RISALAH SIDANG SENAT AKADEMIK – INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG Rapat / Sidang Hari / Tanggal Waktu Tempat
Peserta
Agenda Sidang
Sidang SENAT AKADEMIK No. : 06/RSSA/17042015 Jumat / 17 April 2015 pkl. 14.00 – 16.00 Gedung Balai Pertemuan Ilmiah ITB, Jalan Dipati Ukur No. 4 Bandung Anggota SA = 26 orang (dari 35 orang) Ex-officio = 8 orang (dari 19 orang) Tidak Hadir = 20 orang (termasuk 6 orang ijin tidak hadir) Catatan : - daftar hadir ada pada lampiran 1. Pengesahan Agenda Sidang 2. Pengesahan Risalah Sidang 20 Maret 2015 3. Laporan pimpinan SA ITB 4. Komisi – I : Pembahasan draft SK tentang Pembukaan dan Penutupan Program Studi 5. Komisi – III : Pembahasan draft SK tentang Peraturan Penilaian usulan kenaikan pangkat/jabatan di SA Pembahasan usulan kenaikan loncat jabatan ke Lektor Kepala (Dr. Rinovia Simanjuntak / FMIPA) Laporan usulan kenaikan jabatan ke Lektor Kepala (Dr. Sapto Wahyu Indratono / FMIPA) Laporan usulan kenaikan pangkat dalam jabatan Guru Besar (Prof. Rizal Z. Tamin/ FTSL) 6. Komisi – IV : Pembahasan draft SK tentang Norma dan Kebijakan Riset 7. Lain-lain 1. PENGESAHAN AGENDA SIDANG Keputusan :Agenda sidang disetujui untuk dilaksanakan 2. PENGESAHAN RISALAH SIDANG PLENO 20 MARET 2015
Catatan Sidang
Ringkasan RisalahSidang: 1) Pengesahan Agenda Sidang : Keputusan : Agenda Sidang disetujui untuk dilaksanakan 2) Pengesahan Risalah Sidang 6 Maret 2015 Keputusan : Risalah Sidang 6 Maret 2015 disetujui untuk disahkan 3) Laporan pimpinan SA ITB : Senat Akademik sudah mengirim nama-nama untu tim penyusun Peraturan MWA 1
RISALAH SIDANG SENAT AKADEMIK – INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
Rencana kunjungan Dewan Guru Besar, Universitas Hasanuddin – Makassar ke SA (26 Maret 2015) Laporan Kesekretariatan SK/Surat Masuk – Keluar 3) Komisi – III : a. Pembahasan usulan kenaikan loncat jabatan ke Lektor Kepala (Dr. Tri Suciati / SF) b. Keputusan : i. Secara prinsip disetujui untuk kenaikan jabatan ii. Untuk loncat jabatan, K-III akan meninjau kembali peraturan yang berlaku 4) Komisi – I : a. Paparan tentang pendidikan keprofesian dan etika akademik (oleh Prof. Djoko Santoso) b. Keputusan : tidak ada Keputusan : Risalah sidang pleno 20 Maret 2015 disetujui dan disahkan 3. LAPORAN PIMPINAN SENAT AKADEMIK
6 (enam ) anggota wakil Senat Akademik pada tim penyusun Rencana Akademik ITB 2015 – 2020 1) Prof. Widyo Nugroho SULASDI 2) Prof. Ross Akbar 3) Prof. Andi Isra Mahyuddin 4) Prof. Tutus Gusdinar Kartawinata 5) Prof. Yana Maolana Syah 6) Dr. Yasraf Amir Piliang Mengingatkan, pentingnya kehadiran anggota SA pada rapatrapat komisi dan sidang pleno Laporan kesekretariatan Surat / SK masuk dan keluar (lihat Lampiran) Penyampaian SK Program Kerja Komisi-Komisi (2015) (program kerja Komisi ada pada lampiran)
4. KOMISI – I : PEMBAHASAN DRAFT SK TENTANG PEMBUKAAN DAN PENUTUPAN PROGRAM STUDI Presentasi Pembukaan dan Penutupan Program Studi (Ketua K-I, materi ada pada lampiran) Draf SK tentang pembukaan dan penutupan Program Studi (oleh Dr. Iwan Sudaradjat, draft SK ada pada lampiran) 2
RISALAH SIDANG SENAT AKADEMIK – INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
Keputusan : Secara prinsip draft SK SA tentang Pembukaan dan Penutupan Prodi disetujui dan redaksional akan diperbaiki oleh K-I 5. KOMISI – III : PEMBAHASAN USULAN KENAIKAN LONCAT JABATAN KE LEKTOR KEPALA 1) Dr. Rinovia Simanjuntak (FMIPA) Angka Kredit : 544,5 KK : Matematika Kombinatorika Bidang keahlian : Teori Graf CPNS : 1998 Pendidikan S1 : Matematika ITB, lulus tahun 1996 S2 : Matematika ITB, lulus tahun 1998 S3 : Computer Science, The University of Newcastle, lulus tahun 2003 Keputusan : disetujui untuk diajukan loncat ke Lektor Kepala dengan berkas usulan yang dilengkapi dengan penjelasan PERSETUJUAN KENAIKAN JABATAN KE LEKTOR KEPALA : 2) Dr. Sapto Wahyu Indratono (FMIPA) Angka Kredit : 529,05 KK : Statistika Bidang keahlian : Problem inversi dan asuransi jiwa CPNS : 1999 Pendidikan S1 : Matematika ITB, lulus tahun 1998 S2 : Engineering Mathematics – University of Twente – Netherlands, lulus tahun 2001 S3 : Mathematics – Kansas State University, lulus tahun 2011 Keputusan : disetujui untuk diusulkan ke Lektor Kepala LAPORAN KENAIKAN PANGKAT DALAM JABATAN GURU BESAR 3) Prof. Rizal Z. Tamin (FTSL) Angka Kredit : 1235,9 KK : Manajemen & Rekayasa Konstruksi Bidang keahlian : Manajemen & Rekayasa Konstruksi
3
RISALAH SIDANG SENAT AKADEMIK – INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
PEMBAHASAN DRAFT SK TENTANG PERATURAN PENILAIAN USULAN KENAIKAN PANGKAT/JABATAN DI SA (materi ada pada lampiran) Keputusan : Secara prinsip draft SK disetujui, tetapi K-I masih menunggu masukan dari anggota SA untuk perbaikkan
6. KOMISI – IV : PEMBAHSAN DRAFT SK TENTANG NORMA DAN KEBIJAKAN RISET Pembahasan ditunda hingga sidang pleno SA berikutnya Sidang ditutup pk. 17.00 Jadwal Sidang Pleno Berikut : 15 MEI 2015 Bandung, 17 April 2015 Senat Akademik ITB Sekretaris,
Menyetujui Ketua Sidang,
(Deddy Kurniadi)
(Intan Ahmad)
4
RISALAH SIDANG SENAT AKADEMIK – INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
LAMPIRAN I Program Kerja Komisi - Komisi
5
RISALAH SIDANG SENAT AKADEMIK – INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG SK No. 05/SK/I1-SA/OT/2015 : Program Kerja K-I 1. Menyusun dan menetapkan norma, kebijakan akademik dan arah pengembangan akademik bidang PENDIDIKAN 2. Mengawasi kebijakan dan pelaksanaan kegiatan akademik oleh pimpinan ITB berdasarkan norma dan arah yang ditetapkan SA bidang PENDIDIKAN 3. Menetapkan kebijakan akademik mengenai : i. Kurikulum program studi ii. Persyaratan akademik untuk pembukaan dan penutupan program studi iii. Persyaratan akademik untuk pemberian gelar akademik, dan iv. Persyaratan akademik untuk pemberian penghargaan akademik 4. Mengawasi penerapan kebijakan akademik seperti dimaksud pada butir (3) 5. Mengawasi dan mengevaluasi pencapaian proses pendidikan SK No. 06/SK/I1-SA/OT/2015 : Program Kerja K-II 1. Perumusan tentang Organ dan Pola Hubungan Kerja antar Organ ITB PTN-BH. 2. Perumusan draf SK SA tentang Organisasi, Tugas, dan Wewenang, serta Tatakerja SA ITB; 3. Perumusan draf SK SA tentang Peraturan Wakil Senat di MWA; 4. Pengkajian tentang Implimentasi Statuta ITB dengan Paradigma Ristek Dikti; 5. Perumusan draf SK SA tentang Multikampus; SK No. 07/SK/I1-SA/OT/2015 : Program Kerja K-III 1. Pemeriksaan rutin kenaikan pangkat/jabatan dosen 2. Penyusunan peraturan senat tentang Proses Penilaian Kenaikan Pangkat/Jabatan Dosen 3. Penyusunan Keputusan Senat pengganti SK Senak No. 041/2002 4. Kajian dan pemberian penghargaan Guru Besar Emeritus dan penghargaan lain serta penyusunan peraturannya 5. Kajian tentang plagiarisme dan etika publikasi ilmiah serta penyusunan peraturannya 6. Dengar pendapat dengan tim penyusun peraturan kenaikan pangkat/jabatan di Dikti 7. Kajian tentang pengembangan Sumber Daya Insani ITB SK No. 08/SK/I1-SA/OT/2015 : Program Kerja K-IV 1. Pemetaan masalah penyelenggaraan penelitian dan pengabdian masyarakat ITB 2. Perumusan norma dan kebijakan penelitian dan pengabdian masyarakat ITB. 3. Memberikan masukan terhadap usulan Kebijakan Pengabdian Masyarakat yang disusun oleh Eksekutif 4. Memberikan masukan terhadap tujuan dan road map serta rencana strategis penelitian dan pengabdian masyarakat ITB, pusat-pusat penelitian dan pusat-pusat. 5. Mengevaluasi kinerja dan capaian penelitian dan pengabdian masyarakat ITB, pusatpusat penelitian dan pusat-pusat
6
RISALAH SIDANG SENAT AKADEMIK – INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
LAMPIRAN II Presentasi Pembukaan dan Penutupan Program Studi Draf SK tentang pembukaan dan penutupan Program Studi
7
22/04/2015
PEMBUKAAN dan PENUTUPAN PROGRAM STUDI Bagian I : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi Bagian II : Draft SK. Senat Tentang Pembukaan dan Penutupan Program Studi
Rapat plenoi SA, Jumat,17 April 2015
(d) Proses Pembelajaran; (e) Penilaian Hasil Belajar; (f) Persyaratan Kelulusan; dan (g) Wisuda. (2) Penetapan norma, kebijakan operasional, serta pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. (b) Bidang Nonakademik 1.Penetapan norma, kebijakan operasional, dan pelaksanaan organisasi terdiri atas: (a) Rencana strategis dan operasional; (b) Struktur organisasi dan tata kerja. Rapat plenoi SA, Jumat,17 April 2015
(f) Memiliki utang dan piutang jangka pendek dan jangka panjang; dan (g) Sistem pencatatan dan pelaporan keuangan. 3. Penetapan norma, kebijakan operasional, dan pelaksanaan kemahasiswaan terdiri atas: (a) Kegiatan kemahasiswaan intrakurikuler dan esktrakurikuler; (b) Organisasi kemahasiswaan; dan (c) Pembinaan bakat dan minat mahasiswa.
Rapat plenoi SA, Jumat,17 April 2015
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi Pasal 25 Otonomi pengelolaan pada PTN Badan Hukum meliputi: a. Bidang akademik (1) Penetapan norma, kebijakan operasional , dan pelaksanaan pendidikan terdiri atas: (a) Persyaratan akademik mahasiswa yang akan diterima; (b) Pembukaan, perubahan, dan penutupan Program Studi; (c) Kurikulum Program Studi;
Rapat plenoi SA, Jumat,17 April 2015
(c) Sistem pengendalian dan pengawasan internal; dan (d) Sistem penjamin mutu internal. 2. Penetapan norma, kebijakan operasional, dan pelaksanaan keuangan terdiri atas: (a) Perencanaan dan pengelolaan anggaran jangka pendek dan jangka panjang. (b) Tarif setiap jenis layanan pendidikan. (c) Penerimaan, pembelajaran, dan pengelolaa uang. (d) Melakukan investasi jangka pendek dan jangka panjang. (e) Membuat perjanjian dengan pihak ketiga dalam lingkup Tridharma Perguruan Tinggi. Rapat plenoi SA, Jumat,17 April 2015
4. Penetapan norma, kebijakan operasional, dan pelaksanaan ketenagaan terdiri atas: (a) persyaratan dan prosedur penerimaan sumber daya manusia. (b) penugasan, pembinaaan, dan pengembangan sumber daya manusia. (c) Penyusunan target kerja dan jenjang karir sumber daya manusia; dan (d) Pemberhentian sumber daya manusia; dan 5.Penetapan norma, kebijakan operasional, dan pelaksanaan sarana dan prasarana terdiri atas: (a) Pemilikan sarana dan prasarana; (b) Penggunaan sarana dan prasarana; Rapat plenoi SA, Jumat,17 April 2015
1
22/04/2015
(c) Pemanfaatan sarana dan prasarana; dan (d) Pemeliharaan sarana dan prasarana. STATUTA ITB ( Pasal 31 ayat d ) Menetapkan kebijakan akademik mengenai: (1) Kurikulum program studi. (2) Persyaratan akademik untuk pembukaan dan penutupan program studi. (3) Persyaratan akademik untuk pemberian gelar akademik, dan (4) Persyaratan akademik untuk pemberian penghargaan akademik. Rapat plenoi SA, Jumat,17 April 2015
Rapat plenoi SA, Jumat,17 April 2015
2
KEPUTUSAN SENAT AKADEMIK INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG Nomor : xx yyyy 2015 TENTANG KEBIJAKAN AKADEMIK PEMBUKAAN DAN PENUTUPAN PROGRAM STUDI DI INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG SENAT AKADEMIK INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG Menimbang :
a.
b.
c.
d.
e.
Mengingat
:
bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2013 tentang Statuta ITB Pasal 6, ITB merupakan perguruan tinggi badan hukum yang mengelola bidang akademik dan non akademik secara otonom. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2013 tentang Statuta ITB Pasal 4 (2), ITB menyelenggarakan kegiatan pendidikan yang bermutu dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, ilmu sosial, dan ilmu humaniora dalam rangka menghasilkan sumber daya insani yang kompeten, inovatif, kreatif, amanah, berbudi luhur, dan berahlak mulia. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta ITB Pasal 31 (2) butir 2), Senat Akademik memiliki tugas dan wewenang untuk menetapkan kebijakan akademik bagi pembukaan dan penutupan program studi. bahwa Sidang Senat Akademik Institut Teknologi Bandung tanggal xx xxx 2015 telah menyetujui Kebijakan Akademik Pembukaan dan Penutupan Program Studi Bergelar di Institut Teknologi Bandung; bahwa butir d di atas, perlu ditindaklanjuti dengan penetapan Surat Keputusan Senat Akademik.
1. 2.
Undang Undang No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; Peraturan Pemerintah No. 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi; 3. Peraturan Pemerintah No. 65 tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung ; 4. Peraturan Menteri Dikbud No.49 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi; 5. Surat Edaran Dirjen Dikti No. 658/2014 (25 Juli 2014) mengenai penghentian penugasan penyelenggaraan prodi baru, peninjauan ulang sistem pengusulan program studi baru, dan pembentukan Majelis Program Doktor/Doktor Terapan; 6. Surat Keputusan Senat Akademik ITB No. 02 tahun 2003 tentang Penetapan Pendidikan Pascasarjana Sebagai Ujung Tombak Penyelenggaraan dan Pengembangan Inovasi dalam Pendidikan di Institut Teknologi Bandung atau surat keputusan penggantinya; 7. Surat Keputusan Senat Akademik ITB No. 10 tahun 2012 tentang Harkat Pendidikan di ITB; 8. Surat Keputusan Senat Akademik ITB No. 09 tahun 2013 tentang Skema Pendidikan di ITB; 9. Surat Keputusan Senat Akademik ITB No. 46/2008 tentang Norma Pengembangan Multi-Kampus ITB atau surat keputusan penggantinya; 10. Surat Keputusan Senat Akademik ITB No. 11/2012 tentang Pedoman Kurikulum 2013-2018 ITB; 11. Surat Keputusan Rektor ITB No. 284/2012 tentang Panduan Penyusunan Kurikulum 2013-2018 ITB. 12. Surat Keputusan Rektor ITB Nomor 012/SK/II.A/ KP/2014 tentang Penetapan Ketua dan Sekretaris Senat Akademik Institut Teknologi Bandung.
1
MEMUTUSKAN : Menetapkan PERTAMA
:
KEDUA
:
KETIGA
:
Kebijakan Akademik Pembukaan dan Penutupan Program Studi di Institut Teknologi Bandung sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini. Mencabut dan menyatakan tidak berlaku Keputusan Senat Akademik No. 11 tahun 2009 tentang Tata Cara Pengusulan, Pembukaan dan Penutupan Prodi di ITB dan Keputusan Senat Akademik No: 02a tahun 2013 tentang Moratorium Pembukaan Program Studi Baru di ITB. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan diubahnya ketetapan ini, dengan ketentuan akan diperbaiki apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya. Ditetapkan di Bandung Pada tanggal xx yyyy 2015 Ketua,
Prof. Intan Ahmad NIP. 195805011986011001 Tembusan Yth. : 1. Majelis Wali Amanat; 2. Rektor; 3. Para Dekan Fakultas/Sekolah.
2
Lampiran Surat Keputusan Senat Akademik ITB Nomor : xx yy zz Tanggal : xx yyyy 2015
KEBIJAKAN AKADEMIK PEMBUKAAN DAN PENUTUPAN PROGRAM STUDI DI INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
1.
Pendahuluan
Sebagai perguruan tinggi berbadan hukum yang berwenang mengelola bidang akademiknya secara otonom, Institut Teknologi Bandung menyelenggarakan kegiatan pendidikan yang bermutu dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, ilmu sosial, dan ilmu humaniora, dalam rangka menghasilkan sumber daya insani yang kompeten, inovatif, kreatif, amanah, berbudi luhur, dan berahlak mulia (Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2013 tentang Statuta ITB Pasal 4 (2)). Untuk menjaga vitalitas dan relevansi program pendidikannya, serta merespon kebutuhan, kesempatan, dan perubahan baru yang terjadi dalam Ipteks dan kehidupan masyarakat pada tingkat nasional, regional dan internasional secara dinamis, dari waktu ke waktu ITB perlu membuka dan menutup program-program studinya sehingga sistem pendidikan yang diselenggarakannya senantiasa mutakhir dan sejalan dengan perkembangan jaman. Adalah tugas dan wewenang Senat Akademik untuk menetapkan kebijakan akademik bagi pembukaan dan penutupan program studi di lingkungan Institut Teknologi Bandung (Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta ITB Pasal 31 (2) butir 2). Lingkup tugas dan wewenang Senat Akademik dalam prosedur pembukaan dan penutupan program studi di lingkungan Institut Teknologi Bandung meliputi: A.
Pembukaan Program Studi Baru
(1) (2) (3)
(4) (5)
Penetapan kriteria yang harus dipenuhi dalam pembukaan program studi baru. Penetapan panduan penyusunan proposal pembukaan program studi baru. Penilaian proposal pembukaan program studi baru, bekerja sama dengan pihak Rektorat ITB, berdasarkan pada kriteria yang telah ditetapkan melalui Keputusan Senat Akademik. Persetujuan dan penolakan terhadap usulan pembukaan program studi baru Penetapan kriteria evaluasi terhadap implementasi dan kinerja program studi baru.
B.
Penutupan Program Studi
(1) (2) (3)
Penetapan kriteria penutupan program studi reguler dan baru (Sunset Clause). Penilaian usulan penutupan program studi reguler dan baru Persetujuan dan penolakan terhadap usulan penutupan program studi reguler dan baru
Suatu program studi baru hanya dapat diimplementasikan apabila telah mendapatkan: (1) (2) (3)
Pertimbangan kelayakan akademik serta persetujuan dari Senat Akademik, Pertimbangan kelayakan administrasi, sumber daya manusia, fasilitas dan peralatan, serta persetujuan dari Rektorat; Pengesahan pendirian program studi baru berupa surat keputusan dari Rektor ITB.
Sebelum terbit surat keputusan Rektor ITB tentang pendirian suatu program studi baru, kegiatan promosi dan rekrutmen mahasiswa untuk prodi baru tersebut tidak diperkenankan.
3
2.
Definisi Program Studi
Yang dimaksud dengan program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi (UU No 12/2012 tentang Pendidikan Tinggi, Bab I Pasal 1 Butir 17). Definisi dan penjelasan yang lebih rinci tentang program studi tercantum dalam Undang Undang No 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, pasal 33 dan pasal 34. Pasal 33: (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
Program pendidikan dilaksanakan melalui Program Studi; Program Studi memiliki kurikulum dan metode pembelajaran sesuai dengan program Pendidikan. Program Studi diselenggarakan atas izin Menteri setelah memenuhi persyaratan minimum akreditasi. Program Studi dikelola oleh suatu satuan unit pengelola yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi. Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendapatkan akreditasi pada saat memperoleh izin penyelenggaraan. Program Studi wajib diakreditasi ulang pada saat jangka waktu akreditasinya berakhir. Program Studi yang tidak diakreditasi ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat dicabut izinnya oleh Menteri. Ketentuan lebih lanjut mengenai metode pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemberian izin Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dan pencabutan izin Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diatur dalam Peraturan Menteri.
Pasal 34: (1)
(2)
3.
Program Studi diselenggarakan di kampus utama Perguruan Tinggi dan/atau dapat diselenggarakan di luar kampus utama dalam suatu provinsi atau di provinsi lain melalui kerja sama dengan Perguruan Tinggi setempat. Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Program Studi di kampus utama Perguruan Tinggi dan / atau di luar kampus utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri. Inisiatif Pembukaan Program Studi Baru
Inisiatif pembukaan program studi baru yang menjadi raison d’étre dan spirit dari kehadiran program pendidikan yang diusulkan, dapat berasal dari satu atau lebih sumber tersebut di bawah ini : (1)
Mandat dari Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi.
(2)
Permintaan dari Lembaga Pemerintah yang menjadi mitra kerja Institut Teknologi Bandung.
(3)
Pengembangan Alur Studi yang telah ada, dilandasi oleh rekam jejak yang terstruktur dan prestasi akademik yang tinggi.
(4)
Melengkapi Skema Pendidikan yang telah ada, berupa program ekstensi linier ataupun program terminal.
(5)
Respon komunitas akademik terhadap munculnya disiplin keilmuan baru, yang dinilai relevan dan signifikan bagi perkembangan bidang keilmuannya di masa depan.
(6)
Realisasi program kerjasama kelembagaan dengan perguruan tinggi atau institusi terkait (Joint Degree, Dual Degree, Pendidikan Profesi, dan lainnya) 4
4.
Kriteria Pembukaan Prodi Baru
A.
Kriteria Umum
Program studi baru yang diusulkan harus memenuhi kriteria umum tersebut di bawah ini: (1)
Prioritas Kelembagaan (Institutional Priority) Kesesuaian dengan Misi, Rencana Induk Pengembangan (Renip), dan Rencana Strategis (Renstra) Institut Teknologi Bandung, yang direvisi secara berkala.
(2)
Kebutuhan (Needs) Memenuhi kebutuhan strategis bangsa, masyarakat, pasar kerja dan tenaga keprofesian
(3)
Kualitas Akademik (Academic Quality) Berpotensi untuk menjadi program yang inovatif dan unggul (excellence)
(4)
Sumber Daya (Resources) Memiliki kepemimpinan intelektual yang kuat dan dukungan sumber daya yang berkualitas dan memadai
(5)
Alternatif secara Nasional (Nationalwide Alternatives) Memiliki kekhususan dan relevansi tinggi dibanding program studi sejenis di tanah air.
(6)
Menerapkan paradigma pendidikan baru Institut Teknologi Bandung:
Outcome based education (OBE) Learner Centered Education (LCE) Continuous Improvement International accreditation and benchmarking
(7)
Berlandas pada prinsip kelayakan dan keberlanjutan, dengan mempertimbangkan kapasitas sumberdaya, dukungan sarana dan prasarana, serta aspek finansial
B.
Kriteria Khusus
Usulan program studi baru sangat direkomendasikan dan akan memperoleh apresiasi yang tinggi dalam proses evaluasi proposal, apabila memenuhi kriteria khusus tersebut di bawah ini: (1)
Berbasis Keindonesiaan : Membangun keunggulan komparatif dan kompetitif bangsa dan negara melalui Ipteks yang berkaitan dengan potensi alam, sumber daya, dan budaya khas Indonesia.
(2)
Membangun kebanggaan berbangsa dan bernegara: Menghasilkan ilmu pengetahuan, teknologi dan sumber daya insani yang unggul, guna meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan serta kebanggaan berbangsa dan bernegara bagi rakyat Indonesia.
(3)
Mendukung pencapaian visi dan misi serta reputasi ITB sebagai institusi pendidikan tinggi terkemuka di Indonesia.
(4)
Memperkuat posisi ITB sebagai universitas riset, dengan pendidikan pascasarjana sebagai ujung tombak yang berperan sebagai penghela dan pendukung pengembangan serta inovasi di bidang kegiatan akademik.
5.
Program Studi Baru yang Dapat Dibuka di Institut Teknologi Bandung
Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta ITB Pasal 10 butir (1) sampai dengan (3), program pendidikan yang dapat dibuka di Institut Teknologi Bandung meliputi: (1)
Pendidikan Akademik, terdiri dari: 5
Program Sarjana Bersifat broadbased, didukung oleh komponen liberal arts untuk menyiapkan kemampuan lulusan beradaptasi dengan tantangan dunia nyata dan lingkungan kerja. Program Magister Bersifat semi‐specialized. Program Doktor Bersifat specialized. (2)
Pendidikan Profesi: Program Profesi Diselenggarakan bekerja sama dengan asosiasi profesi.
(3)
Pendidikan Vokasi: Program Diploma Program Sarjana Terapan Program Magister Terapan Program Doktor Terapan
Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Pendidikan Profesi dan Pendidikan Vokasi diatur dengan peraturan Senat Akademik, seperti tersebut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta ITB Pasal 10 butir (3). 6.
Disiplin Ilmu Program Studi Baru
Disiplin ilmu program studi baru yang diusulkan dapat bersifat: (1)
Disiplin Tunggal (mono-discipline) Program studi baru yang bersifat disiplin tunggal secara organisasi berada di bawah Fakultas atau Sekolah pengusul
(2)
Disiplin Majemuk (multi-disciplines) Program studi baru yang bersifat disiplin majemuk secara organisasi dapat berada di bawah: Fakultas atau Sekolah yang ditunjuk berdasar kesepakatan pihak-pihak terlibat; Fakultas Pascasarjana; Fakultas atau Sekolah Lintas Disiplin
(3)
Lintas Disiplin (cross-disciplines) Program studi baru yang bersifat lintas disiplin secara organisasi dapat berada di bawah: Fakultas atau Sekolah yang ditunjuk berdasar kesepakatan pihak-pihak terlibat; Fakultas Pascasarjana Fakultas atau Sekolah Lintas Disiplin Ketentuan lebih lanjut mengenai penempatan program studi baru yang bersifat disiplin majemuk dan lintas disiplin diatur oleh Peraturan Rektor.
7.
Kelayakan Pembukaan Program Studi Baru
Usulan pembukaan program studi baru, tanpa membedakan jenis dan strata pendidikan, harus memenuhi kelayakan yang dinilai berdasarkan 5 (lima) aspek sebagai berikut: (1)
Kelayakan Akademik Justifikasi kebutuhan dan permintaan, objektif program studi, rancangan kurikulum, akreditasi, kriteria rekrutmen mahasiswa, dukungan pemangku kepentingan terkait
(2)
Kelayakan Administrasi Organisasi, pimpinan, dan dukungan tenaga kependidikan 6
(3)
Kelayakan Sumber Daya Manusia Jumlah, kompetensi, beban kerja, dan produktivitas dosen
(4)
Kelayakan Fasilitas dan Peralatan Kecukupan, kelengkapan dan kualitas ruang kelas, laboratorium, peralatan, dan perpustakaan
(5)
Kelayakan Finansial Rencana finansial (revenue & cost) dan cash-flow untuk 5 tahun ke depan
8.
Evaluasi Implementasi dan Kinerja Program Studi Baru
Evaluasi berkala dilakukan selama 5 (lima) tahun berturut-turut terhadap program studi baru yang dibuka, untuk menilai mutu implementasi dan kinerja program studi. Evaluasi meliputi aspek-aspek sebagai berikut: (1) (2) (3) (4) (5) (6)
Keterlaksanaan rencana kegiatan akademik Kelancaran dukungan administrasi program Ketersediaan sumber daya manusia Kecukupan fasilitas dan peralatan Kesehatan finansial Kepuasan mahasiswa /pengguna
Evaluasi untuk aspek (5) dan (6) khususnya perlu ditekankan untuk program pendidikan strata pasca sarjana. Apabila 3 (tiga) tahun setelah disahkan oleh Rektor program studi baru tidak diimplementasikan, maka Senat Akademik dapat mengusulkan membatalkan pengesahan program studi tersebut kepada Rektor. Apabila dalam kurun waktu 5 (lima) tahun, implementasi dan kinerja suatu program studi baru tidak sesuai dengan yang direncanakan dalam proposal, Senat Akademik dapat mengusulkan penutupan kembali program studi baru tersebut kepada Rektor. 9. Prosedur Pengusulan Pengajuan usul pembukaan program studi baru disusun dalam bentuk proposal. Format penulisan proposal harus mengacu pada template seperti pada Lampiran 1. Proses pengusulan program studi baru secara garis besar mengikuti urutan prosedur sebagai berikut : 1. 2. 3. 4. 5.
6.
7.
Penyusunan proposal pembukaan program studi baru oleh tim adhoc yang ditugasi oleh Dekan Fakultas/Sekolah; Persetujuan proposal oleh Senat Fakultas/Sekolah yang menaungi program studi baru; Penyerahan proposal oleh Dekan Fakultas/Sekolah kepada Rektor ITB; Penyerahan proposal oleh Rektor ITB kepada Senat Akademik dan Tim Rektorat untuk direview; Review proposal dilakukan secara paralel oleh Senat Akademik (Komisi 1) dan Tim Rektorat (unsur WRAM, WRSO, WRURK). Senat Akademik terutama berkewenangan mereview kelayakan akademik, sementara Tim Rektorat terutama berkewenangan mereview kelayakan administrasi, sumber daya manusia, serta fasilitas dan peralatan; Selama proses review, Senat Akademik dan Tim Rektorat dapat memberikan kesempatan kepada tim adhoc mengusul proposal untuk memperbaiki, menyempurnakan, atau menambahkan berkas proposalnya sesuai yang disarankan; Setelah proses review proposal selesai, Senat Akademik dan Tim Rektorat melaksanakan rapat koordinasi untuk membahas dan menyimpulkan hasil review secara 7
8. 9.
10.
bersama; Hasil review proposal dilaporkan kepada Rapat Pleno Senat Akademik untuk mendapat persetujuan atau penolakan; Dalam hal proposal disetujui, Senat Akademik menyampaikan hasil keputusan tersebut kepada Rektor untuk segera menerbitkan surat keputusan pendirian program studi baru tersebut. Dalam hal proposal ditolak, Senat Akademik menyampaikan hasil keputusan tersebut kepada Rektor untuk segera menyatakankan bahwa proses pengusulan dinyatakan gagal. Penutupan Program Studi
Kebijakan penutupan program studi tidak berlaku untuk program studi yang kurang diminati namun sangat strategis dan mutlak kehadirannya bagi pengembangan ilmu pengetahuan serta kepentingan bangsa dan negara (contoh: Astronomi). Usul penutupan suatu program studi reguler atau program studi baru diajukan oleh Senat Akademik kepada Rektor, apabila program studi tersebut gagal memenuhi kriteria operasional serta kriteria konsistensi dan relevansi. Suatu program studi dinyatakan gagal memenuhi kriteria operasional, apabila menghadapi salah satu atau beberapa kondisi sebagai berikut: (1)
Program studi tidak memiliki mahasiswa selama 3 (tiga) tahun berturut‐turut.
(2)
Minat mahasiswa cenderung menurun. Jumlah mahasiswa yang mendaftar dalam tiga tahun terakhir tidak cukup untuk mendukung biaya penyelenggaraan pendidikan dan pengoperasian fasilitas dan peralatan.
(3)
Hasil evaluasi yang dilakukan terhadap program studi yang dimaksud secara konsisten menunjukkan mutu implementasi dan kinerja yang buruk.
(4)
Saran-saran yang telah diberikan untuk menyehatkan program studi ternyata tidak dilaksanakan, atau telah dilaksanakan namun tidak membawakan hasil yang efektif.
Suatu program studi dinyatakan gagal memenuhi kriteria konsistensi dan relevansi, apabila menghadapi salah satu atau beberapa kondisi sebagai berikut: (1)
Program studi tidak lagi sejalan dengan misi dan rencana strategis perguruan tinggi.
(2)
Program tidak lagi relevan dengan kebutuhan masyarakat, pasar kerja dan tenaga keprofesian.
(3)
Apabila program studi yang dimaksud tetap dibuka, akan terjadi kerugian pada pihak ITB dari segi finansial dan atau reputasi akademik.
ITB dapat mengambil kebijakan untuk melakukan rasionalisasi, merger atau transformasi terhadap program studi yang akan ditutup ke dalam program studi baru yang lebih relevan dan efisien. 11.
Penutup
Kebijakan Akademik tentang Pembukaan dan Penutupan Program Studi di Institut Teknologi Bandung senantiasa harus diselaraskan dengan dinamika pertumbuhan Institut Teknologi Bandung sebagai Perguruan Tinggi Berbadan Hukum dan Perguruan Tinggi Riset, serta dengan produk hukum dan peraturan yang berlaku bagi perguruan tinggi di Indonesia. Oleh karenanya keputusan Senat Akademik tentang Kebijakan Akademik Pembukaan dan Penutupan Program Studi di Institut Teknologi Bandung perlu ditinjau ulang dan direvisi dari waktu ke waktu. 8
Lampiran 1
FORMAT PROPOSAL KEBIJAKAN AKADEMIK PEMBUKAAN DAN PENUTUPAN PROGRAM STUDI DI INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
Dokumen terdiri dari: Ringkasan Eksekutif dan Proposal Lengkap
RINGKASAN EKSEKUTIF: (maksimum 10 halaman, ditulis setelah Proposal Lengkap selesai). Ringkasan Eksekutif Berisikan Informasi Tentang: 1. Nama Program Studi (Lengkap dan Singkatan) 2. Jenis Pendidikan (Akademik, Vokasi, Profesi) 3. Strata Pendidikan 4. Sifat Keilmuan (Mono-disiplin, Multi-disiplin, Lintas-disiplin) 5. Lokasi (Kampus Ganesha, Jatinangor, Bekasi, Walini) 6. Unit Akademik Pelaksana 7. Gelar yang Diberikan Kepada Lulusan 8. Antisipasi waktu dimulainya Program 9. Masa Studi (dalam Semester/Tahun) 10. Sejarah dan Konteks Program 11. Inisiatif dan Justifikasi Pembukaan Program 12. Kesesuaian dengan Misi dan Rencana Strategis ITB 13. Tujuan Pendidikan 14. Student Learning Outcomes 15. Potensi untuk Mencapai Keunggulan (Excellence) 16. Bidang Kerja Lulusan dan Kesempatan Studi Lanjut 17. Penerapan Paradigma Pendidikan ITB 18. Rancangan Kurikulum 19. Sistem Evaluasi dan Monitoring Proses Pembelajaran 20. Kelayakan dan Keberlanjutan Program Studi 21. Dukungan dari Institusi, Industri, Badan Regulator dan Keprofesian Terkait
PROPOSAL LENGKAP : (maksimum 80 halaman, tidak termasuk lampiran) DAFTAR ISI URAIAN BAGIAN I : KELAYAKAN AKADEMIK (Dinilai oleh Senat Akademik ITB) 1. Identitas Program Studi Baru 1.1. Nama Nama lengkap dan Nama singkatan 1.2. Jenis Pendidikan Akademik, Vokasi, Profesi 1.3. Strata Pendidikan Sarjana, Magister, Doktor, Pendidikan Profesi, Sarjana Terapan, Magister Terapan, Doktor Terapan 1.4. Sifat Keilmuan Mono, multi, lintas-disiplin. 1.5. Lokasi Kampus Ganesha, Jatinangor, Bekasi, Walini, ……… 1.6. Unit Akademik Pelaksana Nama Fakultas/Sekolah 1.7. Gelar yang Diberikan Kepada Lulusan Sebutan lengkap dan singkatan gelar. 1.8. Antisipasi Waktu Dimulainya Program Sebutkan semester dan tahun akademik program akan mulai menerima mahasiswa. 1.9. Masa Studi Dalam semester atau tahun. 2. Sejarah dan Konteks Program Jelaskan latar belakang program: dikembangkan dari alur studi, mandat dari Dikti, inisiatif komunitas internal, melengkapi skema pendidikan yang ada, dll. 3. Inisiatif dan Justifikasi Pembukaan Program Jelaskan butir yang relevan, lengkapi dengan data pendukung, proyeksi, trend perkembangan, dll. 3.1. Kebutuhan Strategis Bangsa Indonesia Manfaat kompetitif dan komparatif, penyelesaian masalah bangsa. 3.2. Kebutuhan Pasar Kerja dan Industri Nasional, regional, lokal 3.3. Kebutuhan Pengembangan Keilmuan Ilmu dasar/terapan, pengetahuan/keterampilan baru, inovasi/hak atas kekayaan intelektual 3.4. Kebutuhan Masyarakat Pemenuhan kebutuhan akan layanan dan solusi bagi masyarakat 3.5. Kebutuhan Khusus (sebutkan) Pemenuhan kebutuhan khusus 4. Kesesuaian dengan Misi dan Rencana Jelaskan relevansi dan konsistensi Strategis ITB program dengan Misi dan Rencana Strategis ITB 5. Perbedaan dengan Program Sejenis yang Uraikan kekhususan dan relevansi yang Ada di Perguruan Tinggi Lain di Indonesia lebih tinggi dibanding program studi sejenis di tanah air 6. Obyektif Program 6.1. Tujuan Pendidikan Lapangan kerja, bidang karier dan dunia keprofesian yang dapat dimasuki lulusan setelah beberapa
tahun selesai studi 6.2 Student Learning Outcomes 6.3. Potensi untuk Mencapai Keunggulan (Excellence) 6.4. Bidang Kerja Lulusan dan Kesempatan Studi Lanjut 7. 8.
KriteriaPenerimaan Calon Mahasiswa Penerapan Paradigma Pendidikan ITB
9.
Rancangan Kurikulum
9.1. Beban Studi 9.2. Struktur Kurikulum
Kekuatan program, Kepemimpinan intelektual, Pengetahuan, keterampilan dan sikap yang harus dimiliki lulusan pada saat selesai studi
Outcome based education (OBE) Learner Centered Education (LCE) Continuous Improvement International accreditation and benchmarking Mengacu pada: 1) SK Senat Akademik ITB No. 11/2012 tentang Pedoman Kurikulum 2013-2018 ITB; 2)SK Rektor ITB No. 284/2012 tentang Panduan Penyusunan Kurikulum 2013-2018 ITB Jumlah sks untuk menyelesaikan studi Body of knowledge, peta jalan matakuliah, susunan mata kuliah tiap semester
9.3. Metode Pembelajaran 9.4. Kaitan Antara Learning Outcomes dan Desain Kurikulum 9.5. Syarat Residensi dan Batas Waktu Studi 9.6. Sistem Evaluasi dan Monitoring Proses Metode dan instrumen evaluasi dan Pembelajaran monitoring proses pembelajaran 10 Kelayakan dan Keberlanjutan Program Studi Jelaskan kelayakan dari aspek akademik, administrasi, sumber daya manusia, fasilitas dan peralatan, dan finansial 11. Rencana Rekrutmen Mahasiswa Untuk Periode 5 Tahun Ke Depan 12. Keterkaitan dan Potensi Tumpang Tindih dengan Program Studi Lain di S/F dan ITB 13. Dukungan dari Institusi, Industri, Badan Daftar pihak yang memberikan Regulator dan Keprofesian Terkait dukungan dan jenis dukungan yang diberikan BAGIAN II: KELAYAKAN ADMINISTRASI, SUMBER DAYA MANUSIA, FASILITAS DAN PERALATAN, FINANSIAL, (Dinilai oleh Eksekutif ITB: WRAM, WRURK, WRSO) 14. Administrasi Program Jelaskan lebih rinci bila program bersifat multi atau lintas disiplin 14.1. Organisasi Program Struktur dan tata kelola organisasi 14.2. Pimpinan Program Kriteria akademik dan kepemimpinan,
14.3. Tenaga Kependidikan 13.
Sumber Daya Dosen 13.1. Jumlah Dosen
13.2. Beban Kerja Dosen 13.3 Produktivitas Dosen
14.
Dukungan Fasilitas dan Peralatan
14.1. Ruangan Kelas 14.2. Laboratorium 14.3. Peralatan 14.4. Perpustakaan 15. Rencana Finansial (untuk periode 5 Tahun ke Depan) 15.1. Estimasi Revenue 15.2. Estimasi Biaya LAMPIRAN A. Rancangan Kurikulum Lengkap
B. C.
Daftar Dosen Pengampu Mata Kuliah Riwayat Hidup Singkat Dosen
D.
Pernyataan Kesediaan Mengajar dari Dosen
E.
Tabel Rencana Penerimaan Mahasiswa untuk Periode 5 Tahun Ke Depan Surat Dukungan dari Institusi, Industri, Badan Regulator dan Keprofesian Terkait
E.
lingkup tanggung jawab Kriteria kompetensi, jumlah, lingkup tanggung jawab Hanya untuk dosen yang terlibat dalam program Jumlah dosen yang tersedia dan yang dibutuhkan untuk melaksanakan program Beban kerja dosen eksisting dan setelah program berjalan dan meluluskan Penelitian, publikasi ilmiah, paten dan prestasi ilmiah lainnya dari dosen selama 5 tahun terakhir Fasilitas dan peralatan yang dibutuhkan, yang telah tersedia, dan yang perlu diadakan. Jenis, jumlah, ukuran ruang Jenis, Jumlah, Ukuran Ruang Jenis, jumlah Jenis dan jumlah koleksi perpustakaan Viabilitas dan sustainabilitas program Sumber dan besaran pendapatan Komponen dan besaran pengeluaran Mengacu pada: 1) SK Senat Akademik ITB No. 11/2012 tentang Pedoman Kurikulum 2013-2018 ITB; 2)SK Rektor ITB No. 284/2012 tentang Panduan Penyusunan Kurikulum 2013-2018 ITB Ditandatangani oleh masing-masing dosen yang bersangkutan Pernyataan kesediaan dari masingmasing dosen yang bersangkutan dan mata kuliah yang diampu
Lampirkan surat dukungan dari masingmasing pihak terkait
RISALAH SIDANG SENAT AKADEMIK – INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
LAMPIRAN III DRAFT SK tentang Peraturan Penilaian Usulan Kenaikan Pangkat/Jabatan di SA
8
PERATURAN SENAT AKADEMIK INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG Nomor :**** /2015 TENTANG PROSES PENILAIAN DAN PERSETUJUAN USULAN DOSEN PADA JABATAN LEKTOR KEPALA DAN PROFESOR
Menimbang : (1) bahwa guna menjalankan tugas dan wewenangnya sesuai dengan PP 65/2000, Senat Akademik perlu menetapkan peraturan tentang proses penilaian dan persetujuan usulan dosen pada jabatan Lektor Kepala dan Profesor; (2) bahwa Sidang Senat Akademik tanggal 6 Februari 2015 telah menyepakati dan mensahkan Peraturan Senat Akademik tentang proses penilaian dan persetujuan usulan dosen pada jabatan Lektor Kepala dan Profesor; (3) bahwa sebagai tindak-lanjut dari butir (2) di atas, perlu dituangkan dalam Peraturan Senat Akademik.
Mengingat : (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional; (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; (3) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1959, tentang Pendirian ITB; (4) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2013, tentang Statuta Institut Teknologi Bandung; (5) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya; (6) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya; (7) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 92 tahun 2014tentangPetunjuk Teknis Pelaksanaan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Dosen; (8) Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 4/VIII/PB/2014 dan Nomor 24 tahun 2014 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya; (9) Surat Keputusan Rektor ITB Nomor 320/SK/I1.A/KP/2013 tentang Pemberhentian Anggota Senat Akademik ITB PT BHMN dan Pengangkatan Anggota Senat Akademik ITB PTN Badan Hukum Periode 2014-2019; dan (10) Surat Keputusan Rektor ITB Nomor 012/SK/I1.A/KP/2014 tentang Pengangkatan Ketua dan Sekretaris Senat Akademik ITB Periode 2014-2019.
MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERTAMA : Memberlakukan Peraturan Senat Akademik tentangProses Penilaian dan Persetujuan Usulan Dosen padaJabatan Lektor Kepala dan Profesor seperti tertuang dalam Lampiran Perturan ini. KEDUA : Ketetapan ini dinyatakan berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan diubahnya ketetapan ini, dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudianhari terdapat kekeliruan dalam penetapannya. Ditetapkan di Bandung Pada tanggal xx yy 2015 Ketua,
Prof. Dr. Intan Ahmad NIP:195805011986011001 Tembusan Yth.: (1) Majelis Wali Amanah; (2) Rektor; (3) Para Dekan Fakultas / Sekolah. Lampiran Peraturan Senat Akademik Institut Teknologi Bandung No : xyz Tanggal: xx yy 2015
Proses Penilaian dan Persetujuan Usulan Dosen pada Jabatan Lektor Kepala dan Profesor
Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen maupun Peraturan Pemerintah No. 37 tahun 2009 tentang Dosen menyebutkan bahwa Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Profesor adalah jabatan fungsional tertinggi bagi dosen yang masih mengajar di lingkungan satuan pendidikan tinggi. Jabatan fungsional adalah jabatan karir bagi dosen.Pada jabatan tersebut melekat hak dan kewajiban yang ditetapkan dengan perundangundangan.Peningkatan karir seorang dosen tercermin dalam jabatan fungsional serta pangkat/golongan ruang yang dicapai.Kenaikan pangkat dan jabatan dosen tidak hanya bermanfaat bagi dosen yang bersangkutan, tetapi juga bermanfaat bagi institusi mengingat ada sejumlah persyaratan jabatan bagi dosen untuk mengajar dan/atau membimbing pada tingkat pendidikan sarjana, magister, dan doktor.Di samping itu, pangkat dan jabatan sering menjadi persyaratan bagi dosen untuk menempati posisi tertentu di lingkup institusi maupun lingkup yang lebih luas. Dalam Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara No. 4/VIII/PB/2014 dan No. 24 Tahun 2014 disebutkan bahwa jenjang jabatan fungsional dosen dari yang paling rendah sampai dengan yang paling tinggi, yaitu: a. b. c. d.
Asisten Ahli; Lektor; Lektor Kepala; dan Profesor.
Sedangkan jenjang pangkat, golongan ruang Jabatan Fungsional Dosen adalah: a. Asisten Ahli: 1) Pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a; dan 2) Pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b. b. Lektor: 1) Pangkat Penata, golongan ruang III/c; dan 2) Pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d. c. Lektor Kepala:
1) Pangkat Pembina, golongan ruang IV/a; 2) Pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b; dan 3) Pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c. d. Profesor: 1) Pangkat Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d; dan 2) Pangkat Pembina Utama, golongan ruang IV/e. Untuk menduduki jabatan tertentu, seorang dosen harus memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dengan peraturan menteri.Karena itu, persyaratan yang ditetapkan oleh Senat Akademik ITB untuk masing-masing jabatan fungsional adalah sebagai berikut. Dosen yang menempati jabatan Asisten Ahli harus memenuhi kualifikasi dan kriteria: 1) memiliki ijazah serendah-rendahnya magister dalam bidang ilmu yang sesuai dengan bidang ilmu penugasannya; 2) memiliki pengalaman penyelenggaraan pengajaran; 3) mampu menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni; 4) mampu memahami pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat; 5) mampu menulis karya ilmiah yang dipublikasikan setidak-tidaknya padajurnal nasional; 6) untuk bidang seni dan arsitektur, persyaratan no 5 dapat digantikan dengan karya rancangandan/atau karya seni yang diakui setara oleh komunitasnya; dan 7) memiliki kinerja, integritas, tanggung jawab pelaksanaan tugas, serta etika dan tata krama dalam kehidupan kampus. Dosen yang menempati jabatan Lektor harus memenuhi kualifikasi dan kriteria: 1) memiliki ijazah serendah-rendahnya magister dalam bidang ilmu yang sesuai dengan bidang ilmu penugasannya; 2) mampu mendidik secara profesional; 3) mampu menerapkan proses pembelajaran dan pembimbingan secara mandiri bagi: a. mahasiswa diploma dan/atau sarjana bagi yang berkualifikasi magister, b. mahasiswa diploma, sarjana, dan/atau magister bagi yang berkualifikasi doktor; 4) mampu memahami teori bidang ilmu yang menjadi penugasannya; 5) mampu menerapkan teori bidang ilmu yang menjadi penugasannya dalam pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat; 6) mampu menulis karya ilmiah yang dipublikasikan setidak-tidaknya pada jurnal nasional;
7) untuk bidang seni dan arsitektur, persyaratan no 6 dapat digantikan dengan karya rancangan dan/atau karya seni yang diakui setara oleh komunitasnya; dan 8) memiliki kinerja, integritas, tanggung jawab pelaksanaan tugas, serta etika dan tata krama dalam kehidupan kampus. Dosen yang menempati jabatan Lektor Kepala harus memenuhi kualifikasi dan kriteria: 1) berijazah magister atau doktor dari program studi atau perguruan tinggi terakreditasi dalam bidang ilmu yang sesuai dengan penugasan dan karya ilmiah/penelitiannya; 2) mampu mendidik secara profesional; 3) mampu menerapkan dan mengembangkan proses pembelajaran dan pembimbingan secara mandiri bagi: a. mahasiswa diploma, sarjana,dan/atau magister bagi yang berkualifikasi magister; b. mahasiswa diploma, sarjana, magister, dan/atau doktor bagi yang berkualifikasi doktor; 4) mampu menganalisis bidang ilmu yang menjadi penugasannya; 5) mampu menerapkan dan menganalisis teori bidang ilmu yang menjadi penugasannya dalam pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat; 6) mampu menulis karya ilmiah sebagai penulis pertama yang dipublikasikan pada jurnal nasional terakreditasi atau jurnal internasional yang diakui oleh komunitas di bidangnya bagi yang berijazah Doktor; 7) mampu menulis karya ilmiah sebagai penulis pertama yang dipublikasikan pada jurnal internasional yang diakui oleh komunitas di bidangnya bagi yang berijazah Magister; 8) untuk bidang seni dan arsitektur, persyaratan no 6 dan 7 dapat digantikan dengan karya rancangan dan/atau karya seni yang diakui setara oleh komunitasnya; dan 9) memiliki kinerja, integritas, tanggung jawab pelaksanaan tugas, serta etika dan tata krama dalam kehidupan kampus.
Dosen yang menempati jabatan Profesor harus memenuhi kualifikasi dan kriteria: 1) berijazah doktor dari program studi atau perguruan tinggi terakreditasidalam bidang ilmu yang sesuai dengan penugasan dan karya ilmiah/penelitiannya; 2) mampu mendidik secara profesional; 3) mampu menerapkan dan mengembangkan proses pembelajaran dan materi/buku ajar serta pembimbingan bagi mahasiswa sarjana, magister, dan doktor;
4) mampu menganalisis teori bidang ilmu yang menjadi penugasannya; 5) mampu menerapkan dan menganalisis teori bidang ilmu yang menjadi penugasannya dalam pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat; 6) mampu menulis karya ilmiah sebagai penulis pertama yang dipublikasikanpada jurnal internasional bereputasi yang diakui oleh komunitas di bidangnya ; 7) untuk bidang seni dan arsitektur, persyaratan no 6 dapat digantikan dengan karya rancangan dan/atau karya seni yang diakui oleh komunitas yang setara; 8) memiliki pengalaman kerja sebagai dosen paling singkat selama 10 (sepuluh) tahun dan 9) memiliki kinerja, integritas, tanggung jawab pelaksanaan tugas, serta etika dan tata krama dalam kehidupan kampus. Untuk calon Profesor dengan prestasi sangat luar biasa di bidang keahliannya (misalnya menekuni dan merintis bidang baru serta menghasilkankarya luar biasa), Senat Akademik dapat memberikan rekomendasi khusus. Selain itu, wewenang dan tanggung jawab mengajar dan membimbing melekat pada diri dosen sesuai dengan jabatan fungsional yang disandangnya.Dosen dengan jabatan Asisten Ahli dengangelar tertinggi magister hanya dapat mengajar program diploma dan program sarjana, sedangkan yang bergelar doktor dapat mengajar program diploma dan program sarjana, serta membantu pengajaran program magister.Dosen dengan jabatan Lektor dengan gelar tertinggi magister dapat mengajar program diploma dan program sarjana, serta membantu pengajaran program magister, sedangkan yang bergelar doktor dapat mengajar program diploma, program sarjana, dan program magister, serta membantu pengajaran program doktor. Dosen dengan jabatan Lektor Kepala dengan gelar tertinggi magister dapat mengajar program diploma dan program sarjana, sertamembantu pengajaran program magister, sedangkan yang bergelar doktor dapat mengajar program diploma, program sarjana, program magister, dan program doktor. Dosen dengan jabatan Profesor dapat mengajar program diploma, program sarjana, program magister, dan program doktor. Dalam tugas pembimbingan mahasiswa, dosen dengan jabatan Asisten Ahli dengan gelar tertinggi magister hanya dapat membimbing mahasiswa program sarjana, sedangkan yang bergelar doktor dapat membimbing mahasiswa program sarjana, serta menjadi pembimbing pendamping mahasiswa program magister. Dosen dengan jabatan Lektor dengan gelar tertinggi magister dapat membimbing mahasiswa program sarjana dan membantu pembimbingan mahasiswa program magister apabila telah mencapai golongan III/d, sedangkan yang bergelar doktor dapat membimbing mahasiswa program sarjana dan mahasiswa program magister, serta membantu pembimbingan mahasiswa program doktor. Dosen dengan jabatan Lektor Kepala dengangelar tertinggi magister dapat membimbing mahasiswa program sarjana dan dapat menjadi pembimbing mahasiswa program magister
apabila pernah menghasilkan paling sedikit satu makalah di jurnal internasional sebagai penulis pertama. Dosen pada jabatan Lektor Kepala yang bergelar doktor dapat membimbing mahasiswa program sarjana dan mahasiswa magister, serta membantu pembimbingan program doktor. Apabila pernah menulis paling sedikit duamakalah sebagai penulis pertama di jurnal ilmiah internasionalyang diakui oleh komunitas di bidangnya,, dosen dengan jabatan Lektor Kepala yang bergelar doktor dapat membimbing program doktor. Dosen dengan jabatan Profesor dapat membimbing mahasiswa program sarjana, mahasiswa program magister, dan mahasiswa program doktor. Setelah menenuhi persyaratan tertentu yang meliputi persyaratan adminsitratif dan normatif, dosen dapat dinaikkan jabatan maupun pangkat/golongannya. Dosen dapat dinaikkan jabatannya apabila: 1) mencapai angka kredit yang disyaratkan; 2) paling kurang 2 (dua) tahun dalam jabatan terakhir; 3) nilai prestasi kerja paling kurang bemilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir; dan 4) memiliki integritas dalam menjalankan tugas. Dosen dapat dinaikkan pangkat setingkat lebih tinggi apabila: 1) mencapai angka kredit yang disyaratkan; 2) paling kurang 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir; 3) nilai prestasi kerja paling kurang benilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan 4) memiliki integritas dalam menjalankan tugas.
Selain harus memenuhi persyaratan yang disebutkan di atas, kenaikan pangkat dan jabatan dosen dalam lingkup jabatan Lektor Kepala dan Profesor perlu mendapat pertimbangan dari senat pergurun tinggi. Dijelaskan dalam PP 65 tahun 2013 tentang Statuta ITB pasal 31 ayat 2 poin bahwa pengusulan Profesor perlu mendapat pertimbangan dari Senat Akademik. Kemudian, dalam pasal 5 ayat 2 Permen Dikbud No 92 tahun 2014 disebutkan: 1) Pemimpin perguruan tinggi dengan pertimbangan senat perguruan tinggi mengusulkan penetapan angka kredit ke dalam jabatan Lektor Kepala atau pangkat dalam lingkup jabatan-jabatan tersebut kepada Direktur Jenderal (poin g). 2) Pemimpin perguruan tinggi dengan persetujuan senat perguruan tinggi mengusulkan penetapan angka kredit ke dalam jabatan Profesor atau pangkat dalam lingkup jabatan-jabatan tersebut kepada Direktur Jenderal (poin h).
3) Pemimpin perguruan tinggi dengan persetujuan senat perguruan tinggi mengusulkan penetapan angka kredit kenaikan pangkat bagi yang telah loncat jabatan ke Lektor Kepala dan Profesor kepada Direktur Jenderal (poin i). Lebih lanjut dalam pasal yang lain di Permen yang sama dijelaskan bahwa: 1) Kenaikan jabatan akademik secara reguler dari Lektor ke Lektor Kepala dapat dipertimbangkan, apabila telah memenuhi syarat: memiliki kinerja, integritas, etika, dan tata krama, serta tanggung jawab yang dibuktikan dengan Berita Acara Rapat Pertimbangan Senat bagi Universitas/Institut atau Senat Perguruan Tinggi bagi Sekolah Tinggi/Politeknik dan Akademi (Pasal 9 ayat 1 poin e). 2) Kenaikan jabatan akademik secara reguler dari Lektor Kepala ke Profesor dapat dipertimbangkan, apabila telah memenuhi syarat: memiliki kinerja, integritas, etika, dan tata krama, serta tanggung jawab berdasarkan penilaian senat yang dibuktikan dengan berita acara rapat persetujuan senat perguruan tinggi (Pasal 10 ayat 1 poin g). 3) Dosen yang berprestasi luar biasa dapat dinaikan ke jenjang jabatan akademik dua tingkat lebih tinggi (loncat jabatan) dari Asisten Ahli ke Lektor Kepala atau dari Lektor ke Profesor dan pangkatnya dinaikan setingkat lebih tinggi sesuai dengan peraturan perundangan (Pasal 11 ayat 1).
Prosedur yang diterapkan Senat Akademik Institut Teknologi Bandung dalam proses pertimbangan usulan kenaikan pangkat dan jabatan dosen adalah usulan kenaikan pangkat dan jabatan dalam jabatan Lektor Kepala dan Profesor diperiksa di Komisi III (Komisi Sumberdaya Insani). Pemeriksaan dititikberatkan pada ranah normatif, walaupun tidak menutup kemungkinkan dilakukan pemeriksaan administratif dengan tujuan perbaikan/penyempurnaan usulan.Langkah ini perlu dilakukan mengingat posisi Senat Akademik sebagai pintu terakhir pemeriksaan berkas usulan sebelum dikirim ke Kementerian.Setelah usulan disetujui oleh Komisi III, usulan tersebut dibahas di rapat pleno Senat Akademik untuk mendapatkan persetujuanSenat Akademik. Hal-hal yang diperhatikan Komisi III (Sumber Daya Insani) dalam penilaian usulan kenaikan pangkat dan jabatan dosen adalah sebagai berikut. Untuk usulan kenaikan jabatan ke Lektor Kepala: 1) terpenuhinya angka kredit sesuai dengan peraturan yang berlaku; 2) terpenuhinya kualifikasi dan kriteria yang ditetapkan peraturan perundangundangan; 3) terpenuhinya kewajiban pada jabatan lama; 4) keseimbangan kegiatan tridharma perguruan tinggi;
5) penilaian dari mahasiswa atas kegiatan pendidikan dan penelitian; 6) hasil penelusuran karya ilmiah yang meliputi status jurnal tempat publikasi dan kesesuaian dengan etika publikasi; dan 7) Rekomendasi Dekan dari unit dosen pengusul. Untuk usulan kenaikan jabatan ke Profesor: 1) terpenuhinyaangka kredit sesuai dengan peraturan yang berlaku; 2) terpenuhinya kualifikasi dan kriteria yang ditetapkan peraturan perundangundangan; 3) terpenuhinya kewajiban pada jabatan lama; 4) capaian pelaksanaankegiatan tridharma perguruan tinggi sesuai dengan bidang keilmuannya; 5) rekomendasi dari paling sedikit dua orang Profesor yang diakui di bidang yang relevan oleh peersdan dianjurkan paling sedikit satu orang berasal dari luar ITB; 6) penilaian dari Profesor yang terdiri dari paling sedikit dua orang Profesoryang diminta Senat Akademik ke Forum Guru Besar Institut Tekonologi Bandungdengan kriteria yang ditentukan oleh Senat Akademik Institut Teknologi Bandung; 7) penilaian dari rekan sejawat jika diperlukan; 8) penilaian dari mahasiswa atas kegiatan pendidikan; 9) hasil penelusuran karya ilmiah yang meliputi status jurnal tempat publikasi dan kesesuaian dengan etika publikasi; 10) tulisan tentang personal commitment yang berisi antara lain visi dan misi, serta rencana dan commitment kedepan dari ybs. terkait dengan bidang keilmuan dan keahliannya; 11) sisa masa bakti ybs. minimal 1 tahun dihitung dari berkas masuk ke TPAK pusat; dan 12) RekomendasiDekan dari unit dosen pengusul. Mengacu pada pelaksanaan selama ini, pembahasan yang dilakukan pada rapat pleno, khususnya untuk usulan ke jabatan Lektor Kepala, cenderung menduplikasi pembahasan yang dilakukan di Komisi III. Lebih lanjut, jika dirunut proses yang terjadi dari tahap awal, pada dasarnya setiap usulan kenaikan pangkat dan jabatan dosen telah melewati sejumlah penilaian yang panjang: pembahasan di tingkat Kelompok Keahlian, Penilian di TPAK Fakultas/Sekolah, Pembahasan di Senat Fakultas/Sekolah, Penilaian di TPAK ITB dan penilaian di Komisi III. Oleh karena itu, tidakakan mengurangi kualitas penilaian usulan apabila pembahasan untuk kenaikan jabatan secara reguler di jabatan Lektor Kepala berhenti di Komisi III. Khusus untuk usulan kenaikan jabatan ke Profesor atau loncat jabatan dari Asisten Ahli ke Lektor Kepala dilanjutkan pembahasan di sidang pleno Senat Akademik.Hal ini perlu dilakukan karena dua kenaikan jabatan tersebut bersifat
istimewa.Profesor adalah jabatan tertinggi yang disandang dosen yang harus mencerminkan prestasi dan kontribusi yang besar bagi ilmu yang digeluti. Keistimewaan jabatan Profesor juga tertuang dalam Statuta ITB di mana para Profesor diharapkan berperan aktif dalam: (a) mengembangkan pemikiran akademik bagi penyelesaian permasalahan bangsa; (b) mengembangkan konsep dan pemikiran tentang keilmuan masa depan; dan (c) menjaga dan mengembangkan tradisi nilai-nilai luhur ITB. Loncat jabatan juga harus menunjukkan hasil-hasil istimewa sehingga perlu mendapat pandangan dari anggota Senat Akademik. Berdasarkan sejumlah pertimbangan di atas, Senat Akademik Institut Teknologi Bandung menetapkan bahwa: 1) usulan kenaikan jabatan ke Lektor Kepala diputuskan di Komisi III dan dilaporkan pada rapat pleno Senat Akademik untuk mendapat persetujuan; 2) usulan kenaikan pangkat pada jabatan yang sama diputuskan di Komisi III dan dilaporkan pada rapat pleno Senat Akademik untuk mendapat persetujuan; 3) usulan kenaikan jabatan melalui loncat jabatan dari Asisten Ahli ke Lektor Kepala dan kenaikan jabatan ke Profesor yang telah mendapat persetujuan Komisi III dibahas lebih lanjut di rapat pleno Senat Akademik untuk mendapat persetujuan. Adapun tatacara persetujuan usulan kenaikan pangkat dan jabatan padarapat pleno Senat Akademik sebagai berikut. Untuk usulan kenaikan loncat jabatan ke Lektor Kepala: 1) Dekan mempromosikan calon yang diusulkan dengan memaparkan sejumlah capaian dalam bidang tridharma perguruan tinggi serta bidang lain yang berkaitan dengan akademik dan kepakaran calon; 2) konfirmasi anggota senat terhadap data yang disampaikan Dekan; dan 3) pengambilan keputusan. Untuk usulan kenaikan jabatan ke Profesor: 1) Dekan mempromosikan calon yang diusulkan dengan memaparkan sejumlah capaian dalam bidang tridharma perguruan tinggi, serta bidang lain yang berkaitan dengan akademik dan kepakaran calon; 2) paparan dari Profesor penilai yang direkomendasikan oleh Senat Akademik; 3) konfirmasi anggota senat terhadap data yang disampaikan Dekan dan Profesor penilai yang direkomendasikan oleh Senat Akademik; dan 4) pengambilan keputusan oleh Senat Akademik tanpa keberadaan Profesor penilai yang bukan anggota Senat Akademik.
Sebagai catatan tambahan: (1) Dalam hal Dekan berhalangan menghadiri rapat pleno Senat Akademik dengan alasan yang dapat diterima,Dekan dapat menunjuk Wakil Dekan sebagai pengganti. (2) Pada saat pengambilan keputusan, hanya anggota Senat Akademik yang berada di dalam ruang rapat. Keputusan ini mulai diberlakukan pada usulan kenaikan pangkat/jabatan yang disampaikan ke fakultas/sekolah mulai 1 (satu) bulan sejak tanggal ditetapkan keputusan ini.
RISALAH SIDANG SENAT AKADEMIK – INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
LAMPIRAN IV Undangan Sidang, Daftar Hadir Sidang dan Daftar Surat/SK masuk & keluar
9
DAFTAR SURAT/SK KELUAR/MASUK SEKRETARIAT SENAT AKADEMIK Periode 20 Maret – 16 April 2015
a) SURAT MASUK Tanggal Tgl. Surat 24-3-2015 24-3-2015 6-4-2015 1-4-2015
Asal Audit SF
9-4-2015
Rektor
7-4-2015
10-4-2015 8-4-2015
SF
10-4-2015 8-4-2015
SF
Perihal Memo Internal Komite Audit Perbaikan usulan kenaikan pangkat/jabatan a.n. : Dr. Irda Fidrianny Permohonan wakil SA dalam Tim Penyusun Rencana Akademik ITB 2015-2020 Perbaikan berkas usulan kenaikan jabatan a.n. Dr. I Ketut Adnyana Proses kenaikan jabatan a.n. Dr. Tri Suciati
Ket Ka Ka Ka Ka Temb
b) SURAT KELUAR Tanggal Nomor 26-3-2015 095/2015 26-3-2015 096/2015 16-4-2015 115/2015 16-4-2015 116/2015 16-4-2015 117/2015
Perihal Perbaikan berkas usulan kenaikan jabatan a.n. - Dr. Rinovia Mery Garerita Simanjutak Perbaikan berkas usulan kenaikan jabatan a.n. : - Dr.Tri Suciati dan Dr. I Ketut Adnyana Anggota Tim Penyusun Rencana Akademik ITB 20152020 Permohonan riview/pertimbangan kenaikan jabatan ke GB a.n. : Dr. I Ketut Adnyana Permohonan riview/pertimbangan kenaikan jabatan ke GB a.n. : Dr. Harun Al Rasyid
Ditujukan FMIPA SF Rektor Tim Adhoc Tim Adhoc
c) SK MASUK Tanggal Tgl. SK 20-3-2015 18-3-2015 25-3-2015 16-3-2015
Asal WRSO Rektor
25-3-2015 16-3-2015
Rektor
30-3-2015 25-2-2015
Rektor
30-3-2015 12-3-2015
Rektor
31-3-2015 30-3-2015 2-4-2015 4-3-2015
WRSO Rektor
2-4-2015
Rektor
12-3-2015
Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat ITB Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Pusat di ITB Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Pusat Penelitian di ITB Para Mahasiswa yang dinyatakan Lulus Program Pendidikan Profesi Apoteker dan dilantik pada tanggal 4 Maret 2015 Mahasiswa Baru Program Pendidikan Diploma Empat (D4) Program Alih Jenjang D3 ke D4 Konsentrasi Teknik Komputer Jaringan dan Media Digital (TKJMD) pada STEI-ITB Alih Tugas Pegawai Tim Penyusun Rencana Strategis ITB 2016-2020 Sanksi Bagi Sdr. Muhammad Ahlul Firdaus, NIM 18009020 Mahasiswa Prodi Teknik Tenaga Listrik STEI – ITB
Ket Temb Temb Temb Temb
Temb
Temb Temb Temb
6-4-2015
4-3-2015
Rektor
6-4-2015
2-3-2015
Rektor
6-4-2015
20-2-2015
Rektor
7-4-2015
2-4-2015
MWA
7-4-2015
2-4-2015
MWA
13-4-2015 10-4-2015
Rektor
14-4-2015 10-4-2015
Rektor
14-4-2015 10-4-2015
Rektor
Pembentukan Tim Pendamping Institut Teknologi Sumatra Pembentukan Tim Penyusun Academic Plan ITB 2015-2020 Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua dan Anggota Tetap Komisi Penegakan Norma Akademik dan Kemahasiswaan ITB Pengangkatan Tim Penyusun Naskah Akademik dan Juklak Peraturan MWA tentang Struktur Organisasi dan Bentuk Hubungan Antar Organ ITB Pengangkatan Tim Penyusun Peraturan MWA tentang Sistem Perencanaan dan Pengelolaan Kekayaan ITB Pembentukan Panitia Pemilihan Dekan ITB periode 2015-2020 Perubahan Anggota Senat FITB periode 20132018 Perubahan Anggota Senat FTTM periode 20132018
d) SK SENAT AKADEMIK Tanggal -
Nomor -
Tentang -
Temb Temb Temb
Temb
Temb
Temb Temb Temb
