RISALAH SIDANG
SENAT AKADEMIK – INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
Rapat / Sidang Hari / Tanggal Waktu Tempat
Peserta
Agenda Sidang
Catatan Sidang
Sidang SENAT AKADEMIK No. : 15/RSSA/29102012 Senin / 29 Oktober 2012 pkl. 10.00 – 12.30 Gedung Balai Pertemuan Ilmiah ITB, Jalan Dipati Ukur No. 4 Bandung Anggota SA = 27 orang (dari 33 orang) Ex‐officio = 10 orang (dari 19 orang) Tidak Hadir = 15 orang ( termasuk ijin 3 orang) Tim Statuta = 7 orang Catatan : ‐ daftar hadir ada pada lampiran ‐ 1. Pengesahan Agenda Sidang Pleno Khusus 2. Laporan pimpinan SA ITB 3. Pembahasan Draft Statuta ITB 2012 4. Rehat (Sidang diskors 5 menit) 5. Pengambilan Keputusan 1. Pengesahan Agenda Sidang Pleno Khusus Keputusan : Agenda Sidang disetujui untuk dilaksanakan 2. Laporan Pimpinan SA Latar Belakang Pelaksanaan Sidang Pleno Khusus 29 Oktober 2012 : ‐ Batas Akhir pemasukan draft statuta ITB (sesuai UU no. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi) ke Dirjen Dikti pada tanggal 31 Oktober 2012. ‐ Kutipan Ketetapan SA ITB No. 019/SK/K01‐SA/2002, pasal 19 ayat 2 : Untuk hal‐hal yang bersifat mendesak, Sidang Senat Akademik dapat diselenggarakan atas permintaan Ketua Senat Akademik atau atas permintaan tertulis minimum 5 (lima) orang anggota Senat Akademik, dan diselenggarakan sebelum 5 (lima) hari setelah permintaan sidang dimaksud diterima oleh Ketua Senat Akademik 3. Pembahasan Draft Statuta ITB 2012 Prof. Kadarsah Suryadi (Ketua tim Statuta) ‐ Presentasi tentang draft Statuta ITB (materi presentasi ada pada lampiran) Prof. Irwandy Arif ‐ Hirarki peraturan ITB (ps 7.3 : PP dan Peraturan ITB) 1
RISALAH SIDANG
SENAT AKADEMIK – INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
o Apakah dapat dituliskan “sesuai peraturan yang berlaku” ‐ Pasal 8.3 : Wewenang dan Tugas MWA o Beberapa point, ada pencampuran tugas normatif dan material o Usul : tugas dan wewenang tidak yang bersifat normatif (misal butir a dan b dihilangkan) o Tugas dan wewenang disusun berdasarkan prioritas ? (kalau bisa diurutkan sesuai prioritas) o Butir J, menyetujui pengangkatan WR, apakah tidak terlalu detil ? ‐ Pasal 9 : jumlah anggota MWA = 12, dasar pemikirannya apa ? ‐ Tugas Pokok SA dan Rektor : o SA membuat kebijakan akademik o Rektor membuat kebijakan dan mengusulkan ke SA (apakah tidak duplikasi ?) Prof. Doddy Sutarno ‐ Tugas dan wewenang SA : SA merupakan badan normatif tertinggi ITB, selayaknya memiliki kewenangan menyusun norma dan arah akademik ITB ‐ Ps 14.4.a diusulkan menjadi : menyusun dan menetapkan norma akademik dan arah akademik ‐ Keanggotaan SA : tidak sekedar bersifat representatif dan agar mengutamakan sifat‐sifat kearifan. ‐ Ps 16.1.c. : Selain rekam jejak akademik yang baik memiliki kearifan ‐ Dari ps 14.4.a , maka ps 23.b disesuaikan menjadi tugas dan wewenang rektor menyusun norma dan arah pengembangan akademik sesuai norma dan arah yang ditetapkan SA Prof. Roos Akbar ‐ Sistem perencanaan, diatur melalui peraturan institut ‐ Usul : Sistem perencanaan perlu dimasukkan ke statuta, yang menunjukkan adanya sistem perencanaan dalam ITB ‐ MGB : ada fungsi MGB yang sangat diperlukan seperti melihat permasalahan bangsa. Dimana fungsi ini ada ? di SA tidak ada Prof. Satryo SB ‐ ITB diinginkan sebagai otonomi yang utuh dari semua sisi ‐ UU no. 12 tahun 2012 memiliki kekurangan, sehingga hirarki peraturan harus dibuat sesederhana mungkin dan fleksibel ‐ Tidak diinginkan intervensi dari siapapun (menteri, dirjen dll) 2
RISALAH SIDANG
SENAT AKADEMIK – INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
Statuta adalah Peraturan ITB Prof. Djoko Suharto ‐ Alasan perubahan ps MWA sbb o ITB ingin menjadi pionir o Anggota MWA 12 : ‐ Mhs menjadi anggota MWA kehormatan termasuk wakil orang tua, karyawan, eksternal advisory board dapat menjadi anggota kehormatan ‐ Wewenang dan tugas MWA, perlu ditinjau kembali sistematika dll ‐ SA perlu membicarakan identitas ‐ Redaksi (bahasa) dalam statuta perlu dicek oleh ahli hukum Prof. Bambang Riyanto ‐ Masukdan dari FMIPA, menambahkan kata “kearifan akademik”, dalam kriteria anggota SA yaitu memiliki visi dan wawasan akademik ‐ Bisa dipertimbangkan kata “kearifan” dalam statuta ‐ Tugas dan wewenang Rektor, SA dan MWA dituliskan secara generik, dengan harapan fleksibilitas ‐ Pengangkatan WR : semua mendapatkan persetujuan MWA Prof. Rizal Tamin ‐ Statuta harus mencantumkan sistem perencanaan ‐ Pada Bab 3: visi, misi sebaiknya tidak satu level dengan perencanaan Prof. Intan Ahmad ‐ Ps 1.2 : apakah sudah mencerminkan peraturan ITB ‐ Ps 1.10 : belum cukup kuat memposisikan MWA, perlu disampaikan MWA memiliki otoritas tertinggi ‐ Ps. 4.3 : ada kesan mendukung sains dan teknologi, tetapi karena menuju universitas riset perlu diganti menjadi berkontribusi ‐ Ps. 8. : Otoritas tertinggi ada di MWA ‐ Ps 16 : kriteria anggota SA, diharapkan juga yang memiliki pengalaman dalam pengembangan institusi ‐ Ps 31, memberikan kesan ITB tidak memberikan perhatian untuk unggul dalam bidang tertentu Prof. Rizal Tamin ‐ Seharusnya arahan dari pemerintah bukan dari ITB ‐ Pada tanggal 31 Oktober 2012 baru berupa masukan untuk PP, ‐
3
RISALAH SIDANG
SENAT AKADEMIK – INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
tetapi masih ada kesempatan menyempurnakan ‐ Masukan sudah cukup, tetapi gagasan kritis kurang terekspos ‐ Semua masukan kontributif sudah dipertimbangkan, ada 5: o Kepegawaian ITB : tidak terlihat otonomi (pegawai ITB PNS ? misal pegawai kontrak ITB, PNS bisa masuk) o Keuangan : terlalu singkat, tidak terlihat peluang seperti dalam sisdiknas, pasalnya harus banyak o MWA haruslah organ tertinggi o Dari draft statuta, ada sekitar 65 instruksi untuk dibuat menjadi peraturan, dan harus dilakukan dalam 1 tahun, bagaimana menjamin untuk keberlangsungannya o Draft tetap dikirim ke Kemendikbud tetapi masih ada waktu untuk perbaikkan Prof. Widyo Nugroho Sulasdi ‐ Dalamm bahasa Indonesia tidak segera terlihat trias organ ITB (MWA, SA dan Rektor) ‐ Perlu dilihat (bandingkan) draft statuta vs pp 155/2000, bagaimana ? ‐ MWA, SA dan Rektorat ada kesetaraan ? ‐ Ps 7.1 dari UU no. 12/2012 : o Menteri bertanggung jwab untuk pendidikan tinggi o Menteri bisa membentuk dewan, majelis atau konsorsium untuk merumuskan pendidikan tinggi o Ps 66. Statuta PTN ditetapkan dengan peraturan pemerintah o Tidak terlihat di aturan mana MWA sebagai organ tertinggi ‐ Seharusnya kewenangan MWA dijelaskan Prof. A. Hakim Halim ‐ Wakil rektor : perlu diperluas dari akademik dan keuangan saja ‐ Standar nasional pendidikan : perlu penegasan ‐ SA dapat membuka Forum GB, tetapi SA tidak membicarakan masalah bangsa, bagaimana ? Prof. Tati Mengko ‐ Bagaimana dengan jati diri ITB juga untuk frontier technology & keilmuan baru ‐ Identitias ITB (ps 3.4): “ITB berperan memandu . . . .” , tetapi sebagai “penyerap teknologi” belum tampak ‐ ITB perlu memunculkan bidang unggulan ‐ Ps 48. Kode etik : Untuk kelompok (KK atau lainnya) belum ada ? 4
RISALAH SIDANG
SENAT AKADEMIK – INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
Prof. Yanuarsah Haroen ‐ UU 12/2012 saat ini sedang diajukan review ke MK ‐ UU 12/2012, tidak jelas tentang amanah UUD 45 ‐ Masih gonjang ganjing, apakah tidak ada plan B dari tim statuta jika terjadi sesuatu terhadap UU 12/2012. Perlu dipikirkan exit clausul Prof. Djoko Iskandar ‐ Ps 5.3. ITB memiliki visi yang ditetapkan peraturan ‐ Hirarki agak rancu ‐ Ps 8. Wewenang & tugas MWA, yaitu MWA menyetujui perubahan statuta, padahal statuta ditetapkan oleh presiden (pemerintah) ‐ Anggota MWA : kenapa anggota MWA hanya pemerintah pusat dan pemerintah daerah (Jabar), perlu dipikirkan untuk daerah lain ‐ Perlu koreksi pada tugas dan wewenang Rektor (ps. 23.l) ‐ Aturan penjelasan tertulis “keberadaan penasehat eksternal karena diwajibkan ABET”, perlu dikoreksi Prof. Hendra Gunawan (sbg angg SA) ‐ MWA : UU 12/2012, ITB dikelola oleh pemerintah sebagai PTN BH ‐ Perwalian ada di MWA, pemerintah ‘hadir’ melalui MWA ‐ Organ lain : MWA sebagai organ tertinggi akan mendelegasi kewenangan ke organ lain spt norma akademik ke SA, manajemen ke eksekutif ‐ Bagaimana ‘nilai‐nilai akademik tradisi luhur’, siapa yang ‘memegang’ ? ‐ Saat ini adanya isu‐isu di tingkat Fak/Sek & Prodi perlunya majelis ‐ Siapa yang menjaga nilai‐nilai akademik ? ‐ SA : keanggotaan SA representasi tetapi bukan representasi dosen, melainkan representasi dari keilmuan. Apakah bisa SA merupakan representasi komunitas keilmuan Prof. Kadarsah Suryadi ‐ Masukan bervariasi ‐ Walaupun tanggal 31 Oktober 2012 dimasukan ke Dirjen Dikti, masih ada kesempatan untuk menyempurnakan ‐ Masukan redaksional mohon dikirim dengan jelas (ps ayat dsb) dalam bentuk usulan tertulis ke tim penyusun Dr. Mary Handoko ‐ Keuangan : 5
RISALAH SIDANG
SENAT AKADEMIK – INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
Sedang disiapkan PP khusus tentang bentuk dan mekanisme pendanaan khususnya yang bersumber APBN ͦ Dalam statuta perlu ditegaskan dana masyarakat bukan PNBP, sehingga bisa diatur dengan peraturan ITB ͦ Dalam UU, APBN berbasis kinerja dengan parameter kinerja : jenis prodi, indeks kemahalan, kualitas/mutu. Saat ini realisasi sedang disusun ͦ Keuangan diinginkan dalam bentuk block grant, akan direalisasikan dalam bentuk subsidi ͦ Dalam pengaturan keuangan bersumber APBN akan mengikat bersama seluruh PT, dana masyarakat diatur di perguruan tinggi masing‐masing (akuntabilitas, transparansi dst) ͦ Belum diputuskan bentuk PP Prof. Kadarsah Suryadi ‐ Masih fokus pada plan A (menyiapkan draft statuta berdasarkan UU 12/2012) Prof. Djoko Suharto ‐ Model di dunia board of trustee adalah otoritas paling tinggi, apakah cocok untuk ITB, perlu dipikirkan ‐ Karena untuk masa depan, apakah bisa direverse namun harus dengan tanggung jawab, karena semua ada konsenkuensi Ibu Yani Panigoro ‐ penghargaan untuk tim statuta ITB ‐ keputusan harus diambil, dan tidak bisa mengakomodasi semua masukan ‐ pengalaman sebagai anggota MWA sejak 2007 o Jika tanggung jawab tertinggi , MWA harus full time o Sulit bagi anggota untuk full time (khususnya dari luar ITB) o MWA bisa menjadi otoritas tertinggi, tetapi dengan syarat anggota harus menunjang, sehingga harus meluangkan waktu yang banyak o Jika tidak bisa, selayaknya pimpinan tertinggi bisa pada SA ‐ Draft statuta ITB diharapkan mencapai hasil “maksimum” Prof. Intan Ahmad ‐ Model yang ingin dikembangkan adalah a single governing body (MWA) ‐ Normatif ke SA, operasional ke Rektorat (Rektor dan jajarannya) ‐ Esensi otonomi, betanggung jawab ke para stakehoders ͦ
6
RISALAH SIDANG
SENAT AKADEMIK – INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
Sidang diskor selama 5 menit : 4. Sidang Pengambilan Keputusan Sidang Pandangan Rektor : ‐ Apresiasi untuk tim statuta ‐ Penyerahan pada tanggal 31 Okt 2012, bukan final dan masih dapat disempurnakan ‐ Masih diperlukan perbaikkan‐perbaikkan redaksi ‐ Tidak mungkin membebani MWA dengan tugas sehari‐hari ‐ Anggota MWA tidak mungkin bisa bekerja day to day dan full time ‐ MWA untuk pelaksanaannya harus didelegasikan ‐ Setuju statuta untuk diteruskan, meskipun masih ada perbaikkan‐ perbaikkan Prof. Intan Ahmad ‐ Menegaskan kembali konsep single governing body (MWA sebagai otoritas tertinggi) Prof. Widyo Nugroho S ‐ Setuju MWA organ tertinggi Prof. Djoko Suharto ‐ Ps. 8 : MWA dapat mendelegasikan . . .(tambahkan SA) Prof. Hendra Gunawan ‐ Usul : pimpinan MWA diangkat dan diberhentikan oleh Presiden Prof. Bendhard Sitohang ‐ Dari diskusi tidak terlihat lugas dalam usulan ke statuta ‐ Perlu punya semangat yang tegas dalam penetapan isi statuta seperti masalah MWA, otonomi pendanaan dll. ‐ ITB masih menggantungkan diri ke pemerintah dalam pendanaan ‐ Perlu dipikirkan bagaimana caranya menyatakan bahwa ITB perlu dana pemerintah karena ITB menjalankan misi UUD45 ‐ SDM : apakah PNS masih pegawai utama ITB? ‐ Apakah bisa pegawai ITB bisa terdiri atas PNS, non PNS dengan aturan ITB ‐ Perlu kepastian, semangat menjalankan yang ada di statuta ‐ Apakah permasalahan bangsa masuk dalam tugas SA Prof. Intan Ahmad 7
RISALAH SIDANG
SENAT AKADEMIK – INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
Penyusunan statuta telah dilakukan oleh representasi dari berbagai organ ITB ‐ Untuk posisi MGB, SA dapat membentuk forum GB Prof. Widyo Nugroho S ‐ Dalam statuta SA hanya dapat membentuk forum GB (tidak perlu ada kata untuk masalah bangsa) Prof. Masyhur Irsyam ‐ Draft statuta saat ini dianggap sudah OK oleh tim penyusun, jadi dapat disetujui Dr. Moedji Raharto ‐ Perlu diinformasikan ke anggota SA statuta versi final Prof. Hermawan KD (EO) ‐ Untuk MWA, masalah non‐akademik, seberapa banyak dapat didelegasikan ke pimpinan ITB, karena harus jelas contohnya mengenai ‘penguasa anggaran’. ‐
LAMPIRAN
Prof. Intan Ahmad (ketua Sidang) ‐ Menutup Sidang Pleno khusus dengan keputusan hasil musyawarah sebagai berikut Keputusan : Draft statuta disetujui untuk diajukan ke dirjen Dikti ‐ 1. Materi presentasi Laporan Pembuatan Draft Statuta ITB 2. Daftar Hadir
Bandung, 29 Oktober 2012 Senat Akademik ITB Sekretaris, (Deddy Kurniadi)
Menyetujui Ketua Senat Akademik ITB
(Intan Ahmad)
8
Daft Peraturan Pemerintah Tentang Statuta ITB Berdasarkan UU No. 12 Tahun 2012 Pada Sidang Pleno Senat Akademik ITB
Bandung, 29 Oktober 2012
Bandung, Mei 2009
Tim Statuta Hasanudin Z. Abidin, Mikradjudin A., Yuli S. Indartono, Djoko Suharto, H di Z Abidi Mik dj di A Y li S I d t Dj k S h t Lilik Hendrajaya, Tata Cipta Dirgantara, Enri Damanhuri, Mary Handoko, Achmad Sjarmidi, Tati S. Subahar, Bambang Riyanto, Ketut Wikantika, Yahdi Zaim, Sri Widyantoro, Muhamad A. Martoprawiro, Senator N. Bahagia, Widyo Nugroho SULASDI, Gatot Yudoko, Utomo S. Putro, Masyhur Irsyam, Satria Bijaksana, Benhard Sitohang, Satryo S.B, Iwan Sudrajat, Yustiono, Suwarno, Daryono Hadi, Roos Akbar, Achmad Syarief, Rizal Tamin, Hermawan K. Dipojono, Yeyet Cahyati, Rizki Adiwilaga, Hermawan K. Dipojono, Yeyet Cahyati, Rizki Adiwilaga, Gea Fardias Mu’min, Kadarsah Suryadi
Nara Sumber: Ketua SA Ketua Advisory Board Ketua MGB P Para Wakil Rektor W kil R kt Ketua SPI Ketua SPM
1. Historis ‐ ITB Institut Teknologi Bandung, selanjutnya disingkat ITB pertama kali dideklarasikan pada tanggal 3 Juli 1920, dengan nama Technische Hogeschool te Bandung; Ditetapkan menjadi Institut Teknologi Bandung berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1959 yang diresmikan pada tanggal 2 Maret 1959, Ditetapkan sebagai Badan Hukum Milik Negara berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 155 Tahun 2000, Ditetapkan sebagai Perguruan Tinggi yang diselenggarakan Pemerintah berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 44 tahun 2012 ( dan berdasarkan PP No. 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas PP No. 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Ditetapkan sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum berdasarkan Undang Undang Nomor 12 tahun 2012 tanggal 10 Agustus 2012.
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG INDONESIA Agustus 2012 ITB bh April 2012 ITB PTP 2000 – 2012
ITB as Research and Development University: INSTITUT Academic excellence for education, contribution to TEKNOLOGI knowledge, industrial relevance, and community services. BANDUNG (ITB) AS December 26, 2000, ITB embarked on new status as legal LEGAL ENTITY (AUTONOMOUS) entity (AUTONOMOUS) March 2, 1959, officially declared by Soekarno (1st President of ROI) 1959, The first Rector of ITB was inaugurated 1973, Common Preparatory Level was opened 1979, The first Graduate Programs
1959 – 1999
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG (ITB)
1950 – 1959
Universitas Indonesia
1946 – 1950
Universiteit van Indonesie
June 21, 1946, officially declared by NICA 1946, Faculteit van Technische Wetenschap was established O t b 6, October 6 1947, 1947 F Faculteit lt it van E Exacte t W Wetenschap t h was established t bli h d
1945 – 1946
Sekolah Tinggi Teknik (STT)
1945, opened 1946, moved to Yogyakarta & named as STT Bandung in Jogja 1946, became Faculty of Engineering, University of Gajah Mada (UGM)
1942 – 1945
Bandung Kogyo Daigaku (BKD)
April 1, 1 1942, 1942 TH was re-opened & named as BKD by the Japanese government
1920 – 1942
Technische Hogeschool (TH)
July 3, 1920, officially declared by the Dutch government July 1, 1924, the first graduates July 3, 1926, the first Indonesian graduates (among others, Ir. Soekarno, the 1st President of ROI)
Faculty of Engineering Faculty of Mathematics and Natural Sciences
2. Perkembangan terkini Setidaknya y ada 4 PP yyangg diperlukan p sebagai g turunan dari UU 12/2012 : Pasal 68 (PP Pengelolaan PTN Badan Hukum), Pasal 89 (PP Bentuk dan Mekanisme pendanaan PTN bh), Pasal 70 (PP Tentang Kepegawaian),
Pasal 66 Ayat (2) (PP Tentang Statuta PTN bh), + Pasal P l 7 (PP mengenaii tanggung jawab j b Menteri M i atas penyelenggaraan Pendidikan Tinggi)
2. Perkembangan terkini Rapat Pimpinan 4 pilar ITB ttg UU 12/2012 (5 September 2012) Tim Statuta bekerja secara reguler, baik pertemuan mingguan maupun konsinyering ‐ Rapat Tim tiap Jum’at‐Sabtu, atau Minggu (sejak 02/09/2012 – sd. 28/10/2012) Rapat Pleno MGB (12/10/2012), Rapat atas Undangan Ketua SA dengan Tim Statuta yang berasal dari SA dan Tim Statuta yyangg telah hadir p pada rapat p 7 BHMN di UGM ((19/10/2012) / / ) Tatap Muka dan Penjaringan Aspirasi di 12 Fakultas/Sekolah (22/10/2012 – 25/10/2012) Arahan Para Nara Sumber Arahan/Surat dari Ketua MGB (24/10/12012) ttg Pandangan dan Masukan MGB Masukan dari dosen‐dosen dosen dosen ITB via berbagai media Rapat Pleno SA (29/10/2012) Penyampaian Draft PP Statuta ITB bh ke Dirjen Dikti (31/10/2012)
3. Dokumen Acuan Tentang Penyelenggaraan ITB: Statuta ITB 1996 PP 155 – 2000 Tentang ITB BHMN RPP ITB BHMN 2001 – tidak tid k sempatt diundangkan di d k ART ITB 2005 Telah ada: Draft RPP ITB BHP (2010) – tidak jadi diundangkan karena adanya pembatalan UU BHP Draft Permendiknas Ttg Statuta ITB Thn 2012(versi PP 66/2010) – tidak jadi diundangkan karena telah diundangkannya UU No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi Draft RPP – Pengelolaan PTN bh (sedang disiapkan oleh Tim Pokja Dikti)
4. Statuta Statuta St t t sebagai b i sebuah b h pedoman d dasar d penyelenggaraan l kegiatan k i t yang dipakai sebagai acuan untuk merencanakan, mengembangkan program dan menyelenggarakan kegiatan fungsional memuat dasar yang dipakai sebagai rujukan j p pengembangan g g p peraturan umum,, p peraturan akademik dan p prosedur operasional yang berlaku di perguruan tinggi (Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No, 85/2008 tentang Pedoman Statuta Perguruan Tinggi
Statuta adalah peraturan dasar pengelolaan suatu perguruan tinggi yang digunakan g sebagai g landasan p penyusunan y p peraturan dan p prosedur operasional p di perguruan tinggi yang bersangkutan. (Draft RPP Pengelolaan PTN bh – Oktober 2012)
5. Outline Statuta ITB : 19 Bab dan 94‐>88‐>58 Pasal BAB I ‐ KETENTUAN UMUM BAB II ‐ IDENTITAS ITB BAB III ‐ VISI, MISI, TUJUAN, NILAI DAN SISTEM PERENCANAAN BAB IV ‐ STRUKTUR DAN TATA KELOLA ORGANISASI BAB V ‐ PENYELENGGARAAN TRIDHARMA BAB V PENYELENGGARAAN TRIDHARMA BAB VI ‐SISTEM PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN INTERNAL BAB VII ‐ SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL DAN AKREDITASI BAB VIII ‐ AKUNTABILITAS DAN PENGAWASAN BAB IX DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN BAB IX ‐ DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN BAB X ‐ MAHASISWA DAN ALUMNI BAB XI ‐ GELAR KEHORMATAN DAN PENGHARGAAN BAB XII ‐ KODE ETIK BAB XIII KEKAYAAN BAB XIII ‐ BAB XIV ‐ PENDANAAN BAB XV ‐ KERJA SAMA BAB XVI ‐ SARANA DAN PRASARANA BAB XVII ‐ TATA CARA PENGGABUNGAN BAB XVIII ‐ KETENTUAN PERALIHAN BAB XIX ‐ KETENTUAN PENUTUP
6. Prinsip Penyusunan Statuta Statuta PTN bh disusun dengan memperhatikan prinsip‐prinsip: a. mengatur hal‐hal yang pokok (singkat/concise); b. kecukupan (sufficient) materi sesuai kebutuhan PTN bh; c. fleksibel agar dapat mengikuti perkembangan; fl k ib l d t ik ti k b d. keunikan/kekhasan (uniqueness) dari masing‐masing PTN bh sepanjang p j g tidak bertentangan dengan UU DIKTI. g g Untuk menjamin agility, maka hal‐hal lebih rinci diatur dalam Peraturan ITB
7. IDENTITAS ITB ITB PTN Badan Hukum (ITB bh) sesuai dengan UU 12 Tahun 2012 Nama tetap Institut Teknologi Bandung dan disingkat ITB Status: Universitas (melindungi legalitas Prodi/F/S yang telah ada; dan membuka peluang pengembangan ke depan)... ITB ke depan mau seperti apa....(Sains, Teknologi, Seni, Ilmu Sosial, Kemanusiaan,...) p ( , g, , , , ) Perguruan Tinggi Otonom (kecepatan pengambilan keputusan, kemudahan dalam penyenggaraan tridharma kemudahan dan kecepatan kemudahan dalam penyenggaraan tridharma, kemudahan dan kecepatan pengembangan institusi,....) Pengelolaan Pengelolaan Keuangan saat ini Badan Layanan Umum (sebagai PTP), akan Keuangan saat ini Badan Layanan Umum (sebagai PTP) akan menjadi Pola Pengelolaan Keuangan PTN bh (otonomi)
8. Otonomi perguruan tinggi (Rizal Tamin, Desember 2010): a. b.
Pertimbangan ‘sistem nilai akademik’; mencari dan menyuarakan kebenaran; kekuatan moral; otonomi akademik. Tanggung jawab pelaksanaan mandat; Æ peningkatan mutu dan daya saing: produktifitas dan efisiensi; otoritas atas resources; penerapan merit system; aset dikelola secara korporasi; akuntabilitas bukan kepada atasan, lebih luas kepada masyarakat; kewenanganan manajerial; otonomi manajemen; kreatifitas dan inovasi; lebih strategis - bahkan vital; kebebasan; pengelolaan yang dinamik, kewenangan memutuskan; tidak birokratik; kecepatan pengambilan keputusan; Æ pengaturan kewenangan utama institusi (governance); otonomi institusi.
9. ORGAN TATA KELOLA MENURUT DRAFT PP INDUK PTN bh Draft PP Tentang Pengelolaan PT (versi 2 – Oktober 2012) Pasal 9 Organ dan fungsi di dalam PTN berstatus badan hukum terdiri atas: a.
Majelis Wali Amanat sebagai unsur penyusun kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a yang menjalankan fungsi penentuan kebijakan umum; b. Senat Akademik yang menjalankan fungsi penetapan kebijakan dan pengawasan akademik; c. Pemimpin sebagai unsur pelaksana akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, yang menjalankan fungsi pengelolaan untuk dan atas nama Majelis Wali Amanat; d. Komite Audit atau nama lain yang dibentuk oleh Majelis Wali Amanat sebagai unsur pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, yang menjalankan fungsi pengawasan non akademik.
10. ORGAN TATA KELOLA DALAM STATUTA ITB bh Majelis Wali Amanat organ representasi pemangku kepentingan yang menetapkan landasan, arah penyelenggaraan serta kebijakan umum ITB) , p y gg j )
Senat Akademik : badan normatif tertinggi ITB di bidang akademik dan merupakan organ representasi dosen yang mempunyai kewenangan menetapkan kebijakan akademik, dan menjalankan fungsi pengawasan kebijakan akademik dan pelaksanaannya. a. Guru Besar; b. Dosen bukan Guru Besar; c. Pemimpin‐pemimpin unit kerja yang tugas dan wewenangnya mempunyai relevansi tinggi dengan perumusan norma dan ketentuan akademik relevansi tinggi dengan perumusan norma dan ketentuan akademik d. Ex‐officio
Pimpinan ITB Pimpinan ITB dilengkapi dengan : Badan Pengelola Usaha dan Dana Pimpinan ITB dilengkapi dengan : Badan Pengelola Usaha dan Dana Lestari, Unit Pelaksana Akademik,Unit Pelaksana Administrasi, Unit Pelaksana Penunjang, Unsur lain Untuk menjamin keleluasaan dalam pengelolaan organisasi ketentuan Untuk menjamin keleluasaan dalam pengelolaan organisasi, ketentuan lebih lanjut akan diatur dalam Peraturan ITB
11. KETENTUAN PERALIHAN Pasal 56 P l 56 (1) Seluruh organ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Ayat (1) harus sudah dibentuk dan menjalankan fungsi serta perannya sebagaimana diatur dalam Statuta ini paling lambat 1 (satu) tahun sejak Statuta ini diberlakukan Statuta ini paling lambat 1 (satu) tahun sejak Statuta ini diberlakukan. (2) Sebelum terbentuknya Senat Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Ayat (1) maka Senat Akademik sebagai organ ITB sesuai Peraturan Presiden ( ) Nomor 44 Tahun 2012 tentang Institut Teknologi Bandung Sebagai Perguruan Tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah tetap menjalankan fungsinya sebagai Senat Akademik sebagaimana diatur dalam Statuta ini Senat Akademik sebagaimana diatur dalam Statuta ini. (3) Semua unit organisasi dan ketentuan yang ada di ITB masih tetap berlaku dan memiliki kekuatan hukum sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan d lk k k h k d kb d k dalam Statuta dan/atau Peraturan Pemerintah ini.
11. KETENTUAN PERALIHAN Pasal 57 P l 57 (1) Surat–surat Keputusan Rektor yang berdasarkan persetujuan Majelis Wali Amanat Institut dan pertimbangan Senat Akademik, yang diterbitkan pada saat ITB berstatus Perguruan Tinggi Badan Hukum Milik Negara sebagaimana diatur dalam berstatus Perguruan Tinggi Badan Hukum Milik Negara sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 155 Tahun 2000 tentang Penetapan Institut Teknologi Bandung Sebagai Badan Hukum Milik Negara, dan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2006 tentang Pemberian Kewenangan Kepada Empat Perguruan Tinggi Badan Hukum Milik Negara Untuk Membuka dan Menutup Program Studi Pada Perguruan Tinggi Yang Bersangkutan dinyatakan masih tetap berlaku dan memiliki g gg g g y p kekuatan hukum sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Statuta dan/atau Peraturan Pemerintah ini.
11. KETENTUAN PERALIHAN Pasal 57 P l 57 (2) Surat–surat Keputusan Rektor yang berdasarkan persetujuan dan pertimbangan Senat Akademik, yang diterbitkan pada saat ITB berstatus Perguruan Tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah sebagaimana diatur Perguruan Tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2012 tentang Institut Teknologi Bandung sebagai Perguruan Tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan dan diatur lebih lanjut dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik diatur lebih lanjut dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 160/P/2012 Tahun 2012 tentang Pemberian Kewenangan Kepada Rektor Institut Teknologi Bandung dan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia untuk Membuka dan Menutup Program Studi dinyatakan masih tetap p g y p berlaku dan memiliki kekuatan hukum sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Statuta dan/atau Peraturan Pemerintah ini.
11. KETENTUAN PERALIHAN Pasal 57 P l 57 (3) Surat–surat Keputusan Rektor yang berdasarkan Surat Ketetapan, Surat Keputusan dan/atau Surat Rekomendasi Majelis Wali Amanat ITB, serta Surat Keputusan Institut Teknologi Bandung yang diterbitkan pada saat ITB berstatus Keputusan Institut Teknologi Bandung, yang diterbitkan pada saat ITB berstatus Perguruan Tinggi Badan Hukum Milik Negara, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 155 Tahun 2000 tentang Penetapan Institut Teknologi Bandung Sebagai Badan Hukum Milik Negara mengenai pembentukan dan pengelolaan Sebagai Badan Hukum Milik Negara, mengenai pembentukan dan pengelolaan Satuan Akademik dinyatakan masih tetap berlaku dan memiliki kekuatan hukum sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Statuta dan/atau Peraturan Pemerintah ini.
11. KETENTUAN PERALIHAN Pasal 57 P l 57 (4) Surat–surat Keputusan Rektor yang berdasarkan Surat Pertimbangan Majelis Guru Besar, yang diterbitkan pada saat ITB berstatus Perguruan Tinggi Badan Hukum Milik Negara dinyatakan masih tetap berlaku dan memiliki kekuatan Hukum Milik Negara dinyatakan masih tetap berlaku dan memiliki kekuatan hukum sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Statuta dan/atau Peraturan Pemerintah ini.
11. KETENTUAN PERALIHAN Pasal 57 P l 57 (5) Surat–surat Keputusan Pengangkatan Pimpinan dan anggota organ‐organ ITB yang diterbitkan pada saat ITB berstatus Perguruan Tinggi Badan Hukum Milik Negara sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 155 Tahun 2000 Negara sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 155 Tahun 2000 tentang Penetapan Institut Teknologi Bandung Sebagai Badan Hukum Milik Negara dan pada saat ITB berstatus Perguruan Tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2012 Pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2012 tentang Institut Teknologi Bandung sebagai Perguruan Tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah dinyatakan masih tetap berlaku dan memiliki kekuatan hukum sampai diterbitkannya Surat‐Surat Keputusan yang baru terhadap pimpinan dan p y p y g pp p anggota organ‐organ yang dibentuk kemudian berdasarkan Statuta dan/atau Peraturan Pemerintah ini.
11. KETENTUAN PERALIHAN Pasal 57 P l 57 (6) Surat‐surat Keputusan Senat Akademik yang diterbitkan pada saat ITB berstatus Perguruan Tinggi Badan Hukum Milik Negara sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 155 Tahun 2000 tentang Penetapan Institut Peraturan Pemerintah Nomor 155 Tahun 2000 tentang Penetapan Institut Teknologi Bandung Sebagai Badan Hukum Milik Negara dan pada saat ITB berstatus Perguruan Tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2012 tentang Institut Teknologi diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2012 tentang Institut Teknologi Bandung sebagai Perguruan Tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Statuta dan/atau Peraturan Pemerintah ini. /
12. Issue Rumpun Ilmu UU No. 12/2012 Pasal 10 Ayat (1): Rumpun Ilmu Pengetahuan dan Teknologi merupakan kumpulan sejumlah pohon, cabang, dan ranting Ilmu Pengetahuan yang di disusun secara sistematis. i i Ayat (2): Rumpun Ilmu Pengetahuan dan Teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. rumpun ilmu agama; b. rumpun ilmu humaniora; c. rumpun ilmu sosial; p ; d. rumpun ilmu alam; e. rumpun ilmu formal; dan f rumpun ilmu terapan f. rumpun ilmu terapan.
12. Issue Rumpun Ilmu Huruf b: Rumpun ilmu Humaniora Huruf b: Rumpun ilmu Humaniora merupakan rumpun Ilmu Pengetahuan merupakan rumpun Ilmu Pengetahuan yang mengkaji dan mendalami nilai kemanusiaan dan pemikiran manusia, antara lain filsafat, ilmu sejarah, ilmu bahasa, ilmu sastra, ilmu seni panggung dan ilmu seni rupa. panggung, dan ilmu seni rupa Huruf c : Rumpun ilmu sosial merupakan rumpun Ilmu Pengetahuan yang mengkaji dan mendalami hubungan antar manusia dan b b if berbagai fenomena Masyarakat, antara lain sosiologi, psikologi, M k l i i l i ik l i antropologi, ilmu politik, arkeologi, ilmu wilayah, ilmu budaya, ilmu ekonomi, dan geografi.
12. Issue Rumpun Ilmu Huruf d: Rumpun ilmu alam Huruf d: Rumpun ilmu alam merupakan rumpun Ilmu merupakan rumpun Ilmu Pengetahuan yang mengkaji dan mendalami alam semesta selain manusia, antara lain ilmu angkasa, ilmu kebumian, biologi, ilmu kimia, dan il ilmu fisika. fi ik Huruf e: Rumpun ilmu formal merupakan rumpun Ilmu Pengetahuan yang mengkaji dan mendalami sistem formal teoritis, antara lain ilmu komputer, logika, matematika, statistika, dan sistema.
12. Issue Rumpun Ilmu Huruf f: Rumpun ilmu terapan merupakan rumpun Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang mengkaji dan mendalami aplikasi ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang mengkaji dan mendalami aplikasi ilmu bagi kehidupan manusia antara lain pertanian, arsitektur dan perencanaan, bisnis, pendidikan, teknik, kehutanan dan lingkungan, keluarga dan konsumen kesehatan, olahraga, jurnalistik, media massa keluarga dan konsumen, kesehatan olahraga jurnalistik media massa dan komunikasi, hukum, perpustakaan dan permuseuman, militer, administrasi publik, pekerja sosial, dan transportasi.
ITB: ILMU PENGETAHUAN (Terapan), TEKNOLOGI (Terapan), SENI ILMU PENGETAHUAN (Terapan) TEKNOLOGI (Terapan) SENI (Humaniora), SOSIAL (sosial), KEMANUSIAAN (Humaniora) Ilmu Formal tidak disebut (bgm dengan Matematika, Fisika, Kimia) sementara ITB hanya menyebut IPTEKS Sosial dan Kemanusiaan Kimia)...sementara ITB hanya menyebut IPTEKS, Sosial dan Kemanusiaan
Terimakasih
"corporate governance" menurut OECD: "as providing the srtucture for determining organization objectives and monitoring performance to ensure that objectives are attained attained"
