RISALAH RAPAT KOMISI KELEMBAGAAN (K II) SENAT AKADEMIK INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

RISALAH RAPAT

KOMISI KELEMBAGAAN (K‐II) SENAT AKADEMIK – INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

Rapat / Sidang Hari / Tanggal Waktu Tempat

Rapat Komisi Kelembagaan (K‐II) Senat Akademik ITB No. : 12/RK2‐SA‐ITB/20150311 Rabu / 11 Maret 2015 pkl. 15.30 – 17.15 Ruang Rapat Senat Akademik Balai Pertemuan Ilmiah ITB Jalan Dipati Ukur No. 4 Bandung

Peserta

Hadir (8 orang): Andi Isra Mahyuddin, Dicky R. Munaf, Indratmo Soekarno, M. Salman AN, Mikrajuddin Abdullah, Reynaldo Zoro, Tati Suryati Syamsudin, Tutus Gusdinar Kartawinata Tidak hadir (4 orang): B. Kombaitan, Jann Hidayat Tjakraatmadja, Joko Siswanto, Ricky Lukman Tawekal,

Agenda Rapat

1. Program Kerja Komisi‐II Tahun 2015 2. Diskusi tentang Draf SK Organisasi, Tugas, dan Wewenang, serta Tatakerja SA ITB 3. Lain‐lain 1. Program Kerja Komisi‐II Tahun 2015 Indratmo: Program yang diusulkan:   

Catatan Rapat

Perumusan Pemikiran tentang Organ dan Pola Hubungan Kerja antar Organ ITB PTN‐BH Perumusan tentang draf SK SA tentang Organisasi, Tugas, dan Wewenang, serta Tatakerja SA ITB Perumusan tentang draf SK SA tentang Multikampus;

Salman: Program yang diusulkan: Perumusan tentang draf SK SA tentang Peraturan Wakil Senat di MWA Dicky Program yang diusulkan: Evaluasi Statuta terkait dengan Paradigma Ristek Dikti 1

RISALAH RAPAT


Kesimpulan: Program Kerja Komisi II SA ITB Tahun 2015 1. Perumusan tentang draf SK SA tentang Organisasi, Tugas, dan Wewenang, serta Tatakerja SA ITB; 2. Perumusan tentang draf SK SA tentang Peraturan Wakil Senat di MWA; 3. Melakukan Kajian Implimentasi Statuta ITB dengan Paradigma Ristek Dikti; 4. Perumusan tentang draf SK SA tentang Multikampus; 5. Perumusan Pemikiran tentang Organ dan Pola Hubungan Kerja antar Organ ITB PTN‐BH. 2. Diskusi tentang Draf SK SA tentang Organisasi, Tugas, dan Wewenang, serta Tatakerja SA ITB Indratmo: terlampir disampaikan draf SK tentang Organisasi, Tugas, dan Wewenang, serta Tatakerja SA ITB. Diminta semua anggota komisi untuk mempelajari dan memberikan masukan untuk perbaikan yang dapat disampaikan melalui milis. 3. Lain‐lain Catatan:  Diminta Ketua SA ITB untuk menulis surat kepada ketua MWA agar MWA segera mengeluarkan Kebijakan Umum ITB.  Diusulkan agar pada setiap Komisi SA diadakan staf ahli yang akan membantu perumusan pemikiran yang berkembang pada komisi. Bandung, 11 Maret 2015 Komisi Kelembagaan SA‐ITB Sekretaris, (M. Salman A.N.)

Menyetujui Ketua Komisi Kelembagaan SA‐ITB

(Indratmo Soekarno)

2

RISALAH RAPAT


KEPUTUSAN SENAT AKADEMIK INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG Nomor : TENTANG ORGANISASI, TUGAS DAN WEWENANG SERTA TATA KERJA SENAT AKADEMIK INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG Menimbang :

a. bahwa guna menjalankan tugas dan wewenangnya sesuai dengan PP 65/2013, Senat Akademik perlu menetapkan ketentuan Organisasi, tugas dan wewenang serta tata kerja senat Akademik; b. bahwa Sidang Senat Akademik tanggal …………..2015 telah menyepakati dan mensahkan Peraturan Senat Akademik tentang Organisasi, Tugas Dan Wewenang Serta Tata Kerja Senat Akademik ; c. bahwa sebagai tindak-lanjut dari butir b di atas, perlu dituangkan dalam Peraturan Senat Akademik.

Mengingat :

1. Undang-undang nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional; 2 Undang-undang nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; 3. Peraturan Pemerintah nomor 6 tahun 1959, tentang Pendirian ITB; 4. Peraturan Pemerintah nomor 165 tahun 2013, tentang Statuta Institut Teknologi Bandung; 5. Keputusan Majelis Wali Amanah No…… tentang Kebijakan Umum ITB; 6. Keputusan Rektor ITB No. …………., tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pimpinan Senat Akademik Institut Teknologi Bandung 2014-2019. MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERTAMA

: Mencabut Surat Keputusan Senat Akademik ITB Nomor 10/SK/K01-SA/ 2009 tentang Ketentuan & Tata Kerja Senat Akademik ITB. 3

RISALAH RAPAT


KEDUA

: Memberlakukan Peraturan Senat Akademik tentang Organisasi, Tugas dan Wewenang serta Tata Kerja Senat Akademik Institut Teknologi Bandung sebagaimana tercantum pada Lampiran Surat Keputusan ini sebagai pengganti.

KETIGA

: Ketetapan ini dinyatakan berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan diubahnya ketetapan ini, dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudianhari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Bandung Pada tanggal, … 2015 Ketua,

Prof. Intan Ahmad PhD NIP: 196510011084031001

Tembusan Yth. : 1. Ketua Majelis Wali Amanat; 2. Rektor; 3. Para Dekan Fakultas/Sekolah.

4

RISALAH RAPAT


Lampiran Surat Ketetapan Senat Akademik ITB Nomor : Tanggal : ‐‐‐ 2015 ORGANISASI, TUGAS DAN WEWENANG SERTA TATA KERJA SENAT AKADEMIK INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Senat Akademik ini yang dimaksud dengan: 1. Statuta ITB adalah peraturan dasar pengelolaan ITB yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di ITB, yakni Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung. 2. Majelis Wali Amanat yang selanjutnya disingkat MWA adalah organ ITB yang menyusun dan menetapkan kebijakan umum ITB. 3. Senat akademik yang selanjutnya disingkat SA adalah organ ITB yang menjalankan fungsi menyusun, merumuskan, menetapkan kebijakan memberikan pertimbangan, dan melakukan pengawasan di bidang akademik. 4. Rektor adalah organ ITB yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan ITB.

BAB II KEDUDUKAN, TUGAS DAN WEWENANG Pasal 2 Kedudukan Senat Akademik merupakan organ yang berfungsi menetapkan norma dan kebijakan akademik ITB serta mengawasi pelaksanaannya;

5

RISALAH RAPAT


Pasal 3 Tugas dan Wewenang Tugas dan Wewenang Senat Akademik meliputi: a. menyusun dan menetapkan norma, kebijakan akademik, dan arah pengembangan akademik; b. mengawasi kebijakan dan pelaksanaan kegiatan akademik oleh Pimpinan ITB berdasarkan norma dan arah yang ditetapkan Senat Akademik; c. menyusun kode etik ITB, kode etik sivitas akademika dan pengurus organ ITB yang selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan MWA; d. menetapkan kebijakan akademik mengenai hal-hal sebagai berikut: 1) kurikulum program studi; 2) persyaratan akademik untuk pembukaan dan penutupan program studi; 3) persyaratan akademik untuk pemberian gelar akademik; dan 4) persyaratan akademik untuk pemberian penghargaan akademik; e. mengawasi penerapan ketentuan akademik sebagaimana dimaksud pada huruf d; f. mengawasi kebijakan dan pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan tinggi ITB; g. mengawasi dan mengevaluasi pencapaian proses pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dengan mengacu pada tolok ukur yang ditetapkan dalam rencana strategis, dan menyarankan usulan perbaikan kepada Rektor; h. mengawasi pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik dan otonomi keilmuan; i. merekomendasikan pemberian atau pencabutan gelar kehormatan dan penghargaan akademik; j. mengawasi pelaksanaan tata tertib akademik; k. mengawasi pelaksanaan kebijakan penilaian kinerja dosen; l. memberikan pertimbangan kepada Rektor dalam pengusulan guru besar dan jabatan akademik lain; m. merekomendasikan sanksi terhadap pelanggaran norma, etika, dan peraturan akademik oleh sivitas akademika ITB kepada Rektor; n. bersama Rektor menyusun rencana jangka panjang ITB untuk selanjutnya diusulkan kepada MWA; o. memberikan pertimbangan kepada MWA tentang rencana strategis, serta rencana kerja dan anggaran yang diusulkan Rektor; p. memberi pertimbangan kepada MWA tentang kinerja akademik Rektor; q. memberi pertimbangan kepada MWA tentang usulan Peraturan ITB atau perubahannya yang diusulkan Rektor; 6

RISALAH RAPAT


r. secara proaktif menjaring dan memperhatikan pandangan masyarakat akademik dan masyarakat umum; s. menyusun dan mengusulkan peraturan ITB dalam bidang kebijakan akademik;dan t. Menyampaikan laporan kegiatan tahunan Senat Akademik kepada MWA; u. Mengusulkan calon-calon rektor kepada MWA dalam proses pemilihan rektor. v. Menyusun Rencana Induk Pengembangan (Renip) ITB untuk disahkan oleh MWA.

Pasal 4 Hak Senat Akademik Untuk melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana terinci dalam Pasal 3 Senat Akademik berhak: (1) membentuk Komisi dan Panitia; (2) memantau penyelenggaraan kegiatan akademik; (3) memperoleh akses atas setiap informasi akademik baik secara langsung maupun tidak langsung dari setiap unit akademik dan Pimpinan ITB; (4) meminta penjelasan kepada Pimpinan ITB mengenai penyelenggaraan kegiatan bidang akademik jika diperlukan; (5) menghadiri sidang terbuka ITB, sidang/rapat Pleno Senat Akademik dan sidang/rapat komisi dan kegiatan lain yang diselenggarakan khusus untuk anggota Senat Akademik; (6) mengajukan nama-nama kepada Majelis Wali Amanat untuk dipertimbangkan dalam pengangkatan dan pemberhentian Anggota Dewan Audit; (7) memberikan persetujuan pembentukan atau penyelenggaraan Perangkat Penunjang Akademik di luar yang diatur dalam Peraturan Perundangan yang berlaku; (8) mengajukan penggantian Pimpinan ITB kepada Majelis Wali Amanat apabila terjadi pelanggaran atas Peraturan Pemerintah no. 165 tahun 2013 tentang Statuta ITB atau melanggar kode etik ITB.

7

RISALAH RAPAT KOMISI KELEMBAGAAN (K‐II) SENAT AKADEMIK – INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

BAB III KEANGGOTAAN SENAT AKADEMIK Pasal 5 Anggota Senat Akademik (1)

(2)

(3) (4)

(5)

(6)

(7) (8) (9)

Anggota Senat Akademik terdiri atas: a. Dosen terpilih yang dipandang mampu melaksanakan fungsi dan tugas sebagai anggota Senat Akademik sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah No 165 Tahun 2013 Tentang Statuta ITB; dan b. Rektor, para Wakil Rektor dan para Dekan. Dosen yang dimaksud pada ayat 1.a di atas merupakan representasi masyarakat akademik dari Fakultas/Sekolah di lingkungan ITB, dengan memperhatikan keterwakilan kelompok keilmuan dan jumlah dosen di masing-masing Fakultas/Sekolah. Anggota Senat Akademik dari F/S seperti yang dimaksud pada ayat (2) di atas dipilih dari dan oleh Senat Fakultas/Sekolah yang bersangkutan. Anggota SA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) di atas terdiri dari (a) pemimpin akademik di lingkungannya, dan (b) Dosen lain yang potensial secara akademik dan pemikirannya dipandang mampu berkontribusi bagi kemajuan ITB. Anggota SA dalam ayat (1) butir b di atas tidak terlibat pada pengambilan keputusan dalam pelaksanaan tugas pengusulan jabatan ke GB seperti dimaksud dalam Pasal 3 l. Seorang anggota SA mewakili sekitar 20 orang dosen dari Fakultas/Sekolah yang diwakilinya, dengan minimum 3 Dosen dari setiap F/S. Jumlah anggota SA dari masing-masing F/S dituangkan dalam Peraturan SA. Keanggotaan ex-officio dalam SA berlaku secara otomatis sejak pengangkatan dan berakhir pada saat yang bersangkutan tidak lagi menduduki jabatan dimaksud. Keanggotaan ex-officio diusulkan oleh Rektor. Anggota SA diangkat dan diberhentikan melalui Ketetapan MWA.

Pasal 6 Kriteria, Persyaratan dan Masa Jabatan Anggota Senat Akademik (1) Kriteria Keanggotaan Senat Akademik memiliki kearifan, wawasan, integritas, penuh pengabdian dalam bidang pendidikan dan pengembangan ilmu yang ditekuninya, bertanggung jawab dan berdedikasi dalam menjalankan tugas. 8

RISALAH RAPAT


(2) Persyaratan anggota Senat Akademik sebagai berikut: a. mempunyai visi, wawasan dan minat terhadap pengembangan akademik; b. memahami sistem pendidikan ITB dan pendidikan nasional; c. memiliki rekam jejak dan kearifan akademik yang baik;dan d. memiliki pengalaman pengembangan institusi. (3) Keanggotaan Senat Akademik berakhir apabila: a. berakhir masa jabatannya; b. meninggal dunia; c. berhalangan tetap; d. mengundurkan diri; atau e. melanggar kode etik ITB. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban dan hak anggota Senat Akademik diatur dengan Peraturan SA. (5) Pengangkatan dan pemberhentian anggota Senat Akademik disahkan oleh MWA berdasarkan usulan Senat Akademik. (6) Masa jabatan anggota SA wakil Senat Fakultas/ Sekolah adalah 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan. (7) Anggota SA wakil Senat Fakultas/Sekolah, yang berakhir masa jabatannya, atau bila karena sesuatu dan lain hal tidak dapat melaksanakan tugasnya, digantikan oleh anggota SA yang baru dari Fakultas/Sekolah yang sama untuk masa jabatan baru 5 (lima) tahun. (8) Jika dinilai tidak menjalankan kewajibannya anggota SA wakil Senat Fakultas/Sekolah dapat diganti atas permintaan Fakultas/Sekolah yang memilihnya, atau atas usul SA kepada Fakultas/Sekolah yang memilihnya.

BAB IV KELENGKAPAN ORGANISASI Pasal 7 Organisasi Guna melaksanakan tugasnya, Senat Akademik memiliki kelengkapan organisasi yang terdiri atas Ketua dan Sekretaris Senat Akademik, Badan Kerja Senat Akademik, Komisi, Panitia Adhoc, dan Sekretariat;

9

RISALAH RAPAT


Pasal 8 Kepemimpinan Senat Akademik (1) (2) (3) (4)

(5)

(6)

(7) (8)

Senat Akademik dipimpin oleh seorang Ketua dan Sekretaris merangkap anggota, yang dipilih dari dan oleh para anggota Anggota Senat Akademik yang berasal dari unsur sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 Ayat (1) butir b tidak dapat dipilih sebagai Ketua; Sekretaris SA dipilih oleh anggota berdasarkan usulan dari Ketua Pimpinan SA berhak mengatas namakan SA dalam melakukan hubungan dengan organ internal Institut dan dengan masyarakat luar sepanjang menyangkut kepentingan SA. Atas penggunaan wewenang sebagaimana dimaksudkan pada ayat (4), untuk halhal yang dianggap penting, Pimpinan SA wajib melaporkannya kepada Sidang SA berikutnya. Apabila diperlukan, Pimpinan SA dapat mengundang nara sumber yang bukan anggota SA untuk memberikan masukan atau pendapat mengenai hal-hal yang berkaitan dengan tugas SA Masa jabatan Ketua, Sekretaris, dan anggota Senat Akademik adalah 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan Pengesahan pengangkatan dan pemberhentian Ketua dan Sekretaris Senat Akademik dilakukan oleh MWA; Pasal 9 Perangkat Pendukung

(1) (2)

Senat Akademik dapat membentuk komisi, dan panitia khusus/terbatas untuk berbagai kepentingan kebijakan dan pengawasan akademik; SA dapat membentuk perangkat pendukung organisasi sesuai kebutuhan dalam bentuk: a. Komisi dan/atau Badan Kerja yang anggotanya terdiri atas anggota SA dan/atau Sekretariat untuk melaksanakan tugas dan tanggung-jawabnya sehari-hari; b. Panitia khusus terbatas dan/atau Kelompok Kerja untuk menangani hal-hal yang bersifat khusus, yang anggotanya dapat terdiri atas anggota SA dan personil lain yang dipandang perlu.

(3) Komisi SA dipimpin oleh seorang Ketua dan Sekretaris yang dipilih oleh anggota Komisi dari anggota SA yang bukan ex-officio.

10

RISALAH RAPAT


(4) Pembentukan perangkat pendukung organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) butir a dan b beserta tugas dan wewenangnya masing-masing ditetapkan dengan Keputusan SA. (5) Dalam hubungan dengan penyelenggaraan kegiatan akademik, SA dapat: a. memperoleh akses atas setiap informasi akademik baik secara langsung maupun tidak langsung dari Rektor dan pejabat unit akademik Institut; b. meminta dan mendapatkan penjelasan kepada/dari Rektor mengenai penyelenggaraan kegiatan bidang akademik bila diperlukan; c. memberikan masukan penyelenggaraan kegiatan akademik kepada Rektor. (6) SA dapat mengusulkan penggantian Anggota Biasa MWA wakil SA. (7) Hak suara dan tata cara pengambilan keputusan melalui pemungutan suara diatur lebih lanjut dalam Peraturan Senat Akademik. Pasal 10 Badan Kerja Senat Akademik (BKSA) (1) BKSA adalah kelompok yang terdiri dari para Ketua dan Sekretaris Komisi, dipimpin oleh Ketua Senat Akademik dan Sekretaris Senat Akademik, yang dibentuk untuk keperluan koordinasi; (2) BKSA menyelenggarakan rapat secara teratur untuk menyiapkan sidang-sidang Senat Akademik, menindak-lanjuti ketetapan Senat Akademik, atau melaksanakan tugas yang diberikan oleh Sidang Senat Akademik; (3) Rapat BKSA dapat diikuti selain oleh anggota BKSA juga oleh anggota Komisi yang masing-masing ditunjuk oleh Ketua Komisi; (4) Kesimpulan rapat dituangkan dalam Risalah Rapat BKSA yang dirangkum dan disusun oleh Sekretaris Senat Akademik; (5) Masa kerja anggota BKSA adalah sama dengan masa kerja Pimpinan Senat Akademik. Pasal 11 Komisi (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Senat Akademik dapat membentuk komisi-komisi atau panitia yang beranggotakan anggota Senat Akademik, yang jika perlu dapat ditambah anggota lain; (2) Komisi-komisi menjalankan kegiatan Senat Akademik yang bersifat jangka panjang; (3) Komisi dipimpin oleh seorang Ketua yang dibantu oleh seorang Sekretaris Komisi yang berasal dari anggota Senat Akademik, yang bukan ex-officio.

11

RISALAH RAPAT


(4) Pimpinan Komisi secara teratur menyelenggarakan rapat yang dipimpin oleh Ketua Komisi untuk menyelesaikan tugas-tugas Komisi; (5) Kesimpulan sidang Komisi dituangkan dalam Risalah yang dirangkum dan disusun oleh Sekretaris Komisi; (6) Apabila diperlukan, Komisi dapat membentuk Subkomisi atas persetujuan rapat BKSA yang penetapannya dilakukan berdasarkan Keputusan Ketua Senat Akademik; (7) Apabila diperlukan, Komisi dapat mengangkat narasumber bukan anggota Senat Akademik yang penetapannya dilakukan berdasarkan Keputusan Ketua Senat Akademik. Pasal 12 Panitia Adhoc (1) Panitia Adhoc dapat dibentuk oleh Senat Akademik atau Ketua Senat Akademik dalam upaya membahas suatu masalah khusus atau melaksanakan tugas-tugas tertentu; (2) Panitia Adhoc menjalankan kegiatan Senat Akademik yang bersifat jangka pendek atau bersifat sementara; (3) Panitia Adhoc dipimpin oleh seorang Ketua yang berasal dari anggota Senat Akademik bukan ex-officio dan beranggotakan anggota Senat Akademik; (4) Apabila diperlukan, Panitia Adhoc dapat mengangkat narasumber bukan anggota Senat Akademik yang penetapannya dilakukan berdasarkan Keputusan Ketua Senat Akademik. Pasal 13 Sekretariat (1) Sekretariat dibentuk untuk melaksanakan kegiatan administrasi termasuk keuangan, dokumentasi Arsip dan Risalah dari seluruh kegiatan Senat Akademik serta pelayanan teknis seluruh kegiatan Senat Akademik; (2) Staf Sekretariat adalah pegawai ITB; (3) Susunan dan tatalaksana kesekretariatan diatur berdasarkan Keputusan Ketua Senat Akademik.

12

RISALAH RAPAT


BAB V TATA CARA PERSIDANGAN DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN Pasal 14 Tata Cara Persidangan (1) (2) (3)

(4) (5)

(6)

(7)

(8)

SA melaksanakan Sidang dan Rapat secara reguler dan teratur. Sidang SA diselenggarakan paling sedikit sekali dalam setiap bulan dan dihadiri oleh para anggota. Sidang SA di luar ayat 1 di atas, dapat dilakukan atas permintaan tertulis dari paling sedikit 10 (sepuluh) orang anggota SA, dan diselenggarakan secepatnya setelah permintaan diterima oleh Pengurus SA. Korum Sidang SA tercapai jika dihadiri oleh 50% (lima puluh persen) dari anggota SA ditambah satu orang anggota. Bila suatu Sidang SA tidak mencapai korum, maka penyelenggaraan Sidang tersebut ditangguhkan untuk waktu 2 x 24 jam (dua kali dua puluh empat) jam. Apabila sidang ke dua tidak juga mencapai korum, maka sidang tetap dapat dilanjutkan dengan memperhatikan alasan ketidakhadiran anggota lain untuk dimasukkan dalam risalah sebagai bagian dari hasil sidang. Rapat SA terdiri atas Rapat Koordinasi dan Rapat Komisi. Rapat Koordinasi adalah Rapat yang dihadiri oleh Pengurus dan para Ketua Komisi. Rapat Komisi adalah Rapat yang dihadiri oleh para Anggota Komisi. Rapat SA sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) diadakan untuk maksud membahas dan mempersiapkan keputusan yang berhubungan dengan tugas dan wewenang SA. Sidang dan Rapat SA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jika diperlukan dapat mengundang pihak-pihak yang diperlukan untuk pembahasan materi sidang dan rapat, baik dari dalam maupun dari luar Institut. Pasal 15 Pengambilan Keputusan

(1)

Setiap anggota SA memiliki kebebasan untuk menyampaikan pendapat dalam setiap Sidang atau Rapat SA secara bertanggung-jawab. (2) Dalam hal terdapat pembicaraan yang bersifat rahasia, baik berdasarkan permintaan anggota maupun berdasarkan pendapat Sidang atau Rapat SA, maka kerahasiaannya wajib dijamin. (3) Pimpinan dan anggota SA memiliki hak suara yang sama dalam pengambilan keputusan berdasarkan pemungutan suara pada sidang SA. 13

RISALAH RAPAT

(4)

(5) (6)


Anggota SA ex-officio memiliki hak suara sepanjang materi yang dibahas tidak menimbulkan konflik kepentingan. Jenis materi bahasan tersebut ditentukan oleh Peraturan SA. Keputusan dalam Sidang SA dinyatakan sah jika jumlah suara yang setuju lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota SA. Dalam hal terjadi kekosongan keanggotaan SA yang disebabkan oleh proses penggantian anggota, maka jumlah anggota SA untuk perhitungan pengambilan keputusan adalah jumlah anggota seharusnya dikurangi dengan jumlah anggota yang sedang dalam proses penggantian. Pasal 16 Pemimpin Sidang

(1) (2) (3) (4)

Sidang SA dipimpin oleh Ketua SA dibantu oleh Sekretaris SA. Bila Ketua SA berhalangan memimpin sidang, maka Ketua SA dapat menunjuk seorang anggota SA untuk memimpin sidang. Apabila ayat (2) tidak dapat dilaksanakan, maka Sidang SA dipimpin oleh Sekretaris SA untuk memilih Ketua Sidang dari Anggota SA bukan ex-officio yang hadir. Ketentuan dan tata tertib pelaksanaan Sidang dan Rapat SA lainnya ditetapkan dalam Peraturan SA. Pasal 17 Keputusan Sidang dan Risalah

(1) Dasar pengambilan keputusan adalah musyawarah untuk mufakat. Bila tidak dicapai kata mufakat, dapat dilakukan pemungutan suara. Dalam hal pemungutan suara pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak; (2) Catatan dan kesimpulan Sidang Senat Akademik dituliskan dalam Risalah Sidang Senat Akademik. Selain diarsipkan, masing-masing anggota Senat Akademik akan mendapat fotokopi risalah tersebut; (3) Bila perlu, suatu kesimpulan sidang dapat dituangkan dalam bentuk Ketetapan Senat Akademik.

14

RISALAH RAPAT


Pasal 18 Referendum Apabila diperlukan untuk menyelesaikan suatu masalah tertentu, Senat Akademik dapat melaksanakan referendum. Hasil referendum harus dilaporkan dalam acara Sidang Senat Akademik terdekat berikutnya. Tata cara referendum diatur dalam bentuk Peraturan SA. BAB VI EVALUASI DAN PELAPORAN DAN ANGGARAN Pasal 19 Evaluasi dan Pelaporan (1) Laporan Kegiatan Senat Akademik dibuat setiap akhir tahun; (2) Evaluasi Diri dilakukan berdasarkan Laporan kegiatan setiap awal tahun berikutnya; (3) Evaluasi Diri ditentukan melalui ketentuan Senat Akademik tentang mekanisme dan tata cara evaluasi diri Senat Akademik. Pasal 20 Anggaran Anggaran pelaksanaan tugas Senat Akademik baik yang reguler maupun dalam bentuk panitia adhoc,serta kegiatan-kegiatan yang direncanakan dibebankan kepada anggaran ITB. Bab VII PERUBAHAN DAN HAL-HAL LAIN Pasal 21 (1) Bilamana dikemudian hari diperlukan perubahan terhadap Peraturan Senat Akademik ini dapat dilakukan melalui Sidang Senat Akademik; (2) Hal-hal lain tentang Senat Akademik yang belum diatur di dalam Peraturan Senat Akademik ini akan dituangkan dalam Peraturan Senat Akademik lainnya. Ketua, Prof. Intan Ahmad PhD NIP: 196510011084031001 15

RISALAH RAPAT KOMISI KELEMBAGAAN (K II) SENAT AKADEMIK INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

Recommend Documents