PERAN KOMUNIKASI BPJS KEPADA PELAKU USAHA TENTANG JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN (Studi Pada Pelaku Usaha Di Wilayah Kelurahan Mapanget)

e-journal “Acta Diurna” Volume V. No.2. Tahun 2016

PERAN KOMUNIKASI BPJS KEPADA PELAKU USAHA TENTANG JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN (Studi Pada Pelaku Usaha Di Wilayah Kelurahan Mapanget) Oleh: Regina Supeno Desie M.D. Warouw Herry Mulyono e-mail: [email protected] Abstrak Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (UU BPJS), secara tegas menyatakan bahwa BPJS dibentuk dengan UU BPJS adalah badan hukum publik. BPJS yang dibentuk adalah BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan. Kedua, BPJS tersebut pada dasarnya mengemban misi negara untuk memenuhi hak konstitusional setiap orang atas jaminan sosial dengan menyelenggarakan program jaminan yang bertujuan memberi kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Program pemerintah mengenai BPJS terbagi dua jenis yaitu BPJS kesehatan dan ketenagakerjaan. BPJS Ketenagakerjaan berfungsi menyelenggarakan 4 program, yaitu program jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kematian. Menurut UU SJSN (Sistem Jaminan Sosial Nasional) program jaminan kecelakaan kerja diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip asuransi sosial, dengan tujuan menjamin agar peserta memperoleh manfaat pelayanan kesehatan dan santunan uang tunai apabila seorang pekerja mengalami kecelakaan kerja atau menderita penyakit akibat kerja. Selanjutnya program jaminan hari tua diselenggarakan secara nasional dengan tujuan untuk menjamin agar peserta menerima uang tunai apabila memasuki masa pensiun, mengalami cacat total tetap, atau meninggal dunia. Kemudian program jaminan pensiun diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip asuransi sosial atau tabungan wajib, untuk mempertahankan derajat kehidupan yang layak pada saat peserta kehilangan atau berkurang penghasilannya karena memasuki usia pensiun atau mengalami cacat total tetap. Jaminan pensiun ini diselenggarakan berdasarkan manfaat pasti.Sedangkan program jaminan kematian diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip asuransi sosial dengan tujuan untuk memberikan santuan kematian yang dibayarkan kepada ahli waris peserta yang meninggal dunia. Namun seringkali ditemui dilapangan bahwa, masih banyak lembaga usaha, kecil, menengah dan besar, yang belum mengikutsertakan pegawai/karyawannya ke program BPJS. Hal ini tentunya bertentangan dengan Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 berkaitan dengan jaminan sosial tenaga kerja tersebut. Melihat permasalahan tersebut dugaan peneliti bahwa masih banyak pelaku usaha yang belum mendaftarkan pekerja, pegawai atau karyawannya ke program BPJS, juga terjadi di Kota Manado dan sekitarnya, termasuk di wilayah Mapanget, terlebih khusus di desa Talawaan Mapanget, Kecamatan Dimembe. Kenyataan pada wilayah tersebut banyak berdiri usaha-usaha kecil dan menengah, .Tercatat di lokasi tersebut banyak berdiri usaha dibidang rumah makan, toserba, dan lain-lain. oleh sebab itu peneliti mencoba untuk melakukan penelitian ilmiah ilmu komunikasi berkaitan dengan permasalahan bagaimana Peran komunikasi BPJS kepada pelaku usaha tentang jaminan sosial ketenagakerjaan (studi pada pelaku usaha di wilayah kelurahan Mapanget). Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori S-O-R oleh Onong Uchjana Effendy yang menjelaskan rumus S-M-C-R yaitu : Source=BPJS, message= pesan adalah isi tentang BPJS dan jaminan sosial ketenegakerjaan, Channel=media komunikasi menggunakan bahasa, gambar tentang BPJS, receiver=penerima informasi BPJS (masyarakat). Metode yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif yang bertujuan untuk memaparkan situasi dan peristiwa.Metode deskriptif adalah yaitu mencari atau meneliti hubungan antara variable-variabel. Hasil penelitian telah menunjukkan bahwa Pendekatan komunikasi secara interpersonal oleh pihak BPJS dalam memberikan informasi tentang jaminan sosial ketenagakerjaan kepada pelaku usaha, masih kurang dilakukan. Kemudian pendekatan komunikasi kelompok dapat disimpulkan bahwa kurang digunakan oleh pihak BPJS kepada pelaku usaha di wilayah desa Mapanget tersebut.Masih kurangnya pertemuan yang dilakukan oleh pihak bpjs ketenagakerjaan dalam memberikan informasi kepada kelompok pelaku usaha tersebut.


PENDAHULUAN Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (UU BPJS), secara tegas menyatakan bahwa BPJS dibentuk dengan UU BPJS adalah badan hukum publik. BPJS yang dibentuk adalah BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan. Kedua, BPJS tersebut pada dasarnya mengemban misi negara untuk memenuhi hak konstitusional setiap orang atas jaminan sosial dengan menyelenggarakan program jaminan yang bertujuan memberi kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Program pemerintah mengenai BPJS terbagi dua jenis yaitu BPJS kesehatan dan ketenagakerjaan. BPJS Ketenagakerjaan berfungsi menyelenggarakan 4 program, yaitu program jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kematian. Menurut UU SJSN (Sistem Jaminan Sosial Nasional) program jaminan kecelakaan kerja diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip asuransi sosial, dengan tujuan menjamin agar peserta memperoleh manfaat pelayanan kesehatan dan santunan uang tunai apabila seorang pekerja mengalami kecelakaan kerja atau menderita penyakit akibat kerja. Selanjutnya program jaminan hari tua diselenggarakan secara nasional dengan tujuan untuk menjamin agar peserta menerima uang tunai apabila memasuki masa pensiun, mengalami cacat total tetap, atau meninggal dunia. Kemudian program jaminan pensiun diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip asuransi sosial atau tabungan wajib, untuk mempertahankan derajat kehidupan yang layak pada saat peserta kehilangan atau berkurang penghasilannya karena memasuki usia pensiun atau mengalami cacat total tetap. Jaminan pensiun ini diselenggarakan berdasarkan manfaat pasti.Sedangkan program jaminan kematian diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip asuransi sosial dengan tujuan untuk memberikan santuan kematian yang dibayarkan kepada ahli waris peserta yang meninggal dunia. Namun seringkali ditemui dilapangan bahwa, masih banyak lembaga usaha, kecil, menengah dan besar, yang belum mengikutsertakan pegawai/karyawannya ke program BPJS. Hal ini tentunya bertentangan dengan Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 berkaitan dengan jaminan sosial tenaga kerja tersebut. Melihat permasalahan tersebut dugaan peneliti bahwa masih banyak pelaku usaha yang belum mendaftarkan pekerja, pegawai atau karyawannya ke program BPJS, juga terjadi di Kota Manado dan sekitarnya, termasuk di wilayah Mapanget, terlebih khusus di desa Talawaan Mapanget, Kecamatan Dimembe. Kenyataan pada wilayah tersebut banyak berdiri usaha-usaha kecil dan menengah, .Tercatat di lokasi tersebut banyak berdiri usaha dibidang rumah makan, toserba, dan lain-lain. Oleh sebab itu peneliti mencoba untuk melakukan penelitian ilmiah ilmu komunikasi berkaitan dengan permasalahan: “Bagaimana peran komunikasi BPJS kepada pelaku usaha tentang jaminan sosial ketenagakerjaan”. TINJAUAN PUSTAKA 1. Pengertian Komunikasi Komunikasi berasal dari bahasa Latin; communicatio yang artinya; pergaulan, peran serta, kerjasama, yang bersumber dari istilah; communis yang artinya; sama makna” (Onong, U. Effendy, 1986:60). Arifin Anwar, (1992:19-20) tentang pengertian secara etimologis dari komunikasi adalah: “Istilah komunikasi itu sendiri terkandung makna bersama-sama (common, commonnese dalam bahasa Inggris), istilah komunikasi dalam bahasa Indonesia dan dalam bahasa Inggris itu berasal dari bahasal Latin, yakni: communicatio, yang berarti: pemberitahuan, pemberi bagian (dalam sesuatu) pertukaran, di mana si pembicara


mengharapkan pertimbangan atau jawaban dari pendengarnya, ikut bagian. Kalau kata kerjanya; communicare, artinya: berdialog atau bermusyawarah.” 2. Unsur komunikasi Komunikasi antar manusia hanya bisa terjadi, jika ada seseorang yang menyampaikan pesan kepada orang lain tujuan tertentu, artinya komunikasi hanya bisa terjadi kalau didukung oleh adanya sumber, pesan, media, penerima, dan efek .unsur-unsur ini bisa juga disebut komponen atau elemen komunikasi. Yaitu : Sumber, Semua peristiwa komunikasi akan melinatkan sumber sebagai pembuat atau pengirim informasi, Tujuan komunikasi adalah untuk mempengaruhi, membentuk pendapat atau merubah perilaku komunikan, Pesan, pesanyang dimaksud dalam proses komunikasi adalah sesuatu yang disampaikan pengirim kepada penerima. Media, Media adalah alat sarana yang digunakan untuk menyampaikan pesan dari komunikator kepada khalayak. Penerima, Penerima adalah pihak yang menjadi sasaran pesan yang dikirim oleh sumber. Pengaruh atau efek, Pengaruh atau efek adalah perbedaan antara apa yang dipikirkan, dirasakan, dan dilakukan oleh penerima sebelum dan sesudah menerima pesan (Hafied Cangara, 2008;22-27). 3. Program BPJS ketenagakerjaan Sejarah terbentuknya PT Jamsostek (Persero) mengalami proses yang panjang, dimulai dari UU No.33/1947 jo UU No.2/1951 tentang kecelakaan kerja, Peraturan Menteri Perburuhan (PMP) No.48/1952 jo PMP No.8/1956 tentang pengaturan bantuan untuk usaha penyelenggaraan kesehatan buruh, PMP No.15/1957 tentang pembentukan Yayasan Sosial Buruh, PMP No.5/1964 tentang pembentukan Yayasan Dana Jaminan Sosial (YDJS), diberlakukannya UU No.14/1969 tentang Pokok-pokok Tenaga Kerja. Secara kronologis proses lahirnya asuransi sosial tenaga kerja semakin transparan. Setelah mengalami kemajuan dan perkembangan, baik menyangkut landasan hukum, bentuk perlindungan maupun cara penyelenggaraan, pada tahun 1977 diperoleh suatu tonggak sejarah penting dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah (PP) No.33 tahun 1977 tentang pelaksanaan program asuransi sosial tenaga kerja (ASTEK), yang mewajibkan setiap pemberi kerja/pengusaha swasta dan BUMN untuk mengikuti program ASTEK. Terbit pula PP No.34/1977 tentang pembentukan wadah penyelenggara ASTEK yaitu Perum Astek. Tonggak penting berikutnya adalah lahirnya UU No.3 tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja (JAMSOSTEK).Dan melalui PP No.36/1995 ditetapkannya PT Jamsostek sebagai badan penyelenggara Jaminan Sosial Tenaga Kerja. Program Jamsostek memberikan perlindungan dasar untuk memenuhi kebutuhan minimal bagi tenaga kerja dan keluarganya, dengan memberikan kepastian berlangsungnya arus penerimaan penghasilan keluarga sebagai pengganti sebagian atau seluruhnya penghasilan yang hilang, akibat risiko sosial. Selanjutnya pada akhir tahun 2004, Pemerintah juga menerbitkan UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Undang-undang itu berhubungan dengan Amandemen UUD 1945 tentang perubahan pasal 34 ayat 2, yang kini berbunyi: "Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan". Manfaat perlindungan tersebut dapat memberikan rasa aman kepada pekerja sehingga dapat lebih berkonsentrasi dalam meningkatkan motivasi maupun produktivitas kerja. Kiprah Perusahaan PT Jamsostek (Persero) yang mengedepankan kepentingan dan hak normatif Tenaga Kerja di Indonesia dengan memberikan perlindungan 4 (empat) program, yang mencakup Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan


Hari Tua (JHT) dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK) bagi seluruh tenaga kerja dan keluarganya terus berlanjutnya hingga berlakunya UU No 24 Tahun 2011. Tahun 2011, ditetapkanlah UU No 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Sesuai dengan amanat undang-undang, tanggal 1 Januri 2014 PT Jamsostek akan berubah menjadi Badan Hukum Publik. PT Jamsostek (Persero) yang bertransformsi menjadi BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) Ketenagakerjaan tetap dipercaya untuk menyelenggarakan program jaminan sosial tenaga kerja, yang meliputi JKK, JKM, JHT dengan penambahan Jaminan Pensiun mulai 1 Juli 2015. Menyadari besar dan mulianya tanggung jawab tersebut, BPJS Ketenagakerjaan pun terus meningkatkan kompetensi di seluruh lini pelayanan sambil mengembangkan berbagai program dan manfaat yang langsung dapat dinikmati oleh pekerja dan keluarganya.Kini dengan sistem penyelenggaraan yang semakin maju, program BPJS Ketenagakerjaan tidak hanya memberikan manfaat kepada pekerja dan pengusaha saja, tetapi juga memberikan kontribusi penting bagi peningkatan pertumbuhan ekonomi bangsa dan kesejahteraan masyarakat Indonesia ok. (www.bpjsketenagakerjaan.go.id) 4. Teori Pendukung (Teori S-O-R) Menurut Effendy (2003 : 256) teori dan model komunikasi yang tampil pada tahun awal sekitar dekade 1940-an dan 1950-an antara lain adalah Rumus S-M-C-R adalah singkatan dari istilah-istilah : S singkatan dari Source yang berarti sumber atau komunikator ; M singkatan dari Message yang berarti pesan ; C singkatan dari Channel yang berarti saluran atau media, sedangkan R singkatan dari Receiver yang berarti penerima atau komunikan. Dalam penelitian ini rumus S-M-C-R yaitu : Source=BPJS, message= pesan adalah isi tentang BPJS dan jaminan sosial ketenegakerjaan, Channel=media komunikasi menggunakan bahasa, gambar tentang BPJS, receiver=penerima informasi BPJS (masyarakat). METODE PENELITIAN Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode deskriptif Kuantitatif adalah bertujuan untuk memaparkan situasi dan peristiwa. Metode deskriptif kuantitatif adalah yaitu mencari atau meneliti hubungan antara variable-variabel. Variabel Penelitian dan definisi Operasional Variabel penelitian tunggal yaitu peran komunikasi BPJS kepada pelaku usaha tentang jaminan sosial ketenagakerjaan. Indikator variabel penelitian adalah sebagai berikut: Pendekatan bentuk komunikasi yang digunakan: - Melakukan pendekatan komunikasi interpersonal dengan pelaku usaha - Melakukan Pendekatan Komunikasi kelompok dengan kelompok pelaku usaha Media/saluran yang digunakan: - Radio - Televisi - Koran - Internet/Website - BBM - Jejaring sosial (FB, Twitter, Instagram, path, dll) - Workshop BPJS - Pameran


Populasi dan sampel Penelitian Dalam penelitian ini ditetukan sampel adalah para pelaku usaha yang ada di area atau wilayah desa Talawaan Mapanget Kecamatan Dimembe, dimana ada sekitar 25 pelaku usaha yang ada di wilayah tersebut, menginggat populasi dibawah 100 maka semua populasi dijadikan sampel penelitian adalah 25 responden. Teknik pengumpulan data Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini digunakan dengan dua cara yaitu mengumpulkan data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang dikumpulkan melalui kuisioner yang didapatkan dari responden di lapangan. Data sekunder adalah data pendukung yang bisa diperoleh dari informasi yang di dapatkan pada kantor BPJS Manado. Teknik analisis data Untuk mendukung penelitian ini, peneliti menggunakan teknik analisis deskriptif.Dimana data yang sudah ada di oleh dan diklasifikasikan dengan menggunakan table frekuensi dan prosentase setelah itu di gambarkan dan dideskripsikan dalam bentuk kalimat, dan untuk hasil wawancara digunakan untuk menjelaskan hasil penelitian yang diperoleh dengan kuisioner dan angket. Rumus frekuensi dan Prosentase adalah: 𝑷=

𝐅 𝐱 𝟏𝟎𝟎 𝐍

Dimana: P = Presentase F = Frekuensi N = Jumlah Sampel Dari hasil penelitian ini maka akan dibuat dalam tabel frekuensi dan akan dihitung kedalam bentuk presentase, sehingga didapatkan hasil dari setiap kategori yang diteliti. Dan pada akhirnya hasil tersebut dideskripsikan kedalam bentuk kalimat yang merupakan kesimpulan dari penelitian ini. PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN Berdasarkan dari hasil penelitian pada penjelasan tentang bagaimana peran komunikasi BPJS kepada pelaku usaha tentang jaminan sosial ketenagakerjaan pada bab sebelumnya dengan melihat tabel persentase mengenai beberapa hasil pengukuran dari indikator penelitian ini, maka perlu di jelaskan secara keseluruhan pada pembahasan hasil penelitian mendapatkan bahwa: Pendekatan komunikasi secara interpersonal oleh pihak BPJS dalam memberikan informasi tentang jaminan sosial ketenagakerjaan kepada pelaku usaha, masih kurang dilakukan. Kemudian pendekatan komunikasi kelompok dapat disimpulkan bahwa kurang digunakan oleh pihak BPJS kepada pelaku usaha di wilayah desa Mapanget tersebut.Masih kurangnya pertemuan yang dilakukan oleh pihak bpjs ketenagakerjaan dalam memberikan informasi kepada kelompok pelaku usaha tersebut. Penggunaan radio sebagai media/saluran yang digunakan dalam memberikan infomasi tentang jaminan sosial ketenagakerjaan oleh pihak BPJS kepada pelaku usaha di wilayah desa


Mapanget dapat disimpulkan bahwa masih sangat kurang digunakan. Masyarakat dan pelaku usaha masih jarang mendengar informasi secara keseluruhan mengenai cara serta syarat mendapatkan jaminan sosial ketenagakerjaan tersebut dari media radio. Penggunaan televisi sebagai media / saluran yang digunakan dalam memberikan infomasi tentang jaminan sosial ketenagakerjaan oleh pihak BPJS sering digunakan.Hal ini cukup beralasan karena masyarakat khususnya pelaku usaha yang berada di wilayah desa Mapanget kecamatan Talawaan kabupaten Minahasa Utara sering melihat informasi tentang BPJS ketenagakerjaan melalui iklan layanan masyarakat yang di tayangkan di televisi. Koran masih kurang digunakan dalam memberikan informasi tentang jaminan sosial ketenagakerjaan oleh BPJS kepada pihak pelaku usaha. Informasi di koran lebih cenderung pada segmen pemberitaan tentang program bpjs ketenagakerjaan, bukan pada cara dan syarat menjadi anggota bpjs tersebut. Internet dan website merupakan media informasi dari pihak BPJS kepada masyarakat luas.masyarakat umum bisa mengakses informasi tentang BPJS Ketenagakerjaan melalui website: www.bpjsketenagakerjaan.go.id. Secara keseluruhan tentang profil, program, organisasi, aturan serta syarat dan cara menjadi anggota bpjs. Selanjutnya Bbm masih kurang di gunakan dalam memberikan informasi tentang BPJS ketenagakerjaan kepada pelaku usaha yang berada di wilayah desa Mapanget Kecamatan Dimembe kabupaten Minahasa utara Sulawesi Utara. Jejaring sosial (FB, Twitter, Instagram, path, dll) selalu diandalkan dan digunakan sebagai media informasi oleh bpjs ketenagakerjaan dengan dapat di lihat oleh semua orang melalui jejaring sosial facebook dengan nama account bpjs ketenagakerjaan. Kegiatan Workshop belum dijadikan sebagai salah satu media atau saluran oleh bpjs dalam memberikan informasi kepada pelaku usaha dan masyarakat umum tentang jaminan sosial ketenagakerjaan. Ivent pameran masih kurang digunakan sebagai sebuah kegiatan yang dapat memberikan informasi kepada pelaku usaha tentang jaminan sosial ketenagakerjaan. PENUTUP 1. Kesimpulan Dari hasil penelitian tentang peran komunikasi BPJS kepada pelaku usaha tentang jaminan sosial ketenagakerjaan mendapatkan kesimpulan sebagai berikut: 1) Secara keseluruhan peran komunikasi BPJS dalam memberikan informasi tentang jaminan sosial ketenagakerjaan belum maksimal, dimana belum mengandalkan beberapa pendekatan komunikasi, antara lain pendekatan secara kelompok maupun secara interpersonal dengan para pelaku usaha yang ada di wilayah desa Mapanget Kecamatan Talawaan Minahasa Utara. 2) Media massa seperti koran serta media elektronik radio belum dipotimalkan sebagai media atau saluran komunikasi dalam upaya memberikan informasi kepada pelaku usaha yang ada di wilayah desa Mapanget kecamatan talawaan tentang jaminan sosial ketenagakerjaan. Sementara media televisi merupakan saluran yang paling sering digunakan BPJS terkait dengan program jaminan sosial ketenagakerjaan tersebut dengan berbagai format seperti iklan, talkshow, serta pemberitaan. 3) Media baru seperti internet/website, jejaring sosial facebook, dll digunakan oleh BPJS ketenagakerjaan sebagai media komunikasi dengan masyarakat luas serta pelaku usah untuk mendapatkan informasi jaminan sosial ketenagakerjaan


tersebut. Sementara bbm belum di optimalkan sebagai saluran informasi bpjs ketenagakerjaan. Kegiatan workshop serta ivent pameran masih jarang di gunakan oleh BPJS dalam memberikan informasi tentang jaminan sosial ketenagakerjaan kepada pelaku usaha khususnya yang berada di wilayah desa Mapanget kecamatan Talawaaan Minahasa Utara tersebut 2. Saran Dari hasil kesimpulan penelitian diatas mendapatkan saran yang perlu mejadi masukan dalam penelitian ini adalah: 1) Pihak BPJS ketenagakerjaan perlu membuat kegiatan yang lebih banyak memberikan informasi tentang jaminan sosial ketenagkerjaan, baik cara serta aturan dan syarat bagaimana menjadi anggota bpjs khususnya kepada pelaku usaha kecil dan menengah. 2) Pihak BPJS ketenagakerjaan perlu melakukan berbagai macam teknik pendekatan komunikasi baik secara interpersonal maupun kelompok guna memberikan informasi kepada masyarakat dan pelaku usaha tentang program jaminan sosial ketenagakerjaan tersebut. 3) Pemanfaatan berbagai media massa, cetak dan elektronik serta media baru online perlu ditingkatkan dan dioptimalkan agar informasi jaminan sosial ketenagakerjaan lebih cepat di ketahui oleh masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA Arifin Anwar, 1992, Strategi Komunikasi, Armico, Bandung Cangara, H Hafied. 2008. Pengantar Ilmu Komunikasi. Jakarta: Rajawali Pers LiliweriAlo, 1991, Komunikasi Antar Pribadi, Bandung: Citra Aditya Bhakti. JalaludinRakhmat, 2004. Metode Penelitian Komunikasi (dilengkapi dengan contoh analisis statistik). Bandung: Remaja Rosdakarya. Meinanda, Teguh, 1981, Pengantar Ilmu Komunikasi dan Jurnalistik, Bandung: Armico. Mulyana, Deddy. 2005. Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar, , Bandung: PT. Remaja Rosda Karya. Onnong U. Effendy, 1983, Dimensi-Dimensi Komunikasi, Bandung: Alumni. -------------------------, 1986, Dinamika Komunikasi, Bandung: Remaja Karya. -------------------------, 2003, Ilmu, Teori Dan Filsafat Komunikasi, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. Widjaja. W. A., 1986, Komunikasi: dan Hubungan Masyarakat, Jakarta: Bina Aksara. Sumber Lain: Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ketiga 2003. www.bpjsketenagakerjaan.go.id UU No.33/1947 jo UU No.2/1951 tentang kecelakaan kerja UU No.14/1969 tentang Pokok-pokok TenagaKerja UU No.3 tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja (JAMSOSTEK) UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional UU No.24 Thn 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial


Peraturan Menteri Perburuhan (PMP) No.48/1952 jo PMP No.8/1956 tentang pengaturan bantuan untuk usaha penyelenggaraan kesehatan buruh. PMP No.15/1957 tentang pembentukan Yayasan Sosial Buruh, PMP No.5/1964 tentang pembentukan Yayasan Dana Jaminan Sosial (YDJS) Peraturan Pemerintah (PP) No.33 tahun 1977 tentang pelaksanaan program asuransi sosial tenaga kerja (ASTEK) PP No.34/1977 tentang pembentukan wadah penyelenggara ASTEK yaitu Perum Astek

PERAN KOMUNIKASI BPJS KEPADA PELAKU USAHA TENTANG JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN (Studi Pada Pelaku Usaha Di Wilayah Kelurahan Mapanget)

Recommend Documents