RUANG SINERGITAS SEBAGAI ALAT KONTROL TERHADAP PROGRAM RASKIN (Sistem Kontrol Berbasis Komunitas terhadap Efektifitas Program Raskin di Kelurahan Rejosari Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru)
MOHD. ROEM
SEKOLAH PASCASARJANA INSTITUT PERTANIAN BOGOR BOGOR 2011
PERNYATAAN MENGENAI TUGAS AKHIR DAN SUMBER INFORMASI Dengan ini saya menyatakan bahwa tugas akhir kajian Ruang Sinergitas Sebagai Alat Kontrol Terhadap Program Raskin (Sistem Kontrol Berbasis Komunitas Terhadap Efektifitas Program Raskin di Kelurahan Rejosari Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru) adalah benar karya saya sendiri dan belum diajukan dalam bentuk apapun kepada perguruan tinggi manapun. Semua sumber data dan informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam daftar pustaka di bagian akhir kajian ini.
Mei 2011
Mohd Roem NRP I354064195
ABSTRACT MOHD. ROEM. Synergy Space Control as a Tool Against Raskin (CommunityBased Control System Effectiveness Against the Village Rejosasri Raskin, District Tenayan Raya Pekanbaru City). Supervised by Saharuddin as Chairman, Winati Wigna as a member of the supervising committee. The distribution of subsidized rice for the poor, aiming to reduce the expenditure burden of Poor Households. In addition, the Raskin program is intended to improve access of the poor in meeting basic food needs as one of the basic rights of the community. This is one of the destination countries, namely to promote the general welfare, which means providing welfare for society, especially people who live below the poverty line. This study aims to determine the community-based control system. Explaining the effectiveness of community-based controls that are executed during this in Rejosari Village, District Tenayan Raya. Studying the implementation of the evaluation of community-based control conducted so far, and to formulate the draft program, strategy and action plan towards communitybased control in the distribution of raskin. The study shows, there is still lack of control about the mechanism of program implementation by the officers raskin distribution, which encourages a lack of effective implementation raskin programs implemented so far. To reach the effectivity level of community-based control, local potentials such as institutional, can be developed as a means of community-based control, among other groups of social gathering, meetings, study groups and lectures Assembly mosque congregation. Institutional is very strong in implementing social values as based on religion. These values have been developed into a cultural community such as shame culture, mutual cooperation, exchange and mutual help. It - it can be used as a tool of the community in controlling the various government programs. The government program in this case is a national program, which is a rice procurement program for the poor (raskin). This synergy of space is expected to provide enhanced community role in controlling the distribution of technical implementation raskin covered in 6 T (the right target, right price, right amount, on time, right quality and right administration). Preparation of community-based programs to plan for short-term programs directed at community-based control system for the design of long-term activities directed at strengthening the social institutions of society (group of pilgrims to the mosque), in an effort to empower the community as a control mechanism on the implementation of development programs, whether conducted by government as well as those implemented by communities themselves, such as economic empowerment programs and business community. Keywords: Control System, Institutional, Community, Synergy, Social Capital
RINGKASAN MOHD. ROEM. Ruang Sinergitas Sebagai Alat Kontrol Terhadap Program Raskin (Sistem Kontrol Berbasis Komunitas Terhadap Efektifitas Raskin di Kelurahan Rejosasri, Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru). Dibimbing oleh Saharuddin sebagai Ketua, Winati Wigna sebagai anggota komisi pembimbing. Penyaluran beras bersubsidi bagi kelompok masyarakat miskin, bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran Rumah Tangga Miskin. Disamping itu, program Raskin dimaksudkan untuk meningkatkan akses masyarakat miskin dalam pemenuhan kebutuhan pangan pokoknya sebagai salah satu hak dasar masyarakat. Hal ini merupakan salah satu tujuan negara yakni memajukan kesejahteraan umum, yang berarti memberikan kesejahteraan bagi masyarakat, teutama masyarakat yang hidup dibawah garis kemiskinan. Kajian ini bertujuan untuk mengetahui sistem kontrol berbasis komunitas yang telah dilaksanakan dalam pengalokasian program Raskin di Kelurahan Rejosari Kecamatan Tenayan Raya - efektifitas kontrol berbasis komunitas yang dijalankan selama ini dalam pengalokasian Raskin di Kelurahan Rejosari Kecamatan Tenayan Raya sesuai dengan tujuan program raskin tersebut pelaksanaan evaluasi terhadap kontrol berbasis komunitas yang dilakukan selama ini, dalam penyaluran Raskin di Kelurahan Rejosari Kecamatan Tenayan Raya. Metode yang digunakan adalah studi kasus, yaitu penerapan serangkaian metode kerja untuk mengetahui pemahaman atas suatu kejadian atau masalah sosial yang berkembang dalam masyarakat. Hasil kajian menunjukan, masih lemahnya kontrol yang berbasis pada komunitas, yang dapat menyebabkan kurang terlaksananya secara efektif dan efisien dalam pelaksanaan program raskin yang dilaksanakan selama ini. Dari hasil analisis terhadap kontrol berbasis komunitas dalam pelaksanaan program raskin, maka dapat diketahui hasil kajian yakni : 1) Masih ditemukan adanya peningkatan komunitas keluarga miskin sebagai rumah tangga sasaran dari program raskin; 2) belum adanya kontrol yang tepat guna dan tepat sasaran, sehingga pelaksanaan program raskin menjadi kurang efektif; 3) pelaksanaan program raskin selama ini, belum adanya upaya dalam mengevaluasi kebijakan baik ditingkat pemerintah maupun pada masyarakat sebagai rumah tangga sasaran. Belum tercapainya tingkat efektifitas dalam kontrol berbasis komunitas terhadap pelaksanaan program raskin dikarenakan : 1) peran dan keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan kontrol terhadap pelaksanaan program raskin belum maksimal; 2) belum adanya tenaga pendamping yang melakukan pengawasan dini terhadap pelaksanaan program raskin yang sudah berjalan selama ini; 3) belum selektifnya badan musyawarah kelurahan dalam menyeleksi keluarga miskin, sehingga menimbulkan peningkatan jumlah rumah tangga miskin setiap tahunnya.
Untuk mencapai tingkat efektifitas dalam kontrol berbasis komunitas, potensi-potensi lokal seperti kelembagaan, dapat dikembangkan sebagai alat kontrol berbasis komunitas, antara lain kelompok arisan, pertemuan, pengajian Majelis Ta’lim dan jemaah masjid. Kelembagaan ini sangat kuat dalam menerapkan nilai-nilai sosial karena berlandaskan agama. Nilai nilai ini telah berkembang menjadi budaya masyarakat seperti shame culture, kegotongroyongan, saling memberi dan saling menolong. Hal – hal tersebut dapat dimanfaatkan sebagai alat komunitas dalam mengontrol berbagai program pemerintah. Program pemerintah tersebut dalam hal ini adalah program nasional, yaitu suatu program pengadaan beras untuk masyarakat miskin (raskin). Dengan demikian diperlukan ruang sinergitas yang merupakan integrasi antara pemerintah sebagai pelaksana program raskin dengan komunitas sebagai subjek pelaksana program raskin. Berbagai persoalan yang timbul dalam pelaksanaan program raskin dapat diselesaikan melalui koordinasi dan sinkronisasi pada tingkat pelaksana program yang disinergikan dengan komunitas. Komunitas dalam hal ini adalah jemaah masjid yang merupakan representasi berbagai komunitas yang ada di Kelurahan Rejosari. Ruang sinergitas ini diharapkan dapat memberikan peningkatan peran masyarakat dalam mengontrol teknis pelaksanaan pendistribusian raskin yang tercakup pada 6 T (tepat sasaran, tepat harga, tepat jumlah, tepat waktu, tepat kualitas dan tepat administrasi). Penyusunan program berbasis komunitas untuk rencana program jangka pendek diarahkan pada sistem kontrol berbasis komunitas pada proses pendistribusian raskin agar tepat sasaran, sehingga memberikan nilai guna bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin. Untuk rancangan kegiatan jangka panjang diarahkan kepada penguatan kelembagaan sosial masyarakat (kelompok jemaah masjid), dalam upaya pemberdayaan masyarakat seperti mekanisme kontrol pada pelaksanaan kegiatan program pembangunan, baik yang dilaksanakan oleh pemerintah maupun yang dilaksanakan oleh masyaakat sendiri, seperti program penguatan ekonomi dan usaha masyarakat.
Kata Kunci : Sistem Kontrol, Kelembagaan, Komunitas, Sinergitas, Modal Sosial
ABSTRAK MOHD. ROEM. Ruang Sinergitas Sebagai Alat Kontrol Terhadap Program Raskin (Sistem Kontrol Berbasis Komunitas Terhadap Efektifitas Raskin di Kelurahan Rejosasri, Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru). Dibimbing oleh Saharuddin sebagai Ketua, Winati Wigna sebagai anggota komisi pembimbing. Penyaluran beras bersubsidi bagi kelompok masyarakat miskin, bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran Rumah Tangga Miskin. Disamping itu, program Raskin dimaksudkan untuk meningkatkan akses masyarakat miskin dalam pemenuhan kebutuhan pangan pokoknya sebagai salah satu hak dasar masyarakat. Hal ini merupakan salah satu tujuan negara yakni memajukan kesejahteraan umum, yang berarti memberikan kesejahteraan bagi masyarakat, teutama masyarakat yang hidup dibawah garis kemiskinan. Kajian ini bertujuan untuk mengetahui sistem kontrol berbasis komunitas. Menjelaskan efektifitas kontrol berbasis komunitas yang dijalankan selama ini di Kelurahan Rejosari Kecamatan Tenayan Raya. Mempelajari pelaksanaan evaluasi terhadap kontrol berbasis komunitas yang dilakukan selama ini, serta merumuskan rancangan program, strategi dan rencana tindak lanjut terhadap kontrol berbasis komunitas dalam penyaluran Raskin Hasil kajian menunjukan, masih lemahnya kontrol mengenai mekanisme pelaksanaan program raskin oleh petugas pendistribusian raskin, yang mendorong kurang efektifnya pelaksanaan program raskin yang dilaksanakan selama ini. Untuk mencapai tingkat efektitas dalam kontrol berbasis komunitas, potensipotensi lokal seperti kelembagaan, dapat dikembangkan sebagai alat kontrol berbasis komunitas, antara lain kelompok arisan, pertemuan, pengajian Majelis Ta’lim dan jemaah masjid. Kelembagaan ini sangat kuat dalam menerapkan nilainilai sosial karena berlandaskan agama. Nilai nilai ini telah berkembang menjadi budaya masyarakat seperti shame culture, kegotongroyongan, saling memberi dan saling menolong. Hal – hal tersebut dapat dimanfaatkan sebagai alat komunitas dalam mengontrol berbagai program pemerintah. Program pemerintah tersebut dalam hal ini adalah program nasional, yaitu suatu program pengadaan beras untuk masyarakat miskin (raskin). Ruang sinergitas ini diharapkan dapat memberikan peningkatan peran masyarakat dalam mengontrol teknis pelaksanaan pendistribusian raskin yang tercakup pada 6 T (tepat sasaran, tepat harga, tepat jumlah, tepat waktu, tepat kualitas dan tepat administrasi). Penyusunan program berbasis komunitas untuk rencana program jangka pendek diarahkan pada sistem kontrol berbasis komunitas Untuk rancangan kegiatan jangka panjang diarahkan kepada penguatan kelembagaan sosial masyarakat (kelompok jemaah masjid), dalam upaya pemberdayaan masyarakat seperti mekanisme kontrol pada pelaksanaan kegiatan program pembangunan, baik yang dilaksanakan oleh pemerintah maupun yang dilaksanakan oleh masyarakat sendiri, seperti program penguatan ekonomi dan usaha masyarakat.
Kata Kunci : sistem kontrol, kelembagaan, komunitas, sinergitas, modal sosial
@
Hak cipta milik IPB, tahun 2011 Hak cipta dilindungi Undang-undang Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumbernya. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik, atau tinjauan suatu masalah; dan pengutipan tersebut tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tukis dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.
RUANG SINERGITAS SEBAGAI ALAT KONTROL TERHADAP PROGRAM RASKIN (Sistem Kontrol Berbasis Komunitas Terhadap Efektifitas Program Raskin di Kelurahan Rejosari Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru)
MOHD. ROEM
Tugas Akhir Sebagai syarat untuk memperoleh gelar Magister Profesional pada Program Studi Pengembangan Masyarakat
SEKOLAH PASCASARJANA INSTITUT PERTANIAN BOGOR BOGOR 2011
Penguji Luar Komisi pada Ujian Tugas Akhir : Dr.Ir. Sarwititi S. Agung, MS
Judul Tugas Akhir
: Ruang Sinergitas Sebagai Alat Kontrol Terhadap Program Raskin (Sistem Kontrol Berbasis Komunitas Terhadap Efektifitas Program Raskin di Kelurahan Rejosari Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru)
Nama NRP
: MOHD. ROEM : I354064195
Disetujui, Komisi Pembimbing:
Dr. Ir. Saharuddin, MS Ketua
Dra. Winati Wigna, MDS Anggota
Mengetahui :
Koordinator Program Magister Profesional Pengembangan Masyarakat
Dekan Sekolah Pascasarjana
Dr. Ir. Lala M. Kolopaking, MS
Dr. Ir. Dahrul Syah, MSc.Agr
Tanggal Ujian :
Tanggal Lulus
PRAKATA Syukur alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyusun penulisan kajian ini yang merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan program Pascasarjana di Program Studi Pengembangan Masyarakat Institut Pertanian Bogor. Kajian ini berjudul Ruang Sinergitas Sebagai Alat Kontrol Terhadap Program Raskin (Sistem Kontrol Berbasis Komunitas Terhadap Efektifitas Program Raskin Di Kelurahan Rejosari Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru) di bawah bimbingan Dr. Ir. Saharuddin, MS dan Drs.Winati Wigna, MDS. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada : 1. Bapak Dr. Ir. Saharuddin, MS selaku Pembimbing I yang telah banyak memberikan pengarahan dan bimbingan kepada penulis. 2. Ibu Drs. Winati Wigna, MDS selaku Pembimbing II yang telah banyak memberikan pengarahan dan bimbingan kepada penulis. 3. Bapak dan ibu Dosen Program Studi Pengembangan Masyarakat, Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor. 4. Rekan-rekan mahasiswa Program Profesional Pengembangan Masyarakat, Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor. 5. Istri dan anak-anak tercinta yang selalu memberikan semangat dan inspirasi kepada penulis. Penulis manyadari bahwa dalam penulisan tugas akhir ini masih terdapat berbagai kekurangan, namun demikian penulis berharap bahwa hasil kajian ini akan tetap berguna terutama bagi para petugas pengambangan masyarakat. Untuk itu penulis berharap adanya kritikan dan masukan guna kesempurnaan kajian ini.
Bogor , Mei 2011
Mohd Roem I354064195
RIWAYAT HIDUP Penulis dilahirkan di Sapat Kecamatan Kuala Indragiri Kabupaten Indragiri Hilir, pada tanggal 5 Oktober 1956, adalah putra bungsu dari sembilan bersaudara dari pasangan keluarga Bapak H. Jafrie Muhammad dan Ibu Hj. Syariah Karim (Alm.). Penulis menamatkan pendidikan pada sekolah dasar di SD Negeri Sapat pada tahun 1969, Sekolah Menegah Pertama Negeri Sapat pada tahun 1972, Sekolah Menegah Atas Negeri 405 Tembilahan pada tahun 1975 dan pada tahun 1988 menamatkan pendidikan strata I pada Fakultas Ekonomi Universitas Riau di Pekanbaru. Pada Tahun 1984 penulis menjadi CPNS di Biro Perencanaan Departemen Perdagangan di Jakarta dan pada tahun 1986 bertugas di Kanwil Departemen Perdagangan di Pekanbaru. Pada tahun 2002 penulis bertugas di Kanwil Departemen Perindustian dan Perdagangan kemudian pada 2004 berpindah tugas ke Bagian Ekonomi Biro Ekbang Setda Provinsi Riau. Sejak tahun 2008 sampai saat ini bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di Bagian Anggaran Biro Keuangan Setda Provinsi Raiu. Penulis menikah pada tahun 1990 dengan Hj. Budiarty, SE, dan dikarunia dua putra yaitu Muhammad Ma’rifatullah (Alm.) dan Muhammad Abdillah.
Bogor , Mei 2011
Mohd Roem I354064195
DAFTAR ISI Halaman DAFTAR TABEL ......................................................................................... iv DAFTAR GAMBAR ...................................................................................... v DAFTAR LAMPIRAN .................................................................................. vi BAB I
BAB II.
BAB III
BAB IV
PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang ........................................................................ 1.2. Perumusan Masalah ............................................................... 1.3. Tujuan Penelitian ................................................................... 1.4. Manfaat Penelitian .................................................................
1 4 5 6
TINJAUAN PUSTAKA 2.1. Kajian Tentang Program Raskin ........................................... 2.2. Tinjauan tentang Program Pembangunan dalam Upaya Mengurangi Angka Kemiskinan ........................................... 2.3. Pemahaman tentang Efektifitas dalam Kebijakan Pemerintah ............................................................................ 2.4. Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah ............................................................................ 2.5. Pemberdayaan Komunitas dan Swadaya Masyarakat Miskin .................................................................................. 2.6. Kajian Tentang Sistem Kontrol............................................. 2.7. Kerangka Pemikiran Kajian ................................................. 2.8 Konsep Operasional ..............................................................
16 18 20 22
METODE KAJIAN 3.1. Lokasi Penelitian .................................................................. 3.2. Populasi dan Sampel ............................................................ 3.2.1. Populasi ................................................................... 3.2.2. Sampel ..................................................................... 3.3. Sumber Data.......................................................................... 3.4. Metode Pengumpulan Data .................................................. 3.5. Metode Analisis Data ............................................................ 3.6. Jadwal Penelitian .................................................................
24 24 24 25 26 26 27 29
7 8 10 11
PETA SOSIAL KOMUNITAS KELURAHAN REJOSARI KECAMATAN TENAYAN RAYA KOTA PEKANBARU 4.1. Gambaran Umum Tentang Kota Pekanbaru ........................ 31 4.2. Kondisi Umum Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru .............................................................................. 33 4.3. Kondisi Peta Lokasi Kelurahan Rejosari Kecamatan Tenayan Raya ........................................................................ 35 4.3.1. Keadaan Demografi Kelurahan Rejosari Kecamatan Tenayan Raya ...................................... 36
ii
4.3.2. Tingkat Pendidikan Masyarakat Kelurahan Rejosari Kecamatan Tenayan Raya ......................... 4.3.3. Keadaan Sarana Ekonomi Kelurahan Rejosari Kecamatan Tenayan Raya ..................................... 4.4. Kelembagaan Sosial ..............................................................
37 38 39
BAB V
SISTEM DAN IMPLEMENTASI KONTROL PROGRAM RASKIN 5.1. Deskripsi Program Beras Untuk Rumah Tangga Miskin (Raskin) ................................................................................. 41 5.1.1 Prinsip Pengelolaan Raskin ..................................... 41 5.1.2 Tujuan Program Raskin ........................................... 42 5.1.3 Manfaat Program Raskin ......................................... 43 5.1.4 Tim Koordinasi Raskin ............................................ 44 5.2. Sosialisasi Program Raskin di Kelurahan Rejosari Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru .......................... 47 5.3. Mekanisme Perencanaan dan Pelaksanaan Raskin di Kelurahan Rejosari Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru .............................................................................. 48 5.4. Pelaksanaan Program Raskin Kaitannya dalam Mengurangi Pengeluaran Angka Miskin di Kelurahan Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru .......................... 50
BAB VI
EFEKTIFITAS KONTROL PROGRAM RASKIN 6.1 Kontrol dalam Kebijakan Pengentasan Kemiskinan Melalui Program Raskin di Kelurahan Rejosari Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru .......................... 6.2 Sistem Kontrol dalam Peningkatan Pengawasan Program Raskin di Kelurahan Rejosari Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru .............................................
BAB VII EVALUASI TERHADAP KONTROL PROGRAM RASKIN 7.1 Identifikasi Permasalahan dalam Kontrol Berbasis Komunitas ............................................................................ 7.1.1 Penggalian Strategi dalam Kontrol Berbasis Komunitas ................................................................ 7.1.2 Pemanfaatan Budaya Masyarakat ............................ 7.1.3 Ruang Sinergitas ...................................................... 7.2 Analisis Sistem Kontrol Berbasis Komunitas terhadap Program Raskin ................................................................... 7.2.1 Kontrol yang dilakukan oleh Sub Divisi Regional Bulog Kota Pekanbaru.............................. 7.2.2 Kontrol yang dilakukan oleh pihak Satker Kota Pekanbaru dan Kecamatan Sebagai Tim Koordinasi Raskin Kecamatan................................. 7.2.3 Kontrol yang dilakukan di tingkat Kelurahan sebagai Pendistribusian Raskin ................................
52
57
61 63 68 68 68 70
72 74
iii
7.2.4 Kontrol yang dilakukan di Tingkat RW dan RT Kelurahan Rejosari .................................................. 7.2.5 Kontrol yang dilakukan oleh Komunitas ................. 7.3 Pelaksanaan Evaluasi terhadap Kontrol Berbasis Komunitaas yang dilakukan selama ini dalam Penyaluran Raskin ................................................................ 7.4 Hasil yang Diharapkan dari Program Raskin ........................
77 79
82 83
BAB VIII STRATEGI MENCIPTAKAN KONTROL BERBASIS KOMUNITAS PROGRAM RASKIN 8.1 Penyusunan Program Berbasis Komunitas ........................... 85 8.2 Rancangan Program .............................................................. 85 8.2.1 Program Jangka Pendek ........................................... 85 8.2.2 Program Jangka Panjang .......................................... 87 BAB IX
KESIMPULAN DAN SARAN 9.1. Kesimpulan ........................................................................... 9.2. Saran ......................................................................................
92 94
DAFTAR PUSTAKA ....................................................................................
95
LAMPIRAN ...................................................................................................
98
DAFTAR TABEL Tabel
Halaman
1
Indikator Evaluasi Kebijakan ...............................................................
15
2
Kerangka Operasional ..........................................................................
23
3
Komposisi Populasi dan Sampel ..........................................................
25
4
Kerangka Metode Kajian Analisis Data...............................................
29
5
Jadwal Penelitian..................................................................................
30
6
Komposisi Penduduk Kelurahan Rejosari Kecamatan Tenayan Raya Menurut Suku Bangsa Tahun 2008 ............................................
36
7
Komposisi Penduduk Kelurahan Rejosasi Kecamatan Tenayan Raya Menurut Tingakat Pendidikan Tahun 2009 ................................
38
Jumlah Sarana Ekonomi di Kelurahan Rejosasi Kecamatan Tenayan Raya Menurut Suku Bangsa Tahun 2008 ..............................
39
Jumlah Rumah Tangga Miskin dan Jumlah Distribusi Beras Perbulan dan dalam Satu Tahun di Kelurahan Rejosasri Kecamatan Tenayan Raya periode 2007-2009 (kg) .............................
51
10 Tanggapan Responden tentang Kontrol yang dilakukan oleh Sub Regional Bulog Kota Pekanbaru ..........................................................
71
11 Tanggapan Responden tentang Kontrol yang dilakukan oleh Satker Kota Pekanbaru dan Kecamatan Sebagai Tim Koordinasi Raskin Kecamatan................................................................................
73
12 Tanggapan Responden tentang Kontrol yang dilakukan di Tingkat Kelurahan sebagai Pendistribusian Raskin .............................
76
13 Tanggapan Responden tentang Kontrol yang dilakukan di Tingkat RW dan RT Kelurahan Rejosari .............................................
78
14 Tanggapan Responden tentang Kontrol yang dilakukan Oleh Masyarakat di Kelurahan Rejosari .......................................................
80
15 Rancangan program kegiatan penguatan kelembagaan berbasis komunitas di Kelurahan Rejosari .........................................................
90
8
9
v
DAFTAR GAMBAR Gambar
Halaman
1
Kerangka Pikir Kajian ..........................................................................
21
2
Sistem Kontrol Berbasis Komunitas ....................................................
50
vi
DAFTAR LAMPIRAN Lampiran
Halaman
1
98
Kuisioner ............................................................................................
vii
BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Negara Kesatuan Republik Indonesia, masih menghadapi masalah kemiskinan dan kerawanan pangan yang harus ditanggulangi
bersama oleh
pemerintah dan masyarakat. Masalah ini menjadi perhatian nasional dan penanganannya perlu dilakukan secara terpadu dan melibatkan berbagai sektor, baik ditingkat pusat maupun ditingkat daerah. Masalah kemiskinan muncul dipicu oleh kenaikan berbagai bahan kebutuhan pokok dan hilangnya berbagai sumber pendapatan masyarakat, akibat adanya pemutusan hubungan kerja dan berbagai bencana yang terjadi dibeberapa daerah. Upaya pemerintah dalam mengurangi angka kemiskinan, dengan melaksanakan program bantuan pangan yang dikemas dalam bentuk Operasi Pasar Khusus (OPK), yang sasarannya adalah untuk masyarakat miskin. Pembentukan OPK, untuk menselaraskan dengan program pemerintah lainnya yakni, Jaringan Pengaman Sosial (JPS). OPK menjual produk-produk sembako terutama beras, hal ini dikarenakan beras merupakan pangan pokok mayoritas penduduk, dan porsi pengeluaran untuk beras bagi masyarakat miskin relatif cukup tinggi. Pelaksanaan kegiatan OPK selalu mendapat berbagai kendala dan hambatan, sehingga dilakukan evaluasi kegiatan tersebut untuk penyempurnaan program pemberdayaan masyarakat terutama masyarakat miskin. Pada tahun 2002 program OPK berubah menjadi program beras untuk masyarakat miskin yang dikenal dengan istilah Raskin, dengan tujuan agar program ini lebih tepat guna dan berdaya guna. Dengan merubah nama program dari OPK kepada program Raskin, diharapkan masyarakat yang tidak termasuk dalam kelompok keluarga tidak miskin diharapakan memiliki rasa malu terhadap program Raskin tersebut, sehingga sasaran dari Raskin betul-betul dapat dialokasikan bagi rumah tangga miskin. Pelaksanaan berbagai program yang dilakukan pemerintah dalam menghadapi kemiskinan dan kerawanan pangan, telah dicantumkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2009 pada prioritas I yaitu, peningkatan
2
pelayanan dasar dan pembangunan pedesaan, program Beras Miskin (Raskin). Program Raskin menjadi fokus utama pemerintah dalam melaksanakan pembangunan dan penyempurnaan system perlindungan sosial, khususnya bagi masyarakat yang hidup dalam kategori masyarakat miskin. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Kebijakan Perberasan, menginstruksikan Menteri dan Kepala Pemerintahan Non Departemen tertentu, serta Gubernur dan Bupati/Walikota seluruh Indonesia untuk melakukan upaya untuk meningkatkan pendapatan petani, ketahanan pangan, pengembangan ekonomi pedesaan dan stabilitas ekonomi nasional. Secara khusus instruksi tersebut ditujukan kepada Perum Bulog untuk menyediakan dan menyalurkan beras bersubsidi bagi kelompok masyarakat miskin dan rawan pangan, yang penyediaannya mengutamakan pengadaan beras dari gabah petani dalam negeri. Penyaluran beras bersubsidi bagi kelompok masyarakat miskin, bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran Rumah Tangga Miskin. Disamping itu, program Raskin dimaksudkan untuk meningkatkan akses masyarakat miskin dalam pemenuhan kebutuhan pangan pokoknya sebagai salah satu hak dasar masyarakat. Hal ini merupakan salah satu tujuan negara yakni memajukan kesejahteraan umum, yang berarti memberikan kesejahteraan bagi masyarakat, teutama masyarakat yang hidup dibawah garis kemiskinan. Dasar pelaksanaan program Raskin adalah, masih terdapatnya keluarga miskin di Indonesia yang mencapai 18,5 juta Rumah Tangga Miskin (BPS, 2009). Berdasarkan data tersebut Pemerintah menetapkan kebijakan pendistribusian beras bersubsidi atau Raskin sebanyak 15 Kilogram bagi setiap rumah tangga miskin perbulan., selama 12 bulan dengan harga tebus Rp. 1.600 per Kg netto ditempat penyerahan yang disepakati. Penyaluran Raskin disetiap provinsi di Indonesia, khususnya Provinsi Riau sejalan dan selaras dengan kebijakan pembangunan oleh Pemerintah Provinsi Riau yakni
pelaksanaan
program
Pengentasan
Kemiskinan,
Kebodohan
dan
pembangunan Infrastruktur (K2I). Jumlah rumah tangga miskin yang ada di Provinsi Riau berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Riau berjumlah 293.707 Kepala Keluarga. Penyaluran program Raskin di Provinsi Riau
3
kepada masyarakat belum terpenuhi secara keseluruhan, dimana jumlah rumah tangga miskin yang belum memperoleh program Raskin masih tersisa 35.932 KK, kondisi ini perlu dilakukan pendataan yang lebih baik, sehingga program raskin tersebut lebih tepat sasaran. Penyaluran Raskin di Provinsi Riau tahun 2007 dilakukan dengan cara, menyalurkan 20 Kg per rumah tangga miskin dengan durasi penyalurannya sekali dalam 6 bulan. Namun pada tahun 2008 penyaluran Raskin dilakukan perubahan yakni jumlah yang diterima oleh rumah tangga miskin sebanyak 10 Kg per KK dengan durasi sekali dua bulan. Dengan adanya program Raskin ini diharapkan dapat membantu masyarakat miskin untuk mengurangi pengeluaran mereka terhadap kebutuhan beras yang menjadi kebutuhan utama masyarakat. Salah satu kabupaten/kota yang ada di Provinsi Riau adalah, Kota Pekanbaru. Kota Pekanbaru merupakan Ibukota dari provinsi Riau yang terdiri dari dua belas kecamatan yakni; 1) Kecamatan Tampan; 2) Kecamatan Payung Sekaki; 3) Kecamatan Bukit Raya; 4) Kecamatan Marpoyan Damai; 5) Kecamatan Tenayan Raya; 6) Kecamatan Lima Puluh; 7) Kecamatan Sail; 8) Kecamatan Pekanbaru Kota; 9) Kecamatan Suka Jadi; 10) Kecamatan Senapelan; 11) Kecamatan Rumbai; dan 12) Kecamatan Rumbai Pesisir. Salah satu dari kecamatan yang ada di Kota Pekanbaru adalah Kecamatan Tenayan Raya. Kecamatan Tenayan Raya merupakan kecamatan yang dimekarkan dari Kecamatan induknya yakni Kecamatan Bukit Raya. Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru terdiri dari empat kelurahan yakni, Kelurahan Kulim, Kelurahan Tangkerang Timur, Kelurahan Rejosari dan Kelurahan Sail. Mengingat luasnya wilayah Kecamatan Tenayan Raya, maka difokuskan pada
4
satu kelurahan dalam mengalokasikan program Raskin, yakni Kelurahan Rejosari Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru. Alasan Pemilihan Kelurahan Rejosari dipilih sebagai lokasi kajian disebabkan jumlah masyarakat miskin cukup besar, mata pencaharian pokok masyarakat buruh pembuat batu bata. Kelurahan Rejosari Kecamatan Tenayan Raya memiliki jumlah penduduk sebanyak 30.453 Jiwa dan jumlah Kepala Keluarga sebanyak 6.807 KK, dengan jumlah 26 Rukun Warga (RW) dan sebanyak 99 Rukun Tetangga (RT). Jumlah masyarakat miskin yang menerima program Raskin di Kelurahan Rejosari Kecamatan Tenayan Raya sebanyak 625 Rumah Tangga Miskin. Penyeluran program Raskin di Kelurahan Rejosari Kecamatan Tenayan Raya, belum mendapatkan kontrol yang berbasis komunitas sehingga masih ada KK yang tidak tergolong keluarga miskin menerima beras tersebut, serta adanya pungutan yang dibebankan kepada masyarakat miskin dengan menaikan harga diluar harga yang ditetapkan secara nasional. Pra survey yang dilakukan peneliti pada Kelurahan Rejosari Kecamatan Tenayan Raya, juga diketahui bahwa penetapan masyarakat miskin atau rumah tangga sasaran penerimaan manfaat raskin oleh pihak Kelurahan Rejosari yang disahkan oleh Camat Tenayan Raya, terdapat berbagai ketimpangan dalam penetapan tersebut. Lurah Rejosari hanya menerima laporan dari pihak RW, sehingga dalam penetapan ini tidak ada kontrol atau pengawasan dalam menentukan keluarga miskin yang berhak menerima program beras bagi masyarakat miskin tersebut. Berdasarkan gejala tersebut diatas, terhadap kontrol yang berbasis komunitas dalam pengalokasian program Raskin, maka permasalahannya adalah “Bagaimana Strategi Ruang Sinergitas Sebagai Alat Kontrol Terhadap Program Raskin”
1.2. Perumusan Masalah Pengawasan atau kontrol yang dilakukan terhadap kebijakan pemerintah, perlu adanya kontrol yang berbasis komunitas, untuk menghasilkan evaluasi kinerja dari kebijakan yang telah ditetapkan. Kondisi ini juga berlaku dalam
5
melaksanakan kebijakan pemerintah terhadap penanggulangan kerawanan pangan, khususnya beras bagi masyarakat yang kurang mampu atau masyarakat miskin. Lemahnya kontrol mengenai mekanisme pelaksanaan program raskin oleh petugas pendistribusian raskin, telah mendorong kurang efektifnya pelaksanaan program raskin yang dilaksanakan selama ini. Berdasarkan fenomena tersebut, maka ditetapkan perumusan masalah dalam penelitian ini. Adapun perumusan masalah yang ditetapkan peneliti dalam penelitian tentang kontrol berbasis komunitas dalam penyaluran beras untuk masyarakat miskin di Kelurahan Rejosari Kecamatan Tenayan Raya, adalah sebagai berikut; 1. Bagaimana sistem yang telah dilaksanakan dalam pengalokasian program Raskin di Kelurahan Rejosari Kecamatan Tenayan Raya.? 2. Bagaimana efektifitas sistem kontrol program ? 3. Sampai sejauh mana kontrol terhadap program raskin di Kelurahan Rejosari Kecamatan Tenayan Raya? 4. Bagaimana rancangan program, strategi dan rencana tindak lanjut terhadap kontrol berbasis komunitas dalam penyaluran Raskin di Kelurahan Rejosari Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru ?
1.3. Tujuan Penelitian Tujuan dari penelitian ini adalah untuk; 1. Mengetahui sistem kontrol berbasis komunitas yang telah dilaksanakan dalam pengalokasian program Raskin di Kelurahan Rejosari Kecamatan Tenayan Raya. 2. Menjelaskan efektifitas kontrol berbasis komunitas yang dijalankan selama ini dalam pengalokasian Raskin di Kelurahan Rejosari Kecamatan Tenayan Raya sesuai dengan tujuan program raskin tersebut. 3. Mempelajari pelaksanaan evaluasi terhadap kontrol berbasis komunitas yang dilakukan selama ini, dalam penyaluran Raskin di Kelurahan Rejosari Kecamatan Tenayan Raya. 4. Merumuskan rancangan program, strategi dan rencana tindak lanjut terhadap kontrol berbasis komunitas dalam penyaluran Raskin di Kelurahan Rejosari Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru.
6
1.4. Manfaat Penelitian Kajian tentang peningkatan sistem kontrol berbasis komunitas terhadap efektifitas program raskin di Kelurahan Rejosari Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru, diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan program raskin, diantaranya adalah sebagai; 1. Sumbangan pemikiran bagi pihak-pihak yang berwenang seperti Bulog, Pemerintah Kota Pekanbaru, Kecamatan Tenayan Raya dan Kelurahan Rejosari dalam pelaksanaan kontrol pengalokasian beras raskin yang telah dilaksanakan selama ini. 2. Informasi lanjutan bagi peneliti lainnya, khususnya yang memiliki relevansi dengan kontrol berbasis komunitas terhadap pelaksanaan program Raskin bagi rumah tangga miskin.
7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 2.1. Kajian Tentang Program Raskin Program pemerintah dalam menyalurkan beras bagi masyarakat miskin (Raskin), merupakan sebuah kebijakan yang dituangkan dalam Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2007 tentang Kebijakan Perberasan yang menginstruksikan Menteri dan Kepala Lembaga Pemerintah Non Departemen tertentu, Gubernur dan Bupati/Walikota seluruh Indonesia untuk melakukan upaya peningkatan pendapatan petani, ketahanan pangan, pengembanngan ekonomi pedesaan dan satabilitas ekonomi nasional. Program Raskin merupakan bagian integral dari program penanggulangan kemiskinan yang bersinergi dengan program pembangunan lainnya, seperti program perbaikan gizi masyarakat, peningkatan kesehatan, pendidikan dan peningkatan produktivitas masyarakat. Sinergi antar berbagai program ini penting dalam meningkatkan efektifitas masing-masing program dalam pencapaian tujuan dari pembangunan nasional. Penyaluran
beras
bersubsidi
bagi
kelompok
masyarakat
yang
dikategorikan masyarakat miskin, bertujuan untuk mengurang pengeluaran atau pembiayaan rumah tangga keluarga miskin. Konsep tentang beras bagi masyarakat miskin merupakan kebijakan pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan, terutama untuk menanggulangi kerawanan pangan dan mencegah munculnya kemiskinan yang absolut. Banyaknya masyarakat yang miskin akan memberikan dampak terhadap keberhasilan pembangunan serta memberikan dampak sosial yang cukup berantai yang terjadi dalam masyarakat. Dengan adanya penyaluran Raskin diharapkan dapat mengurangi berbagai dampak sosial yang ditimbulkan dari masalah kemiskinan dan pengangguran. Menurut Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (2009:3) program Raskin fokus utamanya adalah rumah tangga sasaran penerima manfaat raskin, yakni rumah tangga miskin hasil pendataan BPS tahun 2008 di desa/kelurahan yang berhak menerima raskin dan terdaftar dalam Daftar Penerima
8
Manfaat (DPM) yang ditetapkan oleh kepala desa/lurah sebagai hasil musyawarah desa/kelurahan dan disahkan oleh camat. 2.2. Tinjauan Tentang Program Pembangunan dalam Upaya Mengurangi Angka Kemiskinan Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan salah satu bangsa yang berdaulat dan memiliki tujuan nasional yaitu mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Untuk mencapai tujuan nasional tersebut perlu dilaksanakan berbagai aspek pembangunan disegala bidang untuk mengejar ketertinggalan bangsa kita dari bangsa yang sudah maju. Untuk itu perlu ditetapkan arah dan kebijakan pembangunan nasional. Pembangunan bangsa dewasa ini perlu diarahkan untuk mencapai hasil pembangunan yang tepat guna dan berdaya guna. Todaro (1997) dalam Bryant dan White (1987:3) mengungkapkan bahwa pembangunan adalah proses multidimensi yang mencakup perubahan-perubahan penting dalam struktur sosial, sikap-sikap rakyat dan lembaga-lembaga nasional, dan juga akselerasi pertumbuhan
ekonomi,
pengurangan
kesenjangangan
(inequality),
dan
pemberantasan kemiskinan absolute. Kemisikinan yang ada dalam suatu negara merupakan masalah yang dihadapi negara tersebut, dalam memberdayakan masyarakat. Dalam konteks politik, Friedman dalam Suharto (2005) mendefenisikan dalam kaitannya dengan ketidaksamaan kesempatan dalam mengakumulasikan basis kekuasaan sosial yang meliputi; (a) Modal produktif atau asset (tanah, perumahan, alat produksi, kesehatan), (b) sumber keuangan (pekerjaan, kredit), (c) organisasi sosial dan politik yang dapat digunakan untuk mencapai kepentingan bersama (koperasi, partai politik, organisasi sosial), (d) jaringan sosial untuk memperoleh pekerjaan, barang dan jasa, (e) pengetahuan dan keterampilan, dan (f) informasi yang berguna untuk kemajuan hidup. Pembangunan nasional yang sedang berjalan dan terus digalakan, merupakan usaha dan upaya yang mencakup peningkatan semua segi kehidupan dari setiap elemen bangsa Indonesia. Pembangunan kedepan memiliki berbagai tantangan dan rintangan. Menurut Korten dan Uphoff dalam Chambers (1988:276) mengungkapkan bahwa suatu tantangan terbesar untuk dasawarsa mendatang ialah mengubah orientasi struktur birokrasi, termasuk perubahan dari
9
gaya otoriter menjadi gaya partisipatif, dan menumbuhkan sikap tanggap terhadap kebutuhan dari bawah dibandingkan dengan tuntutan dan instruksi dari atas. Sedangkan Sajogyo dan Pudjiwati (1995:130) menjelaskan bahwa pada dasarnya masalah pembangunan timbul karena pendekatan perencanaan nasional yang sifatnya sektoral, sehingga dibutuhkan usaha khusus ditingkat lokal untuk memadukan lagi berbagai rencana yang terpecah-pecah. Pelaksanaan pembangunan merupakan pengamalan Pancasila
sebagai
ideologi bangsa yang pada hakekatnya adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya. Pembangunan manusia Indonesia seutuhnya merupakan pembangunan yang bertitik tolak kepada pembangunan jasmani (fisik) dan pembangunan rohani (mental). Kesemuanya ini sudah dituangkan dalam konsep dasar Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Pembangunan yang dilaksanakan hendaknya melahirkan keadilan dalam kemakmuran barsama. Salim (1993:6) mengatakan bahwa hakekat pembangunan adalah pembangunan Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia. Ini berarti pembangunan mencakup; pertama kemajuan lahiriah, seperti pangan, sandang dan lain-lain; kedua kemajuan bathiniah, seperti pendidikan, rasa aman, rasa sehat dan; ketiga kemajuan yang meliputi seluruh rakyat sebagaimana tercermin dalam perbaikan hidup berkeadilan sosial. Menurut Tjokroamidjojo (1983:22) menjelaskan bahwa pembangunan adalah ikhtar untuk mengubah masa lampau yang buruk menjadi era baru yang lebih, juga suatu usaha yang terus menerus untuk membuat yang lebih baik menjadi lebih baik lagi. Lebih lanjut Tjokroamidjojo (1977:222) mengatakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pembangunan adalah segi kehidupan politik, sosial, budaya, ekonomi, dan itu baru berhasil apabila merupakan kegiatan yang melibatkan partisipasi dari seluruh rakyat didalam suatu Negara. Konsep pembangunan nasional yang dituangkan dalam kebijaksanaan pemerintah
hendaknya
mewujudkan
pembangunan
yang
merata
untuk
kemakmuran bangsa. Pelaksanaan pembangunan dari setiap lini kehidupan hendaknya dapat mewujudkan kesejahteraan sosial bagi setiap elemen masyarakat kearah yang lebih bermakna atau bernilai tinggi, melalui usaha yang terencana,
10
berkesinambungan, dan dinamis. Konsep pembangunan ini hendaknya dapat merubah ikhtiar dari pembangunan itu sendiri dan terukur serta terarah, dimana pembangunan hendaknya dapat merubah masa lampau bangsa yang terpuruk menjadi era pembangunan yang baru yang lebih baik sehingga sesuai dengan tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia, yakni mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Menurut Arief Budiman (2000:2) menjelaskan bahwa pembangunan dapat diukur dengan; 1) Kekayaan rata-rata; 2) Pemerataan; 3) Kualitas kehidupan; 4) Kerusakan lingkungan; 5) Keadilan sosial dan kesinambungan. Sedangkan menurut Tjokroamidjojo (1977) mengungkapkan bahwa dalam perencanaan pembangunan terdapat unsur-unsur pokok secara umum yang meliputi; 1) Kebijakan dasar rencana pembangunan; 2) Adanya kerangka rencana; 3) Perkiraan sumber-sumber pembangunan; 4) Uraian kerangka kebijaksanaan yang konsisten; 5) Program investasi; dan administrasi pembangunan. Pandangan di atas mengungkapkan bahwa penetapan perencanaan pembangunan
yang
dirangkum
dalam
Musrenbang
hendaknya
mempertimbangkan berbagai faktor yang dapat memberikan kontribusi yang cukup baik bagi masyarakat, sehingga program pembangunan dapat berdaya guna dan berhasil guna bagi masyarakat. Selain dari pada itu pelaksanaan pembangunan hendaknya bersifat berkelanjutan dan adanya pemerataan dari hasil pembangunan bagi setiap masyarakat. 2.3. Pemahaman tentang Efektifitas dalam Kebijakan Pemerintah Keberhasilan lembaga negara dalam melaksanakan kebijakan yang telah dituangkan dalam aturan yang telah ditetapkan, dapat diukur dengan banyak cara dan berbeda-beda dalam operasionalnya. Salah satu cara yang umum dipakai
11
dewasa ini adalah dengan menggunakan konsep efektifitas. Efektifitas merupakan kemampuan untuk memilih tujuan yang tepat atau peralatan yang tepat untuk pencapaian tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya oleh suatu organisasi, baik organisasi pemerintahan maupun organisasi lainnya. Menurut Drucker (1995:5) efektivitas adalah melakukan pekerjaan yang benar (doing the right thing), sedangkan efisiensi adalah melakukan pekerjaan dengan benar (doing things right). Bagi para manajer pertanyaan yang penting adalah bukan bagaimana melakukan pekerjaan dengan benar, akan tetapi bagaimana menemukan pekerjaan yang benar untuk dilakukan, dan memusatkan sumber daya dan usaha pada pekerjaan tersebut. Sedangkan menurut The Liang Gie (1999:12) Efektivitas merupakan suatu keadaan yang mengandung pengertian mengenai terjadinya sesuatu efek atau akibat yang dikehendaki. Lebih lanjut mengenai efektivitas dikemukakan oleh Gibson (1986:33) bahwa efektivitas organisasi dapat pula diukur sebagai berikut: 1) kejelasan tujuan yang hendak dicapai; 2) kejelasan strategi pencapaian tujuan; 3) proses analisis dan perumusan kebijaksanaan yang mantap; 4) perencanaan yang matang; 5) penyusunan program yang tepat; 6) tersedianya sarana dan prasarana; 7) sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik. Sedangkan Steer (1985:206) mengemukakan lima kriteria dalam pengukuran efektivitas organisasi yaitu; 1) kemampuan menyesuaikan diri-keluwesan; 2) produktivitas; 3) kepuasan kerja; 4) kemampuan berlaba; 5) pencarian sumberdaya. Pandangan tersebut diatas dapat dikatakan bahwa, efektifitas merupakan suatu tindakan atau kegiatan yang berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Efektifitas pengawasan merupakan tindakan pengawasan atau kontrol yang dilakukan oleh suatu lembaga atau organisasi, dimana pelaksanaan pengawasan tersebut sesuai dengan petunjuk teknis dan petunjuk laksana, sehingga program yang telah dibuat atau dijalankan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. 2.4. Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah Partisipasi masayarakat sangat identik dengan peran serta masyarakat dalam berbagai kegiatan pembangunan. Semakin besar partisipasi masyarakat
12
dalam pembangunan, maka semakin besar pula hasil yang diharapkan dapat diwujudkan. Menurut Koentjoroningrat (1974:79) mengatakan bahwa partisipasi masyarakat dapat berarti ikut sertanya masyarakat dalam menentukan arah, strategi dan kebijaksanaan pembangunan yang dilakukan pemerintah, hal ini terutama berlangsung dalam proses politik, tetapi juga dalam proses sosial hubungan antara kelompok-kelompok kepentingan dalam masyarakat. Lebih lanjut Koentjoroningrat (1974:80) membagi dua tipe partisipasi yaitu partisipasi dalam proses pembangunan yang khususnya dan partisipasi sebagai individu di lauar aktifitas bersama dalam pembangunan. Partisipasi masyarakat memiliki jenis-jenisnya, hal ini sesuai dengan ungkapan Koentjoroningrat (1974:107)yang menyatakan bahwa dalam partisipasi masyarakat terhadap pembangunan dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu; 1)
Partisipasi dalam pelaksanaan suatu usaha pembangunan;
2)
Partisipasi dalam proses pengambilan keputusan suatu program pembangunan; Partisipasi dalam perencanaan program tersebut, sangkut pautnya dengan
program lain, pertimbangan alternatif dan skop program yang lebih luas. Partisipasi masyarakat akan tumbuh jika dalam proses pembuatan kebijakan dengan melibatkan masyarakat dan sesuai dengan aspirasi masyarakat tersebut. Kebijakan yang tepat akan melahirkan kebijakan publik yang menumbuhkan partisipasi masyarakat dalam berbagai program pembangunan, termasuk kebijakan dalam menurunkan angka kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat miskin. Kebijakan publik yang dibuat oleh pemerintah akan dapat berhasil apabila partisipasi masyarakat tinggi dalam menjalankan kebijakan publik. Partisipasi masyarakat ini akan berjalan dengan baik apabila modal sosial yang ada di dimasyarakt tumbuh dan berkembang dengan baik sesuai dengan perkembangan kelembagaan masyarakat. Hal ini sesuai dengan pernyataan Colleta dan Cullen dalam Fredian Tonny Nasdian, 2008 yang menyatakan bahwa Modal sosial merupakan suatu sistem yang mengacu kepada hasil dari organisasi sosial dan ekonomi , seperti pandangan umum atau norma (world view), kepercayaan (trust), pertukaran (reciprocity), pertukaran ekonomi dan informasi (informational and
13
economic exchange), kelompok-kelompok formal dan informal (formal and informal groups), serta asosiasi-asosiasi
yang melengkapi modal-modal
lainnya(fisik, manusiawi, budaya) sehingga memudahkan terjadinya tindakan kolektif, pertumbuhan ekonomi dan pembangunan. Tindakan-tindakan kolektif masyarakat inilah yang diharapkan dapat mendukung pelaksanaan kebijakan publik secara partisipatif. Program raskin merupakan sebuah kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah secara nasional. Program tersebut bertujuan untuk mengurangi pengeluaran rumah tangga miskin, sehingga kebijakan yang dibuat seuai dengan konsep kebijakan publik yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan publik merupakan suatu tindakan pemerintah yang memuat program-program yang sudah ditetapkan. Menurut Kismartini, dkk (2005:1.9) bahwa kebijakan publik hanya dapat ditetapkan pemerintah, pihakpihak lain atau yang lebih dikenal dengan sebutan aktor-aktor kebijakan publik hanya dapat mempengaruhi proses kebijakan publik dalam batas kewenangannya masing-masing. Kebijakan publik yang telah ditetapkan oleh aktor-aktor kebijakan, perlu direalisasikan atau diimplementasikan untuk menjalankan kebijakan tersebut. Implementasi kebijakan menurut William dan Elmore dalam Sunggono (1994:139)
mengungkapkan
bahwa
implementasi
kebijakan
merupakan
keseluruhan dari kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan. Sedangkan Wibawa, dkk (1994:15) mengatakan bahwa kebijakan publik selalu mengandung tiga komponen dasar, yaitu tujuan yang luas, sasaran yang spesifik dan cara mencapai sasaran tersebut. Dalam cara mencapai sasaran tersebut terkandung beberapa komponen lain yakni siapa implementornya, jumlah dan sumber dana, siapa kelompok sasarannya, bagaimana program dan sistem manajemen dilaksanakan, serta kinerja kebijakan diukur. Didalam cara ini komponen tujuan yang luas dan sasaran yang spesifik diperjelas dan kemudian diinterprestasikan. Cara-cara mencapai sasaran ini biasa disebut dengan implementasi kebijakan. Menurut Meter dan Horn (1975:6) yang mendefenisikan implementasi kebijakan publik sebagai tindakan publik maupun swasta, baik secara individu
14
maupun kelompok, ditujukan untuk mencapai tujuan yang telah diterapkan dalam keputusan kebijakan. Defenisi ini menyiratkan adanya upaya mentransformasikan keputusan ke dalam kegiatan operasional, serta mencapai tujuan yang telah dirumuskan. Implementasi kebijakan dalam pembangunan Negara perlu melibatkan partisipasi aktif masyarakat dan swasta untuk mempercepat pelaksanaan kebijakan yang melahirkan konsep pembangunan dalam suatu Negara. Mazmanian dan Sabetier dalam Wahab (1997:71) mengungkapkan bahwa, peran penting dari analisis implementasi kebijakan negara ialah mendefenisikan variabel-variabel yang mempengaruhi tercapainya tujuan formal pada proses implementasi. Variabel-variabel yang dimaksud diklasifikasikan menjadi tiga kategori besar, yaitu : (1) Mudah tidaknya masalah yang akan digarap dan dikendalikan; (2) kemampuan keputusan kebijakan untuk menstrukturkan secara tepat proses implementasi; dan (3) pengaruh langsung berbagai variabel politik terhadap keseimbangan dukungan bagi pencapaian tujuan kebijakan tersebut. Grindle dalam Amir Santoso (1986:13) mengungkapkan bahwa, keseluruhan proses kebijakan baru bisa dimulai bila tujuan umum dari kebijakan tersebut telah ditetapkan , program pelaksanaan telah dibuat, serta dana telah dialokasikan untuk pencapaian tujuan kebijakan. Selanjutnya menurut Grindle (1980:12) mengatakan bahwa, implementasi kebijakan bukanlah sekedar terkait dengan bagaimana mekanisme penjabaran berbagai keputusan politik ke dalam prosedur rutin melewati saluran-saluran birokrasi, melainkan lebih dari itu menyangkut masalah konflik, keputusan, dan siapa yang memperoleh apa dari suatu kebijakan. Dari pandangan di atas dapat dikatakan bahwa implementasi kebijakan dalam pembangunan, perlu adanya formulasi kebijakan yang tepat guna dan berdaya guna, sehingga dalam mengimplementasikan kebijakan dapat mencapai sasaran yang diharapkan. Selain dari pada itu implementasi kebijakan juga perlu adanya evaluasi kebijakan untuk memperbaiki kelemahan yang dihadapi serta sebagai bahan masukan atau feed back dalam membuat atau merumuskan kebijakan yang baru.
15
Kebijakan publik yang sudah direalisasikan atau diimplementasikan perlu adanya evaluasi kebijakan, sebagai bahan untuk melahirkan kebijakan yang lebih baik. Menurut Subarsono (2006:119) evaluasi adalah kegiatan untuk menilai tingkat kinerja suatu kebijakan. Evaluasi baru dapat dilakukan kalau suatu kebijakan sudah berjalan cukup waktu. Lebih lanjut Subarsono mengatakan bahwa tujuan evaluasi kebijakan adalah sebagai berikut; 1) Menentukan tingkat kinerja kebijakan. 2) Mengukur tingkat efisiensi suatu kebijakan. 3) Mengukur tingkat keluaran (out-come) suatu kebijakan. 4) Mengukur dampak suatu kebijakan. 5) Untuk mengetahui apabila ada penyimpangan. 6) Sebagai bahan masukan (input) untuk kebijakan yang akan datang. Evaluasi kebijakan juga bertujuan untuk mengukur keberhasilan dari sebuah kebijakan. Pengukuran tersebut diperlukan berbagai indikator-indikator sebagai penilaian dari hasil kebijakan tersebut. Menurut Wibawa (1994:9) evaluasi kebijakan bermaksud untuk mengetahui 4 aspek, yaitu: (1) proses pembuatan kebijakan, (2) proses implementasi, (3) konsekuensi kebijakan dan (4) efektivitas dampak kebijakan. Sedangkan
Menurut
Dunn
(1994)
dalam
Subarsono
(2006:126)
mengatakan bahwa, ada lima indikator evaluasi kebijakan sebagai mana dijelaskan tabel berikut ini; Tabel 1 Indikator Evaluasi Kebijakan No. 1.
Kriteria Efektivitas
2.
Kecukupan
3.
Pemerataan
4.
Responsivitas
5
Ketepatan
Sumber : Dunn 1994:405
Penjelasan Apakah hasil yang diinginkan telah tercapai? Seberapa jauh hasil yang telah tercapai dapat memecahkan masalah? Apakah biaya dan manfaat didistribusikan merata kepada kelompok masyarakat? Apakah hasil kebijakan memuat preferensi / nilai kelompok dan dapat memuaskan mereka? Apakah hasil yang dicapai bermanfaat?
16
Dari gambaran tabel di atas dapat dijelaskan bahwa kebijakan yang ditetapkan dalam pelaksanaan program pembangunan perlu melihat kelima indikator tersebut, guna melihat sejauh mana kebijakan yang ditetapkan dalam perencanaan pembangunan tersebut. Setiap kebijakan yang dibuat diharapkan dapat berdaya guna dan berhasil guna, sehingga kebijakan yang dibuat dapat dirasakan manfaat bagi masyarakat banyak. Program yang ditetapkan oleh pemerintah merupakan sebuah kebijakan yang perlu adanya pengawasan atau kontrol terhadap pelaksanaan program tersebut, sehingga tujuan dari kebijakan yang dibuat dapat berdaya guna dan tepat guna, terutama dalam meningkatkan pembangunan dan memberdayakan masyarakat, khususnya masyarakat yang hidup dibawah garis kemiskinan. Kontrol berbasis komunitas yang dilakukan terhadap pelaksanaan program raskin hendaknya melahirkan sebuah kebijakan yang dapat memberikan evaluasi terhadap kebijakan yang ditetapkan selama ini, sehingga tujuan dari kebijakan tersebut dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama masyarakat yang hidup dibawah garis kemiskinan. 2.5. Pemberdayaan Komunitas dan Swadaya Masyarakat Miskin Pemberdayaan masyarakat miskin merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dan melahirkan kemadirian dari masyarakat tersebut. Menurut Prijono dan Pranarka (1996), proses pemberdayaan pada dasarnya mengandung dua kecenderungan : (a) kecenderungan primer dari makna pemberdayaan,
yakni proses pemberdayaan menekankan kepada proses
memberikan atau mengalihkan kekuasaan, kekuatan atau kemampuan kepada masyarakat agar individu menjadi lebih berdaya. Proses ini dilengkapi pula dengan upaya membangun asset material guna mendukung pembangunan kemandirian mereka melalui organisasi. (b) Kecenderungan sekunder dari makna pemberdayaan menekankan pada proses menstimulasi, mendorong atau memotovasi individu agar mempunyai kemampuan atau keberdayaan untuk menentukan apa yang menjadi pilihan hidupnya melalui proses dialog. Pengklasifikasian makna pemberdayaan ini bukan merupakan klasifikasi yang kaku, namun antar keduanya bisa saling terkait. Agar kecenderungan primer dapat terwujud, seringkali harus melalui kecenderungan sekunder terlebih dahulu.
17
Menurut Susiladiharti dalam abu Huraeroh (2003:172) mengungkapkan bahwa terdapat lima hal penting yang perlu dilakukan secara runtun dan stimultan dalam
pelaksanaan
pemberdayaan
masyarakat,
yaitu;
(1) upaya
untuk
meningkatkan suplai kebutuhan bagi kelompok masyarakat yang paling tidak berdaya, (2) upaya penyadaran, (3) penguatan institusi, (4) upaya penguatan kebijakan dan (5) pengembangan jaringan kerja. Sedangkan menurut Friedman dalam Mardiniah (2003), bahwa pemberdayaan dimaknai sebagai mendapatkan keuatan
(power) dan mengkaitkannya dengan kemampuan golongan miskin
untuk mendapatkan akses ke sumber-sumber daya yang menjadi dasar kekuasaan dalam suatu sistem atau organisasi. Akses tersebut dipergunakan untuk mencapai kemampuan dalam pengambilan keputusan. Dengan demikian, golongan miskin dapat mengorganisasikan kemampuan dan potensi yang dimiliki untuk menentukan, merencanakan dan melaksanakan apa yang menjadi keputusan kolektif mereka. Pemberdayaan masyarakat yang melahirkan kemandirian masyarakat, akan menjadikan masyarakat miskin yang swadaya dalam memenuhi berbagai tuntutan kehidupan. Menurut Mubyarto (1994) swadaya masyarakat dipahami sebagai semangat untuk membebaskan diri dari ketergantungan pada pihak luar atau kekuatan dari atas dengan memanfaatkan sumber daya yang mereka miliki. Selain itu, swadaya masyarakat merupakan suatu kemampuan untuk memanfaatkan dan mengembangkan fasilitas-fasilitas yang telah tersedia sebagai hasil pembangunan yang dilaksanakan pemerintah. Masyarakat miskin harus diberdayakan terlebih dahulu agar dapat meningkatkan keswadayaannya. Menurut Jamasy (2004) mengatakan bahwa, salah satu pendekatan pemberdayaan yang belakangan ini mampu mengangkat mereka yang miskin agar menjadi berdaya dan berkembang adalah melalui media kelompok. Mereka diorganisir dalam wadah kelompok, dan kelompok itu dimultifungsikan menjadi media pembelajaran anggota sekaligus proses tukarmenukar informasi, pengetahuan dan sikap. Secara perlahan, kekuatan individu akan muncul menjadi kekuatan kelompok dan di situlah berlangsung proses penguatan atau pemberdayaan.
18
Pemberdayaan masyarakat melalui swadaya masyarakat, perlu membentuk kelompok atau perkumpulan yang menjadi pemersatu dalam memberdayakan masyarakat miskin. Pembentukan kelompok masyarakat diarahkan sesuai dengan mata pencaharian masyarakat, sehingga segala keluhan dan kelemahan yang dihadapi oleh masyarakat miskin akan dapat ditanggulangi dan usaha mencari pemecahan masalah dapat dilakukan secara berkelompok. Dengan adanya kelompok masyarakat, maka pemerintah akan mudah dalam menyalurkan berbagai bantuan dalam program pembangunan dan masyarakat akan mudah mengakses bantuan yang disalurkan oleh pemerintah tersebut.
2.6. Kajian Tentang Sistem Kontrol Program yang dibuat oleh pemerintah, perlu adanya pengendalian atau kontrol terhadap implementasi dari program yang ditetapkan. Salah satu cara untuk
melakukan
kontrol
terhadap
kebijakan
tersebut
adalah
dengan
melaksanakan sistem kontrol. Sistem kontrol secara umum dapat dimaknai sebagai suatu proses pengaturan atau pengendalian terhadap satu atau beberapa besaran (variabel atau parameter) sehingga berada dalam rangkaian program yang ditetapkan, sehingga program tersebut dapat berdaya guna dan berhasil guna sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Sistem kontrol program Raskin yang dilakukan oleh pemerintah berawal dari konsep yang ditetapkan oleh Bulog (2001) yang mengatakan bahwa pelaksanaan distribusi Raskin diperoleh dari alokasi yang diajukan kepala desa melalui kecamatan dan kabupaten kepada Kepala DOLOG atau Sub-DOLOG sehingga memperoleh Delivery Order (DO). Atas dasar DO tersebutlah distribusi beras dilakukan oleh Satgas Raskin dari gudang ketitik distribusi. Pelaksanaan sistem kontrol dilakukan untuk menghindari terjadinya penyimpangan dalam pendistribusian Raskin, terutama dalam pendataan keluarga miskin. Selain dari pada itu sistem kontrol yang dilakukan meliputi beberapa aspek terhadap penyimpangan penyaluran Raskin (www.uplink.urbanpoor.or.id) yakni;
19
1) Kualitas Raskin yang jelek (apek, kotor, banyak kutunya), sehingga masyarakat yang menerima, kemudian menjualnya lagi untuk dibelikan yang lebih baik. 2) Salah sasaran yaitu rumah tangga yang seharusnya tidak menerima Raskin, ternyata terdaftar juga sebagai penerima akibat kebijakan ditingkat lokal yang meratakan jatah Raskin tersebut untuk seluruh penduduknya. 3) Ada biaya tambahan, sehingga harga perkilogram menjadi lebih mahal dari yang seharusnya. 4) Jatah Raskin dijual lagi kepasar oleh petugas pelaksana. 5) Jumlah timbangan yang berkurang 6) Adanya tunggakan oleh petugas lapangan yang mengakibatkan jatah berikutnya menjadi terhambat. 7) Kesalahan data yang diajukan. 8) Kurang koordinasi mulai dari pusat sampai di tingkat pelaksana.
Kontrol yang dilakukan hendaknya mampu mewujudkan, pengawasan yang lebih efektif terhadap penyaluran Raskin, terutama terhadap berbagai penyimpangan yang mungkin terjadi dalam distribusi Raskin tersebut. Menurut Pedum 2007, pemantauan atau monitoring dan evaluasi (monev) merupakan bagian dari kontrol terhadap program dan bertujuan untuk mengetahui dan menilai efektivitas pelaksanaan Raskin berdasarkan indikator kinerja 6T. Sebagai bagian dari monev, masyarakat dapat menyampaikan aduan dalam bentuk keluhan, kritik, dan saran perbaikan terhadap pelaksanaan program kepada Unit Pengaduan Masyarakat (UPM) atau melalui media elektronik. Menurut Universitas Brawijaya (2006: 135), kurang efektifnya pemantauan disebabkan kurang seriusnya stakeholder di masing-masing tingkat pemerintahan, sebagai akibat dari tidak adanya penanggung jawab dan alokasi dana khusus untuk mengelola program. Sedangkan Menurut Tabor dan Sawit (2006: 61) Program Raskin turut berperan dalam mengembangkan kemampuan publik untuk melakukan pemantauan atas program pelayanan pemerintah. Berdasarkan tinjauan terhadap berbagai dokumen, dapat disimpulkan bahwa monev eksternal memang telah dilakukan oleh berbagai lembaga, baik perguruan tinggi, organisasi nonpemerintah, lembaga penelitian, maupun lembaga internasional. Sebagian besar monev eksternal
20
berbentuk evaluasi terhadap proses pelaksanaan Program Raskin dengan melakukan analisis data sekunder dan kunjungan lapangan. Sementara itu, monev eksternal yang melakukan evaluasi dampak sangat terbatas dan bersifat makro atau menggunakan data sekunder di tingkat nasional
2.7. Kerangka Pemikiran Kerangka pemikiran merupakan bagan alur dari proses penelitan yang dilakukan oleh peneliti tentang peningkatan sistem kontrol berbasis komunitas terhadap efektifitas program raskin di Kelurahan Rejosari Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru. Adapun kerangka pemikiran yang peneliti tetapkan dapat dijabarkan dalam dapat dilihat pada gambaran bagan alur sebagai berikut;
21
9
KERANGKA PEMIKIRAN KAJIAN
PERMASALAHAN
ANALISIS
KEBIJAKAN
KOMUNITAS
PRAKTEK RASKIN
PROGRAM
Gambar 1 Kerangka Pikir Kajian
1. Sistem Kontrol berbasis komunitas kurang berjalan 2. Kontrol berbasis komunitas belum efektif 3. Evaluasi kontrol berbasis komunitas belum dilakukan dengan baik
1. Kontrol program Raskin perlu melibatkan seluruh elemen masyarakat 2. Perlu diterapkan program 6 T 3. Adanya tim evaluasi dari pelaksanaan program Raskin di Kelurahan Rejosari
Rencana Tindak Lanjut Perlu adanya pemberdayaan lembaga lokal untuk melakukan kontrol dan setiap elemen melakukan tindakan korektif terhadap program raskin tersebut
Out-Put Berjalannya Sistem kontrol berbasis komunitas terhadap efektifitas program Raskin di Kelurahan Rejosari Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru
22
2.8. Konsep Operasional Konsep operasional merupakan upaya peneliti untuk menyamakan persepsi dalam beberapa indikator yang digunakan dalam penelitian ini. Konsep operasional ditetapkan juga untuk mempermudah peneliti dalam menyusun pembahasan yang dapat dilakukan secara terstruktur dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan dalam penelitian ini. Persepsi yang disamakan dalam konsep operasional berdasarkan pada peningkatan sistem kontrol berbasis komunitas dalam pelaksanaan dan penyaluran beras bagi masyarakat miskin di Kelurahan Rejosari Kecamatan Tenayan Raya. Adapun konsep operasional yang peneliti lakukan terhadap sistem kontrol berbasis komunitas terhadap efektifitas pelakssanaan program raskin di Kelurahan Rejosari Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru, dijabarkan dalam gambaran tabel berikut ini;
23
Tabel 2 Kerangka Operasional Variabel
Indikator
Sub Indikator • Usaha yang dilakukan dalam kontrol program raskin Efektivitas • Kontrol terhadap tujuan program raskin • Perbandingan hasil yang dicapai dari kontrol yang dilakukan Sistem Kontrol • Tersedianya sumber daya yang cukup Berbasis Kecukupan dalam kontrol program raskin Komunitas • Terpenuhinya kebutuhan masyarakat terhadap Efektifitas • Kontrol terhadap pemerataan manfaat Pengawasan program raskin Pemerataan Program Raskin • Kontrol terhadap pemerataan biaya atau di kelurahan harga raskin Rejosari • Penilaian masyarakat terhadap program Kecamatan raskin Responsivitas Tenayan Raya • Tingkat kepuasan masyarakat terhadap Kota Pekanbaru program raskin • Kontrol terhadap manfaat yang diberikan dari pelaksanaan program raskin Ketepatan • Kontrol terhadap tingkat kelayakan dari program raskin yang dilaksanakan Sumber : Data Olahan dari Konsep Dunn, 2010 Dari indikator kerangka operasional di atas, maka ditetapkan kriteria pengukuran yang dikemukakan oleh Arikunto (1998). Adapun kriteria pengukuran yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut; •
Jika memiliki kesesuaian 81 – 100 % = Sangat Baik
•
Jika memiliki kesesuaian 61 – 80 % = Baik
•
Jika memiliki kesesuaian 41 – 60 % = Kurang Baik
•
Jika memiliki kesesuaian 21 – 40 % = Tidak Baik
•
Jika memiliki kesesuaian 0 – 20 % = Sangat Tidak Baik
BAB III METODE KAJIAN 3.1. Lokasi Penelitian Lokasi dari penelitian ini adalah pada Kelurahan Rejosari Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru. Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru merupakan kecamatan yang relatif baru dimekarkan dari kecamatan induknya yakni Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru dan terletak diperbatasan antara Kota Pekanbaru dan Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau. Adapun letak Kelurahan Rejosari Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru. Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru, yang merupakan wilayah admnistratif Pemerintah Kota Pekanbaru dengan posisi terletak dipinggiran Kota Pekanbaru, yang memiliki jarak dari pusat ibukota yakni 7 Kilometer. Wilayah Kelurahan Rejosari Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru. Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru, merupakan wilayah yang dikenal sebagai industri kerajinan batu bata sebagai bahan baku untuk pembangunan perumahan, gedung, pertokoan dan untuk kebutuhan bangunan lainnya yang pemasarannya diwilayah Kota Pekanbaru dan sekitarnya. Pemilihan lokasi pada Kelurahan Rejosari Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru. Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru, dikarenakan kelurahan tersebut merupakan kelurahan yang masih banyak terdapat rumah tangga miskin sebanyak 750 Kepala Keluarga dari 6.807 Kepala Keluarga yang ada di Kelurahan Rejosari. Rumah tangga yang tergolong kepada rumah tangga miskin di Kelurahan Rejosari Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru, dan di daerah ini banyak potensi-potensi lokal seperti kelembagaan yang bisa dikembangkan sebagai alat kontrol berbasis komunitas. 3.2. Populasi dan Sampel 3.2.1. Populasi Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh elemen yang terlibat dalam proses penyaluran program raskin yang dimulai dari bulog, Camat Tenayan Raya, Lurah Rejosari, RW dan RT serta masyarakat penerima program raskin. Kesemua komunitas tersebut akan dijadikan responden penelitian untuk mendapatkan
25
informasi yang lebih jelas tentang kontrol berbasis komunitas dalam pelaksanaan program sakin di Kelurahan Rejosari Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru. Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru. 3.2.2. Sampel Mengingat sampel yang ada dalam penelitian ini relatif bervariasi, maka diperlukan pemilahan sampel. Penetapan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik purposive sampling yakni penetapan sampel dengan cara memilah atau memilih sampel yang dapat memberikan berbagai informasi tentang kontrol berbasis komunitas dalam penyaluran beras bagi keluarga miskin di Kelurahan Rejosari Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru. Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru. Sampel yang dipilih adalah Kepala Bulog, Camat Tenayan Raya, dan Lurah Rejosari. Sedangkan sampel untuk RW, RT dan Masyarakat penerima program raskin ditetapkan dengan teknik
simple random sampling yakni
penentuan sampel secara acak sederhana. Pemilahan ini dilakukan juga mengingat jumlah sampel pada level RW, RT dan Masyarakat penerima beras raskin relatif banyak, sehingga perlu dibatasi. Pembatasan dilakukan mengingat adanya berbagai keterbatasan yang dimiliki peneliti sehingga dapat ditetapkan sampel dalam penelitian ini. Untuk mengetahui komposisi sampel yang ditetapkan dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel komposisi populasi dan sampel sebagai berikut; Tabel 3 Komposisi Populasi dan Sampel No.
Sub Populasi
Populasi
%
Sampel
1.
Bulog Drive Pekanbaru
1
100
1
2.
Camat
1
100
1
3.
Lurah
1
100
1
4.
RW
8
50,00
4
5.
RT
40
25,00
10
6.
Masyarakat
750
5,00
38
801
-
55
Jumlah Sumber : Data Olahan Lapangan, 2010
26
3.3. Sumber Data Sumber data yang dikumpulkan alam penelitian ini bersumber pada data primer dan data sekunder. Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung pada objek penelitian dengan cara menggali berbagai informasi melalui wawancara dan observasi langsung pada lokasi penelitian, dalam hal ini Kelurahan
Rejosari
Kecamatan
Tenayan
Raya
Kota Pekanbaru
dalam
menyalurkan beras bagi masyarakkat miskin. Sedangkan data sekunder merupakan data penunjang
yang berupa
kumpulan dokumentasi atau leteratur yang ada yang berkaitan dengan pelaksanaan kontrol berbasis komunitas dalam penyaluran beras miskin kepada masyarakat di Kelurahan Rejosari Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru. Data sekunder juga diperoleh dari instansi Pemerintah Kota yang memiliki keterlibatan dalam penyaluran beras miskin dan juga lembaga yang berwenang, khususnya Badan Urusan Logistik (Bulog) Kota Pekanbaru. 3.4. Metode Pengumpulan Data Metode pengumpulan data merupakan metode yang digunakan dalam menggali berbagai
berbagai informasi yang lebih akurat dan sesuai dengan
kaajian dari penelitian tersebut. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut; a. Observasi Observasi
merupakan
pengamatan
langsung
kelapangan
dalam
pelaksanaan program raskin di Kelurahan Rejosari Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru, terutama dalam proses kontrol berbasis komunitas terhadap penyaluran beras raskin tersebut. Tujuan dari metode pengumpulan data dengan teknik observasi adalah untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas melalui kegiatan pengamatan langsung pada lingkungan penelitian. Observasi langsung juga dapat melibatkan peneliti dalam kontrol berbasis komunitas dalam penyaluran beras raskin yang benar-benar diterima oleh masyarakat miskin yang berada di Kelurahan Rejosari Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru.
27
b. Wawancara Wawancara merupakan kegiatan tanya jawab yang dilakukan peneliti terhadap responden penelitian. Wawancara yang mendalam dilakukan dengan membuat daftar pertanyaan terlebih dahulu untuk memudahkan peneliti dalam pelaksanaan proses wawancara, sehingga pertanyaan yang diajukan kepada responden dengan cara tatap muka akan lebih terstruktur dan terarah, sehingga memudahkan peneliti untuk menggali informasi yang sesuai dengan pelaksanaan kontrol berbasis komunitas dalam penyaluran beras bagi masyarakat miskin, di Kelurahan Rejosari Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru. c. Dokumentasi Dokumentasi merupakan pengumpulan berbagai dokumen yang berkaitan dengan proses pengawasan atau kontrol yang dilakukan terhadap penyaluran beras bagi masyarakat miskin di Kelurahan Rejosari Kecamatan Tenayan Raya. Dokumentasi tersebut meliputi data arsip yang tersedia pada Kantor Kelurahan Rejosari Kecamatan Tenayan Raya, yang berupa pendataan jumlah keluarga miskin, mulai dari proses pendataan sampai dengan penetapan keluarga miskin yang berhak menerima program raskin tersebut.
3.5. Metode Analisis Data Analisis data yang dilakukan dengan pendekatan penelitian yang menggunakan metode kualitatif. Menurut Moleong (1999:23) mengatakan bahwa metode penelitian kualitatif pada dasarnya menggunakan pendekatan induktif, yaitu data dikumpulkan, dianalisis, diabstraksikan dan akan muncul teori-teori sebagai penemuan kualitatif. Metode kualitatif dalam penelitian ini yaitu menerangkan atau menjelaskan yang menyangkut kontrol berbasis komunitas terhadap efektifitas pelaksanaan program raskin di Kelurahan Rejosari Kecamatan Tenayan Raya, berdasarkan hasil survey yang dilaksanakan, serta memberikan argumentasi terhadap apa yang ditemukan dilapangan. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi, metode deskriptif yang menggunakan dua pendekatan yaitu pendekatan observasi dan analisis data primer yang lengkap sekaligus dikontrol dengan data sekunder. Menurut F.L. Whitney dalam Nazir (1999:63) metode deskriptif adalah pencarian
28
fakta dengan interprestasi yang tepat. Pencarian fakta yang tepat dalam hal ini menyangkut tentang kontrol berbasis komunitas terhadap efektifitas pelaksanaan program raskin di Kelurahan Rejosari Kecamatan Tenayan Raya. Selain dari pada itu penelitian ini juga dilakukan dengan metode penelitian survei yang menggunakan dua pendekatan yaitu pendekatan observasi di lapangan dan analisis data primer yang lengkapi sekaligus dikontrol dengan data sekunder. Analisis data primer dilakukan untuk memperoleh hasil pengukuran kontrol berbasis komunitas terhadap efektifitas pelaksanaan program raskin di Kelurahan Rejosari Kecamatan Tenayan Raya. Sedangkan pendekatan observasi lapangan dilaksanakan dengan tujuan untuk memperoleh data primer mengenai alternatifalternatif upaya peningkatan kontrol yang dilakukan dalam pelaksanaan program raskin di Kelurahan Rejosari Kecamatan Tenayan Raya. Pendekatan ini dilakukan melalui pengamatan dan wawancara dengan intitusi yang terlibat dalam pelaksanaan program raskin dan masyarakat yang menerima pembagian program raskin tersebut. Data sekunder yang digunakan bersumber dari dinas terkait, yaitu data publikasi dari BPS Kota Pekanbaru, Laporan Program Raskin di Kecamatan Tenayan Raya dan data jumlah masyarakat yang ditetapkan sebagai rumah tangga miskin di Kelurahan Rejosari Kecamatan Tenayan Raya. Sedangkan data primer bersumber dari hasil analisis data observasi. Kesemua data akan dipilah dan diberikan penjelasan sesuai dengan kondisi yang ditemui dilapangan secara deskriftif kualitatif. Pelaksanaan analisis data yang dilakukan oleh peneliti, perlu dibuat tabel kerangka metode analisis data, untuk memudahkan dalam menentukan porsi dari analisis yang dilakukan sesuai dengan tujuan penelitian yang telah ditetapkan. Untuk mengetahu kerangka metode analisis data yang ditetapkan dalam penelitian ini dapat dilihat pada gambaran tabel berikut ini;
29
Tabel 4 Kerangka Metode Kajian Analisis Data Tujuan 1.
Mengetahui sistem kontrol berbasis komunitas yang telah dilaksanakan dalam pengalokasian program Raskin
Jenis Data
Teknik Sampel
Sekunder
Purposive dan Random
Variabel • Prinsip Pengelolaan Raskin • Sosialisasi • Mekanisme • Pelaksnaan distribusi
Analisis Data
Sumber Data
Kualitatif
Data Publikasi
dan
Menjelaskan efektifitas kontrol berbasis komunitas yang dijaalankan selama ini dalam pengalokasian Raskin
Tujuan 2. Primer
Tujuan 3.
Teknik Pengumpulan Data • Dokumenntasi • Wawancara
Purposive dan Random
• Kuisioner • Wawancara
• Kontrol berbasis komunitas • Kontrol ditingkat pelaksana dari Bulog sampai masyarakat • Profil keluarga miskin
Kualitatif
Pelaku Distribusi Raskin di Kelurahan Rejosari
Mempelajari pelaksanaan evaluasi terhadap kontrol berbasis komunitas yang dilakukan selama ini, dalam penyaluran Raskin
Sekunder
Purposive dan Random
• Kuisioner • Wawancara • Dokumentasi
• Evaluasi kebijakan • Alternatif
Deskriftif
Sumber : Data Olahan, 2010
3.6. Jadwal Penelitian Jadwal penelitian disusun untuk menuntun penulis dalam melaksanakan kegiatan penulisan tesis sesuai dengan penjadwalan yang dibuat. Pemnyuusunan jadwal ini untuk merancang pelaksanaan penelitian yang dimulai dari penyusunan proposal hingga pelaksanaan ujian tesis. Untuk itu perlu disusun penjadwalan yang dapat memudahkan penulis dalam menyelesaikan setiap tahapan yang dilakukan dalam penelitian ini. Adapun jadwal penelitian yang disusun penulis dapat dilihat pada tabel sebagai berikut;
30
Tabel 5 Jadwal Penelitian No.
Jenis Kegiatan
Bulan Dari Bulan
Hingga Bulan
1.
Pra Proposal
Mei 2009
Juni 2009
2.
Proposal Penelitian
Juni 2009
September 2009
3.
Pengajuan Proposal
September 2009
September 2009
4.
Kolokium
Oktober 2009
Oktober 2009
5.
Revisi Proposal
Oktober 2009
November 2009
6.
Pelaksanaan Penelitian
November 2009
Januari 2010
7.
Pembuatan Tesis
Februari 2010
Juli 2010
8.
Pengajuan Tesis
Agustus 2010
September 2010
9.
Ujian Tesis
10.
Revisi Tesis
April 2011 Mei 2011
Mei 2011
BAB IV PETA SOSIAL KOMUNITAS KELURAHAN REJOSARI KECAMATAN TENAYAN RAYA KOTA PEKANBARU 4.1. Gambaran Umum Tentang Kota Pekanbaru Pekanbaru lahir sebelum masuknya penjajahan Belanda ke Indonesia. Pada waktu itu berupa dusun yang bernama Payung Sekaki yang terletak dipinggiran Sungai Siak (diseberang pelabuhan yang ada sekarang). Kemudian pada zaman kerajaan Siak Sri Indrapura yang dipimpin oleh Sulthan Abdul Jalil Alamuddin Syah (wafat 1791), dusun ini berkembang dan pusatnya berpindah keseberang (keselatan) sekitar Pasar Bawah yang kemudian bernama Senapelan. Selanjutnya berdasarkan musyawarah datuk-datuk empat suku (Pesisir, Lima Puluh, Tanah Datar dan Kampar), negeri Senapelan dikanti namanya menjadi Pekanbaru. Pergantian nama ini terjadi dimasa pemerintahan Sulthan Mohamad Ali Muazan Syah (1684-1801). Pada waktu penjajahan Belanda, berdasarkan Besluit Van Her Inlanche Zelf Bestuur Van Siak No. 1 Tahun 1919 Pekanbaru menjadi tempat kedudukan tempat kedudukan countroluer (PHB) pemerintah Belanda. Pada masa kedudukan Jepang, Pekanbru menjadi Gun yang dipakai oleh Gun Cho dan tempat kedudukan Riau Syutjoukang. Akhirnya pada masa Pemerintahan Republik Indonesia, Pekanbaru berubah status menjadi; 1) Hemente
Pekanbaru
dan
merupakan
ibukota
Keresidenan
Riau
berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera di Medan No. 103 Tanggal 1 Mei 1946. 2) Kota Kecil berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1956. 3) Kotapraja berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1957. 4) Kotamadya berdasarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1974 Kota Pekanbaru merupakan Ibu Kota Provinsi Riau, disamping itu Kota Pekanbaru merupakan wilayah Pemerintahan yang otonom yang mengurus rumah tangganya sendiri sebagai kota administratif. Secara geografis Kota Pekanbaru terletak antara 101º - 14' C sampai dengan 101º - 34' Bujur Timur dan 0º - 25' sampai dengan 0º – 45' Lintang Utara. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1987 tanggal 7 September 1987 Daerah Kota Pekanbaru diperluas dari
32
± 62,m96 KM persegi menjadi 446,50 KM persegi yang terdiri dari 8 Kecamatan dan 45 Kelurahan. Dari hasil pengukuran dilapangan oleh Badan Pertanahan Nasional Tingkat I Provinsi Riau, maka ditetapkan luas wilayah Kota Pekanbaru adalah 632,26 KM persegi. Kota Pekanbaru memiliki batas wilayah dengan kabupaten yang ada di Provinsi Riau. Adapun batas-bata wilayah dari Kota Pekanbaru adalah sebagai berikut; Sebelah Utara berbatasan dengan wilayah Kabupaten Siak dan Kabupaten Kampar; Sebelah Selatan berbatasan dengan wilayah Kabupaten Kampar dan Kabupaten Pelalawan; Sebelah Timur berbatasan dengan wilayah Kabupaten Siak dan Kabupaten Pelalawan; dan Sebelah Barat berbatasan langsung dengan wilayah Kabupaten Kampar. Struktur tanah Kota Pekanbaru, relatif daerah datar dengan kondisi tanah yang pada umumnya terdiri dari tanah alluvial dengan pasir, sedangkan pinggiran kota pada umumnya terdiri dari jenis tanah organosol dan humus yang merupakan rawa-rawa yang bersifat asam, sangat korosif untuk besi. Kota Pekanbaru dibelah oleh Sungai Siak dengan anak sungai yang mengikutinya adalah Sungai Umban Sari, Sungai Air Hitam, Sungai Sibam, Sungai Setekul, Sungai Pengambang, Sungai Ukai, Sungai Sago, Sungai Senapelan, Sungai Mintan dan Sungai Tenayan Raya . Sungai Siak juga merupakan sarana transfortasi air bagi masyarakat di Kota Pekanbaru. Iklim dari Kota Pekanbaru pada umumnya beriklim tropis dengan suhu udara maksimum berkisar antara 31,0º C – 34,4º C dan suhu minimum berkisar antara 21,7º C – 24,2º C. sedangkan kelembaban udara maksimum antara 87 % 96 %, dan kelembaban udara minimum antara 59 % - 71 %. Curah hujan yang ada di Kota Pekanbaru antara 114,9-509,9 mm pertahun dengan keadaan musim berkisar ; musim hujan pada bulan September sampai dengan bulan Februari dan musim kemarau jatuh pada bulan Maret sampai dengan Agustus. Tingginya curah hujan yang terjadi di Kota Pekanbaru, mengakibatkan tingginya volume air Suangai Siak, sehingga wilayah yang berada disepanjang aliran Sungai Siak
33
rawan terhadap banjir yang terjadi setiap tahunnya, khususnya pada saat musim hujan. Penduduk Kota Pekanbaru berdasarkan data BPS Kota Pekanbaru berjumlah 684.486 jiwa yang terdiri dari; penduduk dengan jenis kelamin laki-laki berjumlah 357.301 dan penduduk yang berjenis kelamin perempuan berjumlah 327.185 jiwa (termasuk tunawisma dan awak kapal). Jika dilihat dari angka pertambahan penduduk di Kota Pekanbaru sebesar 4,50 % hal ini dapat dilihat pada 2 tahun terakhir berdasarkan hasil registrasi tahun 2002 jumlah penduduk sebanyak 625.313 Jiwa sedangkan untuk tahun 2003 sebanyak 653.435 jiwa. Sedangkan dari hasil registrasi pada tahun 2006 jumlah penduduk Kota Pekanbaru mencapai 754.467 jiwa.
4.2. Kondisi Umum Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru memiliki luas wilayah 171,27 Kilometer persegi. Lahan yang ada di Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru memiliki kondisi alam yang berbentuk tanah kering dan tanah pekarangan. Dari kondisi tanah tersebut waliyah Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru lebih didominasi oleh kondisi tanah liat yang dijadikan sebagai bahan pembuatan batu bata. Tanah liat yang terdapat di Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru, lebih banyak pada Kelurahan Kulim dan Kelurahan Rejosari Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru. Penyelenggaraan pemerintahan di tingkat Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru terdiri dari empat kelurahan yakni, Kelurahan Kulim, Kelurahan Tangkerang Timur, Kelurahan Rejosari dan Kelurahan Sail. Kondisi kelurahan yang ada di Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru memiliki status wilayah administrasi berbentuk swasembada. Disetiap kelurahan terdiri dari Rukun Warga (RW) dan Rukun Tetangga (RT). Jumlah RW yang ada di Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru sebanyak 89 RW dan 349 RT. Jumlah penduduk di Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru, sebanyak 99.879 jiwa dengan perincian jumlah penduduk laki-laki sebanyak 48.932 jiwa dan jumlah penduduk perempuan sebanyak 50.947 jiwa. Komposisi penduduk tersebut yang tersebar di Kelurahan Kulim sebanyak 17.900 jiwa, Kelurahan
34
Tangkerang Timur sebanyak 24.766 jiwa, Kelurahan Rejosari sebanyak 27.626 jiwa dan Kelurahan Sail sebanyak 29.588 jiwa. Sarana dan prasarana pendidikan diwilaya Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru, terdiri dari sekolah yang berstatus negeri yakni TK tidak ada, SDN sebanyak 26 unit SLTPN sebanyak 4 unit, SMKN sebannyak 1 unit, dan SMUN sebanyak 3 unit. Sedangkan jumlah sekolah yang berstatus swasta yang ada di Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru terdiri dari, TK sebanyak 23 unit, SD sebanyak 2 unit, SLTP sebanyak 5 unit, SMK sebanyak 6 unit dan SMU sebanyak 2 unit sekolah. Komposisi penduduk yang ditinjau dari pemeluk agama di Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru, terdiri dari penduduk beragama Islam berjumlah 87.486 jiwa, katolik sebanyak 2.283 jiwa, protestan sebanyak 8.694 jiwa, hindu sebanyak 59 jiwa dan budha sebanyak 1.358 jiwa. Sedangkan jumlah tempat ibadah terdiri dari Mesjid sebanyak 89 unit, Mushallah sebanyak 75 unit, gereja 28 unit, sedangkan rumah ibadah yang berupa pura tidak tersedia dan vihara terdapat 2 unit. Sarana dan prasarana kesehatan yang ada di Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru, diharapkan dapat memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Adapun jumlah sarana kesehatan yang ada di Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru adalah Poliklinik sebanyak 7 unit, Puskesmaas sebanyak 2 unit, Puskesmas Pembantu terdiri dari 5 unit, Rumah Sakit Bersalin sebanyak 9 unit, praktek dokter sebanyak 12 unit, dan pos KB sebanyak 67 unit. Dari sarana kesehatan tersebut terdapat 16 orang dokter, 26 orang perawat, 28 orang bidan dan dukun bersalin tidak ditemukan di wilayah Kecamatan Tenayan Raya
Kota
Pekanbaru. Kegiatan industri yang ada di Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru, kebanykan adalah industri kecil yang berjumlah 2.149 unit, pada umumnya industri pembuatan batu bata. Sedangkan industri sedang berjumlah 2 unit, dan industri besar tidak terdapat diwilayah Kecamatan Tenayan Raya
Kota
Pekanbaru. Kondisi jalan yang ada di Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru
35
terdiri dari jalan aspal sepanjang 91 KM, jalan pengerasan sepanjang 33 KM, jalan tanah sepanjang 63 KM. 4.3. Kondisi Peta Lokasi Kelurahan Rejosari Kecamatan Tenayan Raya Kelurahan Rejosari terletak diwilayah timur Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru. Letak Kelurahan Rejosari berbatasan dengan Kelurahan Kulim disebelah Utara, berbatasan dengan Kelurahan Tangkerang Timur disebelah Timur, berbatasan dengan Kelurahan Sail disebelah Barat dan berbatasan dengan Kecamatan Lima Puluh disebelah Selatan. Dalam penyelenggaraan pemerintahan di tingkat Kelurahan, Kelurahan Rejosari dibantu oleh beberapa Rukun Warga (RW) dan Rukun Tetangga (RT). Adapun jumlah RW dan RT yang ada Kelurahan Rejosari adalah RW berjumlah 26 dan sebanyak 99 RT. Luas wilayah Kelurahan Rejosari adalah 1.111 Kilometer Persegi. Luas wilayah tersebut dijadikan oleh masyarakat sebagai aktivitas ekonomi, terutama usaha pembuatan batu bata. Posisi dari Kelurahan Rejosari, berada agak kedalam dari jalan raya yang menghubungkan Kota Pekanbaru dengan Kabupaten Pelalawan, sehingga wilayah Kelurahan Rejosari, tidak dilewati oleh angkutan umum yakni oplet, sehingga sebahagian besar jalan yang ada di Kelurahan Rejosari masih ada jalan yang berbatu dan pengerasan. Jarak Kelurahan Rejosari dengan pusat ibukota Kecamatan Tenayan Raya, lebih kurang 8 Kilometer, jarak ke ibukota Kota Pekanbaru relatif jauh yakni lebih kurang 17 Kilometer. Jarak tempu ke ibukota kecamatan lebih kurang 10 menit dan jarak tempuh ke ibukota lebih kurang 30 menit. Jadi kalau dilihat infrastruktur yang ada khususnya jalan sebagai akses menuju pusat kota, tidak menjadi masalah utama, karena jalan menuju jalan raya relatif dekan walaupun jalan dalam lingkungan jalan pengerasan. Namun komitmen Pemerintah Kota Pekanbaru, akan menjadikan seluruh jalan yang ada diwilayah Kota Pekanbaru akan di aspal dan disemenisasi paling lambat akhir tahun 2010.
36
4.3.1. Keadaan Demografi Kelurahan Rejosari Kecamatan Tenayan Raya Penduduk Kelurahan Rejosari menurut data monografi Kelurahan Rejosari tahun 2009, berjumlah 30.453 jiwa dengan perincian jumlah penduduk yang berjenis kelamin laki-laki berjumlah 15.108 jiwa dan penduduk perempuan berjumlah 15.345 jiwa. Dari jumlah penduduk tersebut terdapat sejumlah 6.807 Kepala Keluarga (KK). Dari jumlah penduduk 30.453 jiwa yang ada di Kelurahan Rejosari, komposisi penduduk berdasarkan etnis atau suku bangsa yang ada, termasuk jenis penduduk yang heterogen, yakni penduduk etnis Melayu, penduduk etnis Jawa, Minang, Batak, Banjar, Bugis, Flores, Sunda dan penduduk etnis WNI keturunan. Untuk mengetahui komposisi penduduk menurut etnis yang ada di Kelurahan Rejosari Kecamatan Tenayan Raya, dapat dilihat pada tabel berikut ini; Tabel 6. Komposisi Penduduk Kelurahan Rejosasi Kecamatan Tenayan Raya Menurut Suku Bangsa Tahun 2008 No.
Suku Bangsa
Jumlah
%
1.
Melayu
10.452
37,84
2.
Jawa
6.841
24,76
3.
Minang
4.516
16,35
4.
Batak
3.289
11,91
5.
Sunda
15
0,05
6.
Banjar
126
0,46
7.
Bugis
62
0,22
8.
Flores
999
3,62
9.
Lainnya termasuk WNI keturunan
1.325
4,80
27.625
100,00
Total
Sumber : Kecamatan Tenayan Raya Dalam Angka 2008. Dari gambaran tabel di atas dapat diketahui bahwa, komposisi penduduk yang ada di Kelurahan Rejosari Kecamatan Tenayan Raya, kebanyakan adalah penduduk yang berasal dari suku bangsa Melayu, Jawa, Minang dan Batak. Pendudduk yang memiliki suku Melayu merupakan penduduk asli Pekanbaru
37
yang juga disebut negeri Melayu Riau. Sedangkan penduduk yang berasal dari suku bangsa Minang dan Batak merupakan pendatang yang datang dari negeri tetangga Provinsi Riau yakni sumatera Barat dan Sumatera Utara, sedangkan penduduk Jawa merupakan bagian dari program transmigrasi pada masa lalu. 4.3.2. Tingkat Pendidikan Masyarakat Kelurahan Rejosari Kecamatan Tenayan Raya Pendidikan memberikan kontribusi bagi masyarakat dalam mengambil berbagai keputusan, terutama dalam memenuhi kebutuhan hidup mereka. Selain dari pada itu tingkat pendidikan masyarakat yang baik, akan mendorong mereka dalam berpartisipasi dalam pembangunan dan melaksanakan kegiatan-kegiatan sosial yang ada dalam masyarakat. Tingkat pendidikan masyarakat yang ada di Kelurahan Rejosari kebanyakan adalah masyarakat yang tamatan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA), namun masih banyak juga masyarakat yang tidak tamat pendidikan dasar atau SD. Tingkat pendidikan masyarakat yang ada pada suatu daerah, merupakan masalah yang sudah lama dialami oleh bangsa ini, dimana masih banyak masyarakat yang mengalami buta huruf, dikarenakan tidak memiliki jenjang pendidikan, dan kebanyakan masyarakat hanya menamatkan tingkat pendidikan sekolah dasar. Pendidikan yang relatif rendah juga memberikan kontribusi terhadap peningkatan angka kemiskinan dalam
suatu masyarakat. Hal ini
dikarenakan, masyarakat yang memiliki pendidikan rendah pada umumnya di Kelurahan Rejosari Kecamatan Tenayan Raya, pada umumnya sebagai petani dan buruh pada industri pembuatan batu bata. Mata pencaharian sebagai petani diwilayah perkotaan memiliki pendapatan yang terbatas, mengingat jumlah lahan yang dikelola relatif sempit atau tidak luas. Untuk mengetahui tingkat pendidikan masyarakat yang ada pada Kelurahan Rejosari Kecamatan Tenayan Raya dapat dilihat pada tabel berikut ini;
38
Tabel 7 Komposisi Penduduk Kelurahan Rejosasi Kecamatan Tenayan Raya Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2009 No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Tingkat Pendidikan Jumlah Tidak Tamat SD 1.269 Tamat SD 2.960 SLTP 3.002 SLTA 8.689 Akademi 1.059 S1 589 S2 2 Total 17.570 Sumber : Data Monografi Kelurahan Rejosari 2009.
% 7,22 16,85 17,09 49,45 6,03 3,35 0,01 100,00
Gambaran tabel di atas menunjukan bahwa komposisi penduduk di Kelurahan Rejosari Kecamatan Tenayan Raya, jika dilihat dari tingkat pendidikan masyarakat, kebanyakan masyarakat yang ada di Kelurahan Rejosari Kecamatan Tenayan Raya memiliki pendidikan SD, SLTP dan SLTA. Namun pendidikan masyarakat yang terbanyak di Kelurahan Rejosari Kecamatan Tenayan Raya, adalah tamatan SLTA yang berjumlah 8.698 orang dengan persentase mencapain 49,45 % dari keseluruhan jumlah penduduk di Kelurahan Rejosari Kecamatan Tenayan Raya. 4.3.3. Keadaan Sarana Ekonomi Kelurahan Rejosari Kecamatan Tenayan Raya Perkembangan ekonomi suatu daerah atau wilayah, dipengaruhi oleh ketersediaan sarrana ekonomi, yang menunjang terlaksananya aktifitas ekonomi masyarakat dalam suatu wilayah. Sarana ekonomi yang tersedia Kelurahan Rejosari Kecamatan Tenayan Raya lebih didominasi oleh sarana ekonomi yang berbentuk tempat atau wadah untuk melakukan aktifitas distribusi barang, yang berupa toko dan warung/kios. Untuk mengetahui sarana ekonomi yang ada di Kelurahan Rejosari Kecamatan Tenayan Raya, dapat dilihat dari uraian dan penejlasan tabel berikut ini;
39
Tabel 8. Jumlah Sarana Ekonomi di Kelurahan Rejosasi Kecamatan Tenayan Raya Menurut Suku Bangsa Tahun 2008 No.
Sarana Ekonomi
Jumlah
Jumlah
1.
Pasar
1
0,13
2.
Toko
92
11,76
3.
Warung/Kios
672
85,93
4.
Koperasi Simpan Pinjam
9
1,15
5.
Non Kud
8
1,02
782
100,00
Total
Sumber : Kecamatan Tenayan Raya Dalam Angka 2008.
Gambaran tabel di atas menunjukan bahwa, sarana dan prasarana yang menunjang kegiatan ekonomi yang ada di Kelurahan Rejosari Kecamatan Tenayan Raya, lebih didominasi oleh kegiatan perdagangan dengan menggunakan fasilitas warung/kios dengan persentase mencapai 85,93 % dan fasilitas toko yang mencapai 11,76. Sedangkan fasilitas pasar yang hanya terdiri satu unit, namun fasilitas tersebut merupakan fasilitas umum untuk kegiatan jual beli kebutuhan pokok setiap harinya. Fasilitas pasar digunakan setiap hari untuk aktifitas jual beli barang harian yang dibutuhkan oleh masyarakat, serta sebagai tempat penjualan hasil pertanian masyarakat yang berupa sayur-sayuran di Kelurahan RejoSari Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru. 4.4. Kelembagaan Sosial Kelembagaan sosial masyarakat di Kelurahan
Rejosari Kecamatan
Tenayan Raya sudah terbentuk seperti kelompok pengajian di tingkat RW, kelompok arisan rutin di tingkat RT, berupa kumpulan orang yang menyatukan warga untuk saling bertemu. Begitu juga tokoh masyarakat dan aparat pemerintah berada dalam satu ruang yang disebut sebagai komunitas jemaah masjid. Kelemnbagaan sosisal yang ada ini membentuk kebiasaan yang terpola seperti memberikan bantuan kepada masyarakat miskin, bantuan terhadap anakanak miskin yang putus sekolah dan pada waktu hari raya besar umat Islam. Melalui pola kebiasaan memberikan bantuan kepada warga miskin tersebut
40
diharapkan informasi yang diperoleh mengenai data orang miskin akan diperoleh data yang tepat dan benar, dengan kata lain lembaga-lembaga tersebut berfungsi sebagai control sosial terhadap keberhasilan program raskin, melalui pemberian informasi siapa saja yang layak untuk menerima raskin.
BAB V SISTEM DAN IMPLEMENTASI KONTROL PROGRAM RASKIN 5.1. Deskripsi Program Beras Untuk Rumah Tangga Miskin (Raskin) 5.1.1. Prinsip Pengelolaan Raskin Prinsip pengelolaan Beras untuk Rumah Tangga Miskin (Raskin) adalah nilai dasar yang menjadi landasan atau acuan setiap pengambilan keputusan dalam pelaksanaan rangkaian kegiatan, yakni mampu mendorong terwujudnya program Raskin yang tepat guna dan berdaya guna dalam rangka mengurangi angka kemiskinan disetiap daerah. Sasaran dari program Raskin tersebut adalah Rumah Tangga Sasaran Penerimaa Manfaat (RTS-PM) yang dapat memperoleh beras kualitas baik, cukup sesuai dan terjangkau harga yang ditetapkan oleh pemerintah. Pengelolaan program Raskin dituntut juga untuk transparansi yang berarti, bahwa program Raskin membuka akses informasi kepada pemangku kepentingan, terutama bagi masyarakat yang berhak menerima program tersebut. Masyarakat penerima program Raskin hendaknya memahami dan mengatahui berbagai informasi terhadap penyaluran beras dan dapat juga melakukan pengawasan secara mandiri terhadap penyaluran beras tersebut. Pengelolaan progran raskin juga melahirkan sikap partisipatif dari masyarakat terutama rumah tangga miskin yang berperan secara aktif dalam setiap tahapan pelaksaaan program Raskin, mulai dari tahapan perencanaan, sosialisasi, pelaksanaan dan pengendalian sehingga pelaksanaan program raskin tersebut menjadi tepat sasaran. Pengelolaan
Raskin
juga
dilakukan
secara
akuntabilitas
untuk
mewujudkan rasa tanggung jawab kepada masyarakat, bagi elemen yang terlibat dalam proses perencanaan sampai pelaksaaan pada tingkat distribusi dari beras yang dibagikan kepada rumah tangga miskin. Untuk mewujudkan efektifitas pelaksanaan program Raskin, pemerintah membentuk Tim Koorrdinasi Raskin Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan sebagai pelaksana program Raskin. Penanggung jawab pelaksana program Raskin di Pusat adalah Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat; di Provinsi adalah Gubernur; di Kabupaten/Kota adalah Bupati/Walikota dan di Kecamatan penanggung jawabnya adalah Camat.
42
5.1.2. Tujuan Program Raskin Program Raskin merupakan suatu kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah dalam bentuk penjualan beras murah bagi masyarakat miskin. Sejak terjadinya krisis ekonomi tahun 1997, Bulog mendapat penugasan menyalurkan beras kepada rakyat yang tergolong ke dalam kelompok ekonomi lemah. Pada awalnya sasaran penyaluran adalah keluarga pra sejahtera yang selanjutnya, sejak tahun 1999 telah dipertegas dan difokuskan sebagai penyaluran beras kepada masyarakat miskin. (Warta Intra Bulog, 2004). Tujuan utama dari program Raskin adalah mengurangi biaya atau beban dari keluarga miskin, sehingga mereka memiliki kemampuan akan kebutuhan dasar atau pokok mereka. Kebutuhan pokok dari masyarakat Indonesia pada umumnya adalah beras, sehingga ditetapkan kebijakan untuk memenuhi kebutuhan pokok masyarakat miskin melalui penyalauran beras untuk masyarakat miskin (Raskin). Perkembangan dari pelaksanaan program raskin di Kelurahan Rejosari Kecamatan Tenayan Raya, belum menunjukan hasil yang lebih baik dalam mengurangi jumlah rumah tangga miskin yang ada di Kelurahan Rejosari Kecamatan Tenayan Raya. Untuk itu diperlukan strategi yang dapat mewujudkan efektifitas dan efisiensi dalam pelakssanaan program Raskin yang sudah dan sedang bergulir di masyarakat. Upaya untuk menerapkan strategi dalam pelaksanaan kontrol berbasis komunitas dibuat melalui penguatan kelembagaan masyarakat yang mengatur pendistribusian raskin dalam bentuk kegiatan-kegiatan rutin yang telah sering dilakukan masyarakat serta telah mempunyai modal sosial yang kuat yang menyangkut pandangan umum atau norma (world view), kepercayaan (trust), pertukaran (reciprocity), pertukaran ekonomi dan informasi (informational and economic exchange), kelompok-kelompok formal dan informal (formal and informal groups), serta asosiasi-asosiasi yang melengkapi modal-modal lainnya(fisik, manusiawi, budaya) sehingga memudahkan terjadinya tindakan kolektif, yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan pembangunan, termasuk didalamnya kegiatan pendistribusian raskin yang pada akhirnya berperan dalam usaha pengentasan kemiskinan. Kelembagaan masyarakat yang
43
digunakan adalah kelompok arisan rutin RW 14 Kelurahan Rejosari yang kemudian dikoordinasikan dalam kelompok pengajian di tingkat RT. Penguatan kelembagaan sosial masyarakat dalam bentuk kelompok pengajian dapat dimanfaatkan melalui: a. Pertemuan rutin bulanan Pertemuan rutin ini dilakukan setelah kegiatan pengajian selesai dilaksanakan, pertemuan membahas tentang sistem kontrol pendistribusian raskin sehingga sasaran Rumah Tangga Miskin akan lebih tepat sasaran, karena mereka lebih mengetahui kondisi tetangganya. Pertemuan ini juga menentukan wakilwakil mereka yang dipercaya untuk mengawasi pelaksanaan pendistribusian raskin tersebut, peretemuan ini juga menentukan waktu pelaksanaan kegiatan, serta tugas dan kewenangan perwakilan dalam kegiatan tersebut. Pertemuan ini juga diharapkan dapat memberikan motivasi kepada anggota masyarakat untuk saling bertukar informasi yang tetap sehingga didapatkan data yang akurat mengenai masyarakat yang seharusnya menerima raskin. Sebagai kegiatan awal penguatan kelembagaan raskin ini
diperlukan
metode Participatory Rural Appraisal (PRA). Metode PRA yang dipakai dalam kajian ini adalah memfokuskan pada keikutsertaan seluruh elemen yang terlibat dalam pelaksanaan program Raskin di Kelurahan Rejosari Kecamatan Tenayan Raya, yaitu pihak pemerintahan (aparat kelurahan), tokoh masyarakat, tokoh agama dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Keterlibatan dari seluruh elemen tersebut dapat mewujudkan kontrol berbasis komunitas, sehingga tujuan dari pelaksanaan program Raskin akan menjadi tepat sasaran, dan diharapkan dapat memberdayakan masyarakat, khususnya di Kelurahan Rejosari Kecamatan Tenayan Raya. 5.1.3. Manfaat Program Raskin Program Raskin secara umum memberikan manfaat bagi semua pihak, baik masyarakat miskin yang menjadi saran utama maupun bagi pihak pemerintah, dalam upaya menanggulangi masalah sosial dan mengurangi angka kemiskinan. Dari pengamatan peneliti dilapangan dapat diketahui beberapa
44
manfaat dari program Raskin, khususnya di Kelurahan Rejosari Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru, yakni; a. Adanya pengurangi beban biaya yang ditanggung oleh keluarga miskin terhadap pemenuhan kebutuhan pokok mereka dalam hal ini kebutuhan akan beras. b. Terpenuhinya konsumsi kalori bagi masyarakat miskin, dimana kalori terbesar diperoleh dari kebutuhan pokok yakni beras, dengan demikian manfaat dari program raskin tersebut dapat meningkatkan kalori masyarakat miskin, sehingga program tersebut juga dapat mengurangi masalah gizi buruk terutama bagi masyarakat miskin. c. Manfaat laainnya adalah terwujudnya kondisi sosial yang relatif baik, sehingga program raskin bermanfaat juga dalam mengurangi berbagai masalah sosial dalam kehidupan masyarakat. 5.1.4. Tim Koordinasi Raskin Pembentukan Tim Koordinasi dari program Raskin terdiri dari, Tim Koordinasi Raskin Pusat, Tim Koordinasi Raskin Provinsi, Tim Koordinasi Raskin Kabupaten/Kota, dan Tim Koordinasi ditingkat Kecamatan. Untuk mengetahui peranserta dari tim koordinasi tersebut, maka dijabarkan kedudukan, tugas, dan Fungsi yang akan dijabarkan dalam uraian berikut ini; a. Tim Koordinasi Raskin Pusat Tim Koordinasi Raskin Pusat beranggotakan unsur dari Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, Kementrian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Departemen Keuangan, Departemen Dalam Negeri, Departemen Sosial, Departemen Pertanian, Kementerian Negara BUMN, Badan Pusat Statistik, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dan Perum Bulog. Tim Koordinasi Raskin Pusat berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat. Tugasnya adalah, melaksanakan koordinasi kebijakan perencanaan anggaran, pelaksanaan dan distribusi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi, serta menerima pengaduan dari
45
masyarakat tentang pelaksanaan program Raskin. Fungsi dari Tim Koordinasi Pusat adalah, mengkoordinasikan dan merumuskan kebijakan Raskin sebagai bagian dari kebijakan penanggulangan kesmiskinan. b. Tim Koordinasi Raskin Provinsi Tim Koordinasi Raskin Provinsi adalah pelaksana program Raskin di Provinsi, yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur. Tim Koordinasi Raskin Provinsi terdiri dari, Setda (Biro Ekonomi), Bappeda, Badan/Dinas/Kantor/Lembaga yang berwenang dalam pemberdayaan masyarakat, Dinas Sosial, Badan Pusat Statistik, Dinas Ketahanan Pangan, Perwakilan BPKP, Divisi Regional Perum Bulog dan lembaga lain yang sesuai dengan kebutuhan. Tim Koordinasi Raskin Provinsi, mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, sosialisasi, monitoring, evaluasi dan melaporkan pelaksanaan program Raskin di wilayah Provinsi. Dalam melaksanakan Tugas Tim Koordinasi Raskin Provinsi mempunyai fungsi; 1) Koordinasi perencanaan Program Raskin di Provinsi; 2) Fasilitasi lintas pelaku, komunikasi interaktif, dan penyebarluasan informasi program Raskin; 3) Pembinaan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Koordinasi Raskin Kabupaten/Kota; 4) Pemantauan dan pelaksanaan program Raskin di Kabupaten/Kota. c. Tim Koordinasi Raskin Kabupaten/Kota Tim Koordinasi Raskin Kabupaten/Kota terdiri dari penanggung jawab, ketua, sekretaris, dan beberapa bidang antara lain; perencana, pelaksanan distribusi, monev dan pengaduan masyarakat, yang ditetapkan dengan keputusan Bupati/Walikota. Keanggotaan Tim Koordinasi Raskin Kabupaten/Kota terdiri dari unsur
terkait ditingkat Kabupaten/Kota antara lain Setda, Bappeda,
Badan/Dinas/Kantor yang berwenang dalam pemberdayaan masyarakat, dinas sosial, Badan Pusat Statistik, Dinas Ketahanan Pangan, Sub Divisi Regional Perum Bulog dan lembaga lain yang sesuai dengan koordinasi dan kebutuhan. Kedudukan Tim Koordinasi Raskin Kabupaten/Kota di Kabupaten/Kota, yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota,
46
yang mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, sosialisasi, monitoring, evaluasi dan melaporkan pelaksanaan program Raskin di wilayah Kabupaten/Kota. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Tim Koordinasi Raskin Kabupaten/Kota mempunyai fungsi; 1) Merumuskan perencanaan program Raskin di Kabupaten/Kota; 2) Fasilitasi lintas pelaku, komunikasi interaktif, dan penyebarluasan informasi Program Raskin di Kabupaten/Kota; 3) Pembinaan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Koordinasi Raskin Kecamatan dan pelaksanaan distribusi di desa/kelurahan; 4) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program Raskin di Kecamatan, desa/kelurahan. d. Tim Koordinasi Raskin Kecamatan Tim Koordinasi Raskin Kecamatan terdiri dari penanggung jawab, yaitu Camat, ketua yaitu Sekretaris Kecamatan, Kasi Kesejahteraan Sosial dan anggota terdiri dari aparat kecamatan, Koordinator Statistik Kecamatan (KSK), anggota Satker Raskin dan pihak terkait yang dipandang perlu. Tim Koordinasi Raskin Kecamatan adalah pelaksana tugas
program Raskin di Kecamatan, yang
berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat. Tim Koordinasi Raskin
Kecamatan
mempunyai
tugas
merencanakan,
melaksanakan,
mengendalikan, sosialisasi, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan program Raskin serta melaporkan hasilnya kepada Tim Koordinasi Raskin Kabupaten/Kota. Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Koordinasi Raskin Kecamatan mempunyai fungsi; 1) Merumuskan perencanaan program Raskin di Kecamatan; 2) Fasilitasi lintas pelaku, komunikasi interaktif, dan penyebarluasan informasi program Raskin di Kecamatan; 3) Pembinaan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi pelaksanaan distribusi desa/kelurahan; 4) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program raskin di desa/kelurahan. Pelaksanaan koordinasi program Raskin, hanya sampai pada tingkat Kecamatan, dengan demikian koordinasi ditingkat kelurahan dalam rangka pelaksanaan program Raskin hanya berbentuk pembuatan laporan atau membuat
47
berita acara serah terima Raskin yang akan di distribusikan kepada masyarakat. Kondisi ini tidak jauh berbeda dengan yang terjadi di Kelurahan Rejosari Kecamatan Tenayan Raya, dimana koordinasi antara pihak Kecamatan Tenayan Raya dengan pihak yang terkait dengan program Raskin di Kelurahan Rejosari tidak berjalan secara lkomunikatif. Artinya pihak Kecamatan Tenayan Raya hanya sekedar sebagai pendistribusian Raskin ke tingkat kelurahan. Jika Raskin yang sudah di distribusikan maka koordinasi tidak berjalan, sehingga permasalahan yang dihadapi oleh pihak Kelurahan Rejosasri baik dalam pendistribusian maupun dalam pemantauan Raskin hanya diselesaikan ditingkat kelurahan. Hal ini menunjukan bahwa koordinasi yang dilakukan hanya sebatas pelaksana tanggung jawab tanpa adanya umpan balik terhadap kebijakan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah terhadap program Raskin yang diberikan kepada masyarakat atau Ramah Tangga Miskin. 5.2. Sosialisasi Program Raskin di Kelurahan Rejosari Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru Sosialisasi program Raskin adalah kegiatan penunjang program untuk memberikan informasi yang lengkap sekaligus pemahaman yang sama dan benar kepada seluruh pemangku kepentingan terutama kepada pelaksana, Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) dan masyarakat umum. Informasi dan pemahaman yang sama dan benar dimaksud meliputi latar belakang, kebijakan
pemerintah,
tujuan,
sasaran,
pengelolaan,
pengorganisasian,
pengawasan dan pelaporan serta hak dan kewajiban masing-masing (Pedoman Umum Raskin, 2009). Sosialisasi program Raskin dapat dilakukan melalui berbagai cara yang efektif antara lain sebagai berikut; 1) Rapat Koordinasi. Rapat koordinasi diselenggarakan oleh Tim Koordinasi Raskin secara berjenjang diseluruh tingkat mulai dari Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan sampai Desa/Kelurahan. Sosialisasi di tingkat Desa/Kelurahan dilaksanakan oleh Kepala Desa/Lurah melalui forum musyawarah desa/kelurahan yang telah ada, sebagai forum interaksi antara pelaksana dan masyarakat. Materi sosialisasi meliputi hak dan kewajiban RTS-PM dan tata cara pelaksanaan distribusi Raskin kepada RTS-PM di tingkat desa/kelurahan
48
2) Media Massa. Sosialisasi melalui media massa dimaksudkan untuk mempercepat dan memperluas jangkauan sasaran sosialisasi. Sosialisasi melalui media massa dilakuakn dengan menggunakan media cetak seperti koran, majalah dan menggunakan media elektronik seperti televisi dan internet, baik di tingkat Pusat maupun di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota. 3) Media Lainnya. Sosialisasi juga dapat dilaksanakan dengan memanfaatkan media lainnya antara lain poster, buklet, brosur, stiker, spanduk maupun forum keagamaan, budaya, arisasn dan lain-lain yang dikembangkan dalam bahasa lokal maupun bahasa nasional. Sosialisasi program Raskin di Kelurahan Rejosasri Kecamatan Tenayan Raya, dilaksanakan sesuai dengan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan yang diarahkan oleh Tim Koordinasi Raskin Kecamatan Tenayan Raya. Namun sosialisasi yang dilakukan hanya sekedar pendataan keluarga miskin, dimana setiap rumah tangga miskin yang terdaftar, akan mendapatkan jatah Beras untuk Masyarakat Miskin (Raskin) sebanyak 15 Kg / KK. Sosialisasi yang dilakukan selama ini di Kelurahan Rejosasri Kecamatan Tenayan Raya, lebih banyak dilakukan oleh pihak RT yang ada, setelah adanya pendataan rumah tangga miskin oleh pihak Kelurahan. RT akan mengunjungi setiap rumah tangga yang terdaftar sebagai penerima Raskin dan memberikan informasi yang menyangkut prosedur penerimaan Raskin tersebut. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa sosialisasi yang dilakukan kepada masyarakat di Kelurahan Rejosasri Kecamatan Tenayan Raya, lebih bersifat sosialisasi rumah kerumah (door to door) oleh petugas RT dan RW yang ada dilingkungan Kelurahan Rejosasri Kecamatan Tenayan Raya. 5.3.
Mekanisme Perencanaan dan Pelaksanaan Raskin di Kelurahan Rejosari Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru Kegiatan perencanaan meliputi penetapan pagu Raskin Nasional sampai
dengan tingkat Desa/Kelurahan berdasarkan data Rumah Tangga Sasaran dari BPS. Penetapan Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat berdasarkan kesepakatan musyawarah Desa/Kelurahan dan rencana pendistribusian Raskin
49
tersebut. Adapun mekanisme perencanaan dan pelaksanaan Program Raskin tersebut, adalah 1. Pagu Raskin. Tim Koordinasi Raskin Pusat mengalokasikan pagu Raskin untuk masing-masing Provinsi berdasarkan data Rumah Tangga Sasaran dari BPS dan kuantum Pagu Raskin Nasional, sesuai dengan UndangUndang No. 41 Tahun 2009 tentang APBN 2009. Tim Koordinasi Raskin Provinsi menetapkan Pagu Raskin Kabupaten/Kota yang dituangkan dalam Keputusan Gubernur. Tim Koordinasi Raskin Kabupaten/Kota menetapkan pagu Raskin Kecamatan dan Desa/Kelurahan melalui Keputusan Bupati/Walikota. 2. Penetapan Rumah Tangga Sasaran Pnerima Manfaat. Penetapan rumah tangga miskin berdasarkan musyawarah ditingkat desa/kelurahan, hasil musyawarah tersebut merekap jumlah rumah tangga miskin dan dilaporkan kepada pihak kecamatan. Pihak kecamatan akan membuat rekap rumah tangga miskin berdasarkan desa/kelurahaan untuk dilaporkan kepada pihak kabupaten/kota 3. Rencana Distribusi. Distribusi Raskin pada prinsipnya dilaksanakan setiap bulan selama 12 bulan dengan alokasi 15 Kg/RTS-PM/bulan, namun Tim Koordinasi Raskin Kabupaten/Kota dalam menyusun rencana distribusi mempertimbangkan hal-hal yang menyangkut kondisi objektif daerah (geografis, infrastruktur dan transportasi) dan kebutuhan beras RTS-PM (musim panen dan hari besar keagamaan. 4. Mekanisme pembayaran dan administrasi. Pembayaran Harga Penjualan Beras (HPB) Raskin dari RTS-PM kepada pelaksana distribusi pada prinsipnya dilakukan secara tunai Rp. 1.600/Kg Netto. Uang tersebut diserahkan kepada Satker Raskin atau disetor langsung kerekening HPB Bulog melalui Bank setempat oleh pelaksana distribusi. Mekanisme perencanaan dan pelaksanaan program Raskin di Kelurahan Rejosasri Kecamatan Tenayan Raya, tidak jauh berbeda dengan mekanisme yang ditetapkan dalam pedoman umum raskin tahun 2009. Beras yang disalurkan untuk masyarakat miskin yang ada di Kelurahan Rejosasri Kecamatan Tenayan Raya, dilakukan oleh Koordinator Lapangan Satker Raskin Pekanbaru dan diterima oleh
50
Petugas Raskin Kelurahan Rejosasri Kecamatan Tenayan Raya. Petugas Raskin Kelurahan Rejosasri Kecamatan Tenayan Raya membagikan kepada masyarakat pada Kantor Lurah Kelurahan Rejosasri Kecamatan Tenayan Raya, dengan melihat daftar rumah tangga miskin yang telah ditetapkan dalam hasil musyawarah Kelurahan Rejosasri Kecamatan Tenayan Raya tentang penetapan rumah tangga miskin. Sistem kontrol yang dilakukan berbasis komunitas yang dilaksanakan mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan sampai kepada tahap monitoring dan evaluasi, yang dikontrol oleh seluruh stakeholder, seperti pada gambar 2. PEMERINTAH
Sasaran Harga Waktu Jumlah Kualitas
KOMUNITAS
STAKEHOLDER
Gambar 2. Sistem Kontrol Berbasis Komunitas 5.4. Pelaksanaan Program Raskin Kaitannya dalam Mengurangi Pengeluaran Angka Miskin di Kelurahan Rejosari Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru Pelaksanaan program raskin yang dijalankan di Kelurahan Rejosari Kecamatan Tenayan Raya, berdasarkan data yang ada pada data plafond dan realisasi Raskin APBN tahun 2009 Kota Pekanbaru, mengalami peningkatan jumlah rumah tangga miskin. Hal ini terlihat dari perkembangan distribusi beras dan jumlah rumah tangga miskin berdasarkan data tahun 2007 hingga tahun 2009, dapat dilihat pada tabel berikut ini;
51
Tabel 9
Jumlah Rumah Tangga Miskin dan Jumlah Distribusi Beras Perbulan dan dalam Satu Tahun di Kelurahan Rejosasri Kecamatan Tenayan Raya periode 2007-2009 (kg)
No.
Tahun
Jumlah RTM
Beras Perbulan
Distribusi Beras dalam Stahun
1.
2007
587
5.870
64.570
2.
2008
625
9.375
109.375
3.
2009
821
12.315
139.650
Sumber: Data Plafond dan Realisasi Raskin APBN tahun 2009 Kota Pekanbaru Gambaran tabel tersebut di atas dapat diketahui bahwa jumlah rumah tangga miskin sebagai penerima program Raskin di Kelurahan Rejosasri Kecamatan Tenayan Raya, mengalami peningkatan setiap tahunnya. Kondisi ini menunjukan bahwa pemberdayaan masyarakat melalui program Raskin, bukanlah menjadi salah satu upaya untuk mengurangi angka kemiskinan. Menurut peneliti program Raskin tersebut, melahirkan sebuah stimulasi hidup yang kurang mandiri bagi masyarakat, sehingga masyarakat lebih banyak mengharapkan bantuan pemerintah melalui bantuan yang ditetapkan dalam program Raskin yang disubsidi oleh Pemerintah. Munculnya jumlah rumah tangga miskin sebagai rumah tangga sasaran yang meningkat setiap tahunnya di Kelurahan Rejosasri Kecamatan Tenayan Raya, berdasarkan pengamatan peneliti dilapangan dapat diketahui bahwa, adanya jumlah rumah tangga yang datang ke Kelurahan Rejosasri Kecamatan Tenayan Raya setiap tahunnya dengan sumber mata pencaharian mereka yanng tidak tetap atau sebahagian mereka hanya sebagai buruh pada pabrik batu bata yang ada di Kelurahan Rejosasri Kecamatan Tenayan Raya. Kemudian peneliti juga menemukan adanya rumah tangga miskin yang tidak layak menerima beras raskin, namun mereka tetap didaftarkan oleh RT dan RW sebagai rumah tangga miskin sebagai penerima program Raskin.
BAB VI EFEKTIFITAS KONTROL PROGRAM RASKIN 6.1. Kontrol dalam Kebijakan Pengentasan Kemiskinan Melalui Program Raskin di Kelurahan Rejosari Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru Program pemerintah dalam penanggulangan atau pengentasan kemiskinan yang sudah lama digulirkan selama ini, belum menunjukan hasil yang lebih baik dalam upaya menuntaskan masalah kemiskinan. Pelaksanaan program raskin merupakan salah satu kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah dalam membantu rumah tangga miskin untuk memenuhi kebutuhan pokok mereka, serta membantu pengurangan pengeluaran dari rumah tangga miskin tersebut. Tindakan dan upaya pengentasan kemiskinan melalui penerapan kebijakan terhadap pelaksanaan program Raskin, merupakan salah satu wujud implementasi kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah, untuk mengurangi angka kemiskinan dan upaya untuk pengentasan kemiskinan. Melihat secara realitas kondisi ekonomi masyarakat di Kelurahan Rejosari Kecamatan Tenayan Raya, dimana masih terdapat beberapa orang keluarga miskin yang menggantungkan harapannya sebagai buruh pada industri kecil yakni industri batu bata, sebagai pekerja atau buruh harian lepas. Pencapaian hasil yang lebih efektif dan efisien dalam pelaksanaan program raskin di Kelurahan Rejosari Kecamatan Tenayan Raya, sangat ditentukan oleh kesiapan lembaga atau personel yang terlibat dalam penyaluran Raskin tersebut. Untuk mengetahui efektivitas terhadap kontrol kebijakan dalam upaya pengentasan kemiskinan, penulis mencoba melihat beberapa aspek yang memiliki relevansi terhadap pelaksanaan program raskin di Kelurahan Rejosari Kecamatan Tenayan Raya. Adapun aspek tersebut adalah; 1. Sistem Penyaluran Raskin Kontrol terhadap penyaluran program Raskin di Kelurahan Rejosari Kecamatan Tenayan Raya, masih dirasa kurang terlaksana pengawasan yang lebih baik, hal ini dikarenakan oleh faktor non teknis. Faktor non teknis tersebut, yakni belum adanya mekanisme yang tepat guna dan transparan, serta masih rendahnya
53
akurasi data terhadap jumlah keluarga miskin yang berhak menerima pembagian dari beras bagi keluarga miskin tersebut. Sistem penyaluran Raskin yang dilakukan selama ini di Kelurahan Rejosari Kecamatan Tenayan Raya, belum terlihat adanya kontrol terhadap pelaksanaan kebijakan, yang bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan. Hal ini diungkapkan oleh MSB (RTM) mengatakan bahwa; “Penyaluran program raskin diwilayah Kelurahan Rejosari Kecamatan Tenayan Raya, belum adanya pengawasan yang lebih ketat, artinya raskin yang dibagikan hanya memmenuhi tugas dari setiap orang yang terlibat dalam pembagian tersebut. Jika beras sudah dibagi maka petugas yang terlibat menganggap tugasnya selesai. Ini yang dikatakan tidak ada pengawasan, terutama kelayakan dari rumah tangga miskin tersebut, kualitas beras juga tidak ada transparan terhadap pelaksanaan program raskin tersebut, sehingga ada beras yang kurang baik kualitasnya karena sudah lama digudang dan ada rumah tangga yang tidak tergolong dalam rumah tangga miskin juga menerima beras raskin tersebut” Wawancara tersebut di atas menunjukan bahwa, sistem penyaluran Rakin yang dilakukan selama ini, menunjukan belum adanya pengawasan yang lebih efektif. Hal ini juga diketahui peneliti dilapangan, yang mana dalam sistem penyaluran Raskin di Kelurahan Rejosari Kecamatan Tenayan Raya, hanya dilakukan oleh RW dan RT, sehingga pihak dari Kelurahan dan Kecamatan, bahkan dari Bulog sendiri kurang melakukan kontrol terhadap sistem penyaluran dari program raskin tersebut. 2. Implementasi Kebijakan Implementasi kebijakan penyaluran Raskin yang dilakukan selama ini di Kelurahan Rejosari Kecamatan Tenayan Raya, belum secara efektif menghasilkan keterpaduan dalam penyaluran Raskin serta belum adanya data dasar yang mendukung terhadap rumah tangga miskin yang betul-betul kurang mampu dan berhak menerima program raskin tersebut. Hal ini diungkapkan oleh Ketua RW 12 Kelurahan Rejosari Kecamatan Tenayan Raya, mengatkan bahwa; “Pelaksanan kebijakan dalam penyaluran raskin yang dilakukan selama ini, kami serahkan kepada pihak RT, karena pihak RT yang mengetahui kondisi rumah tangga warganya. Pihak RT melaporkan kepada RW dan kami hanya meneruskan kepada pihak kelurahan untuk ditetapkan jumlah rumah tangga miskin yang ada diwilayah RW kami. Jadi siapa yang layak
54
dan tidak layak dalam menerima program raskin tersebut, pihak kelurahan melalui badan musyawarah kelurahan yang menetapkannya” Wawancara tersebut menjelaskan bahwa, kontrol terhadap implementasi kebijakan program raskin dalam rangka pengentasan kemiskinan, masih relatif sulit untuk diwujudkan. Pengamatan penulis dilapangan, proses pendataan yang dilakukan terhadap rumah tangga miskin tidak ada tindakan peninjauan kembali, sehingga penetapan kebijakan terhadap rumah tangga miskin hanya bersifat laoprann yang diterima dari RT dan RW, tanpa melakukan pengkajian terhadap persyaratan dari kelayakan rumah tangga miskin tersebut. Kondisi ini menyebabkan kurangnya kontrol terhadap pendataan rumah tangga miskin di Kelurahan Rejosari Kecamatan Tenayan Raya, sehingga impelemntasi kebijakan terhadap program raskin menjadi kurang berjalan dengan efektif dan efisien. 3. Kelembagaan Raskin Kelembagaaan yang ada dalam pengawasan pelaksanaan Raskin selama ini, masih bersifat kelembagaan formal dan belum adanya lembaga lokal yang ikut melakukan pengawasan dalam pelaksanaan program raskin di Kelurahan Rejosari Kecamatan Tenayan Raya. Hal ini diungkapkan oleh aparat Kelurahan yang juga seebagai Satker ditingkat kelurahan, mengatkan bahwa;
“Kelembagaan yang dibentuk dalam penyaluran Raskin ditingkat kelurahan, hanya bertujuan untuk menyalurkan raskin, tanpa adanya tindakan evaluasi dari p[elaksanaan yang dilakukan selama ini. Selain dari pada itu belum adanya kontrol yang jelas terhadap petunjuk teknis dan petunjuk pelaksana dalam melakukan kontrol tersebut, sehingga pengawasan atau kontrol terhadap pelaksanaan kebijakan raskin tersebut menjadi kurang transparan” Kelembagaan yang terlibat langsung dalam pengawasan penyaluran Raskin ditingkat kelurahan, dapat dikatakan belum tersedia, sehingga pengaduan ataupun keluhan dari masyarakat hanya dilaporkan kepada RT dan RW. Kondisi ini hanya disikapi tapi tidak dilakukan tindakan yang jelas terhadap pengawasan pelaksanaan program tersebut. Keadaan ini juga menimbulkan belum terwujudnya kontrol yang lebih efektif terhadap lembaga yang melaksanakan program raskin tersebut khususnya di Kelurahan Rejosari Kecamatan Tenayan Raya.
55
4. Instrumen yang digunakan Instrumen yang digunakan dalam kontrol dalam pelaksanaan kebijakan program raskin yanng peneliti temukan adalah sebagai berikut; a.
Belum adanya data dasar yang akurat mengenai jumlah penduduk miskin atau rumah tangga miskin yang menjadi sasaran dari kebijakan program raskin, sehingga ditemukan adanya peningkatan jumlah rumah tangga miskin setiap tahunnya di Kelurahan Rejosari Kecamatan Tenayan Raya.
b.
Media informasi mengenai program raskin belum tersedia dengan baik, sehingga
informasi yang diperoleh hanya bersifat informasi perorangan,
tanpa adanya media yang dapat mensosialisasikan tujuan dari program raskin tersebut. c.
Belum adanya posko pengaduan terhadap permasalahan atau keluhan dari masyarakat, sehingga kontrol terhadap pelaksanaan kebijakan raskin juga tidak berjalan, sehingga kesinambungan kebijakan program raskin mennjadi kurang efektif dan efisien.
Instrumen
yang
terssedia
dalam
kontrol
pelaksanaan
kebijakan
pengentasan kemiskinan melalui program raskin di Kelurahan Rejosari Kecamatan Tenayan Raya, belum tersedia dengan baik. Hal ini diungkapkan oleh Aparat Kelurahan Rejosari Kecamatan Tenayan Raya, yang mengatakan bahwa; Instrumen atau sarana yang digunakan untuk melakukan kontrol kebijakan terhadap pelaksanaan program raskin belum tersedia dengan baik. Instrumen yang digunakan hanya bersifat informasi yang dilanjutkan oleh pihak RT dan RW kepada warga, sehingga komunikasi yang dilakukan hanya bersifat satu arah, tanpa adanya umpan balik terhadap evaluasi kebijakan yang dilaksankan selama ini” Pengamatann peneliti dilapangan juga diketahui bahwa instrumen yang digunakan dalam pelaksanaan program Raskin selama ini di Kelurahan Rejosari Kecamatan Tenayan Raya, hanya bersifat informasi face to face dari pihak kelurahan termasuk RT dan RW kepada masyarakat. Kondisi ini juga menimbulkan kurangnya pengawasan atau kontrol yang berkesinambungan, sehingga hasil dari program tersebut belum mampu menekan jumlah keluarga miskin yang ada di Kelurahan Rejosari Kecamatan Tenayan Raya.
56
5. Kekuatan dan Kelemahan Program Kontrol dalam pelaksanaan kebijakan terhadap program Raskin di Kelurahan Rejosari Kecamatan Tenayan Raya, memiliki kekuatan dan kelemahan dalam pelaksanaannya. Adapun kekutan dan kelemahan yang peneliti amati adalah sebagai berikut; a. Kekuatan Program 1) Program Raskin perlu dikembangkan dengan melibatkan masyarakat dalam mengambil kebijakan, terutama dalam penilaian keluarga miskin yang menjadi sasaran utama dari program raskin tersebut. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk melakukan evaluasi kebijakan ditingkat bawah atau pada rumah tangga miskin yang menjadi sasaran dari program raskin tersebut. 2) Perlu adanya partisipasi masyarakat, terutama tokoh masyarakat yang memiliki pengaruh, sehingga memudahkan dalam proses pelaksanaan dan pengawasan program raskin di Kelurahan Rejosari Kecamatan Tenayan Raya. 3) Perlu adanya tenaga pendamping yang dapat mengawasi pelaksanaan program raskin tersebut. 4) Adanya upaya untuk menilai perkembangan keluarga miskin, sehingga tidak terjadi pertambahan rumah tangga miskin di Kelurahan Rejosari Kecamatan Tenayan Raya. b. Kelemahan Program 1) Kurangnya kontrol yang berbabasis komunitas, dalam hal ini masih banyak masyarakat yang bersifat apatis terhadap pelaksanaan program raskin di Kelurahan Rejosari Kecamatan Tenayan Raya. 2) Belum adanya tenaga pendamping dalam pengawasan pelaksanaan program raskin tersebut. 3) Kurang berbasis kpeada kesiapan semua pihak, dalam melaksanakan dan mengawasi program raskin tersebut. 4) Pelaksanaan program raskin selama ini, kurang tepat waktu, tepat sasaran bahkan kurang berdaya guna dan tepat guna. Hal ini menyebabkan
57
bertambahnya rumah tangga miskin di Kelurahan Rejosari Kecamatan Tenayan Raya.
6.2. Sistem Kontrol dalam Peningkatan Pengawasan Program Raskin di Kelurahan Rejosari Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru Sistem kontrol yang dilakukan dalam pelaksanaan program Raskin di Kelurahan Rejosari Kecamatan Tenayan Raya, diharapkan dapat menekan berbagai kendala dalam pelaksanaan program raskin tersebut, sehingga program Raskin di Kelurahan Rejosari Kecamatan Tenayan Raya, menjadi tepat sasaran, tepat waktu, tepat administrasi dan tepat guna. Untuk itu perlu diterapkan sistem kontrol untuk mencegah berbagai masalah dalam program Raskin yang terjadi selama ini, yakni; a. Kualitas Raskin yang jelek (apek, kotor, banyak kutunya). Kontrol terhadap kualitas raskin perlu dilakukan dengan baik, jika beras yang diterima masyarakat tidak baik berdampak terhaddap perubahan perilaku masyarakat yang menerima, kemudian menjualnya lagi untuk dibelikan yang lebih baik, kondisi ini akan berpengaruh terhadap berkurang jumlah beras yang diterima masyarakat. Untuk itu, setiap pihak yang terlibat dalam pelaksanaan program Raskin di Kelurahan Rejosari Kecamatan Tenayan Raya, perlu menerapkan kontrol yang lebih baik untuk mewujudkan kualitas beras yang lebih baik dan layak untuk dikonsumsi oleh masyarakat miskin. b. Salah sasaran yaitu rumah tangga yang seharusnya tidak menerima Raskin, ternyata terdaftar juga sebagai penerima akibat kebijakan ditingkat lokal yang meratakan jatah Raskin tersebut untuk seluruh penduduknya. Sistem kontrol yang diterapkan dalam hal ini adalah dalam proses pendataan rumah tangga miskin. Pendataan rumah tangga miskin yang dilakukan oleh pihak RT dan RW dilingkungan Kelurahan Rejosari Kecamatan Tenayan Raya, hendaknya dilakukan peninjauan kembali, agar tidak terdapat rumah tangga yang tidak layak menerima program Raskin, sedangkan keluarga miskin tidak menerima beras tersebut. Kondisi ini akan menumbulkan ketidakadilan bagi masyarakat, sehingga program Raskin menjadi kurang tepat sasaran.
58
c. Ada biaya tambahan, sehingga harga perkilogram menjadi lebih mahal dari yang seharusnya. Masyarakat perlu dilibatkan untuk melaksanakan sistem kontrol dalam penetapan harga Raskin yang diterima oleh masyarakat miskin di Kelurahan Rejosari Kecamatan Tenayan Raya. Upaya ini dilakukan agar tidak terjadinya tindakan penyelewengan dari oknum-oknum yanng meraih keuntungan, sehingga masyarakat miskin menjadi terbebani atau bertambahnya biaya yang mereka keluarkan dalam membeli beras tersebut. d. Jatah Raskin dijual lagi kepasar oleh petugas pelaksana. Selama ini Raskin yang ada di Kelurahan Rejosari Kecamatan Tenayan Raya, belum ditemukan adanya oknum petugas lapangan yang menjual Raskin kepasar, namun setiap aparat yang terlibat dalam Satker Raskin tersebut perlu diawasi oleh masyarakat maupun LSM agar tidak terjadi upaya menjual Raskin kepasar dengan harga yang tinggi, sehingga sasaran dari Raskin tersebut hanya menguntungkan oknum tertentu. e. Jumlah timbangan yang berkurang. Tindakan spekulatif bisa saja terjadi kapan saja dan dimana saja, untuk itu perlu kontrol yang melekat untuk mencegah adanya upaya pengurangan timbangan, sehingga beras yang diterima oleh rumah tangga miskin sebagai rumah tangga sasaran menjadi berkurang. Proses penimbangan beras perlu diawasi mulai dari Divisi Bulog Kota Pekanbaru sampai Raskin yang diterima oleh masyarakat, sehingga Raskin tidak mengalami pengurangan dari berat yang telah ditetapkan oleh Pemerintah. f. Proses dan mekanisme pencairan raskin. Proses dan mekanisme pencairan raskin yang dilaksanakan selama ini di Kelurahan Rejosari Kecamatan Tenayan Raya, berjalan dengan baik, naumn masih ada beberapa kendala di lapangan seperti adanya tungggaka oleh petugas lapangan.
59
g. Kesalahan data yang diajukan. Kontrol dalam pendataan rumah tangga miskin di Kelurahan Rejosari Kecamatan Tenayan Raya, kurang berjalan dengan baik, sehingga terjadinya peningkatan rumah tangga miskin setiap tahunnya di Kelurahan Rejosari Kecamatan Tenayan Raya. Tahun 2007 jumlah rumah tangga miskin sebanyak 587 RTM, meningkat menjadi 625 RTM pada tahun 2008; sedangkan pada tahun 2009 menjadi peningkatan yang cukup signifikan yakni 821 RTM. Keadaan ini menunjukan belum berjalannya proses pendataan rumah tangga miskin di Kelurahan Rejosari Kecamatan Tenayan Raya, belum berjalan dengan baik.
h. Kurang koordinasi mulai dari pusat sampai di tingkat pelaksana. Koordinasi yang dilakukan merupakan bagian dari pelaksanaan sistem kontrol untuk mengetahui hambatan atau kendala yang ditemukan dalam pelaksanaan program Raskin di Kelurahan Rejosari Kecamatan Tenayan Raya. Koordinasi yang dilakukan selama ini hanya berjalan ditingkat kelurahan dan kecamatan, sedangkan ditingkat petugas lapangan dalam hal ini RW dan RT, kurang mendapaatkan berbagai informasi tentang raskin, sehingga dalam mendata rumah tangga miskin menjadi kurang akurat dan mengalami peningkatan setiap tahunnya. Sistem Kontrol yang dilakukan oleh pemerintah, masih bersifat sistem kontrol reaktif, artinya jika sudah terjadi berbagai masalah dalam pelaksanaan program Raskin baru dilakukan pengawasan, sehingga pelaksanaan program Raskin menjadi kurang efektif dan efisien. Kurangnya kontrol terhadap pelaksanaan Raskin, juga memunculkan berbagai upaya untuk melakukan tindakan spekulatif terhadap pendistribusian beras oleh petugas lapangan bahkan oleh masyarakat penerima dari program Raskin tersebut. Berdasarkan paparan di atas didapat beberapa kesimpulan mengenai bahwa sistem kontrol raskin yang mengakibatkan sistem raskin belum efektif berjalan, disebabkan oleh beberapa hal : 1.
Sasaran raskin kepada penerima manfaat belum tepat
2.
Harga raskin di tingkat komunitas tidak sesuai dengan harga yang ditetapkan
3.
Jumlah raskin yang didistribusikan tidak sesuai dengan peruntukannya.
60
4.
Proses dan mekanisme pencairan dan pendistribusian raskin masih mengalami kendala.
5.
Kurangnya koordinasi pendistribusian raskin di tingkat petugas lapangan.
BAB VII EVALUASI TERHADAP KONTROL PROGRAM RASKIN Secara umum dapat diketahui bahwa pemberdayaan masyarakat miskin melalui berbagai program yang ditetapkan oleh pemerintah, perlu waktu yang cukup relatif lama untuk mewujudkan berbagai program
yang dapat
memberdayakan masyarakat atau rumah tangga miskin yang ada dalam suatu wilayah. Hal ini juga terjadi di Kelurahan Rejosari Kecamatan Tenayan Raya, dalam pelaksanaan program Raskin yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat untuk mengurangi pengeluaran rumah tanga miskin, dan membantu pemberdayaan bagi masyarakat.
7.1. Identifikasi Permasalahan dalam Kontrol Berbasis Komunitas 1. Latar Belakang Dalam rangka menjawab salah satu permasalahan pokok yang ada dalam kajian ini, yaitu Bagaimana sistem kontrol berbasis komunitas yang telah dilaksanakan dalam pengalokasian program Raskin di Kelurahan Rejosari Kecamatan Tenayan Raya, telah dilakukan serangkaian kegiatan mulai dari pemetaan sosial, pelaksanaan program Raskin, kontrol yang dilakukan dari seluruh elemen yang terlibat dalam pelaksanaan program raskin tersebut. Berdasarkan kegiatan-kegiatan tersebut maka peneliti melakukan penyusunan rancangan dalam pelaksanaan kontrol berbasis komunitas untuk mewujudkan efektifitas pelaksanaan program Raskin di Kelurahan Rejosari Kecamatan Tenayan Raya. 2. Identifikasi Permasalahan Upaya penggalian potensi, permasalahan dan berbagai upaya yang telah dilakukan selama ini, terutama dalam kontrol berbasis komunitas terhadap pelaksanaan program Raskin di Kelurahan Rejosari Kecamatan Tenayan Raya. Kontrol yang dilakukan mulai dari Sub Divisi regional Bulog Kota Pekanbaru, Satker Raskin Pemerintah Kota Pekanbaru, Satker Kecamatan dan Petugas Raskin ditingkat Kelurahan Rejosari Kecamatan Tenayan Raya, masih memiliki kesamaan masalah dalam melakukan kontrol berbasis komunitas, mulai dari
62
perumusan kebijakan, implementasi kebijakan sampai pada tahap evaluasi kebijakan terhadap pelaksanaan program Raskin tersebut. Tindakan identifikasi masalah dalam pelaksanaan kontrol berbasis komunitas dalam pelaksanaan program Raskin di Kelurahan Rejosari Kecamatan Tenayan Raya, dapat dilakukan upaya dalam memilah berbagai masalah yang muncul dalam pelaksanaan. Untuk itu perlu penjabaran lebih lanjut terhadap identifikasi masalah yang terjadi selama ini dalam pelaksanaan kontrol berbasis komunitas terhadap pelaksanaan program Raskin, khususnya di Kelurahan Rejosari Kecamatan Tenayan Raya. 3. Permasalahan dalam Perencanaan Program Raskin Identifikasi masalah dalam tahap perencanaan program Raskin yang pada awalnya akan digulirkan ditengah-tengah masyarakat, tidak ditemukan adanya perencanaan yang matang dalam menentukan atau menetapkan masyarakat yang masuk dalam kategori rumah tangga sasaran atau rumah tangga miskin. Permasalahan dalam perencanaan, tidak adanya indikator yang jelas serta tujuan yang jelas dalam pelaksanaan program Raskin, sehingga harapan dari pelaksanaan program tersebut kurang terealisasi, yakni memberdaya masyarakat miskin dan meningkatkan taraf hidup mereka, khususnya di Kelurahan Rejosari Kecamatan Tenayan Raya. Kondisi ini tidak sesuai dengan tujuan perencanaan jangka panjang yang dapat mengurangi angka kemiskinan, seuai dengan visi dari Pemerintah Provinsi Riau yakni K2i, yang salah satunya mengurangi angka kemiskinan yang ada di Provinsi Riau.
4. Permasalahan dalam Pendataan Rumah Tangga Miskin Permasalahan yang muncul adalah, bertambahnya jumlah keluarga miskin setiap tahunnya di Kelurahan Rejosari Kecamatan Tenayan Raya. Kondisi ini menunjukan bahwa dalam proses pendataan yang dilakukan oleh aparat yang terlibat dalam menentapkan rumah tangga miskin di Kelurahan Rejosari Kecamatan Tenayan Raya, tidak memiliki keakursi data yang lebih baik. Pada proses ini tidak adanya kontrol yang lebih baik dari aparat kelurahan termasuk
63
tokoh masyarakat yang terlibat dalam memutuskan jumlah rumah tangga miskin dalam musyawarah Kelurahan Rejosari Kecamatan Tenayan Raya. 5. Permasalahan dalam Evaluasi Program Raskin Evaluasi yang dilakukan selama ini terhadap pelaksanaan program Raskin di Kelurahan Rejosari Kecamatan Tenayan Raya, belum menunjukan adanya upaya untuk melahirkan kebijakan yang lebih baik dari pelaksanaan program Raskin yang sudah bergulir beberapa tahun. Menurut Subarsono (2006:119) evaluasi adalah kegiatan untuk menilai tingkat kinerja suatu kebijakan. Evaluasi baru dapat dilakukan kalau suatu kebijakan sudah berjalan cukup waktu. Kebijakan dalam pelaksanaan Program Raskin sudah berjalan cukup lama, khusunya di Kelurahan Rejosari Kecamatan Tenayan Raya, namun upaya untuk memberdayakan masyarakat miskin belum menunjukan hasil yang lebih baik. Pelaksanaan program tersebut selama ini justru memunculkan peningkatan jumlah rumah tangga miskin di Kelurahan Rejosari Kecamatan Tenayan Raya, sehingga program ini perlu dilakukan evaluasi, mulai dari pendataan keluarga miskin yang layak menerima Raskin, sampai pada proses pendistribusian Raskin tersebut di Kelurahan Rejosari Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru. 7.1.1. Penggalian Strategi dalam Kontrol Berbasis Komunitas Penggalian strategi yang tepat dalam mewujudkan efektifitas palaksanaan program raskin yang dilakukan di Kelurahan Rejosari Kecamatan Tenayan Raya, perlu mengacu kepada beberapa aspek yang dapat menunjang terlaksananya program ke arah yang lebih baik. Aspek yang menjadi strategi dalam mencapai sasaran terhadap kontrol berbasis komunitas dalam pelaksanaan program raskin di Kelurahan Rejosari Kecamatan Tenayan Raya, dapat dijabarkan dalam uraian berikut ini; 1) Tepat Sasaran Penerima Manfaat. Tepat sasaran dan manfaat yang diharapkan adalah program Raskin yang dilaksanakan untuk mengurangi pembiayaan atau pengeluaran rumah tangga miskin, perlu adanya penetapan identitas yang jelas dari warga atau masyarakat yang benar-benar tergolong dalam keluarga miskin, dengan kata lain sasaran dari
64
program Raskin benar-benar dialokasikan bagi keluarga yang kurang mampu atau keluarga miskin. Hal ini bisa dilakukan dengan cara memanfaatkan lembaga sosial yang ada di masyarakat, seperti arisan, pengajian, termotivasi sifat kesetiakawanan sosialnya sehingga secara sukarela mau memberikan bantuan yang terkumpul secara komunal kepada anak-anak yang tidak mampu di lingkungan sosialnya.
Kegiatan – kegiatan lembaga sosial masyarakat ini
diharapkan dapat secara tepat mengidentifikasi penerima raskin. Lembaga sosial ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi kepada pihak-pihak yang berwenang (secara struktural) bertanggung jawab terhadap pendistribusian raskin. Tindakan ini dilakukan untuk meminimalisasi adanya penambahan jumlah rumah tangga miskin dan sasaran dari program Raskin di Kelurahan Rejosari Kecamatan Tenayan Raya dapat membantu masyarakat dan bermanfaat bagi masyarakkat miskin sebagai rumah tangga sasaran penerima program Raskin. 2) Tepat Jumlah. Tepat jumlah yang dimaksud adalah beras yang disalurkan kepada rumah tangga mencukupi kebutuhan rumah tangga tersebut. Namun beras yang disalurkan selama ini dibatasi jumlahnya hanya 15 Kg/RTS/bulan. Jumlah ini, belumlah mencukupi kebutuhan bagi masyarakat miskin, namun dari jumlah beras tersebut diharapkan dapat mengurangi pengeluaran masyarakat miskin, dan pengeluaran yang digunakan untuk beras tersebut dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan yang lainnya. Jumlah beras yang disalurkan bagi rumah tangga miskin melalui program Raskin merupakan stimulasi untuk memberdayakan masyarakat miskin dalam upaya pemenuhan kebutuhan pangan mereka yang merupakan unsur utama dalam pemenuhan kebutuhan pokok keluarga. Jumlah beras yang ditetapkan oleh pemerintah perlu adanya kontrol berbasis komunitas, agar beras yang disalurkan kepada rumah tangga miskin tidak mengalami pengurangan jumlah atau penyusutan jumlah, sehingga jumlah yang ditetapkan oleh pemerintah benar-benar jumlah yang tepat atau pas diterima oleh masyarakat miskin. Hal ini bisa dilakukan dengan cara menyebarkan informasi kepada anggota lembaga sosial sehingga jumlah beras yang seharusnya diterima dapat sesuai dengan jumlah yang telah direncanakan. Pengawasan dalam jumlah beras yang didistribusikan harus
65
dilaksanakan secara mandiri oleh masyarakat dengan memperkuat sistem pengawasan sosial dalam bentuk “shame culture” sehingga terbentuk sistem pengawasan secara sosial dengan memberlakukan hukuman secara sosial bagi masyarakat yang secara sengaja menyelewengkan jumlah raskin yang seharusnya diterima. 3) Tepat Harga Harga yang ditetapkan dalam program Raskin oleh Pemerintah yakni Rp. 1.600,- perkilogram. Harga ini merupakan harga yang sangat murah, mengingat harga beras dipasaran harganya berkisar di atas p. 5.000,-. Harga yang tepat akan membantu biaya pengeluaran rumah tangga miskin, sehingga mereka dapat membeli beras dengan harga yang terjangkau. Harga jual dari beras yang ada dalam program Raskin, perlu adanya kontrol berbasis komunitas, untuk menghindari kenaikan harga oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, dengan dalil biaya operasional dan transportasi petugas. Dengan adanya “shame culture” maka harga raskin dapat dikontrol secara langsung oleh masyarakat, sehingga petugas yang berwenang akan merasa malu apabila melakukan tindakan seperti menaikkan harga di luar yang telah ditetapkan Kontrol berbasis komunitas terhadap harga beras yang ditetapkan, sangat diperlukan terutama dalam proses sosialisasi program Raskin bagi masyarakat. Jika sosialisasi harga yang ditetapkan pemerintah diketahui khlayak ramai, khususnya rumah tangga miskin, maka tindakan dalam menaikan harga dengan dalil apapun akan dapat terbendung, sehingga beras yang disalurkan kepada masyarakat miskin di Kelurahan Rejosari Kecamatan Tenayan Raya, akan tepat harga, dengan kata lain harga yang ditetapkan oleh pemerintah akan terealisasi sampai kepada masyarakat miskin. 4) Tepat Waktu Tepat waktu merupakan, waktu pelaksanaan dari program Raskin sesuai dengan rencana distribusi. Artinya beras yang disalurkan terlaksana setiap bulannya sehingga tidak terjadi penumpukan digudang Sub Divisi Regional Bulog Kota Pekanbaru. Jika terjadi penumpukan akan mempengaruhi kualitas beras
66
yang sampai kepada masyarakat atau rumah tangga miskin di Kelurahan Rejosari Kecamatan Tenayan Raya. Waktu yang telah ditetapkan dalam Pedoman Umum Raskin, hendaknya direalisasikan oleh setiap Tim Koordinasi Raskin, baik Tim Koordinasi Raskin Provinsi, Kabupaten/Kota maupun pihak Kecamatan dan Kelurahan. Kontrol terhadap waktu pendistribusian dilakukan oleh petugas yang berwenang, melalui kerjasama dan koordinasi
dengan antar tim
petugas, sehingga setiap
permasalahan yang timbul dalam setiap proses pendistribusian raskin dapat secara cepat dan tepat dapat diatasi, terutama pada daerah-daerah yang terisolir yang sangat minim dalam akses transportasi dan kondisi alam yang berat dan biasanya mempunyai biaya transportasi yang cukup mahal. Tepat waktu juga mengurangi biaya operasional, terutama biaya dalam pengawasan dan penjagaan beras yang ada di gudang beras kecamatan ataupun ditingkat kelurahan. 5) Tepat Administrasi. Tepat administrasi dimaksud adalah terpenuhinya persyaratan administrasi secara benar, lengkap dan tepat waktu. Artinya administrasi yang tepat merupakan salah satu indikator untuk menetapkan kebijakan oleh pemerintah dalam menindaklanjuti berbagai program, khusunya yang berkaitan dengan program Raskin. Administrasi yang tepat dimulai dari pendataan rumah tangga sasaran atau keluarga miskin yang dilaporkan oleh Kelurahan Rejosari kepada pihak Kecamatan Tenayan Raya sampai kepada Tim Koordinasi Raskin Kota Pekanbaru. Pengidentifikasian nama rumah tangga miskin yang berhak menerima raskin yang dilakukan berdasarkan informasi dari lembaga sosial yang ada perlu dilaporkan ke Kelurahan Rejosari, Kecamatan serta Tim Koordinasi Raskin Kota Pekanbaru. Disini control komunitas melalui lembaga sosial menjadi penting untuk memperoleh data siapa yang seharusnya menerima raskin, sehingga tepat administrasi dapat tercapai. Administrasi yang tepat juga menjadi dokumen atau data publikasi yang dapat mempermudah pengawasan terhadap perkembangan jumlah rumah tangga miskin dan jumlah beras yang disalurkan dalam program Raskin di Kelurahan
67
Rejosari Kecamatan Tenayan Raya. Administrasi yang baik dan benar juga memberikan kemudahan bagi setiap Tim Koordinasi dalam melakukan evaluasi kebijakan terhadap pelaksanaan program Raskin disetiap kelurahan yang merupakan sasaran utama dalam menyalurkan program raskin, bagi rumah tangga miskin. 6) Tepat Kualitas Kualitas beras yang disalurkan dalam program Raskin, merupakan beras yang memiliki kalayakan untuk dikonsumsi. Beras yang disalurkan oleh pemerintah juga perlu dijaga, terutama dalam penempatan beras digudang penyimpanan beras. Beras yang kualitas tinggi jika tidak ditempatkan pada tempat yang baik dan benar akan menjadi beras yang berkualitas rendah. Dengan kontrol yang terbentuk melalui shame culture diharapkan dapat tercipta cara yang efektif untuk mempertahankan kualitas raskin agar tidak ditukar dengan beras yang berkualitas rendah. Shame culture diharapkan juga dapat mengontrol secara ke seluruhan sestem pendistribusian raskin yang tercakup pada 6 T. Kualitas beras yang disalurkan oleh pemerintah pusat merupakan beras dengan kualitas baik dan layak dikonsumsi. Kontrol berbasis komunitas terhadap kualitas beras yang disalurkan bagi rumah tangga miskin khususnya di Kelurahan Rejosari Kecamatan Tenayan Raya, perlu dilakukan dengan baik, untuk menghindari adanya upaya yang dilakukan oleh oknum tertentu dengan menukar beras yang kualitas rendah. Tindakan pengawasan ini dilakukan agar beras yang diterima oleh masyarakat miskin sesuai dengan kulitas beras yang ditetapkan berdasarkan standar kualitas beras yang ditetapkan oleh Bulog. Disamping kontrol yang dilakukan oleh pemerintah maupun komunitas perlu juga dilihat faktor pengaruh dari program raskin itu sendiri, apakah program tersebut sudah tepat untuk diterapkan dalam kehidupan masyarakat, khusunya penerima raskin. Untuk kontrol
komunitas terhadap program raskin maka
sebaiknya pembuat kebijakan mempertanyakan dulu kepada masyarakat apa yang menjadi kebutuhan mereka, sehingga program tersebut merupakan wujud dari kebutuhan masyarakat.
68
Pendekatan Top Down yang pernah dilakukan pemerintah sudah tidak sebaiknya diterapkan lagi dalam mencapai keberhasilan program. Pendekatan Bottom Up akan lebih mencapai sasaran untuk program seperti raskin ini.
7.1.2. Pemanfaatan Budaya Masyarakat Kelurahan Rejosari yang di dalamnya terdapat berbagai potensi-potensi lokal seperti kelembagaan yang bisa dikembangkan sebagai alat kontrol berbasis komunitas, antara lain kelompok arisan, pertemuan, pengajian Majelis Ta’lim dan jemaah masjid. Kelembagaan ini sangat kuat dalam menerapkan nilai-nilai sosial karena berlandaskan agama. Nilai nilai ini telah berkembang menjadi budaya masyarakat seperti shame culture, kegotongroyongan, saling memberi dan saling menolong. Hal – hal tersebut dapat dimanfaatkan sebagai alat komunitas dalam mengontrol berbagai program pemerintah. Program pemerintah tersebut dalam hal ini adalah program nasional, yaitu suatu program pengadaan beras untuk masyarakat miskin (raskin).
7.1.3. Ruang Sinergitas Ruang sinergitas merupakan integrasi yang terjadi antara pemerintah sebagai pelaksana program raskin dengan komunitas sebagai subjek pelaksana program raskin. Berbagai persoalan yang timbul dalam pelaksanaan program raskin dapat dipecahkan melalui koordinasi dan sinkronisasi pada tingkat pelaksana program yang disinergikan dengan komunitas. Komunitas dalam hal ini adalah jemaah masjid yang merupakan representasi berbagai komunitas yang ada di Kelurahan Rejosari. Ruang sinergitas ini diharapkan dapat memberikan peningkatan
peran
masyarakat
dalam
mengontrol
teknis
pelaksanaan
pendistribusian raskin yang tercakup pada 6 T (tepat sasaran, tepat harga, tepat jumlah, tepat waktu, tepat kualitas dan tepat administrasi).
7.2. Analisis Sistem Kontrol Berbasis Komunitas Terhadap Program Raskin Kelurahan
Rejosari
Kecamatan
Tenayan
Raya
Kota
Pekanbaru,
merupakan sebuah wilayah yang terdiri dari kelompok atau komunitas dari masyarakat setempat yang memiliki mata pencaharian yang beragam, dengan
69
jumlah penduduk sebanyak 30.030 Jiwa dan jumlah Kepala Keluarga sebanyak 5.993 KK, dengan jumlah 26 Rukun Warga (RW) dan sebanyak 99 Rukun Tetangga (RT). Sementara itu menurut Soekanto (1993:28) menyatakan bahwa syarat-syarat suatu masyarakat tempatan (community) paling sedikit adalah: (1) Adanya beberapa rumah atau rumah tangga yang terkonsentrasi di suatu wilayah tertentu,
(2)
Warga-warganya
mempunyai
taraf
interaksi
sosial
yang
terintegrasikan, (3) Adanya rasa kebersamaan, yang tidak perlu didasarkan pada adanya hubungan kekerabatan. Sebagai sebuah komunitas, Kelurahan Rejosari Kecamatan Tenayan Raya memiliki fungsi untuk memenuhi kebutuhan dari setiap warganya. Namun dalam komunitas yang ada di Kelurahan Rejosari Kecamatan Tenayan Raya terdapat keluarga miskin atau rumah tangga miskin yang menjadi rumah tangga sasaran dari program Raskin. Pelaksanaan program Raskin bagi masyarakat yang tergolong ke dalam Rumah Tangga Miskin, merupakan suatu upaya untuk mengurangi beban pengeluaran rumah tangga dari masyarakat miskin. Untuk mewujudkan masyarakat miskin yang memiliki taraf kehidupan yang lebih baik, perlu perhatian untuk waktu yang lama dalam mewujudkan kemandirian masyarakat
miskin
melalui
program-program
yang
dapat
mewujudkan
pemberdayaan masyarakat miskin tersebut. Kontrol yang dilakukan dalam pendistribusian program Raskin di Kota Pekanbaru, khususnya pada Kelurahan Rejosari Kecamatan Tenayan Raya, dapat ditelusuri untuk mengetahui secara mendalam proses pendistribusian Raskin dari Divisi Regional Bulok Kota Peknabru, Koordinator Satker Lapangan Kota Pekanbaru, Camat Tenayan Raya, Lurah Rejosari, RW dan RT, serta masyarakat. Kontrol tersebut merupakan serangkaian pengawasan yang berbasis komunitas, untuk mewujudkan program Pemerintah dalam menyalurkan Raskin sampai kepada masyarakat, dalam hal ini Rumah Tangga Miskin atau Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) Raskin. Untuk mengetahui lebih jauh kontrol berbasis komunitas dalam pelaksanaan program Raskin di Kelurahan Rejosari Kecamatan Tenayan Raya, akan dijabarkan secara mendalam dalam uraian berikut ini:
70
7.2.1
Kontrol yang dilakukan Oleh Sub Divisi Regional Bulog Kota Pekanbaru Kontrol yang dilakukan oleh Bulog Sub Divisi Regional Kota
Pekanbaru, dalam pelaksanaan dan pendistribusian Raskin kepada masyarakat, kurang berjalan dengan baik. Hal ini dapat dimaklumi mengingat tugas yang diemban oleh Bulog Sub Divisi Regional Kota Pekanbaru, hanya mengalokasikan kebutuhan Raskin ke setiap kecamatan di wilayah Kota Pekanbaru, sesuai dengan jumlah rumah tangga miskin yang diusulkan oleh setiap kelurahan melalui Tim Koordinasi Raskin Kecamatan dan dihimpun oleh Tim Koordinasi Raskin Kota Pekanbaru. Kemudian Bulog Sub Divisi Regional Kota Pekanbaru, menetapkan jumlah beras Raskin yang akan dikirim kesetiap kecamatan berdasarkan Keputusan Walikota Pekanbaru. Pihak Bulog Sub Divisi Regional Kota Pekanbaru, benlum melakukan sistem control,
karena mereka hanya berfungsi sebagai penyalur atau
pendistribusi, sehingga kontrol terhadap mutu beras yang disalurkan kepada rumah tangga miskin oleh Bulog Sub Divisi Regional Kota Pekanbaru tersebut terlaksana kontrol tidak berjalan sebagaimana mestinya. Untuk mengetahui kontrol yang terhadap penyaluran beras untuk rumah tangga miskin oleh Bulog Sub Divisi Regional Kota Pekanbaru, dapat dilihat pada penjelasan dan uraian tabel berikut ini;
71
Tabel 10 Tanggapan Responden tentang Kontrol yang dilakukan oleh Sub Regional Bulog Kota Pekanbaru. No.
Unit Populasi
Kriteria Jawaban Baik
Cukup Baik
Kurang Baik
Jumlah
1
Bulog
1
0
0
1
2
Camat
1
0
0
1
3
Lurah
1
0
0
1
4
RW
2
2
0
4
5
RT
5
3
2
10
6
Masyarakat
12
21
5
38
Jumlah
22
26
7
55
Persentase
40,00
47,27
12,73
100,00
Rata-Rata
13,33
15,76
4,24
Sumber : Data Olahan Lapangan, 2010 Gambaran tabel di atas dapat diketahui bahwa kontrol berbasis komunitas terhadap pelaksanaan dan pendistribusian Raskin bagi masyarakat, khususnnya di Kelurahan Rejosari Kecamatan Tenayan Raya, oleh Bulog Sub Divisi Regional Kota Pekanbaru, sudah terlaksana cukup baik, namun belum mencapai kontrol yang lebih optimal, terutama dalam penyeleksian dan pemeriksaan terhadap kualitas beras yang disalurkan. Pihak Bulog Sub Divisi Regional Kota Pekanbaru, hanya mengalokasikan beras berdasarkan surat permintaan alokasi beras oleh Walikota Pekanbaru. Hal ini terungkap dari wawancara yang dilakukan dengan Koordinator Lapangan Satker Raskin Pekanbaru (SC), dia mengatakan bahwa; ” Kami sebagai Koordinator Lapangan Raskin Kota Pekanbaru, hanya memberikan Surat Permintaan Alokasi Walikota Pekanbaru kepada Bulog Sub Divisi Regional Kota Pekanbaru, lalu Kepala Bulog Sub Divisi Regional Kota Pekanbaru, memberikan sejumlah beras yang dibutuhkan, sesuai dengan jumlah rumah tangga miskin yang dilaporkan kepada Bulog Sub Divisi Regional Kota Pekanbaru. Beras yang Kami terima langsung kami distribusiken kepada Petugas Raskin Kelurahan di setiap Kantor Camat dengan mebuat berita acara serah terima Raskin yang ditetapkan dalam model BAST”
72
Dari uraian Koordinator Lapangan Satker Raskin Kota Pekanbaru tersebut di atas, dapat diketahui bahwa Bulog Sub Divisi Regional Kota Pekanbaru, tidak memiliki keterlibatan langsung dalam kontrol proses pendistribusian, namun pihak Bulog Sub Divisi Regional Kota Pekanbaru juga tidak memiliki kewenangan dalam pemeriksaan mutu atau kualitas beras yang disalurkan bagi rumah tangga miskin, mengingat beras yang akan dialokasikan sudah ditetapkan oleh Tim Koordinasi Raskin Pusat, yang mengirim ke setiap provinsi, dan Bulog Divisi Riau akan mendistribusikan kepada Sub Divisi Bulog Kota Pekanbaru. Disini terlihat bahwa kontrol secara beruntun dan terencana kurang berjalan, sehingga tiap-tiap Satker atau lembaga yeng terlibat hanya berfungsi menyalurkan tanpa adanya umpan balik kepada pembuat kebijakan terhadap masalah yang dihadapi dalam pengawasan program Raskin yang didistribusikan kepada Rumah Tangga Miskin Penerima Manfaat (RTS-PM)
7.2.2
Kontrol yang dilakukan oleh pihak Satker Kota Pekanbaru dan Kecamatan Sebagai Tim Koordinasi Raskin Kecamatan Kontrol berbasis komunitas ditingkat Satker Raskin Kota Pekanbaru dan
Kontrol terhadap pihak Satker Raskin Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru, merupakan kontrol yang paling diutamakan, mengingat distribusi beras program Raskin tersebut, merupakan pertannggungjawaban dari Satker Raskin dan pihak Kecamatan untuk membuat laporan dan berita acara serah terima beras yang diserahkan kepada Sub Divisi Bulog Kota Pekanbaru. Pelaksanaan kontrol yang dilakukan oleh Satker Raskin dan Pihak Kecamatan juga kurang berjalan, mengingat tugas mereka hanya membagikan beras tersebut kepada pihak Kelurahan, termasuk Kelurahan Rejosari Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru. Pihak Kelurahan Rejosari mengutus Petugas Raskin Kelurahan untuk menerima beras tersebut pada Kantor Camat Tenayan Raya Kota Pekanbaru. Proses serah terima Raskin tersebut juga, kurang mengalami kontrol yang lebih baik, sehingga beras yang dialokasikan sebatas pelepasan tugas dan tanggung jawab dari instansi yang terlibat, khususnya Satker Raskin Kota Pekanbaru dan pihak Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru. Untuk mengetahui kontrol berbasis komunitas terhadap pelaksanaan program
73
Raskin ditingkat Satker Raskin Kota Pekanbaru dan Pihak Kecamatan dapat dilihat dari tanggapan responden pada uraian tabel berikut ini; Tabel 11
No.
Tanggapan Responden tentang Kontrol yang dilakukan oleh Satker Kota Pekanbaru dan Kecamatan Sebagai Tim Koordinasi Raskin Kecamatan Unit Populasi
Kriteria Jawaban Baik
Cukup Baik
Kurang Baik
Jumlah
1
Bulog
1
0
0
1
2
Camat
1
0
0
1
3
Lurah
1
0
0
1
4
RW
1
2
1
4
5
RT
3
4
3
10
6
Masyarakat
9
23
6
38
Jumlah
16
29
10
55
Persentase
29,09
52,73
18,18
100,00
Rata-Rata
9,70
17,58
6,06
Sumber : Data Olahan Lapangan, 2010 Penjelasan tabel di atas dapat dikatakan bahwa, kontrol yang berbasis komunitas terhadap Satker Raskin Kota Pekanbaru dan Pihak Kecamatan Tenayan Raya, berjalan cukup baik, namun proses pelaksanaan kontrol tersebut belum menunjukan kontrol yang lebih intensif terhadap pelaksanaan program raskin tersebut. Kondisi ini menunjukan kontrol yang dilakukan selama ini pada tingkat Satker Kota Pekanbaru dan Satker Kecamatan Tenayan Raya, kurang menunjukan kontrol yang lebih pro aktif. Artinya plekasanaan kontrol yang dilakukan selama ini hanya menghitung secara kuantitatif jumlah beras yang disalurkan tanpa mengecek lebih jauh tentang kualitas beras yang akan di distribusikan kepada pihak Kelurahan. Pengamatan di lapangan daapat diketahui bahwa, penyaluran Raskin yang dilakukan di Kecamatan Tenayan Raya hanya bersifat pelaksana perintah dari atasan, sehingga petugas atau satker yang terlibat hanya melaksanakan tugas sesuai dengan keputusan Walikota Pekanbaru terhadap permintaan beras untuk
74
masyarakat miskin kepada Sub Divisi Bulog Kota Pekanbaru. Hal ini terungkap dari tanggapan Seksi Kesejahteraan sosial Kecamatan Tenayan Raya, mengatakan bahwa; “Kami sebagai petugas dari pihak Kecamatan Tenayan Raya, hanya menerima beras yang akan disalurkan kepada pihak kelurahan, tugas kami hanya sebatas menerima beras dari Sub Divisi Bulog Kota Pekanbaru, kemudian kami akan memanggil Petugas Raskin Kelurahan. Fungsi kami sebagai pihak Satker Raskin Kecamatan hanya menerima beras Satker Raskin Kota Pekanbaru kemudian menyerahkan kepada Petugas Raskin disetiap kelurahan. Dengan kata lain kami hanya bersifat transional dari beras yang akan dialokasikan kepada masyarakat miskin yang ada di setiap kelurahan”. Fakta dari wawancara tersebut menunjukan bahwa peran dari Satker Raskin Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru dalam melaksanakan kontrol berbasis komunitas juga belum terlaksana secara optimal. Pihak Koordinator Lapangan Satker Raskin Kota Pekanbaru yang diutus ke setiap kecamatan hanya membuat berita acara serah terima beras raskin dnegan pihak kelurahan dan Camat Tenayan Raya hanya sebagai pihak yaang mengetahui berita acara serah terima tersebut sebagai laporan kepada Sub Divisi Bulog Kota Pekanbaru dan laporan kepada Tim Koordinator Raskin Kota Pekanbaru. 7.2.3
Kontrol yang dilakukan ditingkat Kelurahan sebagai Pendistribusian Raskin Pelaksanaan kontrol berbasis komunitas dalam pelaksanaan program
Raskin di Kelurahan Rejosari Kecamatan Tenayan Raya, sangat perlu dilakukan. Kontrol tersebut dimulai dari penetapan jumlah rumah tangga miskin, hingga pendistribusian Raskin kepada Rumah Tangga Miskin. Hal ini dilakukan untuk mengurangi berbagai masalah yang dihadapi, serta melaksanakan program Raskin di Kelurahan Rejosari Kecamatan Tenayan Raya yang sesuai dengan tujuan dari program Raskin yang ada dalam Pedoman Umum Raskin yang diterbitkan oleh Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Tahun 2009. Kontrol terhadap proses pengambilan keputusan yang ditetapkan dalam musyawarah Kelurahan Rejosari Kecamatan Tenayan Raya, dalam menetapkan kriteria dan jumlah rumah tangga miskin juga perlu perhatian dari pihak
75
Kelurahan Rejosari Kecamatan Tenayan Raya. Hal ini dilakukan untuk menghindari adanya manipulasi yang dilakukan oleh anggota Musyawarah Kelurahan dalam penetapan rumah tangga miskin di Kelurahan Rejosari Kecamatan Tenayan Raya. Selain dari pada itu pihak kelurahan juga perlu mengawasi atau mengontrol distribusi beras kepada masyarakat miskin untuk menghindari berbagai pungutan yang dilakukan oleh petugas lapangan yang telah ditunjuk oleh Lurah Rejosari Kecamatan Tenayan Raya. Untuk mengetahui kontrol dalam pelaksanaan program Raskin di Kelurahan Rejosari Kecamatan Tenayan Raya, dapat dilihat dari tanggapan responden pada tabel berikut ini;
76
Tabel 12
No.
Tanggapan Responden tentang Kontrol yang dilakukan di Tingkat Kelurahan sebagai Pendistribusian Raskin Unit Populasi
Kriteria Jawaban Baik
Cukup Baik
Kurang Baik
Jumlah
1
Bulog
1
0
0
1
2
Camat
1
0
0
1
3
Lurah
1
0
0
1
4
RW
3
1
0
4
5
RT
7
2
1
10
6
Masyarakat
11
19
8
38
Jumlah
24
22
9
55
Persentase
43,64
40,00
16,36
100,00
Rata-Rata
14,55
13,33
5,45
Sumber : Data Olahan Lapangan, 2010
Gambaran tabel di atas menunjukan bahwa kontrol yang dilakukan oleh pihak Kelurahan Rejosari Kecamatan Tenayan Raya, dalam proses penetapan rumah tangga miskin hingga proses pendistribusian beras program Raskin sudah berjalan dengan baik. Dengan kata lain kontrol yang dilakukan sudah sesuai dengan petunjuk dan arahan dari Tim Koordinasi Kecamatan Tenayan Raya dalam menetapkan rumah tangga miskin dan penyaluran beras untuk masyarakat miskin di Kelurahan Rejosari Kecamatan Tenayan Raya. Pihak Kelurahan Rejosari Kecamatan Tenayan Raya, menyalurkan beras untuk masyarakat miskin tersebut dengan memerintahkan pihak RW dan RT untuk membagikan beras tersebut kepada masyarakat miskin. Hal ini dilakukan oleh RW dan RT, karena merekalah yang mengetahui hama, alamat anggota masyarakat yang terdaftar sebagai rumah tangga miskin di Kelurahan Rejosari Kecamatan Tenayan Raya. Namun dalam proses pendistribusian dari RW dan RT kepada masyarakat, tidak ada administarsi yang jelas hanya melalui ceklis dari daftar nama yang ada sebagai rumah tangga miskin yang dinyatakan memiliki hak untuk menerima beras tersebut. Hal ini sesuai dengan ungkapan yang
77
dikemukakan oleh Pelaksana Distribusi Raskin Kelurahan Rejosari Kecamatan Tenayan Raya (MM) mengatakan bahwa; Kami sebagai pelaksana distribusi beras raskin yang ditunjuk oleh pihak Kelurahan Rejosari Kecamatan Tenayan Raya, hanya memberitahukan kepada RW dan RT bahwa beras sudah bisa diterima oleh masyarakat, kemudian RW dan RT menginformasikan kepada masyarakat yang terdaftar sebagai rumah tangga miskin, dan proses pembagiannya di Kantor Kelurahan Rejosari Kecamatan Tenayan Raya.” Tanggapan di atas menunjukan fakta, bahwa pihak kelurahan juga melakukan pengawasan secara tidak langsung terhadap pembagian beras bagi masyarakat miskin mengingat pembagian tersebut dilakukan pada Kelurahan Rejosari Kecamatan Tenayan Raya. Namun pihak kelurahan tidak melaksanakan pengawasan langsung terhadap kebenaran dari data laporan RW dan RT tentang penetapan masyarakat miskin yang ada di setiap RW dan RT, walaupun sudah diputuskan dalam Musyawarah Kelurahan. Data penetapan rumah tangga miskin hanya yang menjadi bahan pelaporan oleh pihak Kelurahan Rejosari Kecamatan Tenayan Raya kepada Tim Koordinasi Raskin Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru.
7.2.4
Kontrol yang dilakukan ditingkat RW dan RT Kelurahan Rejosari Kontrol berbasis komunitas yang dilakukan pada tingkat RW dan RT yang
ada di Kelurahan Rejosari Kecamatan Tenayan Raya, perlu dilakukan dengan baik, mengingat keberadaan RW dan RT merupakan ujung tombak dalam pelaksanaan program Raskin, mulai dari pendataan rumah tangga miskin sampai pendistribusian beras bagi masyarakat miskin yang ada diwilayah RW dan RT Kelurahan Rejosari Kecamatan Tenayan Raya. Adapun jumlah RW dan RT yang ada Kelurahan Rejosari adalah RW berjumlah 26 dan sebanyak 99 RT. RW dan RT yang ada di Kelurahan Rejosari Kecamatan Tenayan Raya, melaksanakan kontrol berdasarkan mata pencaharian masyarakat, jumlah tanggungan dan tingkat pendidikan anak-anak dari masyarakat yang menjadi rumah tangga sasaran penerima program Raskin. Untuk mengetahui kontrol pada tingkat RW dan RT yang ada di Kelurahan Rejosari Kecamatan Tenayan Raya, dapat dilihat dari uraian tabel berikut ini;
78
Tabel 13 Tanggapan Responden tentang Kontrol yang dilakukan di Tingkat RW dan RT Kelurahan Rejosari No.
Unit Populasi
Kriteria Jawaban Baik
Cukup Baik
Kurang Baik
Jumlah
1
Bulog
1
0
0
1
2
Camat
0
1
0
1
3
Lurah
1
0
0
1
4
RW
2
2
0
4
5
RT
8
2
0
10
6
Masyarakat
17
14
7
38
Jumlah
29
19
7
55
Persentase
52,73
34,55
12,73
100,00
Rata-Rata
17,58
11,52
4,24
Sumber : Data Olahan Lapangan, 2010
Gambaran tabel di atas dapat dijelaskan bahwa, kontrol berbasis komunitas yang dilakukan oleh pihak RW dan RT yang ada di Kelurahan Rejosari Kecamatan Tenayan Raya, berjalan dengan baik. Namun pengawasan terhadap kriteria rumah tangga miskin tidak dilakukan kontrol yang lebih mendalam, sehingga masih ada Rumah Tangga Sasaran sebagai penerima rogram Raskin yang tidak layak dikategorikan masyakat miskin. Kondisi ini menyebabkan pertambahan jumlah rumah tangga miskin di Kelurahan Rejosari Kecamatan Tenayan Raya setiap tahunnya. Wawancara yang dilakukan dengan Ketua RW 02 Kelurahan Rejosari Kecamatan Tenayan Raya, mengatakan bahwa “Kami sebagai Ketua RW 02, hanya menerima laporan dari pihak RT kami, tentang kondisi masyarakt diwilayah RW 02. Adanya masyarakat yang pindah atau datang, bahkan ada yang tidak layak menerima Program Raskin pihak RT yang mengetahui. Kami hanya membuat laopran kepada Lurah Rejosari untuk dilakukan evaluasi terhadap masyarakat yang tergolong keluarga miskin dalam Musyawarah Kelurahan. Namun peserta dalam Musyawarah Kelurahan terkadang hanya menyetujui usulan tersebut tanpa adanya tindakan evlausi dari usulan yang kami buat berdasarkan laopran RT tersebut.”
79
Fakta ini juga menunjukan bahwa kontrol berbasis komunitas mulai aparat yang ada ditingkat Kelurahan Rejosari Kecamatan Tenayan Raya termasuk RW dan RT, hingga ketingkat tertinggi, yakni Satker Raskin Kota Pekanbaru, kurang mendetail terhadap kontrol pelaksanaan Program Raskin. Kontrol dalam penetapan rumah tangga sasaran atau rumah tangga miskin juga kurang berjalan dengan baik, hingga pendistribusian. Dengan kata lain penetapan awal rumah tangga miskin, sudah kurang berjalan dengan baik, maka pelaksanaan distribusi Raskin kepada masyarakat secara tidak langsung tidak akan berjalan dengan optimal, sehingga jumlah rumah tangga miskin yang ada di Kelurahan Rejosari Kecamatan Tenayan Raya, mengalami peningkatan setiap tahunnya.
7.2.5 Kontrol yang dilakukan oleh Komunitas Masyarakat merupakan sasaran dari setiap kebijakan yang dituangkan oleh pemerintah dalam berbagai proyek pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Program Raskin yang ditetapkan oleh pemerintah bertujuan untuk meringankan beban keluarga atau rumah tangga miskin, sehingga mereka dapat melakukan penghematan pengeluaran dan pendapatan mereka bisa dialokasikan untuk kepentingan lainnya. Masyarakat umum juga memiliki kontrol , terutama mereka yang memiliki kepekaan terhadap kebijakan pemerintah dalam melaksanakan program Raskin. Hal ini juga perlu dilakukan oleh masyarakat yang ada di Kelurahan Rejosari Kecamatan Tenayan Raya, baik masyarakat sebagai Rumah Tangga Sasaran Penerimaan Manfaat program Raskin maupun masyarakat yang tidak tergolong rumah tangga miskin. Kontrol yang dilakukan oleh masyarakat akan menjadi tanggung jawab sosial bagi unsur-unsur yang terkait dalam pelaksanaan program Raskin, baik dalam bentuk pengawasan penetapan keluarga miskin maupun dalam proses distribusi Raskin kepada masyarakat yang tergolong kedalam rumah tangga sasaran. Pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat di Kelurahan Rejosari Kecamatan Tenayan Raya, belumlah terlaksana dengan lebih baik. Hal ini terlihat dari tanggapan responden pada gambaran tabel berikut ini;
80
Tabel 14
No.
Tanggapan Responden tentang Kontrol yang dilakukan Oleh Masyarakat di Kelurahan Rejosari Unit Populasi
Kriteria Jawaban Baik
Cukup Baik
Kurang Baik
Jumlah
1
Bulog
1
0
0
1
2
Camat
0
1
0
1
3
Lurah
1
0
0
1
4
RW
2
1
1
4
5
RT
6
3
1
10
6
Masyarakat
13
16
9
38
Jumlah
23
21
11
55
Persentase
41,82
38,18
20,00
100,00
Rata-Rata
13,94
12,73
6,67
Sumber : Data Olahan Lapangan, 2010
Gambaran tabel di atas menunjukan bahwa kontrol yang dilakukan oleh masyarakat di Kelurahan Rejosari Kecamatan Tenayan Raya, sudah berjalan namun belum menghasilkan kontrol berbasis komunitas yang lebih optimal. Reponden yang memilih jawaban baik, mereka pada umumnya mengemukakan alasan bahwa masyarakat di Kelurahan Rejosari Kecamatan Tenayan Raya, telah melakukan kontrol terhadap program raskin, terutama dalam penetapan rumah tangga miskin dalam musyawarah kelurahan yang melibatkan tokoh masyarakat. Responden yang memberikan jawaban cukup baik dan kurang baik, mereka mengemukakan alasannya bahwa kontrol yang dilakukan masyarakat terhadap program Raskin, tidak jauh berbeda dengan kontrol program lainnya, dimana masyarakat sebahagian ada yang mengontrol dan sebahagian lagi tidak memiliki kepedulian atau kepekaan terhadap program yang dilaksanakan oleh pemerintah, khususnya pelaksanaan program Raskin di Kelurahan Rejosari Kecamatan Tenayan Raya. Kontrol oleh masyarakat Kelurahan Rejosari Kecamatan Tenayan Raya, terhadap pelaksanaan program Raskin sangat diharapkan sebagai umpan balik atau evaluasi kebijakan terhadap pelaksanaan program raskin yang sudah berjalan
81
selama ini. Hal senada juga diungkapkan oleh salah seorang kepala keluarga yang termasuk dalam rumah tangga miskin yang menerima jatah Raskin (YS), beliau mengungkapkan bahwa; “Saya sebagai masyarakat di wilayah Kelurahan Rejosari Kecamatan Tenayan Raya, menerima beras dari program Raskin sebanyak 15 Kilogram, dan saya tidak pernah menyeleksi beras yang saya terima, karena saya merasa bahwa beras ini sudah dapat membantu saya dan keluarga karena harganya sangat murah.” Tanggapan di atas menunjukan bahwa, rumah tangga sasaran penerima program Raskin di Kelurahan Rejosari Kecamatan Tenayan Raya, kebanyakan mereka tidak melakukan kontrol terhadap implementasi kebijakan program Raskin tersebut. Observasi yang peneliti lakukan dilapangan juga menunjukan bahwa masyarakat yang ada di Kelurahan Rejosari Kecamatan Tenayan Raya, khususnya masyarakat non miskin, juga kurang memiliki kepekaan, khususnya mengontrol program Raskin. Sementara massyarakat yang menerima program Raskin, mereka juga tidak memiliki keberanian dalam mengajukan berbagai tuntutan termasuk kualitas beras yang mereka terima, serta adanya rumah tangga miskin yang tidak layak lagi menerimanya. Kontrol yang melibatkan seluruh komponen atau jajaran dalam pelaksanaan program Raskin di Kelurahan Rejosari Kecamatan Tenayan Raya, mulai dari Sub Divisi Regional Bulog Kota Pekanbaru, sampai kepada masyarakat, menunjukan belum terwujudnya kontrol berbasis komunitas. Kontrol berbasis komunitas ini sangat diharapkan untuk meminimalisasi berbagai penyelewengan atau tindakan spekulatif, terutama dalam pengusulan rumah tangga miskin dan dalam proses penyaluran. Kontrol berbasis komunitas juga menjadi umpan balik bagi pemerintah untuk melakukan tindakan evaluatif terhadap kebijakan yang telah ditetapkan dalam pelaksanaan program Raskin yang sudah berjalan selama ini, khususnya di Kelurahan Rejosari Kecamatan Tenayan Raya. Berdasarkan paparan di atas agar pelaksanaan kontol berbabasis komunitas berjalan dengan baik perlu teknis pelaksanaan kegiatannya seperti :
82
1. Perencanaan Kegiatan Perencanaan kegiatan kontrol ini dibuat dengan menggunakan kelembagaan – kelembagaan komunitas yang telah ada dan mempunyai modal sosial yang kuat. Dalam hal ini melalui kelompok arisan di tingkat RT dan kelompok pengajian bulanan di tingkat RW. Perencanaan ini dibuat melalui musyawarah di tingkat lembaga dengan tujuan mendorong partisipasi masyarakat dalam pengawasan pendistribusi raskin. 2. Pelaksanaan Kegiatan Pelaksanaan kegiatan ini dibuat menyangkut teknis pelaksanaan kontrol pendisitribusian raskin yang didalamnya mengatur mengenai jadwal pertemuan dan pelaporan kegiatan pendistribusian raskin, petugas pelaksana pengawasan. 3. Evaluasi Evaluasi dilakukan secara partisipatif melibatkan kelembagaan yang telah disepakati di tingkat RW dan RT . Evaluasi yang dilakukan meliputi : a. Kegiatan pendistribusian raskin b. Penerima manfaat raskin c. Capaian terhadap perencanaan kegiatan yang telah ditetapkan d. Memberikan rekomendasi perbaikan terhadap sistem pendistribusian raskin. 7.3 Pelaksanaan Evaluasi terhadap Kontrol Berbasis Komunitas yang dilakukan Selama ini dalam Penyaluran Raskin Evaluasi kebijakan merupakan tindakan selektif dari kebijakan yang telah dilaksanakan selama ini. Tindakan selektif tersebut merupakan penilaian terhadap sejauh mana kebijakan tersebut mencapai sasaran yang telah ditetapkan dalam perencanaan atau perumusan kebijakan. Menurut Wibawa (1994:9) evaluasi kebijakan bermaksud untuk mengetahui 4 aspek, yaitu: (1) proses pembuatan kebijakan, (2) proses implementasi, (3) konsekuensi kebijakan dan (4) efektivitas dampak kebijakan. Evaluasi kebijakan juga perlu dilakukan terhadap pelaksanaan program Raskin yang sudah berjalan selama ini. Evaluasi program Raskin tersebut bertujuan untuk menilai pencapaian target dan efektifitas pelaksanaan program
83
Raskin, berdasarkan indikator kenerja yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Evaluasi pelaksanaan program Raskin dilakukan oleh Tim Koordinasi Raskin Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota. Pengamatan peneliti selama ini, khususnya di Kelurahan Rejosari Kecamatan Tenayan Raya, bahwa evaluasi yang dilakukan dalam pelaksanaan program Raskin selama ini dapat dikatakan kurang berhasil. Hal ini terbukti dari jumlah rumah tangga miskin dari tahun 2007 berjumlah 587 KK miskin mengalami peningkatan pada tahun 2008 sebanyak 625 KK, bahkan pada tahun 2009 jumlah rumah tangga miskin juga mengalami peningkatan yang relatif cukup tinggi yakni 821 KK yang tergolong kepada rumah tangga miskin (Tabel.7 Bab V). Pelaksanaan evaluasi kebijakan ditingkat Kelurahan Rejosari Kecamatan Tenayan Raya, dalam merealisasikan program Raskin, belum menunjukan hasil yang lebih baik. Hal ini telah melahirkan suatu masalah baru dengan bertambahnya jumlah keluraga miskin yang didaftarkan setiap tahunnya. Pengamatan yang dilakukan peneliti juga diketahui adanya beberapa rumah tangga miskin yang tidak layak lagi menerima program Raskin, namun mereka masih terdaftar dan tidak dilakukan pengurangan atau penyeleksian oleh pihak Kelurahan Rejosari Kecamatan Tenayan Raya, melalui musyawarah yang dilakukan dalam musyawarah kelurahan. Kontrol selama ini ditingkat Kelurahan Rejosari Kecamatan Tenayan Raya, juga tidak ada kewenangan khusus yang dilimpahkan kepada komunitas tertentu, sehingga pelaksanaan program Raskin di Kelurahan Rejosari Kecamatan Tenayan Raya, hanya sebatas pelaksanaan tugas dari komunitas yang terlibat dalam proses penetapan rumah tangga miskin dan juga dalam proses pendistribusian program Raskin di Kelurahan Rejosari Kecamatan Tenayan Raya.
7.4 Hasil yang Diharapkan dari Program Raskin Program Raskin yang sudah dilaksanakan selama ini, termasuk pelaksanaan program Raskin di Kelurahan Rejosari Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru, diharapkan dapat mewujudkan stabilitas sosial masyarakat. Pelaksanaan
program
Raskin
hendaknya
melibatkan
seluruh
komponen
masyarakat, khususnya di tingkat di Kelurahan Rejosari Kecamatan Tenayan
84
Raya Kota Pekanbaru, karena proses pendataan keluarga miskin oleh RW dan RT dapat dikontrol oleh masyarakat, sehingga keputusan dari data masyarakat miskin di di Kelurahan Rejosari Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru dapat dimusyawarahkan dalam musyawarah kelurahan. Hasil musyawarah tersebut diharapkan dapat menyeleksi keluarga yang betul-betul layak untuk mendapat Raskin, sehingga tidak ada tindakan spekulatif yang ditemui dilapangan. Harapan dari pelaksanaan program Raskin tersebut akan terwujud jika pelaksanaan program raskin mengikuti langkah-langkah strategi tersebut di atas yakni 6 T yakni; Tepat Sasaran Penerimaa Manfaat dalam hal ini adalah masyarakat miskin, Tepat jumlah beras yang disalurkan, Tepat harga beras yang disalurkan sesuai dengan harga yangtelah ditetapkan oleh Bulog, Tepat waktu dalam proses penyaluran sehingga tidak terjadi penumpukan beras, Tepat administrasi dalam hal ini Tim Raskin dapat melaksanakaan administrasi yang baik dan benar sebagai bahan laporan dari pelaksanaan program Raskin dan Tepat kualitas terhadap Raskin yang disalurkan sehingga beras tersebut betul-betul beras yang memiliki kualitas yang layak untuk dikonsumsi oleh masyarakat. Disamping peningkatan kontrol oleh petugas pengelola raskin terhadap fungsi 6 T dalam mencapai keberhasilan program raskin, perlu juga dilakukan pendekatan bottom up terhadap program apa yang sebenarnya dibutuhkan masyarakat penerima raskin. Sehingga program tersebut dapat dapat terlaksana dengan baik dalam hal perencanaan, pelaksanaan, maupun di tingkat evaluasi kegiatan raskin.
85
BAB VIII STRATEGI MENCIPTAKAN KONTROL BERBASIS KOMUNITAS PROGRAM RASKIN Penyusunan strategi diarahkan untuk menciptakan kontrol berbasis komunitas pada program raskin dilaksanakan dengan metode diskusi kelompok yang dihadiri oleh jemaah masjid, aparat kelurahan dan petugas pendistribusian raskin. Perencanaan program tersebut disusun berdasarkan hasil; (1) identifikasi pada kegiatan program raskin; (2) hasil wawancara terhadap penerima raskin yang diambil secara sample dan acak; .(3) identifikais masalah. Strategi ini diarahkan kepada pelaksanaan kegiatan raskin melalui penguatan modal sosial yang ada di tingkat komunitas, dalam hal ini upaya mendorong terjadinya sinergitas baik pada pelaksanaan program maupun kontrol yang berbasis komunitas. Berdasarkan hal tersebut disusun program rencana tindak lanjut seperti pada uraian berikut. 8.1. Penyusunan Program Berbasis Komunitas Penyusunan program berbasis komunitas untuk rencana program jangka pendek diarahkan pada sistem kontrol berbasis komunitas pada proses pendistribusian raskin agar tepat sasaran, sehingga memberikan nilai guna bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin. Untuk rancangan kegiatan jangka panjang diarahkan kepada penguatan kelembagaan sosial masyarakat (kelompok jemaah masjid), kontrol
pada
dalam upaya pemberdayaan masyarakat seperti mekanisme pelaksanaan
kegiatan
program
pembangunan,
baik
yang
dilaksanakan oleh pemerintah maupun yang dilaksanakan oleh masyarakat sendiri, seperti program penguatan ekonomi dan usaha masyarakat.
8.2. Rancangan Program 8.2.1. Program Jangka Pendek 1. Program peningkatan partisipasi komunitas dalam program raskin Program peningkatan partisipasi komunitas dalam program raskin terdiri dari atas 3 sub kegiatan yaitu :
86
1. Kegiatan rapat bulanan panitia raskin (reperesentasi komunitas) dalam komunitas jemaah masjid. 2. Kegiatan pendataan penerima manfaat raskin 3. Kegiatan penyusunan rencana kegiatan Latar Belakang Pelaksanaan peningkatan partisipasi komunitas masyarakat dibuat atas pemikiran bahwa telah terjadi berbagai persoalan dalam pelaksanaan kegiatan program raskin, terutama dalam impelentasi 6 T di Kelurahan Rejosari. Persolan ini timbul sebagai akibat lemahnya sistem kontrol sosial
masyarakat dalam
mekanisme pengelolan raskin. Untuk itu diperlukan kegiatan –kegiatan pengelolaa,n yang secara langsung melibatkan kelembagaan sosial yang telah ada dan berjalan di masyarakat. Tujuan Kegiatan-kegiatan yang akan dijalankan diharapkan mampu memberikan penguatan kepada peningkatan partisipasi komunitas untuk terlibat secara aktif dalam mekanisme pengelolaan raskin. Indikator Kinerja Indikator keberhasilan program adalah berjalannya rapat panitia raskin setiap bulannya, memberikan solusi terhadap setiap persoalan yang timbul. Diperolehnya data yang akurat terhadap penerima manfaat raskin, tersusunya rencana kegiatan pelolaan raskin di Kelurahan Rejosari.
Alat Verifikasi Indikator keberhasilan dinilai melalui Focus Group Discussion (FGD). Sasaran Rancangan program dikhususkan kepada penerima manfaat raskin, panitia raskin, petugas pendistribusian raskin.serta stakeholder lainnya. Pelaksana Program Pelaksana program adalah panitia raskin
87
Pendukung Aparat kelurahan, petugas pendistribusian raskin Metode Palaksanaan Metode pelaksanaan kegiatan berupa rapat bulanan dan survei Waktu Pelaksanaan dimulai dari Juli 2011 Sumber Dana Dana yang dipergunakan dalam pelaksanaan kegiatan bersumber dari swadaya masyarakat.
8.2.2. Program Jangka Panjang 1. Program Penguatan Kelembagaan Sosial Masyarakat Latar Belakang Kelembagaan sosial masyarakat yang ada di Kelurahan Rejosari saat ini lebih cenderung melakukan aktivitas untuk kepentingan komunitasnya, dan belum dikembangkan kepada persoalan – persoalan komunitas lainnya, seperti control terhadap mekanisme pengelolaan raskin atau upaya peningkatan ekonomi dan usaha masyarakat. Untuk itu diperlukan motivasi dan wawasan bahwa kekuatan komunitas yang telah terbangun dalam kelembagaan tersebut mempunyai potensi yang besar dalam kegiatan komunitas lainnya. Tujuan Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan peningkatan produktivitas kelembagaan sosial melalui kegiatan – kegiatan produktif dengan memanfaatkan program-program pembangunan yang digulirkan oleh pemerintah maupun masyarakat itu sendiri, dengan mengutamakan pemanfaatan sumber daya lokal yang ada. Indikator Kinerja Indikator keberhasilan program ini dilihat dengan meningkatnya produktifitas kelembagaan sosial dengan terkumpulnya dana sosial yang berasal
88
dari warga masyarakat untuk membantu masyarakat yang tidak mampu membiayai pendidikan anak, bantuan hari raya kepada keluarga miskin, pemberian bantuan modal usaha kecil masyarakat miskin,
bersinerginya
kelembagaan komunitas untuk mensukseskan program pembangunan. Alat Verifikasi Indikator keberhasilan dinilai melalui FGD. Sasaran Keluarga miskin, kelompok jemaah masjid (representasi komunitas) Pelaksana Program Kelompok Jemaah Masjid. Pendukung Aparat kelurahan dan warga masyarakat Metode Palaksanaan Metode pelaksanaan kegiatan diskusi kelompok, gotong royong Waktu Pelaksanaan dimulai dari Agustus 2011 sampai dengan Desember 2016 . Sumber Dana Swadaya masyarakat 2. Program Monitoring dan Evaluasi Latar Belakang Untuk mengetahui sejauh mana efektifitas dan efisiensi program yang akan dan sedang dijalankan, untuk itu perlu dibuat program monitoring dan evaluasi terhadap setiap bentuk proses kegiatan yang dilaksanakan Tujuan Kegiatan ini sangat berguna untuk mengetahui bagaimana rancangan program akan dijalankan, serta mengetahui dampak rancangan program terhadap
89
efektifitas program penguatan kelembagaan sosial masyarakat dalam wadah kelompok jemaah masjid Alat Verifikasi Indikator keberhasilan dinilai melalui diskusi, pengamatan berperanserta, dan FGD. Objek Evaluasi Objek yang akan dievaluasi adalah program –program yang dirancang dalam penguatan kelembagaan kelompok jemaah masjid baik program jangka pendek dan panjang yang dulakukan secara FGD. Pelaksana Program Kelompok jemaah masjid (representasi komunitas) Pendukung Aparat kelurahan dan warga masyarakat. Metode Palaksanaan Metode pelaksanaan kegiatan berupa pertemuan kelompok, dan gotong royong.
Waktu Pelaksanaan dimulai dari Agustus 2011 sampai dengan Desember 2016.
Sumber Dana Dana yang dipergunakan dalam pelaksanaan kegiatan bersumber dari swadaya masyarakat.
90
Tabel 15. Rancangan Program Kegiatan Penguatan Kelembagaan Berbasis Komunitas di Kelurahan Rejosari
Program
Tujuan
(1)
(2)
Indikator Kinerja (3)
Alat Verifikasi (4)
Sasaran
Pelaksanaan
Pendukung
Metoda
(5)
(6)
(7)
(8)
Durasi Waktu (9)
Sumber Dana (10)
Ket (11)
Program Jangka Pendek
Program peningkatan partisipasi komunitas dalam program raskin - Kegiatan rapat bulanan panitia raskin (reperesentasi komunitas) dalam komunitas jemaah masjid - Kegiatan pendataan penerima manfaat raskin - Kegiatan penyusunan rencana kegiatan
- Peningkatan partisipasi masyarakat
-
- Berjalannya rapat panitia raskin setiap bulan - Diiperolehnya data akurat - Tersusunnya rencana kegiatan
FGD
Penerima manfaat raskin, panitia raskin, petugas pendistribusi an raskin.serta stakeholder lainnya
Panitia Raskin
Aparat kelurahan, petugas penditribus ian raskin
FGD
Keluarga miskin, kelompok jemaah masjid (representasi komunitas)
Kelompok Jemaah Masjid
Aparat kelurahan dan warga masyarakat
rapat bulanan dan survei
Juli 2009
Swadaya masyarakat
Semua kegiatan dilaksanakan dengan partisipasi masyarakat
Agustus 2011 sampai dengan Desember 2016
Swadaya masyarakat
Semua kegiatan dilaksanakan dengan partisipasi masyarakat
Program Jangka Panjang
Program Penguatan Kelembagaan Sosial Masyarakat
- Peningkatan produktivitas kelembagaan soaial - Pemanfaatan program pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah maupun masyarakat
- Terkumpulnya dana sosial yang berasal dari masyarakat - Tersinerginya kelembagaan komunitas untuk mensukseskan program pembangunan
diskusi kelompok, gotong royong
91
83
(1)
(2)
(3)
Program Monitoring dan Evaluasi
- Mengetahui bagaimana rancangan program dijalankan - Mengetahui dampak rancangan program\ - Sarana pembelajaran bagi pemerintah dan stakeholder
- Rancangan program dijalan sesuai jadwal dan metoda. - Mendapatkan manfaat dan kekurangan program - Peningkatan SDM Pengurus, anggota kelompok dan masyarakat umum
(4)
FGD
(5)
Keluarga miskin, kelompok jemaah masjid (representasi komunitas)
(6)
Kelompok Jemaah Masjid
(7)
Aparat kelurahan dan warga masyarakat
(8)
(9)
diskusi kelompok, gotong royong
Agustus 2011 sampai dengan Desember 2016
(10)
Swadaya masyarakat
(11)
Semua kegiatan dilaksanakan dengan partisipasi masyarakat
BAB IX KESIMPULAN DAN SARAN 9.1. Kesimpulan Dari hasil kajian mengenai Peningkatan Sistem Kontrol Berbasis Komunitas Terhadap Efektifitas Program Raskin (Studi Kasus Kelurahan Rejosari Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru), dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut; 1. Sistem kontrol berbasis komunitas yang telah dilaksanakan dalam pengalokasian program Raskin di Kelurahan Rejosari Kecamatan Tenayan Raya, belum terlaksana secara optimal, hal ini dikarenakan prosedur pelakksanaan program Raskin banyak mengalami ketimpangan, seperti dalam pendataan Rumah Tangga Miskin yang menjadi Rumah Tangga Sasaran tidak dilakukan penyeleksian yang lebih akurat, sehingga jumlah Rumah Tangga Miskin yang didaftarkan sebagai peneriman program Raskin di Kelurahan Rejosari Kecamatan Tenayan Raya bertambah setiap tahunnya. Kondisi ini menunjukan bahwa kontrol berbasis komunitas belum berjalan dengan baik oleh elemen yang terlibat dalam pelaksanaan program Raskin, khususnya di Kelurahan Rejosari Kecamatan Tenayan Raya. 2. Efektifitas kontrol berbasis komunitas yang dijalankan selama ini dalam pengalokasian Raskin di Kelurahan Rejosari Kecamatan Tenayan Raya belum berjalan dengan efektif, mulai dari sistem penyaluran Raskin hingga pelaporan kegiatan belum berjalan dengan efektif. Hal ini dapat penulis lihat dilapangan, dimana Satuan Kerja Raskin Kota Pekanbaru hanya membuat berita acara serah terima yang hasilnya menunjukan bahwa kegiatan Raskin di Kelurahan Rejosari Kecamatan Tenayan Raya, sudah disalurkan oleh Satker Raskin Kota Pekanbaru. Kondisi ini menunjukan belum efektifnya kontrol yang dilakukan mulai dari Satker Raskin Kota Pekanbaru hingga tingkat RW/RT yang ada di di Kelurahan Rejosari Kecamatan Tenayan Raya.
93
3. Pelaksanaan evaluasi terhadap kontrol berbasis komunitas yang dilakukan selama ini, dalam penyaluran Raskin di Kelurahan Rejosari Kecamatan Tenayan Raya, dapat dikatakan tidak pernah dilakukan evaluasi, mulai dari pendataan Rumah Tangga Miskin hingga penetapan rumah tangga sasaran yang menerima program Raskin. Selain dari pada itu evaluasi kebijakan juga tidak diketahui siapa aktor yang dapat melakukan evaluasi kebijakan terhadap pelaksanaan program Raskin tersebut, sehingga pelaksanaan program Raskin yang berjalan selama ini hanya untuk menyelsaikan tugas pokok dan fungsi dari kelompok atau elemen yang terlibat dalam pelakssanaan program Raskin tersebut, berdasarkan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan yang telah ditetapkan dalam Buku Pedoman
Umum Raskin yang diterbitkan setiap tahunnya oleh
Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat. 4. Rancangan program, strategi dan rencana tindak lanjut terhadap kontrol berbasis komunitas dalam penyaluran Raskin di Kelurahan Rejosari Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru, diharapkan sesuai dengan prinsip 6 T yakni; tepat Sasaran Penerima manfaat dalam hal ini adalah masyarakat miskin, Tepat jumlah beras yang disalurkan, Tepat harga beras yang disalurkan sesuai dengan harga yangtelah ditetapkan oleh Bulog, Tepat waktu dalam proses penyaluran sehingga tidak terjadi penumpukan beras, Tepat administrasi dalam hal ini Tim Raskin dapat melaksanakaan administrasi yang baik dan benar sebagai bahan laporan dari pelaksanaan program Raskin dan Tepat kualitas terhadap Raskin yang disalurkan sehingga beras tersebut betul-betul beras yang memiliki kualitas yang layak untuk dikonsumsi oleh masyarakat. Rancangan program juga menyangkut kegiatan sinergitas pengelolaan raskin antara tim pengelola raskin dengan komunitas jemaah masjid sebagai bentuk penguatan fungsi kontrol kelembagaan sosial masyarakat terhadap program raskin maupun program pembangunan lainnya.
94
9.2 Saran Keberhasilan dalam pelaksanaan sistem kontrol berbasis komunitas dalam pelaksanaan program Raskin, dapat ditetapkan beberapa rekomendasi yang dapat kemukakan sebagai berikut: 1. Pihak Sub Divisi Regional Bulog Kota Pekanbaru, perlu melakukan tindakan evaluasi dalam melaksanakan tugas, terutama dalam kontrol kualitas beras yang diterima dan menetapkan kebijakan yang dapat mengikat seluruh stakeholder yang terlibat dalam penyaluran beras raskin. Artinya Sub Divisi Regional Bulog Kota Pekanbaru, tidak hanya sebagai fungsi penampung dan menyalurkan, akan tetapi juga berfungsi sebagai kontrol dalam pelaksanaan program Raskin di wilayah kecamatan yang ada di Kota Pekanbaru. 2. Tim Koordinasi Raskin kota Pekanbaru, perlu melakukan kontrol yang melibatkan kelembagaan sosial masyarakat seperti komunitas jemaah masjid yang merupakan representasi dari komunitas-komunitas yang ada di
Kelurahan
Rejosari.
Bentuk
sinergitas
ini
diharapkan
dapat
mengefektifkan sistem kontrol berbasis komunitas dalam mekanisme pelaksanaan program raskin. 3. Pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat dapat juga bekerjasama dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) untuk bekerjasama dalam pendampingan kumunitas bagi penguatan kelembagaan sosial yang dipakai sebagai alat kontrol dalam mekanisme pelaksanaan program raskin.
DAFTAR PUSTAKA Arikunto, Suharsini. 1998. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek. Jakarta : Bina Aksara Bryant, Coralie dan Loise G. White. 1987. Manajemen Pembangunan untuk Negara Berkembang. LP3ES . Jakarta. Budiman, Arief. 2000. Teori Pembangunan Dunia Ketiga. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama. Chambers, Robert. 1988. Pembangunan Desa Mulai dari Belakang. LP3ES. Jakarta. Dunn, William N. 2003. Analisis Kebijaksanaan Publik. Yogyakarta : PT. Hanindita Graha Widya. Drucker, Peter R. 1995. The Engenering Theory of Manufacturing.. New York : Herper & Row terjemahan Johar Maturadi. Jakarta : Divisi PJM. Huraeroh, Abu. 2003. Isu Kesejahteraan Sosial : Ditengah Ketidakpastian Indonesia. Bandung : CEPLAS. Jamasy, Owin. 2004. Keadilan, Pemberdayaan dan Penanggulangan Kemiskinan. Jakarta : Blantika. Koentjoroningrat. 1974. Kebudayaan Mentalitet dan Pembangunan. Jakarta : Gramedia. Mardinah, Nuning. 2003. Otonomi dan Pembangunan Desa. Dalam Paulus Wirutomo. 2003. Paradigma Pembangunan di Era Otonomi Daerah. Bandung : Cipruy. Moleong, Lexy J. 1999. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya. Mubyarto. 1994. Keswadayaan Masyarakat Desa Tertinggal, Cetakan Pertama. Yogyakarta: Aditya Media. Nazir. Moh, 1999. Metode Penelitian. Jakarta : Ghalia Indonesia Santoso, Amir. 1986. Analisis Kebijakan Publik; Suatu pengantar. Jakarta : PT. Gramedia
96
Sajogyo dan Pudjiwati Sajogyo. 1995. Sosiologi Pedesaan; Kumpulan, Bacaan. Gadjah Mada University Press. Yogyakarta. Salim, Emil. 1993. Pembangunan Berwawasan Lingkungan. LP3ES. Jakarta. Steers, M. Richard. 1985. Efektifitas Organisasi. Jakarta : Erlangga. Subarsono AB. 2006. Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori dan Aplikasi. Yogyakarta : Pustaka Pelajar Suharto, Edi. 2005. Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat. Bandung: Aditama. Soekanto, Soerjono. 1993. Beberapa Teori Sosiologi tentang Struktur Masyarakat. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada. Sunggono, Bambang. 1994. Hukum dan Kebijakan Publik. Jakarta : Sinar Grafika The Liang Gie. 1999. Administrasi Perkantoran Modern. Yogyakarta : Liberty. Tabor, Steven R. dan M. Husein Sawit. 2006. Program Bantuan Natura Raskin dan OPK: Penilaian Makro. Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengembangan Perum Bulog Tjokroamidjojo, Bintaro. 1977. Perencanaan Pembangunan. Jakarta : Gunung Agung. , 1983. Teori dan Strategi Pembangunan. Jakarta : Gunung Agung. Tonny, Fredian Nasdian dan Dharmawan Arya Hadi, 2006. Sosiologi Untuk Pengembangan Masyarakat. Modul Kuliah Magister Profesional Pengembangan Masyarakat. Fakultas Ekologi Manusia IPB. Bogor Topatimasang, Roem. 2000. Merubah Kebijakan Publik. Yogyakarta : Pustaka Pelajar. Prijono, Onny S dan Pranarka. 1996. Pemberdayaan: Konsep, Kebijakan dan Implementasi. Jakarta : CSIS. Wahab Solichin Abdul. 1990. Pengantar Analisis Kebijakan Negara. Jakarta : Rineka Cipta
97
Wibawa, Samodra, dkk. 1994. Evaluasi Kebijakan Publik. Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada. Departemen Dalam Negeri & Bulog (2006) Pedoman Umum Program Beras untuk Keluarga Miskin (Raskin) Tahun 2007. Jakarta: Depdagri & Bulog Universitas Brawijaya (2006) Studi Pelaksanaan Program Raskin Propinsi Jatim 2006. Malang: Universitas Brawijaya
98
Lampiran 1. KUISIONER Peningkatan Sistem Kontrol Berbasis Komunitas Terhadap Efektifitas Program Raskin (Studi Kasus Kelurahan Rejosari Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru) I. Identitas responden A. Nama
: ……………………………………………………
B. Umur
: ………………………… Tahun
C. Pendidikan Terakhir
: ……………………………………………….
D. Alamat
: ……….………………………………………….
II.Penjelasan; A. Jawablah pertanyaan berikut dengan memberikan tanda ceklis (√) pada kolam yang anda anggap tepat atau benar, kemudian beri alasan saudara terhadap pilihan jawaban yang ditetapkan. B. Jawaban yang Saudara kemukakan adalah untuk kepentingan ilmiah, bukan untuk kepentingan lainnya. C. Partisipasi anda dalam memberikan jawaban sangat diperlukan oleh penulis, dan penulis ucapkan terima kasih sebelumnya. Daftar Pertanyaan; No.
Pernyataan
Baik
Pilihan Jawaban Cukup Baik Kurang Baik
1.
Bagaimana menurut saudara Program Beras untuk Masyarakat Miskin di Kelurahan Rejosari yang sudah dilaksanakan selama. Alasan; ..................................................................................................................... .................................................................................................................................. ................................................................................................................................. 2.
Menurut saudara, Bagaimana kontrol yang dilakukan oleh pihak Bulog Sub Divisi Regional Kota Pekanbaru dalam penyaluran Raskin di Kelurahan Rejosari. Alasan; ..................................................................................................................... .................................................................................................................................. .................................................................................................................................
99
3.
Bagaimana menurut saudara kontrol Raskin Kelurahan Rejosari, yang dilakukan oleh pihak Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru Alasan; ..................................................................................................................... .................................................................................................................................. ................................................................................................................................. 4.
Bagaimana menurut saudara kontrol pelaksanaan Program Raskin ditingkat Kelurahan Rejosari. Alasan; ..................................................................................................................... .................................................................................................................................. ................................................................................................................................. 5.
Bagaimana menurut saudara Pengawasan yang dilakukan dalam pelaksanaan program Raskin ditingkat RW dan RT di Kelurahan Rejosari. Alasan; ..................................................................................................................... .................................................................................................................................. ................................................................................................................................. 6.
Bagaimana menurut saudara tentang partisipasi masyarakat Kelurahan Rejosari dalam kontrol berbasis komunitas Program Raskin Alasan; ..................................................................................................................... .................................................................................................................................. ................................................................................................................................. 7.
Menurut saudara, bagaimana pelaksanaan kontrol berbasis komunitas yang dilakukan oleh seluruh elemen yang terlibat dalam pelaksanaan program Raskin selama ini di Kelurahan Rejosari Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru. Alasan; ..................................................................................................................... ..................................................................................................................................
100
8.
Bagaimana menurut saudara, apakah program Raskin di Kelurahan Rejosari sudah tepat sasaran bagi keluarga miskin Alasan; ..................................................................................................................... .................................................................................................................................. ................................................................................................................................. 9.
Bagaimana menurut sauadara, jumlah Raskin yang disalurkan di Kelurahan Rejosari sudah tepat jumlah yang dibutuhkan oleh masyarakat miskin di Kelurahan Rejosari Alasan; ..................................................................................................................... .................................................................................................................................. ................................................................................................................................. 10.
Menurut saudara bagaimana tentang harga jual Raskin di Kelurahan Rejosari, apakah sudah sesuai dengan ketenutuan dari pemerintah. Alasan; ..................................................................................................................... .................................................................................................................................. ................................................................................................................................. 11.
Menurut saudara bagaiamana waktu penyaluran raskin atau dengann kata lain apakah waktu pelaksanaan program Raskin di Kelurahan Rejosari sudah tepat waktu. Alasan; ..................................................................................................................... .................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ,.............................................................................................................................. ........................................................................................................................... 12.
Bagaimana menurut saudara pelaksanaan administrasi dalam pelaksanaan program Raskin di Kelurahan Rejosari, sudah tepat sesuai dengan pendataan yang dilakukan selama ini.
101
Alasan; ..................................................................................................................... .................................................................................................................................. ................................................................................................................................. 13.
Bagaimana menurut saudara apakah pengawasan yang berbasis komunitas sudah efektif dilaksanakan dalam penyaluran Raskin di Kelurahan Rejosari Alasan; ..................................................................................................................... .................................................................................................................................. ................................................................................................................................. 14.
Menurut saudara tentang pengawasan terhadap mutu atau kualitas Raskin yang disalurkan di Kelurahan Rejosari Alasan; ..................................................................................................................... .................................................................................................................................. ................................................................................................................................. 15.
Menurut saudara, apakah pembagian askin di Kelurahan Rejosari, sudah mewujudkan azas pemerataan. Alasan; ..................................................................................................................... .................................................................................................................................. ................................................................................................................................. 16.
Bagaimana menurut saudara pelaksanaan kontrol yang dilakukan oleh Satker Raskin Pemerintah Kota Pekanbaru, dalam pelaksanaan program raskin ditingkat Kelurahan Rejosari. Alasan; ..................................................................................................................... .................................................................................................................................. ................................................................................................................................. 17.
Bagaimana menurut saudara tentang pelaksanaan program raskin selama ini di Kelurahan Rejosari dan kedepannnya, apakah masih perlu dilaksanakan atau tidak.
102
Alasan; ..................................................................................................................... .................................................................................................................................. .................................................................................................................................
Berikut ini merupakan saran saudara; Saran Saudara untuk efektifitas control berbasis komunitas dalam pelaksanaan program Raskin di Kelurahan Rejosari
… … … …… ……… …… … ……
……………… … …………………………… ……………………………….. …………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………
Terima Kasih Atas Jawaban Saudara.
