SAMBUTAN KEPALA BIRO HUMAS PADA ACARA PEMBUKAAN SOSIALISASI UU. No. 14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK TANGGAL 27 AGUSTUS 2015, DI PADANG
ASSALAMUALAIKUM WARRAHMATULLAHI WABARRAKATUH SALAM SEJAHTERA BAGI KITA SEMUA. YTH. ASISTEN
DAN
KEPALA
BIRO
DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT, 1
YTH. PARA
NARASUMBER
BAIK
DARI
PUSAT MAUPUN DAERAH, YTH. PANITIA
PENYELENGGARA
BIMBINGAN PERAN
TEKNIS
PEJABAT
PENGUATAN PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI, YTH. SAUDARA-SAUDARI PARA PESERTA KEGIATAN HADIRIN
SOSIALISASI DAN
HADIRAT
SERTA YANG
BERBAHAGIA,
PUJI DAN SYUKUR KITA PANJATKAN KEHADIRAT ALLAH SWT, BERKAT RAHMAT DAN KARUNIANYA KITA MASIH DIBERI KESEMPATAN DAN KESEHATAN UNTUK BERKUMPUL DALAM RANGKA MENGIKUTI ACARA PEMBUKAAN “SOSIALISASI UU. NO. 14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK”. 2
SELANJUTNYA SALAWAT DAN SALAM TIDAK LUPA PULA KITA PANJATKAN PADA JUNJUNGAN NABI BESAR MUHAMMAD SAW.
HADIRIN
DAN
UNDANGAN
YANG
BERBAHAGIA INFORMASI MERUPAKAN KEBUTUHAN MENDASAR
SETIAP
PENGEMBANGAN LINGKUNGAN MERUPAKAN KETAHANAN MEMPEROLEH
ORANG
SEBAGAI
PRIBADI
DAN
SOSIALNYA BAGIAN
PENTING
NASIONAL. INFORMASI
SERTA BAGI HAK
MERUPAKAN
HAK ASASI MANUSIA DAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK MERUPAKAN SALAH SATU CIRI PENTING NEGARA DEMOKRATIS YANG MENJUNJUNG TINGGI KEDAULATAN RAKYAT
UNTUK
MEWUJUDKAN
PENYELENGGARAAN NEGARA YANG BAIK. 3
PEMBERLAKUAN NOMOR
14
UNDANG-UNDANG
TAHUN
2008
TENTANG
KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK (UU KIP) PADA 30 APRIL 2010 MERUPAKAN MOMENTUM PENTING DALAM MENDORONG KETERBUKAAN INFORMASI DI INDONESIA, KHUSUSNYA DI SUMATERA BARAT. UU INI TELAH MEMBERIKAN LANDASAN HUKUM TERHADAP HAK SETIAP ORANG DALAM MEMPEROLEH DIMANA,
INFORMASI
SETIAP
MEMPUNYAI
BADAN
KEWAJIBAN
MENYEDIAKAN
DAN
PUBLIK. PUBLIK DALAM MELAYANI
PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK SECARA CEPAT, TEPAT WAKTU, BIAYA RINGAN DAN CARA SEDERHANA. SEBAGAIMANA
DIAMANATKAN
DALAM PASAL 13 UNDANG-UNDANG NO. 14 TAHUN
2008
TENTANG
KETERBUKAAN 4
INFORMASI
PUBLIK
PERMENDAGRI TENTANG
NO.
DAN 35
PEDOMAN
PELAYANAN
PASAL
TAHUN
2010
PENGELOLAAN
INFORMASI
DOKUMENTASI
7
DI
DAN
LINGKUNGAN
KEMENTERIAN
DALAM
PEMERINTAH
DAERAH,
PEMERINTAH
PROVINSI
DAN
PEMERINTAH
KABUPATEN/KOTA PEJABAT
WAJIB
PENGELOLA
DOKUMENTASI
NEGERI
(PPID)
DAN
MENETAPKAN
INFORMASI MELALUI
DAN SURAT
KEPUTUSAN KEPALA DAERAH. DI SAMPING ITU,
BERDASARKAN
SURAT
MENTERI
DALAM NEGERI NO. 188.2/3435/SJ PERIHAL PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NO. 14 TAHUN
2008
TENTANG
KETERBUKAAN
INFORMASI PUBLIK, DIATUR BAHWA PPID UNTUK TINGKAT PROVINSI BERADA PADA BIRO
HUMAS,
SEDANGKAN
UNTUK 5
KABUPATEN/KOTA, BERADA PADA BAGIAN HUMAS. KHUSUS BAGI DAERAH YANG MEMILIKI
DINAS
DIDALAMNYA
KOMINFO
DIGABUNG
DAN
UNIT
KERJA
KEHUMASAN, MAKA KEPALA DINAS YANG BERSANGKUTAN
DITUNJUK
DAN
DIANGKAT SEBAGAI PPID. SALAH PENGELOLA DOKUMENTASI
SATU
TUGAS
PEJABAT
INFORMASI
DAN
(PPID)
ADALAH
MENYEDIAKAN INFORMASI PUBLIK BAGI PEMOHON INFORMASI. DENGAN ADANYA PEJABAT
PENGELOLA
INFORMASI
DAN
DOKUMENTASI,
DIHARAPKAN
IMPLEMENTASI
UNDANG-UNDANG
KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DAPAT BERJALAN EFEKTIF DAN HAK-HAK PUBLIK TERHADAP
INFORMASI
YANG
6
BERKUALITAS
SECARA
NYATA
DAPAT
TERPENUHI.
HADIRIN YANG BERBAHAGIA, DALAM PELAYANAN
MELAKSANAKAN INFORMASI,
KITA
HARUS
MEMPEDOMANI 5 (LIMA) AZAS, YAITU:
1. TRANSPARANSI BERSIFAT
TERBUKA,
MUDAH
DAN
DAPAT DIAKSES OLEH SEMUA PIHAK YANG
MEMBUTUHKAN
DAN
DISEDIAKAN SECARA MEMADAI SERTA MUDAH DIMENGERTI. 2. AKUNTABILITAS DAPAT DIPERTANGGUNG JAWABKAN SESUAI
DENGAN
KETENTUAN
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.
7
3. KONDISIONAL SESUAI
DENGAN
KONDISI
DAN
KEMAMPUAN PEMBERI DAN PENERIMA PELAYANAN
DENGAN
TETAP
BERPEGANG PADA PRINSIP EFISIENSI DAN EFEKTIVITAS. 4. PARTISIPATIF MENDORONG
PERAN
SERTA
MASYARAKAT
DALAM
PENYELENGGARAAN INFORMASI
PELAYANAN
PUBLIK
MEMPERHATIKAN KEBUTUHAN
DENGAN ASPIRASI,
DAN
HARAPAN
MASYARAKAT. 5. KESAMAAN HAK TIDAK DISKRIMINATIF DALAM ARTI TIDAK MEMBEDAKAN SUKU, AGAMA, RAS,
GOLONGAN,
GENDER
DAN
STATUS EKONOMI. 8
6. KESEIMBANGAN
HAK
DAN
KEWAJIBAN PEMBERI DAN PENERIMA PELAYANAN PUBLIK HARUS MEMENUHI HAK DAN KEWAJIBAN MASING-MASING PIHAK.
HAL-HAL
TERSEBUT
DIATAS
MENJADI
LANDASAN BAGI SETIAP BADAN PUBLIK DALAM MELAYANI MASYARAKAT YANG MEMBUTUHKAN INFORMASI. TIDAK DAPAT DIPUNGKIRI
LAGI
BAHWA
DENGAN
KETERBUKAAN INFORMASI, MASYARAKAT MENJADI LEBIH AKTIF DAN TURUT SERTA DALAM
MENGAWASI
PENYELENGGARAAN
JALANNYA PEMERINTAHAN.
INILAH YANG MENJADI DASAR BAHWA PEJABAT
PENGELOLA
DOKUMENTASI
HARUS
INFORMASI MAMPU
DAN
UNTUK
9
MENYEDIAKAN INFORMASI YANG DIMINTA OLEH MASYARAKAT. DALAM
PELAKSANAANNYA,
PPID
DIWAJIBKAN UNTUK MENGKLASIFIKASIAN DAN
MENGELOMPOKKAN
INFORMASI
INFORMASI
TERSEBUT.
PENGELOLA
PEJABAT
INFORMASI
DAN
DOKUMENTASI (PPID) DIWAJIBKAN UNTUK MENYIMPAN, MENYAJIKAN INFORMASI
MENGOLAH INFORMASI, YANG
DAN
BAIK
BERSIFAT
ITU WAJIB
DISEDIAKAN DAN DIUMUMKAN SECARA BERKALA, INFORMASI YANG DIUMUMKAN SECARA
SERTA
MERTA,
MAUPUN
INFORMASI YANG WAJIB TERSEDIA SETIAP SAAT. PADA DASARNYA, SEMUA INFORMASI TENTANG
PENYELENGGARAAN
PEMERINTAH ADALAH BERSIFAT TERBUKA. 10
MASYARAKAT
DAPAT
SELUAS-LUASNYA BERKENAAN
INFORMASI DENGAN
PEMERINTAHAN. INFORMASI
MENGETAHUI
JALANNYA
NAMUN,
DAPAT
YANG
BEBERAPA
DIKECUALIKAN
SEBAGAIMANA DIATUR DALAM UNDANGUNDANG NOMOR 14 TAHUN 2008 PASAL 17 DENGAN MEMPERHATIKAN PRINSIP-PRINSIP SEBAGAI BERIKUT: 1)
KETAT,
ARTINYA
MENGATEGORIKAN YANG
UNTUK INFORMASI
DIKECUALIKAN
BENAR-BENAR METODE
HARUS
MENGACU
YANG
VALID
PADA DAN
MENGEDEPANKAN OBYEKTIVITAS; 2)
TERBATAS, YANG
ARTINYA
DIKECUALIKAN
TERBATAS TERTENTU
PADA UNTUK
INFORMASI HARUS INFORMASI
MENGHINDARI 11
PENAFSIRAN YANG SUBYEKTIF DAN KESEWENANGAN; TIDAK MUTLAK,
3)
ADA
INFORMASI
MUTLAK
ARTINYA TIDAK YANG
SECARA
DIKECUALIKAN
KETIKA
KEPENTINGAN PUBLIK YANG LEBIH BESAR MENGHENDAKINYA; HADIRIN YANG SAYA HORMATI, KEPEMERINTAHAN YANG BAIK ATAU LEBIH SERING DIKENAL DENGAN GOOD GOVERNANCE, MERUPAKAN SALAH SATU ISTILAH
YANG
MENUNJUKAN KINERJA
DIGUNAKAN HASIL
PRESTASI
PEMERINTAH
UNTUK DAN DALAM
MELAKSANAKAN PEMBANGUNAN. DALAM TATA KEPEMERINTAHAN YANG BAIK DISAMPING ADANYA PEMERINTAHAN YANG
BAIK,
DIBUTUHKAN
JUGA 12
MASYARAKAT MENGERTI
YANG
MEMAHAMI
BAGAIMANA
PENGELOLAAN
DAN
SEHARUSNYA
TERHADAP
INFORMASI
YANG DIBERIKAN. KONSEP PUBLIK GOOD SEBAGAI
MASYARAKAT
DENGAN
YANG
PEMERINTAHAN
PEDULI MELALUI
KONTROL TERHADAP PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN KEMASYARAKATAN AGAR BERJALAN TERTIB, LANCAR TANPA PENYIMPANGAN DAN PENYALAHGUNAAN DALAM PELAKSANAANNYA. LEBIH LANJUT DIKATAKAN
JUGA
BAHWA
KARAKTER
PUBLIK GOOD ADALAH : A.
MASYARAKAT MENJAGA
YANG
IMAGE
DAN
SALING CITRA
LEMBAGA B. MASYARAKAT
YANG
BERPEGANG
TEGUH PADA REGULASI
13
C. MASYARAKAT YANG MENEGAKKAN ETIKA NORMA HIDUP MASYARAKAT D. MASYARAKAT
YANG
BERPEGANG
YANG
PADA
PRINSIP
PERSATUAN DAN KESATUAN SERTA E.
MASYARAKAT YANG YANG MAMPU MENJADI
CONTROL
BAGI
PEMERINTAH. DARI KONSEP DIATAS DAPAT TERLIHAT BAHWA PUBLIK GOOD ATAU MASYARAKAT YANG
BAIK
DALAM
JUGA
SANGAT
PENCAPAIAN
BERPERAN
KEBERHASILAN
PEMBANGUNAN, PERAN TERSEBUT SANGAT DIPENGARUHI INISIASI
DARI
OLEH
IMPROVISASI
MASYARAKAT
DAN
DALAM
MENJAGA INFORMASI YANG DIDAPATKAN, SEHINGGA
KEPENTINGAN
DAN
KEBUTUHAN TERHADAP INFORMASI YANG
14
DIBERIKAN AKAN SEJALAN DENGAN APA YANG DICITA-CITAKAN.
HADIRIN YANG BERBAHAGIA, JIKA
PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN
TIDAK
TRANSPARAN
MAKA AKAN TERJADINYA MASYARAKAT YANG PASIF, TIDAK ADA KRITIK, UNJUK RASA
DAN
MASYARAKAT
KETIDAK AKAN
KEBIJAKAN-KEBIJAKAN
BERDAYAAN ATURAN
DAN
YANG
DIBUAT
PEMERINTAH.
PEMERINTAH
AKAN
TERTUTUP
DENGAN
SEGALA
KEBURUKANNYA SEHINGGA MASYARAKAT TIDAK AKAN MENGETAHUI APA YANG TERJADI. HAL YANG PALING DOMINAN KEMUDIAN ADALAH TINDAKAN OTORITER DARI PEMERINTAH DALAM MENJALANKAN AKTIVITASNYA.
SELAIN
ITU,
JIKA 15
PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN
TIDAK TERBUKA (TRANSPARAN) DAN PPID TIDAK
TERBENTUK,
MENIMBULKAN
MAKA
TERJADINYA
BISA KORUPSI
POLITIK DAN PENYALAHGUNAAN JABATAN PUBLIK UNTUK KEUNTUNGAN PRIBADI DAN KELOMPOK. BERDASARKAN
HAL-HAL
DIATAS
SANGAT PENTING KIRANYA PEMERINTAH MEMBERIKAN TRANSPARANSI TERHADAP SEMUA
KEGIATAN
DISAMPING DALAM
ITU
DAN
PROGRAMNYA,
PEMBENTUKAN
MENGAWASI
PPID
JALANNYA
TRANSPARANSI MERUPAKAN SALAH SATU KONSEKWENSI DAN ALTERNATIF GUNA MENSUKSESKAN
DAN
MEWUJUDKAN
KEPEMERINTAHAN YANG BAIK PADA MASA MENDATANG.
16
HADIRIN YANG SAYA HORMATI,
MELALUI
KESEMPATAN
BERBAHAGIA
INI,
YANG
MENGINGAT
PENTINGNYA ARTI DARI KETERBUKAAN INFORMASI DAN DAMPAKNYA TERHADAP TRANSPARANSI
DAN
PENYELENGGARAAN
AKUNTABILITAS PEMERINTAHAN,
MAKA KAMI ATAS NAMA PEMERINTAH PROVINSI
SUMBAR
DIMINTAKAN
PERHATIAN SAUDARASEBAGAI BERIKUT: 1. DIHARAPKAN
KEPADA
SELURUH
PESERTA AGAR DAPAT MENGIKUTI ACARA
SOSIALISASI
SUNGGUH-SUNGGUH.
INI DAN
DENGAN BILA
BELUM MEMAHAMI, UNTUK TIDAK SEGAN
BERTANYA
KEPADA
NARASUMBER PUSAT MENGENAI HALHAL YANG BELUM DIPAHAMI. 17
2. DIHARAPKAN BELUM SEGERA
BAGI
MEMBENTUK MEMBENTUK
SKPD
YANG
PPID
UNTUK
PPID
DAN
MELAKUKAN KOORDINASI DENGAN BIRO HUMAS UNTUK MENETAPKAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK. DEMIKIANLAH YANG DAPAT SAYA SAMPAIKAN, MOHON MAAF ATAS SEGALA KEKURANGAN DAN SEBELUM MENGAKHIRI SAMBUTAN INI, DENGAN MENGUCAPKAN BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIIN, SOSIALISASI TENTANG
UU.
NO.
14
KETERBUKAAN
ACARA
TAHUN
2008
INFORMASI
PUBLIK DENGAN RESMI SAYA NYATAKAN DIBUKA.
18
WASSALAMUA’ALAIKUM WARAHMATULLAHI WABARAKATUH KEPALA BIRO HUMAS,
IRWAN, S.Sos. MM
19
