RISALAH SIDANG
SENAT AKADEMIK – INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
Rapat / Sidang Hari / Tanggal Waktu Tempat
Peserta
Agenda Sidang
Sidang SENAT AKADEMIK No. : 02/RSSA/06022015 Jumat / 6 Februari 2015 pkl. 14.00 – 16.00 Gedung Balai Pertemuan Ilmiah ITB, Jalan Dipati Ukur No. 4 Bandung Anggota SA = 23 orang (dari 35 orang) Ex‐officio = 9 orang (dari 19 orang) Tidak Hadir = 22 orang (termasuk 3 orang ijin tidak hadir) Catatan : ‐ daftar hadir ada pada lampiran ‐ 1. Pengesahan Agenda Sidang 2. Pengesahan Risalah Sidang 16 Januari 2015 3. Laporan pimpinan SA ITB 4. Pembahasan tentang anggota kehormatan MWA 5. Komisi – I : Pembahasan tentang pembukaan, penutupan dan akreditasi Prodi 6. Komisi – II : Penyampaian draft naskah Akademik tentang Hubungan Kelembagaan 7. Komisi – III: a) Pembahasan usulan kenaikan jabatan ke LK (3 orang) b) Pengesahan draft naskah akademik revisi proses penilaian usulan kenaikan pangkat/jabatan 8. Lain‐lain 1. PENGESAHAN AGENDA SIDANG
Catatan Sidang
Keputusan :Agenda sidang disetujui untuk dilaksanakan 1. PENGESAHAN RISALAH SIDANG PLENO 16 JANUARI 2015 Ringkasan RisalahSidang: 2. Pengesahan Agenda Sidang : Keputusan : Agenda Sidang disetujui untuk dilaksanakan 3. Pengesahan Risalah Sidang 19 Desember 2014 Keputusan : Risalah Sidang 19 Desember 2014 disetujui untuk disahkan 4. Laporan pimpinan SA ITB : a. Kegiatan tahun 2015 telah dimulai, Senat Akademik (SA) segera menyiapkan program kerja (komisi‐ komisi) i. Setiap komisi perlu melihat (review) program‐ program yang belum terlaksana / terselesaikan di tahun 2014 b. RKAT 2015 telah direview sebagai 1
RISALAH SIDANG
SENAT AKADEMIK – INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
bahanpertimbangan SA untuk disampaikan ke Majelis Wali Amanat (MWA) c. MWA sedang memilih anggota kehormatan MWA dan SA perlu menyampaikan masukan sesuai Statuta ITB pasal 24 ayat 3 5. Laporan panitia ad‐hoc review RKAT 2015 Keputusan : Pertimbangan Senat Akademik untuk RKAT 2015 akan diperbaiki oleh panitia ad‐hoc sebelum disampaikan ke Majelis Wali Amanat 6. Komisi – II : Penyampaian pandangan SA tentang hubungan kelembagaan Keputusan : K‐IIakan melanjutkan kajian mengenai kebijakan akademik 7. Komisi – III : Penyampaian draft naskah akademik proses penilaian usulan kenaikan pangkat/jabatan Keputusan : Pembahasan dan penyempurnaan naskan akademik akan dilanjutkan di Komisi –III 8. Penyampaian ucapan terima kasih kepada Prof. Akhmaloka yang telah menyelesaikan tugas sebagai Rektor ITB Keputusan : Risalah sidang pleno 16 Januari2015 disetujui dan disahkan 2. LAPORAN PIMPINAN SENAT AKADEMIK Selamat Datang kepada anggota baru SA Prof. Johner Sitompul (FTI) Rektor & para Wakil Rektor (anggota Ex‐Officio) Rektor : Prof. Kadarsah Suryadi WRAM : Prof. Bermawi P. Iskandar WRURK : Prf. Wawan Gunawan A. Kadir WRSO : Prfo. Irawati WRRIM : Prof. Bambang Riyanto WRAAK : Dr. Miming Miharja Laporan kegiatan SA tahun 2014 telah dikirim ke MWA Pertimbangan SA untuk RKAT 2015 telah dikirim ke MWA Anggota Kehormatan MWA Program kerja 2015 segera disiapkan Laporan kesekretariatan Surat / SK masuk dan keluar (lihat Lampiran) 2
RISALAH SIDANG
SENAT AKADEMIK – INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
3. PEMBAHASAN TENTANG ANGGOTA KEHORMATAN MWA Anggota Kehormatan MWA yang telah ditetapkan oleh MWA 1) Dr. (HC) Martha Tilaar 2) Raden Eddy Kusnadi Sariaatmadja 3) Putera Masagung 4) Yani Panigoro 5) Prof. Dr. Boediono, M.Ec. 6) T.P Rachmat Statuta ITB 2013, pasal 24 ayat 3 : Anggota kehormatan diangkat dan diberhentikan oleh MWA dengan mempertimbangkan masukan dari SA dan Rektor. Komentar &Diskusi Prof. Roos Akbar ‐ Apakah sumbangan bapak Budiono (jika tersangkut kasus BLBI) ? Prof. Widyo Nugroho ‐ Semua organ di ITB harus taat konstitusi ‐ Anggota yang sudah ditetapkan MWA adalah orang‐orang dengan integritas tinggi ‐ Anggota kehormatan terdiri dari berbagai latar belakang, 6 orang yang diusulkan silakan diproses lebih lanjut, tetapi untuk berikutnya harus mengikuti konstitusi ‐ Mengusulkan agar SA mengajukan kriteria untuk sisa yang 4 orang yaitu, dengan mengingat ITB di Jawa Barat, diusulkan anggota kehormatan 1 orang dari Jawa Barat (wakil paguyuban sunda), kemudian harus ada ahli sosiologi, ahli hukum dan ahli kebudayaan Prof. Intan Ahmad ‐ Untuk pertanyaan pak Roos Akbar, SA bukan dalam posisi menjawab Prof. M. Salman A N ‐ Ingin dapat informasi dari wakil SA di MWA, apa latar belakang dalam pemilihan anggota kehormatan Prof. Jann Hidajat ‐ Sumbangan bapak TP Rahmat ke ITB sudah lunas ‐ Untuk pak Budiono, jika tersangkut kasus BLBI, saat ini MWA belum menentukan apa yang harus dilakukan ‐ Sudah ada kebutuhan untuksegera ada anggota kehormatan, ada kekhilafan dalam proses penentuan sehingga masukan dari SA dan Rektor belum diminta ‐ Masukan dari Prof. Widyo Nugroho tentang kriteria akan melengkapi yang sudah ada 3
RISALAH SIDANG
SENAT AKADEMIK – INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
Prof. Intan Ahmad ‐ SA menghormati keputusan yang telah ditetapkan oleh MWA Prof. Jann Hidajat ‐ Saat ini 6 orang anggota kehormatan yang diusulkan telah menyatakan kesediaannya Keputusan : ‐ SA akan memberikan masukan baik usulan calon atau kriteria pada pemilihan 4 anggota kehormatan MWA berikutnya 4. KOMISI – I : PEMBAHASAN TENTANG PEMBUKAAN, PENUTUPAN DAN AKREDITASI PRODI Ketua K‐I : Akreditasi, Pembukaan Prodi dan & SNPT (materi ada pada lampiran) Sekretaris K – I : Pembukaan dan Penutupan Program Studi bergelar (materi ada pada lampiran) Diskusi : Prof. Bambang Riyanto ‐ Pohon keilmuan tidak harus dalam bentuk prodi ‐ Bidang keilmuan untuk Prodi S‐3 cukup umum ‐ Prodi S‐3 multidisiplin tetapi topik‐topik riset sangat tajam Prof. Nanang T. Puspito ‐ Dalam evaluasi pembukaan prodi baru, (magister) apakah sudah dipertimbangkan Permendikbud no 49 tahun 2014 (jml sks = 72) ‐ Prodi magister multidisiplin, berdasarkan lesson learned, usul sebaiknya berada pada Sekolah pascasarjana Prof. Widyo Nugroho ‐ Mengacu UU 12 tahun 2012 tentang Dikti, keilmuan tidak harus dalam bentuk Prodi ‐ Persoalan 72 SKS bagi magister masih harus ada koordinasi dengan WRAM, untuk mengkaji lebih lanjut ‐ Contoh Studi Pembangunan (multidisplin), sebaiknya SA menuntaskan kebijakan Prodi multidisiplin Prof. Johner Sitompul ‐ Teknik Kimia akan membuka program fasttrack dengan Universitas di Korea (S‐1 di TK ITB & S‐2 di Korea), bagaimana kebijakan SA ? Prof. Bermawi P. I (WRAM) ‐ Rencana fasttrack tersebut sudah dibahas di FTI, dan pembahasan sudah hampir final, yaitu fasttrack internasional Prof. Tati Syamsudin 4
RISALAH SIDANG
SENAT AKADEMIK – INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
‐
Prodi S‐3, ada hal yang perlu dipertimbangkan, ada bidang yang sangat spesifik dengan mahasiswa sedikit tetapi pada prodi dengan nama yang tidak spesifik Prof. Intan Ahmad ‐ Program studi S2 masa studi sesingkat‐singkatnya 1,5 tahun tetapi 72 SKS, tentang hal ini SA bisa memberikan usulan ke DIKTI sebaiknya bagaimana. Keputusan : ‐ K‐I akan melanjutkan kajian tentang pembukaan, penutupan dan akreditasi program studi 5. KOMISI – II : PENYAMPAIAN DRAF NASKAH AKADEMIK HUBUNGAN KELEMBAGAAN Presentasi oleh ketua Komisi – II (materi ada pada Lampiran) Diskusi Prof. Widyo Nugroho ‐ Materi yang disampaikan dengan pendekatan komparasi tekstual ‐ PP 155 tahun 2000, pasal 23 ayat 1 : MWA adalah organ tertinggi institut yang mewakili institut dan masyarakat ‐ Pada Statuta ITB 2013 tidak ada kalimat yang menyatakan “organ tertinggi” ‐ Pada peralihan ITB BHMN ke ITB PTN bh, saat ini baru ada perubahan struktural, sedangkan perubahan kultural belum terlihat. ‐ Bagaimana menafsirkan, dalam budaya akademik, tidak ada yang tertinggi tetapi yang ada adalah shared governance. ‐ Sebagai contoh, kesetaraan, MPR – DPR dan Presiden, setelah amandemen UUD 45 menjadi sejajar (tidak ada lembaga tertinggi) ‐ Tergantung semangat : kolegial Æ shared governance ‐ Sependapat (setuju) dengan yang diajukan oleh K‐II dan perlu dijalankan Prof. Roos Akbar ‐ Setuju dengan apa yang disampaikan oleh K‐II ‐ Apakah pernah ada masalah pelaksanaan PP 155 tahun 2000 (adanya organ tertinggi) ? ‐ Ciri organisasi saat ini adalah shared governance ‐ Shared governance, masing‐masing memiliki peran dan fungsi masing‐masing ‐ Saat untuk merubah RENIP, RENIP sekarang yang berjalan adalah yang disusun saat ITB BHMN 5
RISALAH SIDANG
SENAT AKADEMIK – INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
Prof. Intan Ahmad ‐ Berbeda dengan pemerintahan yang trias politica ‐ Shared governance adalah shared responsibility, keputusan yang akan diambil perlu dibahas dengan organ lain ‐ Pemahaman ini perlu diketahui oleh dosen‐dosen dan komunitas akademik Prof. Jann Hidajat ‐ Isunya bukan bagi‐bagi kekuasaan (power), tetapi bagi‐bagi tugas dengan semangat kolegial (pola hubungan) ‐ Diinginkan pola hubungan seperti pola yang dapat meminimumkan kekurangan hubungan kolegial. Jadi harus didukung oleh sistem yang cerdas agar pengambilan keputusan bisa cepat, bagaimana ? ‐ Hindari mispersepsi ‐ Surat MWA tertanggal 19 November 2014, bertujuan untuk pembentukan tim pembahasan penyusunan peraturan MWA ‐ SA agar mengirim anggota SA untuk masuk tim pembahasan tersebut Dr. Yasraf A. Piliang ‐ K‐II melihat relasi MWA‐Rektor‐SA seperti bertolak belakang, yaitu hirarkis dan setara. ‐ Masih bercampur prinsip vertikalitas dan horizontalitas ‐ Sharing governance harusnya tidak ada bahasa‐bahasa vertikal ‐ Perguruan Tinggi bukan dalam dimensi power tetapi dimensi otoritas ‐ Perbedaan dalam otoritas, jangan ada bahasa vertikal Prof. Indratmo Soekarno ‐ Hal penting adalah pengertian shared governance perlu dipahami (setara dengan tugas masing‐masing) Prof. Intan Ahmad ‐ Model shared governance sudah umum pada universitas‐ universitas di dunia. ‐ Rektor diangkat oleh board of trustees, Prof. Utomo Sarjono ‐ Pola hubungan (kalah – kalah, menang – kalah, menang – menang ) ‐ Pola menang‐menang (sinergi) perlu dibahas dan dicapai Prof. Kadarsah Suryadi (Rektor) ‐ Sejarah penyusunan statuta 2013, ada pembicaraan hubungan kelembagaan di dalam ITB maupun saat pertemuan dengan 7 PT BHMN, ‐ Ada kejadian ketidakharmonisan lembaga pada suatu perguruan tinggi, sehingga memunculkan adanya 2 ayat tentang kelembagaan 6
RISALAH SIDANG
SENAT AKADEMIK – INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
‐
Pertama, MWA yang tertinggi untuk melakukan penyelesaian suatu masalah ‐ Kedua, jika tidak selesai, masalah dibawa ke Menteri dan harus diselesaikan ‐ Pola tersebut adalah pola hubungan berbasis objek (aktifitas per aktifitas) Prof. Widyo Nugroho ‐ Setuju dibentuk panitia ad‐hoc dan prinsip akan diperhatikan Keputusan : ‐ K – II akan menyampaikan 3 nama ke MWA untuk masuk sebagai anggota panitia ad‐hoc ‐ K – II akan melanjutkan kajian untuk membuat naskah akademik tentang hubungan kelembagaan 6. KOMISI – III : a. PEMBAHASAN USULAN KENAIKAN JABATAN Kenaikan jabatan ke Lektor Kepala : 1) Dr. Novriana Sumarti (FMIPA) Angka Kredit : 621 KK : Matematika Industri dan Keuangan Bidang keahlian : Analisis Numerik, Matematika Keuangan CPNS : 1997 Pendidikan S1 : Matematika ITB, lulus tahun 1995 S2 : Matematika ITB, lulus tahun 1998 S2 : Applied Mathematics, University of Cambridge – UK, lulus tahun 2001 S3 : Numerical Analysis, University of London – UK, lulus tahun 2005 Promosi oleh Dekan FMIPA (Prof. Umar Fauzi) ‐ Memiliki prestasi Akademik yang tinggi ‐ Dr. Novriana pernah menulis buku di Jerman ‐ Memiliki jejaring yang baik dengan perguruan tinggi di dalam dan luar negeri ‐ Ramah dan sangat membantu pada program2 di FMIPA Keputusan : disetujui untuk diajukan ke jabatan Lektor Kepala 2) Dr. Deana Wahyuningrum (FMIPA) Angka Kredit : 765,71 7
RISALAH SIDANG
SENAT AKADEMIK – INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
KK : Kimia Organik Bidang keahlian : Kimia Organik Sintesis dan Inhibitor Korosi Organik CPNS : 1998 Pendidikan S1 : Kimia ITB, lulus tahun 1997 S2 : Kimia ITB, lulus tahun 2001 S3 : Kimia ITB, lulus tahun 2008 Promosi oleh Dekan FMIPA (Prof. Umar Fauzi) ‐ Dr. Deana aktif menulis buku dan banyak membantu mahasiswa dalam kompetisi‐kompetisi seperti olimpiade sains ‐ Dr. Deana berkomitmen baik untuk ITB Keputusan : disetujui untuk diajukan ke jabatan Lektor Kepala 3) Dr. Andri Dian Nugraha (FTTM) Angka Kredit : 585,3 KK : Geofisika Global Bidang keahlian : Seismologi dan Tomografi CPNS : 2010 Pendidikan S1 : Geofisika ITB, lulus tahun 2002 S2 : Seismologi ITB, lulus tahun 2005 S3 : Seismologi, Kyoto University ‐ JapanITB, lulus tahun 2009 Promosi oleh Dekan FTTM (Prof. Sri Widyantoro) ‐ Dr. Andri salah satu dosen muda yang sangat berprestasi ‐ Dr. Andri Sangat aktif dalam kegiatan tridarma dan juga aktif di organisasi profesi yaitu Himpunan Ahli Geofisika Indonesia Keputusan : disetujui untuk diajukan ke jabatan Lektor Kepala b. PENGESAHAN NASKAH AKADEMIK REVISI PROSES PENILAIAN USULAN KENAIKAN JABATAN/PANGKAT (Draft naskah akademik ada pada lampiran) Diskusi Prof. Roos Akbar ‐ Pada point 6, penilaian GB direkomendasikan oleh SA, akan lain artinya jika GB penilai ditunjuk oleh FGB 8
RISALAH SIDANG
SENAT AKADEMIK – INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
‐
Rektor menyampaiakn bahwa akan meminta FGB untuk membantu penilaian kenaikan jabatan GB Prof. Johner Sitompul ‐ Apakah ini disampaikan ke ITB ‐ Rekomendasi dari GB di luar ITB, lebih baik dinyatakan dengan jelas yaitu berapa indeks scopus atau h‐indeks ? Prof. Tati Syamsudin ‐ Pada poin no. 8, sudah ada di setiap semester dari kuesioner ‐ Bagaimana penilaian mahasiswa dalam penelitian ? agar dipikirkan pelaksanaan Prof. Mikrajuddin Abdullah ‐ Untuk poin no 6., sementara ditulis seperti ini yaitu apakah dari SA atau FGB. ‐ Untuk pertimbangan karena bidang yang berbeda, ada kesulitan jika ditulis dengan tegas indeks scopus perekomendasi. Poin ini akan disosialisasikan ‐ Penilaian mahasiswa : bidang pendidikan dilakukan penilaian dari kuesioner mahasiswa sedangkan untuk bidang penelitian masih dibahas. Prof. M. Salman AN ‐ Kenaikan jabatan ke LK diputuskan K‐III atau oleh sidang pleno SA Prof. Intan Ahmad ‐ Keputusan akhir tetap di sidang pleno SA tetapi tidak dibahas lagi saat sidang pleno Prof. Widyo Nugroho ‐ Poin no 5 dianjurkan dan sudah baik (secara kultural) ‐ Poin no 8, untuk bidang penelitian keberatan jika dinilai oleh mahasiswa Prof. Roos Akbar ‐ Penunjukkan GB penilai oleh SA atau FGB ‐ Jika oleh FGB telah diusulkan tidak perlu dibahas pada sidang pleno FGB dan Rektor sudah pernah mengusulkan seperti itu Prof. Intan Ahmad ‐ Dalam menentukan GB penilai, dengan pertimbangan yang paling dihormati (kepakaran) adalah individu GB penilai Prof. Mikrajuddin Abdullah ‐ Penilaian dari mahasiswa digunakan sebagai pertimbangan Prof. Roos Akbat ‐ Usul agar ditunda pembahasan naskah ini Prof. Intan Ahmad ‐ Untuk poin no.6 pembahas ditunda, sedangkan poin yang lain sudah bisa disetujui Prof. M. Salman AN 9
RISALAH SIDANG
SENAT AKADEMIK – INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
‐
Apakah FGB dilibatkan akan secara formal ? karena para GB akan menjadi anggota FGB Prof. Intan Ahmad ‐ Draft naskah akademik ini agar dibahas kembali di K‐III Keputusan ‐ K – III akan membahas draft naskah ini untuk segera diselesaikan Sidang ditutup pkl. 17.00 Jadwal Sidang Pleno Berikut : 20 FEBRUARI 2015
Bandung, 6 Februari 2015 Senat Akademik ITB Sekretaris, (Deddy Kurniadi)
Menyetujui Ketua Sidang,
(Intan Ahmad)
10
RISALAH SIDANG
SENAT AKADEMIK – INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
LAMPIRAN I 1. Akreditasi, Pembukaan Prodi dan & SNPT 2. Pembukaan dan Penutupan Program Studi bergelar (materi ada pada lampiran) 11
2/9/2015
KOHERENSI AKREDITASI, PEMBUKAAN PRODI, dan STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN (1) UNDANG‐UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2012 AKREDITASI, PEMBUKAAN PRODI, dan STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN
6 Februari 2015
1
(a) PASAL 55 p kegiatan g penilaian sesuatu p (1) Akreditasi merupakan dengan kriteria yang telah ditetapkan berdasarkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi. (2) Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menentukan kelayakan Program Studi dan Perguruan Tinggi atas dasar kriteria yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 6 Februari 2015
2
(3) Pemerintah membentuk Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi untuk mengembangkan sistem akreditasi. (4) Akreditasi Perguruan Tinggi dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. (5) Akreditasi Program Studi sebagai bentuk akuntabilitas publik dilakukan oleh lembaga akreditasi mandiri. (6) Lembaga akreditasi mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) atau lembaga mandiri bentukan Masyarakat yang diakui oleh Pemerintah atas rekomendasi Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi.
(7) Lembaga akreditasi mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dibentuk berdasarkan rumpun ilmu dan/atau cabang ilmu serta dapat berdasarkan kewilayahan. (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud p pada ayat y (4),, dan lembaga g akreditasi mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Menteri. Catatan: Rumpun Ilmu Pengetahuan dan Teknologi aalah: rumpun ilmu agama, rumpun ilmu humaniora, rumpun ilmu sosial, rumpun ilmu alam, rumpun ilmu formal; dan ilmu terapan.
6 Februari 2015
6 Februari 2015
3
(b) Sumber KOMPAS Pembukaan Prodi Tak Terkendali Tak Didukung Fasilitas dan Pengajar Memadai
4
(2) Total, ada 139 prodi di universitas itu dengan 72.000 mahasiswa. Sebanyak 28 prodi belum mengantongi akreditasi karena masih dalam proses di Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN‐PT).
Pembukaan program studi di sejumlah perguruan tinggi seperti tak terkendali. Perguruan Tinggi leluasa membuka program studi meskipun tidak disertai dengan ffasilitas dan tenaga g p pengajar g j y yang g memadai. Di sisi lain, kualitas pendidikan mahasiswa dikorbankan.
(3) Di Universitas Brawijaya, jumlah mahasiswa baru berkisar 12.000‐18.000 orang setiap tahun.
(1) Di Universitas Brawijaya Malang, Jawa Timur, misalnya terdapat tambahan 19 program studi sejak tahun 2013. Universitas itu akan mengusulkan lagi 20 prodi baru, yang saat ini masih berupa minat, pada 2015. 6 Februari 2015
5
6 Februari 2015
6
1
2/9/2015
(c) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Pasal 28 (1) Dosen terdiri atas dosen tetap dan dosen tidak tetap. p sebagaimana g dimaksud p pada ayat y (1) (2) Dosen tetap merupakan dosen berstatus sebagai pendidik tetap pada 1(satu) perguruan tinggi dan tidak menjadi pegawai tetap pada satuan kerja dan/atau satuan pendidikan lain. (3) Jumlah dosen tetap pada perguruan tinggi paling sedikit 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah seluruh dosen.
(4) Jumlah dosen tetap yang ditugaskan secara penuh waktu untuk menjalankan proses pembelajaran pada setiap program studi paling sedikit 6(enam) orang. (5) Dosen tetap untuk program spesialis dua, program doktor atau program doktor terapan paling sedikit paling sedikit memiliki 2(dua) orang guru berdasarkan atau profesor. p g p y (6) Dosen tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib memiliki keahlian di bidang ilmu yang sesuai dengan disiplin ilmu pada program studi. Catatan: Pegawai ITB menurut statuta Pasal 36, Pegawai ITB terdiri dari: (a) Pegawai negeri sipil yang dipekerjakan. (b) Pegawai tetap; dan (c) Pegawai tidak tetap.
6 Februari 2015
6 Februari 2015
7
8
Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan (6) Dosen program sarjana harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan program studi, dan dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi paling rendah setara dengan jjenjang j g 8(delapan) p KKNI. (8) Dosen program magister dan program magister terapan harus berkualifikasi akademik lulusan doktor atau doktor terapan yang relevan dengan program studi, dan dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi setara denagn jenjang 9(delapan) KKNI.
(10) Dosen program doktor dan program doktor terapan: (a) Harus berkualifikasi akademik lulusan doktor atau doktor terapan yang relevan dengan program studi, dan dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi setara dengan jenjang 9(sembilan) KKNI.
6 Februari 2015
6 Februari 2015
Program Studi A (hanya punya 2(dua) Profesor Program Studi Baru A1 (Doktor) Minimal 2(dua) Profesor
9
(d) Pembukaan Program Studi (1) ITB adalah PTN‐BH taat pada peraturan dan perundang‐undangan. (2) Pembukaan Program Studi melibatkan Kelompok Keahlian. Kelompok Keahlian diatur oleh Anggaran Rumah Tangga, Institut Teknologi Bandung, Badan Hukum Milik Negara. (3) Statuta ITB,, p pasal 64:
Program Studi Baru A1 ( Sarjana) 6(enam) magister
Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku Peraturan Pemerintah Nomor 155 Tahun 2000 tentang Penetapan Institut Teknologi Bandung sebagai Perguruan Tinggi Badan Hukum Milik Negara dan Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2012 tentang Institut Teknologi Bandung sebagai Perguruan Tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Program Studi Baru A1 ( Magister ) 6(enam) doktor
6 Februari 2015
10
11
6 Februari 2015
12
2
2/9/2015
(4) Fakultas memang disebutkan dalam KETENTUAN UMUM STATUTA, namun tidak diatur dalam Statuta ITB. Perbandingan antara STATUTA ITB dan UGM ( Status Keduanya Sama, yaitu ITB PTN BH ) Statuta ITB Fakultas atau Sekolah adalah himpunan sumber daya pendukung p g y yang g menyelenggarakan y gg dan mengelola g pendidikan akademik, vokasi, atau profesi alam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni.
6 Februari 2015
13
(2) Fakultas dapat menyelenggarakan program profesi dan/atau spesialis sesuai dengan kemampuan dan fasilitas yang tersedia. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Fakultas diatur dalam Peraturan MWA.
Statuta UGM Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung yang dapat dikelompokkan menurut jurusan/departemen, yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, vokasi, atau profesi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni. Statuta UGM, Pasal 44 (1) Fakultas bertugas menyelenggarakan program pendidikan sarjana, dan dapat menyelenggarakan program pendidikan pascasarjana (S‐2 dan/atau S‐3) sesuai dengan kemampuan dan fasilitas yang tersedia. 6 Februari 2015
14
“KETIDAKAKURATAN” STATUTA ITB Pasal 31, ayat (i) : Merekomendasikan pemberian atau pencabutan kehormatan.
Statuta ITB tidak mengatur Fakultas
Pertanyaan Kepada siapa rekomendasi SA diberikan? Mestinya kepada p Rektor.
Fakultas diatur oleh SK.Senat No.34/SK/K01‐SA/2003: Kebijakan Organisasi dan Manajemen Satuan Akademik, Institut Teknologi Bandung. Surat Keputusan ini dalam ruang lingkup ITB BHMN. Dalam SK.tersebut, Fakultas sebutan generik untuk Unit Keilmuan Serumpun (UKS).
Dalam pasal 30, yang berkaitan dengan tugas dan wewenang Rektor tidak ada ayat yang menyebutkan bahwa Rektor memberikan gelar kehormatan atas pertimbangan SA.
6 Februari 2015
6 Februari 2015
15
16
Statuta UGM Pasal 31, ayat p ( Rektor Berwenang ) Memberikan gelar doctor honoris causa atau gelar kehormatan lain atas pertimbangan SA. Pasal 39, ayat f ( SA Berwenang ) Memberikan p pertimbangan g atas usul p penganugerahan g g doctor honoris causa atau gelar kehormatan lain kepada Rektor.
6 Februari 2015
17
3
2/9/2015
Program Pendidikan di ITB • Program pendidikan di ITB terdiri dari program‐ program studi bergelar pada strata sarjana, magister, doktor, dan profesi. • Program pendidikan yang telah dimiliki ITB berjumlah 127 prodi, dengan rincian sebagai berikut (SIX, 03 Februari (SIX, 03 Februari 2015):
Pembukaan dan Penutupan Program Studi Bergelar
– – – –
Komisi 1 Kebijakan Pendidikan Senat Akademik ITB 06 Februari 2015 Revisi : 05
Program Sarjana Program Magister Program Doktor Program Profesi
: : : :
45 *) → 49 54 27 Total: 131 prodi 01
*) Belum termasuk prodi baru yang telah disetujui SA ITB: 1) Teknik Pangan, 2) Teknik Bioenergi & Kemurgi, 3) Teknik Pasca Panen, 4) Biomedika 1
Pembukaan dan Penutupan Program Studi di ITB
2
Tugas dan Wewenang SA ITB
• Untuk menjaga vitalitas dan relevansi program pendidikannya, serta merespon kebutuhan, kesempatan dan perubahan baru yang terjadi dalam Ipteks dan kehidupan masyarakat pada tingkat nasional, regional dan nasional, regional dan internasional, dari internasional, dari waktu ke waktu ITB perlu membuka dan menutup program‐program studinya. • Kriteria dan prosedur pembukaan dan penutupan program studi di ITB perlu dirumuskan dalam bentuk pedoman yang mengikat, dan dituangkan ke dalam surat keputusan Senat Akademik ITB.
PP 65/2013 tentang Statuta ITB: Pasal 31 (2): SA memiliki tugas dan wewenang: d. Menetapkan kebijakan akademik mengenai: 2) persyaratan akademik untuk pembukaan dan penutupan program studi ;
3
SK Senat Akademik ITB
4
SK Senat Akademik ITB SK SA ITB eksisting sudah tidak relevan lagi (outdated), karena perubahan situasi dan kondisi yang telah terjadi, meliputi:
SK SA ITB yang berlaku untuk pembukaan dan penutupan program studi pada saat ini adalah: 1. SK Senat Akademik ITB No: 11/2009 tentang Tata Cara Pengusulan, Pembukaan dan Penutupan Prodi di ITB. (Acuan pada ITB BHMN). BHMN) 2. SK Senat Akademik ITB No: 02a/2013 tentang Moratorium Pembukaan Program Studi Baru di ITB. (25 Januari 2013 s/d 31 Desember 2014)
1. Perubahan kebijakan, peraturan, dan perundang‐ undangan yang ditetapkan oleh Pemerintah R Republik blik Indonesia. I d i 2. Perubahan status ITB menjadi PTN – BH. 3. Perkembangan organisasi, kelembagaan dan kampus ITB sebagai lembaga pendidikan tinggi berbasis riset. sehingga perlu disusun SK SA ITB yang baru, dengan memperhatikan landasan hukum yang baru.
Pengecualian: 7 Prodi yang sudah terdaftar di LP4 (Teknologi Pasca Panen, Teknik Pangan, Teknik Bioenergi & Kemurgi, Ekonomika Pembangunan, Gempa Bumi dan Tektonik Aktif, Teknik Metalurgi, Biomedika) 5
6
1
2/9/2015
Landasan Hukum Baru 1. 2.
UU No. 12/2012 tentang Pendidikan Tinggi PP No. 4/2014 tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi 3. PP No. 65/2013 tentang Statuta ITB 4. Permen Dikbud No.49/2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 5. Surat Edaran Dirjen Dikti No. 658/2014 (25 Juli 2014) mengenai penghentian penugasan penyelenggaraan prodi baru, peninjauan ulang sistem pengusulan program studi baru, dan pembentukan Majelis Program Doktor/Doktor Terapan. 6. SK Senat Akademik ITB No. 10/2012 tentang Harkat Pendidikan di ITB 7. SK Senat Akademik ITB No. 09/2013 tentang Skema Pendidikan di ITB 8. SK Senat Akademik ITB No. 01/2009 tentang ITB sebagai Universitas Riset 9. SK Senat Akademik ITB No. 46/2008 tentang Norma Pengembangan Multi‐Kampus ITB – perlu disesuaikan dan disempurnakan 10. SK Senat Akademik ITB No. 11/2012 tentang Pedoman Kurikulum 2013‐2018 ITB 11. SK Rektor ITB No. 284/2012 tentang Panduan Penyusunan Kurikulum 2013‐2018 ITB 12. Permen Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi tentang Rumpun Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta Gelar – segera terbit setelah perubahan Nomenklatur
Pengertian Program Studi • Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, akademik pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi (UU No 12/2012 tentang Pendidikan Tinggi, Bab I Pasal1 Butir 17; PP No. 4/2014 tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, Bab I Pasal 1 Butir 13; PP No 65/2013 tentang Statuta ITB, Bab 1 Pasal 1 Butir 8)
7
UU 12/2012 tentang Program Studi (1)
8
UU 12/2012 tentang Program Studi (2)
Pasal 33
Pasal 33 (6) Program Studi wajib diakreditasi ulang pada saat jangka waktu akreditasinya berakhir. (7) Program Studi yang tidak diakreditasi ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat dicabut izinnya oleh Menteri. ((8) ) Ketentuan lebih lanjut j mengenai g metode p pembelajaran j sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemberian izin Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dan pencabutan izin Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diatur dalam Peraturan Menteri.
(1) Program pendidikan dilaksanakan melalui Program Studi. (2) Program Studi memiliki kurikulum dan metode pembelajaran sesuai dengan program Pendidikan. (3) Program Studi diselenggarakan atas izin Menteri setelah memenuhi persyaratan minimum akreditasi. minimum akreditasi. (4) Program Studi dikelola oleh suatu satuan unit pengelola yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi. (5) Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendapatkan akreditasi pada saat memperoleh izin penyelenggaraan.
9
UU 12/2012 tentang Program Studi
10
Inisiatif Pembukaan Prodi Bergelar
Pasal 34
1. Mandat dari Dikti–Depdiknas (telah dihapuskan melalui
(1) Program Studi diselenggarakan di kampus utama Perguruan Tinggi dan / atau dapat diselenggarakan di luar kampus utama dalam suatu provinsi atau di provinsi lain melalui kerja sama dengan Perguruan Tinggi setempat. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Program Studi di kampus utama Perguruan Tinggi dan / atau di luar kampus utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri. Rujukan bagi ITB: SK Senat Akademik ITB No. 46/2008 tentang Norma Pengembangan Multi‐Kampus ITB. SK ini perlu disesuaikan, karena situasi dan kondisi ITB telah mengalami banyak perubahan. 11
Surat Edaran Dirjen Dikti No. 658/2014 tanggal 25 Juli 2014 ?)
2. Permintaan dari Lembaga Pemerintah terkait 3. Pengembangan Alur Studi yang telah ada (rekam jejak terstruktur) 4. Melengkapi Skema Pendidikan yang telah ada (ekstensi linier, program terminal) 5. Respon komunitas akademik terhadap munculnya disiplin keilmuan baru 6. Realisasi program kerjasama kelembagaan (Pendidikan Profesi, Joint Degree, Dual Degree) 12
2
2/9/2015
Kriteria Pembukaan Prodi Bergelar (1)
Kriteria Pembukaan Prodi Bergelar (2)
1. Landasan Intelektual (Intellectual Rationale) Membangun keunggulan komparatif dan kompetitif bangsa dan negara melalui IPTEKS 2. Prioritas Kelembagaan (Institutional Priority) Kesesuaian dengan Misi, Rencana Misi Rencana Induk Pengembangan (Renip), dan Rencana Strategis (Renstra) ITB (ditinjau sekala berkala) 3. Kebutuhan (Needs) Memenuhi kebutuhan strategis bangsa, masyarakat, pasar kerja dan tenaga keprofesian
4. Kualitas Akademik (Academic Quality) Berpotensi untuk menjadi program yang unggul (excellence) 5. Sumber Daya (Resources) p p intelektual yyang kuat g dan Memiliki kepemimpinan dukungan sumber daya yang berkualitas dan memadai 6. Alternatif secara Nasional (Nationalwide Alternatives) Memiliki kekhususan dan relevansi tinggi dibanding program studi sejenis di tanah air.
13
Kriteria Khusus Pembukaan Prodi Bergelar di ITB (1)
14
Kriteria Khusus Pembukaan Prodi Bergelar di ITB (2)
1. Berbasis Keindonesiaan : Menggali keunikan potensi alam, sumber daya, dan budaya Indonesia, serta merespon kepentingan dan kebutuhan negara dan rakyat Indonesia. 2 Membangun kebanggaan berbangsa dan 2. bernegara: Menghasilkan ilmu pengetahuan, teknologi dan sumber daya insani yang unggul, guna meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan serta kebanggaan berbangsa dan bernegara bagi rakyat Indonesia
3. Mendukung pencapaian visi dan misi serta reputasi ITB sebagai institusi pendidikan tinggi terkemuka di Indonesia. 4. Menerapkan paradigma pendidikan baru:
Outcome based education (OBE) Outcome based education Learner Centered Education (LCE) Continuous Improvement International accreditation and benchmarking
5. Berlandas pada prinsip kelayakan dan keberlanjutan, dengan mempertimbangkan kapasitas sumberdaya, dukungan sarana dan prasarana, serta aspek finansial
15
Prodi yang Dapat Dibuka di ITB 1. Pendidikan Akademik: • Program Sarjana – Broadbased, didukung oleh komponen liberal arts untuk menyiapkan kemampuan lulusan beradaptasi dengan tantangan dunia nyata dan lingkungan kerja
16
Prodi yang Dapat Dibuka di ITB 3. Pendidikan Vokasi: *) • Program Sarjana Terapan • Program Magister Terapan • Program Doktor Terapan
• Program Magister – Semi‐specialized
• Program Doktor – Specialized
2. Pendidikan Profesi: *) • Program Profesi – Diselenggarakan bekerja sama dengan asosiasi profesi terkait 17
*) PP 65/2013 tentang Statuta ITB: Pasal 10 (2): ITB dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dan pendidikan profesi Pasal 10 (3): Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pendidikan vokasi dan pendidikan profesi diatur dengan Peraturan SA 18
3
2/9/2015
Rumpun Keilmuan Program Studi
Disiplin Ilmu Program Studi
Undang‐Undang Pendidikan Tinggi, Pasal 10 ayat 1: Rumpun Ilmu Pengetahuan dan Teknologi merupakan kumpulan sejumlah pohon, cabang, dan ranting Ilmu Pengetahuan yang disusun secara sistematis.
Disiplin ilmu program studi dapat bersifat: Mono‐disiplin: ‒ Prodi di bawah Fakultas/Sekolah terkait
Multi‐disiplin dan Lintas‐Disiplin: ‒ Prodi di bawah Fakultas/Sekolah Lintas Disiplin ‒ Prodi di bawah Fakultas Pascasarjana ‒ Prodi di bawah Fakultas/Sekolah yang ditunjuk berdasar kesepakatan pihak‐pihak terlibat
Program studi ekstensi linier: (a) Pohon = program sarjana (b) Cabang = program magister (c) Ranting = program doktor
19
Butir Kelayakan Pembukaan Program Studi
20
Audit Penyelenggaraan Program Studi Baru Audit dilakukan sepanjang 1 s/d 5 tahun sejak prodi dibuka, meliputi: 1. Keterlaksanaan rencana kegiatan akademik 2. Kelancaran dukungan administrasi Program 3. Ketersediaan sumber daya manusia 4. Kecukupan fasilitas dan peralatan 5. Kesehatan finansial 6. Kepuasan mahasiswa /pengguna
1. Kelayakan Akademik 2. Kelayakan Administrasi 3. Kelayakan Sumber Daya Manusia 4. Kelayakan Fasilitas dan Peralatan 5. Kelayakan Finansial 21
Penutupan Program Studi Bergelar
22
Penutupan Program Studi Bergelar
Kriteria Operasional:
Kriteria Konsistensi dan Relevansi:
1. Program studi tidak memiliki mahasiswa selama 3 tahun berturut‐turut. 2. Minat mahasiswa cenderung menurun. Jumlah mahasiswa yang mendaftar yang mendaftar tiga tahun terakhir tidak cukup untuk mendukung biaya penyelenggaraan pendidikan dan pengoperasian fasilitas dan peralatan. 3. Kebijakan rasionalisasi, merger atau transformasi program studi lama ke dalam program studi baru yang lebih relevan dan efisien.
1. Program studi tidak lagi sejalan dengan misi dan rencana strategis perguruan tinggi. 2. Program tidak lagi relevan dengan kebutuhan masyarakat pasar kerja dan tenaga keprofesian. masyarakat, pasar keprofesian
23
24
4
2/9/2015
Terima Kasih
25
5
RISALAH SIDANG
SENAT AKADEMIK – INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
LAMPIRAN II Konsep Akademis Hubungan Organ ITB MWA – Rektor – Senat Akademik
12
2/9/2015
PRESENTASI KOMISI II PADA SIDANG PLENO SA‐ITB KONSEP AKADEMIS HUBUNGAN ORGAN ITB HUBUNGAN ORGAN ITB MWA‐ REKTOR‐SENAT AKADEMIK Bandung, 6 Februari 2015
Rapat BKSA tanggal 30 Januari 2015 1. Hubungan kelembagaan MWA – Rektor – SA sedang dibahas pada Komisi‐II, dan perlu segera diselesaikan dan dikomunikasikan. 2. MWA, Rektor danSA merupakan organ yang setara dengan tugas dan wewenang yang berbeda. 3 Pandangan 3. P d SA terhadap h d hubungan h b k l b kelembagaan perlu l disampaikan melalui sidang pleno SA. Marwah dan kewibawaan SA harus ditegakkan. 4. SA sudah memberikan mandat kepada anggota SA yang menjadi anggota MWA, oleh karena itu Tata Tertib anggota MWA wakil SA perlu dibuat.
PENGANTAR: Bab I Ketentuan Umum Statuta
Kewenangan masing‐masing Organ
3. Majelis Wali Amanat yang selanjutnya disingkat MWA adalah organ ITB yang menyusun dan menetapkan kebijakan umum ITB. 4. Rektor adalah organ ITB yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan ITB. 5 Senat Akademik yang selanjutnya 5. Senat yang selanjutnya disingkat SA adalah SA adalah organ organ ITB yang menjalankan fungsi menyusun, merumuskan, menetapkan kebijakan, memberikan pertimbangan, dan melakukan pengawasan di bidang akademik
Bab I pasal 4 butir 6: MWA memiliki kewenangan menerbitkan Peraturan MWA; Bab III pasal 10 butir 3: SA memiliki kewenangan menerbitkan Peraturan SA;; Bab IV pasal 25 butir 11 Rektor memiliki kewenangan menerbitkan Peraturan Rektor.
Pada bagian awal Statuta ini menjelaskan tentang pengertian masing‐masing dan sama sekali tidak disebutkan adanya istilah Organ Tertinggi ITB.
Hal ini menandakan setiap organ memiliki kewenangan self governance.
Perode Penerapan Statuta • Statuta ITB mengatur secara lengkap untuk “perioda” awal statuta, kondisi mapan (eshtablished), dan kondisi darurat (ada masalah yang tidak bisa dipecahkan oleh masing‐masing organ).
PERIODE AWAL/TRANSISI • Pada perioda awal statuta/transisi (Rektor mengangkat SA dan kemudian SA memilih dan mengusulkan MWA) termasuk yang dimaksud dalam Bab IV pasal 2 mendelegasikan … kepada Rektor, pasal 3 mendelesaikan … kepada SA. Ini adalah pendelesian satu kali. Proses pendelegasian ini adalah initial process kelembagaan. • Dalam praktek organisasi, delegasi tidak harus dari atas ke bawah dapat juga horisontal. Sehingga hal ini tidak harus berimplikasi MWA adalah Organ tertinggi
Kondisi Mapan/Normal Dalam kondisi mapan (established) cukup jelas tugas dan wewenang masing‐masing. Yang diperlukan adalah elaborasi prosedur untuk tugas‐ tugas yang melibatkan lebih dari satu organ: ‐ siapa bertanggungjawab apa, apa ‐ siapa mengerjakan apa, dan ‐ siapa menyampaikan laporan/informasi apa kepada siapa, dst. Inisiatif dapat dimulai dari organ yang memiliki tanggungjawab.
1
2/9/2015
Kondisi Darurat
KONSEP AKADEMIS HUBUNGAN ORGAN ITB (MWA‐SA‐REKTOR)
• Dalam kondisi darurat (emergency) Bab IV pasal 20 butir 3 huruf l, memberi tugas MWA untuk mengambil keputusan tertinggi penyelesaian atas masalah masalah‐masalah masalah yang ada yang ada dalam I.TB Ini adalah tugas khusus dalam kondisi emergency. • Jika tidak dapat diselesaikan selanjutnya diserahkan ke menteri
• Pola hubungan kerja antar organ ITB PTN BH diperlukan dengan tujuan adanya KESELARASAN ANTAR KETIGA ORGAN DALAM MENJALANKAN TUGAS DAN WEWENANGNYA serta dalam MENYUSUN PERATURAN‐PERATURAN TURUNAN STATUTA yang diamanatkan oleh Statuta. • Pengelolaan Perguruan Tinggi Tinggi Modern didasarkan kepada Shared Governance (Pengelolaan Bersama);
VISI, MISI dan Fungsi 3 Organ
PRINSIP HUBUNGAN ANTAR ORGAN
Untuk merealisasikan visi dan menjalankan misi, Statuta ITB menjelaskan peran dan fungsi 3 Organ ITB. a.Majelis Wali Amanat (MWA), adalah organ ITB yang menetapkan kebijakan umum ITB dan mengawasi pelaksanaannya. [Pasal 20 ayat (1)] b. MWA mendelegasikan penyelenggaraan kegiatan Tridharma serta seluruh kegiatan penunjang dan pendukung lainnya kepada Rektor. Rektor [Pasal 19 ayat (2)] c.MWA mendelegasikan fungsi penetapan norma dan kebijakan akademik ITB serta pengawasan pelaksanaannya kepada SA. [Pasal 19 ayat (2)]
1. Visi dan misi (Tujuan yang sama)/common goals 2. Shared Governance 3. Kolegialitas 4 Mutual respect 4. Mutual respect 5. Ethical 6. Acting Responsibility
Karena itu SA, adalah organ ITB yang menjalankan fungsi menyusun, merumuskan, menetapkan kebijakan, memberikan pertimbangan, dan melakukan pengawasan di bidang akademik.
Kajian MWA (draft) MWA menilai bahwa untuk merancang pola hubungan 3 organ: a) Tidak hanya fokus pada pembagian tugas; b) Tidak hanya fokus pada pembagian kekuasaan; c) Tidak hanya Pola dan aturan kerja. Namun perlu juga menggambarkan SISTEM PENDUKUNG agar hubungan kerja antar 3 Organ lebih "smart". PANDANGAN INI MEMPERKUAT KONSEP “SHARE GOVERNANCE”.
Syarat agar ITB mempunyai berjalan dengan arah yang benar Tiga syarat yang harus dipenuhi agar ITB berjalan dengan arah yang benar dan mampu melakukan program‐program kerja yang efektif dan efisien, yaitu: a. Adanya hubungan yang efektif antar MWA‐SA‐Rektor, dan efektifitas hubungan ini ditentukan oleh pemahaman yang baik tentang bagaimana mereka berhubungan satu dengan lainnya b. Efektifitas hubungan tidak akan tergambar dalam struktur organisasi tetapi membutuhkan peta khusus untuk menjelaskan pola hubungan yang diharapkan (Peta Hubungan). c. Efektifitas hubungan sangat dipengaruhi oleh Model Organisasi yang dipilih ITB
2
2/9/2015
Pola Hubungan MWA‐REKTOR‐SA
Kesetaraan Organ MWA‐Rektor‐SA
Pandangan bahwa MWA sebagai Organ tertinggi didasarkan apa yang tersurat pada Statuta: a) MWA mempunyai tugas dan wewenang memilih, mengangkat dan memberhentikan Rektor. [Pasal 20 ayat 3 butir (f), Pasal 27 ayat 1] b) MWA mendelegasikan fungsi penetapan norma dan b) MWA mendelegasikan kebijakan akademik kepada SA dan pengawasannya. [Pasal 19 ayat 3], c) MWA mendelegasikan kegiatan Tri Darma kepada Rektor. [Pasal 19 ayat 2] d) MWA memonitor dan mengevaluasi kinerja SA dan Rektor. [Pasal 20 ayat 3 butir (h)] e) Rektor bertanggung jawab kepada MWA [ps 25 ayat 4]
1. Dalam tahap operasional, Pola Hubungan antara MWA‐SA‐Rektor dilaksanakan dg pola shared governance. 2 Shared governance terjadi 2. Shared governance terjadi setelah MWA MWA memberi mandat kepada SA dan Rektor. 3. Prinsip Shared Governance tersebut disertai dengan konsep Kolegialitas, Mutual respect , Ethical, dan Acting Responsibility.
Kesetaraan dalam Pembagian Tugas Berdasar Statuta
Kesetaraan dalam Pembagian Tugas Berdasar Statuta
1. MWA menetapkan kebijakan Umum; [ps 20 ayat 3b]. 2. MWA menetapkan norma ITB dan tolok ukur kinerja ITB BERSAMA SA; [ps 20 ayat 3c]. 3. Anggota MWA diusulkan oleh SA dan disahkan oleh Menteri; [ps 21 ayat 3]. 4 Rektor 4. R k menjalankan j l k otonomii ITB dalam ITB d l bidang bid akademik, tata kelola, keuangan, dan sumber daya; [ps 25 ayat 1]. 5. Rektor berwenang bertindak keluar untuk dan atas nama ITB; [ps 28 ayat 1]. 6. Rektor menyusun kebijakan akademik sesuai dengan arah yang ditetapkan oleh SA; [ps 30 butir b.
Kesetaraan dalam Pembagian Tugas Berdasar Statuta 12. SA menyusun rencana jangka panjang ITB bersama Rektor untuk selanjutnya diusulkan kepada MWA; [ps31 ayat 2 butir n] 13 SA memberikan pertimbangan kepada MWA 13. SA memberikan MWA tentang kinerja Rektor. [ps 31 ayat 2 butir p]
7. Rektor mengusulkan kebijakan akademik kepada SA; [ps 30 butir c]. 8. Rektor menyusun dan RENSTRA ITB untuk diusulkan dan disyahkan oleh MWA. [ps 30 butir f.] 9 Rektor bertindak keluar untuk dan atas nama ITB sesuai 9. Rektor ITB sesuai ketentuan dlm Statuta [ps 30 butir l]. 10. SA merupakan organ yang berfungsi menetapkan norma dan kebijakan akademik ITB serta mengawasi pelaksanaannya; [ps 31 ayat 1] 11. SA mengawasi kebijakan dan pelaksanaan kegiatan akademik oleh Pimpinan ITB; [ps 31 ayat 2 butir b]
MISSION STATEMENT SENAT AKADEMIK (1) 1. Misi Senat Akademik adalah memimpin para dosen untuk memenuhi tanggung jawab mereka dalam tata pamong bersama (shared governance) Universitas, dan merepresentasikan kepentingan mereka kepada Universitas dan komunitas pemangku kepentingan. kepentingan 2. Senat Akademik bertanggung jawab dalam menjalankan otoritasnya untuk menjamin bahwa kebebasan akademik dibina dan dilindungi, dan kurikulum pendidikan mampu memajukan pembelajaran mahasiswa melalui program perkuliahan yang ketat (rigorous). 18
3
2/9/2015
MISSION STATEMENT SENAT AKADEMIK (2) 3. Senat Akademik berfungsi sebagai liason antara para dosen dan para administrator, terutama dalam hal: • Penyusunan dan implementasi rencana strategis Universitas; • Diseminasi informasi tentang kebijakan Universitas, prosedur dan perubahan substantif yang dilakukan oleh administrator; • Penyampaian rekomendasi kepada administrator mengenai masalah personil dosen; dan • Penyampaian rekomendasi kepada para dosen dan administrator tentang kebijakan untuk memperbaiki lingkungan kerja.
VISION STATEMENT SENAT AKADEMIK (1) 1. Senat Akademik dipandang oleh Universitas dan komunitas pemangku kepentingan sebagai mitra yang berharga dalam pemenuhan misi Universitas. g p penjaga j g 2. Senat Akademik memiliki citra diri sebagai kualitas akademik (champion of academic quality) yang efektif, sebagai otoritas pemberi layanan pendidikan, dan sebagai sumber saran dan dukungan bagi administrasi Universitas.
19
VISION STATEMENT SENAT AKADEMIK (2)
20
MASA DEPAN SENAT AKADEMIK (2)
3. Senat Akademik dipandang oleh para dosen dan administrator sebagai badan perwakilan yang dihormati dan memiliki peran substantif dalam tata pamong Universitas (university governance). 4. Karya Senat Akademik dipandang sangat relevan dengan kegiatan sehari‐hari para dosen dan dengan keputusan Universitas yang berpengaruh pada masalah‐masalah akademik.
21
• Meskipun kini kita berada di jaman universitas korporasi, di mana shared governance (tata pamong bersama) penting bagi kita untuk tetap mempertahankannya, karena tata pamong bersama dan pengambilan keputusan yang demokratislah yang membedakan universitas dari institusi lain yang ada di masyarakat. (Larry Hubbell, 2010).
22
TERMINOLOGI
EKIVALENSI di KELEMBAGAAN NEGARA dan Relevansi dengan Organ ITB
• Kata MENGUSULKAN, MENGAWASI atau MEMPERTIMBANGKAN dalam Statuta dari satu organ ke organ lain bukan berarti hiharki organ yang satu lebih bawah dari yang lain dan sebaliknya. Ini y karena adanya y PEMBAGIAN TUGAS atau KEWENANGAN atau bentuk dari SHARE GOVERNANCE. • Demikian pula kata MENGESAHKAN bukan berarti yang melakukan adalah lebih tinggi kedudukannya, itu karena perintah Peraturan atau TUGAS organ yang bersangkutan
• MPR, Presiden, DPR, MA, BPK, dan MK adalah LEMBAGA TINGGI NEGARA. Tidak ada yang satu lebih tinggi dari yang lain. Mereka menjalankan TUGAS dan KEWENANGANNYA sesuai dengan yang diamanatkan Konstitusi. • Dalam hal Presiden mengumpulkan/memanggil Ketua MPR, ketua DPR, Ketua DPR Ketua MA, Ketua MA Ketua BPK dan BPK dan Ketua MK, adalah MK adalah Presiden sebagai KEPALA NEGARA yang berfungsi sebagai Koordinator, bukan berarti atasannya. • Jadi untuk pengelolaan ITB yang tepat (efisien, efektif dan lincah, serta menghormati martabat dan keahlian di bidangnya, maka harus dimaknai 3 organ ITB adalah sejajar dengan bekerja dengan prinsip Share Governance)
4
2/9/2015
KESIMPULAN MWA , SA dan Rektor perlu disepakati sebagai tiga organ ITB yang setara dengan tugas yang sudah jelas dan berbeda. Pengertian tugas MWA yang menyusun dan menetapkan kebijakan yang menyusun umum, secara etika di luar kebijakan akademik (tugas ini telah didelegasikan kepada SA). Tugas operasional Tri Dharma adalah didelegasikan ke Rektor.
TERIMAKASIH ATAS PERHATIANNYA ITB In harmonia progressio
5
RISALAH SIDANG
SENAT AKADEMIK – INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
LAMPIRAN III Draft SK Proses Penilaian dan Persetujuan Usulan Dosen pada Jabatan Lektor Kepala dan Guru Besar
13
PERATURAN SENAT AKADEMIK INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG Nomor :**** /2015
TENTANG PROSES PENILAIAN DAN PERSETUJUAN USULAN DOSEN PADA JABATAN LEKTOR KEPALA DAN GURU BESAR
Menimbang : (1) bahwa guna menjalankan tugas dan wewenangnya sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor65 Tahun2000, Senat Akademik perlu menetapkan peraturan tentang proses penilaian dan persetujuan usulan dosen pada jabatan lektor kepala dan guru besar; (2) bahwa Sidang Senat Akademik tanggal …………..2015 telah menyepakati dan mensahkan Peraturan Senat Akademik tentang Proses Penilaian dan Persetujuan Usulan Dosen pada Jabatan Lektor Kepala dan Guru Besar; (3) bahwa sebagai tindak-lanjut dari butir (b) di atas, perlu dituangkan dalam Peraturan Senat Akademik.
Mengingat : (1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional; (2) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; (3) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1959, tentang Pendirian ITB; (4) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2013, tentang Statuta Institut Teknologi Bandung; (5) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya; (6) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;
(7) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 92 tahun 2014tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Dosen; (8) Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara No. 4/VIII/PB/2014 dan No. 24 tahun 2014 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013 Tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya; dan (9) Keputusan Rektor ITB No. 012/SK/I1.A/KP/2014 tentang Penetapan Ketua dan Sekretaris Senat Institut Teknologi Bandung.
MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERTAMA : Memberlakukan Peraturan Senat Akademik tentang Proses Penilaian dan Persetujuan Usulan Dosen pada Jabatan Lektor Kepala dan Guru Besar seperti tertuang dalam Lampiran Peraturan ini. KEDUA : Ketetapan ini dinyatakan berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan diubahnya ketetapan ini, dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudianhari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.
Prof. Dr. Intan Ahmad
NIP: 195805011986011001 Tembusan Yth.: (1) Majelis Wali Amanah (2) Rektor; (3) Para Dekan Fakultas/Sekolah.
Lampiran Peraturan Senat Akademik Institut Teknologi Bandung No : Tanggal:
Proses Penilaian dan Persetujuan Usulan Dosen pada Jabatan Lektor Kepala dan Guru Besar
Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen serta Peraturan Pemerintah No. 37 tahun 2009 tentang Dosen menyebutkan bahwa Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Guru Besar atau profesor adalah jabatan fungsional tertinggi bagi dosen yang masih mengajar di lingkungan satuan pendidikan tinggi. Jabatan fungsional adalah jabatan karir bagi dosen. Pada jabatan tersebut melekat hak dan kewajiban yang ditetapkan dengan perundang-undangan. Peningkatan karir seorang dosen tercermin dalam jabatan fungsional serta pangkat/golongan ruang yang dicapai. Kenaikan pangkat dan jabatan dosen tidak hanya bermanfaat bagi dosen yang bersangkutan, tetapi juga bermanfaat bagi institusi mengingat ada sejumlah persyaratan jabatan bagi dosen untuk mengajar dan/atau membimbing pada tingkat pendidikan sarjana, magister, dan doktor. Di samping itu, pangkat dan jabatan sering menjadi persyaratan bagi dosen untuk menempati posisi tertentu di lingkup institusi maupun lingkup yang lebih luas. Dalam Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara No. 4/VIII/PB/2014 dan No. 24 tahun 2014 disebutkan bahwa jenjang jabatan fungsional dosen dari yang paling rendah sampai dengan yang paling tinggi, yaitu: a. b. c. d.
Asisten Ahli; Lektor; Lektor Kepala; dan Profesor.
Sedangkan jenjang pangkat, golongan ruang Jabatan Fungsional Dosen adalah: a. Asisten Ahli, pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b. b. Lektor: 1) Pangkat Penata, golongan ruang III/c; dan 2) Pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d. c. Lektor Kepala: 1) Pangkat Pembina, golongan ruang IV/a; 2) Pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b; dan 3) Pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c. d. Profesor: 1) Pangkat Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d; dan 2) Pangkat Pembina Utama, golongan ruang IV/e. Untuk menduduki jabatan tertentu, seorang dosen harus memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dengan peraturan menteri. Persyaratan untuk masing-masing jabatan fungsional sebagai berikut. Dosen yang menempati jabatan Asisten Ahli harus memenuhi kualifikasi dan kriteria: 1) memiliki ijazah serendah-rendahnya magister dalam bidang ilmu yang sesuai dengan bidang ilmu penugasannya; 2) memiliki pengalaman penyelenggaraan pengajaran; 3) mampu menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni; 4) mampu memahami pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat; 5) mampu menulis karya ilmiah yang dipublikasikan pada jurnal ilmiah; dan 6) memiliki kinerja, integritas, tanggung jawab pelaksanaan tugas, etika dan tata krama dalam kehidupan kampus. Dosen yang menempati jabatan Lektor harus memenuhi kualifikasi dan kriteria: 1) memiliki ijazah serendah-rendahnya magister dalam bidang ilmu yang sesuai dengan bidang ilmu penugasannya; 2) mampu mendidik secara professional; 3) mampu menerapkan proses pembelajaran dan pembimbingan secara mandiri bagi: a. mahasiswa diploma dan/atau sarjana bagi yang berkualifikasi magister, b. mahasiswa diploma, sarjana dan/atau magister bagi yang berkualifikasi doktor;
4) mampu memahami teori bidang ilmu yang menjadi penugasannya; 5) mampu menerapkan teori bidang ilmu yang menjadi penugasannya dalam pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat; 6) mampu menulis karya ilmiah yang dipublikasikan minimal pada terbitan jurnal nasional; dan 7) memiliki kinerja, integritas, tanggung jawab pelaksanaan tugas, etika dan tata krama dalam kehidupan kampus. Dosen yang menempati jabatan Lektor Kepala harus memenuhi kualifikasi dan kriteria: 1) berijazah magister atau doktor dari program studi atau perguruan tinggi terakreditasi dalam bidang ilmu yang sesuai dengan bidang ilmu penugasannya; 2) mampu mendidik secara profesional; 3) mampu menerapkan dan mengembangkan proses pembelajaran dan pembimbingan secara mandiri bagi mahasiswa diploma, sarjana dan/atau pascasarjana; 4) mampu menganalisis bidang ilmu yang menjadi penugasannya; 5) mampu menerapkan dan menganalisis teori bidang ilmu yang menjadi penugasannya dalam pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat; 6) mampu menulis karya ilmiah yang dipublikasikan minimal pada jurnal nasional terakreditasi bagi yang berijazah Doktor; 7) mampu menulis karya ilmiah yang dipublikasikan pada jurnal internasional bereputasi bagi yang berijazah Magister; dan 8) memiliki kinerja, integritas, tanggung jawab pelaksanaan tugas, etika, dan tata krama dalam kehidupan kampus. Dosen yang menempati jabatan Guru Besar harus memenuhi kualifikasi dan kriteria: 1) berijazah doktor dalam bidang ilmu yang sesuai dengan bidang ilmu penugasan; 2) mampu mendidik secara profesional; 3) mampu menerapkan dan mengembangkan proses pembelajaran dan buku ajar, serta pembimbingan bagi mahasiswa diploma, sarjana, dan/atau pascasarjana; 4) mampu menganalisis teori bidang ilmu yang yang menjadi penugasannya; 5) mampu menerapkan dan menganalisis teori bidang ilmu yang menjadi penugasannya dalam pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat; 6) mampu menulis karya ilmiah yang dipublikasikan pada jurnal internasional bereputasi; dan 7) memiliki kinerja, integritas, tanggung jawab pelaksanaan tugas, etika, dan tata krama dalam kehidupan kampus.
Selain itu, wewenang dan tanggung jawab mengajar dan membimbing melekat pada diri dosen sesuai dengan jabatan fungsional yang disandangnya. Dosen dengan jabatan Asisten Ahli yang bergelar tertinggi magister hanya dapat mengajar program sarjana, dan yang bergelar doktor dapat mengajar program sarjana, serta membantu pengajaran program magister dan doktor. Dosen dengan jabatan Lektor yang bergelar tertinggi magister dapat mengajar program sarjana, sedangkan yang bergelar doktor dapat mengajar program sarjana dan magister, serta membantu pengajaran program doktor. Dosen dengan jabatan Lektor Kepala yang bergelar magister dapat mengajar program sarjana, sedangkan yang bergelar doktor dapat mengajar program sarjana, magister, dan doktor. Dosen dengan jabatan Guru Besar dapat mengajar program sarjana, magister, dan doktor. Dalam tugas pembimbingan mahasiswa, dosen dengan jabatan Asisten Ahli dan bergelar tertinggi magister hanya dapat membimbing mahasiswa program sarjana, sedangkan yang bergelar doktor dapat membimbing mahasiswa program sarjana serta menjadi pembimbing pendamping program magister. Dosen dengan jabatan Lektor dan bergelar magister dapat membimbing mahasiswa program sarjana dan membantu pembimbingan mahasiswa magister apabila telah mencapai golongan III/d, sedangkan yang bergelar doktor dapat membimbing mahasiswa sarjana dan magister, serta membantu pembimbingan program doktor. Dosen dengan jabatan Lektor Kepala yang bergelar magister dapat membimbing mahasiswa program sarjana dan dapat menjadi pembimbing program magister apabila pernah menghasilkan paling sedikit satu makalah di jurnal internasional sebagai penulis pertama. Dosen pada jabatan Lektor Kepala yang bergelar doktor dapat membimbing program sarjana dan magister, serta membantu pembimbingan program doktor. Apabila pernah menulis paling sedikit satu makalah di jurnal ilmiah internasional sebagai penulis pertama maka dosen dengan jabatan Lektor Kepala yang bergelar doktor dapat membimbing program doktor. Dosen dengan jabatan Guru Besar dapat membimbing program sarjana, magister, dan doktor. Setelah menenuhi persyaratan tertentu yang meliputi persyaratan adminsitratif dan normatif, dosen dapat dinaikkan jabatan maupun pangkat/golongannya. Dosen dapat dinaikkan jabatannya apabila: 1) 2) 3) 4)
mencapai angka kredit yang disyaratkan; paling kurang 2 (dua) tahun dalam jabatan terakhir; nilai prestasi kerja paling kurang bemilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan memiliki integritas dalam menjalankan tugas.
Dosen dapat dinaikkan pangkat setingkat lebih tinggi apabila: 1) mencapai angka kredit yang disyaratkan; 2) paling kurang 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir;
3) nilai prestasi kerja paling kurang benilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan 4) memiliki integritas dalam menjalankan tugas.
Selain harus memenuhi persyaratan yang disebutkan di atas, kenaikan pangkat dan jabatan dosen dalam lingkup jabatan Lektor Kepala dan Guru Besar perlu mendapat pertimbangan dari senat pergurun tinggi. Dijelaskan dalam PP 65 tahun 2013 tentang Statuta ITB pasal 31 ayat 2 poin l bahwa pengusulan Guru Besar perlu mendapat pertimbangan dari Senat Akademik. Kemudian, dalam pasal 5 ayat 2 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 92 tahun 2014 disebutkan: 1) Pemimpin perguruan tinggi dengan pertimbangan senat perguruan tinggi mengusulkan penetapan angka kredit ke dalam jabatan Lektor Kepala atau pangkat dalam lingkup jabatan-jabatan tersebut kepada Direktur Jenderal (poin g). 2) Pemimpin perguruan tinggi dengan persetujuan senat perguruan tinggi mengusulkan penetapan angka kredit ke dalam jabatan Profesor atau pangkat dalam lingkup jabatan-jabatan tersebut kepada Direktur Jenderal (poin h). 3) Pemimpin perguruan tinggi dengan persetujuan senat perguruan tinggi mengusulkan penetapan angka kredit kenaikan pangkat bagi yang telah loncat jabatan ke Lektor Kepala dan Profesor kepada Direktur Jenderal (poin i). Lebih lanjut dalam pasal yang lain di Permen yang sama dijelaskan bahwa: 1) Kenaikan jabatan akademik secara reguler dari Lektor ke Lektor Kepala dapat dipertimbangkan, apabila telah memenuhi syarat: memiliki kinerja, integritas, etika dan tata krama, serta tanggung jawab yang dibuktikan dengan Berita Acara Rapat Pertimbangan Senat bagi Universitas/Institut atau Senat Perguruan Tinggi bagi Sekolah Tinggi/Politeknik dan Akademi (Pasal 9 ayat 1 poin e). 2) Kenaikan jabatan akademik secara reguler dari Lektor Kepala ke Profesor dapat dipertimbangkan, apabila telah memenuhi syarat: memiliki kinerja, integritas, etika dan tata krama, serta tanggung jawab berdasarkan penilaian senat yang dibuktikan dengan berita acara rapat persetujuan senat perguruan tinggi (Pasal 10 ayat 1 poin g). 3) Dosen yang berprestasi luar biasa dapat dinaikan ke jenjang jabatan akademik dua tingkat lebih tinggi (loncat jabatan) dari Asisten Ahli ke Lektor Kepala atau dari Lektor ke Profesor dan pangkatnya dinaikan setingkat lebih tinggi sesuai dengan peraturan perundangan (Pasal 11 ayat 1).
Hingga saat ini, prosedur yang diterapkan Senat Akademik Institut Teknologi Bandung dalam proses pertimbangan usulan kenaikan pangkat dan jabatan dosen adalah usulan kenaikan pangkat dan jabatan dalam jabatan Lektor Kepala dan Guru Besar diperiksa di Komisi III (Komisi Sumberdaya Insani). Pemeriksaan dititikberatkan pada ranah normatif, walaupun tidak menutup kemungkinkan ditemukan beberapa persoalan administratif yang diperbaiki atau disempurnakan. Langkah ini perlu dilakukan mengingat posisi Senat Akademik sebagai pintu terakhir pemeriksaan berkas usulan sebelum dikirim ke Kementerian. Setelah usulan disetujui oleh Komisi III, usulan tersebut diagendakan untuk dibahas di rapat pleno Senat Akademik untuk mendapatkan persetujuan pleno sebagai persetujuan senat. Dalam Komisi III, hal-hal yang diperhatikan dalam penilaian usulan kenaikan pangkat dan jabatan dosen adalah sebagai berikut. Untuk usulan kenaikan jabatan ke Lektor Kepala: 1) kesesuaian angka kredit dengan peraturan yang berlaku; 2) terpenuhinya kualifikasi dan kriteria yang ditetapkan peraturan perundangundangan; 3) terpenuhinya kewajiban pada jabatan lama; 4) keseimbangan kegiatan tridharma perguruan tinggi; 5) penilaian dari mahasiswa atas kegiatan pendidikan dan penelitian; 6) hasil penelusuran karya ilmiah yang meliputi status jurnal tempat publikasi dan kemungkinan ketidaksesuaian dengan etika publikasi; dan 7) hasil rapat dengan Dekan dari unit dosen pengusul. Untuk usulan kenaikan jabatan ke Guru Besar: 1) kesesuaian angka kredit dengan peraturan yang berlaku; 2) terpenuhinya kualifikasi dan kriteria yang ditetapkan peraturan perundangundangan; 3) terpenuhinya kewajiban pada jabatan lama; 4) keseimbangan kegiatan tridharma perguruan tinggi; 5) rekomendasi dari paling sedikit dua orang Guru Besar yang diakui di bidang yang relevan oleh peersdan dianjurkan paling sedikit satu orang berasal dari luarnegeri; 6) penilaian dari Guru Besar yang terdiri dari paling sedikit dua orang Guru Besar Institut Teknologi Bandung yang direkomendasikan oleh Senat Akademik Institut Teknologi Bandung; 7) penilaian dari rekan sejawat; 8) penilaian dari mahasiswa atas kegiatan pendidikan dan penelitian;
9) hasil penelusuran karya ilmiah yang meliputi status jurnal tempat publikasi dan kemungkinan ketidaksesuaian dengan etika publikasi; 10) tulisan tentang personal statementyang berisi antara lain visi dan misi, serta rencana ke depan dari ybs. terkait dengan bidang keilmuan dan keahliannya; dan 11) rapat dengan Dekan dari unit dosen pengusul.
Mengacu pada pelaksanaan selama ini, pembahasan yang dilakukan pada rapat pleno, khususnya untuk usulan ke jabatan Lektor Kepala, cenderung menduplikasi pembahasan yang dilakukan di Komisi III. Lebih lanjut, jika dirunut proses yang terjadi dari tahap awal, pada dasarnya setiap usulan kenaikan pangkat dan jabatan dosen telah melewati sejumlah penilaian yang panjang: pembahasan di tingkat Kelompok Keahlian, Penilian di TPAK Fakultas/Sekolah, Pembahasan di Senat Fakultas/Sekolah, Penilaian di TPAK ITB dan penilaian di Komisi III. Oleh karena itu, tidak akan mengurangi kualitas peniliain usulan apabila pembahasan untuk kenaikan jabatan secara reguler di jabatan Lektor Kepala berhenti di Komisi III. Khusus untuk usulan kenaikan jabatan ke Guru Besar atau loncat jabatan dari Asisten Ahli ke Lektor Kepala dilanjutkan pembahasan di sidang pleno senat akademik. Hal ini perlu dilakukan karena dua kenaikan jabatan tersebut bersifat istimewa. Guru Besar adalah jabatan tertinggi yang disandang dosen yang harus mencerminkan prestasi dan kontribusi yang besar bagi ilmu yang digeluti. Keistimewaan jabatan Guru Besar juga tertuang dalam Statuta ITB di mana para Guru Besar diharapkan berperan aktif dalam: (a) mengembangkan pemikiran akademik bagi penyelesaian permasalahan bangsa; (b) mengembangkan konsep dan pemikiran tentang keilmuan masa depan; dan (c) menjaga dan mengembangkan tradisi nilai-nilai luhur ITB. Loncat jabatan juga harus menunjukkan hasil-hasil istimewa sehingga perlu mendapat pandangan dari semua anggota Senat Akademik. Berdasarkan sejumlah pertimbangan di atas, Senat Akademik Institut Teknologi Bandung menetapkan bahwa: 1) usulan kenaikan jabatan ke Lektor Kepala diputuskan di Komisi Sumberdaya Insani dan dilaporkan pada rapat pleno untuk mendapat persetujuan Senat Akademik; 2) usulan kenaikan jabatan melalui loncat jabatan dari Asissten Ahli ke Lektor Kepala dan kenaikan jabatan ke Guru Besar yang telah mendapat persetujuan Komisi Sumberdaya Insani dibahas lebih lanjut di rapat pleno untuk mendapat persetujuan Senat Akademik; dan
3) usulan kenaikan pangkat pada jabatan yang sama diputuskan di Komisi Sumberdaya Insani dan dilaporkan di rapat pleno Senat Akademik. Adapun tatacara persetujuan usulan kenaikan pangkat dan jabatan di rapat pleno Senat Akademik sebagai berikut. Untuk usulan kenaikan loncat jabatan ke Lektor Kepala: 1) dekan mempromosikan calon yang diusulkan dengan memaparkan sejumlah capaian dalam bidang tridharma perguruan tinggi serta bidang lain yang berkaitan dengan akademik dan kepakaran calon; 2) konfirmasi anggota senat terhadap data yang disampaikan Dekan; dan 3) pengambilan keputusan. Untuk usulan kenaikan jabatan ke Guru Besar: 1) dekan mempromosikan calon yang diusulkan dengan memaparkan sejumlah capaian dalam bidang tridharma perguruan tinggi serta bidang lain yang berkaitan dengan akademik dan kepakaran calon; 2) paparan dari Guru Besar penilai yang direkomendasikan oleh Senat Akademik; 3) konfirmasi anggota senat terhadap data yang disampaikan Dekan dan Guru Besar penilai yang direkomendasikan oleh Senat Akademik; dan 4) pengambilan keputusan tanpa keberadaan Guru Besar penilai yang bukan anggota Senat Akademik.
Sebagai catatan tambahan: (1) Dalam hal Dekan berhalangan menghadiri rapat pleno Senat Akademik dengan alasan yang dapat diterma, dekan dapat menunjuk Wakil Dekan sebagai pengganti. (2) Pada saat pengambilan keputusan, hanya anggota Senat Akademik yang berada di dalam ruang rapat. Keputusan ini mulai diberlakukan pada usulan kenaikan pangkat/jabatan yang disampaikan ke fakultas/sekolah mulai 3 (tiga) bulan sejak tanggal ditetapkan keputusan ini.
RISALAH SIDANG
SENAT AKADEMIK – INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
LAMPIRAN IV Undangan Sidang, Daftar Hadir Sidang dan Daftar Surat/SK masuk & keluar
14
DAFTAR SURAT/SK KELUAR/MASUK SEKRETARIAT SENAT AKADEMIK Periode 16 Januari – 5 Februari 2015
a) SURAT MASUK Tanggal 16-1-2015 19-1-2015
Tgl. Surat 16-1-2015 16-1-2015
Asal MWA WRSO
19-1-2015
19-1-2015
WRSO
21-1-2015 21-1-2015
20-1-2015 20-1-2015
Rektor Rektor
21-1-2015 22-1-2015
20-1-2015 20-1-2015
MWA MWA
26-1-2015 28-1-2015
26-1-2015 26-1-2015
Dirdik WRSO
28-1-2015 30-1-2015
22-1-2015 27-1-2015
Rektor Rektor
2-2-2015 2-2-2015
26-1-2015 29-1-2015
MWA WRSO
2-2-2015
30-1-2015
WRSO
4-2-2015
3-2-2015
WRKMA
Perihal Deskripsi singkat anggota Kehormatan MWA Permohonan persetujuan SA kenaikan jabatan : Dr. Erly Marwani, MS Permohonan menjadi saksi pada pelantikan Rektor ITB Permohonan pembukaan Prodi baru Usulan Calon WR Bidang Akademik a.n. : Prof. Bermawi P. Iskandar Persetujuan usulan WR Bidang Akademik ITB Usulan pembukaan Prodi Teknik Biomedika dan Teknik Pasca Panen Data Evaluasi Dosen Penyampaian Penetapan Angka Kredit dan jabatan Profesor/GB a.n. Dr. Janson Naiborhu dkk 6 orang Persetujuan Anggota Kehormatan MWA – ITB Ralat surat Pembukaan Prodi Baru Teknik Biomedika dan Teknologi Pasca Panen Ralat surat tentang perubahan Prodi Permohonan persetujuan SA kenaikan jabatan a.n. Ir. Harun Al Rasyid, Ph.D dan Dr.Ir. Pekik Argo Dahono Permohonan persetujuan SA kenaikan jabatan a.n. : Dr. Tri Suciati Permohonan menjadi pembicara (awal semester)
Ket Ka Ka Ka Temb Temb Temb Temb Ka Ka
Temb Temb Temb Ka
Ka Ka
b) SURAT KELUAR Tanggal 21-1-2015 26-1-2015 29-1-2015
Nomor 020/2015 025/2015 026/2015
Perihal Data penilaian mahasiswa (hasil kuesioner) Laporan kegiatan SA tahun 2014 Pertimbangan RKAT 2015
Ditujukan WRAM MWA MWA
c) SK MASUK Tanggal 16-1-2015
Tgl. SK 12-1-2015
Asal Rektor
16-1-2015
31-12-2014
Rektor
Tentang Percepatan Dana Pasca Kerja Badan Pengelola Usaha dan Dana Lestari ITB Lulusan Program Sarjana dan Magister ITB Sebagai Tambahan lulusan sebagaimana telah diatur dalam Keputusan Rektor No. 252/2014
Ket Temb Temb
16-1-2015
31-12-2014
Rektor
19-1-2015
12-1-2015
MWA
20-1-2015
15-1-2015
Rektor
21-1-2015 21-1-2015
17-1-2015 20-1-2015
MWA Rektor
26-1-2015
13-1-2015
Rektor
2-2-2015
26-1-2015
Rektor
2-2-2015
22-1-2015
Rektor
Lulusan Program Magister ITB beserta Yudisiumnya Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota SA (Wakil dari FTI) Tim Penilai Angka Kredit Jabatan/Pangkat Dosen ITB tahun 2015 Pengangkatan Rektor ITB periode 2015-2020 Pengangkatan Pejabat Pelaksana Tugas Harian Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan ITB Mahasiswa Baru Program Pendidikan D4 Program Alih Jenjang D3 ke D4, Konsentrasi Teknologi KesehatanBatch 8 pada STEI-ITB Struktur Organisasi ITB Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Pengangkatan Tim Auditor Bidang Akademik SPI - ITB tahun 2015
Temb Temb Temb Temb Temb
Temb
Temb Temb
d) SK SENAT AKADEMIK Tanggal 30-1-2015
Nomor 03/2015
Tentang Pengangkatan Prof. Johnner Sitompul sebagai anggota Komisi I dan IV SA