ANALISIS MODUS OPERANDI TINDAK KECURANGAN DI INSTANSI PEMERINTAH DAN BADAN USAHA MILIK NEGARA/DAERAH YANG DIDETEKSI OLEH BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN Rosnalia Heny Kurniawati, SST. Ak., M.Sc
ABSTRAK
Kecurangan merupakan tindakan dengan secara sengaja melakukan penipuan yang merugikan korban dan memberikan keuntungan bagi pelaku. Sektor dunia bisnis dan sektor publik tidak lepas dari berbagai macam tindak kecurangan. Di sektor publik tindak kecurangan lebih menonjol dibanding sektor bisnis dikarenakan pertanggungjawaban keuangan sektor publik atau pemerintah adalah kepada masyarakat sehingga dituntut akan transparansi dan akuntabilitasnya. Seiring dengan kemajuan teknologi dan perkembangan informasi modus operandi yang dilakukan oleh pelaku kecurangan semakin bervariasi. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui jenis kecurangan apa yang paling banyak terjadi di Instansi Pemerintah dan BUMN dan BUMD yang dideteksi oleh Badan Pengawasan Keunagan dan Pembangunan (BPKP) serta modus operandi yang dilakukan. Serta bagaimana metode deteksi yang dilakukan dan jumlah kerugian negara yang ditimbulkan dari tindak kecurangan tersebut. Metode penelitian yang dilakukan bersifat kualitatif dengan objek penelitian kasus kecurangan di Direktorat Investigadi di BPKP pada tahun 2009. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kasus kecurangan yang paling banyak terjadi di Instansi Pemerintah dan BUMN dan BUMD adalah expense reimbursement scheme pada pengeluaran anggaran. Selama tahun 2009 Direktorat Investigasi BPKP belum dapat mengungkapkan kasus kecurangan kick backs dikarenakan adanya kolusi oleh pihak-pihak terkait. Dilihat dari jumlah kerugian negara yang ditimbulkan, jumlah kerugian yang paling besar disebabkan oleh tindak kecurangan skimming pada penerimaan anggaran dan pengelolaan aset di Instansi Pemerintah. Diharapkan selanjutnya Direktorat Investigasi meningkatkan kualitas auditor investigasi dengan pelatihan metode deteksi kecurangan expense reimbursement scheme. Serta menerapkan teori-teori teknik investigasi kick backs yang telah berkembang. Kata kunci: Kecurangan, Modus Operandi, Instansi Pemerintah, BUMN & BUMD
PENDAHULUAN Kecurangan atau fraud merupakan tindakan yang dengan secara sengaja melakukan penipuan yang menimbulkan kerugian tanpa disadari oleh pihak yang menjadi korban atau yang dirugikan dan memberikan keuntungan untuk diri sendiri maupun kelompok oleh pelaku kecurangan. Meningkatnya transaksi ekonomi dan lemahnya pengawasan menjadi salah satu faktor yang menyebabkan munculnya dan maraknya tindak kecurangan, namun Donald R. Cressey mengemukakan didalam penelitiannya yang berjudul People’s Money: A Study in the Social Physicology of Emblezzment bahwa faktor yang mendorong seseorang melakukan tindak kecurangan ada tiga yaitu pressure (tekanan), opportunity (kesempatan), dan razionalization (rasionalisasi/pembenaran) yang kemudian dikenal dengan elemen kecurangan atau fraud triangle. Dengan adanya ketiga faktor tersebut seseorang dapat melakukan kecurangan dengan berbagai jenis modus operandi. Seiring dengan kemajuan teknologi dan perkembangan informasi, modus operandi dari para pelaku kecurangan semakin canggih dan bervariasi. Jenis kecurangan dan modus operandi di setiap negara akan berbeda-beda, tergantung pada sistem penegakan hukum di negara tersebut. Di negara maju yang memiliki kondisi ekonomi yang bagus dan sistem penegakan hukum yang berjalan dengan baik praktik kecurangan lebih sedikit modus operandinya, sedangkan di negara berkembang akan lebih banyak modus operandi tindak kecurangannya. Para pelaku akan cenderung mencari celah untuk melakukan kecurangan dari lemahnya sistem pengendalian dan penegakan hukum. .
METODE PENELITIAN Penelitian yang dilakukan adalah riset yang akan meninjau penerapan audit investigatif dan akuntansi forensik dalam pengungkapan kecurangan yang dilakukan oeh Badan Pengawasan Keuangan dan Pemerintahan Indonesia yang khususnya dilakukan oleh Deputi Investigasi di Direktorat Investigasi Instansi Pemerintah dengan Direktorat Investigasi BUMN & BUMD melalui kasus yang telah diungkap. Karakteristik riset ini adalah sebagai berikut: 1. Jenis penelitian adalah eksploratif (kualitatif) 2. Penelitian adalah penelitian deskriptif. 3. Dimensi waktunya adalah melibatkan satu waktu (one shoot) 4. Penelitian mendalam namun hanya melibatkan satu objek saja. 5. Metode pengumpulannya adalah dengan kontak langsung yakni dengan wawancara dan tidak langsung dengan data arsip. 6. Menetukan lingkungan risetnya adalah lingkungan rill. 7. Unit analisisnya adalah negara dimana Deputi Investigasi BPKP menjadi objek penelitiannya.
HASIL DAN BAHASAN modus operandi tindak kecurangan yang diungkap oleh Direktorat Investigasi BPKP di Instansi Pemerintah dan BUMN dan BUMD pada penerimaan anggaran dan pengelolaan aset, pengeluran anggaran, pengelolaan utang, dan kecurangan laporan keuangan, penulis menarik kesimpulan bahwa:
1. Jenis kecurangan yang paling sering terjadi baik di Instansi Pemerintah maupun BUMN dan BUMD adalah expense reimbursement scheme. Pada Instansi Pemerintahan dan BUMN dan BUMD tindak kecurangan expense reimbursement scheme meliputi mischaracterized expense, overstated expanse, dan fictious expense. Modus operandi yang dilakukan oleh pelaku juga cenderung serupa yaitu melakukan perubahan satu jenis biaya menjadi biaya yang dapat dicairkan oleh kas negara atau perusahaan. Pelaku akan menggolongkan biaya tersebut kedalam pengeluaran anggaran agar mendapatkan pencairan dana atau biaya penggantian, padahal seharusnya biaya tersebut tidak dapat dimasukkan kedalam pengeluaran anggaran. Untuk menutupi tindak kecurangannya para pelaku akan membuat SPJ atau laporan fiktif. 2. Tindak kecurangan yang paling sering terjadi di Instansi Pemerintah dan BUMN dan BUMD menurut aktifitasnya adalah pengadaan barang dan jasa. Tindak kecurangan terjadi di seluruh tahapan proses pengadaan. Pada proses pelelangan terjadi tindak kolusi antara rekanan dengan pejabat pemerintah dengan penunjukan langsung pemenang atau rekayasa pemenang. Pada saat penawaran penetapan harga direkayasa agar pihak-pihak terkait diuntungkan. Pada saat pelaksanaan rekanan memberikan barang dan jasa yang tidak sesuai dengan kontrak. Banyak juga terjadi pass through vendor dalam proses pengadaan. Modus operandi yang dilakukan oleh pelaku adalah dengan membuat perusahaan semu untuk memenangkan pelelangan dan kemudian menyerahkan pekerjaan ke perusahaan lain, sehingga mendapatkan keuntungan dari selisih harga yang ditetapkan. 3. Modus operandi tindak kecurangan di BUMN dan BUMD lebih rumit dan kompleks dibandingkan kecurangan pada Instansi Pemerintah, karena pada BUMN tindak kecurangan atas satu akun akan mempengaruhi akun lainnya sehingga upaya penyembunyian tindak kecurangan akan lebih banyak. Pada Instansi Pemerintah modus operandi yang terjadi hanya melibatkan satu jenis kegiatan, sehingga modus operandi tidak terlalu bervariasi. 4. Dalam semua tindak kecurangan di Instansi Pemerintah dan BUMN dan BUMD terjadi kolusi baik diantara pejabat/pegawai pemerintahan maupun antara pejabat/pegawai dengan rekanan/perusahaan. Tindak kecurangan yang terjadi pasti ada keterlibatan pejabat tinggi atau top management sebagai pihak yang memberikan wewenang. 5. Total Kerugian negara yang ditimbulkan dari kecurangan di Instansi Pemerintah pada tahun 2009 adalah sebesar Rp 1,8 Trilliun. Kerugian negara yang paling besar ditimbulkan dari tindak kecurangan penerimaan anggaran dan pengelolaan aset yaitu pada tindak kecurangan skimming sebesar Rp 1,7 Trilliun. Total Kerugian negara yang ditimbulkan dari kecurangan di BUMN dan BUMD pada tahun 2009 adalah Rp 51 Miliar dan US $11,633,995.00. Tindak kecurangan yang paling merugikan negara adalah dari kasus penyertaan modal oleh BUMN yaitu sebesar US$11,528,005.00. 6. Dalam pendeteksian tindak kecurangan di Instansi Pemerintah dan BUMN dan BUMD, auditor investigasi BPKP memiliki metode deteksi yang sama terhadap jenis kecurangan yang terjadi. Auditor investigasi BPKP menjadikan konfirmasi sebagai kunci dalam pengungkapan kecurangan karena pernyataan dari pihakpihak yang terkait merupakan bukti yang kuat. Dalam pelaksanaanya konfirmasi sulit dilakukan apabila kasus kecurangan terjadi sudah lama dan dalam periode waktu yang lama, sehingga orang-orang yang terlibat sulit ditemukan. Sering juga pihak-pihak terkait tidak mau memberikan pernyataan karena takut terlibat.
7. Auditor investigasi BPKP masih sulit untuk mengungkap tindak kecurangan kick back, terbukti tidak ada jenis kecurangan tersebut yang diungkap selama tahun 2009. Seperti kecurangan di dalam proses pengadaan auditor BPKP hanya bisa membuktikan bid rigging, overstated expense, maupun pass through vendors. Hal tersebut dikarenakan pihak-pihak tersebut sudah saling kerjasama untuk menutupi kecurangan.
SIMPULAN DAN SARAN Kecurangan paling banyak terjadi di instansi pemerintah namun keberagamannya paling banyak di BUMN dan BUMD. Yang paling sering terjadi adalah jenis kecurangan pengadaan barang dan jasa Saran yang diberikan: 1. Pada proses pengadaan BPKP dapat melakukan pengecekan secara rutin dan kunjungan dadakan (inspeksi) pada beberapa proses pelelangan. Dengan diadakannya hal ini, BPKP mendapatkan gambaran bagaimana proses pelelangan yang biasa terjadi. Inspeksi tersebut tidak boleh diketahui oleh pihak lain selain BPKP agar tidak ada persiapan oleh peserta maupun panitia pengadaan. 2. Metode konfirmasi merupakan kunci dalam berbagai pengungkapan, oleh karena itu kemampuan auditor dalam melakukan konfirmasi harus lebih ditingkatkan dengan meningkatkan kemampuan melakukan pendekatan dengan pihak yang dikonfirmasi. Hal tersebut dapat dilakukan dengan melakukan pelatihan secara berkala kepada auditor. 3. Untuk mengungkapkan kick back auditor investigasi BPKP dapat melakukan metode investigasi seperti yang diungkap Albrecht dalam bukunya fraud examination – 4th edition sebagai berikut: a) Periksa personil pegawai atas catatan untuk bukti utang, kesulitan keuangan lain, atau memiliki masalah sebelumnya b) Lakukan "audit khusus" dari fungsi pembelian untuk memeriksa tren dan perubahan harga dan pembelian volume dari berbagai vendor. c) Pencarian bukti komunikasi baik surat maupun bukti elektronik lainnya antara pegawai dengan vendor luar, spreadsheet, atau catatan lain yang berkaitan dengan kick backs tersebut. d) Pencarian atas catatan publik dan sumber lain untuk mengumpulkan bukti tentang gaya hidup tersangka. e) Melakukan pengawasan atau operasi rahasia lainnya. f) Mewawancarai mantan pembeli dan vendor tidak berhasil. g) Wawancara pembeli saat ini, dan, jika tidak ada kolusi dengan pegawai dicurigai, maka lakukan wawancara dengan atasan tersangka. h) Bersamaan mewawancarai pembeli yang dicurigai dan vendor yang dicurigai.
REFERENSI Albrecht, W. S., Albrecht C. C., Albrecht, C.O, Zimbelman, M. (2012). Fraud Examination (4th edition). Mason: South-Western Cengage Learning . Boynton,W. C., Raymond N. J, dan Walter G.K. Ahli bahasa oleh Paul A. Rajoe, Gina Gania, Ichsan Setiyo Budi. (2003). Modern Auditing (Edisi 7), Jilid II. Jakarta: Erlangga Mulyadi. (2002). Auditing, Buku Dua, Edisi Enam, Jakarta: Salemba Empat. Singleton, T. W., Singleton A. J., Bologna, G. J., Lindquist R. J. (2006). Fraud Auditing and Forensic Accounting (third edition). New Jersey: John & Wiley Sons, Inc. Tuanakotta, Theodorus M. (2010). Akuntansi Forensik & Audit Investigatif (edisi 2). Jakarta: Salemba Empat. Widjaya, Amin (2008). Pengantar Fraud Auditing. Jakarta: Harvarindo Miqdad, Muhammad. (2008). Mengungkap Praktek Kecurangan (fraud) Pada Korporasi Dan Organisasi Publik Melalui Audit Forensik. Jurnal Ilmu Ekonomì, Volume 3, Nomer 2, Mez' 2008. Kusumo W. (2010). Pelaksanaan Audit Investigatif Aparat Pengawas Internal Kementerian Luar Negeri Atas Pengelolan Keuangan Perwakilan RI di Luar Negeri (Studi Kasus Pada KJRI Ho Chi Minh City). Tesis S2 dipublikasikan, Universitas Bina Nusantara. Jakarta. Edratna (2009). Apa, bagaimana dan kapan akuntansi forensik digunakan?. http://edratna.wordpress.com/2009/04/27/apa-bagaimana-dan-kapan-akuntansiforensik-digunakan/. Diakses pada tanggal 20 Januari 2012. Sudarmo, Sawardi, T., Yulianto A. (2008). Fraud Auditing. http://pusdiklatwas.bpkp.go.id/filenya/namafile/353/FA.pdf. Diakses pada tanggal 20 Januari 2012 Wartawarga (2009). Audit Investigasi. http://wartawarga.gunadarma.ac.id/2009/10/auditinvestigasi/. Diakses tanggal 20 januari 2012.
RIWAYAT PENULIS Rosnalia lahir di kota Jakarta pada 20 Februari 1991. Penulis menamatkan pendidikan S1/S2/S3 di Bina Nusantara dalam bidang Akuntansi pada 2012. Saat ini bekerja sebagai Graduate Trainess di Ernst and Young. Penulis aktif di Bina Nusantara Softball Baseball Club sebagai Anggota.
