RENCANA KERJA PEMERINTAH PEKON
(RKPPekon) TAHUN 2016
PEKON TAMBAHREJO KECAMATAN GADINGREJO KABUPATEN PRINGSEWU
KEPUTUSAN BADAN HIPPUN PEMEKONAN (BHP) PEKON TAMBAHREJO KECAMATAN GADINGREJO KABUPATEN PRINGSEWU NOMOR : 3 TAHUN 2016 TENTANG KESEPAKATAN RANCANGAN PERATURAN PEKON MENGENAI RENCANA KERJA PEMERINTAH PEKON ( RKPPekon ) TAHUN 2016 BADAN HIPPUN PEMEKONAN TAMBAHREJO Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pekon dan Peraturan Turunannya yang bertujuan untuk pemerataan pembangunan dan meningkatkan partisipasi, kesejahteraan serta pelayanan masyarakat Pekon melalui pembangunan dalam skala Pekon; b. bahwa untuk melaksanakan pembangunan dalam skala Pekon tersebut, pelaksanaannya sesuai dengan daftar skala prioritas penghasilan tetap Kepala Pekon dan perangkat, operasional Pemerintah Pekon, tunjangan operasional BHP, Intensif RT/RW, pembangunan Pekon, pemberdayaan masyarakat Pekon, penyelenggara pemerintah Pekon dan partisipasi masyarakat yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Pekon (RPJMDes) maka perlu dibuat Rencana Kerja Pemerintah Pekon (RKPPekon) sebagai penjabaran dari RPJMDes untuk jangka waktu 1 (satu) tahun: c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Pekon tentang Rencana Kerja Pemerintah Pekon (RKPPekon) Pekon Tambahrejo Tahun 2016. d. bahwa sebelum peraturan Pekon sebagaimana dimaksud huruf c ditetapkan Kepala Pekon perlu dibahas dan disepakati bersama antara kepala Pekon dan BHP tentang RKPPekon Tahun 2016. e. Bahwa untuk melaksanakan hal diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan BHP Mengingat
: 1. Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Pekon, Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 ) 2. peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 tentang Pekon 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60
( Lembaran tahun 2014 Tahun 2014 tahun 2014
tentang Dana Pekon yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Pekon;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Pekon; 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Pekon; 7. Peraturan Menteri Pekon, PDT dan Trans No. 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Pekon; 8. Peraturan Menteri Pekon, PDT dan Trans No. 2 Tahun 2016 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Muswarah Pekon; 9. Peraturan Menteri Pekon, PDT dan Trans No. 5 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Pekon Tahun 2016 10. Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 11. Peraturan Bupati Pringsewu Nomor 18 Tahun 2015 Tanggal 18 Mei 2015 Tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2016 MEMUTUSKAN Menetapkan
:
KESATU
:
KEDUA
: MENYEPAKATI RENCANA KERJA PEMERINTAH PEKON (RKPPekon) TAHUN 2016 UNTUK DITETAPKAN MENJADI PERATURAN PEKON OLEH KEPALA PEKON.
KETIGA
: KESEPAKATAN DITETAPKAN.
MEMBAHAS RENCANA KERJA PEMERINTAH PEKON (RKPPekon) TAHUN 2016 UNTUK DITETAPKAN MENJADI PERATURAN PEKON OLEH KEPALA PEKON.
INI
BERLAKU
MULAI
TANGGAL
Disepakati di : Tambahrejo Pada Tanggal : 27 Januari 2016 BADAN HIPPUN PEMEKONAN ( BHP ) PEKON TAMBAHREJO KETUA
SUPONO, HS.
BERITA ACARA KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA PEKON DAN BHP Nomor : 100/01/III.02.2006/01/2016 Nomor : 4/BHP -TBR /01/2016 KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA PEKON DAN BHP PEKON TAMBAHREJO TENTANG PERATURAN PEKON TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH PEKON (RKPPekon) TAHUN 2016
Pada hari ini Rabu tanggal Dua Puluh Tujuh bulan Januari Tahun Dua Ribu Enam Belas kami yang bertanda tangan di bawah ini : 1. CHAIRUL ANWAR
: Kepala Pekon TAMBAHREJO, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Pekon Tambahrejo selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA
2. SUPONO, HS.
: Ketua BHP Pekon Tambahrejo dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Hippun Pemekonan (BHP) Pekon Tambahrejo selanjutnya disebut PIHAK KEDUA
Menyatakan bahwa 1.
PIHAK KEDUA telah membahas dan menyepakati RKPPekon 2016 yang telah diajukan PIHAK PERTAMA, dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini
2.
PIHAK PERTAMA dapat menerima dengan baik penyesuaian dan perubahan RKPPekon 2016 sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini
3.
PIHAK PERTAMA akan menyelesaikan perubahan dan koreksi atas RKPPekon 2016 selaras dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini selambat-lambatnya sebelum 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal ditandatangani Berita Acara ini.
4.
PIHAK PERTAMA akan menyampaikan kepada Camat Gadingrejo untuk mendapat evaluasi selambat-lambatnya 6 (enam) hari kerja setelah tanggal ditandatangani Berita Acara ini
Demikianlah Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya PIHAK PERTAMA
PIHAK KEDUA
(CHAIRUL ANWAR)
(SUPONO, HS.)
BERITA ACARA MUSYAWARAH PEKON Pada hari ini Rabu tanggal Dua tujuh Bulan Januari Tahun Dua ribu Enam belas, bertempat di Pekon Tambahrejo, Kecamatan Gadingrejo, Kabupaten Pringsewu dengan dihadiri oleh Ketua dan Anggota Badan Hippun Pemekonan, Kepala Pekon dan perangkat Pekon serta Tokoh masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda Karang Taruna serta PKK dalam rangka membahas Rencana Kerja Pembangunan Pekon dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon Tahun Anggaran 2016 sesuai dengan lampiran yang tercantum pada Perubahan RPJMDes tahun 2016-2018. Dalam Rapat tersebut telah diperoleh kata sepakat mengenai pokok-pokok hasil musyawarah dengan para peserta sebagai berikut : A. Menyepakati RKPPekon dan APBPekon Tahun 2016 dengan rincian sebagai berikut: a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Pekon a. Penghasilan Tetap Aparat Pekon b. Tunjangan Aparat Pekon c. Insentif RT d. Tunjangan BHP e. Tunjangan Petugas PPTKD f. Operasional Pemerintah Pekon g. Tunjangan Lembaga h. Operasional Lembaga i. Penyusunan Perdes j. Insentif kader poskesdes k. Insentif pendidik TPA b. Bidang Pembangunan a. Rabat beton Gg. Kenanga IV sepanjang 488 M b. Pembuatan Drainase RW 002 sepanjang 200 M c. Pembuatan Drainase Gg. Kenanga III sepanjang 100 M d. Pembuatan Drainase Gg. Melati 1 sepanjang 300 M e. Pembangunan Sanitasi RW 003 f. Pembangunan Sanitasi RW 004 g.Pembangunan Onder Lagh Gg. Melati II Sepanjang 141 M h.Pembangunan TPT Gg. Kenanga III sepanjang 300 M i. Pembangunan Paving Blok Gg. Masjid Darul Iman sepanjang 140 j. Pembangunan Drainase Gg. Saburai III k.Pembangunan Jembatan RT 001/RW 001 l. Pembangunan tanggul penahan air 1000 m m. Pembangunan jalan rabat beton 500 m RT/RW 003/002 n. Peningkatan jalan latasir o. Pembangunan paving block 136m RT/RW 003/002 p. Pembangunan saluran irigasi 1000m q. Pembangunan perpustakaan desa r. PMTAS s. Imunisasi dasar BALITA t. Pengadaan peralatan/kursi roda untuk anak disabilitas u. Pemasangan PLN/KWH bagi RTM c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan a. Pembinaan pelaksanaan kegiatan lembaga kemasyarakatan pekon d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat a. Kegiatan BHP b. Kegiatan LPM c. Kegiatan PKK d. Kegiatan Karang Taruna e. Pelatihan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pekon f. Penambahan Modal BUMDes
B. Menyepakati RKPPekon 2016 dengan catatan sebagai berikut : 1. Sumber dana yang diperoleh bersumber dari APBN dan APBD tahun 2016 2. Rincian kegiatan dan penggunaan dana terlampir. Demikian Berita Acara Rapat Badan Hippun Pemekonan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
BADAN HIPPUN PEMEKONAN (BHP) PEKON TAMBAHREJO
1. Ketua / Anggota
:SUPONO HS.
(……………………)
2. Wakil Ketua/Anggota
:SURATMAN
(……………………)
3. Sekretaris / Anggota
: IRMAN SUBIYANTO SPd.
(……………………)
4. Anggota
:TURIMAN
(……………………)
5. Anggota
: SUPENDI SPd.SD
(……………………)
DAFTAR HADIR ACARA
: PEMBAHASAN RKPPekon 2016
PEKON
: TAMBAHREJO
KECAMATAN
: GADINGREJO
TANGGAL
: 27 JANUARI 2016
NO 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35.
NAMA
ALAMAT
JABATAN
TANDA TANGAN
36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
BHP PEKON Tambahrejo Sekretaris,
(S U P E N D I, S.Pd.)
BERITA ACARA PENYUSUNAN RKP PEKON MELALUI MUSYAWARAH PEKON
Berkaitan dengan penyusunan RKPPekon di Pekon Tambahrejo, Kecamatan Gadingrejo, Kabupaten/kota Pringsewu, Provinsi Lampung pada : Hari dan Tanggal
: Rabu, 27 Januari 2016
Jam
: 08.30 WIB s.d selesai
Tempat
: Balai Pekon Tambahrejo
Telah diadakan acara musyawarah Pekon yang dihadiri oleh Kepala Pekon, unsur perangkat Pekon, BHP, Kelompok Masyarakat, sebagaimana daftar hadir terlampir. Materi yang dibahas dalam musyawarah Pekon ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan musyawarah dan narasumber adalah: A. Materi Pencermatan RPJM Pekon 2013 – 2018 dan Perubahan RPJMDes Tahun 2016-2018 untuk dijabarkan di dalam RKPPekon Tahun 2016 Kriteria dan verifikasi RKPPekon 2016 meliputi : 1. Pagu Indikatif Pekon 2. Daftar Rencana Program Kegiatan Pembangunan Kabupaten yang masuk Pekon 3. Rancangan RKP Pekon Tahun 2016 4. Proposal Teknis Kegiatan 5. Gambar Rencana Prasarana 6. Rencana Anggaran Biaya 7. Pemeriksaan Dokumen Proposal Teknis dan RAB 8. Daftar Usulan RKP Pekon B. Pimpinan Musyawarah dan Narasumber Pemimpin musyawarah
: Supono HS
dari BHP
Notulen
: Muhammad Kamsin dari Sekretaris Pekon
Narasumber
:1. Suprayogi S.E
dari Camat Gadingrejo
2. Chairul Anwar
dari Kepala Pekon
3. Kamsinah
dari KASI Pemberdayaan
Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah Pekon menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari musyawarah Pekon dalam rangka penyusunan RKPPekon 1. Pagu Indikatif Pekon 2. Daftar Rencana Program Kegiatan Pembangunan Kabupaten yang masuk Pekon 3. Rancangan RKP Pekon Tahun 2016 4. Proposal Teknis Kegiatan 5. Gambar Rencana Prasarana 6. Rencana Anggaran Biaya 7. Pemeriksaan Dokumen Proposal Teknis dan RAB 8. Daftar Usulan RKP Pekon Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh Tambahrejo, 27 Januari 2016 Kepala Pekon Tambahrejo
Ketua BHP Tambahrejo
CHAIRUL ANWAR
SUPONO, HS.
Perwakilan Peserta Musyawarah 1. ………………….(…………………..)
4. …………………...(……………………)
2 . ………………….(…………………..)
5. ……………………(……………………)
3. ………………….(…………………..)
6. ……………………(……………………)
Mengetahui Camat Gadingrejo
SUPRAYOGI, S.E NIP : 19600212 198603 1 010
PEMERINTAH KABUPATEN PEINGSEWU KECAMATAN GADINGREJO PEKON TAMBAHREJO PERATURAN PEKON TAMBAHREJO NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH PEKON (RKP-PEKON) TAHUN 2016 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA PEKON TAMBAHREJO,
Menimbang
: a. bahwa pemerintah Pekon wajib menyusun dokumen perencanaan pemerintah Pekon berupa Rencana Kerja Pemerintah Pekon (RKPPekon) yang merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Pekon (RPJM Pekon); b. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Pekon (RKPPekon) dilakukan oleh tim penyusun RKPPekon, dibahas dan disepakati secara resmi oleh Badan Hippun Pemekonan (BHP) melalui Musyawarah Pekon Penyusunan RKPPekon; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagamana huruf a dan b, perlu membuat peraturan Pekon tentang Rencana Kerja Pemerintah Pekon (RKPPekon) oleh Kepala Pekon;
Mengingat
: 1. Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Pekon, ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 ) 2. peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pekon; 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Pekon yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Pekon; 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Pekon; 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Pekon; 7. Peraturan Menteri Pekon, PDT dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Bersekala Pekon; 8. Peraturan Menteri Pekon, PDT dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Pekon;
9. Peraturan Menteri Pekon, PDT dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Pekon Tahun 2016; 10. Peraturan Bupati Pringsewu Nomor 18 Tahun 2015 Tanggal 18 Mei 2015, Tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2016;
Dengan Kesepakatan Bersama BADAN HIPPUN PEMEKONAN TAMBAHREJO dan KEPALA PEKONTAMBAHREJO MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN PEKON TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH PEKON (RKPPekon) TAHUN 2016 BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Pekon ini yang dimaksud dengan : 1. 2. 3. 4. 5. 6.
7. 8.
9. 10. 11. 12. 13. 14.
Daerah adalah Kabupaten Pringsewu Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pringsewu Bupati adalah Bupati Pringsewu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pringsewu Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja di tingkat Kecamatan dalam Kabupaten Pringsewu Pekon adalah Desa adat atau yang disebut dengan nama lain Pekon, selanjutnya disebut Pekon, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakt setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan / hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintahan Pekon adalah penyelenggara urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negera Kesatuan Republik Indonesia. Badan Hippun Pemekonan atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Pekon berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis; Pemerintahan Pekon adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Pekon adalah Kepala Pekon atau yang disebut nama lain dibantu perangkat Pekon sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan Pekon; Peraturan Pekon adalah Peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Pekon setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Hippun Pemekonan; Rencana Pembangunan Menengah Pekon selanjutnya disingkat RPJM Pekon, adalah rencana kegiatan pembangunan Pekon untuk jangka waktu 6 (enam) tahun; Rencana Kerja Pemerintah Pekon, selanjutnya disebut RKPPekon, adalah penjabaran dari RPJMDes untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon, selanjutnya disebut APBPekon adalah Rencana Keuangan Tahunan pemerintahan Pekon.
BAB II TATA CARA PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RKPPekon Pasal 2 1. Rencana RKP - Pekon dapat disusun oleh Pemerintahan Pekon dengan membentuk Tim Penyusun RKP Pekon berdasarkan Keputusan Kepala Pekon; 2. Dalam menyusun rancangan. RKP - Pekon, Tim Penyususn RKP Pekon harus memperhatikan dengan sungguh-sungguh aspirasi yang berkembang di masyarakat yang diwadahi oleh Lembaga Kemasyarakatan Pekon; 3. Rancangan RKP - Pekon yang berasal dari Tim Penyusunan RKP Pekon disampaikan pada Kepala Pekon untuk selanjutnya disampaikan pada BHP untuk dibahas dan disepakati dalam musyawarah Pekon penyusunan RKP Pekon 4. Setelah membahas dan menyepakati rancangan RKP - Pekon, dalam Musyawarah Pekon penyusunan RKPPekon, maka Kepala Pekon mengeluarkan Peraturan Pekon tentang RKPPekon tahun 2016 dalam bentuk Dokumen RKPPekon; 5. BHP menyelenggarakan musyawarah Pekon Penyusunan RKP Pekon yang dihadiri oleh BHP dan Pemerintah Pekon serta Unsur Masyarakat; 6. Setelah dibahas dan disepakati maka Kepala Pekon maka menetapkan RKP - Pekon dalam
peraturan
Pekon
serta
memerintahkan
Sekretaris
Pekon
untuk
mengundangkan dalam Lembaran Pekon BAB III MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN PENETAPAN RKPPekon 2016 Pasal 3 1. BHP, Pemerintah Pekon dan unsur masyarakat wajib
mengembangkan nilai-nilai
demokrasi dalam membahas dan menyepakati Musyawarah Pekon Penyusunan RKPPekon dalam mengambil keputusan; 2. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Musyawarah Pekon Penyusunan RKPPekon berdasarkan musyawarah dan mufakat.
BAB IV VISI DAN MISI Pasal 4 Visi
: DENGAN PELAYANAN YANG PRIMA KITA WUJUDKAN PEKON TAMBAHREJO MENJADI LEBIH MAJU DALAM BIDANG PEREKONOMIAN DAN PENDIDIKAN Pasal 5
Misi : 1. Bersama memperbaiki jalan-jalan sebagai sarana transportasi untuk pengangkutan hasil industri dan pertanian. 2. Bersama masyarakat dan Kelembagaan Pekon menyelenggarakan pemerintahan dan melaksanakan pembangunan yang partisipatif 3. Bersama masyarakat memperkuat kelembagaan Pekon yang ada sehingga dapat optimal dalam melayani masyarakat; 4. Bersama masyarakat dan kelembagaan masyarakat dalam mewujudkan Pekon Tambahrejo yang aman, tentram dan damai; 5. Bersama masyarakat dan kelembagaan memberdayakan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN Pasal 6 Strategi Pembangunan Pekon : 1. 2. 3. 4. 5. 6.
Meningkatkan kualitas dan kuantitas pemerintahan Pekon dan BHP. Meningkatkan pembangunan Pekon dengan memenuhi kebutuhan dasar masyarakat Pekon Melaksanakan program pemberdayaan masyarakat Pekon. Meningkatkan partisipasi masyarakat didalam pembangunan Pekon agar Pekon menjadi berkembang dan mandiri; Terciptanya lingkungan yang berkualitas, sehat dan lestari Terwujudnya pelayanan masyarakat yang prima didasarkan pada pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa.
Pasal 7 Arah Kebijakan Keuangan Pekon : 1. Meningkatkan daya dukung terhadap peningkatan pendapatan masyarakat 2. Tersedianya sarana dan prasarana kebutuhan dasar masyarakat 3. Terlaksananya program-program yang melibatkan partisipasi masyarakat 4. Terwujudnya perubahan Pekon menuju sejahtera dan mandiri dengan meningkatkan pemberdayaan masyarakat Pekon; 5. Terwujudnya kualitas pemerintahan Pekon dan BHP dalam melaksanakan penyelenggaraan pembangunan di Pekon.
Pasal 8 Arah Kebijakan Pembangunan Pekon : 1. Belanja Kepala Pekon dan perangkat Pekon; 2. Intensif RT dan RW; 3. Operasional Lembaga kemasyarakatan Pekon; 4. Tunjangan operasional BHP; 5. Program operasional Pemerintahan Pekon; 6. Program Pelayanan Dasar; 7. Program pelayanan dasar infrastruktur; 8. Program kebutuhan primer pangan; 9. Program pelayanan dasar pendidikan; 10. Program pelayanan kesehatan; 11. Program kebutuhan primer Sandang; 12. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Pekon; 13. Program Ekonomi produktif; 14. Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur Pekon; 15. Program penunjang peringatan hari-hari besar; 16. Program dana bergulir. BAB VI KETENTUAN PENUTUP Pasal 9 . Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam peraturan RKPPekon ini akan diatur dalam Peraturan Kepala Pekon dan Keputusan Kepala Pekon. Pasal 10 Peraturan Pekon tentang RKPPekon ini mulai berlaku pada saat diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Pekon ini dengan menempatkan dalam lembaran Pekon Ditetapkan di : Tambahrejo Pada tanggal : 28 Januari 2016 KEPALA PEKON TAMBAHREJO
CHAIRUL ANWAR Diundangkan di Pekon Tambahrejo Pada tanggal 28 Januari 2016 Sekretaris Pekon
MUHAMMAD KAMSIN
KABUPATEN PRINGSEWU KEPUTUSAN KEPALA PEKON TAMBAHREJO KECAMATAN GADINGREJO Nomor : 03 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RKPPekon TAHUN 2016 KEPALA PEKON TAMBAHREJO Menimbang : a.
Bahwa Pemerintah Pekon berkewajiban menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Pekon (RPJMDes) dan Rencana Kerja Pemerintah Pekon (RKPPekon) yang merupakan penjabaran dari RPJMDes
b.
Bahwa penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Pekon (RKPPekon) dilakukan oleh Tim Penyusun yang dibentuk melalui Forum Rapat Pembentukan Tim Penyusun RKPPekon.
c.
Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan huruf b; dipandang perlu menetapkan Surat Keputusan tentang Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Pekon (Tim Penyusun RKPPekon).
Mengingat
: 1. 2.
3.
4. 5. 6. 7.
8.
9.
Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Pekon, ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 ) peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pekon; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Pekon yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Pekon; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Pekon; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Pekon; Peraturan Menteri Pekon, PDT dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Bersekala Pekon; Peraturan Menteri Pekon, PDT dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Pekon; Peraturan Menteri Pekon, PDT dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Pekon Tahun 2016;
MEMUTUSKAN : Menetapkan : KESATU
Kedua
: Susunan Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Pekon (RKPPekon) Tahun 2016 sebagai berikut : Pembina
:1. Chairul Anwar
( Kepala PEKON )
Ketua
:2. Muhammad Kamsin
( Sekretaris PEKON )
Sekretaris
:3. Drs. Tulus Widodo
( Ketua LPM )
4. Arif Mahdani
( Aparatur PEKON )
5 Edi Yulianto
( Aparatur PEKON)
6 Supriyanto S.Pd
( LPM )
7 DR.H.Edy Suyanto S.Pd,M.Pd
( LPM )
8 Hartono
( LPM)
9. Eko Defrianto S.Pd
( KPM)
10 Lela Malasari
( KPM )
11 Lilik Rumiyati
( Unsur Perempuan)
: Tugas dan Tanggungjawab Tim Penyusun RKPPekon adalah menyusun Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Pekon (RKPPekon) tahun 2016 berdasarkan data-data hasil Pengkajian Keadaan Pekon (PKD) dan Perumusan Visi Pekon yang dilakukan secara partisipatif.
Ketiga
: Dalam melaksanakan tugasnya Tim Penyusun RKPPekon mengacu pada Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Pekon, ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7) peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undangundang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pekon Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Pekon yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Permendagri No.111/2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan di Pekon, Permendagri N0. 114/2014 tentang Pedoman pembangunan Pekon, Permendes PDT dan Trans. N0 1/2016 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Pekon, dan Permendes, PDT dan Trans. No.2/2016 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Pekon serta Permendes, PDT dan Trans. No.5/2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Pekon Tahun 2016.
Keempat
: Tim Penyusun RKPPekon dalam melaksanakan tugasnya dibimbing dan dibantu aparat pemerintah (kecamatan dan atau kabupaten), Setrawan (kecamatan dan atau kabupaten) serta pihak lain yang berkompeten.
Kelima
: Masa tugas Tim Penyusun RKPPekon terhitung sejak ditetapkannya Surat Keputusan Kepala Pekon ini; sampai dengan ditetapkannya Peraturan Pekon (Perdes) tentang RKP tahun 2016 oleh Kepala Pekon.
Keenam
: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Pada Tanggal
: Tambahrejo : 28 Januari 2016
KEPALA PEKON TAMBAHREJO
CHAIRUL ANWAR
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH PEKON(RKPPekon)
PEKON TAMBAHREJO KECAMATAN GADINGREJO KABUPATEN PRINGSEWU TAHUN 2016
