SALINAN
WALIKOTA PAREPARE PERATURAN WALIKOTA PAREPARE NOMOR 32 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA PAREPARE NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI BELANJA HIBAH DAN BELANJA BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA PAREPARE, Menimbang
: a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Permendagri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, perlu ditetapkan Peraturan Walikota sebagai Penyempurnaan terhadap Peraturan Walikota Parepare Nomor 11 Tahun 2012 tentang tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi Belanja Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu dibentuk Peraturan Walikota.
Mengingat
: 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3298); 3. Undang-Undang ..........
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456); 7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723); 8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967); 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 12.Peraturan ...............
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor); 14. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015; 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 540); 17. Peraturan Walikota Parepare Nomor 11 Tahun 2012 tentang tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi Belanja Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Parepare Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Parepare Nomor 11 Tahun 2012 tentang tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi Belanja Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah MEMUTUSKAN .............
MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA PAREPARE NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI BELANJA HIBAH DAN BELANJA BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Parepare Nomor 11 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban Dan Pelaporan Serta Monitoring Dan Evaluasi Belanja Hibah Dan Belanja Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kota Parepare Tahun 2012 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Parepare Nomor 3 Tahun 2016 tentang perubahan atas Peraturan Walikota Parepare Nomor 11 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban Dan Pelaporan Serta Monitoring Dan Evaluasi Belanja Hibah Dan Belanja Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kota Parepare Nomor 3 Tahun 2016), diubah sebagai berikut : 1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut : BAB I KETENTUAN UMUM Bagian Kesatu Pengertian Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini, dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Daerah Kota Parepare. 2. Pemerintah Dareah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 3. Walikota adalah Walikota Parepare. 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai yang berkedudukan unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 5. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. 6. Anggaran ...........
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah. 7. Pejabat pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah. 8. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah Perangkat Daerah pada pemerintah daerah yang melaksanakan pengelolaan APBD. 9. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku Pengguna Anggaran/Barang. 10. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan Keputusan Kepala Daerah dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Kepala Daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari Pejabat Perencana Daerah, PPKD dan pejabat lain sesuai dengan kebutuhan. 11. Rencana Kerja dan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat RKAPPKD adalah rencana kerja dan anggaran Bendahara Umum Daerah. 12. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKASKPD adalah dokumen perencanaan, penganggaran yang berisi program, kegiatan dan anggaran SKPD. 13. Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat DPAPPKD merupakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Bendahara Umum Daerah 14. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPASKPD merupakan Dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SPKD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan. 15. Hibah adalah pemberian bantuan uang/barang atau jasa dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah lain, Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Badan, Lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah. 16. Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari Pemerintah Daerah kepada Individu, keluarga atau kelompok dan atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko social. 17. Resiko .............
17. Resiko Sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan social yang ditanggung oleh individu, keluarga dan kelompok dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis social, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam dan bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan social akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar. 18. Naskah perjanjian Hibah Daerah selanjutnya disingkat NPHD adalah naskah perjanjian hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah antara Pemerintah Daerah dengan Penerima Hibah. 19. Penganggaran adalah rencana keuangan untuk belanja hibah atas bantuan social yang akan dilaksanakan dalam 1 (satu) tahun anggaran. 20. Pelaksanaan dan penatausahaan adalah kegiatan dan tata cara pengadministrasian pelaksanaan belanja hibah atau bantuan social dari dana APBD dalam 1 (satu) tahun Anggaran. 21. Pertanggungjawaban dan pelaporan adalah kewajiban penyampaian pelaporan penggunaan belanja hibah atau bantuan social sesuai peraturan perundang-undangan. 22. Monitoring dan evaluasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh SKPD terkait berupa pemantauan dan pengkajian atas pemberian belanja hibah atau bantuan social. 2. Ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut : BAB II BELANJA HIBAH Bagian Kesatu Umum Pasal 5 (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan Belanja Hibah sesuai kemampuan keuangan daerah, yang dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib, dan belanja urusan lainnya yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. (2) Pemberian Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan Pemerintah Daerah sesuai urgensi dan kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatuhan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat. 3. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga Pasal (6) berbunyi sebagai berikut : Pasal 6 (1) Belanja Hibah dapat diberikan kepada: a. Pemerintah; b. Pemerintah Daerah Lainnya; c. Badan ...........
c. Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah;dan/atau d. Badan Lembaga dan Organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia. (2) Hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a diberikan satuan kerja pada Kementerian dan/atau Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang wilayah kerjanya berada dalam daerah yang bersangkutan. (3) Hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b diberikan kepada daerah otonom baru hasil pemekaran daerah sebagaimana diamanatkan Peraturan Perundang-Undangan. (4) Hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c diberikan dalam rangka untuk meneruskan hibah yang diterima pemerintah daerah dari pemerintah pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (5) Hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c diberikan dalam rangka untuk meneruskan hibah yang diterima pemerintah daerah dari pemerintah pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (6) Hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d diberikan kepada Badan dan Lembaga : a. Yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan; b. Yang bersifat nirlaba dan sosial yang telah memiliki Surat Keterangan terdaftar yang diterbitkan oleh Walikota Parepare; atau c. Yang bersifat nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan keberadaannya diakui oleh Pemerintah Pusat dan/atau pemerintah Daerah melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau kepala satuan kerja perangkat daerah terkait dengan kewenangannya. (7) Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d diberikan kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum yayasan atau organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum perkumpulan yang telah mendapatkan pengesahan badan hukum dari kementerian yang menbidangi urusan hukum dari kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia peraturan perundang-undangan. 4. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut : Paragraf 2 ............
Paragraph 2 Persyaratan Pasal 9 (1) Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah lainnya diberikan dengan persyaratan paling sedikit : a. Penggunaan ditujukan untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan fungsi Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah Lainnya; b. Penerima Belanja Hibah berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah, kecuali ditentukan lain berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; c. Mempertimbangan kinerja pengelolaan Belanja Hibah sebelumnya, akumulasi Belanja Hibah yang pernah diterima dan/atau kegiatan sejenis yang telah dilaksanakan. (2) Belanja Hibah kepada Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah diberikan dengan persyaratan paling sedikit : a. Penggunaan ditujukan untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Layanan umum dasar; b. Penerima Belanja Hibah berkedudukan sebagai Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah; c. Mempertimbangkan kinerja pengelolaan Belanja Hibah sebelumnya, akumulasi Belanja Hibah yang pernah diterima dan/atau kegiatan sejenis yang telah dilaksanakan. (3) Belanja Hibah kepada masyarakat diberikan dengan persyaratan paling sedikit : a. Memiliki kepengurusan yang jelas didaerah yang bersangkutan; b. Memiliki surat keterangan domisili dari lurah setempat; c. Berkedudukan dalam wilayah administrasi pemerintah daerah yang bersangkutan; dan d. Memiliki surat keterangan terdaftar dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. (4) Belanja Hibah kepada organisasi kemasyarakatan diberikan dengan persyaratan paling sedikit : a. Telah terdaftar pada kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia paling singkat 3 tahun, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan; b. Berkedudukan dalam wilayah administrasi pemerintah Daerah yang bersangkutan; c. Memiliki Sekretariat tetap didaerah yang bersangkutan; dan d. Memiliki surat keterangan terdaftar dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. 5. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut : Bagian ............
Bagian Keempat Pengajuan Pasal 10 Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Lain, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dan/atau Badan, Lembaga, dan Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan Hukum Indonesia mengajukan permohonan tertulis Belanja Hibah kepada Walikota Parepare. 6. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut : Pasal 11 (1) Permohonan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 paling sedikit dilengkapi dokumen; a. Proposal yang paling sedikit memuat : 1. Latar Belakang; 2. Maksud dan Tujuan; 3. Rincian rencana kegiatan; dan 4. Rencan penggunaan belanja hibah. b. Surat Pernyataan kesediaan menyediakan dana pendamping, apabila diperlukan. (2) Dalam hal permohonan diajukan oleh Badan, Lembaga dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan Hukum, selain dilengkapi dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wajib melampirkan persyaratan administrasi dan untuk tujuan penggunaan bangunan/fisik dilengkapi dengan dokumen teknis. (3) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi : a. Akta notaries mengenai pendirian lembaga, badan dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia atau dokumen lain yang dipersamakan; b. Surat pernyataan tanggungjawab; c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); d. Surat keterangan domisili lembaga, badan dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia; e. Izin operasional/tanda daftar lembaga dari instansi yang berwenang; f. Bukti kontrak sewa gedung/bangunan, bagi lembaga, badan dan organisasi kemasyarakatan yang kantornya menyewa; g. Salinan/fotocopy Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku atas nama ketua dan sekretaris atau sebutan lain; dan h. Salinan Fotocopy rekening Bank yang masih aktif atas nama lembaga, badan dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia dan/atau pengurus belanja hibah. (4) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi gambar rencana dan konstruksi bangunan atau dokumen lain yang sejenis. (5) Dikecualikan ............
(5) Dikecualikan dari ketentuan ayat (3) huruf a, huruf c, huruf e dan huruf f untuk Belanja Hibah kepada badan, Lembaga dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia yang berkaitan dengan tempat peribadatan, pondok pesantren dan kelompok swadaya masyarakat yang bersifat non formal dan pengelolaannya berupa partisipasi swadaya masyarakat. BAB II KETENTUAN PENUTUP Peraturan Walikota ini dimulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Parepare. Ditetapkan di Parepare Pada tanggal 21 Oktober 2016 WALIKOTA PAREPARE, Ttd TAUFAN PAWE
Diundangkan di Parepare Pada tanggal 21 Oktober 2016 SEKRETARIS DAERAH KOTA PAREPARE, Ttd MUSTAFA MAPPANGARA
BERITA DAERAH KOTA PAREPARE TAHUN 2016 NOMOR 32
