Volume 4 - Juli/Agustus 2014
Hal. 3 : KOLOM
Hal. 4 : KOMENTAR
Hal. 7 : KOLOM
MENINGKATKAN
HARAPAN
MEMENUHI
KEGIATAN
MIGAS FAKTA DAN HARAPAN
KAMI,
HARAPAN
PASOKAN
Hal. 8 : BOX ENERGI
INDONESIA
“ORANG MIGAS”
SALAH
KAPRAH
DAN
SALAH
PENGERTIAN
IATMI IKUT MENYAMBUT PEMERINTAH BARU Kita bersyukur pemilihan presiden bisa dilalui dengan damai dan relatif aman. Pemilu pada 9 Juli yang lalu bukan hanya sekedar memilih presiden dan wakil presiden, melainkan juga mempertaruhkan nasib bangsa. Melalui proses yang panjang dan agak menegangkan, rakyat Indonesia akhirnya memutuskan masa depannya. Sumber : duetrakyat.com
J
oko Widodo dan Jusuf Kalla bulan Oktober mendatang akan memulai pemerintahan baru untuk masa lima tahun ke depan. Pantas seluruh rakyat, tak terkecuali para insan pelaku bisnis migas, menaruh harapan besar. Bagi pemangku kepentingan di lingkungan industri, termasuk migas tentu saja yang paling ditunggu bagaimana kebijakan, apa rencana pemerintah yang baru. Apalagi pemerintah nanti menghadapi kenyataan yang kurang menyenangkan : merosotnya produksi minyak, berkurangnya minat investor.
IATMI sebagai organisasi profesional perminyakan maupun masing-masing anggotanya berharap yang terbaik bagi masa depan negera. “Sebagai organisasi insan profesional perminyakan Indonesia dan saya sebagai Ketua Umum IATMI sangat mengharapkan presiden dan pemerintahan baru memberikan perhatian ke sektor energi termasuk minyak dan gas, karena minyak dan gas masih memegang peran yang sangat penting bagi Indonesia”, kata Bambang Ismanto di Sekretariat IATMI. “Dengan penurunan produksi minyak dan menurunnya
aktivitas eksplorasi sudah saatnya kita menganggap bahwa kita sudah dalam tahap krisis energi yang perlu ditangani secara cepat”, lanjut dia. Ia menilai presiden terpilih Joko Widodo adalah figur yang bisa bekerja cepat. Sejak munculnya dua pasangan kandidat pemilihan presiden dan wakil presiden, Bambang terus memonitor perkembangan dengan menyaksikan debat khususnya, termasuk melalui media sosial. Dari situ ia melihat hal yang lucu-lucu. “Ternyata pengertian orang tentang migas banyak bersambung ke hal. 2 ...
buletinIATMI
Volume 4 - Juli/Agustus 2014
| 1
... sambungan dari hal. 1
“...remunerasi yang kompetitif juga perlu ditingkatkan sehingga tenaga profesional yang handal bisa bertahan di dalam negeri untuk menyumbangkan kontribusinya ke tanah air.”
P
ada awal Oktober 2014, MPR akan melantik Presiden dan Wakil Presiden baru. Salah satu agenda yang cukup mendesak untuk diputuskan oleh Presiden dan Wakil Presiden yang akan datang ialah melupakan retorika selama Pilpres dan
memfokuskan usahanya untuk meningkatkan investasi, baik dari dalam maupun luar negeri, karena bagaimanapun juga kebijakan politik harus memperhatikan realita ekonomi. Selain menyesuaikan harga BBM, di sektor migas masalah-masalah yang urgent bagi Presiden baru adalah menerbitkan UU Migas baru menggantikan UU No. 22/2001. Rancangan UU Migas baru pada saat ini dalam pembahasan di parlemen, tetapi mungkin tidak akan selesai ketika Presiden Yudhoyono
mengakhiri jabatannya dalam bulan
Oktober 2014 yang akan datang. Dalam hal demikian, Presiden baru mungkin harus menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU).
yang jauh dari kenyataan”, kata dia sambil memberi beberapa contoh. (Baca: “Salah Kaprah dan Salah Pengertian: di halaman 8). Secara garis besar, Ketua Umum IATMI itu mengharapkan pemerintah melakukan hal-hal berikut ini : •
Bersama DPR untuk menyelesaikan Revisi UU Migas pro investasi dan pro rakyat sehingga dapat mempercepat peningkatan produksi dan peningkatan cadangan migas.
•
Memangkas proses birokrasi dalam perijinan dalam eksplorasi, ekploitasi dan produksi migas. Proses perijinan satu atap yang cepat sangat diperlukan.
Sumber : http://rovicky.files.wordpress.com/2012/11/f7.jpg
Pembubaran BPMIGAS dan pembentukan SKK MIGAS telah menambah ketidakpastian usaha, yang pada gilirannya mengurangi investasi untuk menunjang kegiatan eksplorasi dan pengembangan. Hasilnya, sementara produksi minyak dunia terus meningkat,
•
Koordinasi antar departemen termasuk masalah perpajakan, tumpang tindih lahan dan pemberian insentif untuk kegiatan EOR dan eksplorasi migas konvensional dan unconventional.
Indonesia malah terus mengalami penurunan produksi.
Cadangan minyak terbukti
Indonesia menurun dari 5,6 milyar barrel pada tahun 1992 menjadi 3,7 milyar pada akhir 2012. Dengan demikian, program Pemerintah harus termasuk peningkatan kegiatan EOR dan eksplorasi, terutama di laut-laut dalam dan wilayah terpencil, kegiatan ini akan membutuhkan investasi yang besar dan insentif untuk menariknya. Meskipun di sisi lain produksi gas terus meningkat, data statistik mengenai penemuan gas mungkin kurang memberikan gambaran mengenai keadaan yang sebenarnya. Pertama, kebanyakan sumur-
•
Kebijakan yang mendorong eksplorasi dan eksploitasi untuk lapangan marginal dan unconventional (CBM dan shale gas) misalnya dengan insentif dan harga gas yang kompetitif.
sumur dibor untuk memperoleh minyak dan baru diklasifikasikan sebagai penemuan setelah menemukan gas. Belum tersedianya pasar ekspor dan domestik dan pemanfaatan dibatasi pada pemakaian sendiri untuk bahan bakar menyebabkan sejumlah lapangan gas yang ditemukan pada tahun 1970-an terpaksa ditutup dan sebagian ditinggalkan. Kedua, meningkatnya permintaan akan gas di dunia dan dalam negeri sejak tahun 1980an untuk pembangkitan tenaga listrik bersamaan dengan perbaikan kebijakan harga gas untuk pasaran dalam negeri telah menumbuhkan minat baru pada gas bumi. Penemuan
•
Mendorong Peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang migas untuk mendukung kegiatan investasi migas. Selain itu remunerasi yang kompetitif juga perlu ditingkatkan sehingga tenaga profesional yang handal bisa bertahan di dalam negeri untuk menyumbangkan kontribusinya ke tanah air.***
gas yang pada awalnya dipandang sebagai suatu hal sambil lalu (incidentially), akhirnya memberikan hasil yang bermanfaat untuk mengimbangi penurunan cadangan minyak. Namun, demikian hal ini tidak akan berjalan terlalu lama, karena seperti minyak, gas merupakan depleted asset. Selanjutnya, survei yang oleh Indonesian Petroleum Association (IPA) dan lembagalembaga lain seperti Price Waterhouse Coopers (PWC) dan Wood Mackenzie menunjukkan adanya keprihatinan di antara para eksekutif perusahaan minyak melihat terganggunya stabilitas KBH setelah berlakunya UUMIGAS 2001. Selain kepatuhan terhadap kontrak (contract sanctity), isu atau permasalahan yang dikedepankan meliputi antara lain
2 |
buletinIATMI
Volume 4 - Juli/Agustus 2014
MENINGKATKAN KEGIATAN MIGAS FAKTA DAN HARAPAN Oleh: Madjedi Hasan
tidak jelasnya UUMIGAS 2001 beserta Peraturan Pemerintah untuk
dalam Kontrak Migas di Indonesia. Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal
pelaksanaannya, masalah berkaitan dengan perpajakan dan kepastian
28D ayat (1) UUD 1945, setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan,
hukum.
perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Kepastian hukum ini dikendalikan oleh negara yang
Situasi ini mencerminkan bahwa selama 15 tahun di bawah Presiden
diberi kekuasaan, karena negara memiliki kemauan dan kekuasaan untuk
Megawati dan Susilo Bambang Yudhoyono, Pemerintah tidak berhasil
melakukannya.
memperbaiki iklim investasi untuk pengembangan sumber daya migas. Meningkatnya semangat nasionalisme dan pemberian kewenangan
Selanjutnya, melihat perkembangan migas di Indonesia, dapat disimpulkan
yang lebih besar berkaitan dengan otonomi daerah telah menimbulkan
bahwa konsep pengusahaan sumber daya alam migas di Indonesia juga
banyaknya peraturan perundang-undangan baru di Pusat dan Daerah.
menghadapi antinomies dari dua asas yang saling dibutuhkan tetapi
Ketidakselarasan terjadi antara UUMIGAS 2001 dengan UU lain menimbulkan
juga tidak sejalan, yakni nasionalisme dan manfaat. Asas nasionalisme
masalah dalam pelaksanaan Kontrak Bagi Hasil, terkait dengan dengan
yang merupakan cita-cita bangsa mengandung arti mengedepankan rasa
perpajakan, koordinasi pengambilan keputusan tentang tata guna lahan
kebangsaan yang dalam realisasinya memberikan preferensi, kemudahaan
yang tumpang tindih, prosedur memperoleh izin penggunaan lahan dan
atau perlakuan khusus kepada produk dan sumber daya berasal dari
penerbitan surat izin dari Pemerintah Daerah serta koordinasi persyaratan
dalam negeri. Kebangsaan ini hanya menetapkan semangat dan bukan
audit lintas badan pemerintahan dan penghapusan persyaratan yang
jenis dari perlakuan, dan karenanya dalam pengertian kebangsaan ini
redundan. Ketidakselarasan ini disebabkan kurang adanya koordinasi di
harus ditambahkan aspek lain dalam konsep pengusahaan sumber daya
antara pembuat undang-undang dan pemerintah dan berakibat banyaknya
alam migas, yaitu manfaat (expendiency). Diarahkan kepada terwujudnya
peraturan yang saling bertentangan antara satu dengan yang lain, atau
kesejahteraan rakyat, asas kemanfaatan ini bersandar pada gagasan
tidak jelas dampaknya pada kontrak-kontrak yang sedang berjalan dan
yang lebih luas mengenai sasaran yang ingin dicapai dalam pengusahaan
dibuat berdasarkan peraturan perundang-undangan terdahulu. Potensi
sumber daya alam migas yang kemudian dapat mempengaruhi cara-cara
adanya konflik dalam peraturan perundang-undangan meliputi Peraturan
pelaksanaannya, termasuk antara lain mengedepankan pragmatisme dan
Daerah (PERDA), pungutan-pungutan dari pemerintah daerah, peraturan
kepastian hukum. Bertolak dari pemikiran tersebut, dapat disimpulkan
perundang-undangan tentang ketenagakerjaan, kehutanan dan sumber
bahwa konsep pengusahaan sumber daya alam migas bertumpu
daya air. Selanjutnya, sejalan dengan perkembangan otonomi daerah,
pada landasan bahwa pengelolaannya harus dapat secara maksimal
masyarakat di wilayah-wilayah produsen migas mulai menuntut bagian
memberikan
atau porsi yang lebih besar dari hasil produksi migas.
generasi sekarang dan yang akan datang. Dasar moral bagi tanggung
kemakmuran
dan
kesejahteraan
rakyat,
yaitu
untuk
jawab generasi sekarang untuk meningkatkan kemanfaatan, termasuk Di bidang perpajakan, sekalipun diakui bahwa terhadap KBH diberlakukan
pembangunan berkelanjutan dan perlestarian lingkungan hidup dilandasi
ketentuan perpajakan yang bersifat lex specialis, dalam kenyataan Ditjen
pada teori utilitarisme, yaitu suatu perbuatan atau aturan adalah baik,
Pajak mempunyai pertimbangan lain untuk menerapkan kebijakan umum,
kalau memaksimalkan manfaat. Seperti dikatakan oleh John Rawls,
seperti halnya dengan cara pembayaran PPN. Dihapuskannya perlakuan
dengan menerapkan ‘the just savings principle’ generasi sekarang harus
khusus (lex specialis) di sektor migas menyusul diberlakukannya peraturan
menghemat dalam memakai sumber daya alam, sehingga masih tersisa
perpajakan oleh Ditjen Pajak yang tidak sesuai dengan kesepakatan
bagi generasi-generasi yang akan datang. Sifat sumber daya alam migas
dalam KBH, atau mengikis persyaratan komersial KBH, yaitu dalam arti
adalah tak terbarukan, sehingga dalam ini keadilan hanya menuntut
mengurangi hak-hak investor secara finansial yang
generasi sekarang menyediakan sumber-sumber alternatif bagi generasi
disepakati dalam
KBH. Permasalahan lain berhubungan dengan kepastian hukum adalah
yang akan datang.
kontroversi berkaitan dengan Peraturan Pemerintah No. 79/2010 tentang pengembalian biaya operasional yang diklaim oleh kontraktor (cost
Pertumbuhan kegiatan migas di Indonesia harus juga dipandang untuk
recovery claim). Kontroversi berkembang sejalan dengan menurunnya
membuka
produksi dan meningkat biaya produksi yang diklaim oleh kontraktor
dan mendapatkan manfaat dari kegiatan tersebut. Untuk Indonesia,
berkaitan dengan kewajaran dari biaya-biaya operasional yang dibebankan
memperkuat daya saing industri nasional akan menempatkan negara ini
oleh kontraktor baik dari segi jumlah maupun klasifikasi biaya.
dalam keadaan lebih baik menghadapi dampak dari globalisasi dan hari
peluang
bagi
industri-industri
penunjang
berpartisipasi
kiamat (doomsday) pada saat Indonesia tidak menarik lagi untuk kegiatan Sebagai industri yang berisiko tinggi dan berjangka panjang, Kontrak Migas
migas. Menghadapi hari depan, Indonesia harus mulai memfokuskan
rentan terhadap perubahan keadaan. Risiko yang tinggi ini memberikan
upayanya dalam pembangunan industri pendukung migas dan sumber
pembenaran mengapa asas kepastian hukum merupakan masalah krusial
daya manusia.***
buletinIATMI
Volume 4 - Juli/Agustus 2014
| 3
HARAPAN KAMI, HARAPAN “ORANG MIGAS”
P
ilpres yang sudah berlalu telah mencekam banyak orang. Kita membaca dari media massa, media sosial, menonton di layar televisi. Kita mengikuti dan mengenal para capres dan cawapres serta ikut mempelajari visi dan misi mereka dan bahkan menyimak debat-debat mereka. Kini pasangan pemenang telah terpilih. Tak ada salahnya kita berharap. Di tengah masalah ketahanan energi makin mencuat, termasuk
maraknya isu subsidi BBM, kontroversi ini makin terkait mengingat produksi minyak kita tidak mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri. Buletin IATMI mencoba menghimpun komentar dan harapan dari anggota yang aktif dalam berbagai kegiatan berbeda. Kepada beberapa orang yang kami pilih secara random, kami ajukan pertanyaan: 1.
Apa harapan Anda kepada pemerintah yang baru, khususnya di bidang pengembangan ESDM ?
2.
Apa kekurangan di waktu yang lalu yang Anda lihat ? dan
3.
Apa saran Anda agar kesalahan itu tak tertulang lagi ?
Beberapa orang tidak menjawab, namun inilah pendapat mereka yang bersedia berbagi :
Untung
Geoscientist,
sangat tidak kondusif. Terbitnya regulasi yang tidak sejalan dengan
Dosen Fakultas Sumber Daya Alam dan
Suryanto,
Sr.
substansi kontrak dan kasus bioremediasi Chevron merupakan contoh
Lingkungan UIN
kasus yang perlu segera diselesaikan. Beberapa program perlu segera dilakukan di antaranya: (1) mempercepat penyusunan dan penyelesaian
SKKMigas Campur…
Tidak
Perlu
Ikut
revisi Undang-Undang Migas bersama dengan DPR; (2) menata kembali sistem pengusahaan dan institusi di dalam pengelolaan migas - sistem Kontrak Kerja Sama (Production Sharing), Tax-Royalty System, dan tugas
“Pertama,
pilih
menteri
ESDM
yang
fungsi pokok SKK Migas dan BPH Migas; (3) memberikan keputusan
berpendidikan geologi, tambang atau teknik
definitif terhadap blok-blok migas yang berakhir masa kontraknya - salah
perminyakan yang berwawasan dan pengalaman dalam bidangnya
satu contoh Blok Mahakam; dan (4) melakukan sinkronisasi peraturan
setidaknya 15 tahun. Kawal first tranche petroleum sebagai sumber dana
untuk mengurai masalah inkonsistensi peraturan yang berlaku, misal
investasi migas nasional. First tranche petroleum adalah bagian pertama
antara PSC dengan aturan yang dibuat kemudian (misal PP.79/2010, UU
crude oil (biasanya 10%) dari produksi yang di split secara proporsional
Perpajakan, dan Penetapan PBB dan pungutan lain saat eksplorasi).”
antara pemerintah dan operator. Sebelum pemotongan cost recovery, pajak dan lain-lain. Tri Atmaja Sugeng Riyadi, Medco E&P Kedua,
SKKMIGAS tidak perlu ikut campur manajemen KKKS seperti
Indonesia
menentukan Presdir dan pejabat inti lainnya. Ukur kinerjanya saja.
Sebaiknya Mengajarkan Nilai-nilai Luhur
SKKMIGAS bukan Kementerian BUMN. Ketiga, kalau jadi menteri ESDM... ambil Andang Bachtiar atau Karen Agustiawan. Perhatikan kriteria dalam AFTA agar kita bisa mengambil
“Wah, kebijakan migas adalah hasil dari
keuntungan di masa depan.”
sikap... Semua kebijakan sudah baik, tetapi yang tidak baik ‘kan pelaksanaannya. Banyak kepentingan sehingga tujuannya menjadi melenceng. Seperti untuk dapat
Pri Agung Rakhmanto, Direktur Eksekutif
surat ijin migas saja semua ‘kan diduitkan, diproyekkan... Menurut saya,
ReforMiner Institute
yang utama adalah sikap dan komitmen. Karena itu saya berpendapat : 1.
Lakukan Sinkronisasi Peraturan
Pejabat sebaiknya mengajarkan nilai-nilai luhur pendiri bangsa dan nenek moyang, seperti adiluhung, mengabdi ke pada negara dan rakyat, rendah hati, andap asor, ramah dan lain-lain.
“Saya mengharapkan agar di dalam jangka
2.
Jangan menunjukkan simbol-simbol kekuasaan dan hedonis (seperti
pendek (sangat segera; 1 tahun pertama),
setiap saat mengungkap dirinya menteri, pejabat, minta perlakuan
pemerintahan
khususnya
istimewa dan bahkan sampai minta kendaraan dinas yang mahal-
Kementerian ESDM dan jajarannya, segera
mahal. Saya bukan iri, tapi muak melihat pejabat-pejabat yang sok,
baru
nanti,
mengambil langkah-langkah nyata menyelesaikan dua agenda prioritas, yaitu: 1) bottleneck dalam eksekusi project migas; dan (2) tidak adanya
hedonis dan malah dianggap pahlawan. 3.
kepastian hukum dan iklim investasi sektor migas yang tidak kondusif.
yang sudah-sudah rumongso iso (merasa bisa semuanya). 4.
Bottleneck dalam eksekusi project migas di antaranya adalah lambatnya pengambilan keputusan (persetujuan) atas rencana investasi dan eksekusi
Jalan komunikasi terbuka dengan rakyatnya, jangan pakai birokrasi pakai ajudan dan lain-lain yang ujungnya biaya beban rakyat.
5.
project Indonesian Deepwater Development, pengembangan Train 3 LN Tangguh, dan pengembangan Lapangan Gas Abadi-Masela; juga berbelit
Bersikaplah “iso rumongso”, bisa merasakan bukan malah seperti
Berbicara dengan bahasa rakyat yang ditunjukkan dengan sikap dan perilaku yang mulia penuh harga diri bangsa.
6.
Menyadari bahwa kata “pejabat” dan “penjahat” hanya berbeda dua
dan berlarut-larutnya proses perijinan dan pembebasan lahan. Kepastian
huruf yaitu n dan b(h)… Karena batas keduanya sangat tipis, hari ini
hukum dan iklim investasi sektor migas dalam beberapa tahun cenderung
menjadi pejabat kemudian hari jangan jadi penjahat.”
4 |
buletinIATMI
Volume 4 - Juli/Agustus 2014
Tutuka Ariadji, Ph.D, pengajar Fakultas
terpenting, yaitu harapan perubahan/perbaikan di industri migas yang
Tambang dan Teknik Perminyakan ITB
perlu dilakukan oleh pemerintahan baru. Menurut saya yang harus dilakukan adalah :
Berikan Kriteria, Guideline dan SOP yang Komprehensif
1.
“Harapan saya pertama, Pemerintah secara
2.
Memangkas birokrasi. Menurut catatan IPA sekarang ini terdapat 69 macam perijinan yang diperlukan untuk bisnis hulu migas yang mencakup 284 proses yang terdapat di 17 instansi pemerintah. Meninjau ulang
Peraturan Pemerintah No. 79/2010 tentang cost
serius melakukan perbaikan tata kelola dan
recovery dan Perpajakan. Peraturan Pemerintah ini (populer disebut
efektivitas Institusi Pengelola Usaha Hulu
GR 79) sebenarnya bertentangan dengan peraturan perundang-
Migas serta Institusi terkait untuk mendorong secara riil peningkatan
undangan yang kedudukannya lebih tinggi. Dalam pelaksanaannya
produksi migas dengan tujuan mempercepat peningkatan produksi dan
ternyata memiliki multi interpretasi dan dapat menimbulkan biaya
kemandirian energi migas nasional.
serta pajak tambahan yang akan menghambat peningkatan kegiatan eksplorasi yang tidak sejalan dengan keinginan pemerintah untuk menggiatkan eksplorasi dan produksi seperti dituangkan dalam
Kedua, Pemerintah telah memahami kendala-kendala yang terjadi dalam
Instruksi Presiden No 2 tahun 2012.
pengeloaan industri migas, yang terdiri dari kendala imternal yaitu pada tubuh Pengelola Usaha Hulu Migas dan Pelaku usaha (KKKS) Migas, dan
3.
Meninjau ulang Peraturan Perpajakan. Pada bulan Juni 2013, Kantor
eksternal yaitu instansi pemerintah terkait (Pemerintah Daerah dan
Pajak mengeluarkan peraturan tentang Pajak Tanah dan Bangunan
Kementrian Lingkungan Hidup) dan masyarakat setempat. Kendala-kedala
yang sangat memberatkan kontrak PSC yang ditandatangani setelah
tersebut antara lain permasalahan :
tahun 2011 karena
Internal
kerja, baik di permukaan maupun di bawah permukaan tanah. Hal
•
ini telah dan akan berakibat berkurangnya keinginan investor untuk
Makin sulitnya menemukan lapangan baru dari blok-blok yang
melakukan kegiatan eksplorasi.
ditawarkan Pemerintah. 4.
•
Internal KKKS (Finansial dan lain-lain).
•
Teknis Subsurface dan Surface (Operasional).
•
Ketersediaan
data,
alat
perturan ini dikenakan atas seluruh wilayah
dan
jasa
Memberi insentif untuk proyek eksplorasi. Disamping mengurangi hambatan-hambatan
penunjang
serta
yang
mengurangi
minat
investor
untuk
melakukan kegiatan eksplorasi, Pemerintah juga perlu memberikan
proses
insentif untuk menggairahkan kembali minat investor melakukan
pengadaannya.
kegiatan eksplorasi. 5.
Eksternal
Memperbaiki terms and conditions untuk usaha CBM. Khusus
Tumpang tindih lahan dengan kehutanan, batubara, perkebunan,
mengenai bisnis migas CBM (Coal Bed Methane), sangat disayangkan
cagar budaya, dan sejenisnya.
bahwa setelah sekian tahun melakukan kegiatan eksplorasi,
•
Sosial Masyarakat.
perusahaan-perusahaan CBM sampai saat ini belum menujukkan
•
Masalah perbatasan.
hasil yang diharapkan. Pemerintah perlu meninjau ulang persyaratan
•
Strategi yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan di atas
kontrak (terms and conditions) yang telah diberlakukan maupun
antara lain :
untuk kontrak-kontrak yang akan datang.
1.
2.
3.
Pemerintah perlu lebih aktif dan in-depth dalam menyiapkan data dan analisis awal untuk blok-blok yang ditawarkan untuk dikelola
Sebagai tambahan, saya sampaikan juga dua hal berikut ini yang perlu
oleh KKKS.
menjadi perhatian pemerintah baru yaitu :
Pemerintah menangani permasalahan pengeloaan migas secara
1.
terdapat pada kotrak PSC model lama. Pada kontra-kontrak yang
sebagainya) dan berkomitmen untuk melaksanakan cara-cara
ditandatangani belakangan ini terdapat pembatasan yang membuat
penanganan secara konsisten.
kegiatan eksplorasi di wilayah kerja PSC menjadi kurang menarik
Pemerintah
memberikan
kriteria,
guidelines
dan
SOP
karena cost recovery dibatasi per POD (Plan of Development).
yang
komprehensif dan mempercepat proses dalam pengelolaan dan
4.
Pembatasan ringfencing agar dilonggarkan kembali seperti yang
terintegrasi di antara instansi-instansi terkait (KLH, Pemda, dan
2.
Kriminalisasi PSC. Kejadian yang menimpa Chevron dengan masalah
Teknis Operasional (Subsurface dan Surface) secara resmi, terbuka
bioremediasi hendaknya dihindari. Apabila terdapat pertikaian
dan langsung kepada pelaku-pelaku usaha hulu migas.
(dispute) tentang pelaksanaan kontrak PSC, seharusnya dibawa ke
Pemerintah mendorong penerapan teknologi EOR secara masif
ranah hukum perdata, bukan pidana.”
melalui kaidah-kaidah teknis yang diakui dunia industri perminyakan dan pengelolaan Lapangan gas berdasarkan konsep eksploitasi dan keekonomian yang win-win antara pemerintah dan KKKS.”
Bambang
Widarsono,
Kepala
PPPTMGB
“LEMIGAS” W. Yudiana Ardiwinata, Chairman Ephindo, perusahaan pelaku bisnis CBM
Pangkas Birokrasi, Tinjau Ulang Peraturan Pajak
Perbaiki Kordinasi Institusi Riset dan Industri “Problem yang senantiasa ada di hadapan kita
selama
meningkatkan “Saya
hanya
ingin
menjawab
ini
adalah
produksi
bagaimana migas,
bisa
terutama
pertanyaan
minyak yang terus menerus mengalami penurunan secara alamiah,
nomor 3 yang nota bene merupakan bagian
meski kita ketahui bahwa para operator dengan koordinasi SKK Migas bersambung ke hal. 6 ...
buletinIATMI
Volume 4 - Juli/Agustus 2014
| 5
... sambungan dari hal. 5
telah berusaha sekuatnya untuk memperkecil laju penurunan tersebut. Dengan kondisi demikian, paling sedikit ada dua hal normatif yang dapat dilakukan yaitu menemukan cadangan baru dan meningkatkan cadangan dari lapangan-lapangan yang telah
S
ejarah eksplorasi Gas Metana Batubara (GMB) yang dikenal sebagai Coalbed
berproduksi.
Methane
(CBM)
di
Indonesia
dimulai
dengan
proyek
percontohan Lemigas tahun 2007 di lapangan Rambutan, Sumatera
Dari sisi eksplorasi intensifikasi dapat dilakukan pemerintah
Selatan. Lemigas bekerja sama dengan Medco berhasil memproduksi gas
terkait
untuk pembangkit tenaga listrik sebesar 12KVA. Tahun 2008 Production
untuk melakukan survei secara intensif dan ekstensif, serta
Sharing Contract GMB pertama di Indonesia ditandatangani oleh Medco
menyiapkan wilayah-wilayah kerja eksplorasi dengan informasi
Energi dan Ephindo Energi sebagai Kontraktor Kontrak Kerjasama bersama
dan hasil kajian awal yang memadai. Pemberian insentif berupa
pemerintah Indonesia. Sampai saat ini total 54 Production Sharing Contract
pembebasan pajak, misalnya, juga dapat diberikan kepada
(PSC)
investor yang melakukan eksplorasi. Dari sisi peningkatan
perusahaan-perusahaan nasional dan internasional. Lebih 50 PSC tersebut
cadangan dari lapangan berproduksi, peningkatan cadangan
memasuki industri GMB di Indonesia dengan pola pikir migas konvensional
secara berarti hanya dapat dilakukan dengan penerapan teknik
dan harapan kegiatan awal eksplorasi mereka berhasil seperti lapangan San
pengurasan lanjut (enhanced oil recovery, EOR). Memang tidak
Juan di Amerika Serikat (AS) atau lapangan Fairview di Queensland, Australia.
mudah melaksanakan EOR di lapangan-lapangan Indonesia
Kedua lapangan tersebut adalah lapangan GMB terbaik di dunia dengan
yang umumnya memiliki aspek kegeologian yang rumit, tapi
tingkat produksi menyamai rata-rata sumur migas konvensional.
dengan
penugasan
institusi-institusi
Pemerintah
GMB
telah
ditandatangani
oleh
pemerintah
Indonesia
dengan
pendekatan “thinking out of the box” seperti pemberian insentif secara berarti, bahkan jika perlu pemberlakuan jenis kontrak
Negara-negara seperti AS, China dan Australia telah berhasil memproduksi
jenis lain di luar KKS, dapat ditempuh untuk merangsang
gas dari sumur GMB secara komersial. AS dengan estimasi sumber daya
operator melaksanakan EOR. Pemerintah juga harus memberikan
gas GMB sebesar 700 TCF berproduksi sejak 1980-an. Pada akhir 1970-an,
perhatian yang serius dan masif untuk mendorong sumber-
pemerintah AS memberi dorongan kepada produksi gas GMB dalam negeri
sumber penghasil minyak lain di luar bahan bakar fosil seperti
dengan membebaskan keterikatan harga jual gas dari kontrol pemerintah
nabati, contohnya mikro-alga dan kemiri sunan. Kedua sumber
federal. Sebagai tambahan, pemerintah AS mengeluarkan keputusan insentif
nabati tersebut diketahui bahkan memberikan “yield” yang jauh
fiskal seperti pengurangan pajak kepada industri GMB dalam negeri. Sesuai
lebih tinggi dibanding kelapa sawit.
harapan, akhir 1980-an produksi GMB di AS meningkat signifikan. Produksi tahun 2012 mencapai
1,65 TCF setara 4,5 BCF per hari. Australia, yang
Dalam hal kendala, saya tidak hendak masuk ke ranah regulasi dan
mengenal GMB sebagai Coal Seam Gas (CSG), juga menjadi contoh sukses
sistem kontrak kerja, tapi lebih ingin menyoroti aspek koordinasi
industri GMB di dunia. Dengan estimasi sumber daya gas GMB 250 TCF
antar institusi riset dan antara institusi riset dan industri.
yang jauh lebih kecil dari Indonesia, Australia berhasil memproduksi gas
Sebagai contoh adalah koordinasi dalam mendorong berhasilnya
GMB sebesar 252 BCF pada
penerapan EOR dan bahan bakar minyak (BBM) nabati. Kita tahu
industri GMB di Australia tidak terlepas dari pengaruh rezim fiskal yang
beberapa institusi penelitian, universitas, dan perusahaan swasta
menguntungkan dan harga jual gas yang mengikuti pasar. China mempunyai
telah mengembangkannya, tapi kita juga belum lihat adanya
potensi GMB sebesar 1300 TCF. Eksplorasi GMB di China mulai awal 1990-
usaha yang masif dan terkonsentrasi dari pemerintah untuk
an dan melalui masa perkembangan yang sangat lambat sampai tahun 1996
merangkai dan mendorongnya melalui kebijaksanaan, regulasi,
dimana pemerintah China membentuk perusahaan GMB nasional bekerjasama
dan dukungan finansial. Kita belum melihat usaha dan prakarsa
dengan perusahaan asing dan berhasil mendorong proyek GMB di Qinshui
pemerintah yang sangat terkoordinasi dan serius pada skala
Basin, China ke tahap komersialisasi. Statistik dunia menunjukkan, dari tiap
seperti saat pengalihan dari pemakaian minyak tanah menjadi
lapangan GMB yang berproduksi saat ini 80% produksi gas didapatkan hanya
pemakaian LPG untuk rumah tangga, untuk hal ini. Tentu banyak
dari 20% sumur yang ada. Ini menunjukkan bahwa peluang mendapatkan
kendala yang juga dihadapi, tetapi tanpa keseriusan pada level
sumur produksi setara lapangan Fairview adalah sebesar 20%. Ini di luar
seperti itu saya kira hasil yang diharapkan tidak akan tercapai.
sumur yang dibor pada masa eksplorasi sampai titik komersial.
Sejalan dengan permasalahan perlunya peningkatan produksi
Pemain Kunci dan Status Industri GMB di Indonesia
minyak
nasional,
pendidikan
dan
perluasan
2011 dan terus meningkat. Sukses pelaku
cakrawala
pengetahuan para praktisi di sektor hulu industri migas juga tidak
Perusahaan nasional pelopor industri GMB di Indonesia antara lain adalah
boleh diabaikan. Pengetahuan mengenai teknologi-teknologi baru
Medco, Pertamina dan Ephindo yang menandatangani Kontrak Kerjasama
eksploitasi dan eksplorasi, pengalaman sukses dalam aplikasinya,
(KK) pada 2008 untuk blok GMB Sekayu I dan Sangatta I. Saat ini para pelopor
serta penambahan wawasan mengenai sumber-sumber alternatif
itu masih menjadi pemain kunci
(migas non-konvensional dan nabati misalnya) perlu untuk terus-
yang berhasil menjual gas hasil produksinya sebagai Pre-POD Gas Sales
menerus disebarkan ke seluruh jajaran praktisi di industri hulu
Agreement dengan PLN setempat. Namun sayang, perusahaan-perusahaan
migas. Tugas pemerintahlah untuk mengalokasikan dana “plough
besar asing seperti Exxon, BP dan Total yang bisa disebut “the big majors”
back” ini untuk mempertahankan kinerja sektor produktif, yang
memutuskan keluar dari industri GMB di Indonesia dengan alasan tingginya
dalam hal ini adalah industri hulu migas, dan bersama dengan
biaya pengeboran sumur eksplorasi yang tidak sesuai dengan perhitungan
asosiasi-asosiasi profesi mengimplementasikannya. Hal ini sudah
keekonomian mereka dan proses perijinan yang memakan waktu sangat
pernah dilakukan pada era pemerintahan yang lalu tapi kemudian
lama. Dengan alasan tersebut, perusahaan besar asing yang punya portofolio
dihentikan, sehingga pada saat ini harus segera dipikirkan,
asset yang luas, menempatkan proyek GMB di Indonesia pada skala prioritas
dirancang, dan dilaksanakan kembali.” ***
6 |
buletinIATMI
Volume 4 - Juli/Agustus 2014
industri GMB Indonesia, ditambah Vico
Industri GMB :
MEMENUHI PASOKAN ENERGI INDONESIA
STATUS, POTENSI, DAN SOLUSI YANG DIBUTUHKAN INDUSTRI DAN PEMERINTAH Oleh: Sammy Hamzah Pimpinan pelaku bisnis GMB dan Vice President IPA
rendah dan pada akhirnya meninggalkan proyek tersebut. Perkembangan
Apakah model operasional yang diterapkan digunakan para pelaku di
industri GMB di Indonesia berjalan lambat dan saat ini stagnan. Ppada
Indonesia selama ini dapat membawa industri GMB Indonesia ke tahap
tahun 2013 tidak ada KK GMB yang ditandatangani oleh pemerintah. Hasil
komersialisasi?
pengeboran GMB yang kurang bagus didukung oleh biaya yang tinggi dan sulitnya perijinan mendorong pelaku industri ini untuk meninjau kembali
Apa kesimpulan yang kita bisa ambil?
anggaran investasi GMB mereka di Indonesia. Menurut data SKK Migas, total sumur yang telah dibor antara 2009-2013 sebanyak 80. Bandingkan
Negara-negara yang berhasil mengembangkan industri GMB, umumnya
dengan industri GMB di China. Setelah pemerintah China membentuk
industri ini waktu kurang lebih 20 tahun sejak lahirnya industri ini sampai
perusahaan GMB nasional, sekitar 1000 sumur dibor dalam jangka
mencapai komersialisasi. GMB adalah industri unconventional yang harus
waktu 10 tahun (1996 – 2006). Dari 23 Wilayah Kerja (WK) yang telah
melalui proses trial and error maka untuk mencapai titik komersialisasi,
melewati jangka waktu tiga tahun masa eksplorasi, hanya empat WK yang
industri ini membutuhkan ratusan sampai ribuan sumur. Sebagai contoh
memenuhi komitmen pasti. Jika dibandingkan dengan industri GMB di
nyata di Queensland, Australia sumur GMB pertama dibor di Bowen basin
dunia industri GMB Indonesia yang masih sangat muda boleh dikatakan
pada tahun 1976 dan komersialisasi tercapai pada 1996 setelah membor
telah melalui tiga tahap yaitu: kelahiran Industri GMB di Indonesia; euforia
lebih 1000 sumur. Industri GMB di negara-negara tersebut diprakarsai
masuknya pemain-pemain lokal dan dunia termasuk “the big majors”,
oleh perusahaan lokal yang kecil karena perusahaan kecil memiliki
dan
para kontraktor khususnya “the big majors” karena
fleksibilitas operasional, struktur organisasi lebih ramping dan tidak
hasil yang dicapai tidak memenuhi harapan mereka semula. Kita sekarang
terikat pada proses internal yang kaku seperti di perusahaan multinasional
berada pada akhir tahap ketiga yang, sayangnya, menampilkan citra
ternama sehingga waktu untuk operasi bisa ditekan dengan biaya minim.
industri GMB di Indonesia secara keseluruhan.
Melihat
kekecewaan
sejarah industri GMB di dunia, kita tidak seharusnya terbawa
sikap pesimistis yang diciptakan oleh keluarnya perusahaan-perusahaan Dengan fakta dan data di atas marilah kita analisa industri ini dengan
besar dari industri ini di Indonesia. Bila serius ingin mengembangkan
pandangan lebih luas. Setelah lebih 50 kontrak kerjasama ditandatangani
industri GMB, Indonesia maka perlu mengubah pola pikir yang terpaku
pemerintah Indonesia, tidak banyak perusahaan yang melakukan investasi
pada migas konvensional dan telah kita kenal dengan struktur biaya yang
yang nyata di industri GMB ini. Sebagian besar perusahaan tersebut hanya
tinggi. Opini ini bukan tanpa alasan. Karena sifat eksploitasi GMB dengan
mengambil kesempatan pada tahap euphoria diatas dan mengikuti tren
tekanan sumur yang tidak tinggi sehingga operasi pengeboran sumur ini
industri migas di Indonesia. Dari mereka yang telah menandatangani
mempunyai resiko keselamatan relatif lebih rendah. Salah satu penyebab
kontrak kerjasama dengan pemerintah Indonesia hanya segelintir yang
tingginya biaya operasi lainnya adalah proses yang harus dilalui berkaitan
mempunyai pengalaman di hulu migas dengan track record yang cukup
dengan jenis kontrak kerjasama GMB di Indonesia.
bagus. Pertanyaannya adalah: dimana titik kesalahan sehingga pemerintah memberikan persetujuan kontrak kepada perusahaan-perusahaan yang
Kemanakah arah industri GMB di Indonesia?
tidak mempunyai kesungguhan? Sebagian besar perusahaan yang keluar dari industri GMB di Indonesia adalah perusahaan multinasional ternama
Dengan potensi sumber daya GMB sebesar 453 TCF dan keadaan
dunia sehingga segala aksi mereka menentukan presepsi industri GMB
defisit kebutuhan energi Indonesia yang besar, apakah Indonesia bisa
kita. Pertanyaannya adalah: benarkah kesimpulan para stakeholder,
mengabaikan industri GMB? Menurut perhitungan bila 10% (atau 45 TCF)
industri keuangan, jasa penunjang, pemerintah lokal dan pusat bahwa
saja sumber daya GMB dapat dieksploitasi,
potensi GMB di Indonesia sulit dikembangkan ? Fakta yang kita ketahui
50% dari cadangan gas konvensional terbukti saat ini atau 7 miliar barel
sewaktu memasuki industri ini bahwa eksploitasi GMB adalah bisnis
minyak yang setara dengan dua kali lebih besar dari cadangan minyak
marginal. Sebab itu salah satu kunci keberhasilan mengembangkan bisnis
terbukti saat ini. Dari data di atas, seharusnya industri GMB tidak lagi
GMB ke tahap komersialisasi adalah sejauh mana para pemain industri
dipertanyakan,
ini dapat menekan biaya operasional serendah mungkin agar dapat
Dibutuhkan pemikiran “out of the box” dan keberanian mengambil
memenuhi kriteria keekonomian mereka. Sampai saat ini bisa diperhatikan
keputusan untuk melakukan perubahan-perubahan yang perlu dan
bahwa pengeboran sumur GMB di Indonesia menggunakan alat-alat
harus terjadi. Hal-hal yang dapat mendukung industri ini antara lain
termasuk rig yang didesain untuk pekerjaan sumur migas konvesional
adalah kerjasama yang optimal antara perusahaan- perusahaan pemain
dengan pola pikir yang juga konvensional. Sebagai catatan, 80 sumur
dan pemerintah lokal maupun sentral, sistem regulasi yang lebih sesuai
yang dibor sampai tahun 2013 kurang lebih memakan biaya sebesar US$
dengan industri migas non-konvensional (dari mulai standarisasi sampai
700 juta, yang berarti secara kasar bisa kita hitung bahwa per sumur
sistem pengadaan), dan juga perubahan sistem fiskal yang pada saat ini
biaya yang dikeluarkan adalah sebesar hampir US$ 9 juta. Pertanyaannya:
lebih mengarah ke migas konvensional.***
melainkan
diberi
maka angka ini mencapai
dukungan
buletinIATMI
untuk
dikembangkan.
Volume 4 - Juli/Agustus 2014
| 7
SALAH KAPRAH DAN SALAH PENGERTIAN
Dari Redaksi BI edisi kali ini boleh dikatakan agak
M
emantau dan mengamati banyaknya komentar terkait masalah migas dalam perbincangan selama kampanye pilpres yang lalu, Ketua Umum IATMI Bambang Ismanto mencatat beberapa kesalahkaprahan dalam masyarakat, termasuk oleh pengamat atau wakil rakyat sekali pun, tentang berbagai istilah. Ia melihat ini adalah tugas IATMI untuk meluruskannya. Beberapa hal yang perlu diluruskan : Kok produksi minyak menurun ?
produksi hal itu wajar dan diperlukan. Yang tidak boleh adalah pemborosan. Apa itu Sense of Urgency ? Dalam industri migas berlaku “time is money” karena diperlukan keputusan yang cepat dikarenakan beberapa komponen biaya yang sangan besar misalnya sewa rig per hari bisa mencapai USD 200,000 atau lebih dari Rp 2 milyar, jadi keterlambatan akan menyebabkan kenaikan biaya yang luar biasadisamping keterlambatan berproduksi.
khusus. Karena sepinya kegiatan organisasi IATMI di bulan-bulan lalu, terutama karena bulan puasa dan kegiatan pilpres, kami agak kesulitan melaporkan aktivitas kita kepada para pembaca. Namun kemudian muncul isu baru yang sangat menarik. Pilpres yang baru usai itu selama bulan-bulan kemarin sangat menjadi perhatian masyarakat. Agaknya itu merupakan cerminan betapa rakyat juga peduli akan masa depan pemerintahnya, masa depan negaranya.
Pada nomor BI kali ini, bukan berniat ikut “bicara politik”, kami menyajikan berbagai harapan dan komentar warga IATMI terhadap pemerintah yang akan datang. Kami merasa dalam forum media internal ini, kita bisa dan boleh menyampaikan aspirasi kita. Bukan sekedar ikut “bicara politik”, tetapi sebagai cerminan bahwa
Sebagai sumber daya yang terbatas dan tidak terbarukan, produksi migas pasti menurun karena dikuras. Supaya tidak menurun ya harus melakukan pekerjaan untuk mengurangi penurunan misalnya dengan pekerjaan workover, drilling, EOR dan yang lebih penting lagi eksplorasi. Idealnya yang kita produksi ‘kan harus kita ganti dengan penemuan dan penambahan cadangan dengan EOR atau eksplorasi.
Mengenai Investor Asing
sebagai profesional migas dan energi, kita pun peduli. Kita pun punya pengharapan. Sebagai insan profesional
Dunia migas membutuhkan dana. Agaknya tak dapat dielakkan pentingnya pemodal, sekalipun asing. Betul pemodal atau investasi, darimana saja - nasional dan internasional, sangat diperlukan. Kalau tidak, ya... mengikuti takdir... produksi pasti menurun…
kita pun berhak menyampaikan isi hati kita.
Redaksi
Indonesia Kurang Menarik Kok Cost Recovery Naik Cost Recovery adalah bagian penting dari upaya mempertahankan produksi yang makin menurun. Semakin tua suatu lapangan semakin banyak cost yang diperlukan karena memerlukan perbaikan fasilitas, kerja ulang, pemboran sumur tambahan dan sebagainya. Karena itu, sepanjang cost recovery merupakan upaya yang berhubungan dengan operasi dan
Indonesia di lingkungan calon investor dianggap “ tidak dalam list”. Maksudnya, Indonesia tidak masuk dalam daftar incaran perusahaan internasional. Apa sebabnya? Indonesia harus berkompetisi dengan negara lain agar investor terutama, eksplorasi, masuk ke Indonesia. Sekarang ini Indonesia memang kurang menarik beberapa investor besar.***
Redaksi Penasehat :
Bambang Ismanto Penanggung Jawab :
Judha Sumarianto
Wakil Penanggung Jawab : Di tengah persiapan men-
satu kali. “Namun saya rasa regenerasi di IATMI
jelang
sangat diperlukan...”, kata Bambang pula.
Kongres
XIII
IATMI
bulan Desember mendatang yang antara lain akan memilih
Apa komentar Pak Ketua
ketua
Umum
yang akan datang? “Sebagai incumbent saya
Bambang
sangat welcome calon-calon Ketua IATMI yang
baru,
Ketua
yang sekarang, Bambang Ismanto
tak
baru. Silahkan membuat program kerja guna
akan mencalonkan diri lagi. Mengapa? “Saya
mendukung para anggota IATMI di seluruh
mendukung regenerasi seperti di SPE agar ada
dunia dan juga membantu stakeholders dalam
kesinambungan”, kata dia dalam obrolan di
mengatasi krisis migas sekarang ini”, kata dia.
Sekretariat. Tak ada penyiapan calon pengganti.
“Pekerjaan di IATMI memang pekerjaan volunteer
“Biarlah
jadi dedikasi yang all out sangat diperlukan”,
alami
Ismanto
saja,
menyatakan
bagi calon/ketua
semua
bisa
menjadi
kandidat”, kata dia pula. Sebenarnya AD/ART
tambah Ketua IATMI ini pula.***
memungkinkan seseorang menjabat lebih dari
8 |
buletinIATMI
Volume 4 - Juli/Agustus 2014
Ratnayu Sitaresmi Tim Redaksi :
Renville Almatsier Andry Halim Taufik Fathaddin Boni Swadesi Redaktur Pelaksana :
Renville Almatsier Layout & Foto :
Alief Syahru Abdul Manan Alamat Redaksi :
Patra Office Tower, 1st Floor, Suite 1-C Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 32-34 Jakarta Selatan 12950 Telp/Fax :
021-5203057 Email :
[email protected] www.iatmi.or.id
