harus dapat mengumpulkan Angka Kredit minimal 50 AK. AK yang harus dicapai selama 4 tahun dibagi 4 maka ditemukan target minimal per tahun (50:4=12,5). Maka target minimal per tahun adalah 12,5 Angka Kredit dengan tetap mengacu proporsional per item yang harus dipenuhi sesuai peraturan yang berlaku. Seperti Unsur Utama yang terdiri dari melaksanakan Pendidikan dan Pelatihan, Proses Pembelajaran, Pengembangan Diri, Karya Inovatif, Unsur Penunjang harus diperhatikan. f. Target Kuantitas/Output diisi satuan hasil yang dapat diukur, misalnya dalam bentuk laporan, naskah, dokumen, SK, Sertifikat/Piagam, Ijazah, dll. g. Target Kualitas/Mutu diisi prediksi kualitas atau mutu terbaik yang akan dapat dicapai. Target kualitas paling tinggi adalah 100. h. Target Waktu diisi satuan waktu misalnya bulan, triwulan, semester, tahun sesuai dengan item pekerjaan yang dilaksanakan, dengan maksimal 1 tahun atau 12 bulan. i. Target Biaya, diisi bagi pekerjaan yang menggunakan anggaran biaya oleh instansi. Bagi guru dikosongkan saja. Karena ketentuan SKP mengandung minimal 3 unsur yakni: Kuantitas, Waktu, dan Kualitas. 2. Pengukuran Realisasi Kerja. Pada akhir Desember pejabat penilai membuat pengukuran realisasi kerja berdasarkan SKP yang telah dibuat pada awal tahun. Contoh Formatnya adalah:
Penjelasan tentang Format Penilaian SKP/Pengukuran. a. Jangka Waktu Penilaian diisi 1 Januari s.d. 31 Desember b. Kegiatan Tugas Jabatan dan Target diisi sesuai SKP yang telah dibuat pada awal tahun. c. Realisasi Angka Kredit diisi dengan hasil nyata Angka Kredit yang diperoleh pada akhir tahun dengan dibuktikan oleh dokumen, data, dll sesuai yang tercantum dalam Kuantitas/Output. Contoh pengisian: 1) Realisasi proses pembelajaran guru golongan III/a adalah 10,5 dengan kuantitas/output hasil PKG, maka dibuktikan dengan lampiran dokumen hasil PKG Sumatif. 2) Realisasi merangkap tugas yang relevan dengan fungsi sekolah (misal: wali kelas) dibuktikan dengan hasil PKG dan diberi AK sebesar 2% dari hasil PKG (Lihat peraturan tentang ini), dan ditambah dokumen berupa SK pembagian tugas guru yang menunjukkan guru tersebut mendapat tugas sebagai wali kelas. 3) Realisasi melaksanakan pendidikan dibuktikan dengan Surat Ijin Belajar dan Ijazah yang diperoleh pada tahun tersebut. 4) Realisasi melaksanakan pengembangan diri (diklat, seminar, dll) dibuktikan dengan surat tugas, sertifikat/piagam, laporan hasil kegiatan. d. Realisasi Kualitas/Mutu diisi dengan kualitas hasil kerja, dengan nilai tertinggi 100 dengan berdasarkan kriteria yang diatur sebagai berikut: Kriteria Nilai Keterangan 91‐100 Hasil kerja sempurna, dan pelayanan di atas tidak ada kesalahan, tidak ada revisi, standar yang ditentukan dan lain‐lain. 76‐90 Hasil kerja mempunyai I (satu) atau 2 (dua) kesalahan kecil, tidak ada kesalahan besar, revisi, dan pelayanan sesuai standar yang telah ditentukan dan lain‐lain. 61‐75 Hasil kerja mempunyai 3 (tiga) atau 4 (empat) kesalahan kecil, dan tidak ada kesalahan besar, revisi, dan pelayanan cukup memenuhi standar yang ditentukan dan lain‐lain. 51‐60 Hasil kerja mempunyai 5 (lima) kesalahan kecil dan ada kesalahan besar, revisi, dan pelayanan tidak cukup memenuhi standar yang ditentukan dan lain‐lain. 50 ke bawah Hasil kerja mempunyai lebih dari 5 (lima) kesalahan kecil dan ada kesalahan besar, kurang memuaskan, revisi, pelayanan di bawah standar yang ditentukan dan lain‐lain. e. Realisasi Waktu diisi dengan waktu pelaksanaan yang digunakan untuk menyelesaikan item pekerjaan tersebut. f. Realisasi Beaya untuk guru dikosongkan. g. Penghitungan. Dalam kolom penghitungan ini diisi dengan menggunakan Rumus sebagai berikut= Aspek Kuantitas + Aspek Kualitas + Aspek Waktu 1) Menghitung Aspek Kuantitas:
Aspek Kuantitas =
2)
Menghitung Aspek Kualitas:
Aspek Kualitas =
x 100
x 100
3)
Menghitung Aspek Waktu: a) Pertama‐tama dihitung persentase tingkat efisiensi waktu dengan rumus:
100%
100%
b) Dalam hal realisasi tidak dilakukan maka realisasi waktu diberi angka 0 (nol) dengan rumus sbb: Nilai capaian waktu tak terlaksana =
,
x 0 x 100
c) Dalam hal hasil Efisiensi Waktu (lih. Point 3)a)) mencapai ≤ 24%, maka rumusnya :
Nilai capaian waktu =
,
x 100
d) Dalam hal hasil Efisiensi Waktu (lih. point 3.a) mencapai > 24%, maka rumusnya:
Nilai Capaian Waktu= 76 ‐
,
100
100
h. Nilai Capaian SKP diisi dengan menjumlahkan hasil penghitungan: Aspek Kuantitas Aspek Kualitas Aspek Waktu 3 i. Tugas Tambahan dan Kreatifitas. 1) Tugas Tambahan adalah tugas‐tugas yang diberikan oleh atasan/yang dilaksanakan di luar tugas pokok dan fungsi guru (PNS yang bersangkutan). Untuk guru misalnya menjadi bendahara dana BOS, menjadi panitia kegiatan tertentu di sekolah, menjadi admin/operator dapodik, dan lain‐lain. Ketentuan pemberian nilai adalah setinggi‐tingginya diberi nilai 3: No Tugas Tambahan Nilai 1 Tugas tambahan yang dilakukan dalam 1 (satu) tahun 1 sebanyak I (satu) sampai 3 (tiga) kegiatan. 2 Tugas tambahan yang dilakukan dalam 1 (satu) tahun 2 sebanyak 4 (empat) sampai 6 (enam) kegiatan. 3 Tugas tambahan yang dilakukan dalam 1 (satu) tahun 3 sebanyak 7 (tujuh) kegiatan atau lebih. 2) Kreatifitas setinggi‐tingginya diberi nilai 12 dengan ketentuan sebagai berikut: No Kreatifitas Nilai 1 Apabila hasil yang ditemukan merupakan sesuatu yang 3 baru dan bermanfaat bagi unit kerjanya dan dibuktikan dengan surat keterangan yang ditandatangani oleh kepala unit kerja setingkat eselon II. 2 Apabila hasil yang ditemukan merupakan sesuatu yang 6 baru dan bermanfaat bagi organisasinya serta dibuktikan dengan surat keterangan yang ditandatangani oleh PPK. 3 Apabila hasil yang ditemukan merupakan sesuatu yang 12 baru dan bermanfaat bagi Negara dengan penghargaan yang diberikan oleh Presiden.
j.
Nilai Capaian SKP berupa nilai akhir dari pengukuran dihitung dengan cara menjumlahkan semua sub item Nilai Capaian dibagi banyaknya sub item capaian tersebut ditambah tugas tambahan dan kreatifitas.
3. Penilaian Prestasi Kerja Pegawai. Tahap berikutnya adalah mengisi format Penilaian Prestasi Kerja Pegawai yang meliputi gabungan dari hasil pengukuran Nilai Capaian SKP dan Penilaian Perilaku Kerja, dengan format sebagai berikut:
Keterangan: 1) Angka 91,26 adalah contoh nilai akhir dari Nilai Capaian SKP. 2) Angka 60% adalah ketentuan yang diberlakukan berupa bobot yang diambil untuk nilai capaian SKP. 3) Angka 54,76 adalah contoh hasil penghitungan 91,26 x 60% 4) Penilaian perilaku kerja diisi setinggi‐tingginya 100 per item dengan menggunakan pedoman yang berlaku pada Anak Lampiran I‐f Perka BKN No.1 Tahun 2013. 5) Kepemimpinan hanya diisi untuk pegawai yang menduduki jabatan Struktural. Demikian sekilas pandang tentang SKP, yang dalam hal ini kami uraikan sesingkat mungkin agar mudah dipahami. Akan tetapi masih banyak hal yang harus diketahui untuk berbagai kasus tertentu, seperti terjadi mutasi, dan hal lain yang tidak kami uraikan di atas. Ada kurang dan salahnya mohon maaf. Semoga dapat membantu. Contact Person:
[email protected] http://www.kedaiscript.com/download.php
