FRAUD KEGIATAN
PENGADAAN BARANG/JASA
Disampaikan oleh: Ika Gunawan, SST, Ak, ME @ika_gun
1
1. 77 % Kasus Korupsi Yg Ditangani KPK Terkait dgn Pengadaan Barang/Jasa* 2. 100 % Kasus Korupsi Pengadaan Barang/Jasa Yang Ditangani KPK, terjadi karena adanya : Kolusi – Persekongkolan Horizontal - Vertikal 3. Proyek Yang Berasal dari Dana ABT, Sangat Rawan dengan Korupsi.
2
@ika_gun
» An array of irregularities and illegal acts characterizedby intentional deception”; (sekumpulan tindakan yang tidak diijinkan dan melanggar hukum yang ditandai dengan adanya unsur kecurangan yang disengaja) ( sumber: the Institute of Internal Auditors (IIA))
3
@ika_gun
Menurut Mark R Simmons, CIA CFE, suatu tindakan dianggap sebagai suatu fraud/kecurangan jika memenuhi empat kriteria, yaitu: » Tindakan tersebut dilakukan pelaku secara sengaja » Terdapat korban yang menganggap bahwa tindakan pelaku adalah wajar dan benar, karena korban tidak mengetahui keadaan yang sebenarnya. Pelaku dan korban dapat berupa individu atau kelompok. » Korban percaya dan bertindak atas dasar tindakan pelaku » Korban dirugikan oleh tindakan pelaku 4
@ika_gun
Perceived Opportunity
FraudTriangle
Pressure / Motive
Rationalization
5
Donald R. Cressey, Others People Money, A study In The Social Psychology of Embezzlement.
@ika_gun
LANGKAH KECURANGAN +
1. 2. 3.
1. Document Examination 2. Computer Search 3. Physical Assets Counts
Surveillance & covert operation Invigilation Physical evidence
CONVERSION 1. Public Records Search 2. Net Worth Method
@ika_gun
6
7
@ika_gun
Salah satu elemen penting mendeteksi kecurangan adalah :
dalam
» Kemampuan untuk mengenal dan mengidentifikasi secara cepat potensi terjadinya kecurangan. Indikasi adanya kecurangan (Red Flags) bukan berarti telah terjadi adanya kecurangan, namun petunjuk tersebut (Indikasi) dapat menjadi perhatian agar seorang Auditor lebih waspada bahwa orang yang dicurigai memiliki kesempatan dan kemungkinan dapat melakukan kecurangan. @ika_gun
8
9
@ika_gun
» Bukti tidak langsung mengungkapkan secara tidak langsung atas suatu tindak pelanggaran atau faktafakta dari seseorang yang mungkin mempunyai niat atau motif melakukan pelanggaran. » Meskipun bukti ini mungkin benar, tetapi Bukti Tidak Langsung sebenarnya tidak menetapkan suatu fakta secara meyakinkan. Bukti ini diperoleh berdasarkan pengalaman, pengamatan fakta atau kejadian/ peristiwa, yang menetapkan pertalian antara fakta-fakta yang diketahui dan telah dibuktikan dengan fakta lain nya. @ika_gun
10
INDIKASI KASUS KORUPSI
PENYIMPANGAN KASUS KORUPSI Suatu bentuk proses kejadian yang menyimpang dan tidak sesuai dengan peraturan per UU an yang berlaku.
11
@ika_gun
Seribu Indikasi “Tidak Bernilai” jika Tidak bisa dibuktikan adanya Unsur Penyimpangan/ Unsur Melawan Hukumnya.
12
@ika_gun
1. Persekongkolan Horizontal 2. Persekongkolan Vertikal 3. Persekongkolan Horizontal dan Vertikal
13
@ika_gun
» Persekongkolan Yang Terjadi diantara Para Sesama Rekanan. •
Persekongkolan ini dikategorikan sebagai Persekongkolan dengan Menciptakan Persaingan Semu Diantara Peserta Tender PPK / KPA Panitia Pengadaan Barang / Jasa
Penyedia Barang/jasa Kontraktor Rekanan
@ika_gun
Penyedia Barang/jasa Kontraktor Rekanan
Penyedia Barang/jasa Kontraktor 14 Rekanan
Persekongkolan Yang Terjadi Antara Salah Satu Atau Beberapa Rekanan dengan Panitia Pengadaan Barang atau PPK/KPA.
PPK / KPA Panitia Pengadaan Barang / Jasa
Penyedia Barang/jasa Kontraktor Rekanan
@ika_gun
Penyedia Barang/jasa Kontraktor Rekanan
Penyedia Barang/jasa Kontraktor 15 Rekanan
Persekongkolan antara Panitia Pengadaan dan /atau PPK/KPA dengan para Rekanan. Salah satu bentuk persekongkolan ini adalah : 1. Pelelangan Fiktif (Proses Pelelangan sebenarnya tidak pernah dilakukan dan hanya dibuat persyaratan administrasi saja seolah-olah telah dilakukan pelelangan/Formalitas). 2. Melibatkan : Supplier / Agen Tunggal / Distributor / Pabrikan
PPK/KPA Panitia Lelang atau Pengadaan Barang / Jasa
A Penyedia Barang/jasa Kontraktor Rekanan
@ika_gun
B Penyedia Barang/jasa Kontraktor Rekanan
C Penyedia Barang/jasa16 Kontraktor Rekanan
1. Waktunya sangat mendesak. 2. Kebijakan / Perintah Pimpinan. 3. Barangnya Spesifik. Barang dikatakan Spesifik jika tidak ada Pabrikan lain yang bisa memproduksi barang dengan fungsi dan manfaat yang sama untuk menggantikan fungsi dari barang tersebut. 17
@ika_gun
Risiko Pada “PERENCANAAN PBJ” 18
@ika_gun
Overview • Aspek dalam tahap perencanaan pengadaan: • Menentukan tujuan pengadaan barang/jasa. • Menentukan sasaran yang dituju dengan dilakukannya pengadaan barang/jasa tersebut. • Mengkaji posisi awal dengan menentukan kebutuhan, dari segi kualitas dan kuantitasnya. • Memilih alternatif dari metode-metode yang tersedia. 19
@ika_gun
Lingkup Perencanaan PBJ
1
2
3
4
5
• Merencanakan pemaketan pekerjaan • Merencanakan jadwal pelaksanaan pekerjaan • Menyediakan biaya pengadaan • Pembentukan atau penunjukan pengelola pengadaan • Mengumumkan paket-paket pengadaan 20
@ika_gun
Risiko Dalam Perencanaan PBJ 1.
Penentuan paket pekerjaan dan jadwal pelaksanaannya tidak diotorisasi oleh pejabat yang berwenang (PA/KPA).
2.
Pelimpahan tugas dari PPK ke Panitia/Pejabat/ Unit Layanan Pengadaan dan pelaporan dari Panitia/Pejabat/Unit Layanan Pengadaan ke PPK terlambat sehingga mengganggu jadwal pelaksanaan pekerjaan atau jadwal pelaksanaan pengadaan.
3.
Jadwal pelaksanaan pengadaan yang disusun tidak realistis.
4.
Tidak mengumumkan secara terbuka rencana pengadaan barang/jasa pada awal pelaksanaan anggaran.
@ika_gun
21
Risiko : Dalam Perencanaan PBJ 5.
Pemaketan pekerjaan yang direkayasa mengarah kepada beberapa penyedia barang/jasa yang berasal dari kelompok tertentu dalam rangka “tender arisan” atau bagi-bagi keuntungan.
6.
Memecah pengadaan barang/jasa menjadi beberapa paket untuk menghindari pelelangan.
7.
Memecah paket pekerjaan yang menurut sifat pekerjaannya seharusnya merupakan satu kesatuan paket.
8.
Menyatukan atau memusatkan beberapa kegiatan yang tersebar di beberapa daerah yang menurut sifat pekerjaan dan tingkat efisiensinya seharusnya dilakukan di daerah masingmasing. 22
@ika_gun
Risiko : Dalam Perencanaan PBI 9.
Menggabungkan beberapa paket pekerjaan yang sifat pekerjaan dan besaran nilainya seharusnya dapat dilakukan usaha kecil menjadi satu paket pekerjaan yang hanya dapat dilaksanakan oleh usaha non kecil (menengah dan besar). 10. Penentuan jadwal waktu pelaksanaan pekerjaan yang tidak realistis. 11. Pemilihan metode evaluasi dengan sistem nilai (merit point) untuk evaluasi yang seharusnya menggunakan sistem gugur, hal ini dilakukan untuk memenangkan produk/merk atau penyedia barang/jasa tertentu. 12. Biaya untuk mendukung pelaksanaan pengadaan tidak dianggarkan secara memadai. Sehingga terkadang menyulitkan pelaksanaan pelelangan/seleksi atau mengambil dana dari para peserta pengadaan.
@ika_gun
23
Risiko Pada “PENGELOLA PENGADAAN” 24
@ika_gun
Pengelolaan Pengadaan » ULP, Pejabat Pengadaan, PPK, PPHP. » Syarat “kompetensi, etika, adm” Integritas, disiplin, tanggung jawab; Tidak ada konflik (hubungan keluarga,rangkap jabatan) Memahami tata cara pengadaan; Memahami substansi pekerjaan;
25
@ika_gun
Risiko Terkait Pengelolaan pengadaan » Pelaksana pengadaan : Tidak kompeten, tidak integritas, tidak independen, dll. » Perangkapan tugas/jabatan.
26
@ika_gun
Risiko Pada “HPS” 27
@ika_gun
Overview » Arti penting Risiko Pada penyusunan HPS » Fokus Risiko Pada : - proses penyusunannya *) bagaimana HPS disusun. dan *) faktor-faktor yang harus dipertimbangkan dalam penyusunan HPS - bagaimana HPS tersebut digunakan *) HPS digunakan sebagai alat pembanding 28
@ika_gun
Risiko Penyimpangan HPS
1. HPS tidak ada atau tidak disusun secara keahlian 2. HPS disusun tanpa berdasarkan data pendukung yang memadai. 3. Data pendukung penyusunan HPS ditutup-tutupi atau sulit diperoleh. 4. HPS disusun tidak berdasarkan harga standar/ harga pasar setempat.
29
@ika_gun
Risiko Penyimpangan HPS 6. Penggelembungan (mark-up) harga dalam HPS. 7. HPS disusun dengan tidak memperhatikan perilaku biaya yaitu membedakan biaya tetap (yang cenderung akan menurun seiring dengan bertambahnya volume pekerjaan) dan biaya variabel. 8. Harga barang/jasa dalam HPS mengarah pada merek/produk tertentu. 9. Penambahan item-item biaya yang tidak diperkenankan oleh ketentuan. 10. HPS tidak disahkan Pejabat Pembuat Komitmen. 30
@ika_gun
Risiko Pada “PROSES KUALIFIKASI” 31
@ika_gun
Risiko Terkait Kualifikasi 1. Kriteria evaluasi kualifikasi tidak ada atau tidak jelas 2. Calon penyedia menyampaikan isian kualifikasi tidak benar 3. Penilaian oleh pengelola pengadaan tidak obyektif
34
@ika_gun
Risiko Pada “DOKUMEN PENGADAAN BARANG/JASA” 35
@ika_gun
Substansi Dokumen PBJ Dokumen kualifikasi : untuk menilai kompetensi, kemampuan usaha dan pemenuhan syarat bagi penyedia B/J. Dokumen pemilihan penyedia B/J a. Pengumuman b. Undangan kepada penyedia barang/jasa c. Instruksi Kepada Peserta Pengadaan d. Bentuk Penawaran dan Perjanjian e. Syarat-syarat Kontrak (Umum dan Khusus) f. Spesifikasi Teknis/Gambar atau KAK (Konsultansi) & RKS g. Bentuk surat dan jaminan penawaran h. Draft Kontrak Kriteria Evaluasi dan tatacara pemasukan dan peniaian penawaran Dibuat dan disahkan Oleh ULP/Panitia Pengadaan @ika_gun
36
Risiko Terkait Kualifikasi • Dokumen pengadaan tidak lengkap dan kondisi-kondisi penting tidak disajikan. • Syarat-syarat penawaran tidak jelas, tepat dan pasti sehingga ada ruang bagi keragu-raguan dan intepretasi yang berbeda. • Kurangnya keahliaan dan kompetensi ULP/Panitia /Pejabat Pengadaan, dan adanya keterlibatan pimpinan dalam proses persiapan dokumen pengadaan sehingga mungkin dapat menyebabkan dokumen pengadaan disusun dengan tidak tepat.
37
@ika_gun
37
Risiko Terkait Dokumen PBJ » Spesifikasi teknis mengarah pada produk atau penyedia jasa tertentu, sebagai akibat dari adanya conflic of interest dan memihak pada penyedia jasa tertentu. » Kriteria kelulusan evaluasi tidak ada atau tidak jelas dalam dokumen pemilihan, atau penambahan kriteria evaluasi yang tidak perlu.
38
@ika_gun
Risiko Pada “PENGUMUMAN PENGADAAN” 39
@ika_gun
1. Pengumuman fiktif 2. Tidak mengumumkan di tempat yang tidak ditentukan 3. Dalam teks pengumuman tercantum persyaratan yang berimplikasi dapat menghambat/membatasi peserta 4. Materi pengumuman lelang membingungkan atau tidak lengkap. Contoh: lokasi pengambilan dokumen tidak jelas; pengumuman barang TI – tidak jelas apa bentuk barang yang akan diadakan. 5. Jangka waktu pengumuman tidak sesuai ketentuan (terlalu singkat)
40
@ika_gun
@ika_gun
@ika_gun
» Penjelasan (pre bid meeting) yang terbatas pada kelompok tertentu. » Tidak membuat dokumentasi rapat penjelasan » Berita acara pemberian penjelasan tidak disebarluaskan kepada seluruh peserta. » Seluruh kesepakatan dalam rapat yang merupakan perubahan penting atas dokumen pemilihan penyedia tidak dituangkan dalam adendum dokumen pemilihan penyedia (sebagai upaya agar kesepakatan yang dicapai pada saat penjelasan lelang tidak ditaati oleh panitia lelang). » Penjelasan yang diberikan panitia terhadap pertanyaan para peserta lelang dibiarkan tidak jelas dan lengkap. » Klarifikasi kepada peserta lelang diberikan oleh orang yang tidak berwenang (panitia lelang). 43
@ika_gun
@ika_gun
» Adanya relokasi tempat penyerahan dokumen penawaran yang tidak diinformasikan ke seluruh penyedia barang/jasa yang telah mendaftar atau lokasi penyerahan dokumen sulit ditemukan; » Jangka waktu penyampaian penawaran yang terlalu singkat dan kurang memperhatikan kompleksitas barang/jasa yang diadakan; » Batas akhir pemasukan dokumen penawaran diundurkan atau dimajukan tanpa adanya dokumen addendum dokumen pemilihan/seleksi;
45
@ika_gun
» Penyimpanan dokumen penawaran tidak dilakukan pada kotak atau tempat yang aman/terkunci; » Penerimaan dokumen penawaran yang terlambat dan tidak digugurkan; » Dokumen penawaran tidak lengkap disampaikan dan disusulkan setelah acara pembukaan dokumen penawaran.
46
@ika_gun
47
@ika_gun
» Kriteria evaluasi tidak sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam dokumen pengadaan. » Penggantian dokumen penawaran dari penyedia barang/jasa setelah tahap pembukaan dokumen penawaran » Seluruh hasil evaluasi penawaran tidak didokumentasikan dalam suatu berita acara. Dokumen penawaran tidak lengkap disampaikan dan disusulkan setelah acara pembukaan dokumen penawaran. » Berita acara evaluasi penawaran tidak mencantumkan justifikasi tentang hal-hal yang menggugurkan suatu penawaran (bila ada). » Panitia/pejabat/unit layanan pengadaan memberlakukan standar ganda » Panitia/pejabat/unit layanan pengadaan kurang paham mengenai persyaratan teknis sehingga mempengaruhi penilaian/hasil evaluasi.
48
@ika_gun
@ika_gun
» Proses penetapan pemenang lelang tidak didokumentasikan » Pengumuman pemenang tidak mencantumkan hal-hal yang menjadi persyaratan. » Tanggal pengumuman sengaja ditunda. » Pengumuman pemenang tidak diumumkan di tempat semestinya. @ika_gun
50
@ika_gun
» Surat sanggahan dan/atau sanggah banding tidak ditanggapi atau ditunda-tunda sehingga melewati batas waktu yang diperkenankan oleh ketentuan. » Sanggahan dan/atau sanggah banding yang diterima tidak dijawab. » Jawaban atas sanggahan dan/atau sanggah banding tidak memuaskan atau tidak didukung dengan bukti yang meyakinkan. » Jawaban atas sanggahan dan/atau sanggah banding tidak dijawab oleh pejabat/pihak yang berwenang. 52
@ika_gun
@ika_gun
» Jangka waktu penerbitan SPPBJ melampaui batas waktu yang diperkenankan. » Penunjukan pemenang lelang tidak diberikan kepada peserta yang menawarkan harga terendah yang responsif. » Penunjukan pemenang lelang berbeda dengan usulan calon pemenang dari ULP.
54
@ika_gun
@ika_gun
» Barang/jasa yang diperjanjikan telah diterima sebelum surat perjanjian ditandatangani oleh kedua belah pihak. » Penandatanganan surat perjanjian yang ditunda-tunda tanpa alasan yang jelas. » Rekomendasi dari ULP/Pejabat Pengadaan belum/tidak dipertimbangkan oleh pejabat yang menandatangani surat perjanjian (Pejabat Pembuat Komitmen) pada saat surat perjanjian tersebut ditandatangani. » Dalam hal nilai pengadaan di atas Rp100 Miliar, surat perjanjian yang ditandatangani belum dikonsultasikan dengan unit kerja yang bertanggung jawab dengan masalah hukum dan keuangan. @ika_gun
56
» Penyedia barang/jasa yang tercantum dalam kontrak tidak sesuai dengan hasil penunjukan pemenang. » Harga kontrak tidak sesuai dengan dokumen pemilihan barang/jasa atau penawaran dari pemenang. » Spesifikasi dalam surat perjanjian diubah tanpa persetujuan kedua belah pihak. » Klausul dalam surat perjanjian tidak lengkap dan jelas. » Syarat umum dan syarat khusus kontrak yang penting sengaja dihilangkan. @ika_gun
57
» Klausul dalam surat perjanjian merugikan kepentingan pemberi kerja dan atau /negara. » Penetapan jumlah hari pelaksanaan pekerjaan tidak sesuai dengan penetapan tanggalnya. » Surat perjanjian tidak dilengkapi surat jaminan pelaksanaan sesuai ketentuan. » Tanggal surat jaminan pelaksanaan lebih belakangan dibandingkan tanggal kontrak. 58
@ika_gun
» Jaminan pelaksanaan tidak disesuaikan dengan addendum. » Terdapat kesepakatan di bawah tangan atau surat perjanjian lain yang ditandatangani antara pemberi kerja dengan penyedia barang/jasa. » Negosiasi penurunan harga kontrak diikuti pula dengan pengurangan lingkup atau volume pekerjaan yang seharusnya mensyaratkan perlunya dilakukan lelang ulang. @ika_gun
59
@ika_gun
» Pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya ˃ Penyedia barang/jasa tidak melanjutkan atau tidak menyelesaikan pengadaan barang/jasa. ˃ Keterlambatan penyerahan barang/jasa oleh penyedia barang/jasa tanpa alasan yang diperkenankan dalam kontrak, dan belum dikenakan sanksi denda keterlambatan sesuai ketentuan dalam kontrak. ˃ Pemberian addendum oleh PPK terhadap keterlambatan tanpa pertimbangan yang layak dan wajar sesuai dengan ketentuan dalam kontrak. ˃ Volume/jumlah barang/jasa yang diserahkan tidak sesuai dengan ketentuan dalam surat perjanjian.
@ika_gun
61
˃ Kualitas barang/jasa yang diserahkan tidak sesuai dengan ketentuan dalam spesifikasi teknis dalam surat perjanjian. ˃ Pekerjaan fiktif, dilakukan hanya sebagian atau tidak dilakukan sama sekali. Biasanya terjadi atau dilakukan pada pekerjaan yang dilakukan di tempat sulit (misalnya daerah terpencil, hutan atau gunung) atau pekerjaan yang sulit dilakukan pengecekan fisik (misalnya di dalam tanah atau di bawah laut). ˃ Nilai barang/pekerjaan dalam Contract Change Order (CCO) yang dituangkan dalam addendum melebihi 10% dari nilai kontrak awal yang tidak disebabkan oleh kondisi darurat/penanganan bencana alam. ˃ Addendum pekerjaan tambah (kurang dari 10% nilai kontrak ) yang dilakukan tidak sesuai dengan kebutuhan riil di lapangan.
62
@ika_gun
˃ Pekerjaan disubkontrakkan kepada rekanan lainnya tanpa persetujuan PPK. ˃ Penyerahan barang/jasa dilakukan di lokasi yang tidak tepat. ˃ Barang/jasa yang diadakan belum/tidak dapat dimanfaatkan oleh satker pengguna. ˃ Tidak ada petugas yang ditunjuk untuk menerima barang/jasa (tidak ada panitia penerima hasil pekerjaan). ˃ PPHP tidak melakukan pengecekan jumlah atau volume dan kualitas atau spesifikasi barang/jasa sesuai dengan surat perjanjian. ˃ PPHP telah melakukan pengecekan jumlah atau volume dan kualitas atau spesifikasi barang/jasa tetapi gagal menemukan adanya perbedaan jumlah atau volume dan kualitas atau spesifikasi barang/jasa sesuai dengan surat perjanjian. ˃ Perubahan lingkup pekerjaan.
63
@ika_gun
2.Pekerjaan jasa konsultansi ˃ Penggantian personil dan/atau peralatan oleh penyedia barang/jasa tanpa alasan yang jelas dan persetujuan PPK. ˃ Penyedia jasa tidak menyerahkan laporan akhir penyelesaian pekerjaan dan atau laporan akhir belum disetujui PPK.
64
@ika_gun
@ika_gun
» Pembayaran yang tidak sesuai kemajuan fisik pekerjaan. » Pembayaran dibuat tanpa otorisasi yang tepat dan sesuai ketentuan. » Pembayaran kepada Penyedia Barang/Jasa terlambat tanpa ada justifikasi dari PPK, dan tanpa dikenakan ganti rugi. » Kekurangan pemungutan dan penyetoran pajak/PNBP. » Pelaporan yang tidak dilaksanakan. » Pelaporan yang tidak sesuai keadaan yang sebenarnya terjadi.
66
@ika_gun
67
@ika_gun
1
PERENCANAAN PENGADAAN
PENYAKIT 1A PENGGELEMBUNGAN ANGGARAN (MARK UP)
PENYAKIT 1B RENCANA PENGADAAN YANG DIARAHKAN
• PENDEKATAN ANGGARAN BUKAN KEBUTUHAN RIIL • SISTEM ANGGARAN 1 TAHUN MENJADI KENDALA • DANA ABT.
PENYAKIT 1C REKAYASA PEMAKETAN UNTUK KKN
PENYAKIT 1D
@ika_gun
PENENTUAN JADWAL PENGADAAN YANG TIDAK REALISTIS
68
2
PEMBENTUKKAN PANITIA
PENYAKIT 2A PANITIA TIDAK TRANSPARAN
PENYAKIT 2B INTEGRITAS PANITIA LEMAH
PENYAKIT2C PANITIA YANG ‘MEMIHAK’
PENYAKIT 2D PANITIA TIDAK INDEPENDEN
@ika_gun
• SERTIFIKAT AHLI • PAKTA INTEGRITAS • PENGUMUMAN AWAL TAHUN • TG JAWAB/WEWENANG
69
3
PRAKUALIFIKASI PERUSAHAAN
PENYAKIT 3A DOKUMEN ADMINISTRATIF TIDAK MEMENUHI SYARAT
PENYAKIT 3B DOKUMEN ADMINISTRATIF ‘ASPAL’
PENYAKIT 3C LEGALISASI DOKUMEN TIDAK DILAKUKAN
PENYAKIT 3D EVALUASI TIDAK SESUAI KRITERIA
@ika_gun
• PRA & PASCA KUALIFIKASI LANGSUNG PADA SAAT PENGADAAN OLEH PANITIA PENGADAAN. • PROSES SEDERHANA
70
4
PENYUSUNAN DOKUMEN LELANG
PENYAKIT 4A SPESIFIKASI YANG DIARAHKAN
PENYAKIT 4B REKAYASA KRITERIA EVALUASI
PENYAKIT 4C DOKUMEN LELANG NON-STANDAR
PENYAKIT 4D DOKUMEN LELANG YANG TIDAK LENGKAP
@ika_gun
• DOKUMEN LELANG SEDERHANA • TIDAK PERLU DOKUMEN PENDUKUNG • PERIZINAN DISEDERHANAKAN • EVALUASI SEDERHANA. 71
5
PENGUMUMAN LELANG
PENYAKIT 5A PENGUMUMAN LELANG YANG SEMU ATAU FIKTIF
PENYAKIT 5B JANGKA WAKTU PENGUMUMAN TERLALU SINGKAT
• PENGUMUMAN PENGADAAN PADA AWAL TAHUN ANGGARAN • PENGGUNAAN e-PROCUREMENT
PENYAKIT 5C PENGUMUMAN LELANG TIDAK LENGKAP 72
@ika_gun
6
PENGAMBILAN DOKUMEN LELANG PENYAKIT 6A DOKUMEN LELANG YANG DISERAHKAN TIDAK SAMA (INKONSISTEN)
PENYAKIT 6B WAKTU PENDISTRIBUSIAN DOKUMEN TERBATAS
PENYAKIT 6C LOKASI PENGAMBILAN DOKUMEN SULIT DICARI
• e-PROCUREMENT • DOKUMEN LELANG DISEDERHANAKAN
@ika_gun
73
7
PENYUSUNAN HARGA PERKIRAAN SENDIRI
PENYAKIT 7A GAMBARAN NILAI HARGA PERKIRAAN SENDIRI DITUTUP-TUTUPI
PENYAKIT 7B PENGGELEMBUNGAN (MARK-UP) UNTUK KEPERLUAN KKN.
PENYAKIT 7C
• HPS TIDAK RAHASIA • HPS DISUSUN SECARA AHLI
HARGA DASAR YANG TIDAK STANDAR (DALAM KKN)
PENYAKIT 7D PENENTUAN ESTIMASI HARGA TIDAK SESUAI ATURAN
@ika_gun
74
8
PENJELASAN /AANWIJZING
PENYAKIT 8A PRE BID MEETING YANG TERBATAS
PENYAKIT 8B INFORMASI & DESKRIPSI TERBATAS
PENYAKIT 8C PENJELASAN YANG KONTROVERSIAL
@ika_gun
• TIDAK TERDAPAT PEMBATASAN WILAYAH PESERTA PELELANGAN • HPS BUKAN RAHASIA • E-PROCUREMENT 75
9
PENYERAHAN & PEMBUKAAN PENAWARAN PENYAKIT 9A RELOKASI TEMPAT PENYERAHAN DOKUMEN PENAWARAN
PENYAKIT 9B PENERIMAAN DOKUMEN PENAWARAN YANG TERLAMBAT
PENYAKIT 9C PENYERAHAN DOKUMEN FIKTIF
PENYAKIT 9D KETIDAKLENGKAPAN DOKUMEN PENAWARAN
@ika_gun
• PENYEDERHANAAN DOKUMEN PENAWARAN • PENGUMUMAN SECARA TERBUKA. 76
10 EVALUASI PENAWARAN
PENYAKIT 10A KRITERIA EVALUASI CACAT
PENYAKIT 10B PENGGANTIAN DOKUMEN
PENYAKIT 10C EVALUASI TERTUTUP DAN TERSEMBUNYI
PENYAKIT 10D PESERTA LELANG TERPOLA DALAM RANGKA BERKOLUSI
@ika_gun
• DOKUMEN DITELITI HANYA UNTUK CALON PEMENANG TERPILIH • TIDAK ADA PEMBATASAN WILAYAH PESERTA LELANG 77
11
PENGUMUMAN CALON PEMENANG
PENYAKIT 11A PENGUMUMAN SANGAT TERBATAS
PENYAKIT 11B TANGGAL PENGUMUMAN SENGAJA DITUNDA
PENYAKIT 11C PENGUMUMAN YANG TIDAK INFORMATIF
@ika_gun
• e-PROCUREMENT • EVALUASI RINCI HANYA PADA 3 CALON PEMENANG • TERSEDIA WAKTU UNTUK MEMAHAMI PENGUMUMAN
78
12
SANGGAHAN PESERTA LELANG
PENYAKIT 12A TIDAK SELURUH SANGGAHAN DITANGGAPI
PENYAKIT 12B SUBSTANSI SANGGAHAN TIDAK DITANGGAPI
PENYAKIT 12C SANGGAHAN PROFORMA UNTUK MENGHINDARI TUDUHAN TENDER DIATUR
PENYAKIT 12D PANITIA KURANG INDEPENDEN DAN AKUNTABEL
@ika_gun
79
13
PENUNJUKKAN PEMENANG LELANG
PENYAKIT 13A SURAT PENUNJUKAN YANG TIDAK LENGKAP
PENYAKIT 13B SURAT PENUNJUKAN YANG SENGAJA DITUNDA PENGELUARANNYA
PENYAKIT 13C SURAT PENUNJUKAN YANG DIKELUARKAN DENGAN TERBURU BURU
PENYAKIT 13D SURAT PENUNJUKAN YANG TIDAK SAH
@ika_gun
80
14
PENANDATANGANAN KONTRAK
PENYAKIT 14A PENANDATANGANAN KONTRAK YANG KOLUTIF
PENYAKIT 14B PENANDATANGAN KONTRAK YANG DITUNDA-TUNDA
PENYAKIT 14C PENANDATANGANAN KONTRAK SECARA TERTUTUP
PENYAKIT 14D PENANDATANGANAN KONTRAK TIDAK SAH
@ika_gun
• SYARAT TANDA TANGAN ATASAN LANGSUNG PIMPRO ..????... • 100% TANGGUNGJAWAB PENGGUNA BARANG JASA. 81
15
PENYERAHAN BARANG/JASA
15-A PENYERAHAN BARANG PENYAKIT 15A-1 KUALIFIKASI BARANG TIDAK SESUAI SPESIFIKASI
PENYAKIT 15A-2 KRITERIA PENERIMAAN BARANG BIAS
PENYAKIT 15A-3 VOLUME BARANG TIDAK SAMA DENGAN YANG TERTULIS DI DOKUMEN LELANG
PENYAKIT 15A-4 JAMINAN PASCA JUAL PALSU
@ika_gun
82
15-B PENYERAHAN JASA KONSULTAN PENYAKIT 15B-1 REKOMENDASI PALSU
15-C PENYERAHAN JASA KONSTRUKSI PENYAKIT 15C-1 VOLUME KONSTRUKSI TIDAK SESUAI DENGAN YANG DIMINTA SPESIFIKASI/BOQ
PENYAKIT 15B-2
PENYAKIT 15C-2
KRITERIA PENERIMAAN KARYA KONSULTAN BIAS
KRITERIA PENERIMAAN HASIL KERJA KONSTRUKSI BIAS
PENYAKIT 15B-3
PENYAKIT 15C-3
DATA LAPANGAn DIPALSUKAN
PERINTAH PERUBAHAN VOLUME DALAM RANGKA KKN/CONTRACT CHANGE ORDER
PENYAKIT 15B-4
PENYAKIT 15C-4
DESIGN PLAGIATE (TANPA DUKUNGAN DESIGN NOTE)
@ika_gun
VOLUME KONSTRUKSI TIDAK SESUAI DALAM RANGKA KKN
83
Metode Penghitungan Kerugian tidak dapat dipolakan secara seragam karena Jenis Kasus & Modus Operandi berbeda-beda.
Besar / Kecil nya Kerugian sangat tergantung dari : 1. Tingkat Keterlibatan pihak2 yang terkait dalam Kasus Fraud. 2. Tingkat Kedalam Perolehan “Bukti” yang dimiliki oleh Seorang Auditor /Investigator
84
@ika_gun
PENYIMPANGAN PROSES LELANG SANGAT MENENTUKAN BESARAN NILAI Kerugian 1
Pengaduan : Realisasi Fisik Barang Tidak Sesuai Kontrak Nilai Kontrak Rp 3 M (100 unit X Rp 30 Jt)
3
2
Tidak Dilakukan Analisa Proses Lelang
Proses Audit Inv : Realisasi = 70 Unit Fiktif = 30 Unit
4 Perencanaan
5
Proses Lelang
Dilakukan Analisa Proses Lelang Ditemukan Faktur Pembelian
6
Harga Beli Rekanan Per Unit =Rp 20 Jt
Proses Dik Ditemukan Adanya Penyimpangan Proses Lelang @ika_gun
Pelaksanaan
Kerugian Nilai Kontrak = Rp 3.000.000.000 Realisasi = 70 x Rp30 Jt = Rp 2.100.000.000 Kerugian = Rp 900.000.000
Penyerahan
7 Nilai Kerugian Nilai Kontrak = Rp 3.000.000.000 Realisasi = 70 x Rp20 Jt = Rp 1.400.000.000 Kerugian = Rp 1.600.000.000
85
KASUS IKLAN LAYANAN MASYARAKAT Instansi
Penyidik
Production House , Kontrak = Rp 3,5 M Biaya Produksi Iklan Rp 500 Juta
Kerugian- Penyidik
Biaya Penayangan TV 60 Kali @ Rp 50 Jt = Rp 3 M
(60 – 20) x Rp 50 Jt = Rp 2 M
Kerugian versi auditor
Nilai Kontrak
= Rp 3.500 Jt
Real Bi Tanyang =20xRp10 Jt = Rp 200 Jt Biaya Produksi Iklan = Rp 300 Jt
Kerugian
@ika_gun
=Rp = Rp 3.000 Jt
Hasil Konfirmasi pada Media TV = 20 Tayang
500 Jt
Penyimpangan Proses Lelang - Lelang Formalitas - Biaya Produksi di Sub kan Pada Production house lain Senilai Rp 300 Juta. 86
Biaya Tayang Real = 20 x Rp 10 Jt = Rp 200 Jt
1
2
3 4
87
@ika_gun
88
@ika_gun
