Ronny Khalishadi Suryanegara

PELAKSANAAN PROGRAM INOVASI TAMBAK BAGI KELOMPOK TANI MINA LESTARI SEBAGAI BAGIAN PELAKSANAAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (STUDI KASUS PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN PT.PLN (PERSERO) PLTU LONTAR) Ronny Khalishadi Suryanegara Departemen Ilmu Kesejahteraan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia, Depok 16242, Indonesia) Email: [email protected]

Abstrak Skripsi ini membahas tentang Pelaksanaan Program Inovasi Tambak Bagi Kelompok Tani Mina Lestari Sebagai Bagian Pelaksanaan Corporate Social Responsibility (Studi Kasus Program Kemitraan Dan Bina Lingkungan PT. PLN (Persero) PLTU Lontar dengan metode deskriptif dan pendekatan kualitatif. Penelitian ini memaparkan tentang pelaksanaan program inovasi tambak bagi kelompok tani mina lestari. Selain itu penelitian ini juga mencoba menggambarkan faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan program inovasi tambak bagi kelompok tani mina lestari.

Implementation of Innovation Pond Program For Mina Lestari Farmers As The Implementation of Corporate Social Responsibility (Case Study Partnership Program and Community Developmnet PT. PLN (Persero) PLTU Lontar) Abstract This thesis discusses abou the implementation of innovative pond programs for farmer groups mina farm sustainably as part of Corporate Social Responsibility (A Case Study of the Partnership and Community Development PT. PLN (Persero) PLTU Lontar). This research is qualitative with descriptive interpretive. The data were collected by means depth interview. The results showed process of program implementation and the factors supporting and inhibiting the implementation program. Keywords: CSR, Community Development, Implementation Program, Supporting and Inhibiting The Implementation Program Factors

1. Pendahuluan Perkembangan partisipasi dunia usaha dalam kehidupan bermasyarakat senantiasa dikaitkan dengan adanya interaksi antara perusahaan dengan masyarakat. Interaksi yang dilakukan oleh perusahaan kepada masyarakat pada umumnya bersifat positif dalam rangka membantu menyelesaikan berbagai persoalan yang seringkali dikaitkan dengan aktivitas usaha perusahaan. Dalam rangka untuk menjaga keberlangsungan interaksi yang baik antara perusahaan dengan masyarakat, perusahaan menyelenggarakan

aktivitas yang disebut tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Sosial Responsibility (CSR). Pada awalnya di Indonesia, sebelum diaturnya kewajiban mengenai CSR sudah ada beberapa aktivitas korporasi yang bentuknya memberikan bantuan dan pemberdayaan masyarakat dengan prinsip sukarela syang sering disebut community development atau sosial empowering seperti program rehabilitasi lingkungan oleh PT. Pertamina, program konservasi lahan pesisisr oleh PT. PLN (Persero) (Pengusaha Bicara Tanggung Jawab Sosial, Kompas 18 April 2008).

Pelaksanaan Program..., Ronny Khalishadi Suryanegara, FISIP UI, 2013

Begitu pula dengan segala keputusan yang dibuat oleh korporasi langsung atau tidak langsung akan berdampak pada masyarakat. Pada waktu dahulu, keputusan bisnis hanya didasarkan pada analisis cost benefit semata. Sumbangsih korporasi cukup diberikan dalam bentuk penyediaan lapangan kerja, pemenuhan kebutuhan masyarakat melalui produknya dan membayar pajak kepada negara (Yusuf Wibisono, 2007). Tetapi pelaksanaan bisnis perusahaan dalam mencari keuntungan bukanlah satu-satunya tujuan, namun hanya sebagai bisnis utamanya. Dengan demikian, korporasi harus memperhatikan kepentingan sosial dan lingkungan sebagai bagian dari tujuan perusahaan (Beth Stephens, 2007). Interaksi yang dilakukan antara perusahaan dengan lingkungannya akan membentuk opini dan pendapat masyarakat terhadap aktivitas yang dilakukan perusahaan tersebut. Dalam rangka menjaga citra positif di masyarakat, salah satunya dapat dilakukan dengan melaksanakan CSR yang merupakan kewajiban perusahaan untuk merumuskan kebijakan, mengambil keputusan, dan melaksanakan tindakan yang memberikan manfaat kepada masyarakat. “(Tunggal, 2008). Belakangan ini, dunia bisnis menyadari bahwa kelangsungan perusahaan dipengaruhi oleh lingkungan sosial dimana perusahaan bergerak. Karena pada hakikatnya interaksi perusahaan dengan lingkungan sosialnya telah terjadi sejak perusahaan itu berdiri, baik melalui kegiatan distribusi barang dan jasa ataupun kegiatan lainnya. Perusahaan yang dapat melakukan interaksi yang sehat dengan lingkungan sosialnya, akan membentuk citra positif di mata masyarakat sehingga perusahaan mendapatkan kepercayaan dari masyarakat (Siagian, 1996) Berbagai bentuk interaksi ini mendapat respon dan tanggapan yang beragam di masyarakat tergantung bentuk kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan kepada masyarakat. Hasil studi PIRAC terdahulu yang mencermati pemberitaan media tentang kegiatan sosial perusahaan memperlihatkan, minat dan keterlibatan perusahaan dalam berbagai kegiatan sosial belakangan ini makin meningkat. Bentuk – bentuk kegiatan sosial yang dilakukan pun tampaknya makin bervariasi seperti program Sampoerna Rescue (PT. Sampoerna,tbk dan peningkatan kualitas hidup petani kedelai (PT. Unilever) (Saidi, 2003). Berdasarkan survey yang dilakukan oleh Public Interest And Adcocacy pula terhadap 226 perusahaan di sepuluh kota besar di Indonesia pada tahun 2001, menunjukkan bahwa dana CSR di Indonesia mencapai lebih dari 115 miliar rupiah atau sekitar 11,5 juta dolar untuk 3

kegiatan yang paling banyak mendapat sumbangan dari kalangan dunia usaha. Ketiganya merupakan bidang yang sangat dekat dengan keseharian masyarakat, yaitu pelayanan sosial (82 persen), kegiatan keagamaan (61 persen), dan pendidikan (57 persen). Bidang – bidang lainnya adalah lingkungan (38 persen), kesehatan (33 persen), seni dan budaya (30 persen), ekonomi (27 persen), dan pembangunan infrastruktur (12 persen). Kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan ini tentunya disesuaikan dengan kultur, visi, dan misi sosial perusahaan serta komitmen mereka terhadap masyarakat. Meskipun dana ini masih sangat kecil jika dibandingkan dengan dana CSR di Amerika Serikat, dilihat dari angka kumulatif tersebut, perkembangan CSR di Indonesia cukup menggembirakan. Angka rata-rata perusahaan yang menyumbangkan dana CSR adalah 640 Juta Rupiah. Sebagai perbandingan, di AS porsi sumbangan dana CSR pada tahun 2000 mencapai 203 miliar dolar atau sekitar 2.030 triliun rupiah (Suharto, 2007). Di Indonesia, beberapa perusahaan, baik nasional maupun multinasional yang telah melaksanakan program CSR antara lain PT Pertamina, PT Unilever, PT Kaltim Prima Coal, PT MEDCO Energi. Sedangkan beberapa contoh perusahaan yang telah memberikan kontribusi terhadap bidang ekonomi antara lain adalah PT Freeport Indonesia (Dana Kemitraan Masyarakat), PT Pertamina (Program Kemitraan), dan PT Indonesia Power (Program Kewiausahaan) (A.B. Susanto, 2007). Berdasarkan data Public Interest Reseacrh And Advocacy diatas, hanya 27 persen responden dari 226 perusahaan yang pernah menyumbang untuk kegiatan ekonomi. Implementasi program CSR yang berbasis ekonomi termasuk yang paling sedikit memperoleh perhatian. Di pihak lain, sejumlah program di bidang ini justru dapat diandalkan untuk menopang kehidupan ekonomi rakyat kecil, misalnya melalui program bantuan modal usaha, pelatihan manajemen, dan pemasaran serta bantuan teknis lainnya (Saidi, 2003). Pelaksanaan CSR di Indonesia juga telah dilakukan oleh perusahaan swasta dan perusahaan milik pemerintah yaitu Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Pelaksanaan CSR dari dua pihak ini memiliki perbedaan dalam dasar pelaksanaannya. Faktor pembeda itu adalah terdapatnya instrumen pemaksa berupa kebijakan pemerintah melalui peraturan bagi BUMN. Melalui instrumen yang bersifat memaksa ini mau atau tidak mau, implementasi CSR merupakan hal yang mandatori bagi BUMN (Wibisono, 2007). Sedangkan untuk program kemitraan diberikan


dalam bentuk pembiayaan modal kerja dalam pinjaman bentuk khusus yang biasanya bersifat jangka pendek dan hibah untuk keperluan usaha mikro dan menengah, pelatihan kapasitas internal masyarakat, pemasaran, promosi serta penelitian (Wibisono, 2007). Tanggung Jawab Sosial Perusahaan atau CSR di Indonesia, menjadi suatu kewajiban yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal, dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Di Indonesia, 2009). Sejalan dengan waktu, partisipasi dari BUMN dalam melaksanakan CSR terus meningkat, salah satunya dipengaruhi oleh disahkannya UndangUndang No. 40 Tahun 2007, seperti yang dapat dilihat dari data di bawah ini. Berdasarkan data PIRAC 2008-2010, pelaksanaan CSR dalam PKBL yang diterapkan melalui program oleh BUMN mencapai angka 238 trilyun rupiah (bumn.go.id). kemudian alokasi dana CSR dalam PKBL dalam kurun waktu tahun 2010-2012 mencapai angka 276 trilyun rupiah. Kepedulian dunia usaha terhadap isu kesejahteraan sosial yang diwujudkan dalam konsep CSR memang dapat dikatakan makin marak di Indonesia berkaitan erat dengan perubahan orientasi manajemen perusahaan ke arah “Good Corporate Governance” dan “Corporate Citizenship”. Pelaksanaan program CSR dalam PKBL awalnya berbentuk program community development yang sudah banyak dilakukan oleh korporasi. Berdasarkan data dari CSR Indonesia 2008, PT. Antam,tbk melalui Comdev Group telah melakukan kegiatan sosial di lokasi sekitar pertambangan dan menganggarkan 5,6 milyar rupiah pertahun, serta Telkom Comdev Group melalui kemitraan usaha binaan telah mengalokasikan dana sebesar 1,3 milyar rupiah pertahun. Dari sisi peraturan tentang community development sebagai salah satu pola pelaksanaan CSR khususnya bagi Badan Usaha Milik Negara telah diatur dengan Peraturan Menteri Negara BUMN No. Per-05/MBU/2007 tanggal 27 April 2007 Tentang Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan. PKBL secara praktis telah dilakukan sejak tahun 1999, awalnya pendanaan program ini berasal dari dana Program Kemitraan dan hanya diperuntukkan bagi 2 (dua) jenis bantuan, yaitu bantuan beasiswa dan bantuan pengentasan kemiskinan (Sugiharto, 2007). Sebagai contoh beberapa objek PKBL dalam bentuk beberapa macam, seperti: 1) Bantuan Korban Bencana Alam, 2) Bantuan Pendidikan dan atau Pelatihan, 3) Bantuan peningkatan Kesehatan, 4) Bantuan Pengembangan Prasarana dan Sarana Umum, 5)

Bantuan Sarana Ibadah, 6) Bantuan Pelestarian Alam (Zaim Saidi, 2001). Definisi Program Kemitraan dalam Pasal 1 angka 6 adalah: “Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil, yang selanjutnya disebut Program Kemitraan, adalah program untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi tangguh dan mandiri melalui pemanfaatan dana dari bagian laba BUMN.” Program Bina Lingkungan dalam pasal 1 angka 7 adalah: “Program Bina Lingkungan, adalah program pemberdayaan kondisi sosial masyarakat oleh BUMN melalui pemanfaatan dana dari bagian laba BUMN.” Kehadiran CSR melalui PKBL sangat membantu masyarakat miskin yang tidak memiliki posisi tawar yang kuat dalam negaranya, karena CSR merupakan kepedulian perusahaan yang didasari oleh tiga prinsip dasar yang dikenal dengan istilah triple bottom lines, yaitu 3P yang dikembangkan oleh Elkington : (Suharto, 2007) 1. Profit. Perusahaan tetap harus berorientasi untuk mencari keuntungan ekonomi yang memungkinkan untuk terus beroperasi dan berkembang. 2. People. Perusahaan harus memiliki kepedulian terhadap kesejahteraan manusia. Beberapa perusahaan mengembangkan program CSR seperti pemberian beasiswa bagi pelajar sekitar perusahaan, pendirian sarana pendidikan dan kesehatan, penguatan kapasitas ekonomi lokal, dan bahkan ada perusahaan yang merancang berbagai skema perlindungan sosial warga setempat. 3. Planet. Perusahaan peduli terhadap lingkungan hidup dan keberlanjutan keanekaragaman hayati. Beberapa program CSR yang berpijak pada prinsip ini biasanya berupa penghijauan lingkungan hidup, penyediaan sarana air bersih, perbaikan pemukiman, pengembangan pariwisata (ekoturisme)”. Penelitian tentang terdahulu tentang implikasi CSR pernah dilakukan oleh Syahputra (2008) dengan judul Implementasi CSR Terhadap Masyarakat Lingkungan PTPN (Studi Pada Unit Kebun Dolok Ilir Kabupaten Simalungun). Hasil Penelitian tersebut adalah pelaksanaan CSR perusahaan PTPN IV Unit Kebun Dolok Ilir dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pembangunan sarana dan prasarana fisik maupun non fisik seperti pembangunan rumah ibadah dan pembangunan jalan masih bersifat karitas (simpatik) dan filantropis (loyalitas/kesadaran) dan belum memberikan


dampak yang baik bagi masyarakat lingkungan PTPN IV Unit Kebun Dolok Ilir. Penelitian yang lain dilakukan oleh Kurniawan dan Yuhertina (2009) yang berjudul Studi Tentang Penerapan Dan Pelaporan CSR pada PT. Semen Gresik (Persero) Tbk. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT. Semen Gresik dalam menerapkan CSR mengacu pada PER05/MBU/2007 dan SE-04/MBU.S/2007. Pelaksanaan CSR PT. Semen Gresik tahun 2008 lebih difokuskan ke pendidikan melalui penyaluran beasiswa. Terkait dengan pola community development yang menjadi pelaksanaan CSR dan PKBL, menunjukkan bahwa CSR yang berbasis pembangunan berkelanjutan mengarah kepada sebuah upaya sistematis dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan tidak saja berkonsentrasi pada isu-isu lingkungan. Sejalan dengan konsep itu, pembangunan berkelanjutan mencakup tiga lingkup kebijakan: (1) pembangunan ekonomi, (2) pembangunan sosial dan (3) perlindungan lingkungan. Pembangunan Berkelanjutan sesunggguhnya merupakan titik temu antara pembangunan ekonomi, lingkungan, dan kesejahteraan sosial (Noke Kiroyan, 2007) Terkait dengan hal itu, Midgley, dalam Adi (2003) mendefinisikan pembangunan sosial sebagai “ a process of planned sosial change designed to promote the well-being of the population as a whole in conjunction with dynamic process of economic development”(suatu proses perubahan sosial yang terencana yang dirancang untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat sebagai suatu keutuhan, dimana pembangunan ini dilakukan untuk saling melengkapi dengan dinamika proses pembangunan ekonomi.) Maka, dalam pembangunan sosial, upaya peningkatan kesejahteraan sosial merupakan sesuatu yang mutlak untuk dilakukan. Kesejahteraan sosial sendiri dapat diartikan sebagai keseluruhan usaha sosial yang teroganisir dan mempunyai tujuan utama untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat berdasarkan konteks sosialnya. Didalamnya tercakup pula unsur kebijakan dan pelayanan dalam arti luas yang terkait dengan berbagai kehidupan masyarakat, seperti pendapatan; jaminan sosial; kesehatan; perumahan; pendidikan; rekreasi; tradisi budaya; dan lain sebagainya (Adi, 2003). Salah satu BUMN yang melaksanakan CSR dalam PKBL adalah PT. PLN (Persero). PT.PLN (Persero) merupakan perusahaan penyelenggaraan jasa penyediaan listrik terbesar di Indonesia. Pada tahun 1972, sesuai dengan Peraturan Pemerintah

No.17, status Perusahaan Listrik Negara (PLN) ditetapkan sebagai Perusahaan Umum Listrik Negara dan sebagai Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan (PKUK) dengan tugas menyediakan tenaga listrik bagi kepentingan umum seiring dengan kebijakan Pemerintah yang memberikan kesempatan kepada sektor swasta untuk bergerak dalam bisnis penyediaan listrik, maka sejak tahun 1994 status PLN beralih dari Perusahaan Umum menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) dan juga sebagai PKUK dalam menyediakan listrik bagi kepentingan umum hingga sekarang.dan tengah berkembang menjadi perusahaan penyedia jaringan listrik adalah salah satu BUMN yang telah menerapkan tanggung jawab sosial perusahaan dengan pengadaan beberapa program, antara lain desa mandiri yang masuk dalam salah satu nominasi best CSR versi ISRA (Indonesia Sustainability Reporting Award) 2005. Salah satu program CSR melalui bina lingkungan PT. PLN (Persero) PLTU Lontar adalah Program Inovasi Tambak bagi Kelompok Tani Mina Lestari Desa Lontar. Pemilihan ini dikarenakan prioritas pelaksanaan program CSR PT. PLN (Persero) Sektor Pembangkit yang sebagian besar berlokasi di desa-desa wilayah pesisir.

2. Metode Penelitian Pendeketan Kualitatif. Menurut Moleong (2005),

penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain sebagainya. Pendekatan kualitatif digunakan dalam penelitian ini karena bermaksud untuk memahami proses pelaksanaan program inovasi tambak dalam kegiatan CSR PT. PLN (Persero) Sektor Pembangkitan Lontar dimana staf dan masyarakat disini sebagai subjek penelitian. Jenis Penelitian. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dimana menurut Neuman (2006), penelitian deskriptif menyediakan gambaran detail mengenai suatu situasi, seting sosial, atau hubungan didalamnya. Oleh karena itu, penelitian ini selain bertujuan untuk memahami secara menyeluruh juga bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana proses pelaksanaan program inovasi tambak serta faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan program inovasi tambak bagi kelompok tani mina lestari. Waktu dan Lokasi Penelitian.Penelitian ini dilakukan pada bulan Maret 2013 – Juni 2013 di Tambak Kelompok Tani Mina Lestari yang beralamat di Jl. Raya Mauk Desa Lontar Kecamtan Kemiri, Kabupaten Tangerang


Teknik Pemilihan Informan. Dalam penelitian ini, informan ditentukan dengan menggunakan metode non-probability sampling. Menurut Neuman metode non-probability sampling merupakan metode sampling yang setiap individu atau unit dari populasi tidak memiliki kemungkinan (non-probability) yang sama untuk terpilih (Neuman, 2006).Informan utama dalam penelitian ini merupakan pelaksana program inovasi tambak dari pihak PLTU Lontar yang merencanakan,merumuskan dan melaksanakan langsung dalam berbagai kegiatan yang dilakukan program inovasi tambak. Selain itu pengurus kelompok tani Mina Lestari sebagai pihak yang memahami proses pelaksanaan program inovasi tambak juga menjadi informan dalam penelitian ini. Teknik Pengumpulan Data.Langkah-langkah analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut (Moleong, 2005): (1) wawancara mendalam, (2) Studi Kepustakaan, (3) Observasi. Teknik Analisa Data.Menurut Miles dan Huberman (2010), teknik analisis data dengan model interaktif terdiri atas empat tahapan yang harus dilakukan yaitu pengumpulan data, reduksi data, display data dan tahap penarikan kesimpulan dan/atau verifikasi. Teknik Meningkatkan Kualitas Penelitian. Untuk meningkatkan kualitas penelitian digunakan teknik triangulasi yaitu teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data tersebut. Dalam penelitian ini yang dilakukan adalah triangulasi sumber.Patton menjelaskan bahwa triangulasi dengan sumber berarti membandingan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam metode kualitatif.Terkait keabsahan data strategi yang digunakan dalam penelitian ini adalah credibility dan conformability.

3. Kerangka Teori Definisi CSR Definisi dari Corporate Sosial Responsibility atau biasa disebut tanggung jawab sosial perusahaan itu sendiri telah dikemukakan oleh banyak pakar. Diantaranya adalah definisi yang dikemukakan oleh Nurdrizal, M. Rachman, 2011: CSR salah satunya adalah niat baik dan komitmen perusahaan untuk memberikan kontribusi terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat, keberlanjutan pengembangan masyarakat, sehingga memberikan kontribusi juga terhadap keberlanjutan perusahaan.

Kegiatan tersebut dilakukan bekerjasama antara perusahaan dengan karyawan, keluarga mereka, komunitas lokal (masyarakat), dan lingkungan secara luas. Menurut ISO 26000,2007, CSR adalah tanggung jawab sebuah organisasi terhadap dampak-dampak dari keputusan-keputusan dan kegiatan-kegiatannya pada masyarakat dan lingkungan yang diwujudkan dalam bentuk perilaku transparan dan etis yang berjalan dengan pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat, mempertimbangkan harapan pemangku kepentingan, sejalan dengan hukum yang ditetapkan dan norma-norma perilaku internasional, serta terintegrasi dengan organisasi secara menyeluruh. Menurut Edi Suharto, 2008, CSR adalah operasi bisnis yang berkomitmen tidak hanya untuk meningkatkan keuntungan perusahaan secara finansial, melainkan pula untuk pembangunan sosial-ekonomi kawasan secara holistik, melembaga dan berkelanjutan Model CSR Menurut Saidin dan Abidin (Suharto, 2007) Secara garis besar dapat disimpulkan bahwa model implementasi CSR perusahaan di Indonesia mencakup hal-hal berikut ini: 1. Bantuan sosial Meliputi: bakti sosial, pengadaan sarana kesehatan, rumah ibadah, jalandan sarana umum lainnya, penganggulangan bencana alam, pengentasan kemiskinan danpembinaan masyarakat. 2. Pendidikan dan pengembangan Meliputi: penggadaan sarana pendidikan dan pelatihan, melaksanakan pelatihan dan memberikan program beasiswa kepada anak-anak usia sekolah. 3. Ekonomi Meliputi: mengadakan program kemitraan, memberikan dana atau pinjaman lunak untuk pengembangan usaha dan memberdayakan masyarakat sekitar. 4. Lingkungan Meliputi: pengelolaan lingkungan, penanganan limbah, melakukan reklamasi, dan melestarikan alam dan keanekaragaman hayati. 5. Konsumen Meliputi: perbaikan produk secara berkesinambungan, pelayanan bebas pulsa dan menjamin ketersediaan produk. 6. Karyawan Meliputi: program jaminan hari tua, keselamatan dan kesehatan kerja (K3) dan program renumerasi yang baik Sedikitnya ada empat pola CSR yang umumnya diterapkan oleh perusahaan di Indonesia, yaitu:


1. Keterlibatan langsung. Perusahaan menjalankan program CSR secara langsung dengan menyelenggarakan sendiri kegiatan sosial atau menyerahkan sumbangan ke masyarakat tanpa perantara. Untuk menjalankan tugas ini, sebuah perusahaan biasanya menugaskan salah satu pejabat seniornya, seperti corporate secretary atau public affair manager atau menjadi bagian dari tugas pejabat public relation. 2. Melalui yayasan atau organisasi sosial perusahaan. Perusahaan mendirikan yayasan sendiri di bawah perusahaan atau groupnya. Model ini merupakan adopsi dari model yang lazim diterapkan di perusahaan-perusahaan di negara maju. Biasanya, perusahaan menyediakan dana awal, dana rutin atau dana abadi yang dapat digunakan secara teratur bagi kegiatan yayasan. Beberapa yayasan yang didirikan perusahaan diantaranya adalah Yayasan Coca Cola Company, Yayasan Rio Tinto (perusahaan pertambangan), Yayasan Dharma Bhakti Astra, Yayasan Sahabat Aqua, GE Fund. 3. Bermitra dengan pihak lain. Perusahaan menyelenggarakan CSR melalui kerjasama dengan lembaga sosial/organisasi nonpemerintah (NGO/LSM), instansi pemerintah, universitas atau media massa, baik dalam mengelola dana maupun dalam melaksanakan kegiatan sosialnya. Beberapa lembaga sosial/Ornop yang bekerjasama dengan perusahaan dalam menjalankan CSR antara lain adalah Palang Merah Indonesia (PMI), Yayasan Kesejahteraan Anak Indonesia (YKAI), Dompet Dhuafa; instansi pemerintah (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia/LIPI, Depdiknas, Depkes,Depsos); universitas (UI, ITB, IPB); media massa (DKK Kompas, Kita Peduli Indosiar). 4. Mendukung atau bergabung dalam suatu konsorsium. Perusahaan turut mendirikan, menjadi anggota atau mendukung suatu lembaga sosial yang didirikan untuk tujuan sosial tertentu. Dibandingkan dengan model lainnya, pola ini lebih berorientasi pada pemberian hibah perusahaan yang bersifat “hibah pembangunan”. Pihak konsorsium atau lembaga semacam itu yang dipercayai oleh perusahaan-perusahaan yang mendukungnya secara pro aktif mencari mitra kerjasama dari kalangan lembaga operasional dan kemudian mengembangkan program yangdisepakati bersama (Saidi, 2004).

Program Kemitraan Dan Bina Lingkungan PKBL merupakan program pembinaan usaha kecil dan pemberdayaan kondisi lingkungan oleh BUMN melalui pemanfaatan dana dari bagian laba BUMN. Jumlah penyisihan laba yang diperkenankan adalah sebesar maksimal 2% dari laba bersih untuk Program Kemitraan dan maksimal 2% dari Laba Bersih untuk Program Bina Lingkungan. Program Kemitraan BUMN dengan usaha kecil dan Program Bina Lingkungan (PKBL) dilaksanakan BUMN sebagai amanah pasal 2 dan pasal 88 UU No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN. Untuk Program Kemitraan Usaha Kecil, telah dilaksanakan BUMN sejak tahun 1989 sejalan dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1983 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perum, Perjan dan Persero, sedangkan Program Bina Lingkungan baru mulai dilaksanakan pada tahun 1999. Landasan hukum pelaksanaan PKBL di BUMN adalah memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN dan sebagai wujud kepedulian terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat serta kondisi lingkungan sosial masyarakat sekitar, BUMN melaksanakan PKBL sebagai bagian dari corporate action. Sesuai pasal 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, salah satu maksud dan tujuan pendirian BUMN adalah turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi, dan masyarakat. Wujud dari pelaksanaan pasal 2 undangundang Nomor 19 Tahun 2003 tersebut adalah dilaksanakannya PKBL oleh seluruh BUMN. Dari perspektif bisnis, PKBL merupakan wujud kepedulian sosial terhadap masyarakat dan lingkungan sekitarnya atau lebih dikenal dengan CSR. Dengan pelaksanaan PKBL diharapkan hubungan dengan para stakeholders menjadi baik dan langgeng sehingga kelangsungan usaha perusahaan dapat terjaga. Peran BUMN dalam pengembangan usaha kecil dilaksanakan sejak terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1983 Tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Jawatan (PERJAN), Perusahaan Umum (PERUM), dan Perusahaan Perseroan (PERSERO). Pertimbangan yang mendasari pelaksanaan program tersebut adalah adanya posisi strategis BUMN dalam hubungannya dengan usaha kecil yaitu memiliki keunggulan pada bidang produksi/pengolahan, teknologi, jaringan distribusi dan SDM yang dapat dimanfaatkan untuk membina dan mengembangkan usaha kecil sehingga menjadi usaha yang tangguh dan mandiri. Pelaksanaan pembinaan usaha kecil oleh BUMN mulai tertata setelah terbitnya Keputusan Menteri Keuangan No.: 1232/KMK0.13/1989. Pada saat itu program ini mulai dikenal dengan nama


Program Pegelkop (pembinaan pengusaha golongan ekonomi lemah dan koperasi) dan pada tahun 1994 dengan terbitnya Keputusan Menteri Keuangan No.: 316/KMK0.16/1994 nama program diganti menjadi program PUKK (Pembinaan Usaha Kecil dan Koperasi). Seiring dengan perkembangan kegiatan ekonomi masyarakat yang sangat pesat dan dinamis, peraturan-peraturan tersebut beberapa kali mengalami perubahan, terakhir melalui Peraturan Menteri Negara BUMN No.: Per-05/MBU/2007 tanggal 27 April 2007 nama program diganti menjadi Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan. Pelaksanaan Program Bagian ini merinci tentang alokasi sumberdaya manusia yang akan melaksanakan dan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan CSR, anggaran yang di alokasikan, dokumentasi dari kegiatan pelaksanaan, prosedur-prosedur yang harus disiapkan dan dilaksanakan, serta bagaimana komunikasi dengan para pemangku kepentingan dilakukan (Kementerian Lingkungan Hidup:2012). 2.3.1 Sumberdaya Manusia Agar sistem terintegrasi dapat diterapkan dilapangan, maka perusahaan perlu menyiapkan berbagai sumber daya yang diperlukan. Umumnya yang pertama kali dipersiapkan adalah sumber daya manusia. Tahapan ini dimulai dengan menyiapkan struktur organisasi formal yang memiliki peran, kewenangan dan tanggung jawab dalam mengelola kegiatan CSR Bidang Lingkungan. Adanya kelembagaan dalam struktur formal menunjukkan komitmen perusahaan untuk mulai mengintegrasikan CSR kedalam strategi bisnis perusahaan. Bila struktur formal telah terbentuk perusahaan harus mengisi struktur tersebut dengan personil yang sesuai dengan peran, tanggung jawab, dan kewenangannya. Dengan kata lain, personil tersebut harus memiliki kompetensi yang memadai. Perusahaan perlu memastikan tercapainya kompetensi. Untuk mencapai kompetensi tersebut, berbagai upaya dapat dilakukan, diantaranya dengan memberikan pelatihan, on-the-job training, pendidikan yang sesuai, atau cara lain yang dapat memastikan sesuainya kompetensi dengan peran, wewenang, dan tanggung jawab CSR Bidang Lingkungan. Pada dasarnya struktur organisasi formal yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan CSR,terutama CSR Bidang Lingkungan, ditentukan oleh perusahaan sesuai dengan kebutuhan dan komitmennya. Perusahaan dapat membentuk struktur baru bila dirasa perlu. Disisi lain, perusahaan dapat melekatkan peran, tanggung jawab, dan kewenangan CSR Bidang Lingkungan ke dalam struktur organisasi yang ada. Yang terpenting adalah, sekalipun dilekatkan ke struktur yang telah ada, harus ada pernyataan formal

dari perusahaan tentang peran, tanggung jawab, dan kewenangan tersebut yang bertujuan untuk memberikan kepastian peran, kewenangan dan tanggung jawab CSR Bidang Lingkungan. Pernyataan formal dapat berbentuk surat penunjukan, surat keputusan direksi, atau bentuk pernyataan formal lain (Kementerian Lingkungan Hidup, 2012). Berkaitan dengan sumber daya manusia (SDM), perusahaan perlu melakukan beberapa hal berikut: • Menetapkan kompetensi yang diperlukan agar SDM dapat melaksanakan tugasnya dengan baik • Memberikan pelatihan atau upaya lain agar SDM yang bersangkutan mampu mencapai tingkat kompetensi yang telah ditetapkan • Melakukan evaluasi berkala atas kebutuhan kompetensi CSR, sesuai dengan peningkatan dan perubahan sistem CSR yang terintegrasi • Memastikan bahwa setiap orang di perusahaan peduli akan arti penting CSR dan berupaya agar setiap aktivitas mereka dapat berkontribusi terhadap pencapaian kebijakan , tujuan dan sasaran CSR. Di Indonesia terdapat variasi tentang tingginya posisi struktur formal CSR di perusahaan. Beberapa diantaranya adalah : • Sebuah perusahaan pertambangan nasional memiliki “Direktur Umum dan CSR yang langsung berada di bawah Direktur Utama. Tingginya posisi struktur CSR ini menujukkan tingginya komitmen perusahaan tersebut terhadap CSR. • Sebuah perusahaan batu bara nasional memiliki “Manajer Kemitraan dan Bina Lingkungan” yang posisinya berada di bawah Direktur Sumber Daya Manusia dan Umum. • Sebuah bank nasional memiliki “Corporate Sustainability Team” yang posisinya berada di bawah divisi Komunikasi Perusahaan dan Kesekretariatan. Divisi ini bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama. • Sebuah perusahaan listrik nasional memiliki “Vice President Corporate Sosial Responsibility” 2.3.2 Alokasi Anggaran Sebagai salah satu sumber daya yang sangat penting, sumber daya finansial perlu ditetapkan oleh perusahaan untuk memastikan berjalannya Sistem Terintegrasi CSR Bidang Lingkungan. Besarnya alokasi anggaran didasarkan pada besarnya cakupan program CSR Bidang Lingkungan. Anggaran rutin umumnya telah dimasukkan secara terintegrasi sebagai biaya personil perusahaan yang terkait dengan struktur organisasi CSR Bidang Lingkungan.Agar dapat terintegrasi dengan perencanaan bisnis perusahaan, maka perencanaan dan penganggaran CSR Bidang Lingkungan dapat diselenggarakan


bersamaan dengan perencanaan dan penganggaran bisnis perusahaan (Kementerian Lingkungan Hidup, 2012). 2.3.3 Dokumentasi Sistem Dokumen adalah informasi dan media pendukungnya. Dokumentasi Sistem Manajemen Terintegrasi CSR Bidang Lingkungan bertujuan agar sistem dapat dibentuk, diterapkan, dievaluasi dan dipelihara secara konsisten. Dipelihara artinya sistem ditinjau secara berkala, diubah bila diperlukan, dan ditingkatkan secara berkelanjutan.Untuk memastikan tercapainya hal ini, maka diperlukan sebuah sistem dokumentasi yang konsisten, agar setiap perubahan dapat diidentifikasi dan memberikan pembelajaran bagi peningkatan sistem. Perusahan dapat membentuk dokumentasi sistem secara on-line (soft copy), dalam bentuk tercetak (hard copy), atau bentuk lain yang dianggap sesuai dengan keperluan perusahaan (Kementerian Lingkungan Hidup, 2012) Dokumentasi sistem haruslah: • Dapat diidentifikasi, artinya diberi nomor dan kode tertentu, • Mampu telusur, artinya setiap perubahan harus dicatat, • Dibuat, diperiksa dan disahkan oleh personil yang berwenang, • Dikaji secara berkala, diubah bila diperlukan, dan • Mutakhir, artinya hanya dokumen sah paling mutakhir saja yang dapat digunakan sebagai sumber informasi; dokumen kadaluarsa harus dikendalikan. Dokumentasi sistem manajemen umumnya mencakup : • Visi dan Misi Perusahaan, • Pernyataan Kebijakan, • Tujuan dan Sasaran pelaksanaan CSR bidang lingkungan, • Deskripsi dari lingkup program CSR bidang lingkungan, • Informasi dampak penting lingkungan, • Prosedur-prosedur CSR bidang lingkungan, • Dokumen pelibatan pemangku kepentingan, • Struktur organisasi perusahaan, termasuk peran, wewenang, dan Tanggung Jawab CSR • Rekaman/catatan tentang CSR bidang lingkungan, • Dan dokumen lain yang dianggap perlu. 2.3.4 Prosedur Prosedur adalah cara yang telah ditentukan untuk melaksanakan kegiatan atau proses. Pada dasarnya, prosedur adalah bagian dari dokumen, yang merinci tata cara untuk menerapkan Sistem Manajemen terintegrasi CSR Bidang Lingkungan. Bekerja berdasarkan prosedur akan menciptakan terlaksananya tata cara dan tata laksana secara konsisten. Pada gilirannya, konsistensi ini akan memudahkan pemantauan, evaluasi, dan proses

pembelajaran untuk terus meningkatkan kinerja sistem (Kementerian Lingkungan Hidup, 2012). Umumnya prosedur CSR Bidang Lingkungan memuat hal-hal sebagai berikut: • Tujuan prosedur, • Ruang lingkup prosedur, • Tanggung jawab, • Definisi-definis yang terdapat dalam prosedur, • Prosedur itu sendiri (umumnya terdiri atas langkah-langkah, tata cara, dan/atau kriteria) • Dokumen terkait, dan • Lampiran (bila diperlukan) Perusahaan dapat menetapkan berbagai prosedur CSR bidang lingkungan agar sistem dapat berjalan secara konsisten. Beberapa contoh prosedur CSR bidang lingkungan diantaranya adalah : • Prosedur perencanaan program CSR bidang lingkungan; • Proseur penanggaran CSR bidang lingkungan; • Prosedur pelibatan pemangku kepentingan CSR bidang lingkungan; • Prosedur pelaksanaan program CSR bidang lingkungan; • Prosedur pemantauan dan evaluasi CSR bidang lingkungan; • Prosedur komunikasi CSR bidang lingkungan; • Prosedur pelaporan CSR bidang lingkungan; atau • Prosedur lain yang dibutuhkan perusahaan. 2.3.5 Komunikasi dengan Pemangku Kepentingan Komunikasi tentang CSR dengan pemangku kepentingan, baik internal maupun eksternal, memiliki banyak manfaat bagi perusahaan, diantaranya: • Meningkatkan kepedulian pemangku kepentingan tentang CSR, • Menunjukkan bagaimana perusahaan memenuhi komitmennya tentang CSR, • Memberikan informasi kepada pemangku kepentingan tentang dampak dari kegiatan, produk dan jasa organisasi, • Membantu pelibatan para karyawan perusahaan untuk mendukung program CSR, • Meningkatkan reputasi organisasi tentang upaya-upaya tanggung jawab sosialnya, keterbukaan organisasi, dan tanggung gugatnya untuk memperkuat kepercayaan para pemangku kepentingan terhadap perusahaan. Umumnya, dari sisi pemangku kepentingan, komunikasi dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu komunikasi internal dan komunikasi eksternal. Komunikasi internal dilakukan kepada para pemangku kepentingan internal, misalnya komunikasi kepada para karyawan dan staf manajemen perusahaan. Komunikasi eksternal


dilakukan kepada pemangku kepentingan yang berada di luar perusahaan. Komunikasi eksternal dapat dilakukan kepada masyarakat sekitar, konsumen, pihak media, legislator, pemerintah daerah, atau pihak eksternal lainnya (Petunjuk Pelaksanaan CSR Bidang Lingkungan,2012:39). Untuk membentuk dan menerapkan sistem komunikasi, tahap-tahap umum yang dilakukan adalah: • Mengidentifikasi kelompok sasaran komunikasi, • Mengidentifikasi minat dan perhatian kelompok sasaran, • Mengidentifikasi menetapkan jenis dan kandungan komunikasi, • Mengidentifikasi dan menetapkan media komunikasi yang paling penting sesuai berdasarkan kelompok sasaran, • Melaksanakan proses komunikasi, • Melakukan evaluasi dan menentukan tingkat keefektifan komunikasi secara periodic. Berbagai media komunikasi dapat digunakan oleh perusahaan untuk mencapai tujuan komunikasi CSR bidang lingkungan. Berbagai media yang dapat dipergunakan diantaranya : 1. Rapat tatap muka, diskusi kelompok, 2. Acara public, 3. Forum-forum, 4. Laporan, 5. Newsletter, majalah, 6. Poster, 7. Iklan, 8. Surat elektronik (email), 9. Video, podcast,atau 10. Halaman internet perusahaan.

4.

Hasil dan Pembahasan

A. Temuan Lapangan. Pada bagian ini akan memaparkan temuan lapangan yang diperoleh dari pengumpulan data yang teribuagi menjadi dua bagian besar yaitu Bagian pertama menguraikan tentang temuan lapangan mengenai pelaksanaan Program Inovasi Tambak bagi Kelompok Tani Mina Letari sebagai bagian dari pelaksanaan CSR PT. PLN (Persero), Sektor Pembangkitan Lontar serta faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan Program Inovasi Tambak bagi Kelompok Tani Mina Lestari sebagai bagian dari pelaksanaan CSR PT. PLN (Persero), Sektor Pembangkitan Lontar. Selanjutnya pada bagian kedua akan dianalisa terhadap temuan lapangan yang telah didapatkan dengan kerangka pemikiran yang digunakan sebagai acuan. 1. Pelaksanaan Program Inovasi Tambak Sumber Daya Manusia, PT. PLN (Persero) Sektor Pembangkitan Lontar memiliki divisi CSR dan PKBL

yang baru terbentuk tahun 2012 beserta jajaran strukturalnya. Posisi yang ada dalam Divisi CSR dan PBKL PLTU Lontar adalah Manajer SDM, Supervisor CSR dan Program Bina Lingkungan, serta Staf CSR dan Bina Lingkungan. Masing-masing posisi memiliki wewenang, peran, dan tanggung jawab masing-masing di dalam program inovasi tambak bagi kelompok tani mina lestari ini. a. Implementasi Sosialisasi kepada masyarakat.awal mula kegiatan dari Bank Sampah MAPESS ini ialah sosialisasi kepada warga masyarakat mengenai pengelolaan sampah yang ada di lingkungan sekitar oleh trainer dari pihak IPB dan pengurus Bank Sampah MAPESS.Keikutsertaan masyarakat dalam sosialisasi ini juga merupakan bentuk partisipasi dalam implementasi. Dalam proses sosialisasi masyarakat dikumpulkan untuk diberikan pengetahuan mengenai pengelolaan sampah dan informasi program yang akan dijalankan Mengumpulkan, Memilah Dan Menabung Sampah.kegiatan utama nasabah terkait dengan proses partisipasinya ialah dengan mengumpulkan sampah dan menabungnya melalui petugas Bank Sampah MAPESS.Partisipasi ini ialah yang paling umum dan merupakan kegiatan utama Bank Sampah MAPESS. Melalui kegiatan ini nasabah mengumpulkan sampah disekitar rumah mereka untuk kemudian ditabung melalui petugas bank sampah yang dating 2 minggu sekali secara door to door. Kemudian hasil penimbangan sampah dikonversikan ke dalam bentuk yang berupa tabungan. Pelatihan Pengelolaan Sampah, merupakan bentuk partisipasi nasabah yaitu berupa mengikuti kegiatan pelatihan pengolahan sampah, khususnya dalam mengolah sampah menjadi kompos dan kerajinan tangan. Pelatihan ini khususnya diberikan kepada ibu ibu PKK yang merupakan nasabah dengan harapan bisa menularkan kepada warga masyarakat lain yang tinggal dekat dengan mereka 2. Faktor Pendukung Partisipasi. a. Factor Insentif / Manfaat Manfaat Lingkungan. motivasi untuk memperbaiki lingkungan di sekitar mereka juga turut mendorong mereka untuk berpartisipasi dalam kegiatan Bank Sampah MAPESS ini. Dengan kegiatan pengumpulan sampah untuk ditabung ini, nasabah berharap dapat memperbaiki keadaan lingkungan mereka yang kotor, banyak sampah dan rawan banjir.Hingga kini sudah sulit menemukan sampah berserakan di sekitar tempat tinggal nasabah, khususnya sampah yang bernilai ekonomi seperti plastic, kardus dan botol kaca.


Manfaat Ekonomi. dari segi ekonomi pengolahan sampah yang teorganisir melalui Bank Sampah menimbulkan manfaat ekonomi bagi masyarakat yaitu uang dari hasil menabung sampah dapat digunakan oleh nasabah, hal tersebut juga mempengaruhi masyarakat untuk turut berpartisipasi. Setiap warga yang menabung sampah kemudian mendapat rewards Berupa uang tabungan yang menurut mereka cukup bermanfaat dan dapat dirasakan sebagai suatu tambahan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan sehari hari rumah tangga. Selain berbentuk uang, manfaat ekonomi dalam bentuk lain yang didapat nasabah ialah mendapatkan gula dan minyak yang diberikan kepada nasabah yang aktif. Gula dan minyak tersebut didapat dari hasil keuntungan Bank Sampah MAPESS dari hasil kegiatan pengelolaan sampahnya. Memperoleh Keterampilan Dan Pengetahuan Daur Ulang Sampah.terdapat manfaat lain yang dirasakan oleh warga yang turut mempengaruhi partisipasi, yaitu manfaat yang di dapat dari hasil pelatihan pengelolaan sampah yang diadakan oleh Bank Sampah MAPESS. Setelah nasabah mengikuti keterampilan pengelolaan sampah seperti misalnya bubur kertas dan produksi kompos, para nasabah hal ini juga menjadi manfaat positif yang mereka rasakan untuk diri mereka sendiri. b. Adanya Ajakan Teman Dan Tetangga Dalam proses partisipasi masyarakat pada kegiatan Bank Sampah MAPESS ini juga seringkali perekrutan berasal dari ajakan ajakan dari individu lain yang memang mereka sudah dikenal secara pribadi sebelumnya, sehingga ada fungsi jaringan sosial sebagai jaringan perekrutan. Jaringan sosial yang terlihat mempengaruhi partisipasi masyarakat ialah melalui ibu ibu anggota PKK.Beberapa diantara nasabah yang telah berpartisipasi kemudian turut mengajak dan mempengaruhi orang yang mereka kenal untuk turut serta dalam kegiatan Bank Sampah MAPESS. c. Petugas Yang Ramah Dan Dekat Dengan Warga Petugas bank sampah MAPESS dinilai oleh nasabah dan warga sekitar sebagai orang yang ramah dan dikenal baik oleh warga sehingga turut meyakinkan warga untuk berpartisipasi dalam kegiatan bank sampah mapess. Selain itu petugas juga merupakan anggota masyarakat local yang sudah menjalin hubungan baik dengan warga dalam waktu yang cukup lama, petugas juga menerapkan nilai nilai kekeluargaan dalam pelaksanaan kegiatanya. d. Sistem Menabung Sampah Yang Mudah Dan Proaktif Sistem menabung sampah dimana petugas melakukan penjemputan sampah keliling secara door to door juga

mempengaruhi warga untuk ikut menabung sampah karena dinilai tidak merepotkan mereka saat harus menabung sampahnya. Setiap 2 minggu sekali petugas berkeliling ke rumah para nasabah dengan menggunakan gerobak motor sampah untuk menimbang jumlah sampah yang sudah dikumpulkan nasabah. Dalam hal ini nasabah merasa dimudahkan karena tidak harus repot repot membawa sampah yang mereka kumpulkan ke lokasi bank sampah MAPESS secara langsung. e. Tersedianya Sarana Dan Prasarana Selain dukungan yang sifatnya berasal dari masyarakat, ditemukan juga dukungan eksternal dari pihak luar khususnya Pertamina yaitu berupa sarana dan prasarana yang mempengaruhi kegiatan yang dilakukan Bank Sampah MAPESS. CSR Pertamina telah memberikan bantuan berupa infrastruktur bank sampah (gedung) dan alat alat pendukung (motor gerobak, alat pencacah plastic, alat pembuatan kompos) yang dapat digunakan dan dirasakan langsung oleh nasabah.Nasabah dapat melihat, menggunakan dan merasakan langsung sarana dan prasarana yang ada sehingga mempengaruhi mereka untuk berpartisipasi. Selain dukungan tersebut, pihak CSR Pertamina juga beberapa kali melaksanakan beberapa program seperti buka puasa bersama kepada para nasabah. Pihak kelurahan juga memberikan dukungan berupa pemberian tanah fasilitas umum seluas 800m untuk dipergunakan sebagai lahan berdirinya gedung bank sampah MAPESS. 3. Factor Penghambat Partisipasi a. Persaingan Industry Pengelolaan Sampah Persaingan industri pengelolaan sampah yang memang berorientasi profit menjadi salah faktornya, dengan berdirinya industry pengolahan sampah lain mempengaruhi warga untuk menjual / menabung sampah yang sudah mereka kumpulkan khususnya sampah yang bernilai tinggi dengan jumlah banyak seperti misalnya kardus. Selain bank sampah mapess juga terdapat pengumpul sampah lain yang bersedia untuk membeli sampah yang sudah dikumpulkan warga yang memiliki nilai ekonomi, sehingga dalam hal ini beberapa nasabah ada yang kemudian menjual sampah kepada pengumpul sampah lainya, oleh karena itu bank sampah mapess harus senantiasa memberikan harga yang kompetitif bagi para nasabahnya. b. Kurangnya Sumberdaya Manusia Pengelola masalah nyata yang dihadapi ialah kurangnya SDM bank sampah mapess sehingga seringkali terjadi keterlambatan dalam melakukan penjemputan sampah para nasabah. Hal ini kemudian banyak dikeluhkan oleh para nasabah bahwa sampah yang mereka kumpulkan sudah terlalu banyak menumpuk dirumah mereka dan menimbulkan kesan kumuh.Sedangkan


petugas tak kunjung datang atau telat dalam menimbang sampah sampah tersebut.Hal ini disebabkan oleh kurangnya SDM bank sampah mapess yang aktif dalam melayani nasabahnya. c. Keengganan Anggota Masyarakat Untuk Mengumpulkan Sampah. Masih terdapat anggota masyarakat yang enggan untuk mengumpulkan sampah karena menurut mereka sampah bukanlah hal yang baik untuk dijadikan tambahan penghasilan.Sebagaian dari warga juga berpebdapat bahwa sampah merupakan barang yang kotor sehingga tidak layak untuk diolah.Disamping itu juga masih ada anggota masyarakat yang merasa malas untuk berpartisipasi dalam mengumpulkan sampah yang ada disekitar mereka, rasa malas ini timbul akibat tidak adanya kesadaran mereka untuk memperbaiki lingkungan. B. Analisa. Pada analisa ini akan dibahas korelasi dan rasionalisasi temuan lapangan berdasarkan teori-teori yang telah ada pada bab sebelumnya. Dalam hal ini analisa bertujuan untuk menjawab pertanyaan penelitian, yaitu menggambarkan proses partisipasi warga dan faktor yang mempengaruhi partisipasi yang dilakukan masyarakat dalam kegiatan Bank Sampah MAPESS 1. proses partisipasi masyarakat Perencanaan.Dalam perencanaan yang dilakukan, latar belakang didirikannya Bank Sampah MAPESS merupakan ide dari penggerak Bank Sampah yang sekaligus saat itu merupakan anggota Karanag Taruna Kelurahan Kapuk Muara.Dikarenakan masalah sampah yang ada di sekitar Kapuk Muara maka penggerak tersebut merumuskan konsep Bank Sampah sebagai solusi terkait permasalahan sampah yang ada di sekitar Kapuk Muara. Konsep Bank Sampah tersebut kemudian ditanggapi oleh CSR Pertamina, serta didukung oleh Kelurahan Kapuk Muara, untuk kemudian diimplementasikan ke dalam sebuah program yang berbentuk Bank Sampah , dimana sarana dan prasarana akhirnya disediakan oleh pihak Pertamina maupun dukungan Kelurahan. Dalam kasus partisipasi warga saat perencanaan kegiatan Bank Sampah MAPESS, terdapat temuan lapangan yang menunjukan bahwa warga tidak diikutsertakan dalam beberapa momen perencanaan kegiatan. Walaupun dalam temuan lapangan pun menunjukan adanya diskusi diskusi informal yang dilakukan pengurus Bank Sampah MAPESS kepada masyarakat maupun dengan pihak Kelurahan mengenai rencana Bank Sampah yang akan dibuat. Dalam pemikiran Ife mengenai kondisi yang mendorong partisipasi masyarakat, terdapat satu kondisi dimana struktur dan proses tidak boleh mengucilkan.

Temuan lapangan diatas menunjukan bahwa masih ada proses mengucilkan yang dilakukan oleh pengurus Bank Sampah MAPESS terhadap warga karena masyarakat belum dilibatkan secara langsung pada saat perencanaan program Bank Sampah MAPESS. Perencanaan program Bank Sampah yang dilakukan cenderung hanya melibatkan pengurus, pihak Pertamina dan pihak Kelurahan. Namun selain itu, dalam temuan lapangan diatas terdapat tahap pemformulasian rencana aksi sesuai dengan konsep yang dikemukakan Adi,pada tahap ini pelaku perubahan yang merupakan penggerak utama Bank Sampah MAPESS membantu masyarakat untuk merumuskan dan menentukan program dan kegiatan apa yang akan dilakukan untuk mengatasi permasalahan yang ada yaitu Bank Sampah. Temuan lapangan menunjukan bahwa pengkajian kegiatan Bank Sampah MAPESS memang dilakukan oleh anggota masyarakat tertentu.Dalam hal ini merupakan pengurus dan penggagas kegiatan Bank Sampah MAPESS yang juga merupakan anggota masyarakat lokal. Namun dalam temuan lapangan tersebut juga melihatkan ada tokoh masyarakat yang terkait yaitu Lurah Kapuk Muara. Pemikiran. Adi menyatakan bahwa pengkajian (assessment) yang dilakukan pada suatu komunitas dapat dilakukan secara individual melalui tokoh tokoh masyarakat ataupun anggota masyarakat tertentu. Temuan lapangan tersebut menunjukan bahwa assessment yang dilakukan oleh pelaku perubahan dilakukan secara individual tanpa melalui tokoh masyarakat tertentu. Adijuga menyatakan bahwa pada tahap ini petugas sebagai pelaku perubahan berusaha mengidentifikasi masalah yang ada di masyarakat, dalam hal ini penggerak Bank Sampah yang telah menemukan masalah yang ada di sekitar Kapuk Muara yaitu masalah sampah dimana solusi yang direncanakan ialah berupa program Bank Sampah. Temuan lapangan menunjukan bahwa pengurus Bank Sampah yang juga penggerak berhasil mewujudkan proposal program yang didasari atas assessment-nya teradap permasalahan yang dihadapi Kapuk Muara yaitu sampah. Adi menyatakan bahwa bantuan petugas mengenai perencanaan program sangat diperlukan bagi kelompok yang belum pernah mengajukan proposal program sebelumnya, terkait dengan konsep tersebut memang pengurus Bank Sampah telah berhasil mewujudkan proposal program mereka dan ditindak lanjuti oleh pihak Pertamina namun peran petugas yang penting ini tidak dibarengi oleh perencanaan yang sama sama kuat antara petugas dan masyarakat karena peran petugas di kegiatan ini masih sangat dominan sehingga masyarakat hanya memiliki peran pasif dan informal. a.Implementasi


Sosialisasi kepada masyarakat.Berdasarkan temuan lapangan, awal mula kegiatan dari Bank Sampah MAPESS ini ialah sosialisai kepada warga masyarakat mengenai pengelolaan sampah yang ada di lingkungan sekitar oleh trainer dari pihak IPB dan Bank Sampah MAPESS. Paul dalam Ife mengemukakan bahwa partisipasi harus mencakup kemampuan rakyat mengikuti kegiatan kegiatan sedemikian rupa sehingga dapat meningkatkan kesejahteraanya, kaitannya dengan sosialisasi ialah kemampuan masyarakat untuk turut serta dalam proses sosialisasi yang diberikan oleh Bank Sampah MAPESS. Dalam hal ini kegiatan yang diikuti oleh masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraanya ialah dengan menghadiri sosialisasi yang diadakan oleh Bank Sampah MAPESS dimana dalam sosialisasi ini masyarakat diberikan pengetahuan dan kesadaran dalam hal mengelola sampah yang dapat bermanfaat bagi mereka. Sistem yang dibentuk oleh Bank Sampah MAPESS kemudian digulirkan ke masyarakat, kesetujuan maupun ketidaksetujuan masyarakat dalam hal ini menjadi penting. Apabila masyarakat setuju akan keputusan yang akan diambil maka akan diminta saran agar lebih aspiratif, apabila masyarakat tidak setuju maka MAPESS meminta masukan dari masyarakat yang sesuai dengan keinginan dan kebutuhan Bank Sampah serta masyarakat. Bank Sampah MAPESS juga meyakini bahwa masyarakatlah yang lebih mengetahui mengenai masalah yang mereka hadapi. Untuk menjelaskan partisipasi masyarakat dalam proses pembuatan keputusan, terdapat beberapa pendapat mengenai partisipasi itu sendiri sebagaimana terdapat dalam buku Ife. Uphoff dan Cohen menekankan pada rakyat memiliki peran dalam pembuatan keputusan.Yang dimaksudkan dalam definisi partisipasi diatas adalah Masyarakat sebagai subjek dari partisipasi itu sendiri melalui keterlibatannya untuk dapat mengambil bagian dalam mempengaruhi atau ikut dalam memutuskan suatu kegiatan atau program.Sedangkan, tujuan partisipasi untuk mempengaruhi atau terlibat dalam memutuskan suatu kegiatan atau program sebagai bentuk upaya pendistribusian kekuasaan menjadi lebih seimbang.Sesuai dengan temuan lapangan terdapat relevansi dengan konsep partisipasi yang dijabarkan diatas. Masyarakat diposisikan sebagai subjek dari partisipasi dengan cara dilibatkan dalam hal pengambilan keputusan yang dalam kegiatan Bank Sampah MAPESS dilakukan pada proses sosialisasi. Keputusan masyarakat menjadi sangat penting dalam menjalankan kegiatan Bank Sampah MAPESS ini karena pengurus menyadari betul tanpa adanya keputusan dari masyarakat maka artinya tidak ada partisipasi masyarakat dengan kata lain kegiatan Bank Sampah MAPESS ini tidak akan berjalan sebagaimana

mestinya. Namun keputusan yang diberikan oleh masyarakat pada saat sosialisasi ini tidak bersifat mutlak melainkan hanya formalitas saja, karena keputusan mengenai didirikanya Bank Sampah MAPESS dilakukan pada saat perencanaan dimana masyarakat tidak banyak dilibatkan maka dapat dikatakan bahwa proses pengambilan keputusan tidak sepenuhnya ada di tangan masyarakat dan belum ada pendistribusian kekuasaan yang seimbang antara pengurus dan masyarakat. Temuan lapangan menunjukan bahwa masyarakat terlibat dalam diskusi diskusi yang diadakan saat sosialisasi oleh Bank Sampah MAPESS. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Mikkelsen dalam Adi Partisipasi adalah kontribusi sukarela dari masyarakat dalam suatu proyek (pembangunan), tetapi tanpa mereka ikut terlibat dalam proses pengambilan keputusan. Dalam temuan lapangan, ditemukan bahwa memang benar masyarakat melakukan kontribusi secara sukarela namun mereka belum ikut terlibat dalam proses pengambilan keputusan, yang dilakukan saat sosialisasi melalui diskusi diskusi kelompok bukanlah murni suatu proses pengambilan keputusan oleh masyarakat melainkan hanya meminta persetujuan yang sifatnya lebih kepada sosialisasi program Bank Sampah MAPESS. Keputusan tersebutlah yang kemudian menjadi bahan pertimbangan bagi Bank Sampah MAPESS dalam melakukan kegiatannya walaupun keputusan tersebut tidak mempengaruhi teribuentuknya Bank Sampah MAPESS tersebut. Terkait dengan temuan lapangan diatas, terdapat konsep yang dikemukakan Adi, Partisipasi adalah proses membuat masyarakat menjadi lebih peka dalam rangka menerima dan merespons beribuagai proyek pembangunan Cara yang dilakukan oleh Bank Sampah MAPESS dalam menimbulkan kepekaan dan respon masyarakat salah satunya adalah dengan cara melibatkan masyarakat dalam proses sosialisasi, sehingga pada saat sosialisai mengenai Bank Sampah dan pengolahan sampah berbasis masyarakat, warga turut diundang untuk dimintai pendapatnya mengenai kesediaan untuk turut berpartisipasi dalam kegiatan Bank Sampah ini Dengan cara ini, diharapkan masyarakat bisa menjadi lebih peka dalam rangka menerima dan merespon proyek pembangunan yang dalam ini ialah kegiatan pengolahan sampah dengan konsep Bank Sampah. Konsep yang dinyatakan oleh Mikkelsen dalam Adi, partisipasi adalah suatu proses menjembatani dialog antara komunitas lokal dan pihak penyelenggaran kegiatan yang memungkinkan masyarakat untuk turut serta baik dalam persiapan, pengimplementasian, pemantauan dan evaluasi. Dalam temuan lapangan belum menunjukan adanya proses yang menjembatani dialog dengan komunitas lokal (dalam hal ini


masyarakat) pada saat persiapan, jembatan dialog yang ada lebih terlihat pada saat implementasi kegiatan Bank Sampah MAPESS yaitu saat sosialisasi diadakan. Mengumpulkan, memilah dan menabung sampah Partisipasi masyarakat juga dapat digambarkan melalui bentuk partisipasi yang mereka berikan terhadap kegiatan pengelolaan sampah dari hasil keseluruhan temuan lapangan yang ada, bentuk partisipasi yang umumnya mereka lakukan adalah mengumpulkan sampah untuk ditabung dan dipilah di Bank Sampah MAPESS. Hal tersebut karena memang dalam kegiatan yang disosialisasikan oleh para pengurus Bank Sampah MAPESS yang paling utama adalah pemilahan sampah serta menabung sampah. Berdasarkan temuan lapangan diatas sesuai dengan analisis yang disajikan oleh Oakley, mengenai partisipasi sebagai tujuan. Dimana apa yang sudah dilakukan oleh masyarakat dalam berpartisipasi bertujuan untuk mengembangkan masyarakat secara aktif dan jangka panjang dan berkesinambungan. Berdasarkan temuan lapangan, apa yang sudah dilakukan oleh warga masyarakat dalam rangka mengelola masalah sampah merupakan suatu proses jangka panjang karena hasilnya tidak dapat langsung terlihat, yaitu berupa peribuaikan kondisi lingkungan. Temuan lapangan juga dapat dianalisa dengan konsep yang diungkapkan oleh Davis dalam Sastropoetro, bahwa partisipasi masyarakat saat implementasi yaitu mengumpulkan dan menabung sampah tersebut merupakan salah satu unsur kesediaan memberikan sumbangan kepada usaha mencapai tujuan kelompok, dalam hal ini ialah berjalanya kegiatan Bank Sampah MAPESS sehingga dalam jangka panjang dapat memperibuaiki masalah lingkungan di sekitar Kapuk Muara. Berdasarkan hal tersebut pasrtisipasi yang diberikan saat impelentasi ini secara rinci ialah keinginan untuk mulai belajar memilah sampah, tenaga untuk mengumpulkan sampah dan barang barang ( dalam hal ini sampah) merupakan bentuk fisik dari sumbangan yang diberikan warga terhadap tujuan program Dalam temuan lapangan dapat dilihat bahwa partisipasi yang dilakukan oleh nasabah dalam mengumpulkan sampah yang ada di sekitar lingkungan juga berpengaruh terhadap anggota keluarga lainya khususnya anak anak. Dengan itu, maka sejak dini anak anak sudah mulai belajar berpartisipasi dalam rangka usaha memperbaiki lingkungan yang ada di sekitar mereka . Pelatihan pengelolaan sampah. Temuan lapangan menyebutkan bahwa partisipasi yang diberikan oleh para nasabah selanjutnya ialah mengenai pelatihan pengolahan sampah. Hal tersebut juga dapat dianalisa melalui konsep yang diberikan

oleh Davis dalam Sastropoetro mengenai unsur unsur yang penting dalam partisipasi. Unsur kedua yaitu kesediaan memberikan sumbangan kepada usaha mencapai tujuan, sumbangan tenaga dan kesediaan nasabah untuk mengikuti pelatihan pengolahan sampah tentunya selain bermanfaat bagi individu itu sendiri juga merupakan sumbangan kepada usaha mencapai tujuan utama yaitu pengolahan sampah menjadi barang yang memiliki nilai ekonomi dan nilai guna. Masyarakat secara sukarela dan sadar untuk turut serta dalam pelatihan ketrampilan pengolahan sampah 2. Faktor Pendukung Partisipasi. a. Factor Insentif / Manfaat Manfaat Lingkungan Temuan lapangan menunjukan bahwa terdapat kondisi pendorong partisipasi warga yang berdasarkan keinginan mereka untuk merubah lingkungan menjadi lebih baik serta menjadi bersihnya lingkungan yang mereka tinggali saat ini.Terdapat pemikiran Ife, bahwa salah satu kondisi yang dapat memunculkan partisipasi masyarakat adalah jika mereka yakin apabila keikutsertaan mereka dapat menciptakan perubahan positif. Dalam kegiatan pengelolaan sampah Bank Sampah MAPESS dimana warga melakukan pemilahan sampah mulai dari tingkat rumah tangga, warga merasa terdapat perubahan yang positif pada lingkungan. Perubahan dalam lingkungan yang dirasakan oleh warga yang juga mendorong warga untuk turut berpartisipasi didasari oleh keinginan untuk meperibuaiki lingkungan di sekitar mereka. Manfaat yang dirasakan ialah lingkungan menjadi bersih dan nasabah berharap secara jangka panjang juga dapat mengatasi permasalahan banjir yang sering menimpa mereka. Dengan temuan lapangan tersebut warga merasa yakin akan keikutsertaan mereka berpartisipasi akan menciptakan suatu perubahan yang positif bagi lingkungan mereka sendiri. Berdasarkan temuan lapangan tersebut, apabila dikaitkan dengan konsep yang dikemukakan oleh ife mengenai kondisi yang mendorong partisipasi. Masyarakat sudah berfikir bahwa isu atau aktivitas mereka terkait dengan masalah sampah tersebut ialah penting dan mereka sudah mampu menentukan sendiri apakah hal tersebut penting bagi mereka atau tidak. Temuan lapangan menunjukan bahwa isu tersebut penting karena berpengaruh terhadap kondisi lingkungan mereka oleh karena itu, kondisi tersebutlah yang kemudin juga mendorong mereka untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan Bank Sampah MAPESS Manfaat ekonomi Temuan lapangan menunjukan bahwa manfaat ekonomi berupa tambahan penghasilan yaitu uang hasil mereka mengumpulkan dan menabung sampah kepada Bank Sampah MAPESS turut mempengaruhi partisipasi yang mereka lakukan. Terdapat 3 konsep


yang dikemukakan oleh Ife terkait manfaat ekonomi yang dirasakan masyarakat. Yang pertama ialah masyarakat akan berpartisipasi bila merasa bahwa isu dan aktivitas yang mereka lakukan tersebut penting, dalam hal ini masyarakat merasa bahwa aktivitas menabung sampah yang mereka lakukan ialah penting karena dapat mendatangkan manfaat ekonomi bagi mereka yaitu tambahan penghasilan. Ife juga menjelaskan bahwa beribuagai bentuk partisipasi harus diakui dan dihargai, nasabah yang menabung sampah bentuk pengakuan dan penghargaanya ialah status mereka sebagai nasabah dan uang yang mereka dapatkan dari hasil kegiatan menabung sampah yang mereka lakukan. Dan yang terakhir, orang harus merasa aksi mereka akan membuat perubahan, masyarakat mungkin telah menentukan pekerjaan sebagai prioritas utama dalam hal ini kebanyaan nasabah ialah ibu rumah tangga tetapi bila warga merasa bahwa aktivitas yang mereka lakukan tidak berimplikasi pada prospek peluang kerja lokal maka akan kecil insenif untuk berpartisipasi, temuan lapangan menunjukan bahwa karena para nasabah merasa bahwa ada prospek peluang kerja yaitu mengumpulkan sampah yang dapat dikonversi menjadi uang membuat mereka ikut untuk berpartisipasi dalam kegiatan Bank Sampah MAPESS ini.ditambah lagi temuan lapangan yang menunjukan insentif berupa gula dan minyak yang diterima oleh nasabah juga turut mendorong mereka untuk terus berpartisipasi. Memperoleh Keterampilan Dan Pengetahuan Daur Ulang Sampah.. Selain manfaat lingkungan dan ekonomi tersebut, manfaat lain yang dirasakan warga dengan berpartisipasi dalam kegiatan pengelolaan sampah adalah keterampilan dan pengetahuan mengenai pengelolaan sampah. nasabah mendapat keterampilan dan pengetahuan baru mengenai pengelolaan sampah salah satunya adalah pelatihan daur ulang kertas serta produksi kompos. Mengacu pada konsep yang dikemukakan oleh Soetrisno mengenai kaitan erat antara partisipasi dan insentif disebutkan bahwa insentif tidak selalu bersifat materi melainkan juga hal hal lain yang mampu memberikan manfaat bagi msayarakat, sejalan dengan hal tersebut nasabah mendapatkan manfaat berupa tambahan ketarampilan dan pengetahuan mengenai pengelolaan sampah menjadi barang yang berguna yaitu bubur kertas dan kompos. Adanya Ajakan Teman Atau Tetangga Temuan lapangan menunjukan bahwa ada pengaruh jaringan sosial terhadap partisipasi yang dilakukan oleh warga masyarakat. Beberapa informan menyatakan bahwa mereka pernah mengajak dan mensosialisasikan kegiatan Bank Sampah ini kepada anggota masyarakat lain yang mereka kenal, sehingga informan lain juga menyatakan bahwa dirinya ikut berpartisipasi karena

secara tidak langsung terpengaruh oleh ajakan orang yang mereka sudah kenal. Wandersman dan Giamartino pada menemukan bahwa integrasi dalam jaringan sosial ini terkait dengan keterlibatan masyarakat dan fungsi jaringan sosial sebagai jaringan perekrutan. Mereka menemukan partisipasi yang sering muncul dari jaringan interpersonal. Warga yang terintegrasi dalam jaringan sosial lebih mungkin untuk berpartisipasi karena mereka diajak untuk melakukannya lebih sering dari jaringan-jaringan di luar mereka. . Ibu ibu PKK menjadi sasaran utama yang diajak untuk berpartisipasi oleh Bank Sampah MAPESS karena mempunyai pengaruh terhadap ibu ibu yang berada di sekitar lingkungan tempat tinggal mereka. Bentuk jaringan social berupa tetangga dimana rumah mereka saling berdekatan dan masih dalam wilayah RT yang sama lebih memungkinkan untuk berpartisipasi karena mereka diajak untuk melakukanya lebih sering dari jaringan jaringan diluar mereka. Petugas Yang Ramah Dan Dekat Dengan Warga Temuan temuan lapangan menunjukan bahwa petugas Bank Sampah MAPESS ialah petugas yang dikenal ramah oleh warga, menanamkan nilai kekeluargaan dan secara umum sudah dikenal dengan baik oleh masyarakat. Bila dikaitkan dengan konsep yang dikemukakan oleh Ife bahwa orang harus bisa berpartisipasi dan didukung dalam partisipasinya, yang ditunjukan temuan lapangan bahwa petugas sudah dikenal ramah oleh warga, dekat dengan warga dan berusaha menanamkan nilai nilai kekeluargaan dalam kegiatanya merupakan faktor pendukung yang turut mendorong warga untuk turut berpartisipasi dalam kegiatan menabung sampah di Bank Sampah MAPESS. Walaupun hal tersebut sifatnya internal, segala bentuk dukungan harus dipertimbangkan sehingga hal hal yang menghambat keinginan untuk berpartisipasi dapat dikurangi Sistem Menabung Sampah Yang Mudah Dan Proaktif Sistem menabung sampah dimana petugas melakukan penjemputan sampah keliling secara door to door sehingga dinilai tidak merepotkan dan sangat memudahkan bagi warga.. Temuan lapangan juga menunjukan sebuah dukungan yang mendorong warga untuk turut berpartisipasi seperti apa yang dijelaskan oleh Ife bahwa dalam berpartisipasi masyarakat haruslah didukung, bentuk dukunganya dalam hal ini ialah berupa sistem menabung yang mempermudah warga saat proses pengambilan sampah yang sudah dikumpulkan, sehingga hal ini turut mendorong warga untuk berpartisipasi dalam menabung sampah di Bank Sampah MAPESS. Tersedianya Sarana Dan Prasarana


Selain dukungan yang sifatnya berasal dari masyarakat, ditemukan juga dukungan eksternal dari pihak luar khususnya Pertamina yang mempengaruhi kegiatan yang dilakukan Bank Sampah MAPESS. Dukungan tersebut beribuentuk penyediaan fasilitas, sarana dan sarana pendukung operasional Bank Sampah MAPESS Temuan lapangan juga menunjukan sebuah dukungan yang mendorong warga untuk turut berpartisipasi seperti apa yang dijelaskan oleh Ife bahwa dalam berpartisipasi masyarakat haruslah didukung. Bentuk dukunganya adalah sarana dan prasarana yang lengkap yang secara nyata dapat dirasakan oleh nasabah. Nasabah dapat secara langsung melihat dan menggunakan sarana dan prasarana Bank Sampah yang sudah cukup lengkap sehingga membuat warga mnejadi yakin dan mempengaruhi partisipasi mereka. 3. Factor Penghambat Partisipasi a. Persaingan Industri Pengelolaan Sampah Adanya persaingan industri pengelolaan sampah yang memang berorientasi profit, dengan berdirinya industry pengolahan sampah lain tentunya akan mempengaruhi warga untuk menjual / menabung sampah yang sudah mereka kumpulkan khususnya sampah yang bernilai tinggi dengan jumlah banyak seperti misanya kardus . Dengan adanya persaingan maka harga menabung sampah yang diberikan oleh Bank Sampah haruslah kompetitif namun bagaimanapun juga Bank Sampah MAPESS tidak khawatir dengan persaingan yang ada karena merasa bahwa Bank Sampah memiliki kelebihan dan sudah lebih dekat secara emosional dengan warga. c. Kurangnya SDM Pengelola Selain dari segi persaingan bisnis ada juga hambatan internal yang berasal dari organisasi Bank Sampah MAPESS sendiri yang mulai dirasakan oleh masyarakat yang sudah berpartisipasi yaitu kurangnya SDM dalam mengangkut sampah langsung dari rumah rumah warga. Kurangnya SDM ini mulai dirasakan saat saat ini karena banyaknya sampah yang dikumpulkan oleh warga, sedangkan bagi Bank Sampah MAPESS sendiri masih mengalami kesulitan untuk merekrut SDM yang benar benar mau berkomitmen dan mau bekerja dalam bidang ini. Sehingga bila dikaitkan dengan konsep yang dikemukakan oleh Ife belum adanya dukungan yang cukup dalam Bank Sampah MAPESS demi mendukung partisipasi yang dilakukan oleh warga, dukungan yang dimaksudkan dalam bagian ini ialah dukungan dari sumber daya manusia dalam proses operasional Bank Sampah MAPESS. c. Keengganan Sebagian Masyarakat Untuk Mengumpulkan Sampah Selain hambatan diatas, dalam temuan lapangan menunjukan masih ada individu warga yang acuh mengenai permasalahan sampah dan belum ada

kesadaran mengenai lingkungan. Seperti yang diungkapkan Davis dalam Sastropoetrobahwa partisipasi sesungguhnya merupakan suatu keterlibatan mental dan perasaan, sehingga warga yang masih acuh dalam penanganan masalah sampah khususnya kegiatan yang diseleggarakan oleh Bank Sampah MAPESS ini memang belum memiliki keterlibatan baik secara mental maupun perasaan terhadap lingkungan sekitarnya sehingga hal ini mempengaruhi mereka untuk tidak turut serta dalam kegiatan yang didadakan oleh Bank Sampah MAPESS

4. Kesimpulan dan Saran Kesimpulan Proses Partisipasi Masyarakat Bank Sampah MAPESS merupakan organisasi komunitas lokal yang didukung oleh CSR Pertamina dan IPB yang bergerak pada bidang pengelolaan sampah dengan konsep Bank Sampah.Kegiatan yang mereka lakukan berada pada tingkat rumah sehingga penting bagi Bank Sampah MAPESS agar warga berpartisipasi dalam kegiatanya. Pada proses perencanaanya masyarakat kurang dilibatkan dalam perencanaan program karena mayoritas perencanaan dilakukan oleh petugas bekerja sama dengan Pertamina dan Kelurahan. Dalam hal ini juga telah dilakukan assessment oleh pengurus dan pendiri Bank Sampah MAPESS terhadap kondisi masalah lingkungan yang ada sebelum terbentuknya Bank Sampah MAPESS. Pada proses implementasi terdapat tiga kegiatan pokok yang dilakukan warga terkait partisipasinya sebagai nasabah.yang pertama ialah sosialisasi, pada proses sosialisasi terbagi menjadi dua yaitu sosialisasi kepada masyarakat yang dilakukan di awal kegiatan Bank Sampah dengan tujuan memberikan pengetahuan kepada warga mengenai pengolahan sampah yang baik serta bermanfaat bagi warga maupun lingkungan, selain itu juga memberikan informasi kepada masyarakat mengenai pembentukan Bank Sampah MAPESS. Pada saat sosialisasi tersebut warga diajak dan diturutsertakan dalam diskusi untuk kemudian dimintai persetujuanya mengenai kegiatan yang akan dilakukan Bank Sampah MAPESS selanjutnya. Yang kedua ialah kegiatan mengumpulkan, memilah serta menabung sampah kepada Bank Sampah mapess untuk kemudian dijadikan tabungan dalam bentuk uang.Kegiatan lainya saat implementasi ialah pelatihan pengolahan sampah menjadi barang dengan nilai guna dan nilai ekonomi bagi para nasabah Bank Sampah MAPESS.Pelatihan in dilakukan di lokasi Bank Sampah MAPESS dan pesertanya merupakan nasabah Bank Sampah MAPESS yang berpartisipasi. Factor yang mendukung partisipasi masyarakat Prinsip Insentif Dan Manfaat Manfaat yang diperoleh masyarakat mempengaruhi masyarakat untuk turut berpartisipasi dalam kegiatan


Bank Sampah MAPESS.Manfaat pertama ialah pada bidang lingkungan dimana warga mengharapkan adanya perbaikan lingkungan yang ada di sekitar tempat tinggal mereka selain itu juga secara langsung lingkungan menjadi bersih karena kegiatan Bank Sampah MAPESS ini. Di sisi lain manfaat ekonomi berupa tambahan penghasilan menjadi faktor yang turut mendorong warga berpartisipasi dalam kegiatan Bank Sampah MAPESS. Selain kedua manfaat diatas manfaat lainya yang mendorong nasabah untuk berpartisipasi ialah manfaat pengetahuan dan keterampilan dalam mendaur ulang sampah menjadi barang yang lebih berguna. Manfaat yang didapat dari hasil pelatihan keterampilan pengolahan sampah kemudian mendorong masyarakat untuk turut berpartisipasi Adanya Ajakan Dari Teman Atau Tetangga Adanya jaringan sosial yang berperan dalam proses perekrutan. Nasabah yang sudah aktif khususnya ibu ibu PKK turut mensosialisasikan kegiatan Bank Sampah kepada warga lain sehingga hal ini juga mendorong warga untuk menjadi nasabah Bank Sampah MAPESS. Petugas Yang Ramah Dan Dekat Dengan Warga Petugas Bank Sampah MAPESS yang ramah dan dekat dengan warga menjadikan warga tidak segan serta percaya untuk turut berpartisipasi dalam kegiatan Bank Sampah MAPESS dan menjadi nasabah. Selain itu petugas juga menanamkan nilai nilai kekeluargaan dalam membina hubungan antara nasabah dan petugas Sistem Menabung Sampah Yang Mudah Sistem menabung sampah dengan caradoor to door yaitu petugas berkeliling ke rumah rumah nasabah untuk menimbang dan mengumpulkan dinilai nasabah tidak merepotkan dan memudahkan mereka sehingga turut mendorong mereka untuk berpartisipasi dalam kegiatan menabung Bank Sampah MAPESS. Tersedianya Sarana Dan Prasarana Dukungan eksternal dari pihak luar khususnya Pertamina yaitu berupa sarana dan prasarana yang mempengaruhi kegiatan yang dilakukan Bank Sampah mapess, Sarana dan prasarana yang sudah diberikan oleh CSR Pertamina tersebut dinilai warga turut meyakinkan mereka untuk berpartisipasi dalam kegiatan Bank Sampah MAPESS. Selain itu dukungan pemerintah berupa penunjukan tanah fasilitas umum untuk dipergunakan sebagai infrastruktur Bank Sampah MAPESS menjadi faktor yang turut mempengaruhi partisipasi nasabah karena Bank Sampah menjadi memiliki lokasi resmi yang dapat dipergunakan oleh nasabah Bank Sampah MAPESS. Faktor Penghambat Partisipasi Persaingan Industri Pengolahan Sampah

Persaingan industri pengolahan sampah yang berorientasi profit menjadi salah faktornya yang menghambat partisipasi warga.Dengan berdirinya industri pengolahan sampah lain mempengaruhi warga untuk menjual / menabung sampah yang sudah mereka kumpulkan khususnya sampah yang bernilai tinggi dengan jumlah banyak seperti misanya kardus. Kurangnya Sumber Daya Manusia Bank Sampah Mapess Selain dari segi persaingan bisnis ada juga hambatan internal yang berasal dari organisasi Bank Sampah mapess sendiri yang mulai dirasakan oleh masyarakat yang sudah berpartisipasi yaitu kurangnya SDM dalam mengangkut sampah langsung dari rumah rumah warga Hambatan Internal Individu Hambatan internal individu berupa pemahaman warga mengenai mengumpulkan sampah dan rasa malas mereka untuk mengelola sampah yang ada di sekitar mereka mempengaruhi partisipasi mereka untuk menjadi nasabah Bank Sampah MAPESS

Saran Dalam upaya meningkatkan partisipasi warga dalam pengelolan sampah di Bank Sampah MAPESS, perlu diadakan rapat rutin yang diikuti tidak hanya oleh pengurus Bank Sampah akan tetapi juga oleh nasabah Bank Sampah MAPESS. Rapat rutin tersebut juga dapat dilakukan bersamaan dengan kegiatan lain seperti misalnya acara ibu ibu PKK atau diadakan secara berkala sesuai dengan waktu yang disepakati antara pengurus dan nasabah. Rapat rutin tersebut tidak hanya berguna sebagai penyampaian informasi, tetapi juga sebagai sarana perencanaan kegiatan dan evaluasi kegiatan yang melibatkan warga sebagai anggota Bank Sampah karena selama ini evaluasi secara formal belum dilakukan oleh para nasabah, evaluasi yang dilakukan hanya bersifat informal kepada pengurus Bank Sampah MAPESS. Dengan adanya warga yang masih enggan untuk berpartisipasi perlu diadakan sosialisasi secara rutin dan direncanakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat sehingga partisipasi masyarakat meningkat. Sosialisasi dapat dilakukan dengan menyelenggarakan suatu acara khusus untuk sosialisasi terhadap warga di area tertentu maupun juga dapat dilakukan dengan sistem door to door oleh petugas, selain itu petugas juga dapat memberikan materi sosialisasi kepada nasabah aktif dengan harapan dapat menyebarkan kepada warga lain yang belum terlibat secara peer to peer. Perlunya perekrutan sumber daya manusia di Bank Sampah MAPESS, sehingga proses operasional Bank Sampah MAPESS menjadi lancar dan tidak dikeluhkan oleh nasabah. Perekrutan sumber daya manusia dapat dilakukan dengan bekerja sama dengan pihak Karang


Taruna yang didalamnya terdapat pemuda pemuda yang memiliki minat dan keinginan untuk memperbaiki lingkungan dengan sistem Bank Sampah. Perlu adanya kegiatan keterampilan dari olahan sampah yang spesifik dan terstandarisasi dengan baik, misalnya produksi kompos yang khusus dilakukan oleh Bank Sampah MAPESS beserta para nasabahnya.Untuk itu perlu dibentuk kelompok nasabah yang melakukan produksi kompos secara swadaya dengan menggunakan fasilitas yang ada di Bank Sampah MAPESS.Dengan kegiatan ini diharapkan hasil produksi kompos dapat menghasilkan profit tersendiri.

Midgley, James. 2005. Pembangunan Sosial: Perspektif Pembangunan Sosial dalam Kesejahteraan Sosial. Jakarta: Ditperta Depag RI Mikkelsen, Britha. (1999). Metode Penelitian Partisipatoris dan Upaya-upaya Pemberdayaan: sebuah buku pegangan bagi para praktisi lapangan. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia Miles, M.B. & Huberman, A.M. (1994).Qualitative data analysis: An expanded sourcebook. New York: SAGE Publications

5. Daftar Pustaka

Moleong, Lexy J. 2005. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Buku Adi, Isbandi R. 2008. Intervensi Komunitas: Pengembangan Masyarakat Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat. Jakarta: Rajawali Pers.

Neuman, W Lawrence. 2007. Social Research Methode: Qualitative and Quantitative Approach (2nd ed.). Boston: Pearson Education.

Budimanta, Arif. (2004). Corporate Social Responsibility (Jawaban Bagi Model Pembangunan Indonesia Masa Kini).Jakarta : Indonesia Center for Sustainable Development (ICSD)

Percy, Susan and Buckingham, Percy. 1999. Constructing Local Environmental Agenda: People, Place and Participation. London: Routledge Sastropoetro, Santoso R.A. 1988. Partisipasi, Komunikasi, Persuasi, dan Disiplin Dalam Pembangunan Nasional. Bandung: Alumni.

Coble, Y., Coussens, C., & Quinn, K. 2009. Environmental Health Sciences Decision Making: Risk Management, Evidence, and Ethics. Washington, D.C.: The National Academies Press Craig, William J., Harris Trevor M., and Weiner Daniel. 2002. Community Participation and Geographic Information System. New York: Taylor & Francis

Soetrisno, Loekman. 1995. Menuju Masyarakat Partisipatif. Yogyakarta:Penerbit Kanisius Zastrow, Charles. 2008. Introduction to Social Work and Social Welfare: Empowering People (9th ed.). USA: Thompson Brooks/Cole

Davis, Mackenzie L. and Cornwell, David A. 2008.Introduction to Environmental Engineering (4th ed.). New York: McGraw Hill

Jurnal Arnstein, Sherry. 1969. A Ladder of Citizen Participation. Journal of the American Planning Association, Volume 35, No. 4, Juli 1969.

Environmental Service Program. 2011. Modul Pelatihan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat. Jakarta: ESP Franchetti, Matthew J. 2009. Solid Waste Analysis and Minimization: A System Approach. USA: McGraw Hill Ife, Jim dan Tesoriero, Frank. 2008. Community Development: Alternatif Pengembangan Masyarakat Di Era Globalisasi (edisi ke-3.). Indonesia: Pustaka Pelajar. Kaho, Josef Riwu. 2002. Prospek Otonomi Daerah Di Negara Republik Indonesia. Jakarta: Rajawali Pers Matthew B. Miles, A. Michael Huberman. 1994. Qualitative Data Analysis : An Expanded Sourcebook. USA: Sage

Laurian, Lucie. 2004. Public Participation in Environmental Decision Making: Findings from Communities Facing Toxic Waste Cleanup. Journal of the American Planning Association, Volume 70.1, 2004: 53-65 Karya Ilmiah Fitria. 2003. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi partisipasi Masyarakat dalam Program Pengelolaan Sampah Terpadu. Skripsi Program Sarjana Departemen Ilmu Kesejahteraan Sosial Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Kartini. 2009. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keputusan Masyarakat Menabung Sampah Serta Dampak Keberadaan Bank Sampah Gemah Ripah: Kasus Masyarakat Dusun Badegan, Yogyakarta.


Skripsi Program sarjana Departemen Ekonomi Sumberdaya dan Lingkungan Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB. Yunizar.2001. Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Pengelolaan Sampah di Kota Binjai.Tesis Program pascasarjana Program Studi Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan USU. Faizal, Ahmad. 2012. Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah Berbasis Komunitas Lokal (Studi Deskriptif Bank Sampah “Poklili”,Kota Depok). Skripsi Program Sarjana Departemen Ilmu Kesejahteraan Sosial Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia Sumber Lain: Dinas Kebersihan Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta. 2011. Kondisi Sistem Pengelolaan Sampah DKI Jakarta 2010-2011 Data Kelurahan Kapuk Muara 2011 Kota Megapolitan Jakarta Dengan Populasi Kurang Lebih 10 Juta, Memproduksi Sampah Per Hari Sebanyak 6500Ton (JBIC SAPROV 2007),


Ronny Khalishadi Suryanegara

Recommend Documents