RENCANA AKSI NASIONAL PENGENDALIAN TUBERKULOSIS DI RUTAN, LAPAS DAN BAPAS

DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN, KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM REPUBLIK INDONESIA, TAHUN 2012

RENCANA AKSI NASIONAL PENGENDALIAN TUBERKULOSIS DI RUTAN, LAPAS DAN BAPAS TAHUN 2012 - 2014

RENCANA AKSI NASIONAL PENGENDALIAN TUBERKULOSIS DI RUTAN, LAPAS DAN BAPAS - TAHUN 2012 - 2014

a


RENCANA AKSI NASIONAL PENGENDALIAN TUBERKULOSIS DI RUTAN, LAPAS DAN BAPAS TAHUN 2012 - 2014

Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM R.I


c


d



SAMBUTAN DIREKTUR JENDERAL PEMASYARAKATAN

Dengan mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM RI telah selesai menyusun Rencana Aksi Nasional Pengendalian Tuberkulosis (TB) di Rutan, Lapas dan Bapas tahun 2012–2014. Rencana Aksi ini disusun sebagai bentuk komitmen Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dalam meningkatkan Program Pengendalian TB di Indonesia yang mengacu pada Strategi Nasional Pengendalian TB di Indonesia 2010 – 2014. Rencana Aksi ini berisi strategi dan rencana kegiatan yang terkait dengan indikator serta target selama 3 (tiga) tahun ke depan yang merupakan kebijakan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum Dan HAM sehingga dijadikan dokumen yang wajib bagi jajaran Pemasyarakatan dalam upaya pengendalian penyakit TB di Rumah Tahanan, Lembaga Pemasyarakatan dan Balai Pemasyarakatan. Saya sampaikan penghargaan dan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan kontribusi, utamanya kepada seluruh jajaran Pemasyarakatan, Kementerian Kesehatan dan lembaga mitra yaitu TBCARE I/ USAID yang memberikan dukungan dalam proses penyusunan Rencana Aksi Nasional ini. Saya berharap buku ini dapat bermanfaat dalam penyelenggaraan tugas-tugas Pemasyarakatan di masa mendatang. Akhirnya semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan petunjuk dan kekuatan kepada kita dalam menunaikan tugas pengabdian kepada Bangsa dan Negara Indonesia.

Jakarta, Juni 2012

Direktur Jenderal Pemasyarakatan,


i


ii



KATA PENGANTAR

Pengendalian TB bukan hanya menjadi tanggung jawab Kementerian Kesehatan, namun peran semua pihak termasuk Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dibutuhkan guna tercapainya pengendalian TB secara efektif, efisien dan berkesinambungan di Indonesia. Lapas dan Rutan sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) di Direktorat Jenderal Pemasyarakatan memiliki tugas pokok dan fungsi pengamanan dan pembinaan bagi WBP dan Tahanan di dalamnya termasuk penyediaan akses layanan kesehatan. Situasi Lapas dan Rutan yang umumnya memiliki kelebihan daya huni berkontribusi terhadap meningkatnya kerentanan WBP dan Tahanan penularan penyakit TB. Selain itu keterbatasan tenaga kesehatan menyebabkan tidak optimalnya layanan kesehatan, termasuk tidak tersedianya anggaran pembiayaan kesehatan bagi WBP dan Tahanan. Berdasarkan data yang ada, penyakit TB dan HIV-AIDS merupakan penyebab utama kematian di Lapas dan Rutan. Menyadari besarnya beban permasalahan kesehatan di dalam Lapas dan Rutan, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan memandang perlu mengeluarkan Rencana Aksi Nasional Pengendalian TB di Lapas, Rutan dan Bapas sebagai acuan pelaksanaan kegiatan pengendalian TB dengan strategi DOTS tahun 2012 – 2014. Dokumen ini ditujukan bagi semua pihak pelaksana program pengendalian TB di jajaran Direktorat Pemasyarakatan dan pihak terkait dengan harapan dapat mendorong implementasi kegiatan untuk mencapai target yang telah ditetapkan dalam Rencana Aksi Nasional PengendalianTB di Lapas, Rutan dan Bapas. Akhirnya kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak terkait yang telah berkontribusi dalam menyelesaikan Rencana Aksi Nasional ini. Segala kritik dan saran yang membangun demi perbaikannya pada masa mendatang sangat diharapkan. Semoga buku ini bermanfaat dalam pengendalian TB di Indonesia.

Jakarta, Mei 2012

Direktur Bina Kesehatan dan Perawatan Napi dan Tahanan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM


iii


iv



TIM PENYUSUN

Pelindung

: SIHABUDIN, Bc.IP, SH.,MH.

Penanggung Jawab : Drs. BAMBANG KRISBANU, Bc.IP, SH, MH Tim Penyusun Ketua

: Dra. HERNA LUSI, MM

Sekretaris

: dr. DANIAL RASYID

Anggota

: Drs.THOLIB, BcIP, SH, MH

SYAHRIR SUAIB, SH

dr. HETTY WIDIASTUTI

Drs. AMRULLAH, MH

Dra. EMI SULISTYATI

SRIYANTI, BcIP, SH, M.Si

HARTO, S.Sos

LUSI UTARI, SPd

DANDI DANUBRATA, SE

IRNA, Amk

Kontributor

: MUQOWIMUL AMAN, BcIP, SH

dr. YUSMAN AKBAR TURATEA

dr. SUKSES

dr. YULIUS SUMARLI

dr. MALIK IBRAHIM

dr. AHMAD RADIAN

dr. BENNY GINTING

EKA PRIATNA, BcIP, SH, Msi

ESTI WAHYUNINGSIH, BcIP, SH, MH

RONNY SETIAWAN, AmdKom


v


Drg. DYAH ERTI MUSTIKAWATI, MPH

dr. NANI RIZKIYATI, Mkes

dr. AMELIA VANDA SIAGIAN

dr. RATIH PAHLESIA, SpP

dr. NOVAYANTI TANGIRERUNG dr. VIVI

dr. CHAWALIT NATPRATAN

dr. ATIEK ANARTATI SA, MPH

dr. TIARA MAHATMI NISA

dr. HENRY DIATMO

RINI PALUPI

vi



DAFTAR ISI

Sambutan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kata Pengantar Daftar Kontributor Daftar Isi Daftar Tabel Daftar Singkatan

BAB I

Pendahuluan A. Latar belakang B. Tujuan, Sasaran dan Ruang Lingkup C. Landasan hukum D. Visi E. Misi F. Pengertian

BAB II

Gambaran Umum A. Direktorat Jenderal Pemasyaraktan B. Direktorat Bina Kesehatan dan Perawatan Narapidana dan Tahanan C. Rutan,Lapas dan Bapasdi Indonesia D. Pelayanan kesehatan di Lapas dan Rutan

BAB III

Pengendalian TB di Rutan, Lapas dan Bapas A. Pengertian TB B. Masalah TB C. Upaya pengendalian TB D. Tantangan

BAB IV

Tujuan, Indikator dan Target A. Tujuan B. Indikator dan Target

BAB V BAB VI BAB VII

Rumusan Strategi Rencana Kegiatan MonitoringdanEvaluasi


vii


BAB VIII

viii

Penutup Daftar Pustaka



DAFTAR TABEL

Tabel

1

Data Angka Penyebab Kematian pada Napi dan Tahanan di Indonesia tahun 2011

Tabel

2

Gambaran situasi Rutan, Lapas dan Bapasdi Indonesia

Tabel

3

Rekapitulasi Tenaga Medis, Paramedis dan Laborat di Lapas dan Rutan tahun 2011

Tabel

4

Data Jumlah Petugas yang dilatih TB DOTS di Lapas dan Rutan tahun 2011

Bagan

1

Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan

Bagan

2

Struktur Organisasi Direktorat Bina Kesehatan dan Perawatan Narapidana dan Tahanan

Bagan

3

Faktor Risiko Kejadian TB


ix


DAFTAR SINGKATAN

AIDS APBD APBN BAP Bapas BCG BTA Dinkes Ditjen DOTS Fasyankes HAM HCT HIV ISTC PITC Kanwil Kemkes Kepmen Lab Lapas LSM MDR PPM PMO Napi Napza OAT PK RI Rutan SDM

x

Acquired Immuno Deficiency Syndrome Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Berita Acara Pemeriksaan Balai Pemasyarakatan Bacillus Calmette et Guerin Basil Tahan Asam Dinas Kesehatan Direktorat Jenderal Directly Observed Treatment Short-course Fasilitas Pelayanan Kesehatan Hak Asasi Manusia HIV Counseling and Test Human Immunodeficiency Virus International Standards for TB Care Provider Inisiated Test and Counseling Kantor Wilayah Kementerian Kesehatan Keputusan Menteri Laboratorium Lembaga Pemasyarakatan Lembaga Swadaya Masyarakat Multi Drug Resistant Public-Private Mix Pengawas Menelan Obat Narapidana Narkotika, Psikotropika, Zat Adiktif Obat Anti Tuberkulosis Pembimbing Kemasyarakatan Republik Indonesia Rumah Tahanan Sumber Daya Manusia



SK TB UPT VCT WBP

Surat Keputusan Tuberkulosis Unit Pelaksana Teknis Voluntary Counseling and Test Warga Binaan Pemasyarakatan


xi


BAB I PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, pengertian kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomi. Dari makna tersebut dapat dijelaskan bahwa pembangunan kesehatan pada dasarnya menyangkut segala segi kehidupan masyarakat dan berlangsung pada setiap individu, tak terkecuali mereka yang berada di Lapas dan Rutan sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat 1 huruf d Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Tahanan, Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan adalah anggota masyarakat yang mempunyai hak yang sama dengan anggota masyarakat lainnya untuk mendapatkan derajat kesehatan yang optimal. Salah satu aspek penting yang memerlukan perhatian yaitu keadaan kesehatan baik fisik, mental maupun sosial. Perlakuan dan pelayanan kesehatan pada Tahanan, Narapidana atau Anak Didik Pemasyarakatan dapat dipakai sebagai salah satu tolak ukur keberhasilan pembangunan di bidang hukum baik secara Nasional ataupun Internasional. Pelayanan kesehatan yang berkesinambungan bagi Tahanan, Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan memerlukan peran Balai Pemasyarakatan (BAPAS) untuk melaksanakan pembimbingan dan pengawasan bagi Klien Pemasyarakatan diluar Lapas dan Rutan. UU No.12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dimana tugas Bapas salah satunya adalah melakukan pembimbingan terhadap Klien Pemasyarakatan. Bentuk pembimbingan terkait dengan penanganan Klien HIV dan TB ada pada petunjuk teknis Menteri Kehakiman RI Nomor : E.40PR.05.03 tahun 1987 tentang Bimbingan Klien Pemasyarakatan. Hasil laporan data kesehatan tahun 2011 yang diterima Direktorat Jenderal Pemasyarakatan menunjukkan 10 penyakit terbesar di Lapas dan Rutan yaitu : 1. 2. 3. 4 5.

Penyakit Infeksi Saluran Pernapasan Atas Penyakit Kulit Penyakit Pencernaan Penyakit TB HIV/AIDS


1


6. 7. 8. 9. 10.

Penyakit Jantung dan Pembuluh Darah Penyakit Susunan Syaraf Penyakit Mata Penyakit Menular Seksual Gangguan Jiwa

Dari data terlihat bahwa penyakit TB menempati urutan ke 4 penyakit yang diderita Napi dan Tahanan, dan diikuti oleh HIV-AIDS. Hal ini menunjukkan TB masih merupakan masalah kesehatan di Lapas dan Rutan. Terlebih berdasarkan data angka penyebab kematian pada Napi dan Tahanan di Indonesia tahun 2011, yaitu : Tabel 1. : Data Angka Penyebab Kematian pada Narapidana dan Tahanan di Indonesia tahun 2011 NO

NAMA PENYAKIT

1.

105 HIV/AIDS 66 Penyakit TB 55 Penyakit jantung dan Darah 54 Penyakit Infeksi Saluran Pernafas Atas 42 Penyakit Pencernaan 26 Penyakit Susunan Syaraf 17 Bunuh Diri dan Gangguan Jiwa 17 Diabetes Melitus 16 Hepatitis Penyakit Lain (Malaria, penyakit tulang, 2 penyakit ggn otot )

2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

JUMLAH

*Sumber data Ditjen PAS

Berdasarkan data tersebut, Penyakit TB merupakan salah satu penyebab utama kesakitan dan kematian di Lapas dan Rutan seluruh Indonesia sehingga perlu disusun Rencana Aksi Nasional (RAN) Pengendalian Tuberkulosis di Rutan, Lapas dan Bapas dengan harapan dapat mendorong implementasi kegiatan untuk mencapai target yang telah ditetapkan.

2



B. Tujuan, Sasaran dan Ruang Lingkup Tujuan buku ini disusun adalah sebagai acuan dalam pelaksanaan Pengendalian TB dengan strategi DOTS bagi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) dan Tahanan di Rutan, Lapas dan Bapas. Sasaran adalah : Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM Direktorat Jenderal PP&PL Kementerian Kesehatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Petugas Rutan, Lapas dan Bapas Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota Fasilitas Pelayanan Kesehatan Ruang lingkup meliputi : Pengendalian TB bagi Warga Binaan Pemasyarakatan dan Tahanan di Rutan, Lapas dan Bapas

C. Landasan Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara RI tahun 2009 nomor 100, Tambahan Lembaran Nergara RI nomor 3495) 2. Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang HAM; 3. Undang-undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan; 4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit Menular 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 tahun 1999 tentang Syarat dan Tatacara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan; 6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 57 tahun 1999 tentang Kerjasama Penyelenggaraan Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan; 7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 58 tahun 1999 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pelaksanaan, Wewenang, Tugas dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan; 8. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 364/Menkes/SK/V/2009 tanggal 13 Mei 2009 tentang Pedoman Nasional Penanggulangan Tuberkulosis 9. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor: 1185/Menkes/SK/XII/2009 tanggal 4 Desember


3


2009 tentang Peningkatan Kepesertaan Jamkesmas bagi Panti Sosial, Penghuni Lapas dan Rutan 10. Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor: M.02-PK.04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahana 11. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 1501/Menkes/Per/10/2010 tentang Jenis Penyakit Tertentu yang dapat menimbulkan Wabah dan upaya penanggulangannya 12. Peraturan Menteri Kementerian Hukum dan HAM RI Nomor. M.HH-05.OT.01.01 tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan HAM RI 13. Kesepakatan Bersama antara Menteri Kesehatan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Sosial, Menteri Hukum dan HAM; No.1232/Menkes/SKB/XII/2009, No.440-805A Tahun 2009, No: 13/PRS.2/KPTS/2009, No: M.HH 07.HM 03.0214.2009 tentang Program Jaminan Kesehatan Masyarakat bagi Masyarakat miskin akibat bencana, Masyarakat miskin penghuni panti sosial dan Masyarakat miskin penghuni Lapas dan Rutan. 14. Nota Kesepahaman Dirjen Pemasyarakatan, Departemen Kehakiman dan HAM RI dan Dirjen PP&PL Departemen Kesehatan RI nomor: E.36.UM.06.07 tahun 2004 tentang Peningkatan Upaya Pengendalian TB di Lapas, Rutan dan Cabang Rutan di Seluruh Wilayah Indonesia.

D. Visi Menuju Warga Binaan Pemasyarakatan dan Tahanan bebas dari masalah TB, sehat, mandiri dan berkeadilan.

E. Misi 1. Menjamin setiap pasien TB di Rutan, Lapas dan Bapas mendapatkan layanan menyeluruh, merata, bermutu dan berkeadilan. 2. Membangun kesadaran WBP dan Tahanan dalam upaya menurunkan tingkat penularan TB di Lapas dan Rutan. 3. Membangun kemitraan dan jejaring antara Rutan, Lapas dan Bapas dengan Instansi terkait dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam peningkatan program Pengendalian TB.

D. Pengertian 1. Rumah Tahanan Negara, selanjutnya disebut RUTAN adalah unit pelaksana teknis tempat tersangka dan terdakwa ditahan selama proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan.

4



2. Lembaga Pemasyarakatan, selanjutnya disebut LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan. 3. Balai Pemasyarakatan, selanjutnya disebut BAPAS adalah pranata untuk melaksanakan bimbingan Klien Pemasyarakatan. 4. Narapidana, selanjutnya disebut NAPI adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lapas. 5. Tahanan adalah tersangka atau terdakwa yang ditempatkan di rutan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan. 6. Warga Binaan Pemasyarakatan, selanjutnya disebut WBP adalah Narapidana, Anak Didik Pemasyarakatan, dan Klien Pemasyarakatan. 7. Klien Pemasyarakatan adalah seseorang yang berada dalam bimbingan Bapas. 8. Skrining TB adalah salah satu kegiatan untuk menemukan pasien TB di Lapas dan Rutan baik yang dilakukan terhadap Narapidana dan Tahanan pada awal masuk dan selama berada di Lapas dan Rutan. 9. Ruang Isolasi TB adalah ruang perawatan khusus bagi suspek dan pasien TB sesuai dengan standar pencegahan dan pengendalian infeksi TB. 10. Fasyankes adalah unit layanan kesehatan baik pemerintah maupun swasta. 11. Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI) TB adalah upaya untuk mencegah penularan infeksi TB melalui pengendalian secara manajerial, pengendalian administratif, pengendalian lingkungan dan alat pelindung diri.


5


6



BAB II

GAMBARAN UMUM

A. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan 1. Tugas Direktorat Jenderal Pemasyarakatan di bawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan serta standarisasi teknis di bidang Pemasyarakatan. 2. Fungsi Dalam melaksanakan tugas-tugas tersebut Direktorat Jenderal Pemasyarakatan menyelenggarakan fungsi: a. Perumusan kebijakan di bidang Pemasyarakatan; b. Pelaksanaan kebijakan di bidang Pemasyarakatan; c. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang Pemasyarakatan; d. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang Pemasyarakatan; dan e. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. 3. Susunan Organisasi

Direktorat Jenderal Pemasyarakatan terdiri atas: a. Sekretariat Direktorat Jenderal; b. Direktorat Bina Keamanan dan Ketertiban; c. Direktorat Bina Kesehatan dan Perawatan Narapidana dan Tahanan; d. Direktorat Bina Pengelolaan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara; e. Direktorat Informasi dan Komunikasi;


7


f. Direktorat Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak; dan g. Direktorat Pembinaan Narapidana dan Pelayanan Tahanan.

Bagan 1.: Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan HAM RI;

B. Direktorat Bina Kesehatan dan Perawatan Narapidana dan Tahanan Berdasarkan Peraturan Menteri Kementerian Hukum dan HAM RI NO. M.HH-05.OT.01.01 tahun 2010 tanggal 30 Desember 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Direktorat Bina Kesehatan dan Perawatan Narapidana dan Tahanan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang Bina Kesehatan dan Perawatan Narapidana dan Tahanan sesuai dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pemasyarakatan. Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut Direktorat Bina Kesehatan dan Perawatan Narapidana dan Tahanan mempunyai fungsi : 1. Penyiapan perumusan rancangan kebijakan di bidang Bina Kesehatan dan Perawatan Narapidana dan Tahanan ; 2. Pelaksanaan pembinaan, bimbingan dan pelayanan di bidang Bina Kesehatan dan Perawatan Narapidana dan Tahanan ; 3. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang Bina Kesehatan dan Perawatan Narapidana dan Tahanan ;

8



4. Penyiapan kebijakan, pembinaan dan pelaksanaan teknis di bidang gizi, bahan makanan, sarana dan prasarana makanan di Lapas dan Rutan ; 5. Penyiapan kebijakan, pembinaan dan pelaksanaan teknis di bidang standarisasi kesehatan, pelayanan kesehatan, sarana dan prasarana kesehatan, serta sanitasi dan kesehatan lingkungan di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan ; 6. Penyiapan kebijakan, pembinaan dan pelaksanaan teknis di bidang pencegahan penyakit menular dan ketergantungan napza di Lapas dan Rutan, serta rehabilitasi medik dan rehabilitasi sosial WBP; 7. Penyiapan kebijakan, pembinaan dan pelaksanaan teknis di bidang perlindungan kelompok rentan dan resiko tinggi serta penyiapan evaluasi dan penyusunan laporan kesehatan dan perawatan ; 8. Pelaksana urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat Bina Kesehatan dan Perawatan narapidana- dan tahanan. Dalam pelaksanaan tugas subtantif dari Direktorat Bina Kesehatan dan Perawatan Narapidana dan Tahanan dibantu oleh : a. Subdirektorat Pengawasan Kesehatan; b. Subdirektorat Pengawasan Makanan ; c. Subdirektorat Perlindungan Kelompok Rentan dan Risiko Tinggi; d. Subdirektorat Penyakit Menular dan Ketergantungan Napza; e. Subbagian Tata Usaha. Subdirektorat tersebut berkewajiban menghimpun data-data dan menyiapkan bahan kebijakan, pembinaan dan pelaksanaan teknis pada UPT pemasyarakatan sesuai dengan tugas masing-masing dan memberikan solusi pada permasalahan-permasalahan yang ditemui, kemudian dianalisis, untuk dilaporkan kepada pimpinan dalam rangka penetapan kebijakan secara umum.


9


Bagan 2. Struktur Organisasi Direktorat Bina Kesehatan dan Perawatan Narapidana dan Tahanan

F. Rutan, Lapas dan Bapas di Indonesia Dari data yang ada pada Direktorat Jenderal Pemasyarakatan mengenai jumlah Lapas dan Rutan seluruh Indonesia dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2011 , sebagai berikut : Tabel 2. : Gambaran situasi Lapas dan Rutan di Indonesia

Lapas dan Rutan Bapas Kapasitas Normal Jumlah Penghuni Over Kapasitas

2009

2010

434 72 90.855 131.116 44%

434 72 95.908 127.082 32%

2011 434 72 97.219 140.217 44%

Keterangan :

1. Jumlah Lapas dan Rutan tahun 2009 adalah 434 dengan kapasitas normal 90.855 orang yang

10



kemudian diisi oleh narapidana dan tahanan sejumlah 131.116orang yang dengan demikian mengalami overkapasitas sekitar 44 % 2. Jumlah Lapas dan Rutan tahun 2010 adalah 434 dengan kapasitas normal 95.908 orang yang kemudian diisi oleh narapidana dan tahanan sejumlah 127.082orang yang dengan demikian mengalami overkapasitas sekitar 32 % 3. Jumlah Lapas dan Rutan tahun 2011 adalah 434 dengan kapasitas normal 97.219 orang yang kemudian diisi oleh narapidana dan tahanan sejumlah 140.217orang yang dengan demikian mengalami overkapasitas sekitar 44 %

Tenaga kesehatan terutama dokter dan perawat yang ada di UPT Pemasyarakatan terdiri dari 2 macam latar belakang, yaitu paruh waktu dan purna waktu. Dokter dan perawat paruh waktu adalah yang berasal dari Dinkes Kabupaten/Kota yang diperbantukan di UPT Pemasyarakatan, sedangkan dokter dan perawat yang Purna Waktu adalah tenaga Medis, Paramedis dan Laborat yang diangkat melalui SK Kementerian atau Kanwil Kementerian Hukum dan HAM. Tabel 3. : Rekapitulasi Tenaga Medis, Paramedis dan Laborat di Lapas dan Rutan tahun 2011 Ketenagaan Medis Paramedis Laborat Jumlah

Paruh Waktu 189 262 0 451

Purna Waktu 220 524 2 746

Bapas berperan pada saat proses integrasi sosial dilaksanakan yaitu bagaimana Pembimbing Kemasyarakatan (PK) dapat menuntun, menghantar dan mengarahkan Warga Binaan Pemasyarakatan kembali kepada lingkungan masyarakatnya secara baik dan sehat. Melihat kondisi saat ini sesuai dengan Kepmen Kehakiman No. M-01-PK.04.10 tahun 1998 Penelitian Kemasyarakatan BAPAS berperan antara lain melakukan : 1. Penelitian Kemasyarakatan untuk : b. Membantu penegak hukum terkait dalam perkara anak nakal c. Menentukan program pembinaan d. Menentukan program perawatan e. Menentukan program bimbingan dan atau bimbingan tambahan bagi Klien Pemasyarakatan 6. Bimbingan Kemasyarakatan dan Bimbingan Kerja bagi Klien Pemasyarakatan 7. Memberikan pelayanan terhadap instansi lain dan masyarakat yang meminta data atau hasil Penelitian Klien tertentu


11


8. Mengkoordinasikan pekerja sosial dan pekerja sukarela yang melaksanakan tugas pembimbingan 9. Pengawasan terhadap terpidana anak yang dijatuhi pidana pengawasan, anak didik pemasyarakatan yang diserahkan kepada orang tua, wali atau orang tua asuh yang diberi tugas pembimbingan

J. Pelayanan kesehatan di Lapas dan Rutan Pelayanan kesehatan di Lapas dan Rutan meliputi upaya kesehatan yang terpadu dan menyeluruh mencakup upaya Promotif, Preventif, Kuratif dan Rehabilitatif yang dilaksanakan oleh petugas kesehatan di Lapas dan Rutan atau oleh petugas Dinas Kesehatan setempat : 1. Pelayanan kesehatan Promotif 2. Memberikan informasi kesehatan dasar dalam bentuk penyuluhan, brosur, liflet, poster, buku saku, dll. 3. Pelayanan kesehatan Preventif 4. Mengutamakan pencegahanan penyakit dengan memperhatikan sanitasi lingkungan, skrining penyakit menular dan penerapan pencegahan infeksi dalam melaksanakan tugas. 5. Pelayanan kesehatan Kuratif 6. Pengobatan penyakit yang dilaksanakan di ruang klinik /ruang rawat inap/ruang isolasi oleh petugas kesehatan di Lapas dan Rutan dengan tujuan mengobati penyakit sesuai dengan diagnosa penyakitnya serta melakukan rujukan ke fasyankes. 7. Pelayanan kesehatan Rehabilitatif di Lapas dan Rutan, terbagi atas ; a. Rehabilitasi Medik Pemulihan penyakit tertentu secara medis melalui tindakan dan pengobatan oleh petugas medis dan paramedis di dalam atau di luar ruang klinik Lapas dan Rutan. b. Rehabilitasi Sosial Pemulihan perubahan perilaku dalam kehidupan sosial seperti pembekalan kerohanian, dukungan sesama penderita (Kelompok dukungan sebaya) melalui kegiatan yang sifatnya memotivasi dengan hal-hal yang positif serta menghilangkan stigma dan diskriminasi.

12



BAB III

PENGENDALIAN TB DI RUTAN, LAPAS DAN BAPAS

A. Pengertian Tuberkulosis (TB)

TB dan Riwayat alamiahnya Tuberkulosis adalah penyakit menular langsung yang disebabkan oleh kuman TB (Mycobacterium Tuberculosis). Sebagian besar kuman TB menyerang paru, tetapi dapat juga mengenai organ tubuh lainnya. Cara penularan

−− Sumber penularan adalah pasien TB Basil Tahan Asam (BTA) positif. −− Pada waktu batuk atau bersin, pasien menyebarkan kuman ke udara dalam bentuk percikan dahak. Sekali batuk dapat menghasilkan sekitar 3.000 percikan dahak. −− Umumnya penularan terjadi dalam ruangan dimana percikan dahak berada dalam waktu yang lama. Ventilasi dapat mengurangi jumlah percikan, sementara sinar matahari langsung dapat membunuh kuman. Percikan dapat bertahan selama beberapa jam dalam keadaan yang gelap dan lembab. −− Daya penularan seorang pasien ditentukan oleh banyaknya kuman yang dikeluarkan dari parunya. Makin tinggi derajat kepositifan hasil pemeriksaan dahak, makin menular pasien tersebut. −− Faktor yang memungkinkan seseorang terpajan kuman TB ditentukan oleh konsentrasi percikan dalam udara dan lamanya menghirup udara tersebut. Risiko penularan

−− Risiko tertular tergantung dari tingkat pajanan dengan percikan dahak. Pasien TB paru dengan BTA positif memberikan kemungkinan risiko penularan lebih besar dari pasien TB paru dengan BTA negatif. Risiko menjadi sakit TB

−− Hanya sekitar 10% yang terinfeksi TB akan menjadi sakit TB. −− Faktor yang mempengaruhi kemungkinan seseorang menjadi pasien TB adalah daya tahan tubuh yang rendah, diantaranya infeksi HIV-AIDS dan malnutrisi (gizi buruk).


13


−− HIV merupakan faktor risiko yang paling kuat bagi yang terinfeksi TB menjadi sakit TB. Infeksi HIV mengakibatkan kerusakan luas sistem daya tahan tubuh seluler, sehingga jika terjadi infeksi penyerta, seperti TB. Bila jumlah orang terinfeksi HIV meningkat, maka jumlah pasien TB akan meningkat, dengan demikian penularan TB di masyarakat akan meningkat pula. Faktor risiko kejadian TB, secara ringkas digambarkan pada gambar berikut: Bagan 3. Faktor Risiko Kejadian TB transmisi Jumlah kasus TB BTA+ Faktor lingkungan : §Ventilasi §Kepadatan §Dalam ruangan Faktor Perilaku

Risiko menjadi TB bila dengan HIV: • 5-10% setiap tahun • >30% lifetime

HIV(+) SEMBUH

PAJANAN

INFEKSI

Konsentrasi Kuman Lama kontak

10%

§ Malnutrisi § Penyakit DM, immuno-supresan

TB

MATI

§ Keterlambatan diagnosis dan pengobatan § Tatalaksana tak memadai § Kondisi kesehatan

−− Riwayat alamiah pasien TB yang tidak diobati. Pasien yang tidak diobati, setelah 5 tahun, akan: −− 50% meninggal −− 25% akan sembuh sendiri dengan daya tahan tubuh yang tinggi −− 25% menjadi kasus kronis yang tetap menular

14



B. Masalah TB Penyebab utama meningkatnya beban masalah TB antara lain adalah: Kemiskinan pada berbagai kelompok masyarakat, seperti pada negara negara yang sedang berkembang. Kegagalan program TB selama ini. Hal ini diakibatkan oleh:

1. Tidak memadainya komitmen politik dan pendanaan 2. Tidak memadainya organisasi pelayanan TB (kurang terakses oleh masyarakat, penemuan kasus /diagnosis yang tidak standar, obat tidak terjamin penyediaannya, tidak dilakukan pemantauan, pencatatan dan pelaporan yang standar, dan sebagainya). 3. Tidak memadainya tatalaksana kasus (diagnosis dan paduan obat yang tidak standar, gagal menyembuhkan kasus yang telah didiagnosis) 4. Salah persepsi terhadap manfaat dan efektifitas imunisasi BCG. Dampak pandemi HIV dan berkembangnya masalah TB-MDR.

Penyebab masalah TB di Lapas dan Rutan : 1. Kepadatan penghuni yang melebihi kapasitas 2. Minimnya tenaga kesehatan 3. Belum optimalnya pengendalian infeksi seperti penataan ruangan dan sirkulasi udara 4. Tidak tersedianya ruangan khusus bagi suspek TB dan perawatan pasien TB menular Saat ini TB kebal obat (TB-MDR) diperkirakan sebesar 2% dari seluruh kasus TB baru (lebih rendah dari estimasi di tingkat regional sebesar 4%) dan 20% dari kasus TB dengan pengobatan ulang. Diperkirakan terdapat sekitar 6.100 kasus TB-MDR setiap tahunnya. Peningkatan epidemi HIV di Indonesia dinyatakan sebagai epidemic terkonsentrasi (concentrated epidemic), kecuali di tanah Papua yang prevalensi HIVnya sudah meluas (generalized epidemic) mencapai 2,5%. Secara nasional, angka estimasi prevalensi HIV pada populasi dewasa adalah 0,2%, dan sekitar 186.257 orang dengan HIV/AIDS di Indonesia (WHO, 2011). Perkiraan prevalensi HIV diantara pasien TB sebesar 4% (2,3 – 6,4%) (Global TB report, 2011) secara nasional, sebaliknya TB juga merupakan tantangan bagi Pengendalian HIV-AIDS karena merupakan infeksi oportunistik terbanyak (43,3%) pada ODHA (Kemenkes RI, 2011) Potensi penularan TB di Lapas dan Rutan merupakan tantangan besar bagi program pengendalian TB. Sebagian besar Lapas dan Rutan memiliki kepadatan penghuni yang melebihi kapasitas. Selain itu jumlah penghuni yang merupakan pengguna Napza suntik dan mengidap infeksi HIV mengalami peningkatan.


15


E. Upaya pengendalian TB Indonesia mulai menerapkan strategi DOTS sejak tahun 1995, dan telah di Implementasikan secara meluas dalam sistem pelayanan kesehatan masyarakat. Strategi DOTS terdiri dari 5 komponen kunci, yaitu: 1. Komitmen politis, dengan peningkatan dan kesinambungan pendanaan. 2. Penemuan kasus melalui pemeriksaan dahak mikroskopis yang terjamin mutunya. 3. Pengobatan yang standar, dengan supervisi dan dukungan bagi pasien. 4. Sistem pengelolaan dan ketersediaan OAT yang efektif. 5. Sistem monitoring pencatatan dan pelaporan yang mampu memberikan penilaian terhadap hasil pengobatan pasien dan kinerja program.

Berdasarkan Strategi Nasional Program Pengendalian TB 2011-2014 yang mengusung tema “Terobosan menuju Akses Universal”, dimana visinya adalah “Menuju masyarakat bebas masalah TB, sehat, mandiri dan berkeadilan” maka dikembangkan dalam tujuh strategi yang merupakan terobosan menuju akses universal. Adapun tujuh strategi tersebut adalah : 1. Memperluas dan meningkatkan pelayanan DOTS yang bermutu 2. Menghadapi tantangan TB-HIV, TB-MDR, TB anak dan kebutuhan masyarakat miskin serta rentan lainnya 3. Melibatkan seluruh penyedia pelayanan pemerintah, LSM, dan swasta melalui pendekatan Public-Private Mix (PPM) dan menjamin penerapan International Standards for TB Care (ISTC) 4. Memberdayakan masyarakat dan pasien TB 5. didukung dengan: 6. Memberikan kontribusi dalam penguatan sistem kesehatan, termasuk pengembangan sumber daya manusia dan manajemen program pengendalian TB 7. Mendorong komitmen pemerintah pusat dan daerah terhadap program pengendalian TB 8. Mendorong penelitian, pengembangan dan pemanfaatan informasi stratejik Kemitraan dengan Lapas dan Rutan dalam pengendalian TB telah dimulai sejak tahun 2003 dengan suatu kajian awal yang dilanjutkan dengan penandatanganan nota kesepahaman antara Dirjen PP&PL dan Ditjen Pemasyarakatan pada tahun 2004. Kegiatan kemitraan dengan Lapas dan Rutan dimulai pada tahun 2007 secara bertahap. Pada tahun 2011, jumlah seluruh Lapas dan Rutan di Indonesia adalah sebanyak 434. Dari jumlah tersebut Lapas dan Rutan yang mempunyai fasilitas pelayanan kesehatan untuk TB DOTS sebanyak 217 Lapas dan Rutan di 15 propinsi, yang melakukan pencatatan pelaporan TB sebanyak 150 Lapas dan Rutan. Adapun

16



kegiatan yang telah dilaksanakan seperti sosialisasi program TB DOTS kepada Kanwil, Kepala Rutan, Kepala Lapas dan Kepala Bapas serta petugas kesehatan. Tabel 4. Data Jumlah Petugas yang dilatih TB DOTS di Lapas dan Rutan tahun 2010 - 2011 No

Petugas

Jumlah yg dilatih

1 2 3 4

Medis Paramedis Tamping Pemeriksa Mikroskopik

75 206 600 24

Penemuan kasus TB pada tahun 2011 berdasarkan laporan dari 8 Provinsi sebanyak : Suspek TB : 1.719 Kasus Baru BTA positif baru : 228 BTA negatif baru : 120 Ekstra paru : 21 Kasus Pengobatan Ulang Kambuh : 8 Gagal : 5 Bagan 4. Prosentase penemuan kasus TB di Lapas dan Rutan dari 8 Provinsi, tahun 2010


17


Bagan 5. Hasil pengobatan TB di Lapas dan Rutan dari 8 Provinsi, tahun 2010

I. Tantangan Tantangan yang ada dalam penerapan program Pengendalian TB di Rutan, Lapas dan Bapas adalah : a. Jumlah dan penempatan dokter umum dan perawat yang belum merata, termasuk belum adanya analis laboratorium. b. Kompetensi petugas kesehatan masih kurang terutama dalam pengendalian TB. c. Sarana klinik dan laboratorium belum memadai. d. Belum semua Bapas terlibat dalam program pengendalian TB. e. Mekanisme jejaring internal antar Rutan, Lapas dan Bapas dalam pengobatan TB belum terkoordinasi dengan baik, demikian juga dengan jejaring eksternal (Dinas Kesehatan, Puskesmas, LSM dll). f. Pencegahan dan Pengendalian Infeksi TB belum dilaksanakan sesuai standar seperti penggunaan alat pelindung diri, ruang perawatan khusus TB, dll. g. Lemahnya pencatatan, pelaporan dan sistem monitoring evaluasi. h. Kurangnya dukungan manajemen Lapas dan Rutan. i. Peningkatan kasus HIV yang berdampak dalam peningkatan kasus TB. j. Ditemukannya suspek TB kebal obat (TB-MDR) di Lapas dan Rutan.

18



BAB IV

TUJUAN, INDIKATOR DAN TARGET

A. Tujuan Tujuan Pengendalian TB di Lapas dan Rutan adalah menurunkan angka kesakitan dan angka kematian akibat penyakit TB.

A. Indikator dan Target INDIKATOR Prosentase lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan yang melaksanakan strategi DOTS Prosentase lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan yang melakukan skrining TB pada WBP/tahanan baru Prosentase lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan yang melakukan skrining berkala TB pada WBP/tahanan Angka keberhasilan rujukan Prosentase Pasien TB dengan HIV positif yang menerima PPK selama pengobatan TB Prosentase Pasien TB dengan HIV positif yang menerima ART selama pengobatan TB Prosentase ODHA yang dikaji status TB diantara ODHA yang datang untuk kontrol perawatan HIV

Baseline

2012

2013

2014

34%

55%

70%

80%

34%

55%

70%

80%

NA

5%

10%

15%

NA NA

55% 60%

70% 70%

80% 80%

NA

30%

40%

50%

NA

70%

80%

90%


19


20



BAB V

RUMUSAN STRATEGI

Dalam mencapai tujuan Rencana Aksi Nasional ini, maka diperlukan langkah-langkah strategi sebagai berikut :

1. Memperkuat komitmen Strategi ini ditujukan kepada para penentu kebijakan yang terlibat dalam program Pengendalian TB di Rutan, Lapas dan Bapas untuk memperkuat komitmen dan jejaring dari tingkat pusat sampai pelaksana termasuk dukungan administrasi dan operasional. Kegiatan dilakukan dengan cara : a. Memperkuat kerjasama antara Kementerian Hukum dan HAM dengan pihak-pihak terkait melalui kegiatan sosialisasi program pengendalian TB dengan strategi DOTS. b. Memperkuat kerjasama antara Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Propinsi, Rutan, Lapas dan Bapas dengan Dinas Kesehatan Propinsi, Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan Fasyankes setempat. c. Menyusun rencana operasional bersama antara Rutan, Lapas dan Bapas dengan Dinas Kesehatan setempat dan LSM sesuai peran dan tanggung jawabnya masingmasing.

4. Membangun kapasitas sumber daya. Sumber daya meliputi sumber daya manusia dan sumber daya lainnya. Peningkatan kapasitas SDM dalam program TB di Rutan, Lapas dan Bapas dimaksudkan untuk menyediakan tenaga pelaksana yang memiliki keterampilan, pengetahuan dan sikap (kompeten) yang diperlukan dalam pelaksanaan program TB. Kegiatan dalam menunjang peningkatan sumber daya antara lain: a. Pelatihan petugas kesehatan Lapas dan Rutan. Perlu adanya penanggungjawab DOTS di Lapas dan Rutan (dokter, perawat, petugas laboratorium, petugas pencatatan dan pelaporan, petugas administrasi dan koordinator PMO). Kebutuhan personel ini disesuaikan dengan kemampuan Lapas dan Rutan.


21


b. Sosialisasi pengetahuan TB dengan strategi DOTS bagi petugas di Bapas. c. Menyediakan sarana penunjang kegiatan, misalnya logistik, ruangan untuk kegiatan DOTS, ruang perawatan khusus TB, fasilitas laboratorium, sistem penanganan limbah, dsb.

4. Meningkatkan penemuan kasus TB Penemuan pasien TB merupakan langkah pertama dalam kegiatan program pengendalian TB. Kegiatan dalam penemuan kasus TB di Lapas dan Rutan dilakukan secara aktif dan pasif melalui: Secara Aktif : Skrining TB bagi Tahanan dan Narapidana yang baru masuk Skrining berkala TB bagi seluruh Tahanan dan Narapidana minimal 1 (satu) kali dalam setahun Skrining TB 1 bulan sebelum bebas Pelacakan kontak satu kamar hunian dengan pasien TB dan melakukan pemeriksaan terhadap kontak dengan suspek TB. Dengan melibatkan seluruh petugas Lapas dan Rutan serta ”Pemuka kerja/Kader Kesehatan/ Tamping Kesehatan” dalam kegiatan penjaringan suspek TB di ruang hunian. Secara Pasif : Penemuan suspek TB bagi Tahanan dan Narapidana yang berkunjung ke Poliklinik di Lapas dan Rutan

5. Diagnosis dan Pengobatan kasus TB sesuai standar nasional a. Menegakkan diagnosis dengan pemeriksaan dahak secara mikroskopik. b. Mengupayakan pemeriksaan penunjang diagnostik lainnya (foto ronsen dada, biakan dll) jika diperlukan yaitu pada kasus TB BTA negatif. c. Memberikan penatalaksanaan TB dengan strategi DOTS (pengobatan OAT sesuai standar, pemantauan pengobatan melalui PMO) segera setelah diagnosis ditegakkan. d. Melakukan pemantauan kemajuan hasil pengobatan.

6. Mengembangkan sistem informasi untuk surveilans. Salah satu komponen penting dari surveilans adalah pencatatan dan pelaporan dengan maksud mendapatkan data untuk diolah, dianalisis, diinterpretasi, disajikan dan disebarluaskan untuk dimanfaatkan. Sistem pencatatan dan pelaporan TB di Lapas dan Rutan harus sama dengan

22



sistem pencatatan dan pelaporan Program TB Nasional yang juga dipakai oleh semua fasilitas kesehatan yang menerapkan Strategi DOTS. Kegiatan dalam pengembangan surveilans TB di Lapas dan Rutan adalah: a. Pencatatan skrining gejala dan kasus TB dengan form yang baku. b. Pelaporan sesuai sistem pelaporan program TB. Pelaporan dilakukan berjenjang yaitu dari Lapas dan Rutan ke Kanwil Kemenkumham dan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota. c. Pelaporan ke Ditjen Pemasyarakatan dilakukan dengan sistem yang berlaku. Lapas dan Rutan dalam melaksanakan pencatatan berpedoman pada formulir sebagai berikut: 1. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan formulir skrining gejala TB 2. Daftar tersangka pasien (suspek) yang diperiksa dahak SPS (TB06), 3. Formulir permohonan laboratorium TB untuk pemeriksaan dahak (TB05), 4. Kartu pengobatan TB (TB01) 5. Register Laboratorium (TB04) untuk Lapas dan Rutan yang melakukan pemeriksaan laboratorium sendiri 6. Formulir rujukan/pindah pasien (TB09) 7. Formulir hasil akhir pengobatan dari pasien TB pindahan (TB10) 8. Register TB03 UPK 9. Formulir pelaporan kolaborasi TB-HIV

7. Kegiatan monitoring dan evaluasi Monitoring dan evaluasi dilakukan untuk menilai keberhasilan pelaksanaan program pengendalian TB. Kegiatan yang dilakukan adalah : a. Menelaah data dari pencatatan dan pelaporan secara berkala setiap 3 bulan yang dilakukan oleh Ditjen PAS, Kanwil Kemenkumham dan Dinkes setempat. b. Pengamatan langsung (Supervisi) secara berkala minimal 1 kali dalam 6 bulan yang dilakukan oleh Kanwil Kemenkumham dan Dinkes setempat. c. Evaluasi pelaksanaan program TB di Lapas dan Rutan dilakukan minimal 1 kali dalam 1 tahun dengan melibatkan Ditjen PAS, Ditjen PP&PL, Kanwil Kemenkumham dan Dinkes setempat.

8. Promosi kesehatan di lingkungan Rutan, Lapas dan Bapas. Promosi kesehatan di Rutan, Lapas dan Bapas bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, sikap dan perilaku pasien TB, keluarga, PMO dan petugas kesehatan, meningkatkan peran serta aktif lintas sektor, LSM, kelompok potensial dalam pelaksanaan promosi TB di Rutan, Lapas


23


dan Bapas. Kegiatan ini dilakukan melalui penyuluhan dan media Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE).

9. Melakukan kolaborasi program TB-HIV. Tingginya kasus HIV-AIDS di Lapas dan Rutan akan meningkatkan jumlah kasus TB. Kegiatan utama dalam kolaborasi TB-HIV antara lain : a. Membentuk mekanisme kolaborasi TB-HIV b. Menurunkan beban TB pada ODHA c. Menurunkan beban HIV pada pasien TB Kegiatan tersebut dijabarkan melalui : a. Melakukan skrining tanda gejala TB pada semua kasus HIV positif b. Menawarkan tes HIV pada semua pasien TB c. Pengembangan kapasitas petugas dalam penanganan TB-HIV d. Melakukan pencatatan dan pelaporan menggunakan format kolaborasi TB-HIV

10. Menangani kasus TB kebal obat (TB-MDR) Sulit dan mahalnya penanganan TB-MDR merupakan masalah tersendiri yang perlu dipikirkan karena berbagai keterbatasan termasuk akses untuk mendapatkan pengobatan TB-MDR bagi WBP dan Tahanan. Untuk itu perlu disusun suatu strategi khusus terkait WBP dan Tahanan agar dapat memperoleh akses ke layanan pengobatan TB-MDR. Penemuan suspek TB-MDR merupakan hal terpenting, yaitu dengan kriteria : a. Pasien TB pengobatan kategori 2 yang gagal (Kasus kronik) b. Pasien TB pengobatan kategori 2 yang tidak konversi c. Pasien TB yang pernah diobati pengobatan TB Non DOTS d. Pasien TB gagal pengobatan kategori 1 e. Pasien TB pengobatan kategori 1 yang tidak konversi setelah pemberian sisipan. f. Pasien TB kambuh g. Pasien TB yang kembali setelah lalai/default h. Suspek TB yang kontak erat dengan pasien TB-MDR i. Pasien HIV positif dengan gejala koinfeksi TB

24



Bila ditemukan WBP dan Tahanan yang sesuai dengan kriteria suspek TB-MDR maka diharapkan Lapas dan Rutan berkoordinasi dengan pihak Kanwil Kemenkumham, Dinkes setempat serta Ditjen Pemasyarkatan agar mengakses layanan yang memiliki diagnostik (geneXpert, kultur) dan pengobatan TB-MDR. Mekanisme rujukan dan pengobatan akan dijabarkan dalam bentuk petunjuk pelaksanaan tersendiri.

11. Meningkatkan upaya pencegahan pengendalian infeksi TB di Rutan, Lapas dan Bapas. Upaya pencegahan pengendalian infeksi TB di Rutan, Lapas dan Bapas dilakukan dengan: a. Mengupayakan pengadaan ruang perawatan khusus untuk suspek dan pasien TB yang menular. b. Memisahkan pasien TB BTA positif selama masa pengobatan TB fase intensif c. Menerapkan etika batuk bagi semua WBP dan Tahanan. d. Meningkatkan kebersihan sanitasi, ventilasi dan pencahayaan alami. e. Menerapkan prinsip kewaspadaan standar bagi petugas Lapas dan Rutan terutama yang melakukan pengambilan dahak dan fiksasi dahak. f. Penggunaan alat pelindung diri bagi pasien TB dan petugas di Rutan, Lapas dan Bapas sesuai penggunaannya.

12. Pembiayaan Sumber pembiayaan dalam melaksanakan program pengendalian TB di Rutan, Lapas dan Bapas dapat diperoleh dari APBN, APBD, bantuan Luar Negeri, sponsor dan sumber-sumber lain yang tidak mengikat.


25


26


2. 3.

1.

No

KEGIATAN

Membangun kapasitas sumber daya a. Pelatihan TB DOTS bagi Dokter dan Perawat b. Pelatihan PMO bagi tamping c. Pelatihan TB-HIV bagi petugas kesehatan d. Pelatihan PITC bagi petugas kesehatan Meningkatkan penemuan kasus TB

d. Pertemuan pembahasan jejaring TB-MDR

Memperkuat komitmen a. Sosialisasi program TB kepada Kanwil, Kepala Rutan, Lapas, Bapas, Dinkes prop/kab/kota b. Menyusun rencana kerja operasional program TB c. Pertemuan koordinasi dengan Dinkes dan fasyankes

RENCANA KEGIATAN

BAB VI

Pelatihan Pelatihan Pelatihan Pelatihan

40 100 20 20

2

2

Pertemuan

Pertemuan

1

5

2013

Pertemuan

Pertemuan

2012

UNIT

360 10 10

2

2

1

3

120 500 20 20

1

4

1

10

WAKTU PELAKSANAAN 2014

Kanwil, Lapas, Rutan, Bapas Dinkes Prov, Dinkes Kab/ Kota Kanwil, Lapas, Rutan, Bapas Dinkes Prov, Dinkes Kab/ Kota Ditjen PAS Lapas dan Rutan Ditjen PAS Ditjen PAS

Ditjen PAS, Kemkes, LSM

Ditjen PAS

PELAKSANA



27


4.

a. Skrining tanda dan gejala TB Jumlah b. Jumlah suspek TB Jumlah c. Jumlah pasien TB yang diobati Jumlah d. Jumlah kasus TB Jumlah Diagnosis dan Pengobatan kasus TB sesuai standar nasional

1

2

51.400 10.280 1.028 1.028

-

-

-

60.000 12.000 1.200 1.200

347

-

-

2

72.000 14.400 1.440 1.440

Ditjen PAS

Ditjen PAS, Kemkes

Ditjen PAS, Kemkes

Lapas dan Rutan Lapas dan Rutan Lapas dan Rutan Lapas dan Rutan

2

303

Lapas dan Rutan

238

30%

50%

65%

65%

Lapas dan Rutan

Kanwil

Prosentase

55%

Lapas dan Rutan Ditjen PAS Lapas dan Rutan

Kanwil, Dinkes Ditjen PAS, Kemkes, LSM

35%

2 10.000

Prosentase

2 -

90%

5 3

2 -

80%

5 3

70%

7 3

Jumlah Eksemplar Prosentase

Pertemuan Pertemuan

Jumlah kumulatif

Mengembangkan sistem informasi untuk surveilans. a. Kanwil yang mengirimkan laporan triwulanan sesuai pedoman b. Lapas dan Rutan yang mengirimkan laporan triwulanan sesuai pedoman Kegiatan monitoring dan evaluasi a. Pertemuan monev tingkat Provinsi b. Pertemuan Pokja TB di tingkat Pusat Memperkuat promosi kesehatan di lingkungan Lapas dan Rutan. a. Penyuluhan TB bagi WBP dan Tahanan b. Pengadaan media KIE TB Melakukan kolaborasi program TB-HIV. a. Skrining gejala TB pada ODHA

a. Penyusunan Rencana Aksi Nasional Pertemuan pengendalian TB di Rutan, Lapas dan Bapas b. Revisi Petunjuk Teknis penataksanaan TB dan Pertemuan TB-HIV di Lapas dan Rutan c. Finalisasi Pedoman Pencegahan Pertemuan Pengendalian Infeksi TB d. Jumlah Lapas dan Rutan yang DOTS

5. 6. 7. 8.


28

c.

Bantuan Luar Negeri dan Pihak lain yang tidak mengikat

√

-

APBD

b.

20

Jumlah kumulatif √

d. Assessment pengendalian infeksi TB

√

-

√

25

15%

√

-

√

30

20%

Ditjen PAS, Kanwil, Kemkes Rutan, Lapas dan Bapas Kanwil, Dinkes, Rutan, Lapas dan Bapas Ditjen PAS, Rutan, Lapas dan Bapas

Lapas dan Rutan

10%

Prosentase

-

Ditjen PAS Ditjen PAS, Kanwil, Rutan, Lapas dan Bapas Lapas dan Rutan

5

2 -

10 2 10

Lapas dan Rutan Lapas dan Rutan Lapas dan Rutan Lapas dan Rutan

Pertemuan Pertemuan

10 2 10

5 2 5

90%

80%

70%

Prosentase Jumlah Jumlah Jumlah

13. Pembiayaan a. APBN

b. Menawarkan tes HIV bagi pasien TB Menangani kasus kebal obat TB (TB-MDR) a. Penemuan suspek TB-MDR b. Penatalaksanaan pasien TB-MDR c. Pemeriksaan suspek TB-MDR dengan geneXpert 12. Mengembangkan upaya pengendalian penularan TB di Lapas dan Rutan. a. Finalisasi Pedoman Pengendalian Infeksi TB b. Sosialisasi Pedoman Pengendalian Infeksi TB bagi petugas kesehatan c. Mengupayakan ruang perawatan khusus untuk suspek dan pasien TB yang menular

10.



29


30



BAB VII

MONITORING DAN EVALUASI

Pelaksanaan rencana aksi nasional pengendalian TB untuk WBP dan tahanan dimonitor secara berkala dan dievaluasi secara sistematis berdasarkan pelaksanaan kegiatan di lapangan. Monitoring dan evaluasi dilakukan secara berjenjang di jajaran Direktorat Bina Kesehatan dan Perawatan Narapidana dan Tahanan dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM bekerjasama dengan Jajaran Sub Direktorat TB Kementerian Kesehatan dan Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota. Hasil monitoring dan evaluasi berguna untuk memperbaiki perencanaan yang disesuaikan dengan kebutuhan. Namun keduanya mempunyai tujuan yang spesifik. Monitoring bertujuan memantau proses dan perkembangan pelaksanaan pengendalian TB secara berkala dan berkelanjutan, mengidentifikasi masalah dan kesejangan pada saat pelaksanaan, dan mengatasi masalah yang teridentifikasi. Evaluasi bertujuan untuk menganalisis relevansi, efisiensi, efektivitas, dampak dan keberlanjutan rencana aksi nasional ini untuk memberikan arah kebijakan jangka panjang bagi pengendalian TB untuk WBP dan tahanan. Berbagai sumber data termasuk data rutin dapat dimanfaatkan untuk kepentingan monitoring dan evaluasi. Data rutin program pengendalian TB dilaporkan oleh Lapas dan Rutan setiap tiga bulan. Instrumen pencatatan yang digunakan mengikuti formulir yang telah digunakan oleh Sub Direktorat TB Kementerian Kesehatan. Informasi dari hasil monitoring dan evaluasi pengendalian TB untuk WBP dan Tahanan disebarluaskan terutama kepada para pembuat kebijakan, pengelola program, dan lntas sektor lainnya melalui berbagai media komunikasi yang mudah untuk diakses. Informasi tersebut ditindaklanjuti dan digunakan untuk tujuan perbaikan yang berkelanjutan dalam upaya pengendalian TB, selain itu juga digunakan untuk menilai sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah, pemerintah dan swasta serta lintas sektor.


31


32



BAB IX PENUTUP

Penyusunan Rencana Aksi Nasional Pengendalian Tuberkulosis di Rutan, Lapas dan Bapas oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan bekerjasama dengan pihak-pihak terkait diharapkan dapat menjadi acuan dalam Pelaksanaan Pengendalian TB dengan strategi DOTS yang benar, efektif dan komprehensif. Hal ini diharapkan dapat menjamin keberlangsungan penatalaksanaan pasien TB sejak penemuan suspek, penegakan diagnosis dan pengobatan serta menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat TB di lingkungan Lapas dan Rutan. Rencana Aksi Nasional Pengendalian TB di Rutan, Lapas dan Bapas periode 2012-2014 ini akan dievaluasi kemudian berdasarkan hasil pelaksanaan dan perkembangan pogram pengendalian TB Nasional yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan RI.


33


34



DAFTAR PUSTAKA

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan 2. Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, “Himpunan Peraturan Perundang-undangan Tentang Pemasyarakatan Bidang Perawatan”, Jakarta, 2000. 3. Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, “Himpunan Peraturan Perundang-undangan Tentang Undang-undang dan Peraturan Pemerintah”, Jakarta, 2003. 4. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, “Pedoman Pelayanan Kesehatan dan Makanan Narapidana dan Tahanan”, Jakarta, 2003. 5. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, “Strategi Penanggulangan HIV/AIDS dan penyalahgunaan Narkoba Pada Lapas/Rutan di Indonesia, Jakarta, 2005. 6. Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI, “Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, Jakarta, 2005. 7. Kementerian Kesehatan RI, Strategi Nasional Pengendalian Tuberkulosis di Indonesia 2011 – 2014, Jakarta 2011 8. Kementerian Kesehatan RI, Pedoman Nasional Pengendalian Tuberkulosis, Jakarta 2011 9. Kementerian Kesehatan RI, Rencana Aksi Nasional PPM Pengendalian Tuberkulosis 2011 – 2014, Jakarta 2011 10. Kementerian Kesehatan RI, Rencana Aksi Nasional TB-HIV Pengendalian Tuberkulosis 2011 – 2014, Jakarta 2011 11. WHO, Global Tuberculosis Control-Surveillance, Planning and Financing, WHO Report 2007, Geneva, 2007 12. WHO, Treatment of Tuberculosis: Guidelines for National Programmes, 3rd edition, Geneva, 2003 13. WHO, Tuberculosis Control in Prisons: A Manual for Programme Managers, Geneva, 2000


35


36


RENCANA AKSI NASIONAL PENGENDALIAN TUBERKULOSIS DI RUTAN, LAPAS DAN BAPAS

Recommend Documents