Rutan

(MASTER PLAN) Rencana Penguatan Sistem dan Penyediaan Layanan Klinis Terkait HIV dan AIDS di Lapas/Rutan 2007-2010

(MASTER PLAN) Rencana Penguatan Sistem dan Penyediaan Layanan Klinis Terkait HIV dan AIDS di Lapas/ Rutan 2007-2010

i

ii

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR DIRJEN PEMASYARAKATAN ………………........................ DAFTAR ISI …………………………………………………………………………… DAFTAR NAMA TIM PENYUSUN …………………………………………………

Hal i iii iv

RENCANA PENGUATAN SISTEM DAN PENYEDIAAN LAYANAN KLINIS TERKAIT HIV/AIDS DI LAPAS/RUTAN ............................... ……………………… LATAR BELAKANG …………………………………………………………………… TUJUAN UMUM ………………………...…………………………………………… TUJUAN KHUSUS…………………………………………………………………....

1 1 1 2

PENGORGANISASIAN ……………………………………………………………… DAFTAR LAPAS/RUTAN PRIORITAS…………………………………………...... PENTAHAPAN DAN AKTIVITAS ……………………………………….................. I. RAPID ASSESSMENT ................................................................... ....................... II. TAHAP PERSIAPAN ............................................................................................... III. TAHAP OPERASIONALISASI ........................... .................................................. IV. TAHAP MONITORING ....................................................................................... V. TAHAP EVALUASI .................................................................... ............................. VI. PENUTUP .............................................................................................................. DAFTAR SINGKATAN ............................................................................................... DAFTAR LAPAS PRIORITAS ...................................................................................

2 2 4 4 4 8 11 11 11 Lampiran 1 Lampiran 2

iii

DAFTAR NAMA TIM PENYUSUN (MASTER PLAN) RENCANA PENGUATAN SISTEM DAN LAYANAN KLINIS TERKAIT HIV DAN AIDS DI LAPAS/ RUTAN Penasehat

: 1. Untung Sugiyono, Bc.IP,MM (Dirjen Pemasyarakatan) 2. Soejoto, BcIP,SH,MM (Sekretaris Ditjen Pemasyarakatan)

Penanggung Jawab

: 1. Sihabudin, BcIP,SH, MH (Direktur Binsustik) 2. Yen Yerus Rusalam (FHI/ASA)

Tim Pelaksana

:

1. Ketua

: 1. dr.Hendra Salim (Kasubdit Perawatan) 2. dr. Flora Tanudjaya (FHI/ASA) : 1. Dra. Emy Sulistyati (Kasi Identifikasi Keterg. Narkoba)

2. Sekretaris 3. Anggota

: 1. Muqowimul Aman, BcIP, SH (Kasubdit Kemitraan) 2. Dra. Sri Dwiyarti (Kasubdit Peng. Kes dan Makanan) 3. dr. Daniel Rasyid (Kasi Pengembangan Pel.Kes) 4. Taufiqurachman, BcIP, SH, Msi (Kasi Per. Jasmani) 5. Henri Puteranto (FHI/ASA) 6. Nasrun Hadi (FHI/ASA)

iv

RENCANA PENGUATAN SISTEM DAN PENYEDIAAN LAYANAN KLINIS TERKAIT HIV/AIDS DI LAPAS/RUTAN 2007 – 2010 LATAR BELAKANG Surveilans HIV, yang dilaksanakan oleh Depkes RI, tahun 2004 melaporkan prevalensi HIV sebesar 24,5% di kalangan narapidana dan tahanan di Lapas/Rutan di Provinsi DKI Jakarta, dan 10,2 % di Provinsi Bali. Angka kematian napi/tahanan dengan latar belakang HIV/AIDS relatif tinggi, di LP Cipinang angka kematian meningkat dari 76 di tahun 2004 menjadi 159 di tahun 2005, dan di Rutan Salemba dari 58 menjadi 179. Faktor penyakit yang utama menjadi penyebab kematian di Lapas/Rutan adalah TBC dan Hepatitis C. Pada sisi lain kondisi fasilitas kesehatan dan tenaga kesehatan di UPT di lingkungan Direktorat Jendral Pemasyarakatan. belum sepenuhnya optimal. Belum ada data surveilans HIV dari Lapas / Rutan di Provinsi lain. Namun, telah ada laporanlaporan rutin yang masuk ke Ditjen Pas yang menunjukan adanya kasus HIV, angka kesakitan dan angka kematian akibat HIV/AIDS di lapas/rutan. Di samping itu, melihat trend peningkatan prevalensi HIV di kelompok populasi berperilaku risiko tinggi, dapat diperkirakan HIV/AIDS merupakan masalah kesehatan yang serius di lapas/rutan. UNODC (United Nations Office on Drugs and Crime) bersama dengan WHO dan UNAIDS, dalam dokumen terakhir mereka tahun 2006 berjudul “HIV/AIDS Prevention , Care, Treatment and Support in Prison Settings – A Framework for an Effective National Response” merekomendasikan bahwa ODHA dalam lapas/rutan berhak mendapatkan pelayanan kesehatan yang setara dengan yang bisa mereka dapatkan di luar lapas/rutan. Implementasi VCT serta perawatan dan pengobatan HIV/AIDS di dalam lapas/rutan juga direkomendasikan. Strategi Penanggulangan HIV/AIDS dan Penyalahgunaan Narkoba pada Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara di Indonesia, mencantumkan layanan klinis terkait HIV/AIDS sebagai salah satu komponen utama. Untuk dapat melaksanakan salah satu komponen utama strategi tersebut dan memenuhi rekomendasi internasional, maka Direktorat Jendral Pemasyarakatan menyusun Rencana Penguatan Sistem dan Penyediaan Layanan Klinis Terkait HIV/AIDS di Lapas / Rutan tahun 20072010.

TUJUAN UMUM Narapidana / tahanan mendapatkan layanan klinis terkait HIV/AIDS yang bermutu dan berkesinambungan sesuai dengan yang mereka butuhkan di lapas/rutan.


1

TUJUAN KHUSUS A. Bagian Perawatan di Lapas / Rutan dapat menyediakan layanan klinis terkait HIV/ AIDS yang berkualitas dan berkesinambungan B. Bagian Perawatan di Lapas / Rutan membentuk dan melaksanakan jejaring layanan kesehatan dengan penyedia layanan di luar lapas/rutan C. Ditjen Pemasyarakatan bersama dengan Kanwil membangun dan melaksanakan sistem kendali mutu dan bimbingan teknis di bidang layanan klinis secara regular ke bagian perawatan lapas /rutan

PENGORGANISASIAN Penanggung Jawab Program Koordinator Anggota

: Direktur Bina Khusus Narkotik : Kasubdit Perawatan, Dit Binsustik : 1. Kasubdit Waskesman, Dit Bina Perawatan 2. Kasubdit Pelayanan Sosial, Ditbinsustik 3. Kasubdit Kemitraan, Ditbinsustik 4. Kasubdit Bimbingan Hukum, Ditbinsustik

DAFTAR LAPAS / RUTAN PRIORITAS Penguatan sistem layanan kesehatan yang direncanakan ini, dilaksanakan di Lapas/ Rutan yang menjadi prioritas. Pemilihan prioritas berdasarkan kriteria sebagai berikut: 1. Kepadatan tinggi 2. Prevalensi HIV tinggi 3. Sumber daya manusia tersedia 4. Sarana kesehatan memadai 5. Lapas lebih diprioritaskan daripada rutan (status hukum WBP sdh tetap) Berdasarkan kriteria tersebut di atas, terpilih 34 Lapas / Rutan di 16 Provinsi sebagai berikut: Periode 2007-2008 Sumut (2) 1. Lapas Klas I Medan 2. Lapas Binjai Kepri (2) 1. Lapas Tanjung Pinang 2. Lapas Batam DKI (4) 1. Rutan Pondok Bambu 2. Lapas Klas I Cipinang 3. Lapas Narkotika Cipinang 4. Rutan Salemba


2

Banten (3) 1. Lapas Klas I Tangerang 2. Lapas Pemuda Tangerang 3. Lapas Wanita Tangerang Jawa Barat (5) 1. Lapas Banceuy Bandung 2. Lapas Paledang Bogor 3. Lapas Klas II A Bekasi 4. Lapas Narkotik Cirebon 5. Lapas Karawang Jawa Timur (5) 1. Rutan Medaeng Surabaya 2. Lapas Narkotik Madiun 3. Lapas Narkotik Pamekasan 4. Lapas Mojokerto 5. Lapas Lowokwaru Klas I Malang Jawa Tengah (2) 1. Lapas Klas I Semarang 2. Lapas Narkotika Besi Nusa Kambangan Periode 2008 - 2010 Riau (1) 1. Lapas Klas II A Pekanbaru Sumsel (1) 1. Lapas Klas I Palembang Lampung (1) 1. LP klas 1 Rajabasa DIY (1) 1. Lapas Klas II A Wirogunan Yogya Kalbar(1) 1. Lapas Pontianak Klas II A Kaltim (2) 1. Lapas Tarakan 2. LP Samarinda Kalsel (1)


3

1. LP Banjarmasin Sulawesi Selatan (2) 1. Lapas Klas I Makasar 2. Rutan Makasar (faskes & nakes,prevalensi) Papua 1. Lapas Abepura

PENTAHAPAN DAN AKTIVITAS I. RAPID ASSESSMENT -

-

-

Tujuan: Secara cepat mengkaji situasi dan kondisi 20 UPT Pas yang menjadi prioritas berdasarkan besaran masalah, dalam aspek: (a) morbiditas dan mortalitas HIV/AIDS; (b). layanan kesehatan yang ada (sarana, prasarana, SDM, kegiatan yang sudah dilaksanakan) Instrumen pengumpulan data (kuesioner) dan petunjuk pengisiannya akan disusun dan dikirimkan ke masing-masing UPT. Masing-masing UPT akan melaksanakan pengumpulan data. Data dikirim ke tim HIV/AIDS Ditjen Pas dengan tembusan ke Kanwil untuk dianalisa dan disimpulkan. Hasil kajian akan menjadi bahan untuk menetapkan jenis dan jumlah tambahan sarana, prasarana serta SDM yang akan diadakan dan didistribusikan ke masing-masing UPT Hasil kajian juga akan menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis yang akan disusun Indikator: Laporan Rapid Asesmen dengan kesimpulan dan saran

II. TAHAP PERSIAPAN A. Persiapan Sumber Daya Manusia 1. Pembentukan Tim Bintek Klinis HIV/AIDS di Ditjen Pas, Depkumham (pusat) - Tim bertugas untuk (1) menyusun Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis. (2) melakukan supervisi ke UPT Pas tiap 6 bulan (3) menganalisa data (pulahta) monitoring bulanan, 3 bulan, dan 6 bulanan - Tim terdiri dari sekurang-kurangnya 5 orang, yaitu medis, paramedis, psikolog, dan non medis. - Tim dapat mengikutsertakan ahli di bidang VCT, Laboratorium, Diagnosa dan Pengobatan dari Depkes/Dinkes/RS pemerintah atau swasta (termasuk LSM) dalam kegiatan-kegiatan tertentu untuk dukungan teknis yang spesialistis - Kriteria pemilihan: bersedia bekerja, bersedia belajar, menghargai warga binaan, menjunjung kode etik profesi (termasuk menjaga kerahasiaan / confidentiality serta hak asasi manusia) - Ditetapkan dengan SK Dirjen Pas - Indikator: Tim terbentuk ada pembagian tugas dan rencana kerja


4

2. Pembentukan Tim Bintek HIV/AIDS di tiap Provinsi - Tim bertugas : (1) mensosialisasikan Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis. (2) melakukan supervisi ke UPT Pas tiap 3 bulan - Tim terdiri dari sekurang-kurangnya 4 orang, yaitu 2 staf kanwil dan 2 anggota pokja lapas KPA provinsi (dari sektor kesehatan) - Tim dapat mengikutsertakan ahli di bidang VCT, Laboratorium, Diagnosa dan Pengobatan dari Depkes/Dinkes/RS dalam kegiatan-kegiatan tertentu untuk dukungan teknis yang spesialistis - Kriteria pemilihan: bersedia bekerja, bersedia belajar, menghargai napi/tahanan, menjunjung kode etik profesi (termasuk menjaga kerahasiaan / confidentiality serta hak asasi manusia) - Ditetapkan dengan SK Kakanwil KumHam - Indikator: Tim terbentuk ada pembagian tugas dan rencana kerja 3. Pembentukan Tim Klinis HIV/AIDS di tiap UPT - Tim bersifat operasional, bukan kebijakan, sebagai bagian dari Tim Penanggulangan HIV/AIDS UPT Pas - Tim terdiri dari sekurang-kurangnya dokter, paramedis, petugas laboratorium, petugas konseling, dan petugas manajemen kasus psikososial ( PK Bapas dan bagian Pembinaan) - Kriteria pemilihan: bersedia bekerja, bersedia belajar, menghargai warga binaan, menjunjung kode etik profesi (termasuk menjaga kerahasiaan / confidentiality serta hak asasi manusia) - Tugas tim: menyediakan layanan klinis terkait HIV/AIDS sesuai Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis - Ditetapkan dengan SK Kakanwil berdasarkan usulan Ka UPT Pas - Indikator: tim dilatih 4. Pembentukan tim Trainer Ditjen Pas - Tim trainer yang akan dibentuk ada 3: • Tim trainer konseling VCT • Tim trainer CST • Tim trainer MK - Anggota tim trainer petugas konseling VCT adalah para petugas konseling yang telah ada di beberapa UPT, telah dilatih dan berpengalaman melaksanakan konseling VCT - Anggota tim trainer CST adalah para dokter dan perawat yang telah ada di beberapa UPT, telah dilatih dan berpengalaman melaksanakan CST - Anggota tim trainer MK adalah petugas MK dari dalam maupun luar UPT yang telah dilatih dan berpengalaman - Pemilihan anggota tim trainer berdasarkan kriteria tersebut di atas, dilaksanakan oleh tim Pusat - Tim ditetapkan dengan SK Dirjen


5

5. Pembekalan Tim Bintek Kanwil dan Pusat - Kurikulum dan Modul diambil dari berbagai referensi yang ada, disusun berdasarkan kebutuhan Tim Bintek sesuai tugas dan fungsi. Materi kurang lebih meliputi framework VCT, CST, STI, MMT, kendali mutu (QA). - Penetapan kurikulum, modul, dan jumlah hari pembekalan melalui diskusi antara Ditjen Pas, KPA dan ASA. - Narasumber dari berbagai pihak yang diseleksi oleh Ditjen Pas 6. TOT untuk Tim Trainer - Kurikulum dan Modul diambil dari berbagai referensi yang ada. - Narasumber dari berbagai pihak yang diseleksi oleh Ditjen Pas 7. Adaptasi Kurikulum dan Modul - Tim trainer melakukan adaptasi kurikulum dan modul yang sudah ada di Depkes, disesuaikan dengan situasi dan kondisi (muatan khusus) Lapas/Rutan 8. Pelatihan Tim Klinis UPT Pas - Memakai Kurikulum dan Modul yang sudah ada di Depkes, diadaptasi sesuai situasi dan kondisi (muatan khusus) Lapas/Rutan. - Adaptasi dilaksanakan oleh Tim Bintek Pusat difasilitasi oleh ASA dan KPA - Tenaga Pelatih dari Tim Pelatih Depkes. Mereka akan dibekali muatan khusus tentang konteks warga binaan dan rutan/lapas. - Pembekalan tim pelatih oleh tim bintek pusat, tim ASA, dan KPA - Pelaksanaan oleh tim bintek pusat bekerja sama dengan Depkes (P2M, Ditlabkes, Dit Yanmed – GF), ASA/FHI, WHO dan IHPCP. - Peserta pelatihan akan mendapat sertifikat dari Depkes - Pelaksanaan bertahap / paralel - Jenis pelatihan: • Petugas konseling VCT ( 5 hari), peserta 2 per UPT • Petugas Manajemen Kasus (5 hari), peserta 2 per UPT • Pelatihan petugas lab tes HIV, peserta 1 per UPT • Tim CST (dokter, perawat, petugas manajemen kasus) Tiap tim (orang yang sama) harus mengikuti 3 pelatihan berikut ini: - IMAI kronis (4 hari), peserta 3 per UPT - IMAI akut (4 hari), peserta 3 per UPT - IMAI paliatif (4 hari), peserta 3 per UPT •

Petugas Laboratorium (3 hari) – selektif

B. Persiapan Ruangan, Alat dan Bahan 1. Ruangan


6

Mengoptimalkan ruangan yang tersedia di UPT Lapas / Rutan, dengan pengaturan, modifikasi, perbaikan, maupun penambahan agar beberapa fungsi di bawah ini dapat terpenuhi ( 1 ruang secara fisik dapat melaksanakan 1 atau lebih fungsi. Misal: 1 ruangan dapat berfungsi sebagai ruang obat dan bahan (dalam kulkas) merangkap ruang administrasi dan penyimpanan rekam medis (dengan filing cabinet terkunci). Jika penambahan dan perbaikan ruangan, biaya diusulkan ke APBN Depkumham, GFATM, dan KPA Nasional. Fungsi-fungsi ruangan: a. Ruang konseling untuk konseling VCT, konseling IMS, konseling lanjutan b. Ruang pemeriksaan fisik dan tindakan medis Ruang a dan b harus lah cukup nyaman, menjamin privasi dan kerahasiaan (confidentiality), yaitu tertutup dan kedap suara. c. Ruang Obat dan Bahan Dilengkapi dengan lemari/ rak penyimpan dan pengaturan suhu (dilengkapi dengan kulkas). d. Ruang administrasi dan penyimpanan rekam medik e. Ruang Perawatan f. Ruang tunggu 2. Memperbaharui ijin klinik Lapas/Rutan Mengikuti mekanisme yang telah ditetapkan oleh Direktorat Bina Kesehatan, Ditjen Pemasyarakatan 3. Alat Menggunakan alat yang sudah ada. Penambahan alat akan ditetapkan sesuai hasil asesmen di UPT prioritas. Biaya penambahan alat diusulkan ke APBN Depkumham, KPAD / Dinkes Provinsi atau KPAD/Dinkes/Pemda Kabupaten/Kota, GFATM, KPA Nasional , dan FHI/ASA a. Pemeriksaan Fisik Rincian lihat Petunjuk Teknis b. Administratif dan penunjang non medis lainnya Rincian lihat Petunjuk Teknis Waktu : Pengadaan I Februari/Maret 2007 Pengadaan II Februari / Maret 2008 4. Bahan habis pakai dan Obat - Menggunakan mekanisme pengadaan bahan dan obat yang ada selama ini. Jenis bahan dan obat akan dilengkapi (rincian jenis bahan-obat serta sumber pendanaan lihat Petunjuk Teknis). - ARV untuk Profilaksis Pasca Pajanan bagi petugas akan disediakan di tiap lapas/rutan - Pengadaan harus dijamin secara periodik, berkesinambungan dan tepat waktu, supaya tidak terjadi putus obat. - Bahan dan obat yang diadakan harus dalam kondisi yang baik, dan masa kedaluarsanya masih lebih dari satu tahun. - Penyimpanan bahan dan obat harus diperhatikan sesuai persyaratan yang ditentukan untuk tiap jenis obat dan bahan.


7

-

-

Dokter UPT Lapas/Rutan bertanggung jawab memastikan permintaan, pengadaan, penyimpanan, pemakaian, dan laporan pemakaian (siklus manajemen logistik) berjalan dengan baik dan tepat waktu secara periodik. Ka UPT bertanggung jawab atas pengadaan obat sesuai kebutuhan klinik UPT, yang bersumber dari DIPA APBN, dan atau melanjutkan permintaan pengadaan obat dan bahan ke Dinkes (untuk mendukung kekurangan dari DIPA).

C. Petunjuk Pelaksana dan Petunjuk Teknis 1. Penyusunan Tim Bintek Pusat dibantu oleh FHI/ASA, akan mengadaptasi 3 dokumen, mengacu kepada referensi nasional dan internasional. Proses akan mencakup juga review dokumen oleh dan konsultasi dengan Ditjen Pas, perwakilan dari UPT, perwakilan dari Dinas Kesehatan, perwakilan dari LSM, perwakilan dari RS, dan Depkes (Ditjen Yanmed dan Ditjen PPMPL). Ketiga dokumen tersebut adalah: a. Petunjuk Pelakasanaan Layanan Perawatan, Dukungan, dan Pengobatan HIV dan AIDS di Unit Kesehatan Lapas / Rutan. Dokumen ini akan menjadi acuan umum di lingkungan Depkumham. b. Petunjuk Teknis meliputi layanan klinis terkait HIV/AIDS di Lapas/Rutan serta pola kerja sama dan rujukan dengan Layanan di Luar UPT Lapas / Rutan. Perlindungan bagi petugas lapas / rutan dan profilaksis pasca pajanan akan menjadi salah satu komponen dalam Petunjuk Teknis. Dokumen ini akan menjadi acuan bagi penyedia layanan kesehatan di lingkungan lapas/rutan. 2. Penetapan Tim Bintek Pusat akan memproses agar 2 dokumen tersebut dapat ditetapkan dengan SK Dirjen Pemasyarakatan. 3. Sosialisasi - Tim Bintek Pusat akan mensosialisasikan Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis kepada tim bintek kanwil dan Ka UPT Pas dengan cara paparan dan diskusi pada saat pertemuan regional. - Sosialisasi Petunjuk Teknis kepada tim klinis pada saat pelatihan – pelatihan tim klinis

III. TAHAP OPERASIONALISASI A. Operasionalisasi / implementasi layanan di UPT - Setelah Tim Klinis dilatih dan mendapat sosialisasi tentang 2 dokumen di atas, maka tiap UPT akan mulai operasionalisasi layanan klinis terkait HIV/AIDS. - Operasionalisasi / implementasi layanan harus sesuai dengan 2 dokumen di atas. - Operasionalisasi layanan terdiri dari: • Konseling pre dan pasca test HIV, serta konseling lanjutan bagi ODHA oleh petugas konseling dari UPT bagian pembinaan yang telah dilatih dan bersertifikat dari Depkes (Ditjen Yanmed)


8

•

Tes HIV secara rapid (di dalam UPT atau dirujuk) oleh petugas paramedis yang telah dilatih dan bersertifikat dari Dit Lab Kes Ditjen Yanmed Depkes • Manajemen kasus HIV/AIDS secara psikososial oleh petugas manajemen kasus dari PK Bapas dan bagian pembinaan lapas/rutan • Diagnosis dan terapi IMS oleh dokter dan paramedis • Layanan Methadone Maintanance Therapy (10 UPT – lihat lampiran) / PTRM (program terapi rumatan), kegiatan dilakukan dengan memperhatikan SDM, sarana dan prasarana layanan klinik methadone. Depkumham saat ini melaksanakan di 10 UPT untuk tahun 2007. • Perawatan dan pengobatan HIV/AIDS dengan pendekatan IMAI (Integrated Manajemen for Adult and adolescence Illnesses) basis klinik rawat jalan setara dengan primary care yang terdiri dari : - Perawatan akut, termasuk pengobatan IO dan TB-HIV - Perawatan kronis, termasuk ARV di bawah supervisi RSUD - Perawatan paliatif, termasuk manajemen klinis rasa sakit dan fase terminal. Kasus yang tidak dapat ditangani dalam setting klinik rawat jalan primary care dirujuk ke layanan klinis tingkat lebih tinggi di luar Lapas/ Rutan yaitu RSUD setempat dan atau terdekat sesuai prosedur yang berlaku di LP/Rutan. Semua layanan dicatat dalam rekam medis / catatan klinis dan formulir lain (semua rekam medis akan dibuat) sesuai prosedur. Catatan akan menjadi bahan monitoring kualitas dan kuantitias. Layanan dalam framework kerja sama dan mentoring dengan RSUD setempat / terdekat Petugas wajib melaksanakan perlindungan diri terhadap risiko pajanan, yaitu menerapkan kewaspadaan universal Apabila terjadi kecelakaan kerja pada petugas, Petunjuk Teknis profilaksis pasca pajanan akan diterapkan dengan diketahui Kalapas/Karutan. Layanan terintegrasi ke dalam layanan kesehatan umum dan dalam program penanggulangan HIV/AIDS di dalam Lapas / Rutan Berjejaring dengan layanan serta program penanggulangan HIV/AIDS di luar Lapas/Rutan

-

-

-

B. Operasionalisasi Bintek dan Mentoring

-

1. Membuat kesepakatan kerja sama lapas /rutan dengan RSUD setempat/terdekat: Ka Lapas membangun kesepakatan kerja sama dengan Direktur RSUD setempat / terdekat Isi kesepakatan kerja sama, intinya: dokter RSUD secara rutin ke klinik lapas / rutan utk mendampingi dan mensupervisi dokter lapas / rutan dalam perawatan dan pengobatan HIV/AIDS termasuk ARV dan rujukan ke RSUD untuk kasus-kasus tertentu(pasien dikirim atau dokter RSUD yang datang di LP/Rutan)

2. Mentoring oleh dokter ARV / petugas konseling dari RSUD setempat / terdekat Jika menghadapi kasus sulit, tim medis UPT dapat berkonsultasi ke tim trainer dan atau ke dokter ARV di RSUD setempat / terdekat


9

3. Mentoring petugas konseling dan petugas manajemen kasus - Petugas konseling UPT mengikuti case conference rutin yang diselenggarakan oleh perhimpunan petugas konseling VCT setempat - Petugas manajemen kasus mengikuti case conference rutin yang diselenggarakan oleh perhimpunan petugas manajemen kasus VCT setempat 4. Bintek melalui kunjungan lapangan Tim bintek provinsi mengunjungi tiap UPT tiap 3 bulan sekali, tim pusat 6 bulan sekali, untuk melakukan observasi infrastruktur dan pelaksanaan layanan menggunakan alat bantu yang sudah disusun dan dibakukan (cek list QA) Tim bintek akan melibatkan konselor, dokter dan perawat yang berpengalaman dalam proses bintek dan mentoring lapangan untuk meningkatkan kemampuan tim medis UPT serta meningkatkan kualitas layanan


10

IV. TAHAP MONITORING 1. Sistem data base akan dibuat computer based, on line dari tingkat LP sampai ke Ditjen Pas. Sistem data base akan menjadi bagian sistem M&E KPA Nasional. Hak milik Ditjen Pas. Bantuan teknis untuk menyusun database dari FHI/ASA 2. Pelatihan penggunaan data base Peserta latih: tenaga administrasi 3. Monitoring dengan data kuantitatif UPT menginput data tiap bulan, sesuai indikator yang ditetapkan, meliputi proses, output, dan beberapa outcome. Data yang telah masuk akan diolah oleh tim Pusat. 5. Monitoring dengan data kualitatif a. Teknis klinis - Observasi oleh tim bintek saat kunjungan sesuai panduan - Audit sample CM oleh tim bintek saat kunjungan sesuai panduan - Data akan dianalisa oleh tim bintek, dan diumpan balikan ke UPT untuk perbaikan b. Umpan balik dari Napi/tahanan Satu LSM / lembaga independen lainnya FGD dengan warga binaan tentang kualitas layanan kesehatan (apresiasi maupun keluhan) sesuai panduan Dilaksanakan 2 kali selama masa implementasi LSM pelaksana monitoring harus melaporkan ke tim bintek provinsi, dan bertanggung jawab atas isi laporan. Tim bintek provinsi akan mengumbanbalikan ke UPT untuk perbaikan

V. TAHAP EVALUASI A. Internal evaluasi Oleh tim Ditjen Pas dan Kanwil. TOR dan instrumen ditentukan dan disusun kemudian B. Eksternal evaluasi Dilaksanakan oleh pihak ketiga yang tidak terlibat dalam perencanaan maupun pelaksanaan, yang mempunyai kompetensi evaluasi

VI. PENUTUP Berdasarkan kreteria SDM, kepadatan tinggi tingkat hunian, prevalensi HIV, dan sarana prasarana kesehatan maka disusun rencana penguatan untuk 34 lapas / rutan ini dilaksanakan dalam 2 kurun waktu. Kurun waktu pertama, 2007-2008 untuk 20 Lapas/Rutan di 7 Provinsi dengan pendanaan dari APBN, FHI/ASA, IHPCP, GFATM dan Partnership Fund. Kurun waktu kedua, 2008-2010 melanjutkan penguatan di 20 lapas/rutan tersebut dan memulai penguatan di 14 lapas/rutan yang lain dengan pendanaan dari donor lain.


11


12

Lampiran 1

DAFTAR SINGKATAN AIDS ARV ASA/FHI HIV IHPCP IMS IMAI ODHA VCT Lapas Rutan WBP WHO UNAIDS CST KPA MMT STI DEPKUMHAM GFATM Bapas Bintek Yanmed Ka. UPT DIPA PPMPL PTRM IO RSUD UNODC QA CM LSM FGD

: Acquired Immunodefiency Syndrome : Anti Retroviral : Aksi Stop AIDS/Family Health International : Human Immunodeficiency Virus : Indonesia HIV/AIDS Prevention and Care Project : Infeksi Menular Seksual : Integrated Management of Adolescent and Adult Ilness : Orand Dengan HIV/AIDS : Voluntary Counseling and Testin (Tes HIV Sukarela) : Lembaga Pemasyarakatan : Rumah Tahanan Negara : Warga Binaan Pemasyarakatan : World Health Organization : United Nation Programme on HIV/AIDS : Care Support and Treatment : Komisi Penanggulangan AIDS : Metahdone Maintenance Treatment : Sexually Transmitted Infections : Departemen Hukum dan HAM : The Global Fund to Fight AIDS, Tubercolosis, and Malaria : Balai Pemasyarakatan : Pembinaan Teknis : Pelayanan Medis : Kepala Unit Pelayanan Teknis : Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran : Pemberantasan Penyakit Menular dan Penyehatan Lingkungan : Program Terapi Rumatan Methadone : Infeksi Opportunistic : Rumah Sakit Umum Daerah : United Nations Office on Drugs and Crime : Quality Assurance (Kendali Mutu) : Case Management : Lembaga Swadaya Masyarakat : Focus Group Discussion (Kelompok Diskusi Terarah)


13


14

Lampiran 2

DAFTAR ALAMAT LAPAS/RUTAN UNTUK PROGRAM PENANGGULANGAN HIV/AIDS Provinsi REGIONAL 1 1 Banten

2

DKI

3

Jabar

4

Jateng

5

DI Yogya

6

Jatim

No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45

Nama Lapas LP klas I Tanggerang LP Klas IIA Pemuda Tanggerang LP Klas IIA Wanita Tanggerang LP Klas IIA Anak Pria Tanggerang LP Klas II Anak Wanita Tanggerang LP Klas IIA Serang LP Klas 1 Cipinang Rutan Klas 1 Jakarta Pusat Rutan Klas IIA Jakarta Timur LP Klas IIA Narkotika Cipinang LP Klas IIA Soekarno Hatta LP Klas IIA Tasikmalaya LP Klas IIB Sukabumi LP Klas IIA Narkotika Gintung LP Klas IIA Bogor Rutan Klas 1 Bandung LP Klas IIA Bekasi LP Klas IIA Karawang LP Kuningan LP Sukamiskin LP Cianjur LP Sumedang LP Klas IIA Subang LP Besi Nusakambangan LP Klas 1 Semarang LP Wanita Semarang LP Ambarawa LP Cilacap LP Purwekerto Rutan Salatiga Rutan Klas 1 Surakarta LP Klas IIA Yogyakarta LP Klas IIB Sleman Rutan Klas IIB Bantul LP Klas 1 Madiun LP Klas IIA Narkotika Pamekasan LP Klas 1 Malang LP Klas IIA Banyuwangi LP Klas IIA Kediri Rutan Klas 1 Surabaya LP Klas IIA Sidoarjo LP Klas IIA Jember LP Gresik LP Pasuruan LP Klas IIA Wanita Malang


15

7

Bali

JUMLAH REGIONAL 11 8 Sumut

9 10

Sumbar Kepri

11

Riau

12 13

Babel Jambi

14

Lampung

15

Sumsel

16

Kalbar

17

Kaltim

18

Kalsel

JUMLAH REGIONAL III 19 Sulsel 20

Sulut

21

NTT

22 23

NTB Papua

24

Irjabar

46 47 48 49 49

LP Klas IIA Denpasar LP Klas IIB Singaraja LP Klas IIB Bangli LP Klas IIB Tabanan

50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 33

LP Klas 1 Medan Rutan Klas 1 Medan LP Klas IIA Anak Medan LP Klas IIA Wanita Medan LP Klas IIA Pematang Siantar Rutan Klas IIA Labuhan Deli LP Klas IIB Lubuk Pakam LP Klas IIB Binjai LP Klas IIA Padang LP Klas IIA Batam LP Klas IIA Tanjung Pinang LP Klas IIA Pekan baru Cabrutan Bengkalis di Dumai LP Klas IIB Tembilahan LP Klas IIB Bengkalis LP Klas IIA Pangkal Pinang LP Klas IIA Jambi LP Klas IIB Kuala Tungkai LP Klas I Tanjung Karang LP Klas IIA Narkotika Tanjung Karang LP Klas 1 Palembang Rutan Klas 1 Palembang LP Klas IIA Lubuk Linggau LP Klas IIA Lubuk Linggau narkotika LP Klas IIA Pontianak LP Klas IIB Singkawang Rutan Klas IIA Samarinda LP Klas IIA Samarinda Rutan Klas IIA Balikpapan LP Klas IIA Tarakan LP Klas IIA Banjarmasin LP Klas IIA Martapura LP Klas IIA Narkotika Tanjung

83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95

Rutan Klas 1 Makasar LP Klas 1 Makasar LP Klas IIA Narkotika Sungguminasa LP Klas IIA Manado LP Klas IIB Bitung LP Klas IIB Tondano LP Klas IIB Maumere LP Klas IIB Kupang LP Klas IIB Ende LP Klas IIA Mataram LP Klas IIA Abepura LP Klas IIB Merauke LP Klas IIA Sorong


16

KOMISI PENANGGULANGAN AIDS

Rutan

Recommend Documents