HARAPAN PELAKU USAHA KEPADA PEMERINTAH BARU
Disampaikan pada :
INDONESIA MINING OUTLOOK 2015 The Ritz Carlton - Jakarta , 28 Januari 2015
Supriatna Suhala Direktur Eksekutif APBI-ICMA
PENDAHULUAN
2
PENDAHULUAN Sejak awal tahun 2012 sampai saat ini harga batubara mengalami trend menurun yang belum ada tanda-tanda untuk “recovery”; Penurunan harga batubara yang berkepanjangan ini pada dasarnya disebabkan oleh “ over supply “ di pasar dunia ; Pasar batubara di Asia dibanjiri oleh batubara dari Benua Amerika . Di Amerika saat ini “shale gas” mulai menggeser batubara sebagai sumber primer sebagai akibat adanya kebijakan Pemerintahan Presiden Obama yang lebih Pro Lingkungan dan sejalan dengan Kyoto Protocol ; Kebijakan Pemerintah PR China untuk mengurangi emisi CO2 mengakibatkan PR China akan lebih banyak menggunakan gas alam dari Rusia, pembangunan PLTU Nuklir didalam negeri serta membangun lebih banyak PLTA ;
3
PENDAHULUAN Harga batubara yang rendah berkepanjangan telah memukul banyak perusahaan tambang batubara Indonesia khususnya yang mempunyai stripping ratio besar dan berkalori rendah ; Situasi sulit yang dihadapi oleh perusahaan tambang batubara Indonesia saat ini diperparah oleh kebijakan pemerintah untuk menaikan tarif-tarif PNBP dan Pajak Daerah yang memberatkan .
4
TANTANGAN UTAMA INDUSTRI TAMBANG BATUBARA SAAT INI
5
TANTANGAN UTAMA INDUSTRI TAMBANG BATUBARA SAAT INI
1.
KEPASTIAN HUKUM;
2.
PENGAWASAN DAN PENEGAKAN HUKUM YANG LEMAH;
3.
HARGA BATUBARA YANG RENDAH DAN BERKEPANJANGAN;
4.
BIAYA OPERASI YANG TINGGI;
5.
PERKEMBANGAN KONSUMSI BATUBARA DI DALAM NEGERI YANG LAMBAT ;
6.
PENINGKATAN NILAI TAMBAH.
6
1. KEPASTIAN HUKUM
Masalah Renegosiasi Kontrak (PKP2B) ;
Koordinasi kewenangan antara instansi pemerintah (contoh untuk peningkatan nilai tambah batubara terdapat potensi tumpang tindih kewenangan dari ESDM dan Kemenperin) ;
Optimalisasi penerimaan negara yang dilakukan tanpa memperhatikan kepastian hukum khususnya bagi pemegang PKP2B ;
Ketidakpastian hukum sebagai implikasi dari UU Pemerintah Daerah yang baru (UU No. 23 Tahun 2014).
7
2. PENGAWASAN DAN PENEGAKAN HUKUM YANG LEMAH
Terbatasnya jumlah dan kemampuan pelaksana Inspektur tambang;
Kualitas dan kemampuan aparatur Dinas Pertambangan yang masih perlu ditingkatkan;
Penerapan IT dalam sistem pengawasan masih sangat kurang.
8
Lanjutan 2. PENGAWASAN DAN PENEGAKAN HUKUM YANG LEMAH EKSPOR BATUBARA INDONESIA YANG TIDAK TERVERIFIKASI
Juta Ton 500
( Versi Kementerian ESDM VERSUS Versi Badan Pusat Statistik )
400 300 200 100
353 299
424
384 287
340
349 Badan Pusat Statistik (BPS)
210
89
KESDM
66
44
75 Selisih
0 2010
2011
2012
2013
Sumber : KESDM dan Statistical Yearbook of Indonesia 2014, Badan Pusat Statistik Indonesia
9
3. HARGA BATUBARA YANG RENDAH DAN BERKEPANJANGAN
Oversupply yang disebabkan peningkatan produksi batubara di negaranegara produsen batubara sebagai dampak tingginya harga batubara pada periode 2007 – 2011;
Menurun pertumbuhan ekonomi di PRC yang mendorong rendahnya permintaan batubara dari Tiongkok;
Penemuan shale gas di Amerika Serikat.
10
Lanjutan 3. HARGA BATUBARA YANG RENDAH DAN BERKEPANJANGAN USD/MT
Grafik HBA & HPB (Januari 2011- Januari 2015)
140 120 100 80
63.84
60
6322 Kcal/kg GAR 5700 Kcal/kg GAR 5000 Kcal/kg GAR 4200 Kcal/kg GAR
40 20
Sumber : Kementerian ESDM
Jan-15
Oct-14
Jul-14
Apr-14
Jan-14
Oct-13
Jul-13
Apr-13
Jan-13
Oct-12
Jul-12
Apr-12
Jan-12
Oct-11
Jul-11
Apr-11
Jan-11
0
11
4. BIAYA OPERASI PRODUKSI YANG TINGGI
Pemilihan teknologi kembali;
dalam operasi penambangan perlu di review
Masih banyak ekonomi biaya tinggi yang disebabkan prinsip “ No Service But Must Pay “ ;
Biaya perizinan sangat boros uang dan waktu.
12
5. PERKEMBANGAN KONSUMSI BATUBARA DI DALAM NEGERI YANG LAMBAT 2009
2010
2011
2012
2013
2014
Produksi (Juta Ton)
254
275
353
412
474
458
Ekspor (Juta Ton)
198
210
287
345
402
382
Penjualan Domestik (Juta Ton)
56
65
66
67
72
76
70.70
91.74
118.4
95.48
82.92
73.35
Harga Rata-Rata Batubara Menurut HBA ( USD/MT)
Sumber : Direktorat Mineral dan Batubara , Kementerian Energi dan Sumberdaya Mineral RI
13
Lanjutan 5. PERKEMBANGAN KONSUMSI BATUBARA DI DALAM NEGERI YANG LAMBAT JUTA TON
USD/Mt
500
140.00
474
458
450 412
400
200
120.00 382 100.00
287
300 250
345
353
350
402
80.00
275
254
210
198
150 100 50
66
65
56
72
67
76
0
Produksi (Juta Ton)
60.00
Ekspor (Juta Ton)
40.00
Penjualan Domestik (Juta Ton)
20.00
Harga Rata-Rata Batubara Menurut HBA
0.00 2009
2010
2011
2012
2013
2014
Sumber : Direktorat Mineral dan Batubara , Kementerian Energi dan Sumberdaya Mineral RI
14
6. PENINGKATAN NILAI TAMBAH HILIRISASI BATUBARA DALAM UU No. 4 Tahun 2009 Pasal 95 Butir C : “ Pemegang IUP dan IUPK wajib meningkatkan nilai tambah sumberdaya mineral dan /atau batubara”
Pasal 102 : “ Pemegang IUP dan IUPK wajib meningkatkan nilai tambah sumberdaya mineral dan/atau batubara dalam pelaksanaan penambangan, pengolahan dan pemurnian serta pemanfaatan mineral dan batubara”
Pasal 103 : “ Pemegang IUP dan IUPK OP wajib melakukan pengolahan dan pemurnian hasil penambangan didalam negeri”
Pasal 170 : “ Pemegang Kontrak Karya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169 yang sudah berproduksi wajib melakukan pemurnian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (1) selambat-lambatnya 5 (lima) tahun sejak UU ini di undangkan”
TIDAK ADA BATAS WAKTU UNTUK KEWAJIBAN HILIRISASI BATUBARA, YANG ADA HANYA UNTUK MINERAL
15
Lanjutan
6. PENINGKATAN NILAI TAMBAH BERBAGAI BENTUK PENINGKATAN NILAI TAMBAH BATUBARA
Crushing, Screening, Washing Coal Blending Coal Upgrading Mine Mouth Power Plant Coal Briqueting Coal Conversion : - Gasification ( CTG ) - Liquifaction ( CTL ) - Chemicals ( CTC ) Coal Water Mixtures ( CWM )
16
Lanjutan
6. PENINGKATAN NILAI TAMBAH BERBAGAI ISSUE PENINGKATAN NILAI TAMBAH BATUBARA
Pembayaran Royalti ( di Hulu Versus di Hilir ) ; Rezim perizinan ( Kementerian ESDM vs Kementerian Perindustrian ); Masalah Kepemilikan ( Divestasi ); Masalah incentives Fiscal ( Industry Dasar - Frontier ); Alokasi Batubara ( Single Source vs Multi Source ); Tata Niaga/ Tata Kelola Produk ( Liberalisasi Produk vs Regulated Product ); Perpanjangan IUP / IUPK dengan syarat; Saat ini sektor pertambangan menjadi kurang menarik lagi bagi institusi keuangan ( akibatnya perusahaan tambang sulit mendapatkan pinjaman ).
17
HARAPAN PELAKU PERTAMBANGAN BATUBARA KEPADA PEMERINTAH BARU
18
1. MEMBERIKAN KEPASTIAN HUKUM
Menghormati kontrak – kontrak yang ada;
Renegosiasi dilakukan dengan prinsip “ Take and Give”;
Optimalisasi penerimaan negara sepanjang yang menyangkut tarif diperlukan “duduk bersama” . Kenaikan tarif diminta yang wajar;
Pembagian diperjelas;
Revisi UU No. 4/2009 dan seluruh Peraturan Pemerintah (PP) dibawahnya (terkait terbitnya UU No. 23/2014 ) perlu memperhatikan kepastian hukum dan kelangsungan bisnis pertambangan.
kewenangan diantara
instansi
pemerintah
harus
19
2. MENINGKATKAN SISTEM PENGAWASAN DAN PENEGAKAN HUKUM
Menambah jumlah dan meningkatkan kemampuan pelaksana inspeksi ( Inspektur ) tambang melalui pelatihan dan sertifikasi;
Menerapkan sistem pengawasan elektronik ( IT ) dan sistem penginderaan jauh ( remote sensing – satelite );
Menutup tambang – tambang illegal yang tidak “comply” dengan Undang - Undang dan regulasi .
20
3. MEMANFAATKAN MOMENTUM HARGA BATUBARA YANG SEDANG RENDAH
Meningkatkan pemanfaatan batubara di berbagai sektor industri di dalam negeri;
Mendorong pembangunan PLTU mulut tambang dengan memberikan insentif ;
Mendorong tambang – tambang batubara untuk menggunakan sumber energi sendiri dalam operasinya .
21
4. PENGURANGAN BIAYA OPERASI TINGGI YANG DISEBABKAN OLEH BIROKRASI DI PEMERINTAHAN
Menghilangkan praktek – praktek pungli / “ No Service But Must Pay “ ;
Pelayanan pemerintah yang lebih cepat dan murah .
22
5. MENYEDIAKAN BERBAGAI INSENTIF BAGI USAHA INDUSTRI PENINGKATAN NILAI TAMBAH BATUBARA
Keharusan melakukan divestasi diberikan lebih panjang;
Disediakan “fiscal insentives” untuk industri yang bersifat ( Pertama di Indonesia ) ;
Industri hilir diperbolehkan mendapat “multi source” untuk bahan baku ;
Produk hilir diberikan kebebasan untuk dipasarkan ;
Perpanjangan IUP/ IUPK dengan syarat .
“frontier”
23
Terima Kasih Supriatna Suhala
Direktur Eksekutif APBI-ICMA Sekretariat APBI-ICMA : Menara Kuningan Building, 1st Floor - Suite A,M & N Jl. HR Rasuna Said Block X-7, Kav. 5 Jakarta 12940 – INDONESIA T : +62 21 3001 5935 , 3001 2477 F : +62 21 3001 5936 , 3001 2477 Email :
[email protected] Website : www.apbi-icma.org
24
