Sarolangun, Februari Ketua, Drs. Abdul Manaf, M.E.I NIP

KATA PENGANTAR Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT yang telah mencurahkan rahmat dan nikmatNya atas hambanya sehingga dapat menyelesaikan penulisan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( LAKIP ) Tahun 2011 dan Penetapan Kinerja Tahun 2012 Pengadilan Agama Sarolangun. Sholawat serta salam selalu tercurahkan untuk Nabi Muhammabd SAW atas jasanya yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang seperti apa yang kita rasakan saat ini. Memenuhi maksud surat Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 553/SEK/01/I/2011 tertanggal 19 Desember 2011 Perihal Penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( LAKIP ) Tahun 2011 dan Penetapan Kinerja Tahun 2012, telah disusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( LAKIP ) Tahun 2011 dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2012 yang berpedoman pada Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Penyusunan Dokumen Penetapan Kinerja mulai dari Pengadilan Tingkat Pertama keatas secara berjenjang dengan berdasarkan Indikator Kinerja Utama masing-masing dan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara ( Men-Pan ) Nomor : 29 Tahun 2010 Tentang Penetapan Kinerja serta sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi dan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran ( DIPA ) Tahun 2011 Pengadilan Agama Sarolangun

( 632018 )

sebagaimana terurai dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran ( DIPA ) Tahun 2011 menerima 3 ( Tiga ) macam program yaitu : 1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung ( 005.01.01 ). 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung ( 005.01.02 ). 3. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama ( 005.04.08 ).

Sedangkan untuk Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran ( DIPA ) Tahun 2011 menerima 3 ( Tiga ) macam program yaitu : Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung ( 005.01.01 ). Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung( 005.01.02 ). Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama ( 005.04.08 ). Sebagai bentuk kesadaran dan mempertanggungjawabkan amanah yang diberikan, Pengadilan Agama Sarolangun telah menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan

Agama Sarolangun Tahun 2011 dan Dokum en Penetapan Kinerja Tahun 2012 dalam rangka mewujudkan Reformasi Peradilan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik terkait dengan visi dan misi Pengadilan Agama Sarolangun yaitu : “ TERWUJUDNYA PENGADILAN AGAMA SAROLANGUN YANG AGUNG “. Demikianlah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( LAKIP ) Tahun 2011 dan Penetapan Kinerja Tahun 2012 Pengadilan Agama Sarolangun, sekian terima kasih.

Sarolangun, Februari 2012. Ketua,

Drs. Abdul Manaf, M.E.I NIP. 19600220 1992031005

IKHTISAR EKSEKUTIF ( EXECUTIVE SUMMARY )

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) tahun 2011 Pengadilan Agama Sarolangun, merupakan LAKIP awal dari Renstra tahun 2010-2014. Selain dalam rangka menindaklanjuti Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor : 7 Tahun 1999 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( LAKIP ), yang dituangkan dengan Surat Edaran Menteri Negara Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 11 Tahun 2011 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2011 dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2012 serta surat Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 553/SEK/01/XII/2011 tertanggal 19 Desember 2011 tentang penyampaian LAKIP tahun 2011 dan Dokumen Penetapan Kinerja tahun 2012. Salah satu inti kegiatan yang merupakan tugas pokok dan fungsi serta pencapaian kinerja dari Pengadilan Agama Sarolangun adalah masalah penyelesaian perkara yang diputus oleh Pengadilan Agama Sarolangun yang telah berkekuatan hukum tetap. Maka penyelesaian perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama Sarolangun merupakan sasaran strategis berpedoman pada indikator kinerja utama maupun target yang diinginkan dari realisasi. Adapun pencapaian out put dan out come kinerja lembaga peradilan dipengaruhi oleh unsur SDM, sarana dan prasarana serta anggaran yang berkaitan dengan penyelesaian perkara ataupun yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama Bangko. Dinamika keberadaan LAKIP Pengadilan Agama Sarolangun dari tahun 2010 -2014, yang mengalami proses perubahan tatanan organisasi yaitu kepaniteraan dan kesekretariatan di Pengadilan Agama Sarolangun dalam pengelolaan Sumber Daya Manusia, Keuangan, Sarana dan Prasarana. Maka LAKIP Pengadilan Agama Sarolangun belum sepenuhnya dapat dijadikan acuan untuk informasi kinerja maupun bahan kebijakan dalam menentukan haluan strategis Pengadilan Agama Sarolangun, karena disadari terbatas anggaran dan Sumber Daya Manusia Pengadilan Agama Sarolangun dalam melakukan penyusunan yang terkait dengan Penerapan SAKIP ( IKU, RENSTRA, Rencana Kinerja Tahunan, Penetapan Kinerja Tahunan, Indikator Kinerja Utama, LAKIP dan Evaluasi LAKIP ). Maka urutan LAKIP Pengadilan Agama Sarolangun masih dalam urutan yang memprihatinkan. Maka penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( LAKIP ) setiap tahun, merupakan sesuatu kegiatanyang dilaksanakan secara berkesinambungan. Pengadilan Agama Sarolangun tetap berupaya untuk membantu Pengadilan Tinggi Agama Jambi dan Mahkamah Agung RI mencapai bobot tertinggi dari LAKIP yang berdasarkan SAKIP, karena dengan mewujudkan LAKIP yang proporsional dan profesional semakin

transparan dalam mempertanggungjawabkan kinerjanya. Pengadilan Agama Sarolangun dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( LAKIP ) Tahun 2011 Pengadilan Agama Sarolangun dan komponen lainnya. Dengan berakhirnya Tahun 2011, maka LAKIP Pengadilan Agama Sarolangun Tahun 2011, menyajikan informasi kinerja berdasarkan data yang terekam oleh Tim LAKIP. Data kinerja yang menjadi ciri khas berdasarkan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Agama Sarolangun disusun berdasarkan dan bersifat laporan terhadap “ Pencapaian Kinerja “, dari Pengadilan Agama Sarolangun selama kurun waktu dari bulan Januari s/d Desember 2011. Terutama menyangkut penyelesaian perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama Sarolangun tahun 2011.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.........................................................................................................i EXECUTIVE SUMMARY ( IKHTISAR EKSEKUTIF ) ........................................... iii DAFTAR ISI ..................................................................................................................... v BAB I

PENDAHULUAN ........................................................................................... 1 A. Latar Belakang .................................................................................................. 1 B. Tugas dan Fungsi ............................................................................................. 4 C. Sistematika Penyajian ...................................................................................... 6

BAB II RENCANA DAN PERJANJIAN KINERJA ............................................... 7 A. Rencana Strategis 2010-2014 ......................................................................... 7 1. Visi dan Misi ............................................................................................. 7 2. Tujuan dan Sasaran Strategis .................................................................... 7 3. Program Utama dan Kegiatan Pokok ..................................................... 10 B. Rencana Kinerja Tahunan 2011 .................................................................... 12 C. Perjanjian Kinerja ( Dokumen Penetapan Kinerja ) Tahun 2011 ................... 13 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .................................................................. 15 A. Pengukuran Kinerja ( Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja ) .......................................................................................... 15 B. Analisis Akuntabilitas Kinerja ( Diuraikan pencapaian sasaran-sasaran organisasi dengan pengungkapan dan penyajian dari hasil pengukuran kinerja ) ......................................................................................................... 15 BAB IV PENUTUP .................................................................................................. 17 A. Kesimpulan .................................................................................................... 17 B. Saran-saran .................................................................................................... 18 BAB V LAMPIRAN 1. Struktur Organisasi 2. Indikator Kinerja Utama 3. Rencana Kinerja Tahun 2012 4. Matriks Rencana Strategis 2010-2014 5. SK Tim Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.

1. Pengadilan Agama Sarolangun

Seiring dengan semarak Reformasi di tanah air yang ditandai dengan pembaharuan sistem

dan

tatanan

politik

pemerintah

NKRI

dengan

secara

berangsur-angsur

mengamandemen UUD 1945 dan Peraturan Perundang-undangan dibawahnya UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan ( sekarang telah dirubah dengan UU No.32 Tahun 2004) memberi celah pembentukan Provinsi, Kabupaten dan Kota di Indonesia. Sejalan dengan itu telah dilahirkan UU No.54 Tahun 1999 tanggal 04 Oktober 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Muara Jambi, Muara Tebo dan Sarolangun dalam Provinsi Jambi. Kehadiran 4 ( empat ) Kabupaten pemekaran tersebut, khususnya Kabupaten Sarolangun meng-ilhami Pimpinan Pengadilan Agama Bangko beserta jajarannya dibawahnya menelusuri kemungkinan dibentuknya Pengadilan Agama Sarolangun. Bagai gayung bersambut sesuai dengan Telephone Pengadilan Tinggi Agama Jambi tanggal 15 Nipember 1999 mengenai permintaan rekomendasi dan dukungan dari Pemkab Sarolangun, maka Pimpinan Pengadilan Agama Bangko dan jajarannya dibawahnya langsung merespon cepat, serius dengan menerbitkan Surat Dinas Nomor : PA.e/4/K/OT.01.1/605/1999 tentang mohon Rekomendasi dan dukungan Pemerintah Kabupaten Sarolangun kepada Bupati Saroangun. Hari-hari berlalu tidak begitu lama, Bupati Sarolangun menanggapi surat Pengadilan Agama Bangko tersebut dengan surat rekomendasi Nomor : B.41.1/0062/Umum tertanggal 01 Desember 1999 yang ditandatangani oleh an.Bupati, Sekretaris Daerah Kabupaten Sarolangun. Dengan terbitnya Surat Rekomendasi dukungan Pemerintah Kabupaten Sarolangun tersebut, Pengadilan Agama Bangko meneruskan ke Pengadilan Tinggi Agama Jambi sebagai bahan kelengkapan usul pembentukan Pengadilan Agama Sarolangun, atas inisiatif Ketua Pengadilan Agama Bangko diterbitkanlah Surat Keputusan Nomor : PA.e/4/K/KP.07.5/2000 tanggal 26 Februari 2000 tentang Penyusunan Tenaga Operasional persiapan Pengadilan Agama Sarolangun di Balai Sidang Keliling Pengadilan Agama Bangko di Sarolangun dengan susunan sebagai berikut : 1.

Drs. S.Syekhan Al-Jufri sebagai

: Penanggung Jawab / Ketua Majelis

2.

Drs. Nur Yahya sebagai

: Hakim Anggota

3.

Drs. Suhaimi sebagai

: Hakim Anggota

4.

M. Said Saidina, S.Ag sebagai

: Pembuat SKUM / Penerima Biaya

5.

Drs. Gusmen Yefri sebagai

: Panitera Pengganti

6.

Tettazani sebagai

: Jurusita Pengganti

Team yang telah ditunjuk tersebut bertugas mengaktifkan Balai Sidang Keliling Pengadilan Agama Bangko di Sarolangun yang berjalan sejak bulan Mei s/d Juli 2000 dikarenakan sulit menyediakan Dana Operasional Sidang Keliling di Balai Sidang Sarolangun, kemudian terbit Kepres No.179 Tahun 2000 tertanggal

22 Desember 2000 tentang

pembentukan Pengadilan Agama, antara lain Pengadilan Agama Sarolangun, dan atas inisiatif Drs. S.Syekhan Al-Jufri yang didukung Ketua Pengadilan Agama Bangko dan tidak beberapa lama terbit SK Bupati Sarolangun tanggal 29 Juni 2001 tentang Penyerahan Hak Pakai / Penggunaan Barang-Barang Milik/Dikuasai Pemerintah Kabupaten Sarolangun kepada Pengadilan Tinggi Agama Jambi, dengan terbitnya Kepres dan SK Bupati tersebut. Ketua

Pengadilan

Agama

Bangko

berinisiatif

menerbitkan

SK

Nomor

:

PA.e/4/K/HM.01/315/2001 tertanggal 23 Juli 2001 tentang Pembentukan Panitia Peresmian Pengadilan Agama Sarolangun dengan personil sebagai berikut : 1. Drs. Hamid Rasyid sebagai

: Penasehat

2. Drs. S.Syekhan Al-Jufri sebagai

: Penasehat

3. Drs. Suhaimi sebagai

: Ketua

4. Rizal Sayuti, BA sebagai

: Wakil Ketua

5. Drs. Gusmen Yefri sebagai

: Sekretaris

6. Sudirman, S.HI sebagai

: Bendahara

Dan selang beberapa hari kemudian terbit SK Menteri Agama RI Nomor : B.II/3/2349.A/2001 tertanggal 25 Juni 2001 tentang pengangkatan Drs. S.Syekhan Al-Jufri sebagai Ketua Pengadilan Agama Sarolangun atas petunjuk serta saran PTA Jambi setelah dikonfirmasikan dengan Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, dalam Rapat Panitia disepakati persemian Pengadilan Agama Sarolangun dan Pengadilan Agama Muara Sabak dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 21 Agustus 2001 di Kabupaten Sarolangun bertempat di Gedung KLK Sarolangun. Pada hari bersejarah tersebut peresmian Pengadilan Agama Sarolangun berjalan sesuai jadwal, namun karena sesuatu dan lain hal Dirjen Bimas Islam berhalangan hadir, sehingga

Bupati Sarolangun ( H. Muhammad Madel ) yang meresmikan beroperasinya Pengadilan Agama Sarolangun, sekaligus pengambilan Sumpah Jabatan/Pelantikan Ketua Pengadilan

Agama Sarolangun I ( Pertama ) Drs. S. Syekhan Al-Jufri oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jambi ( Drs. H. Mahfudh Arhasy, SH ) yang dihadiri Ketua Pengadilan Tinggi Jambi, Hakim Tinggi, Kanwil Depag Provinsi Jambi, Ketua Pengadilan Agama se wilayah Provinsi Jambi, Ketua Pengadilan Negeri Bangko, Kepala-Kepala Dinas Pemkab Sarolangun, serta undangan tokoh masyarakat Kabupaten Sarolangun, pada saat itu juga Ketua Pengadilan Agama Bangko ( Drs. Hamid Rasyid ) menyerahkan sebagaian wilayah hukum Pengadilan Agama Bangko di Kabupaten Sarolangun sebanyak 6 ( enam ) Kecamatan kepada Ketua Pengadilan Agama Sarolangun ( Drs. S. Syekhan Al-Jufri ) Dengan telah resminya berdiri Pengadilan Agama Sarolangun, bukan berarti langsung dapat beroperasi, karena hanya baru ada Ketua Pengadilan Agama, maka pada tanggal 24 Agustus 2001 Ketua Pengadilan Agama Sarolangun menghadap Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jambi mohon solusi rekrut personil untuk membantu Ketua Pengadilan Sarolangun dalam menjalankan roda perkantoran, maka

Agama

pada tanggal 27 Agustus 2001

terbitlah Surat Perintah PTA Jambi Nomor : PTA.e/K/KP.07.6/562/2001, memerintahkan kepada : 1. Drs. Gusmen Yefri sebagai

: PLT. Wakil Panitera

2. Nasruddin, S.Ag sebagai

: PLT. Panmud Permohonan

3. Halimah, S.Ag sebagai

: PLT. Panmud Gugatan

4. Anita Kirana, S.HI sebagai

: PLT. Panmud Hukum

5. Rahmi Hasan sebagai

: PLT. Panitera Pengganti

Dengan lengkapnya sebagian pelaksana tugas Kepaniteraan, maka pada tanggal 01 September 2001 Ketua Pengadilan Agama Sarolangun ( Drs. S. Syekhan Al-Jufri ) dengan PLT. Wakil Panitera ( Drs. Gusmen Yefri ) memulai aktifitas membuka kantor Pengadilan Agama Sarolangun ( mengontrak rumah Buyung Bakhtar ) Jalan Lintas Sumatera KM.4 Bernai Sarolangun yang diawali dengan membuat pembatas ruang sidang Pengadilan Agama Sarolangun. Dan sejak hari Senin tanggal 03 September 2001 Pengadilan Agama Sarolangun mulai beroperasi memberikan pelayanan Hukum kepada masyarakat Kabupten Sarolangun.

2. Kebijakan Umum.

Eksistensi Pengadilan Agama telah dimulai sejak Indonesia merdeka. Akan tetapi fungsinya untuk mengadili perkara diantara orang-orang pribumi yang beragama Islam. Peradilan Agama yang mandiri baru terbentuk pada Tahun 1970 yaitu dengan dikeluarkannya

Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan Kekuasaan Kehakiman yang antara lain isinya menetapkan bahwa Pengadilan Agama adalah satu lingkungan Badan Peradilan Negara disamping tiga Badan Peradilan lainnya ( Peradilan Umum, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara ). Dengan demikian Peradilan Agama telah berdiri sejajar dengan badan peradilan lainnya, begitu pula perubahan lainnya yaitu dihapuskannya sistem “ Fiat Eksekusi “ oleh Peradilan Umum atas putusan Peradilan Agama. Pembaruan juga dilakukan dibidang Yuridiksi atau kewenangan mengadili dimana didalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan bahwa kewenangan Pengadilan Agama meliputi perceraian, penentuan keabsahan anak, perwalian, penetapan asal-usul anak dan izin pernikahan. Selanjutnya penyempurnaan terus dilakukan dengan ditambahkannya kewenangan Pengadilan Agama yaitu mengadili perkara bidang perkawinan, kewarisan, wasiat , hibah, wakaf dan zakat yang dituangkan dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaiman telah diubah untuk kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang meliputi sembilan macam yaitu : perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, infaq, shadaqah dan ekonomi syari’ah.

B. Tugas dan Fungsi. Tugas. Dalam melaksanakan tugas pokok maka Pengadilan Agama Sarolangun telah membuat Rencana Strategis ( Renstra ) yang telah dibagi 2 ( Dua ) bidang yaitu : 1.a. Bidang Yustisial. a. Menyelesaikan sisa perkara Tahun 2011 dan menerima serta menyelesaikan perkara Tahun 2012. b. Pelaksanaan transparansi peradilan. c. Penerapan teknologi informasi. d. Meningkatkan pembinaan dan pengawasan administrasi perkara. e. Meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat pencari keadilan. f. Mengadakan sidang keliling dan menerima perkara prodeo untuk penduduk.

1.b. Bidang Non Yustisial. a. Melaksanakan pembinaan internal secara periodik. b. Meningkatkan kebersihan dan keindahan kantor. c. Berpartisipasi dalam mengikutsertakan pegawai setiap pelatihan yang dilaksanakan oleh Pengadilan Tingkat Banding maupun Mahkamah Agung dan instansi terkait. d. Merencanakan penggunaan DIPA Tahun 2012.

e. Membuat RKA-KL 2013. Fungsi. Dalam menjalankan fungsi maka Pengadilan Agama Sarolangun memiliki sumber daya manusia sampai dengan tanggal 31 Desember 2011, berjumlah 23 orang yang terdiri dari : a.

b.

c.

d.

e.

Menurut status kepegawaian : 1. Pegawai Negeri Sipil

: 21 orang

2. Calon Pegawai Negeri Sipil

:

2 orang

1. Laki-laki

:

15 orang

2. Perempuan

:

8 orang

1. SLTA

:

1 orang

2. Diploma 3

:

1 orang

3. Strata Satu ( S.1 )

:

18 orang

4. Strata Dua ( S.2 )

:

3 orang

1. Usia 21 – 29 tahun

:

2 orang


:

18 orang


:

3 orang

1. Golongan II

:

2 orang

2. Golongan III

:

18 orang

3. Golongan IV

:

3 orang

Menurut jenis kelamin :

Menurut tingkat pendidikan :

Menurut tingkat usia :

Menurut pangkat dan golongan :

C. Sistematika Penyajian.

Pada dasarnya laporan akuntabilitas kinerja ini untuk mengkomunikasikan pencapaian kinerja Pengadilan Agama Sarolangun dalam tahun anggaran 2011, dengan bentuk sajian seperti berikut : Bab I. Pendahuluan, menguraikan gambaran secara garis besar tentang Pengadilan Agama Sarolangun dan tentang LAKIP, yang berisikan antara lain ; a. Latar Belakang ; b. Tugas dan Fungsi ; c. Sistematika Penyajian. Bab II. Perencanaan dan Perjanjian Kinerja,

menguraikan ; a. Rencana Startegis 2010-2014 yang berisikan 1. Visi dan Misi ; 2. Tujuan dan Sasaran Strategis ; 3. Program Utama dan Kegiatan Pokok. b. Rencana Kinerja Tahunan 2011 ; c. Perjanjian Kinerja ( Dokumen Penetapan Kinerja ) Tahun 2011. Bab III.

Akuntabilitas

Kinerja,

menguraikan

;

a.

Pengukuran

Kinerja

( Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja ) ; b. Analisis Akuntabilitas Kinerja ( Diuraikan pencapaian sasaran-sasaran organisasi dengan pengungkapan dan penyajian dari hasil pengukuran kinerja ) ; Bab IV. Penutup, menguraikan ; a. Kesimpulan ; b. Saran ; Bab V. Lampiran, menguraikan ; 1. Struktur Organisasi ; 2. Indikator Kinerja Utama ; 3. Rencana Kinerja Tahun 2012 ; 4. Matriks Rencana Strategis 2010-2014 ; 5. SK Tim Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Rencana Strategis 2010-2014. 1. Visi dan Misi. A. Visi. Visi adalah suatu gambaran tentang keadaan masa depan yang berisikan citacita dan citra yang diinginkan organisasi Pengadilan Agama Sarolangun

dengan

mewujudkan supremasi hukum melalui kekuasaan kehakiman yang mandiri, efektif, efesiensi serta mendapat kepercayaan publik, profesional dalam memberi pelayanan hukum, etis, terjangkau dan biaya rendah bagi masyarakat. Visi Pengadilan Agama Sarolangun adalah : “ TERWUJUDNYA PENGADILAN AGAMA SAROLANGUUN YANG AGUNG “.

B. Misi. Untuk mencapai visi tersebut, Pengadilan Agama Sarolangun menetapkan misi yang menggambarkan hal yang harus dilaksanakan, yaitu : 1. Menjaga kemandirian badan peradilan. 2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan. 3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan. 4. Meningkatkan kredibilitas dan tranparansi badan peradilan. Upaya untuk mencapai visi dan misi yang agung tersebut jelaslah bukan suatu pekerjaan mudah. Diperlukan suatu pemahaman yang mendalam atas permasalahan yang dihadapi Pengadilan Agama Sarolangun dan rencana serta strategi yang tepat dan menyeluruh untuk menjawab permasalahan yang ada. Tujuannya, agar dapat mendorong terwujudnya lembaga peradilan yang bermartabat, berwibawa dan dihormati dan tegaknya supremasi hukum.

2. Tujuan dan Sasaran Strategis. A. Tujuan. Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan visi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 ( Satu ) sampai 5 ( Lima ) tahun. Tujuan strategis yang termuat didalam Rencana Strategis sebagai berikut : 1. Pencapaian keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi. 2. Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan.

3. Publik percaya bahwa Mahkamah Agung dan badan peradilan dibawahnya.

dapat memenuhi tujuannya.

Dengan diformulasikannya tujuan strategis, Pengadilan Agama Sarolangun akan dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi visi misinya untuk kurun waktu 1 sampai 5 tahun kedepan dan memungkinkan untuk mengukur sejauh mana visi misi organisasi telah dicapai mengingat tujuan strategis dirumuskan berdasarkan visi misi organisasi. Adapun isu strategis Pengadilan Agama Sarolangun oleh publik adalah penuntasan tunggakan perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama Sarolangun, sehingga tujuan strategis diharapkan dapat menjawab isu strategis tersebut. Tujuan yang ditetapkan Pengadilan Agama Sarolangun sebagai berikut : 1. Meningkatkan kemampuan dan kinerja Pengadilan agar lebih efektif dan efisien. 2. Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi peradilan. 3. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia pengadilan.

Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Agama Sarolangun Tahun Anggaran 2011 bertujuan untuk meningkatkan pembinaan aparatur peradilan dengan menguraikan sasaran sebagai berikut : 1. Terwujudnya Profesionalisme Pelayanan aparatur yang netral, bersih dan berwibawa. 2. Terwujudnya kualitas hubungan kerjasama antar instansi terkait. 3. Tersedianya sarana dan Prasarana sesuai dengan kebutuhan nyata organisasi. 4. Terwujudnya disiplin aparatur peradilan. Adapun indikator sasaran dapat diuraikan sebagai berikut: • Meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM). • Terjalinnya kerjasama. • Terpenuhinya Sarana dan Prasarana. • Meningkatkan disiplin aparatur.

C. Sasaran Strategis. Sasaran adalah hasil yang akan dicapai organisasi dalam waktu yang lebih pendek dari pada tujuan. Sasaran yang ditetapkan dalam Renstra Pengadilan Agama Sarolangun adalah : 1.

Internalisasi, Visi, Misi dan Nilai-nilai.

2.

Melanjutkan penyelesaian agenda reformasi birokrasi.

3.

Melanjutkan cita-cita moderisasi pengadilan.

4.

Menyelesaikan tunggakan perkara.

5.

Memperkuat sistem dan meningkatkan pengawasan.

6.

Mengembangkan

Undang-undang

Contemp

of

court

dalam

rangka

penyelenggaraan kekuasaan kehakiman. Keenam sasaran tersebut merupakan sasaran yang akan dicapai Pengadilan Agama Sarolangun dalam tahun 2010-2014. Untuk mewujudkan visi dan misi serta sasaran strategis, maka Pengadilan Agama Sarolangun mengusulkan program sebagai berikut :

a.

Program Penyelesaian perkara Pengadilan Agama Sarolangun. Salah satu isu yang selalu mengemuka di setiap rakerda adalah tumpukan perkara. Pengadilan Agama Sarolangun telah melakukan serangkaian upaya untuk mengatasi penumpukan perkara, namun jumlah perkara baru yang masuk setiap tahunnya selalu meningkat. Oleh karena itu dipandang perlu untuk membuat program peningkatan penyelesaian perkara di Pengadilan Agama Sarolangun. Tingkat penyelesaian perkara di Pengadilan Agama Sarolangun tidak hanya disebabkan oleh faktor kemampuan para hakim dalam memeriksa dan memutus perkara, namun juga masalah minutasi dan informasi perkara merupakan bagian dari permasalahan terkait dengan penyelesaian perkara ini. Hal ini tentunya akan sangat merugikan bagi masyarakat pencari keadilan. Maka dari itu upaya peningkatan dan pengefektifan penyelesaian perkara harus dilakukan. Program ini sejalan dengan prioritas RPJMN dalam peningkatan profesionalisme aparat penegak hukum.

b. Program Pendidikan dan Pelatihan. Keberhasilan suatu lembaga dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya terletak pada kualitas sumber daya manusianya. Oleh karena itu peningkatan kualitas dan kuantitas aparatur pengadilan sangat ditentukan dari bagaimana lembaga tersebut mempersiapkan aparatnya dengan pendidikan dan pelatihan yang memadai. Pada sisi yang lain, pengembangan kapasitas lembaga juga sangat dipengaruhi oleh hasil penelitian yang memadai untuk meningkatkan kemampuan dalam melayani masyarakat. Oleh karena itu peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan aparatur pengadilan yang didukung dengan hasil penelitian yang memadai diharapkan menghasilkan lembaga peradilan yang kuat dan berwibawa. Hal ini sejalan dengan RPJMN yaitu dalam rangka

peningkatan profesionalisme aparat hukm serta peningkatan pelayanan dan bantuan hukum kepada masyarakat.

c. Program

Peningkatan

Pengawasan

dan

Akuntabilitas

Aparatur

Pengadilan Agama Sarolangun. Pengawasan merupakan salah satu fungsi manajemen yang harus dilakukan agar sebuah lembaga dapat tetap berjalan sesuai dengan tugas dan fungsi pokoknya. Melalui fungsi pengawasan ini diharapkan kekurangan yang mungkin terjadi dalam pelaksanaan tugas tersebut dapat diatasi. Fungsi pengawasan tidak dapat dilihat secara sempit yaitu dalam hal mengawasi individu aparatur Pengadilan Agama Sarolangun dalam melaksanakan tugasnya. Namun pengawasan terhadap kesipan sarana dan prasarana yang dapat mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya menjadi satu bagian yang tidak terpisahkan. Oleh karena itu untuk fungsi pengawasan ini harus dilakukan oleh seorang pengawas yang memiliki kapasitas, kapabilitas dan integritas yang tinggi. Fungsi pengawasan yang berjalan dengan baik dan didukung oleh aparatur pengawasan yang berintegritas dapat mewujudkan prioritas di dalam RPJMN yaitu dalam hal penegakan hukum dan HAM serta peningkatan profesionalisme aparat hukum.

3. Program Utama dan Kegiatan Pokok. 3.a. Program Utama. Dalam

menjalankan Tugas Pokok dan fungsinya sesuai visi misi Pengadilan

Agama Sarolangun ditentukan oleh Penyediaan Anggaran dari Tahun ke Tahun melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA). Pada Tahun Anggaran 2011 Satuan

Kerja

Pengadilan

Agama

Sarolangun

menerima

anggaran

Rp. 1591.534.000,- ( Satu milyar lima ratus sembilan puluh satu juta lima ratus tiga puluh empat ribu rupiah) yang didalamnya terdapat 3 (tiga) macam program yang utama dengan pagu masing-masing sebagai berikut: a.

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung.

b.

c.

Rp. 1.421.024.000,-

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung

Rp.

160.010.000,-

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama

Rp.

10.500.000,-

3.b. Kegiatan Pokok. Dari Program yang utama sebagaiman tertuang dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pengadilan Agama Sarolangun Tahun Anggaran 2011 dalam pelaksanaannya diuraikan dalam beberapa kegiatan pokok yang merupakan satu

kesatuan dari Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Kerja Pengadilan Agama Sarolangun yaitu :

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung ( 005.01.01 ) Dari Program ini dengan Anggaran yang tersedia pada tahun 2011 dipergunakan untuk:

2.

a.

Pembayaran Gaji dan Tunjangan.

b.

Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung. Dari Program ini dengan Anggaran yang tersedia pada tahun 2011 dipergunakan untuk : a.

Pengadaan Kendaraan Roda 2 untuk Jurusita

b.

Pengadaan Alat Pengolah Data ( Pengadaan Infokus dan Pengadaan Laptop )

c.

Perlengkapan Sarana Gedung ( Pengadaan Camera Digital )

d.

Pembangunan / Pengadaan / Peningkatan Sarana dan Prasarana Lingkungan ( Lanjutan Pembangunan Pagar dan Turab ) .

3.

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama. Dari Program ini dengan Anggaran yang tersedia pada tahun 2011 dipergunakan untuk : a.

Penyediaan Bantuan Penyelesaian Perkara Prodeo.

b. Penyediaan Perkara Sidang Keliling.

B. Rencana Kinerja Tahunan 2011.

RENCANA KINERJA TAHUN 2011 PENGADILAN AGAMA SAROLANGUN

No

Sasaran Strategis

1

Indikator Kinerja

2

1. a.

Peningkatan Penyelesaian perkara di

Target

3

4

- Prosentase putusan perkara yang selesai dikirm oleh

100 %

Pengadilan Agama Sarolangun.

Pengadilan Agama Sarolangun. - Prosentase dilaksanakannya sidang keliling / zetting plane / hakim terbang.

100 %

- Prosentase perkara yang diputus Pengadilan Agama Sarolangun kurang dari 6 bulan ( sejak

100 %

dimajelis ). - Prosentase putusan Pengadilan Agama Sarolangun yang tidak naik Banding. 2.

Mewujudkan pelayanan dibidang hukum

-

secara lebih cepat, murah dan mampu

Prosentase bantuan

100 %

hukum untuk pencari

100 %

keadilan secara prodeo.

menjangkau seluruh lapisan masyarakat pencari keadilan. 3.

Meningkatkan

Sumber

Daya

Manusia

-

penyelenggaraan peradilan.

4.

Mewujudkan tindaklanjut temuan hasil

-

pemeriksaan. 5.

Mewujudkan

Mengikut sertakan Diklat Peningkatan SDM : -

Diklat tenaga teknis Hakim.

-

Diklat tenaga teknis Panitera.

-

Diklat tenaga teknis Juru Sita.

-

Diklat Prajabatan.

-

Diklat Pimpinan.

Prosentase

temuan

pemeriksaan

100 %

yang

100 %

Mengoptimalkan teknologi yang tersedia di

100 %

ditndaklanjuti. kebijakan

dalam

bidang

-

informasi peradilan.

Pengadilan Agama Sarolangun. -

Prosentase

kebijakan

standar

sarana

dan

100 %

Prosentase SDM peradilan dalam peningkatan

100 %

prasarana teknologi informasi. -

pelayanan publik.

C.

Perjanjian Kinerja ( Dokumen Penetapan Kinerja ) Tahun 2011.

PENETAPAN KINERJA TAHUN 2011

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini : Nama

: Hamdi MS, S.Ag

Jabatan

: Panitera / Sekretaris Pengadilan Agama Sarolangun

Selanjutnya disebut pihak pertama. Nama

: Drs. Abdul Manaf, M.E.I

Jabatan

: Ketua Pengadilan Agama Sarolangun

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak Kedua. Pihak pertama pada tahun 2012 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama. Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sarolangun,

Februari 2012

Ketua

Panitera/Sekretaris

Pengadilan Agama Sarolangun


Drs. Abdul Manaf, M.E.I NIP. 196002201992031005

Hamdi MS, S.Ag NIP. 195410241981031005

PENETAPAN KINERJA TAHUN 2012

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini : Nama

: Hamdi MS, S.Ag

Jabatan

: Panitera / Sekretaris Pengadilan Agama Sarolangun


: Drs. Abul Manaf, M.E.I

Jabatan

: Ketua Pengadilan Agama Sarolangun


Sarolangun,

Februari 2012

Ketua

Panitera/Sekretaris




Hamdi MS, S.Ag NIP.195410241981031005

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Pengukuran Kinerja ( Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja ). Pengukuran Kinerja terdiri dari Pengukuran Kinerja Kegiatan dan Pengukuran Pencapaian Sasaran. Pengukuran kinerja kegiatan yaitu mengukur tingkat capaian kinerja kegiatan yang dimulai dengan menetapkan indikator kinerja kegiatan berdasarkan kelompok inputs, outputs, outcomes, benefits dan impacts; menentukan satuan setiap kelompok indikator; menetapkan rencana tingkat capaian (target), mengetahui realisasi indikator kinerja kegiatan;menghitung rencana dan realisasi untuk mendapatkan prosentasenya. Pada Tahun 2011 Satuan Kerja Pengadilan Agama Sarolangun mempunyai 3 (tiga) Program Kegiatan dan semuanya sudah direalisasikan. Berdasarkan Formulir Pengukuran Kinerja Kegiatan Tahun 2011 maka dapat diuraikan sebagai berikut: a. Pembayaran Gaji dan Tujangan, kegiatan tersebut telah dilaksanakan dengan pencapaian rencana tingkat capaian kelompok indikator input 98,83 %, output 98,83 %, dan outcome 98,83 % b. Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran, kegiatan tersebut telah dilaksanakan dengan Pencapaian rencana tingkat capaian kelompok indikator input 93,59 %, output 93,59 % dan outcome 93,59 %. c. Pengadaan Sarana dan Prasarana Dilingkungan Peradilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama, kegiatan tersebut telah dilaksanakan dengan pencapaian rencana tingkat capaian kelompok indikator input 95,03 %, output 95,03 % dan outcome 95,03 %. d. Penyediaan Dana Bantuan Hukum di Pengadilan Agama, kegiatan tersebut telah dilaksanakan dengan pencapaian rencana tingkat capaian kelompok indikator input 80,00 %, output 80,00 % dan outcome 80,00 %.

B. Analisis Akuntabilitas Kinerja ( Diuraikan pencapaian sasaran-sasaran organisasi dengan pengungkapan dan penyajian dari hasil pengukuran kinerja ). Pengukuran

Pencapaian

Sasaran

meliputi;

menetapkan

indikator

sasaran;menetapkan rencana tingkat capaian (target); mengetahui realisasi indikator sasaran;menghitung rencana dan realisasi untuk mendapatkan prosentasenya. Pada Tahun 2011 Pengadilan Agama Sarolangun menetapkan 3 (tiga) sasaran. Ketiga sasaran tersebut telah direalisasikan dan memperoleh pencapaian rencana tingkat capaian (target) sebesar 98,50 %. Berdasarkan Formulir Pengukuran Pencapaian Sasaran Tahun 2011 maka dapat dilaporkan sebagai berikut :

a. Terselenggaranya Tugas dan Fungsi Manajemen dan Tugas Teknis Mahkamah Agung Lainnya, Sasaran tersebut dilaksanakan dengan pencapaian tingkat capaian 97,65 %. b. Terwujudnya Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung. Sasaran tersebut dilaksanakan dengan pencapaian tingkat capaian 97,47 %. c. Terlaksananya Dana Bantuan Hukum di Pengadilan Agama, Sasaran tersebut dilaksanakan dengan pencapaian tingkat capaian 82,86 %. Analisis pencapaian kinerja pada dasarnya diarahkan untuk mengukur tingkat keberhasilan visi yang telah ditetapkan dan dijabarkan dalam misi. Selanjutnya untuk mewujudkan visi tersebut ditetapkan tujuan, sasaran, kebijakan, program, dan kegiatannya. Oleh karena itu maka analisis pencapaian kinerja selanjutnya secara rinci dilaksanakan berdasarkan tingkat keberhasilan kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan. Berdasarkan evaluasi kinerja yang diolah dari Formulir PKK dan PPS diperoleh kesimpulan sementara bahwa pada Tahun 2011 semua Program dan Kegiatan telah memberikan Kontribusi kepada Visi dan Misi Pengadilan Agama Sarolangun. Namun mengingat anggaran yang terbatas dan kurangnya sumberdaya manusia, maka kinerja Pengadilan Agama Sarolangun Tahun 2011 belum Optimal. Usaha-usaha terus dilakukan untuk meningkatkan pencapaian visi dan misinya menyusun perencanaan yang lebih matang dan terpadu mengalokasikan dana kepada kegiatan yang sangat prioritas dengan pengalokasian dana merujuk kepada rencana hasil yang akan didapat.Selanjutnya melalui peningkatan koordinasi dengan pihak-pihak terkait dan peningkatan profesionalisme kerja terus menerus dilakukan. Dengan adanya peningkatan kualitas SDM, sarana prasarana, dan dukungan dari semua pihak diharapkan kinerja Pengadilan Agama Sarolangun dapat meningkat.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan. LAKIP Pengadilan Agama Sarolangun tahun 2012 ini merupakan melapornya suatu capaian kinerja ( Performance Result ) selama tahun 2011 sebagai tahun awal Rencana Strategis ( Strategic Plan ) Pengadilan Agama Bangko tahu 2010 – 2014 Pengadilan Agama Sarolangun dibandingkan dengan rencana kerja ( Performance Plan ) beberapa tahun dari core bussines ( Ciri Khas ) yang mengacu pada sebagai unsur pertama dalam bidang teknis yudisial seluruh kegiatan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi yang meliputi bentuk administrasi perkara yang diproses di Pengadilan Agama Sarolangun. Adapun unsur kemandirian maupun kinerja didasari, dengan peningkatan kinerja akan berpengaruh pada kecepatan dan kualitas pelayanan peradilan khususnya di Pengadilan Agama Sarolangun oleh karenanya masalah sarana dan prasarana beserta sumber daya manusia ( sebagai User ) adalah sangat tidak bisa dipisahkan maupun diabaikan sehingga adanya kepuasan masyarakat pencari keadilan terhadap pelayanan bidang hukum peradilan yang profesional, efektif, murah serta mandiri dan tidak bisa adanya intervensi atau pengaruh dari lembaga lainnya sehingga akan terwujudnya good governance. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( LAKIP ) dari Pengadilan Agama Sarolangun merupakan suatu perwujudan transparansi dan akuntabelnya dari Pengadilan Agama Sarolangun, karena pada dan Penetapan Kinerja Tahun 2012 sebagai pedoman yang digunakan dalam menyusun LAKIP 2012. Pengadilan Agama Sarolangun mempunyai tugas menyelenggarakan peradilan pada tingkat pertama bertekad untuk secara bertahap dapat dirasakan adanya perbaikan dan peningkatan kualitas pelayanan peradilan. Sangat disadari bahwa peningkatan kinerja kualitas dapat memenuhi tuntutan masyarakat pencari keadilan terhadap adanya pelayanan dibidang peradilan yang profesional, efektif, efisien dan bersih, namun setidaknya peningkatan kinerja ini merupakan wujud nyata tindakan perbaikan yang telah dilakukan oleh Pengadilan Agama Sarolangun. Dengan menganalisa kinerja Pengadilan Agama Sarolangun tahun 2011 maka diharapkan adanya suatu langka nyata untuk meningkatan kualitas kinerja Pengadilan Agama Sarolangun sebagai institusi Pengadilan Tingkat Pertama yang berwibawa, mandiri dan putusannya yang lebih mencerminkan rasa keadilan. Meningkatnya kualitas kinerja Pengadilan Agama Sarolangun akan terlaksana apabila unit-unit dan komponen pendukungnya saling mengisi, terencana, tersistimatis dan terprogram secara kompreshensif.

Kiranya LAKIP tahun 2012 ini dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas dan sekaligus menjadi sumber informasi dalam pengambilan keputusan gunan peningkatan kinerja. Bagi organisasi Pengadilan Agama Bangko, LAKIP tahun 2012 ini diharapkan dapat menjadi salah satu sumbangan penting dalam penyusunan dan implementasi : Rencana Kerja ( Operational Plan ), Rencana Kinerja ( Performance Plan ), Rencana Anggaran ( Financial Plan ), dan Rencana Strategis ( Strategic Plan ) pada masa-masa mendatang. 1. Sebagaimana telah dipaparkan pada uraian diatas, bahwa pelaksanaan program kerja Pengadilan Agama Sarolangun tahun 2011 secara umum telah dilaksanakan dengan baik, namun demikian tentu saja masih terdapat kendala-kendala yang dapat mengurangi kelancaran program tersebut. 2. Perlu adanya peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) melalui pelatihan, diklat, penataran dan lain-lain. 3. Meningkatkan profesionalisme pegawai dimulai dari sistem perekrutan yang terbuka dan transparan sehingga menghasilkan aparat Pengadilan Agama yang terampil dan profesional. 4. Telah melaksanakan pembinaan dan pengwasan terhadap seluruh personil Pengadilan Agama Sarolangun, baik dibidang administrasi umum, administrasi kepaniteraan dan teknis yustisial. 2.

Saran-saran. 1. Perlua peningkatan komitmen bersama untuk menerapkan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah ( SAKIP ), sebagai instrument control yang obejektif dan transparan dalam mengelola sarana prasaran serta keterampilan sumber daya manusia untuk peningkatan penyelesaian perkara pada Pengadilan Agama Sarolangun. 2. LAKIP sebagai akhir dari SAKIP dapat dioptimalisasi pemanfaatan LAKIP sebagai alat evaluasi kinerja Pengadilan Agama Sarolangun. 3. Adanya penghargaan dan sanksi dalam melakukan proses pemanfaatan LAKIP, merupakan instrument objektif yang tidak berpihak. 4. Kelayakan LAKIP sebagai instrument punish and reward merupakan mata rantai yang tidak terpisahkan dari kesempurnaan instrument lainnya ( Renstra, Indikator Kinerja Utama, Penetapan Kinerja dan Evaluasi LAKIP ) yang harus optimal. 5. Keterbukaan didalam memberikan data untuk penyusunan LAKIP.

BAB V

LAMPIRAN

Struktur organisasi Pengadilan Agama Sarolangun adalah berpedoman kepada KMA RI No. 5 tahun 1996 tanggal 13 Agustus 1996 dimana disebutkan bahwa unsur pimpinan adalah Ketua dan Wakil Ketua, kemudian ada kelompok fungsional hakim dan ada kelompok fungsional panitera pengganti. Selanjutnya secara struktur dibawah Ketua ada Panitera/Sekretaris dibantu oleh Wakil Panitera dan Wakil Sekretaris. Kemudian Wakil Panitera dibantu oleh Panitera Muda Gugatan, Panitera Muda Permohonan dan Panitera Muda Hukum, Wakil Sekretaris dibantu oleh Kepala Urusan Keuangan, Kepala Urusan Kepegawaian dan Kepala Urusan Umum.

PENGADILAN AGAMA SAROLANGUN KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA SAROLANGUN Nomor : W5-A5/ /OT.01.2/II/2012 TENTANG TIM PENYUSUNAN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ( LAKIP ) TAHUN 2011 KETUA PENGADILAN AGAMA SAROLANGUN Menimbang

:

1. Bahwa untuk melaksanakan Surat Edaran Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Nomor : 11 Tahun 2011 tentang Penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2011 dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2012. 2. Bahwa untuk melaksanakan Penyusunan Laaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2011 perlu membentuk Tim Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja ( LAKIP ). 3. Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Sarolangun ini dipandang cakap dan mampu dalam melaksanakan tugas dalam Tim Penyusunan dalam Tim Penyusunan Laporan tersebut.

. Mengingat

:

1. Undang-undang Nomor : 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung. 2. Undang-undang Nomor : 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. 3. Undang-undang Nomor : 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. 4. Peraturan Pemerintah Nomor : 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. 5. Peraturan Presiden Nomor : 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan , Fungsi, Struktur Organisasi, dan Tata Kerja. 6. Peraturan Presiden Nomor : 13 Tahun 2005 Tentang Sekretariat Mahkamah Agung.

7. Peraturan Presiden Nomor : 14 Tahun 2005

Tentang Kepaniteraan

Mahkamah Agung. 8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 20 Tahun 2010 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2014. 9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 20 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinberja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. 10. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran ( DIPA ) Pengadilan Agama Sarolangun.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

:

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA SAROLANGUN TENTANG

PEMBENTUKAN

TIM

PENYUSUNAN

LAPORAN

AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2011.

Pertama

:

Menunjuk pegawai yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini sebagai Tim Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2011Pengadilan Agama Sarolangun.

Kedua

:

Tugas Tim Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun

2011adalah menyusun dan menyelesaikan Laporan Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2011 Pengadilan Agama Sarolangun. Ketiga

:

Semua biaya yang timbul akibat dari keputusan ini dibebankan pada DIPA Pengadilan Agama Sarolangun.

Keempat

:

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan selesainya seluruh kegiatan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2011dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Asli keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

Ditetapkan di : Sarolangun Pada tanggal : 23 Februari 2012 Ketua,


Lampiran

: Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Sarolangun Nomor : W5-A5/

/OT.01.2/II/2012

Tanggal 23 Februari 2012

SUSUNAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2011

Penasehat

:

Drs. Abdan Khubban, SH.MH

Penanggungjawab

:

Hamdi MS, S.Ag

1. Bagian Kesekretariatan : a. Rd. M. Syafi’i.S.Ag b. Muhammad Basri, S.Ag.SH c. Paisul Batubara, S.Ag d. Arief Mustaqim, S.E.I 2. Bagian Kepaniteraan : a. Anita Kirana, S.H.I b. Arsad, Lc c. Dra.Hj. Zainunah d. Ibnu Hajar, BA 3. Bagian Penulisan ( Pengetikan ) : a. Witman, S.HI b. Husaini, S.Kom c. Joni Iswandi, S.HI 4. Bagian Penggandaan dan Pengiriman Laporan : a. Syahrun Mubarak, A.Md b. Enita

Ketua,


KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA SAROLANGUN Nomor : W5-A5/ /OT.01.2/II/2012

TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN AGAMA SAROLANGUN KETUA PENGADILAN AGAMA SAROLANGUN Menimbang

:

1.

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : Per/9/M.PAN/5/2007 Tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama ( IKU ) Instansi Pemerintah.

2.

Bahwa dengan berakhirnya masa Rencana Pembangunan Jangka Menengah ( RPJM ) Tahun 2004 – 2009, dan dimulainya Rencana Pembangunan Jangka Menengah ( RPJM ) Tahun 2010 maka Pengadilan Agama Sarolangun perlu meninjau kembali atau mereview untuk penyempurnaan Indikator Kinerja Utama ( IKU ).

Mengingat

:

1.

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung.

2.

Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

3.

Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

4.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.

5.

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : Per/09/M.PAN/5/2007 Tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama Di Lingkungan Instansi Pemerintah.

6.

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : Per/20/M.PAN/11/2008 Tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama.

7.

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor : 29 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja Dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Memperhatikan :

Surat

Sekretaris

Mahkamah

Agung

Republik

Indonesia

Nomor

:

553/SEK/01/XII/2011 tertanggal 19 Desember 2011 Tentang Penyampaian LAKIP Tahun 2011 dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2012. MEMUTUSKAN Menetapkan

:

KEPUTUSAN TENTANG

KETUA

PENGADILAN

PENETAPAN

AGAMA

INDIKATOR

SAROLANGUN

KINERJA

UTAMA

PENGADILAN AGAMA SAROLANGUN. Pertama

:

Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Pengadilan Agama Sarolangun, untuk menetapkan rencana kerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran,

menyusun

dokumen

penetapan

kinerja,

menyusun

laporan

akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Pengadilan Agama Sarolangun 2010-2014. Kedua

:

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja dan Evaluasi terhadap pencapaian kinerja dilakukan oleh Ketua Pengadilan Agama Sarolangun dan disampaikan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jambi diteruskan ke Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Ketiga

:

Dalam rangka lebih meningkatkan efektifitas pelaksanaan keputusan ini, Hakim Pengawas Bidang diberikan tugas untuk : a. Melakukan review atas capaian kinerja setiap bagian dalam rangka menyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam laporan akuntabilitas kinerja. b. Melakukan evaluasi terhadap keputusanini dan melaporkan kepada Ketua Pengadilan Agama Bangko.

Keempat

:

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuana apabila dikemudian hari terdapat kekeliruanakan diperbaiki sebagaimana mestinya. Ditetapkan di

: Sarolangun

Pada Tanggal : 16 Febuari 2012 Ketua Pengadilan Agama Sarolangun

Drs. Abdul Manaf, M.E.I NIP. 196002201992031005 Tembusan : 1. 2. 3. 4. 5.

Yth. Ketua Mahkamah Agung RI Yth. Sekretaris Mahkamah Agung RI Yth. Kepala Badan Urusan Administrasi MAhkamah Agung RI Yth. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Yth. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jambi

RENCANA KINERJA TAHUN 2012 PENGADILAN AGAMA SAROLANGUN

No

Sasaran Strategis

1 1.

Indikator Kinerja

2 Peningkatan

Target

3

Penyelesaian

perkara

di

-


4

Prosentase putusan perkara yang selesai dikrim

100 %

oleh Pengadilan Agama Sarolangun. -

Prosentase dilaksanakannya sidang keliling / zetting plane / hakim terbang.

-

100 %

Prosentase perkara yang diputus Pengadilan Agama Sarolangun kurang dari 6 bulan ( sejak

100 %

dimajelis ). -

2.


-


Prosentase

putusan

Pengadilan

Agama

Sarolangun yang tidak naik Banding.

100 %

Prosentase bantuan

100 %

hukum untuk pencari


menjangkau seluruh lapisan masyarakat pencari keadilan. 3.

Meningkatkan

Sumber

Daya

Manusia

-


4.


-

pemeriksaan. 5.

Mewujudkan



-

Diklat tenaga teknis Panitera.

-


-

Diklat Prajabatan.

-

Diklat Pimpinan.

Prosentase

temuan

pemeriksaan

100 %

yang

100 %


100 %

ditndaklanjuti. kebijakan

dalam

bidang

-

informasi peradilan.


Prosentase

kebijakan

standar

sarana

dan

100 %

Prosentase SDM peradilan dalam peningkatan

100 %


pelayanan publik.

Lampiran 1

LAMPIRAN MATRIK PENETAPAN KINERJA PENGADILAN AGAMA SAROLANGUN

No

Sasaran Strategis

1 1.

Indikator Kinerja

2 Penyelesaian

perkara

Target

3 Pengadilan

Agama

-

Sarolangun.

Prosentase putusan perkara yang selesai dikirim

Program / Kegiatan

Anggaran

4

5

6

100 %

Program penyelesaian perkara di Pengadilan

oleh Pengadilan Agama Sarolangun. -

Agama Saroilangun.

Prosentase dilaksanakan sidang keliling / zetting plane / hakim terbang.

-

Prosentase perkara yang diputus Pengadilan Agama Sarolangun kurang dari 6 bulan ( sejak di majelis ).

-

Prosentase

putusan

Pengadilan

Agama

Sarolangun yang tidak naik Banding. -


100 %


Prosentase

kebijakan

standar

Program penyelesaian perkara di Pengadilan Agama Sarolangun.`

sarana

dan


Prosentase SDM peradilan dalam peningkatan pelayanan publik.

2.

3.

Pendidikan dan Pelatihan.

Peningkatan

Pengawasan

-

dan

Akuntabilitas

Aparatur Pengadilan Agama Sarolangun.

-



-

Diklat Tenaga teknis Panitera.

-


-

Diklat Prajabatan.

-

Diklat Pimpinan.

Prosentase ditndaklanjuti.

temuan

pemeriksaan

yang

100 %

Program pendidikan dan pelatihan.

100 %

Program peningkatan pengawasan dan akuntabi litas Aparatur Pengadilan Agama Sarolangun.

PENETAPAN KINERJA TAHUN 2012 Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini : Nama

:

Hamdi MS, S.Ag

Jabatan

:

Panitera / Sekretaris Pengadilan Agama Sarolangun


:

Drs.Abdul Manaf, M.E.I

Jabatan

:

Ketua Pengadilan Agama Sarolangun


Sarolangun,

Februari 2012

Ketua

Panitera / Sekretaris



Drs. Abdul Manaf, M.E.I NIP.196002201992031005

Hamdi MS, S.Ag NIP.196002201992031005

Lampiran 2

MATRIK RENCANA KINERJA TAHUN 2012 PENGADILAN AGAMA SAROLANGUN No

Sasaran Strategis

1

2

Indikator Kinerja 3

1. Peningkatan Penyelesaian perkara di Pengadilan Agama Sarolangun.

-

Prosentase putusan perkara yang selesai dikirim oleh Pengadilan Agama Sarolangun.

-

Prosentase dilaksanakan sidang keliling / zetting plane / hakim terbang.

-

Prosentase perkara yang diputus Pengadilan Agama Sarolangun kurang dari 6 bulan ( sejak di

Target 4 100 %

majelis ).

2.

3.

-

Prosentase putusan Pengadilan Agama Sarolangun yang tidak naik Banding.

Mewujudkan pelayanan dibidang hukum secara lebih

-

Mengoptimalkan teknologi yang tersedia di Pengadilan Agama Sarolangun.

cepat, murah dan mampu menjangkau seluruh lapisan

-

Prosentase kebijakan standar sarana dan prasarana teknologi informasi.

masyarakat pencari keadilan.

-

Prosentase SDM peradilan dalam peningkatan pelayanan publik.

-

Mengikut sertakan Diklat Peningkatan SDM :

Meningkatkan

Sumber

Daya

Manusia


4.

Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Pengadilan Agama Sarolangun.

-

-


-

Diklat Tenaga teknis Panitera.

-


-

Diklat Prajabatan.

-

Diklat Pimpinan.

Prosentase temuan pemeriksaan yang ditndaklanjuti.

100 %

100 %

100 %

MATRIKS RENCANA STRATEGIS TAHUN 2010-2014

Satuan Kerja : Pengadilan Agama Sarolangun Sasaran

Tujuan

Uraian 2

1 Meningkatnya

penyelesaian

Meningkatkan

Indikator 3

penyelesaian

perkara di Pengadilan Agama

perkara di Pengadilan Agama

Sarolangun.

Sarolangun.

Meningkatnya

Cara mencapai tujuan dan sasaran Kebijakan Program 4 5

Terlaksananya penyelesaian perkara di

Penyelesaian secara efektif

Program


dan efisien.

Sarolangun.

pelaksanaan Meningkatnya pengawasan dalam Terlaksananya pengawasan adminstrasi Pelaksanaan

pengawasan dan pembinaan.

pelaksanaan tugas.

perkara.

Penyelesaian

Perkara

Pengadilan

Ket 6 Agama

pengawasan 1. Pengawasan administrasi penerimaan perkara.

secara efektif.

2. Pengawasan pembukuan keuangan perkara. 3. pengawasan administrasi kearsipan. 4. Pengawasan laporan perkara. 5. Pengawasan pelaksanaan tugas Panitera Pengganti. 6. Pengawasan

pelaksanaan

tugas

Jurusita/

Jurusita

Pengganti. Meningkatnya pelaksanaan tugas.

pembinaan Terlaksananya pembinaan administrasi Pelaksanaan perkara.

pembinaan 1. Pembinaan administrasi penerimaan perkara.

secara efektif.

2. Pembinaan pembukuan keuangan perkara. 3. Pembinaan administrasi kearsipan. 4. Pembinaan laporan perkara. 5. Pembinaan pelaksanaan tugas Panitera Pengganti. 6. Pengawasan

pelaksanaan

tugas

Jurusita/

Jurusita

Pengganti. Meningkatnya mutu pelayanan. Meningkatnya mutu pelayanan bagi Terlaksananya masyarakat.

Meningkatnya

pelayanan

bagi Pelayanan bagi masyarakat

masyarakat.

kemampuan Meningkatnya kemampuan aparat Kemampuan aparat peradilan fungsional

aparat peradilan yang akuntabel peradilan fungsional dan sruktural Kemampuan aparat peradilan struktural. yang akuntabel.

pencari keadilan.

Pelaksanaan

Pelayanan

kepada

masyarakat

sesuai

bahagian tugas aparat peradilan.

Pelaksanaan Pelatihan dan 1. Pembinaan.

Peningkatan pelaksanaan pelatihan dan pembinaan hukum formil dan materil.

2.

Peningkatan pelaksanaan pelatihan dan pembinaan ekonomi syari’ah.

Meningkatkan

mutu Meningkatnya mutu pengelolaan Terkelola administrasi perkara tingkat Pelaksanaan

pengelolaan

adminstrasi adminsitrasi perkara.

pertama.

adminstrasi

perkara.

pengelolaan 1. perkara

yang 2.

Pelaksanaan registrasi perkara diterima. Pendistribusian perkara diterima kepada majelis.

diterima tingkat pertama.

Terkelola administrasi perkara tingkat Pelaksanaan banding, kasasi dan peninjauan kembali.

pengeloaan 1.

Pelaksanaan registrasi perkara yang diputus.

adminstrasi perkara tingkat 2.

Pelaksanaan pembuatan putusan perkara diputus.

pertama diputus.

3.

pelaksanaan minutasi perkara diputus.

4.

pelaksanaan pengarsipan perkara diputus.

Pelaksanaan

pengelolaan 1.

Pelaksanaan penerimaan perkara banding, kasasi dan

administrasi perkara untuk

peninjauan kembali.

tingkat banding, kasasi dan 2.

Pelaksanaan registrasi penerimaan perkara banding,

penijauan kembali.

kasasi dan peninjauan kembali. 3.

Pelaksanaan pengiriman

berkas perkara banding,

kasasi dan peninjauan kembali.

Terlaksananya

penerimaan

perkara Pelaksanaan

dengan sistem komputerisasi.

penerimaan 1.

perkara dengan sistem siadpa. 2. 3.

Melaksanakan penerimaan dan Melaksanakan penyelesaian perkara.

Peningkatan

sumber

aparatur peradilan.

penerimaan

dan Terlaksananya percepatan penyelesaian Penyelesaian perkara dengan 1.

penyelesaian perkara

daya

Mewujudkan

akses

publik yang baik keadilan

perkara.

pelayanan

Jumlah

dan rasa

memadai.

sesuai

dengan

perundang-undangan,

mandiri,

dan

transparan

batas waktu.

papan

visualisasi

yang

penerimaan bantuan konsultasi hukum.

Penyelsaian berita acara persidangan, putusan dan minutasi.

2.

Penyelesaian perkara dalam bats waktu 15 hari.

3.

Penyelesaian pembuatan akta tepat waktu.

Membuat Papan Statistik.

hukum masyarakat mengenai

Melakasanakan administasi internal dan eksternal.

kewarisan,

kepada

Penerimaan perkara dalam sistem satu pintu.

Meningkatkan pengetahuan

hukum

ekonomi

masyarakat.

Percepatan proses penerimaan perkara.

perkawinan, wakaf

,Hibah,

syari”ah

serta

Shadaqah.

Peningkatan kemampuan SDM

Jumlah Pegawai yang memadai.

Mengelola

dibidang kepaniteraan dan

Jumlah hakim yang akuntabel.

secara tertib, benar dan

administrasi umum, Kepaniteraan dan Yustisial.

akurat

Peningkatan SDM melalui pendidikan formal.

kesekretariatan.

kepegawaian

Peningkatan sumber daya aparatur peradilan di bidang

Meningkatkan

pengetahuan

Peningkatan

Penggandaan

Jumlah Panitera.

Melaksanakan

Pengganti, JS/JSP yang Akuntabel.

bidang administrasi umum.

penyuluhan hukum

Jumlah Pegawai.

Meningkatkan sumber daya

Peningkatan

aparatur di bidang adminis

Tangga Kantor. Peningkatan tertib administrasi tata persuratan.

dan

tentang penerapan administrasi

pendistribusian surat masuk dan

trasi

persuratan,

keluar.

yustisial melalui pendidikan

keprotokolan,

kearsipan

dan

humas

dan

umum

tugas-tugas

dan

bidang

Peningkatan pengetahuan hukum masyarakat melalui

mutu

pengelolaan

pelayanan

Rumah

formal dan non formal.

keamanan.

Meningkatnya administrasi dan

pengeloaan kepegawaian

administrasi

umum

secara tertip dan akurat.

Meningkatnya prasarana

sarana

yang

dan

memenuhi

Peningkatan sarana dan prasarana

Jumlah

Meningkatkan sarana dan

Peningkatan mutu pelayanan perpustakaan.

yang memadai.

Pengadilan Agama dan Maubelair

prasarana peradilan.

Peningkatan mutu pengelolaan admi nistrasi sarana dan

yang cukup.

Mengelola keuangan secara

prasarana.

standar.

sarana

gedung

kantor

efisien, efektif dengan skala prioritas. Mengelola perpustakaan secara tertib.

Peningkatan anggaran DIPA pengadilan memadai

Agama

yang

Meningkatan pengadilan Agama.

anggaran

Jumlah Dana Anggaran Pengadilan

Meningkatkan

Agama yang memadai.

keuangan

anggaran Pengadilan

Peningkatan

efisiensi

dan

Peningkatan Pembuatan

Terkelolanya

laporan Koordinator Wilayah.

Koordinator Wilayah.

pengelolaan

keuangan

Agama Sarolangun. anggaran

efektivitas

laporan Realisasi DIPA dan

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA A. Pengukuran Kinerja.

PENGUKURAN KINERJA ( PERBANDINGAN ANTARA TARGET DAN REALISASI KINERJA )

Satuan Kerja : Pengadilan Agama Sarolangun

4

5

6

di

%

100 %

90 %

90 %


Prosentase bantuan hukum untuk pencari

%

100 %

80 %

80 %



%

100 %

80 %

80 %

%

100 %

84 %

84 %

%

100 %

90 %

90 %

Uraian

1 Program Penyelesaian perkara Pengadilan Agama

Kegiatan Indikator Kinerja 3

Persentase Pencapaian Target 7

Program

2 Penyelesaian secara efektif dan efisien.

Sarolangun.

Prosentase

penyelesaian

Satuan perkara

Target

Realisasi


menjangkau seluruh lapisan masyarakat pencari keadilan. Mewujudkan kebijakan dalam bidang informasi peradilan.

1. Prosentase putusan perkara yang dapat dipublikasikan. 2. Prosentase Pelayanan Meja Informasi.

Program Pendidikan dan Pelatihan.

Meningkatkan Sumber Daya Manusia

Mengikut

sertakan

Diklat


Sumber Daya Manusia :

peningkatan

1. Diklat Tenaga Teknis Hakim. 2. Diklat Mediator Mediasi. 3. Diklat Tenaga Teknis Panitera. 4. Diklat Tenaga Teknis Jurusita. 5. Diklat Prajabatan. 6. Diklat Pimpinan. Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas


Prosentase

Aparatur Pengadilan Agama Sarolangun.

pemeriksaan.

ditindaklanjuti.

temuan

pemeriksaan

yang

Ket 8

B. Analisis Akuntabilitas Kinerja. ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA

Satuan Kerja : Pengadilan Agama Sarolangun

Sasaran

Indikator Satuan

Target

Realisasi

1

2

3

4

% Pencapaian Target 5

Meningkatnya penyelenggaraan penyelesaian perkara

Terlaksananya penyelesaian perkara Pengadilan

180

160

88%

di Pengadilan Agama Sarolangun.

Agama Sarolangun. 100%

84%

84%

100%

90%

90%

Meningkatnya

Sumber

Daya

Manusia

Aparatur

Terlaksanannya pendidikan dan pelatihan bagi


aparatur Pengadilan Agama Sarolangun.

Meningkatnya Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur

Terlaksanannya pengawasan dan akuntabilitas



Ket 6

INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN AGAMA SAROLANGUN

NO

KINERJA UTAMA

1 1.

2

INDIKATOR KINERJA UTAMA 3

Peningkatan Penyelesaian Upaya

Prosentase

Mediasi.

diselesaikan.

mediasi

yang

PENJELASAN

PENANGGUNG JAWAB 5

4 Perbandingan antara mediasi yang berhasil dengan

Panitera/Sekretaris

jumlah mediasi yang diterima dan jumlah perkara.

Pengadilan

SUMBER DATA 6 Laporan Bulanan dan

Agama

Laporan Tahunan.

Sarolangun. 2.

Peningkatan penyelesaian perkara

a.

Prosentase sisa perkara yang

Perbandingan antara Sisa perkara yang diminutasi

Panitera/Sekretaris

diselesaikan.

dan disampaikan kepada para pihak pencari keadilan

Pengadilan

dengan

Sarolangun.

jumlah

sisa

perkara

Laporan Bulanan dan Agama

Laporan Tahunan.

(kriteria sisa perkara dan perkara yang selesai mengacu pada pola Bindalmin tentang jangka waktu penanganan

perkara

pada

Pengadilan

Tingkat

Pertama).

b.

Prosentase

perkara

yang

diselesaikan.

3.

Peningkatan perkara

tertib

administrasi

a.

Perbandingan antara perkara yang

diminutasi dan

Panitera/Sekretaris

disampaikan kepada para pihak pencari keadilan

Pengadilan

dengan jumlah perkara yang diregister.

Sarolangun.

yang

Perbandingan antara berkas yang diajukan banding,

Panitera/Sekretaris

diregister dan siap disidangkan

kasasi dan PK yang lengkap (terdiri dari Bundel A

Pengadilan

ke Majelis.

dan

Sarolangun..

Prosentase

berkas

Bundel

B)

dengan

jumlah

berkas

yang

dikembalikan oleh Pengadilan Tingkat Banding dan Mahkamah Agung.


Laporan Tahunan.


Laporan Tahunan.

b. Prosentase

Penyampaian

pemberitahuan

Sudah jelas.

Juru Sita/JsP

Laporan Bulanan dan

Pemanggilan

Laporan Tahunan.

Sidang Tepat Waktu. c.

Prosentase

Penyampaian

Sudah jelas.

Juru Sita/JsP

Laporan Bulanan

yang

Perbandingan antara berkas yang diajukan banding,

Panitera/Sekretaris

Laporan Bulanan

diajukan banding, kasasi dan

kasasi dan PK yang lengkap (terdiri dari Bundel A

Pengadilan

PK yang disampaikan secara

dan

Sarolangun.

lengkap.

dikembalikan oleh Pengadilan Tingkat Banding dan

Pemberitahuan Relaas Putusan Tepat Waktu, Tempat dan Para Pihak. d. Prosentase

berkas

Bundel

B)

dengan

jumlah

berkas

yang

Agama

Mahkamah Agung. e. Prosentase

Penyitaan

tepat

Sudah jelas.

Juru Sita/JsP

Laporan Bulanan

Perbandingan antara SDM Teknis yang diajukan

Panitera/Sekretaris

Laporan

untuk

Pengadilan

waktu dan tempat. 4.

Peningkatan Kualitas SDM

a. Prosentase pegawai yang lulus diklat teknis yudisial.

mengikuti

diklat

kelulusan/bersertifikat

sehingga

diklat

memperoleh

Hakim,

Panitera

Agama

Bulanan,

Laporan Tahunan,

Sarolangun.

Pengganti, Jurusita dan Jurusita Pengganti, Mediator Mediasi dan Cakim dengan jumlah yang mengikuti diklat. b.

Prosentase pegawai yang lulus diklat non yudisial.

b.1 Perbandingan antara SDM

Non teknis yang

Panitera/Sekretaris

diajukan untuk mengikuti diklat sehingga

Pengadilan

memperoleh

Sarolangun.


diklat

Laporan Agama

Bulanan,

Laporan Tahunan,

Kepemimpinan, Sertifikasi Pengadaan barang dan

jasa,

PPAKP

(Program

Percepatan

Akuntabilitas Keuangan Pemerintah), Analisis Kepegawaian dan Perpustakaan dengan jumlah yang mengikuti diklat. b.2 Perbandingan antara SDM yang diajukan untuk mengikuti pendidikan rintisan gelar sehingga

Ketua Pengadilan Agama

Laporan

Sarolangun

Laporan Tahunan,

dan

Bulanan,

memperoleh


dengan

jumlah yang mengikuti diklat.

Panitera/Sekretaris Pengadilan

Agama

Sarolangun. 5.

Peningkatan kualitas pengawasan

a. Prosentase

pengaduan

yang

ditindaklanjuti.

Perbandingan jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti


Laporan

mengenai perilaku aparatur peradilan (teknis dan non

Sarolangun

Pengaduan

teknis) dengan jumlah pengaduan yang dilaporkan.

Panitera/Sekretaris Pengadilan

dan

Hasil

Masyarakat Agama

Sarolangun. b. Prosentase

temuan

yg

ditindaklanjuti.

Perbandingan jumlah temuan yang ditindaklanjuti


Laporan

hasil pengawasan internal

Sarolangun

Kegiatan Pengawasan

(Tim Pengawasan

Pengadilan Tingkat Pertama, Tingkat Banding dan

Panitera/Sekretaris

Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI ) dan

Pengadilan

eksternal (Badan Pemeriksa Keuangan) dengan

Sarolangun.

dan

Hasil

Melekat Agama

temuan yang dilaporkan. 6.

Peningkatan masyarakat

aksesibilitas terhadap

peradilan

a. Prosentase

putusan

perkara

yang dapat dipublikasikan.

(acces to justice)

Perbandingan prosentase putusan perkarayang sudah

Panitera/Sekretaris

diminutasi

dan dapat didownload di website

Pengadilan

Pengadilan Agama Sarolangun (Sesuai SK KMA No

Sarolangun

144

Th

2007

tentang

Keterbukaan


Laporan Tahunan.

informasi

peradilan) dengan perkara yang diputus. b. Prosentase

Pelayanan

Meja

Perbandingan prosentase permohonan informasi yang

Panitera/Sekretaris

dikabulkan dengan permohonan informasi yang tidak

Pengadilan

dikabulkan

Sarolangun

pelaksanaan

Perbandingan prosentase pelaksanaan posbakum,

Panitera/Sekretaris

posbakum, sidang keliling dan

sidang keliling dan perkara prodeo dengan perkara

Pengadilan

perkara

yang diterima.

Sarolangun

Informasi.

c. Prosentase

prodeo

pencari keadilan.

terhadap


Laporan Tahunan.


Laporan Tahunan.

Satuan Kerja : Pengadilan Agama Sarolangun Kegiatan Program 1 1.

Pengawasan administrasi penerimaan perkara.

2.

Pengawasan pembukuan keuangan perkara.

3.

Pengawasan administrasi kearsipan.

4.

Pengawasan laporan perkara.

5.

Pengawasan pelaksanaan tugas Panitera Pengganti.

6.

Pengawasan pelaksanaan tugas Jurusita/ Jurusita Pengganti.

7.

Pembinaan administrasi penerimaan perkara.

8.

Pembinaan pembukuan keuangan perkara.

9.

Pembinaan.administrasi kearsipan.

4

5

6

Persentase Pencapaian Target 7

Triwulan

4 Triwulan

3 Triwulan

75%

-

Bulan

12 Bulan

9 Bulan

75 %

-

Pengadilan Agama Sarolangun Bulan

180 Perkara

160 Perkara

88, %

-

12 Bulan

12 Bulan

100 %

-

Perkara

180 Perkara

160 Perkara

88, %

-

Berkas

180 Perkara

160 Perkara

88, %

-

Berkas

180 Perkara

160 Perkara

88, %

-

Penyelesaian perkara

Berkas

180 Perkara

160 Perkara

88, %

diputus.

Berkas

180 Perkara

160 Perkara

88, %

2

Indikator Kinerja 3

Pengawasan secara efektif.

Pengawasan terhadap

Uraian

Satuan

Target

realisasi

Ket 8

seluruh pegawai.

Pengawasan secara efektif.

Pengawasan terhadap seluruh pengawai.

10. Pembinaan laporan perkara. 11. Pembinaan pelaksanaan tugas Panitera Pengganti. 12. Pengawasan pelaksanaan tugas Jurusita / Jurusita Pengganti. 13. Peningkatan mutu pengelolaan administrasi perkara sesuai

Pelayanan bagi masyarakat.

Jumlah perkara.

Pelatihan dan pembinaan.

Pengawasan terhadap seluruh pegawai.

Administrasi perkara

Pengelolaan administrasi

diterima.

perkara.

Administrasi perkara diputus.

Penyelesaian perkara

dengan pola Bindalmin. 14. Peningkatan pelaksanaan pelatihan dan pembinaan hukum formil dan materil. 15. Peningkatan pelaksanaan pelatihan dan pembinaan ekonomi syari’ah. 16. Pelaksanaan registrasi perkara diterima.

17. Pendistribusian perkara diterima kepada majelis. 18. Pelaksanaan registrasi perkara yang diputus.

diterima. 19. Pelaksanaan pembuatan putusan perkara diputus. 20. pelaksanaan minutasi perkara diputus. -

21. pelaksanaan pengarsipan perkara diputus. 22. Percepatan proses penerimaan perkara. 23. Penerimaan perkara dalam sistem satu pintu.

Perkara yang diterima.

-

24. penerimaan bantuan konsultasi hukum. 25. Penyelesaian berita acara persidangan, putusan dan minutasi.

Perkara yang diputus.

Berkas

180 Perkara

160 Perkara

88, %

-

Pengadilan

10 Papan

5 papan

50 %

-

Agama

Visualisasi.

23 Orang

23 Orang

100 %

-

150 Orang

150 Orang

100 %

-

26. Penyelesaian perkara dalam batas waktu 15 hari. 27. Penyelesaian pembuatan akta tepat waktu.

28. Peningkatan pengetahuan hukum masyarakat.

Mengadakan pembuatan papan Jumlah papan yang telah

29. Membuat Papan Statistik.

Visiualisasi.

dibuat dan diselasaikan.

30. Melaksanakan administrasi internal dan eksternal.

Mengadakan pelatihan dan

Jumlah personil yang

31. Peningkatan sumber daya aparatur peradilan dibidang

pendidikan pegawai, hakim,

propesional.

Sarolangun.

administrasi umum, kepaniteraan dan yustisial.

Panitera Pengganti, Jurusita

32. Peningkatan SDM melalui pendidikan formal. 33. Peningkatan

pengetahuan

hukum

masyarakat


dan JSP. melalui

Mengadakan penyuluhan

penyuluhan hukum.

hukum.

Jumlah masyarakat yang

Kabupaten

sadar hukum.

Sarolangun.

34. Peningkatan mutu pengelolaan administrasi sarana dan Mengadakan sarana dan prasarana pengelolaan pelayanan rumah tangga kantor.

Pengadilan

prasarana gedung.

-

Agama Sarolangun. -

35. Peningkatan tertib administrasi tata persuratan.

Pengadilan

1 Orang

1 Orang

100 %

Agama Sarolangun 36. Peningkatan mutu pelayanan perpustakaan.

Penataan / perawatan ruang

-

perpustakaan

37. Peningkatan efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan.

Terlaksananya laporan keuangan yang efektif dan efisien.

Jumlah anggaran dalam DIPA.

Terlaksananya laporan DIPA

Agama Srl,

diwilayah. 38. Peningkatan pembuatan laporan realisasi DIPA dan laporan koordinator wilayah.

Pengadilan

PT Jambi dan Jumlah data yang akurat.

PTA Jambi

Sarolangun, Februari Ketua, Drs. Abdul Manaf, M.E.I NIP

Recommend Documents