RW01 Dusun Desa-Desa Saguling Kecamatan Baregbeg Kabupaten Ciamis

PERANAN SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN (Studi pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah Kabupaten Ciamis) YOGA ANDRIAWAN 123403070

Jln.Saguling RT03/RW01 Dusun Desa-Desa Saguling Kecamatan Baregbeg Kabupaten Ciamis 46274 e-mail: [email protected] Dibawah Bimbingan : Euis Rosidah, S.E., M.Ak. Rd. Neneng Rina A, S.E., M.M., Ak., CA ABSTRAK Penelitian pada Dinas Pendapatan, pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah dilakukan untuk mengetahui (1) Sistem Akuntansi yang terjadi pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah Kabupaten Ciamis, (2) Kualitas Laporan Keuangan pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah Kabupaten Ciamis, (3) Peranan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah terhadap Kulalitas Laporan Keuangan di Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ciamis. Metode penelitian yang dilakukan adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Hasil penelitian menunjukan bahwa (1) Sistem Akuntansi pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah Kabupaten Ciamis telah dilakukan dengan memadai dan telah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (2) Kualitas Laporan Keuangan pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah (3) Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah sangat berperan dalam Kualitas Laporan Keuangan pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah Kabupaten Ciamis. Kata Kunci : Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah dan Kualitas Laporan Keuangan

1

Jurnal Ekonomi Akuntansi 2016

ABSTRACT The study in Department of Revenue, Financial, and Asset District Ciamis was conducted to determine (1) Local Government Accounting System that occurs in Department of Revenue, Financial, and Asset District Ciamis (2) Quality of Financial Statements in Department of Revenue, Financial, and Asset Ditrict Ciamis (3) role of local government accounting system for quality of financial statements in Department of Revenue, Financial, and Asset Ditrict Ciamis. The research method used was a qualitative method with a case study approach. The results showed that : (1) Accounting System that occurs in Department of Revenue, Financial, and Asset District Ciamis has been done adequate and according to the government acoounting standards (2) Quality of Financial Statements in Department of Revenue, Financial, and Asset Ditrict Ciamis has been as expected and according with government regulation (3) Local government accounting system has been instrumental in supporting of quality of financial statements at Department of Revenue, Financial, and Asset District Ciamis. Keywords: Local Government Accounting System and Quality of Financial Statements

PENDAHULUAN Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, otonomi daerah memberikan kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dengan pelaksanaan otonomi daerah kabupaten dan kota, pengelolaan keuangan sepenuhnya berada di tangan pemerintah daerah. Oleh karena itu, sistem pengelolaan keuangan daerah yang baik diperlukan untuk mengelola dana secara transparansi, relevan, dan andal. Beberapa prioritas perbaikan dalam pengelolaan keuangan daerah penting dilakukan, terutama dalam aspek anggaran, akuntansi, dan pemeriksaan. Untuk mewujudkan hal tersebut diperlukan suatu pemikiran cerdas melalui inovasi sistem akuntansi.

2


Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 Sistem Akuntansi Keuangan

Pemerintah

Daerah

adalah

proses

pengumpulan

data,

pencatatan,

pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan dalam pertanggungjawaban terhadap APBD yang diterima. Pelaporan tersebut dapat dilakukan secara manual atau dengan aplikasi komputer. Pada hakekatnya jika belum memahami sistem akuntansi, maka belum memahami penyusunan laporan keuangan, karena akuntansi pada dasarnya merupakan sistem pengolahan informasi yang menghasilkan output berupa laporan keuangan atau informasi akuntansi itu sendiri. Sistem akuntansi memberikan pengetahuan tentang pengolahan informasi akuntansi sejak data trnasaksi tersebut terjadi dan dicatat dalam sebuah dokumen sampai dengan laporan itu dihasilkan. Dalam penyusunan laporan keuangannya pemerintah daerah diwajibkan untuk menggunakan sistem akuntansi yang sudah diatur oleh pemerintah pusat dalam bentuk undang-undang dan peraturan pemerintah yang bersifat mengikat seluruh pemerintah daerah. Agar laporan keuangan pemerintah daerah dapat dibuat dengan baik diperlukan sistem akuntansi yang memadai, karena sistem akuntansi merupakan pendukung terciptanya pengelolaan keuangan daerah yang berkualitas. Pengembangan sebuah sistem yang dianggap tepat untuk dapat di implementasikan di daerah menghasilkan suatu Sistem Akuntansi Keuangan Daerah. Laporan Keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Pengelolaan keuangan daerah yang baik ditunjukan dari laporan keuangan yang disusun dan telah diaudit. Laporan keuangan merupakan media bagi sebuah entitas, dalam hal ini pemerintahan untuk mempertanggungjawabkan kinerja keuangannya kepada publik. Pemerintah harus mampu menyajikan laporan keuangan

3


yang mengandung informasi yang berkualitas. Suatu laporan keuangan haruslah memenuhi kualitas laporan keuangan yang sesuai dengan kerangka konseptual akuntansi yang juga tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 yang menjadi dasar hukum Standar Akuntansi Pemerintahan, dimana kriteria tersebut meliputi : (1) Relevan, (2) Andal, (3) Dapat dibandingkan, dan (4) Dapat dipahami. Laporan Keuangan dibuat untuk menyajikan informasi yang relevan, andal, dan dapat dipercaya berkenaan dengan posisi keuangan dan seluruh data transaksi yang dicatat oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Begitu juga dengan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang setiap tahunya mendapat penilaian berupa opini dari Badan Pengawa Keuangan (BPK). Terdapat empat opini yang diberikan pemeriksa yaitu : opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), opini Tidak Wajar (TW), dan pernyataan menolak atau Tidak Memberi Pendapat (TMP) menurut PP Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Pada Tahun 2010 – 2012 Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis mendapatkan opini dari BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) atas LKPD (Laporan Keuangan Pemerintah Daerah) yaitu Opini WDP (Wajar Dengan Pengecualian), yang berarti Laporan Keuangan yang dibuat atau disusun oleh Pemerintah Daerah belum sepenuhnya memenuhi persyaratan atau mencapai kualitas tertentu yang ditetapkan oleh BPK. (Sumber: Badan Pemeriksa Keuangan, data diolah pada tahun 2015) Dengan opini WDP tersebut menunjukan bahwa hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemrintah Kabupaten Ciamis belum sesuai dengan yang diharapkan. Hal ini terlihat dari opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang diberikan BPK RI pada tahun 2010 - 2012 yang mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP).

4


Hal ini juga menunjukan bahwa efektivitas dalam memanfaatkan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah belum optimal diterapkan dalam menyusun laporan keuangan pemerintah, sehingga laporan yang dihasilkan pun belum memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh BPK RI. Untuk dapat menghasilkan laporan keuangan yang relevan, handal, dan dapat dipercaya, pemerintah daerah harus memiliki sistem akuntansi yang baik. Sistem akuntansi yang lemah menyebabkan laporan keuangan yang dihasilkan juga kurang handal dan kurang relevan untuk pembuatan keputusan. Saat ini sistem akuntansi pemerintah daerah rata-rata masih lemah. Berkaitan dengan yang ditegaskan oleh ketua Badan Pemeriksa Keuangan bahwa diperlukan pencepatan perbaikan dari sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah melalui langkah-langkah nyata, terprogram dan mengikut sertakan berbagai kalangan tidak hanya dari pemerintah daerah saja. Yang hasilnya akan mendukung aparatur pemerintah daerah untuk membuat Laporan Keuangan yang berkualitas. Tetapi pada Tahun 2013 dan 2014 Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis mendapatkan opini yang lebih baik lagi dari BPK yaitu Opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) yang berarti bahwa dari tahun ke tahun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang disusun dan dibuat oleh Kabupaten Ciamis telah mencapai keberhasilan dalam meningkatkan kualitas Laporan Keuangannya. Keberhasilan tersebut menuntut Pemerintah untuk mempertahankan kinerjanya dalam menyampaikan informasi Laporan Keuanganya untuk tahun-tahun kedepanya agar terus mendapatkan Opini WTP kembali dan menjadikan Pemerintahan yang kompeten dalam menyampaikan Laporan Keuanganya.

5


METODE PENELITIAN Objek Penelitian Adapun Objek Penelitian untuk kali ini adalah Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah dan Kualitas Laporan Keuangan pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah Kabupaten Ciamis. Jenis Penelitian Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian Deskriptif. Peneltian ini melibatkan satu variabel bebas (independen) dan satu variabel terikat (dependen). Variabel bebas dalam penelitian ini adalah Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah dan Variabel terikatnya adalah Kualitas Laporan Keuangan. Analsis Data yang digunakan adalah

Deskriptif

Kualitatif

dengan

tujuan

untuk

membandingkan

antara

teori/peraturan yang sudah ditetapkan dengan fakta lapangan pada Tempat Penelitian. Dengan menggunakan metode penelitian ini akan diketahui peranan variabel yang diteliti,sehingga menghasilkan kesimpulan yang akan memperjelas gambaran mengenai objek yang diteliti. Operasionalisasi Variabel Dalam Penelitian ini penulis menggunakan dua variabel yaitu : -

Independen Variabel/Variabel Bebas (X), variabel yang diduga secara bebas berpengaruh terhadap variabel terikat. Dalam penelitian ini variabel bebas adalah Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah.

-

Dependen Variabel/Variabel Terikat (Y), variabel yang dipengaruhi oleh variabel bebas. Dalam penelitian ini variabel terikat adalah Kualitas Laporan Keuangan

6


Tabel 1.1 Operasionalisasi Variabel Penelitian

Variabel

Definisi

“Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat Independen (X) SAPD adalah rangkaian sistematik dari prosedur, penyelenggara, Sistem peralatan dan elemen lain untuk Akuntansi mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi sampai dengan Pemerintah pelaporan keuangan di lingkungan Daerah organisasi pemerintahan daerah.” (Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013) Variabel

Variabel Dependen (Y) Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

“Laporan keuangan merupakan representasi posisi keuangan yang menjadi bahan informasi bagi para pemakainya sebagai salah satu bahan dalam proses pengambilan keputusan dari transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pemerintahan” (Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010)

Aspek yang Diteliti Kesesuaian sistem akuntansi keuangan yang digunakan sudah memenuhi Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), - Analisis Transaksi - Jurnal - Posting ke Buku Besar - Neraca Saldo - Jurnal Penyesuaian - Neraca Setelah Penyesuaian - Laporan Keuangan - Neraca Saldo Akhir 1. Relevan, -Tepat Waktu -Lengkap 2. Andal, -Jujur -Netral 3. Dapat Dipahami, 4. Dapat Dibandingkan.

Sumber Data Berdasarkan sumber data yang diteliti, maka sumber pengumpulan data yang penulis gunakan adalah : 1. Studi Lapangan (Field Research), Studi lapangan merupakan pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mendatangi langsung tempat/objek penelitian, adapun beberapa cara dalam studi lapangan ialah :

7

-

Wawancara (Interview)

-

Pengamatan (Observasi) Jurnal Ekonomi Akuntansi 2016

-

Angket (Kuesioner)

2. Studi Pustaka, Merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara membaca dan mempelajari buku, penelitian lain, dan laporan yang dipublikasikan yang mempunyai hubungan erat dengan objek penelitian untuk memperoleh data sekunder. Teknik Analisis Data Teknik analisis data dalam buku Lexy J Moleong (289:2007) meliputi : 1. Mengembangkan Deskripsi 2. Mengklasifikasi, dalam analisis data kita harus memilah-milah data itu dan mnemadukanya kembali. Masalah ini tidak akan muncul jika deskripsi dan klasifikasi tidak berakhir dalam analisis itu, namun harus diingat bahwa dalam analisis kita bertujuan untuk menghasilkan sesuatu yang dianalisis. Untuk keperluan itulah kita perlu membuat kaitan-kaitan antara konsep-konsep analisis kita. 3. Menemukan Fokus, untuk memberikan arah dalam uoaya menemukan fokus, kita dapat menggunakan pertanyaan-pertanyaan. Jadi, peneliti bebas menggunakanya dan didasarkan pada perhatian yang diprioritaskan. Selain itu, kita dapat memanfaatkan sumber-sumber seperti pengalaman pribadi, budaya umum, kepustakaan akademis untuk mencari dan menemukan fokus. 4. Mengelola Data, analisis yang baik memerlukan pengelolaan data yang dilakukan secara efisien. Karena itu kita harus mencatat data dalam format yang memudahkan analisisnya. 5. Membaca dan Menganotasi, Bagaimana kita membaca dengan baik akan menentukan bagaimana kita menganalisinya. Membaca itu sendiri tidaklah pasif tetapi interaktif. Dalam penelitian kualitaitf data terbantak ada dalam catatan

8


lapangan, menganotasi data termasuk membuat catatan mengenai hal-hal yang diperlukan. 6. Membuat hubungan, dalam hal ini kita menggunakan hubungan untuk membangun hubungan subsatnsif antara dua bagian data. Tetapi dalam membuat hubungan kita menghubungkan dua bagian data tersebut atas dasar pengamatan dan pengalaman dari kaitan dan bagaimana hal itu beroprasi. 7. Menghasilkan sesuatu yang dicari, untuk menghasilkan data yang dicari kita harus menginkorparasikan unsur-unsur kedalam kesatuan yang koheren. Sebagai hasil akhir proses analisis, hal itu menyajikan kerangka menyeluruh dari analisis yang telah kita lakukan PEMBAHASAN Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah adalah rangkaian sistematik dari prosedur, penyelenggara, peralatan, dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan pada lingkungan organisasi pemerintah. Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah di Dinas Pendapatan, Pengelolaan keuangan, dan Aset Daerah Kabupaten Ciamis telah dilaksanakan dengan memadai ,hal ini dikarenakan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah telah melakukan pencatatan mengenai Transaksi, Jurnal, Posting ke Buku Besar, Neraca Saldo, Neraca Saldo setelah Penyesuaian, Laporan Keuangan, hingga Neraca Saldo Akhir. Dalam pengelolaan keuangan Daerah yang besar pemerintah memerlukan suatu sistem akuntansi yang memadai dan telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah atau dengan Standar Akuntansi Pemeritahan. Menurut Kepmendagri No 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah dinyatakan bahwa Sistem

9


Akuntansi Keuangan Pemerintah dapat dijelaskan secara rinci melalui siklus akuntansi. Siklus akuntansi menurut Indra Bastian (2006:216) adalah Tahap-tahap yang dilakukan dalam sistem akuntansi. Tahapan tersebut meliputi : 1) Analaisis Transaksi 2) Jurnal 3) Posting ke Buku Besar 4) Neraca Saldo 5) Jurnal Penyesuaian 6) Neraca setelah jurnal penyesuaian 7) Laporan Keuangan 8) Neraca saldo Akhir Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 yang menerapkan Basis Akuntansi Akrual Penuh Laporan Keuangan yang harus disusun oleh SKPD meliputi: a) Laporan Realisasi Anggaran b) Neraca c) Laporan Operasional d) Laporan Perubahan Ekuitas e) Catatan atas Laporan Keuangan Selain Proses pencatatan diatas, pemerintah juga serta menyertakan prosedur akuntansinya, menurut Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 pasal 234 Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD), sedangkan Sistem Akuntansi Satuan Kerja Perangkat Dinas (SKPD) dilakukan oleh PPK-SKPD. PPK-SKPD sebagaimana tugasnya menurut pasal 234 yaitu mengkoordinasikan pelaksanaan Sistem dan Prosedur penatausahaan

10


Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran. Berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman pengelola Keuangan Daerah bahwa Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah sekurang-kurangya meliputi sebagai berikut : 1. Prosedur Akuntansi Penerimaan Kas 2. Prosedur Akuntansi Pengeluaran Kas 3. Prosedur Akuntansi Aset Tetap 4. Prosedur Akuntansi Selain Kas Laporan Keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara/daerah selama satu periode. Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi, dan perubahan ekuitas suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan. Dalam Karakteristik Kulaitatif, Laporan Keuangan dapat dikatakan berkualitas apabila telah meliputi : a) Relevan b) Andal c) Dapat dibandingkan, dan d) Dapat dipahami Agar suatu laporan keuangan dapat memberi manfaat bagi para pemakainya maka laporan keuangan tersebut harus dapat memberi nilai informasi yang berkualitas dan berguna dalam pengambilan keputusan. Kualitas Laporan Keuangan tersebut tercermin dari Karakteristik Kualitatif. Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan menurut Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010 tentang Standar

11


Akuntansi Pemerintahan (SAP) adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuanya Kualitas Laporan Keuangan di Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah Kabupaten Ciamis sudah dapat dikatakan baik, hal ini dikarenakan Dinas tersebut sudah menerapkan sistem akuntansi yang baik dalam membuat laporan keuanganya sehingga informasi yang dihasilkan tersebut sudah memenuhi Kualitas Laporan Keuangan yang sesuai dengan kerangka konseptual akuntansi yang juga tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 yang menjadi dasar Standar Akuntansi Pemerintahan. dimana kriteria tersebut meliputi : 1.

Relevan Laporan keuangan bisa dikatakan relevan apabila informasi yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau msa kini dan memprediksi masa depan serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu.

2.

Andal Informasi memiliki kualitas andal jika informasi tersebut bebas dari pengertian menyesatkan, kesalahan material dan dapat diandalkan pemakaianya sebagai penyajian yang tulus atau jujur dari yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar diharapkan dapat disajikan. Informasi mungkin relevan tetapi jika hakikat atau penyajianya tidak dapat diandalkan maka penggunaan informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan. Informasi keuangan pada umumnya tidak luput dari resiko penyajian yang dianggap kurang jujur dari apa yang seharusnya disajikan. Hal tersebut bukan disebabkan karena kesengajaan untuk menyesatkan, tetapi lebih merupakan kesulitan yang melekat dalam mengidentifkasi transaksi serta

12


peristiwa lainnya yang dilaporkan, atau dalam menyusun sertamenerapkan ukuran dan teknik penyajian sesuai dengan makna transaksi dan peristiwa yang terjadi. Informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi mungkin relevan, tetapi jika hakikat atau penyajiannya tidak dapat diandalkan

maka

pengguna

informasi

tersebut

secara

potensial

dapat

menyesatkan. Informasi yang anda memenuhi karakteristik sebagai berikut: a) Penyajian Jujur, yaitu informasi yang menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan. b) Dapat Diverifikasi (verifiability), yaitu informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat diuji, dan apabila pengujian dilakukan lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda, hasilnya tetap menunjukan simpulan yang tidak jauh beda. c) Netralitas, yaitu informasi diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak berpihak pada kebutuhan pihak tertentu. 3. Dapat Dibandingkan Informasi akuntansi yang dapat diperbandingkan memungkinkan para pemakai laporan keuangan untuk mengidentifikasi persamaan dan perbedaan kinerja keuangan pemerintah daerah dalam hubunganya dengan kinerja selama ini. Pemakaian harus dapar memperbandingkan laporan keuangan antaranperiode untuk mengidentifikasi kecenderungan posisi dan kinerja keuangan. Implikasi penting dari karakteristik kualitatif dapat diperbandingkan adalah bahwa pemakai harus mendapat informasi tentang kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan dan perubahan kebijakan serta pengaruh perubahan

13


tersebut. Ketaatan pada standar akuntansi keuangan, termasuk pengungkapan kebijakan akuntansi yang digunakan, akan membantu pencapaian daya banding. Untuk memberikan informasi yang dapat diperbaiki maka Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah membuat perbandingan laporan realisasi anggaran, neraca, dan catatan atas laporan keuangan sehingga laporan tersebut dapat diketahui peningkatan atau penurunana dari tahun ke tahun yang dapat dijadikan sebagai alat untuk mengambil keputusan. Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya. Perbandingan dapat dilakukan bila suatu entitas menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ke tahun. Perbandingan secara eksternal dapat dilakukan bila entitas diperbandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama. Apabila entitas pemerintah akan menerapkan kebijakan akuntansi yang lebih baik

daripada

akuntansi

yang sekarang diterapkan,

perubahan

tersebut

diungkapkan pada periode terjadinya perubahan. 4. Dapat Dipahami Kualitas penting informasi yang ditampung dalam laporan keuangan adalah kemudahanya untuk segera dipahami oleh pemakai. Untuk maksud ini, pemakai diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai tentang aktivitas ekonomi bisnis, akuntansi, serta kemauan untuk mempelajari informasi dengan ketekunan yang wajar. Namun demikian, informasi yang kompleks seharusnya dimasukan dalam laporan keuangan tidak dapat dikeluarkan hanya atas dasar pertimbangan bahwa informasi tersebut terlalu sulit untuk dapat dipahami oleh pemakai tersebut. Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh

14


pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna laporan. Untuk itu, pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai atas kegiatan dan lingkungan operasi entitas pelaporan, serta adanya mkemauan pengguna untuk memepelajari informasi yang dimaksud. Oleh karena itu dalam hal penyampaian informasi kepada pengguna, selain pengguna harus mampu memahami laporan keuangan yang disajikan oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah, maka pengguna juga diharapkan dapat memahami laporan yang disampaikan Bedasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Peranan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah akan memeberikan pengaruh positif dalam meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah Kabupaten Ciamis, hal ini dikarenakan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah merupakan Syarat yang telah ditetapkan oleh Pemerintah agar Laporan Pertanggungjawaban APBD/APBN yang dihasilkan mempunyai fungsi dan manfaat untuk para pemakainya atau bisa disebut juga Laporan Keuangan yang berkualitas. Pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah Kabupaten Ciamis telah melakukan pencatatan mengenai Transaksi, Jurnal, Posting ke Buku Besar, Neraca Saldo, Neraca Saldo setelah Penyesuaian, Laporan Keuangan, hingga Neraca Saldo Akhir dan juga melampirkan Prosedur Akuntansi Penerimaan Kas, Prosedur Akuntansi Pengeluaran Kas, Prosedur Akuntansi Aset, Prosedur Akuntansi Selain Kas yang menjadi Standar Akuntansi Pemerintahan dalam melakukan pelaporan keuanganya. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan keuangan menyebutkan bahwa Sistem Akuntansi Pemerintah adalah rangkaian sistematik dari prosedur, penyelenggara, peralatan, dan elemen lainya untuk

15


mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan pada lingkungan organisasi pemerintah”. Organisasi bebas merancang dan menerapkan berbagai prosedur yang diharapkan agar mendapat informasi yang dibutuhkan. Akan tetapi karena informasi yang harus disajikan kepada pihak-pihak di luar organisasi telah diatur dalam Standar Akuntansi, maka organisasi harus merancang sistem akuntansi nya yang dapat menghasilkan laporan keuangan sebagaimana ditetapkan dalam Standar Akuntansi. Pada hakekatnya jika belum memahami sistem akuntansi, maka belum memahami penyusunan laporan keuangan, karena akuntansi pada dasarnya merupakan sistem pengolahan informasi yang menghasilkan output berupa laporan keuangan atau informasi akuntansi itu sendiri. Sistem akuntansi memberikan pengetahuan tentang pengolahan informasi akuntansi sejak data trnasaksi tersebut terjadi dan dicatat dalam sebuah dokumen sampai dengan laporan itu dihasilkan. Jadi, Standar Akuntansi merupakan pedoman dalam merancang Sistem Akuntansi yang akan diterapkan untuk membuat sebuah laporan keuangan yang berkualitas. Oleh karena itu Standar Akuntansi Pemerintahan merupakan pedoman yang harus diikuti dalam penyajian Laporan Keuangan instansi pemerintah, maka sistem

akuntansi

pemerintah

dapat

menyajikan

informasi

yang

dibutuhkan/berkualitas sesuai dengan Standar Akuntans Pemerintahan. PENUTUP Berdasarkan pembahasan hasil penelitian tentang Peranan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan di Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah Kabupaten Ciamis. Penulis memberikan kesimpulan tentang :

16


1. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah dalam menerapkan Sistem Akuntansi Pemerintahanya telah melakukan pencatatan mengenai Transaksi, Jurnal, Buku Besar, Neraca Saldo, Neraca Saldo setelah Penyesuaian, Laporan Keuangan, dan Neraca Saldo Akhir. DPPKAD juga telah menyajikan informasi mengenai Prosedur Akuntansi Penerimaan Kas, Akuntansi Pengeluaran Kas, Akuntansi Aset Tetap, Akuntansi Selain Kas untuk melengkapi penyajian laporan keuangan yang disusun. Tetapi pada siklus akuntansinya Dinas tersebut tidak mencantumkan jurnal penyesuaian dan jurnal penutup sebelum Neraca Saldo setelah Penyesuaia dan Neraca Saldo Akhir. 2. Laporan Keuangan di Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah dapat dikatakan sudah baik dan berkualitas hal ini dikarenakan Dinas tersebut telah melakukan analisis mengenai Krakteristik kualitatif laporan keuangan yang merupakan prasyarat normati yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kulaitas yang dikehendaki, diantaranya: (1) Relevan -

Memiliki manfaat umpan balik

-

Memiliki manfaat prediktif

-

Tepat Waktu

-

Lengkap

(2) Andal -

Penyajian Jujur

-

Dapat Diverifikasi

-

Netralitas

(3) Dapat Dibandingkan, dan

17


(4) Dapat Dipahami 3.

Peranan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah berperan dalam mewujudkan Kualitas Laporan Keuangan di Dinas Pendapatan, Pengleolaan Keuangan, dan Aset Daerah Kabupaten Ciamis. Karena Sistem yang telah diterapkan telah memenuhi prasyarat dalam menunjang tercapainya Laporan Keuangan yang berkualitas. Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian maka penulis menyampaikan saran sebagai berikut :

1.

Pada siklus akuntansinya sebelum membuat Neraca Saldo setelah penyesuaian dan Neraca Saldo Akhir, sebaiknya Jurnal Penyesuaian dan Jurnal Penutup dicantumkan agar lebih mudah menafsirkan beberapa transaksi yang akan diseusuaikan dan ditutup.

2.

Laporan Keuangan yang disusun harus terus mengikuti Sistem atau Standar Akuntansi yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah agar Laporan Keuangan dapat dikatakan berkualitas dan sesuai dengan karakteristik normatif yang diharapakan.

3.

Diharapkan ada penelitian lebih lanjut mengenai faktor lain dalam Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah dalam meningkatkan Kualitas Laporan Keungan Laporan Keuangan .

18


DAFTAR PUSTAKA Bastian, Indra. 2006. Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar. Jakarta: Erlangga. Choerunnisa, Zahra. 2012. “Peranan Sistem Informasi Akuntansi dalam meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan”. Jurnal Universitas Galuh Ciamis. Hafiz Tanjung, Abdul. 2012. Akuntansi Pemerintahan Daerah Berbasis Akrual. Bandung: Alfabeta. Herlina, Elin. 2013. “Pengaruh Efektifitas Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap Kualitas Laporan Keuangan”. Jurnal Universitas Galuh Ciamis. Moleong, Lexy J. 2007. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Roda Mardiasmo. 2004. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta : Andi. Mulyadi. 2001. “Sistem Akuntansi”Edisi III. Jakarta: Salemba Empat. Mursyidi. 2009. Akuntansi Pemerintahan di Indonesia. Bandung: Refika Aditama. Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Peraturan Pemerintahan Nomor 58 Tahun 2005 mengenai Pengelolaan Keuangan Daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Peraturan Pemerintahan Nomor 71 Tahun 2010 tentang Sistem Akuntansi Pemerintahan . Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Laporan

Keuangan dan Kinerja Instansi

Pemerintah Rachmat. 2010. Akuntansi Pemerintahan. Bandung: Pustaka Setia. Rahmawati, Asri. 2010. “Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah”. Jurnal Universitas Siliwangi Tasikmalaya. 19


Roviyantie, Devie. 2011. “Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah”. Jurnal Universitas Siliwangi Tasikmalaya. Sugiyono. 2013. Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methode). Bandung: Alfabeta. Siregar, Baldric. 2015. Akuntansi Sektor Publik (Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah Berbasis Akrual). Yogyakarta: UPP STIM YKPN.

20


RW01 Dusun Desa-Desa Saguling Kecamatan Baregbeg Kabupaten Ciamis

Recommend Documents