Rumah Kita. RUMAH KITA Juni Salam jumpa,

DARI REDAKSI

Salam jumpa, Sebelumnya kami redaksi Rumah Kita berharap semua pembaca dan khususnya keluarga besar Perumnas selalu dalam keadaan sehat selalu. Majalah yang sedang Anda baca saat ini adalah edisi ke empat di tahun ini, keterlambatan penerbitan ini tak mengurangi isi atau pun informasi yang kami sampaikan. Di edisi ini, ada wawancara dengan direktur utama perumnas dan juga dengan divisi pengembangan bisnis.

Rumah Kita Pembina : Direksi Perum Perumnas Pemimpin Umum : Maman Wakil Pemimpin Umum : Maryana Pemimpin Redaksi : Dian Rahmawati Wakil Pemimpin Redaksi : Zidan Litansyah Redaksi : Asrial Aras, Tatag Hastungkoro Fotografer : Happy Mauludy Desainer Grafis : Fesa Risana Iklan & Sirkulasi : Arum Angesti, Tatag Hastungkoro Alamat Redaksi : Kantor Pusat Perum Perumnas, Jl. D.I. Panjaitan Kav. 11, Jakarta 13340 Telp : (021) 8194807, 8193802 Email : [email protected] Web : www.perumnas.co.id

2

Find us:

Follow us:

Follow us:

facebook.com/PerumPerumnas

@infoperumnas

infoperumnas

RUMAH KITA Juni 2014

Selain itu beberapa berita dari daerah yang kami masukan dari rubrik Regional tentunya memberikan informasi yang menyeluruh dan menegaskan bahwa Perumnas ada dimana-mana dengan mengembangkan beragam proyek untuk seluruh masyarakat Indonesia. Tak lupa juga ada berita yang bersifat nasional yang tentunya berhubungan dengan industri properti. Semoga apa yang kami informasikan ini bermanfaat, selamat membaca.

NASIONAL

R

encana DPR dan pemerintah untuk membatasi luasan lahan yang dikuasai oleh badan hukum sebagaimana yang diinginkan dalam RUU Pertanahan mendapat tentangan. Salah satunya dari pengembang yang tergabung dalam Realestate Indonesia (REI) menilai, bahwa pengaturan pembatasan luasan lahan untuk badan hukum tersebut tidak pas. Pemerintah dan DPR dalam RUU Pertanahan yang sampai saat ini masih digodog berencana mengatur luasan maksimum tanah hak guna bangunan yang dapat dikuasai oleh badan usaha. Dalam Pasal 31 RUU Pertanahan, jumlah luasan lahan yang ingin mereka atur terdiri dari tiga. Pertama, luasan lahan hak guna bangunan yang bisa diberikan untuk kawasan perumahan hanya seluas 200 hektar. Kedua, luasan lahan maksimum untuk kawasan perhotelan atau resort mencapai 100 hektare. Dan ke tiga, luasan lahan untuk kawasan industri maksimum hanya 200 hektar. Adanya peraturan pembatasan 100 dan 200 hektar tersebut tidak punya dasar yang jelas. Kalau pun harus dibatasi, besaran maksimal luas disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan daerahnya. Hal semacam itu tidak bisa diatur oleh pemerintah pusat. Selain itu saat ini pemerintah dan pengembang juga terus mendorong pembentukan kota-kota baru untuk pemerataan eknomi, ini akan menjadi kontra dalam pelaksanaannya. Ignesjz Kemalawarta, Wakil Ketua Umum DPP REI Bidang Hukum dan Perundangundangan mengatakan bahwa secara hierarki perundangan, pengaturan pembatasan tersebut tidak pas. Karena, pembatasan yang ingin dilakukan melalui RUU Pertanahan tersebut terlalu rinci. Seharusnya pengaturan pembatasan dilakukan dengan perangkat hukum di bawah undang- undang. Salah satunya, peraturan daerah. Mengingat, pemerintah daerah adalah otoritas yang paling mengetahui kebutuhan dan ketersediaan lahan yang berada di wilayah mereka. Salah satu perhatian REI soal pembatasan luas ini adalah hierarki. Dimana pembatasan dalam UU ini terlalu tinggi.

Sementara itu, Guru Besar Universitas Indonesia Arie S. Hutagalung mengungkapkan, mengatur luas lahan yang bisa dikembangkan developer itu perlu. “Pembatasan itu perlu, tapi tidak dalam undang-undang. Kalau pun dalam undang-undang, rangkul dong kementerian yang terkait. Di PP pun disesuaikan dengan daerah. Tidak usah Perda, nanti ke DPRD lagi, jadi tidak cepat. Kalau mau adil, dari PP bisa dibuat PerdaPerda,” ujar Arie.

RUU

Pertanahan Pembatasan

Lahan

Dipersoalkan Pasal 31 RUU membagi tiga bagian luasan lahan. Pembatasan lahan pun menuai kontra.

Penguasaan lahan yang besar sebenarnya diperbolehkan. Hanya, para developer harus punya tahapan. Pengawasan harus dimulai dari tahapan pembuatan. “Jadi, mereka tidak spekulasi minta yang besar, terus tidak dikembangkan. Yang penting, semua hak atas tanah harus punya fungsi sosial. Jadi, harus digunakan dan kewajibannya sesuai dengan peruntukkannya,” tegas Arie.

3 RUMAH KITA Juni 2014

REGULASI

K

ementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera) akan menghentikan penyaluran Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) untuk rumah sejahtera tapak (RST) mulai Maret 2015. Dengan bantuan dana FLPP ini masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang menjadi sasaran RST bisa mendapatkan bunga KPR 7,5 persen selama masa kredit (15-20 tahun). Selanjutnya FLPP hanya akan disalurkan untuk pembangunan rumah susun sederhana. Menurut Sri Hartoyo, Deputi Bidang Pembiayaan Kemenpera, tujuan dari rencana ini untuk mendorong pembangunan hunian vertikal bagi kalangan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di perkotaan. ”Pemerintah ingin mendorong pembangunan hunian vertikal di perkotaan sebagai solusi atas semakin berkurangnya lahan khususnya di kawasan perkotaan. Masyarakat yang ingin membeli rumah sederhana dapat membeli dari pengembang dengan harga jual maksimal yang sudah ditetapkan pemerintah tanpa subsidi bunga KPR dari FLPP,” tegas Sri.

4

Sebelumnya Kemenpera telah menetapkan harga baru rumah sejahtera tapak dan rumah susun yang berbeda-beda di setiap provinsi. Harga jual rumah tapak yang paling rendah ada di Lampung sebesar Rp113 juta dan yang tertinggi di Papua sebesar Rp185 juta. Untuk harga jual rusun paling rendah di Sulawesi Tengah sebesar Rp248,4 juta (Rp6,9 juta/m2) dan tertinggi di Papua sebesar Rp565,2 juta (Rp15,7 juta/m2).


Dorong Rusun, Subsidi Rumah Tapak

Hanya Sampai 2015 Pemerintah dorong pembangunan rusun diperkotaan. Subsidi rumah tapak hanya sampai tahun depan. Harga patokan dari Kemenpera ini sampai sekarang pembebasan PPN dan PPH (Pajak Penghasilan)-nya belum mendapat persetujuan dari Kementrian Keuangan (Kemenkeu). Karena itu konsumen harus membayar lagi 10 persen dari harga rumah untuk membayar PPN. “Hanya dengan cara paksa seperti ini pemerintah bisa mendorong pembangunan rusun, apalagi penggunaan tanah untuk perumahan saat ini semakin kritis,” jelas Sri. Menanggapi hal itu, pengamat properti, Ali Tranghanda berharap larangan tersebut tidak akan terjadi. Karena rumah tapak sedianya masih dibutuhkan masyarakat, terutama kelas menengah ke bawah. karena rumah tapak di beberapa daerah masih dibutuhkan. “ Untuk Jakarta dan beberapa kota besar lainnya seperti Bandung, Medan, Surabaya, Makassar memag sudah seharusnya vertikal pembangunan perumahannya. Masalah ini tak bisa dipukul rata, karena Indonesia sangat luas. Kita memiliki 34 provinsi, tentunya persoalan setiap provinsi selalu berbeda. Daerah-daerah lainnya masih butuh rumah tapak,” jelas Ali.

RUMAH RAKYAT

Pembangunan Rumah PNS Berau

Kebutuhan rumah untuk aparatur negara cukup tinggi. Pemerintah Berau gandeng Perumnas untuk pengembangannya.

P

rogram pembangunan seribu rumah bagi pegawai negeri sipil (PNS) yang diprogramkan pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) Kabupaten Berau mulai dikerjakan. Secara resmi pembangunan tahap pertama yang dikerjakan bersama Perumnas Regional V ini muali dikerjakan pada akhir Juni lalu. Pembangunan tahap pertama ini rencananya akan dikembangakan sebanyak 192 unit rumah tipe 36. Ceremony dimulainya pembangunan proyek rumah Korpri ini ditandai dengan peletakan batu pertama oleh Bupati Berau Makmur HAPK bersama Wakil Bupati Ahmad Rifai. Selain itu juga hadir Sekkab Jonie Marhansyah yang juga ketua Korpri Berau dan General Manager Perum Perumnas Regional V, Dede Entang Maslahat di lokasi perumahan Korpri Jl. Murjani III Tanjung Redeb. Pembangunan perumahan Korpri ini merupakan tindak lanjut dari kesepakatan kerja sama dengan Perumnas. Perusahaan BUMN yang bergerak di bidang pembangunan perumahan.

Sejak dibuka informasi untuk rumah PNS ini, tercatat lebih seribu pegawai yang mengajukan permohonan dari kurang lebih 6 ribu pegawai di Kabupaten Berau. Sehingga untuk memenuhi kebutuhan pegawai ini, diharapkan pembangunan perumahan ini akan terus berlanjut. “Kita juga mengusulkan untuk menyediakan lahan yang lebih luas, 100 hingga 200 hektar untuk dapat menjadi kawasan perumahan bagi PNS,” jelas Taupan. Sesuai dengan ketentuan yang ada, perumahan Korpri diprioritaskan bagi PNS yang belum memiliki rumah dan masih mengontrak dengan masa kerja di atas 5 tahun. Begitu juga bagi PNS yang masih menumpang dengan keluarga juga menjadi prioritas. Di samping juga memberikan kesempatan kepada PNS yang mendekati masa pensiun atau masa kerja lebih dari 20 tahun dan belum pernah mendapat fasilitas perumahan maupun lahan untuk perumahan dari pemerintah. Sementara Bupati Berau Makmur HAPK dalam arahannya mengungkapkan, pembangunan perumahan Korpri ini merupakan program dalam upaya peningkatan kesejahteraan bagi aparatur negara. Tidak hanya bagi pegawai yang bertugas di ibu kota kabupaten. Namun Bupati Makmur HAPK juga meminta pembangunan perumahan dapat dilanjutkan hingga ke seluruh kecamatan. Diharapkan program ini nantinya dapat mendorong produktivitas kerja yang positif. Sumber: Kaltimpost.co.id

Ketua Pembangunan Perumahan Korpri, Taupan Madjid mengatakan, pembangunan tahap pertama direncanakan diatas lahan seluas 7 hektar dengan masing-masing rumah akan mendapat luasan 200 meter persegi. Selain itu juga akan dilanjutkan dengan pembangunan di beberapa lokasi lain yang lahannya masih dalam tahap pematangan. “Selain itu juga lokasi di Jl. Sultan Agung dan lokasi di kecamatan Sambaliung dan Gunung Tabur yang juga akan dilakukan pematangan lahan untuk segera dibangun perumahan Korpri,” ungkapnya.


Sentraland Medan, Berikan Konstribusi Positif Kehadiran Sentraland Medan akan mengubah wajah Medan Utara, sehingga masyarakat tidak perlu menuju pusat kota.

S

ukses dengan produk berlabel Sentraland yang telah dikembangkan dibeberapa kota, seperti Semarang, Pontianak, Surabaya dan lainnya. Perumnas pun menancapkan brand Sentraland di Pulau Sumatera. Lokasinya berada di Medan Utara, menyatu dengan perumahan Griya Martubung, Medan Labuhan dengan nama Sentraland Medan. Pengembangan Sentraland Medan ini merupakan evolusi dari Griya Martubung yang sudah lebih dulu dikembangkan. Rencananya Sentraland Medan akan berdiri di atas lahan seluas 123 hektar yang di dalamnya terdiri berbagai jenis properti mulai dari perumahan, hotel, area komersial, tempat wisata hingga Islamic Center. Fasilitas keagamaan ini rencananya akan berdiri di atas lahan seluas 23 hektar, dan akan menjadi icon Sentraland Medan.

6

Menurut Akhmad Rukhiman, General Manager Perumnas Regional I, selain Islamic Centre yang menempati lahan seluas 23 hektar, 7 hektar diperuntukkan untuk pembangunan mal, sarana hiburan yang juga dilengkapi dengan pasar tradisional. “Kemudian juga ada area komersial lainnya berupa ruko yang luasnya 10 hektar atau sekitar 130 unit dan sisanya untuk perumahan menengah dan menengah ke bawah yang jumlahnya mencapai 1.275 unit,” ujar Akhmad.


PROYEK

Sehingga dengan adanya Sentraland Medan di Griya Martubung, maka masyarakat Medan Utara tidak perlu jauh-jauh lagi pergi menuju pusat kota atau ke inti kota untuk mememenuhi kebutuhannya. Tentunya ini akan menjadi daya tarik bagi masyarakat untuk bermukim di kawasan Griya Martubung atau Sentraland Medan. Rencananya proyek yang dikerjakan secara bertahap ini akan rampung secara keseluruhan pada 2017 mendatang. Diresmikan pada awal Mei lalu, oleh Pelaksana Tugas Walikota Medan Dzulmi Eldin, proyek ini merupakan langkah positif Perumnas agar tetap eksis di industri properti bersaing dengan developer swasta. Selain itu, walau berlokasi di kawasan premium yang harga lahannya sudah tak murah namun harga rumah di kawasan ini ditawarkan dengan harga terjangkau, ini merupakan komitmen Perumnas untuk memudahkan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan rumah. Lebih jauh Akhmad menerangkan keunggulan proyek ini adalah dengan fasilitas yang maksimal. Namun tetap mengakomodir masyarakat kalangan menengah-bawah. “Dengan harga rumah menengah ke bawah yang ditawarkan saat ini Rp 105 juta per unit, memungkinkan masyarakat menengah ke bawah bisa memiliki rumah di kawasan ini. Selain itu keunggulan lainnya berupa infrastruktur jalan dikembangkan dari aspal beton agar tidak mudah rusak,” ungkapnya. Sementara itu, Ketua Komisi B DPRD Sumut Muhammad Nasir yang hadir dalam acara grand launching Sentraland Medan, mendukung upaya Perumnas mengembangkan Sentraland di kawasan Medan Labuhan. Nasir menilai, upaya Perumnas Regional I yang telah menggagas percepatan pembangunan di Medan Utara lewat proyek Sentraland, adalah sebuah inovasi besar yang perlu mendapat dukungan dari Pemerintah Kota Medan maupun Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Kehadiran proyek ini akan memberikan keseimbangan dan meningkatkan pembangunan di Medan Utara yang selama ini jauh tertinggal dibanding kecamatan lain di Medan. “Mega proyek di Medan Utara ini akan menjawab ketertinggalan dan kekumuhan yang selama ini ada dan menjadikan sebuah kota mandiri yang religi dan modern,” ujar wakil rakyat yang mengetuai bidang perekonomian itu.


7

Regional I

Berlari Bersama Transformasi Perumnas regional I tingkatkan pendapat dengan produk yang beragam sejalan dengan konsep transformasi.

P

erumnas Regional I membidik pendapatan total sepanjang tahun ini Rp234,8 miliar. Target ini melonjak 8 kali lipat dibandingkan dengan realisasi pada tahun lalu Rp28,4 miliar. Secara struktur, Perumnas Regional I mencakup lima provinsi yakni Aceh, Sumut, Sumbar, Riau, dan Kepulauan Riau. Nah, bagaimana cara mencapai target tersebut, Perumnas Regional I mengandalkan kontribusi pendapatan dari pembangunan di Sumatra Utara. Menurut General Manager Perumnas Regional I Akhmad Rukhiwan, selama ini jika dikalkulasikan kontribusi pendapatan di atas 50 persen berasal dari Sumut. Pada tahun ini, dari rencana pembangunan 1.503 unit rumah, sebanyak 719 unit akan dibangun di Sumut. Tahun lalu, realisasi pembangunan di regional I hanya 333 unit. “Tahun ini kami akan konsentrasi untuk membangun Sentraland di Martubung, Medan Utara. Sumut kami targetkan mampu menyumbangkan pendapatan untuk regional I Rp154 miliar,” ujar Akhmad. Sejalan dengan konsep transformasi menuju Perumnas Baru. Perumnas Regional I melakukan transformasi produk. Perusahaan membangun kota baru Sentraland Medan yang akan dilengkapi dengan fasilitas hiburan dan olahraga. Selain itu, ada pula pusat keagamaan Islamic Center dan fasilitas pendidikan. Sentraland Medan tak hanya menyasar masyarakat menengah ke bawah melalui rumah tipe 36 dan 45, tapi juga mengincar masyarakat menengah yang bekerja di Kawasan Industri Medan (KIM) dengan pembangunan ruko dan lapangan golf. Akhmad optimistis pasar menengah ke bawah properti di Sumut memiliki potensi signifikan. Sentraland Medan dia nilai mampu mendongkrak pendapatan Perumnas karena tak hanya menawarkan rumah dengan harga terjangkau, tapi juga menawarkan kelengkapan fasilitas di sekitar hunian. “Kami akan membangun Waterboom pada 2015 di Sentraland Medan. Selain itu, akan ada mall, taman hiburan, dan pasar tradisional. Kelengkapan fasilitas akan menjadi magnet tersendiri,” tambah Akhmad. Selain Sumut, Perumnas Regional I juga akan melakukan pembangunan perumahan di Riau, kepulauan Riau dan Sumatera Barat secara merata. Sementara untuk di Aceh, Regional I belum ada rencana pembangunan di tahun ini. General Manager Ray White Medan Yendy Yapp mengatakan Medan pada tahun in menjadi kota tujuan para pengembang properti. “Setelah Jawa, apalagi Surabaya mulai jenuh, sekarang pengembang mulai melirik Medan dan beberapa kota di Kalimantan. Penjualan properti meningkat terus di Medan baik untuk pasar menengah ke atas, maupun menengah ke bawah,” pungkas Yendy.


7

REGIONAL

Regional

Kombinasikan Proyek Subsidi dan Komersial

P

Tetap fokus pada rumah subsidi. Proyek komersial untuk menopang pendapatan perusahaan.

erumnas Regional VII menyiapkan dana investasi hingga Rp295 miliar untuk membangun 1.807 unit rumah tahun ini, terutama di kawasan Indonesia bagian timur dari mulai Sulawesi Selatan (Sulsel) hingga Papua. Dari rencana pembangunan tersebut sekitar 50 persen merupakan rumah subsidi yang diperuntukan untuk masyarakat berpenghasilan rendah dan selebihnya lagi adalah rumah komersial. General Manager (GM) Region VII Perumnas Veky Wowor mengatakan target pembangunan hunian itu meningkat tajam dari 2013 dengan realisasi pembangunan sebanyak 1.400 unit rumah yang menelan biaya investasi Rp 188 miliar. “Pembangunan nanti dilakukan di beberapa provinsi yang menjadi wilayah kerja yakni Sulsel, Sulut, Gorontalo, Kendari, Palu, Pulau Buruh (Maluku), dan Jayapura. Pembangunannya bekerja sama dengan beberapa pemerintah provinsi (pemprov) untuk menghadirkan rumah sederhana tapak (RST), rumah subsidi dan nonsubsidi bagi para pegawai negeri sipil (PNS),” imbuhnya. Pembangunan rumah subsidi ini sejalan dengan tugas yang diemban oleh Perumnas. Sebagai BUMN, Perumnas Perumnas ditugasi pemerintah untuk tetap membangun rumah bersubsidi dalam rangka pemenuhan kebutuhan rumah untuk masyarakat menengah ke bawah. Dan di sisi lain, Perumnas juga ditargetkan untuk mendapatkan keuntungan.

Sehingga Perumnas juga diberi kelonggaran membangun rumah untuk masyarakat menengah dan menengah ke atas. Tapi persentase untuk rumah bersubsidi masih tetap lebih tinggi dibandingkan rumah tipe lainnya. Saat ini dari rencana total pembangunan unit rumah pada tahun ini, sebanyak 800 unit di antaranya berada di Makassar, yakni di Kawasan Bumi Tamalanrea Permai (BTP) dan Bumi Antang Permai (BAP) blok 10. Khusus untuk rumah non subsidi yang akan dibangun, tipenya mulai dari 36-45 meter persegi dengan harga mulai Rr 200jutaan hingga Rp 400 jutaan/unit. Selain itu, Regional VII juga akan mempercepat terealisasinya pembangunan Sentraland yang merupakan icon produk Perumnas untuk proyek mixed use development. Menurut Veky, Sentraland merupakan proyek besar yang menggabugkan beberapa properti dalam satu kesatuan, kami terus mematangkan rencana ini. “Rencananya salah satu lokasi yang akan dikembangkan menjadi kawasan komersial lokasinya berada di Makassar. Pembangunannya kami rencanakan tahun ini juga,” jelas Veky. Secara nasional, porsi perumahan komersial yang dibangun Perumnas masih di bawah 25 persen, sehingga perusahaan berupaya menggenjot pembangunan rumah komersial dan properti yang menjadi sumber pendapatan berulang (recurring income).


Perlu Supply Side Policy untuk Urus Rumah Rakyat Perlu kembangkan konsep permukiman yang berkelanjutan dengan membuat proyek rintisan. Intervensi pemerintah diperlukan untuk mengurusi rumah rakyat.

K

ebijakan pemerintah dalam penyediaan subsidi khusus perumahan rakyat mengindahkan aspek pasokan atau ‘supply side’. Aspek pasokan itu mencakup daya beli konsumen dan harga tanah. Akibatnya, peluang masyarakat mendiami rumah yang layak huni makin menipis. Direktur Utama Perum Perumnas Himawan Arief Sugoto mengatakan, ada kesalahan praktek pembangunan perumahan selama 20 tahun. Hal itu menyebabkan antara demand dengan supply rumah layak huni tidak seimbang. Menurut Himawan, kebijakan pemberian subsidi rumah rakyat dapat bertumbuh. Namun, diakui hal itu tidak memiliki signifikansinya terhadap kemampuan negara menjangkau secara optimal kepada masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Menurutnya, hal itu disebabkan, tidak ada ‘supply side policy’. Konsep ini pernah diterapkan pada penyediaan perumahan rakyat di Depok, Jawa Barat. Pembukaan kawasan bagi kebutuhan papan rakyat itu sebagai rintisan kota mandiri telah dilakukan pemerintah lebih dari 30 tahun lalu. Apa yang dilakukan Perum Perumnas itu kemudian diikuti para pengembang swasta dan kini Depok menjadi kota penyangga yang berkembang pesat. Namun saat ini, sejak 20 tahun terakhir, kebijakan subsidi pemerintah hanya terukur pada demand side. Pemerintah membiarkan tanah pada perumahan rakyat, harganya diserahkan pada mekanisme pasar. Harga rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)


selalu naik dan pemerintah pun mau tak mau menaikannya tiap tahun. Sementara, daya beli MBR untuk memiliki rumah layak makin menurun karena harga tanah makin mahal. “Kita makin kesulitan menyediakan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Belum lagi kendala di perizinan, infrastruktur yang menyebabkan backlog makin besar,” ujar Himawan.

Perlu intervensi pemerintah Padahal, merujuk apa yang dilakukan Singapura untuk menyediakan public housing, sekitar 80 persen merupakan konsep yang berasal dari pemerintah. Perbankan memberikan subsidi bunga 2,6 persen. Meski dalam hitungan rugi, namun pemerintah tetap berkomitmen memberikan subsidi. Hal sama juga diikuti Korea Selatan dan Filipina. Himawan berharap, pemenuhan public housing harus menjadi fokus utama pemerintah mendatang. Caranya, mempertimbangkan pendirian ‘Bulog Papan’ yang mampu mendukung penuh dari sisi pembiayaan dan stabilisasi harga rumah,dengan menutup celah tanah sebagai bahan spekulasi.

NASIONAL

Kesempatan sama, Ketua Kompartemen Perumahan Kamar Dagang dan Industri Nasional (Kadin) Teguh Satria mengatakan, hingga tahun 2010, backlog mencapai 13,6 juta unit dan tahun ini meningkat menjadi 15 juta unit. “Ini terjadi karena kebutuhan tiap tahun tidak dapat dipenuhi,” terangnya. Teguh menyesalkan, hingga kini belum ada satupun pejabat negara yang mampu menjamin seluruh rakyat dapat menempati rumah secara layak. Gangguan bisnis yang dihadapi pengembang properti tidak lain karena tidak ada kepastian hukum mengelola aset tanah. Dia mencontohkan, ada pengembang yang memanfaatkan aset tanah selama 30-40 tahun tanah dikelola, namun dapat digugat hukum. Selain itu masalah penyedian tanah juga menjadi kendala, tidak ada kepastian. Sudah saatnya penyediaan tanah diperhatikan agar kebutuhan masyarakat beralih, sayangnya praktik mekanisme pasar terhadap tanah dan harga properti sudah berlangsung sejak dulu. “Seharusnya, paling tidak ada intervensi pemerintah terkait kebijakan lahan. Itu sangat diperlukan untuk menekan ongkos konstruksi. Sekarang, demand-nya dikasih apa pun kalau harga supply-nya mahal ya tidak mampu juga. Mau diberi bunga hanya lima persen pun kalau harganya mahal bagaimana?” tanya Himawan. Himawan juga menyayangkan absennya delivery system public housing di Indonesia. Seharusnya, jika sistem tersebut tersedia, pemerintah akan mengetahui persis kebutuhan dan biaya dari sisi penyediaan rumah. Jika dibuatkan skema yang baik, pemerintah bisa menekan komponen biaya paling mahal, yaitu tanah dengan cara penyediaan landbank. Bank tanah tersedia, kemudian bisa digunakan untuk perumahan rakyat, tentunya untuk mereka yang berpenghasilan rendah.


Meretas Proyek dari Nol Divisi pengembangan bisnis hadir karena adanya kebutuhan untuk terus eksis dan berdaya saing yang kuat dalam industri properti.


WAWANCARA

S

ejak beberapa bulan lalu, Perumnas membentuk Divisi Pengembangan Bisnis. Divisi ini merupakan peleburan dari divisi sebelumnya, yakni pekerjaan umum. Melihat tugas dan tanggung jawab yang ada saat ini, divisi pengembangan bisnis diharapkan menjadi salah satu trigger dalam menuju transformasi Perumnas. Tugas baru ini tentunya lebih menantang, divisi yang dikomandani oleh Ronald Navretiansyah dalam pekerjaannya tak hanya sebatas melakukan kerjasama saja. Namun juga melakukan kegiatan pra studi terkait proyek yang akan dikembangkan. Berikut petikan wawancara dengan Ronald di ruang kerjanya beberapa waktu lalu.

Selain perubahan nama, perubahan apa yang dilakukan ? Sejak beberapa bulan lalu divisi pekerjaan umum menjadi divisi pengembangan bisnis. Dulu pekerjaannya hanya melakukan kerjasama dengan instansi pemerintah dan swasta saja. Sekarang kerjasama tetap dilakukan tapi juga ada pekerjaan lain, yakni feasibility study. Kegiatan ini lebih pada melihat, menilai sebuah proyek yang akan dikembangkan, tahap awalnya melihat kelayakan sebuah proyek yang akan dikembangkan dari semua aspek. Selain itu juga melakukan kerjasama dengan berbagai pihak. Tak hanya menunggu bola yang datang atau tawaran dari pihak lain. Kita juga akan aktif dalam mengeksplorasi lahan milik kita yang kurang optimal untuk dikembangkan dengan pihak lain. Selain itu juga dengan lahan baru atau juga lahan yang strategis, tentunya dikerjasamakan untuk keuntungan kedua pihak.

Pola kerjasama seperti apa yang dikembangkan ? Sebelumnya dengan landbank yang ada banyak mitra yang datang, mereka dari instansi pemerintah juga atau pun pihak swasta. Ada dari beberapa membangun dengan konsep mereka. Dan saat ini seiring berkembangnya waktu dengan land bank yang makin menipis kita juga aktif kerjasama dengan pihak luar. Contohnya baru-baru ini dengan perusahaan BUMN Perikanan Nusantara di Bali. Kerjasama ini mereka yang menyediakan lahan, kita yang membagunnya.

Hingga sekarang sudah berapa kerjasama yang sudah dilaksanakan ? Wah, itu sudah ada beberapa yang Perumnas jalankan sebelumnya, contohnya untuk proyek besar seperti Sentra Timur di Pulo Gebang, Jakarta Timur, Center Point di Bekasi, Jawa Barat kemudian City Park di Cengkareng, Jakarta Barat. Kemudian ada beberapa lagi seperti dengan anak usaha. Ke depan seperti yang sudah disebutkan tadi seperti Perikanan Nusantara. Kemudian ada dengan PT Berdikari (BUMN) di Makassar, Sulawesi Selatan, kondisi terkini lahannya terus kita survei dan analisa. Kemudian ada dengan Inhutani III di Waringin Timur, yakni di Sampit (Kalimantan Tengah). Ini menarik, ternyata Sampit adalah daerah potensial karena Kota Waringin Timur merupakan salah satu kota yang pendapatan asli daerah (PAD)-nya paling tinggi. Secara mendasar kita tertarik untuk masuk kota ini karena memiliki potensi yang besar. Selain itu kita juga terus menggencarkan kegiatan sinergi sesama perusahaan BUMN, sudah ada yang kita bidik dalam waktu dekat ini dengan lokasi yang tersebar di beberapa kota. Kebanyakan berada di kota-kota besar, seperti di Jakarta, Semarang, Surabaya dan Jogjakarta.

Bagaimana landbank yang ada saat ini, kondisinya ? Sejak setahun ini beberapa landbank yang tersisa sudah kita kembangkan untuk di develop menjadi proyek baru atau juga lanjutan dari proyek yang sudah berjalan. Proyek tersebut seperti di Driyorejo, Surabaya, Jawa Timur dengan konsep mixed use development, Kemudian juga ada Sentraland Pontianak yang konsepnya tidak jauh beda dengan yang di Driyorejo.

Nah, seperti banyak hal baru yang dikerjakan seperti segmen vertikal, apa ada perbedaan ? Hal utama dalam membuat sebuah proyek adalah melakukan survei, disekitarnya sudah ada apa saja dan kebutuhan masyarakat di kawasan tersebut seperti apa. Dengan kemampuan yang ada kita melakukan pra bussines study. Selain itu kita

juga ada direksi yang memberikan warning atau rambu-rambu dalam survei tersebut. Biasanya kalau sudah ada kesepakatan direksi dari studi yang sudah kita lakukan, langkah selanjutnya menggunakan jasa konsultan lain untuk lebih meyakinkan hasil dari studi yang sudah dibuat pertama kali. Namun biasanya untuk proyek yang skala kecil, kita langsung sendiri yang menangani. Tentunya berbeda, 5 hektar di Jakarta dan di Sampit, kita menyesuaikan dengan realitanya saja. Jadi kita menyesuaiakan dengan kondisi lokasi masing-masing dengan menggali potensinya. Seperti di kawasan Letnan Sugiono. Semarang yang berada di pinggiran kota maka kita mengembangkan hotel bugjet dan ruko. Kemudian di Terboyo Semarang, ini merupakan kawasan industri dan ini kita sudah studi dan pergudangan yang cocok, namun kita belum pernah membuatnya. Ini sedang dipikirkan, apakah akan dikembangkan sendiri atau kerjasama, atau kita jual konsep saja. Ini karena potensi pasar yang cocok adalah pergudangan modern. Banyak hal baru yang akan kita lakukan, untuk itu studi awal proyek harus kuat agar dapat meminimalis kesalahan.

Apakah ada pembelian lahan baru? Ya, seperti di regional II kita baru beli lahan di pinggiran kota Palembang, Sumatera Selatan. Ini memag kita sepakat agar tetap berdikari, berdiri di lahan sendiri dengan tidak mengedepankan kerjasama. Tentunya, syarat pembelian harus kuat seperti perhitungan harganya sesuai dengan nilai lokasinya. Selain itu, lahannya harus clean and clear. Jangan hanya melihat harga murahnya saja tapi kondisi akses tak ada, ini percuma saja. Alur kerja yang kita lakukan dari mulai survei dan keluar produk masih kita yang melakukan. Kita yang pertama meramunya, ibaratnya kita yang cari belanja dan memasaknya. Ini rencana jangka panjang, akan terus berkembang lagi hingga 30 proyek dan kita berharap berjalan mulus dan tentunya kita pro aktif. Dan ini bagian dari kita untuk belajar dan terus berkembang dan sejajar dengan developer lain.


13

Tekan Backlog, Bentuk Housing Development Board 14

Backlog tak berujung, perlu langkah kongkrit dalam penyelesaiannya dengan memperhatikan masalah supply-nya.


NASIONAL Untuk itu perlu adanya anchor delivery provider yang menangani perumahan dan dapat memenuhi setidak-tidaknya 30 persen dari kebutuhan perumahan nasional yang mencapai 300 ribu unit per tahun. “Bercermin dari negara tetangga saja, Singapura. Disana, pemerintahannya memiliki Housing & Development Board (HDB) yang khusus diberikan tugas dalam menangani permasalahan perumahan untuk kepentingan publik,” kata Himawan. Ia megatakan saat ini, HDB Singapura memiliki aset Rp 300 triliun khusus menangani perumahan. Menurut Himawan ide seperti HDB sudah dikemukakan sejak zaman Menteri Perumahan Rakyat Yusuf Asyari hingga Djan Faridz, namun belum ada hentakan dari pemerintah. “Sejak zaman pak Yusuf Asyari saya sudah bilang, Perumnas diarahkan ke Perseroan Terbatas menjadi PT Perumnas Indonesia atau HDB,” kata Himawan. Jika menjadi HDB, Perumnas akan ditargetkan membangun 30 persen dari kebutuhan rumah nasional yakni sedikitnya 150 ribu rumah. Tercatat, sampai tahun ini, Perumnas sudah memproduksi 15 ribu unit rumah MBR (Masyarakat Berpenghasilan Rendah) pertahun. “Jadi kami mampu jika diberikan mandat itu (menjadi HDB dengan memproduksi 150 ribu unit rumah),” ujarnya.

P

ermasalahan utama dalam backlog (kekurangan pasokan) perumahan yang saat ini angkanya hingga 15 juta, salah satu muara penyebabnya adalah pemerintah belum memiliki delivery system yang tepat. Hal ini dikemukan berkali-kali oleh Direktur Utama Perumnas, Himawan Arief Sugoto. Dia menegaskan instrumen yang ada selama ini hanya untuk meningkatkan daya beli masyarakat bukan memperhatikan permasalahan di sisi supply.

Himawan optimistis dapat mengejar target 150 ribu rumah MBR. “Demand besar, dana ada, dan ada 400 kabupaten kota lebih yang kita jangkau. Cukup dengan Rp 2 triliun,” kata Himawan. Dia meyakini akan banyak MBR yang berminat membeli rumah, apalagi dengan harga Rp 80 juta dan fasilitas pembiayaan melalui FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan) dengan bunga 7,5 persen. Bagaimana jika salah sasaran? Himawan mengatakan dalam penyeleksian bisa dilakukan dengan ketat seperti syarat mutlak rumah pertama. Berbicara dari sisi supply, ada tiga unsur yang disebutkan Himawan dapat menekan laju harga rumah yang makin tinggi. Pertama, infrastruktur, hanya saja dalam pelaksanaannya belum maksimal termasuk PSU. Kedua, suplai lahan terkait landbank (cadangan lahan) dan konstruksi serta metode pembiayaan yang masih tinggi. Disisi lain, menurut Himawan, pembangunan perumahan yang menyasar

segmen pasar menengah ke atas dapat diserahkan ke pihak swasta. Sedangkan perumahan sosial bagi warga miskin dapat ditangani langsung oleh Pemerintah. “Bukan tanpa alasan, karena pemerintah lebih memahami demografi masyarakat, sehingga penetapan masyarakat miskin yang memang merupakan stimulus Perumnas untuk capai target 30 persen suplai rumah MBR,” tuturnya. Disisi internal perusahaan, sebagai BUMN Perumnas dituntut harus memiliki neraca keuangan yang sehat sehingga harus memiliki pertumbuhan pendapatan dan profit yang diharapkan terus meningkat untuk terus berkembang dalam mengembangkan program-program besar. “Khusus di Jakarta, pemenuhan kebutuhan tempat tinggal bagi kaum urban harus menjadi prioritas kita bersama, pembangunan rusunami merupakan salah satu cara dalam menyelesaikan permasalahan hunian MBR di perkotaan,” kata Himawan. Berbicara mengenai rusunami, lanjutnya, konsep rusunami kedepan harus mempertimbangkan konsep hunian yang terpadu dengan fasilitas umum dan fasilitas penunjang bagi penghuninya. Itu untuk mengerem mobilitas masyarakat, sehingga berimbas pada penurunan cost of living mereka. “Cara ini juga untuk mencegah pembelian rusunami untuk investasi semata dengan terciptanya kenyamanan masyarakat untuk menempati rusunami tersebut,” kata Himawan. Dia menambahkan permasalahan lain yang harus dipecahkan adalah penanganan hunian untuk warga miskin. Pemerintah dalam hal ini dinas sosial, Pemprov dan dinas terkait harus berani mengambil alih posisi dalam menangani permasalahan hunian warga miskin untuk memindahkan warganya dari kawasan kumuh. “Ide kita membangun rusun PKBL di Kemayoran dengan program bedol RT/RW untuk memindahkan warga miskin di sekitar kawasan Kemayoran merupakan rintisan awal dan diharapkan menginspirasi Pemerintah dalam menekan pertumbuhan kaum miskin kota,” tutur Himawan.


GALERI FOTO

MURAH TAPI TIDAK MURAHAN

P

erumnas mulai melakukan akselerasi di pasar properti komersial, sebagai bagian dari kerangka transformasi perusahaan. Dengan segmen baru itu, apa saja strategi yang digagas, kendala yang dihadapi, dan bagaimana perusahaan pelat merah itu menjaga keberpihakannya terhadap penyediaan rumah murah. Berikut petikan wawancara dengan Direktur Utama Perumnas Himawan Arief Sugoto : Bagaimana bermula?

gagasan

transformasi

Dulu, pemerintah sangat mendukung pengadaan tanah dan infrastruktur sehingga harga jual properti yang kami tawarkan sangat terjangkau oleh masyarakat. Karena saat itu, Perumnas memang didirikan untuk menjadi penyedia rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Namun, era berubah sejak pemerintah mempertimbangkan pendekatan melalui demand side. Perumnas praktis menjadi pengembang murni. Kami harus beli tanah sendiri, bangun sendiri, dengan dana komersial sendiri. Dengan ritme seperti itu, Perumnas kesulitan. Karena itu, kami harus realistis dan menjalani masa recovery sejak 2007. Skema transformasi merupakan fase setelah pemulihan karena situasi sudah lebih baik. Kami harus merencanakan korporasi ini tumbuh dan berkembang. Perumnas melihat tantangan ke depan, kebutuhan dan tren permintaan pasar, juga ancaman yang ada. Setelah itu, kami menyusun strategi, mendefinisikan kembali visi ke depan, memetakan program, dan lain sebagainya.

16

Apakah proyek-proyek misi pemerintah berkurang ? Kami sejak dulu tidak berubah, komitmen tetap sama. Perumnas mengembangkan


80 persen – 90 persen permukiman untuk menengah ke bawah. Dari 15.000 unit rumah yang dibangun setiap tahun, sekitar 10.000 - 12.000 unit merupakan rumah sederhana. Kami memang mulai memproduksi rumah dengan harga lebih mahal. Rumah termahal sekitar Rp400 juta, itu juga baru beberapa unit, masih jauh komposisinya dengan properti misi. Perumnas seolah-olah memproduksi properti komersial sepenuhnya, padahal tidak. Persepsi itu muncul karena Perumnas terlalu lekat dengan rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Bagaimana membagi konsentrasi dan porsinya ?

Sentra Land Cengkareng. Kami juga terus mengerjakan proyek di Cianjur, Cilegon, Palembang, Makassar, dan kota-kota lain, sejauh ini berjalan dengan baik. Selain itu, kami juga berencana membangun dua lagi Sentra Land di Bandung yakni di Antapani dan Jalan Suci. Itu merupakan proyek strategis kita dengan kategori mix use. Kami terus mengupayakan perbaikan dari sisi perencanaan proyek. Bagaimanapun, produk murah itu bukan berarti murahan. Produk murah itu artinya affordable. Itu program transformasi kami, transformasi produk, transformasi budaya, transformasi manajemen yang baik. Upaya dalam menjaga produktivitas ?

Strategi yang siapkan yakni induk perusahaan akan lebih fokus pada pembangunan perumahan dan permukiman untuk masyarakat menengah ke bawah. Jadi, Perumnas tetap akan lebih banyak menjalankan misi pemerintah, namun bukan untuk merugi atau kerja sosial, yang penting tidak rugi, kami kerjakan. Sementara itu, beberapa proyek komersial kelas menengah akan dikerjakan oleh anak usaha. Perumnas juga turut mengambil bagian, tetapi relatif untuk segmen pasar yang lebih bawah. Hasilnya cukup baik dengan sistem itu, seperti beberapa proyek kami di Sentra Land. Animonya bagus. Nah, ke depan strategi itu akan diperkuat. Kami akan mengatur dua portofolio itu. Portofolio misi dan properti komersial. Tapi sebetulnya tidak komersial sekali lah.

Kami sedang mendorong pembentukan anak-anak perusahaan. Nantinya, ada yang bertugas menjadi city development, ada pula pengelola retail, dan sektor pendukung lainnya. Saat ini, baru ada dua entitas yakni PT Propernas Griya Utama dan PT Propernas Nusa Dua. Ke depan, Propernas siap membangun mix use, hotel, kondotel, sehingga menjadi sumber reccuring income di masa mendatang. Kami sudah masuk ke Semarang, kemudian Bandung, kembangkan juga di Surabaya, Jakarta dan sebagainya. Semakin banyak properti yang dibangun, Kami akan dirikan entitas yang khusus mengelola property management. Lama-lama, karena produksi semakin besar, kami kembangkan lagi dalam industri material yang mengerucut pada penyediaan bahan bangunan.

Maksudnya tidak komersial sekali ?

Entitas strategis lainnya adalah perusahaan yang mengelola land banking. Kami akan mulai bertahap, tetapi gambaran strategic planning seperti itu. Dengan tambahan anak usaha, kami berharap rencana proyek-proyek lainnya dapat digarap secara berkelanjutan, dan tidak hanya berhenti di situ, kami juga akan mengupayakan sinergi lagi dengan instansi lain.Langkah itu tentunya akan memberikan peluang bagi Perumnas untuk tumbuh sesuai dengan visi kami yakni menjadi pengembang permukiman perumahan rakyat terpercaya di Indonesia. Tetapi sekali lagi, segmen pasar yang dikejar bukan menengah ke atas, tetapi kami lebih berkonsentrasi kepada kalangan masyarakat menengah dan menengah ke bawah.

Kalau komersial sekali, kita ambil contohnya seperti Plaza Senayan. Pasar segmentasi atas sedang jenuh. Itu berbeda dengan proyek-proyek yang kami kembangkan. Sentra Timur Pulogebang, misalnya, kami bangun ruko saja, tidak flamboyan dan menjangkau segmen menengah, karena kita juga tahu pasar di situ besar. Proyek-proyek yang sudah jadi lainnya juga sama, seperti Sentra Land Semarang dan Kota Mandiri Baru di Medan yang dibangun di lahan seluas 850 hektar, hasil kerja sama dengan PT Perkebunan Nusantara II. Kalau proyek yang sedang dikerjakan ? Sebentar lagi, kami akan meluncurkan

EVENT Bagaimana dengan pemetaan pasar ?

Lebih spesifik, apa kendalanya?

Kami mendata sendiri segmentasi pasar berdasarkan tingkat pendapatan. Ada ribuan pengembang di Indonesia dan masih dalam skala kecil. Pengembang yang mempunyai pendapatan sekitar Rp1 triliun setahun, sustain, dan stabil, jumlahnya tidak lebih dari 20 perusahaan, bahkan mungkin hanya 15 pengembang. Pengembang itu tidak seperti pabrik yang terus menerus berproduksi. Mereka merencanakan, tetapi belum ada pendapatan. Omzet datang setelah berjualan. Setelah proyek selesai, mereka membeli tanah lagi, kemudian turun lagi pendapatannya.

Fungsi Kemenpera sebagai regulator, mereka membuat regulasi dan melakukan pembinaan secara maksimal sehingga peran Perumnas juga dapat maksimal membangun perumahan di semua kabupaten/kota. Di sisi lain, konsekuensi dari politik anggarannya juga perlu konsisten. Misal, kalau dulu tidak ada lobi DPR, kami langsung dapat dukungan dana. Situasinya makin membingungkan karena saat ini kementerian teknis juga mengambil langkah sebagai operator, sehingga terkadang mereka kerap sibuk terhadap urusan mereka sendiri sehingga urusan pembinaan agak menurun. Hal ini yang kami harapkan dapat diperbaiki oleh pemerintah yang akan datang. Peran Perumnas perlu diperkuat. Saat ini, industri perumahan dilepas penuh ke private sector, harga rumah menjadi mahal, tanah mahal, bangunan mahal. Skema KPR seperti apapun, masyarakat tidak mampu beli, karena mahal. Seharusnya, pemerintah melakukan intervensi dari sisi suplai agar harganya terjangkau seperti halnya praktik di negara lain.

Itu yang kami amati. Dari sekian banyak pengembang, Perumnas masih masuk dalam 10 besar dari segi pendapatan. Dari sisi harga pun, saya yakin 10 rumah yang kami produksi tidak lebih mahal dari harga jual satu unit rumah yang dibangun oleh salah satu kompetitor yang sudah punya nama. Artinya, dari sisi pasokan jumlah hunian, kami cukup yakin dapat menyumbang jumlah pembangunan rumah terbesar. Katakanlah, saat ini total 150.000 unit, pangsa pasar kami setidaknya sudah mencapai 10 persen. Dari konteks supply itu saja, reputasi kami sudah sangat baik. Sepertinya sangat percaya diri, tidak ada kendala di segmen ini ? Sampai sejauh ini, semua proyek berjalan baik, mungkin ada yang bermasalah karena sengketa lahan. Banyak oknum yang menjadi mafia tanah, mengganggu tanahtanah milik BUMN sehingga proyek-proyek menjadi terhenti. Kalau lahan lain yang tidak memiliki masalah, semua berjalan dengan baik. Ada kendala sinergi dengan beberapa Kementerian ? Mengenai kementerian, Perumnas memang dibawah Kementerian BUMN, namun akan lebih fokus ke sejumlah kementerian pembina sesuai sektor. Untuk perumahan, kementerian teknisnya lebih dari satu yakni Kementerian Perumahan Rakyat dan Kementerian Pekerjaan Umum Hubungan sebetulnya sangat baik, belakangan saja nih sedikit kurang. Unsur pembinaannya tidak lagi menonjol, saat ini cenderung saling menyalahkan.

Harapan untuk mendukung prospek jangka panjang perusahaan ? Semua tergantung kebijakan pemerintah. Kalau pemerintah berwacana tidak lagi memberdayakan Perumnas, maka kami harus antisipasi. Katakanlah, pemerintah berinisiatif membentuk badan baru. Artinya kami harus realistis, Perumnas akan memacu aksi korporasi untuk pertumbuhan perusahaan.

tetapi kurang dimaksimalkan. Saya menyebutnya ‘perum banci’. Sebagai Perum, Perumnas bersedia mengerjakan proyek rugi karena orientasinya memenuhi tugas negara, tetapi harus ada biaya kompensasinya. Ada anggaran untuk menutupi modal kerja. Contohnya, Perum Bulog dalam mendistribusikan beras, mereka dapat subsidi. PT KAI menjalankan kereta ekonomi juga memperoleh subsidi. Pada kenyataannya, Perumnas tidak dapat subsidi. Perum tetapi ‘banci’, lebih baik jadi Persero. Perubahan identitas itu justru akan memudahkan Perumnas dalam mengembangkan portofolio bisnis. Tanpa PSO, apa strategi pendanaan yang ditempuh ? Salah satunya dari pasar modal seperti obligasi. Saat ini, kami fokus memperbaiki rasio keuangan agar rating perusahaan naik kelas dari BB menjadi BBB sehingga meningkatkan investment grade. Dengan begitu, Perumnas bisa menerbitkan skema pendanaan yang lebih murah dan berjangka panjang. Di samping obligasi, sumber pendanaan murah lainnya juga dapat ditempuh termasuk insentif penjaminan yang difasilitasi Kementerian Keuangan. Sejauh ini, banyak BUMN yang memanfaatkan fasilitas itu.

Sementara, kalau pemberdayaan dipertahankan, tentunya perumnas akan memperkuat posisi, dengan harapan kebijakan keuangannya juga berpihak, sehingga peran kami lebih maksimal dan pasokan hunian yang dibangun akan lebih banyak.Kami berharap ada semacam land banking nasional yang bisa Perumnas kelola. Kalau tidak, Perumnas otomatis ditempatkan sebagai developer. Pembinaan dari pemerintah sangat diperlukan mengingat Perumnas merupakan Perusahaan Umum yang diharapkan menjalankan misi dan tugas dari pemerintah dalam menyediakan perumahan rakyat. Kenyataannya, Perum


TIPS Cermat Menghitung Biaya Tinggal di Hunian Vertikal Saat ini tinggal di apartemen memberi anggapan lebih ke gaya hidup. Namun bagi sebagian orang, tinggal di apartemen adalah sebuah kebutuhan. Bagi Anda baru saja memiliki unit apartemen atau berniat membeli ada baiknya mengetahui segala aspek biaya tinggal di apartemen.

Harga Apartemen

TIPS PROPERTI

Ada beberapa cara dalam membeli sebuah unit apartemen. Pembelian dapat dilakukan secara tunai bertahap (cash installment), tunai keras (hard cash), atau kredit kepemilikan apartemen (KPA). Dewasa ini, apartemen tak hanya didominasi kalangan atas, tapi juga menjangkau kalangan menengah. Apartemen kelas menengah berkisar seharga Rp200-300 juta. Dalam 2-3 tahun belakangan ini, unit apartemen yang paling diburu harganya pada rentang Rp 200-400 juta.

Biaya per bulan Ada 2 biaya rutin bagi pemilik apartemen yaitu service charge dan sinking fund. Service charge adalah biaya untuk perawatan atau operasional gedung apartemen. Besaran service charge bervariasi. Sebagai contoh apabila unit Anda memiliki luasan 54 m2 dan service charge yang dikenakan Rp12.000 per m2 maka biaya per bulan yang harus dikeluarkan yakni Rp12.000 x 54 = Rp648.000. Adapun sinking fund adalah iuran penghuni apartemen sebagai biaya pemeliharaan gedung dalam jangka panjang. Biaya ini ditetapkan berdasarkan kesepakatan warga penghuni apartemen. Besarnya rata-rata Rp1.500-11.000 per meter persegi. Untuk biaya listrik, air, gas, dan telepon memang apartemen mematok biaya 20-30 persen lebih mahal dibanding residensial. Namun, Anda tak perlu repot-repot antre membayar listrik. Cukup dengan membayarkan iuran kepada pihak pengelola apartemen.

Fasilitas yang ditawarkan Biaya penggunaan fasilitas biasanya dikenakan biaya tambahan. Namun tak sedikit pula apartemen yang memasukkan biaya ini ke dalam service charge. Untuk itu cobalah menanyakan hal ini ke pengelola mengenai penggunaan fasilitas apartemen. Mulai dari sistem parkir dengan abudemen, kartu elektronik untuk akses ke lobi tower dan lift. Infrastruktur pendukung seperti koneksi internet yang cepat dan stabil. Juga sarana hiburan dan rekreasi lain seperti swimming pool, tennis court, fitness center, children playground, mini market, hingga coin laundry.

Investasi Ada sebagian kalangan yang membeli unit apartemen untuk sekedar disewakan. Hal ini tak salah karena jumlah uang yang Anda gunakan untuk membeli apartemen dapat terus bertumbuh. Tingkat pengembalian rumah paling tinggi 3,5 persen. Sementara apartemen dapat mencapai 10 persen!


MOTIVASI

Yuk, Latih Kinerja Otak agar Maksimal Otak manusia merupakan bagian vital dan kunci intelegensia seseorang. Ibarat chip komputer, otak manusia bekerja secara multitasking. Kapasitas otak memiliki kemampuan untuk beradaptasi dengan lingkungan sekitar, mengingat, dan terus berkembang. Berikut ini 5 cara meningkatkan kapasitas otak dalam menerima dan menyimpan berbagai bentuk informasi:

1. Meditasi Selama ribuan tahun nenek moyang kita mengajarkan banyaknya manfaat meditasi. Meditasi yang dilakukan masing-masing orang dapat berbeda-beda. Namun, fokus ada pada keheningan, pernapasan yang teratur, dan ketenangan mental. Para ahli membuktikan, meditasi yang teratur setiap harinya dapat menambah ukuran cerebral cortex yang menentukan kecerdasan dan fungsi motorik. Saat ini, beberapa perusahaan maju telah memiliki kelas meditasi bagi para karyawannya. 2. Latih Otak Seperti bagian tubuh lainnya, otak membutuhkan latihan rutin. Hal ini demi mengelola kekuatan dan daya tahan kerja otak. Latihan otak dapat dilakukan dengan aktivitas yang menyenangkan seperti mengerjakan teka-teki silang (TTS), sudoku, dan permainan kata atau angka. Keagiatan membaca juga mampu memberikan latihan rutin bagi otak.

3. Koordinasi Tubuh Berjalan-jalan di sebuah taman yang sejuk, berkebun, dan bekerja di lapangan membutuhkan koordinasi antar anggota tubuh. Hasil dari aktivitas tersebut dapat membantu stimulasi kerja otak. Dengan begitu seluruh anggota tubuh dapat bergerak dan saling berkoordinasi. Taman yang sejuk akan memberikan ketenangan. Udara yang sejuk memberi asupan oksigen bagi otak sehingga tubuh akan terasa segar. 4. Tidur Cukup Para ahli membuktikan bila otak manusia menyimpan informasi ketika seseorang tertidur. Informasi dari hari sebelumnya dikatalogkan dan menjadikan ingatan jangka pendek (short term memory) menjadi long term memory. Tidur yang bermasalah umumnya disebabkan kerja otak yang bermasalah. Tidur yang cukup membantu fungsi kerja otak. Cobalah tidur yang cukup selama 6-8 jam sehari. 5. Jaga Kesehatan Tubuh manusia saling bersinergis. Jika ada satu anggota tubuh yang sakit maka bagian lain juga bermasalah. Latihan fisik sangat penting untuk meningkatkan kebutuhan oksigen ke dalam otak. Mulailah makan makanan yang sehat yang dapat meningkatkan kesehatan otak. Perbanyak porsi makanan seperti minyak ikan, telur, dan sayuran hijau. Teh hijau, herbal, dan kacang-kacangan juga baik untuk otak.


Rumah Kita. RUMAH KITA Juni Salam jumpa,

Recommend Documents