RINGKASAN RPJPD KABUPATEN LANGKAT TAHUN 2005 – 2025 Bab I. Pendahuluan Untuk mendorong percepatan pembangunan, identifikasi potensi daerahnya menjadi sebuah kewajiban. Oleh karenanya kemampuan mengidentifikasi keunggulan komparatif (comparative adventages) wilayahnya menjadi kunci utama percepatan pembangunan daerah. Keunggulan komparatif wilayah yang dimiliki dikelola dengan memberikan arah yang jelas, terencana dan dipadukan dengan keunggulan lain, sehingga pemanfaatannya optimal, dan berdampak pada peningkatan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Sebagai amanat UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka setiap Pemerintah Daerah diharuskan menyusun rencana pembangunan yang sistematis, terarah, terpadu dan berkelanjutan dengan mempertimbangkan keunggulan komparatif wilayah dan kemampuan sumberdaya keuangan daerah. RPJP Daerah merupakan dokumen perencanaan untuk periode 20 tahun yang memuat visi, misi dan arah pembangunan jangka panjang daerah yang mengacu kepada RPJP Nasional dan RPJP Provinsi. Dokumen RPJP Kabupaten Langkat disusun dengan mengacu, merujuk, mempedomani, dan memperhatikan dokumen perencanaan lainnya seperti RPJP Nasional, RPJP Propinsi, Rencana Tata Ruang Nasional, dan Rencana Tata Ruang Propinsi, serta memperhatikan Rancangan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Langkat, yang sedang disusun. RPJPD Kabupaten Langkat Tahun 2005-2025 disusun dengan maksud menyediakan satu pedoman berwawasan jauh untuk menentukan arah pembangunan daerah, dengan mendasarkan diri pada kondisi riil dan proyeksinya ke depan. Sehingga tersedia arah pembangunan jangka panjang daerah yang dapat menjadi pedoman dan acuan bagi seluruh komponen daerah dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan daerah dengan visi, misi dan arah pembangunan yang disepakati bersama sehingga seluruh upaya yang dilakukan oleh pelaku pembangunan bersifat sinergis, koordinatif, dan saling melengkapi satu dengan yang lainnya di dalam satu pola sikap dan pola tindak. Bab II Gambaran Umum Kondisi Daerah. Kabupaten Langkat dengan luas wilayah 6.263,29 Km² atau 626.329 Ha. Luas tersebut sekitar 8,74% dari luas wilayah Provinsi Sumatera Utara. Memiliki kawasan hutan seluas ± 330.658,61 Ha. (SK Menhut No. 44/Menhut-II/2005 tanggal 16 Pebruari 2005), 80,38% luas wilayah hutan tersebut merupakan kawasan pelestarian alam Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL). Sedangkan lahan hutan kritis mencapai 16.053,6 Ha. Di Wilayah Kabupaten Langkat terdapat 26 buah aliran sungai besar dan kecil. Telah dibangun waduk sebanyak 63 buah, dengan total lahan seluas + 6.797 Ha (data dari Bappeda Kabupaten Langkat), sedangkan luas lahan sawah yang beririgasi berdasarkan data dari Dinas Pertanian seluas + 7.570 Ha. Atau baru mencapai 16,54 % dari total luas lahan sawah yang ada ( 45.749,50 Ha). Kapasitas Produksi air bersih yang disalurkan oleh Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Wampu Langkat sampai dengan bulan Mei tahun 2009 sebanyak 178 liter/detik dengan jumlah pelanggan 1.407 unit sambungan atau cakupan pelayanan mencapai 7 % dari jumlah penduduk Kabupaten Langkat. Sumber daya pertambangan/galian. Sejak jaman Belanda Kabupaten Langkat dikenal sebagai daerah Tambang Minyak Bumi. Hasil tambang minyak bumi memberikan sumbangan yang besar sebagai modal pembangunan di Kabupaten langkat. Prognosa Lifting Migas tahun 2009 ditetapkan sebesar 401,51 ribu barel untuk minyak mentah dan 16.371,61 ribu MMBTU. Pendapatan daerah dari PBB pertambangan Tahun 2009 terealisasi sebesar Rp. 79.61 milyar. Sedangkan bagi hasil bukan pajak/SDA (Pendapatan SDA Migas) tahun 2008 terealisasi sebesar 2,21 milyar. Potensi pertambangan lainnya adalah pertambangan galian C di wilayah Langkat Hulu. Bahan tambang penting lainnya adalah batu gamping dengan potensi 910 juta Ton (Kec. Salapian dan Bahorok), batubara dengan potensi 250 ribu Ton (Kec. Bahorok dan Kec. Batang Serangan) serta Pasir kwarsa (bahan baku industri gelas) di sepanjang Pantai Timur Kabupaten Langkat dengan potensi 9 juta Ton.
1
Pengelolaan Sampah Sebagian besar masyarakat, dalam mengelola sampah masih menggunakan pengelolaan setempat. Hal ini disebabkan masyarakat Langkat saat ini sebagian besar masih tinggal di pedesaan, dimana masing-masing rumah tangga masih memiliki pekarangan yang cukup untuk membuat tempat pembuangan sampah. Sedangkan TPA yang tersedia baru ada 4 yakni TPA Kwala Bingei (2 Ha) di Kota Stabat, TPA Padang Cermin di Kec. Selesai (2 Ha), TPA Tangkahan Durian seluas 2 Ha di Kec. Brandan Barat (2 Ha) serta TPA Marike seluas 1 Ha di Kec. Serapit. 2.2. Sumber Daya Manusia (SDM), Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama Kondisi sosial budaya Masyarakat Kabupaten Langkat diwarnai oleh corak heterogenitas penduduk yang terdiri dari berbagai suku, ras dan agama dengan pola budaya yang telah terbina dan terus berkembang hingga saat ini. Penduduk Kabupaten Langkat pada akhir tahun 2008 sebanyak 1.042.523 jiwa, terdiri dari 521.484 jiwa laki-laki dan 521.039 jiwa perempuan. Proporsi penduduk laki-laki dan perempuan cenderung tetap selama 10 tahun terakhir, yaitu berkisar 50,49 %: 49,50%. Rata-rata pertumbuhan penduduk per tahun sebesar 1,66 %. Laju pertumbuhan penduduk tersebut tergolong tinggi, mengingat rata-rata pertumbuhan penduduk di Provinsi Sumatera Utara 1,35 % per tahun dalam kurun waktu yang sama. Kesejahteraan Sosial IPM Kabupaten Langkat terus meningkat dari 67,1 (1999), menjadi 70,0 (2001), 70,7 (2004), 71,3 (2005), dan 71,5 (2007). Capaian IPM tersebut untuk tahun-tahun sebelum tahun 2007 diatas rata-rata Sumatera utara, sedangkan untuk tahun 2007 dibawah rata-rata IPM Propinsi Sumatera Utara (72,00). Namun masih diatas rata-rata nasional 71,10. Angka harapan hidup masyarakat Kabupaten Langkat juga memperlihatkan perbaikan secara terus menerus. Pada tahun 2006, angka harapan hidup rata-rata adalah 61 tahun. Lalu pada tahun 2008 meningkat menjadi 67,2 tahun. Dalam bidang pendidikan, pada tahun 2008 hasil yang telah dicapai untuk angka partisipasi kasar (APK) untuk SD mencapai 99.00 %, SLTP 91.46 %, dan SMU/SMK 74.42 %. Penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) di Kabupaten Langkat pada tahun 2007 adalah sebagai berikut: PMKS kategori anak-anak sebanyak 957 anak, yang terdiri dari anak terlantar, anak nakal, anak jalanan, anak jermal, anak cacat, balita terlantar dan anak korban kekerasan. Kemudian keluarga fakir miskin tercatat sebagai PMKS terbesar di Kabupaten Langkat yang mencapai 16.961 keluarga. Jumlah angkatan kerja Kabupaten Langkat tahun 2008 berjumlah 462.852 Orang. Sedangkan tingkat pengangguran terbuka, menunjukkan adanya tren penurunan dalam dua tahun terakhir. Tahun 2007 sebanyak 10,95 % serta tahun 2008 sebanyak 9,9 %. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten Langkat Tahun 2007 sebesar 89,05 % dan tahun 2008 naik menjadi 90,1 % yang berarti terjadi pengurangan angka pengangguran. Sebagian besar tenaga kerja di Kabupaten Langkat terserap pada skala usaha Mikro sebanyak 156.190 orang atau sekitar 88,96 persen. 2.4. Ekonomi a) Kondisi Makro Ekonomi PDRB atas harga berlaku (ADHB) selama 5 tahun terakhir mengalami kenaikan rata-rata per tahun 15,96%. PDRB atas harga berlaku tahun 2008 sebesar Rp 13.298,79 milyar, sedangkan PDRB atas dasar harga konstan (ADHK tahun 2000) tahun 2008 sebesar Rp 6.522,53 milyar, mengalami kenaikan rata-rata per tahun 4,21%. Kontribusi kelompok sektor primer mengalami penurunan rata-rata 0,28 %/tahun yaitu dari 61,58 % pada tahun 2003 menjadi 60,14 % pada tahun 2008. Penurunan kontribusi terbesar dialami oleh sektor pertanian, yaitu dari 52,02 % pada tahun 2003 menjadi tinggal 48,62 % pada tahun 2008 (rata-rata menurun 0,68 %/ tahun). PDRB per kapita menurut harga berlaku (ADHB) pada tahun 2008 sebesar Rp 12.756.353,45, selama 5 tahun terakhir meningkat rata-rata 16,31 % per tahun.. PDRB per kapita menurut harga konstan (ADHK tahun 2000) sebesar Rp 6.256.486,28, rata-rata meningkat 1,96%. Selama 5 tahun terakhir pertumbuhan ekonomi Kabupaten Langkat mengalami pasang surut karena dampak krisis ekonomi dan moneter tahun 1998 masih terasa. Pada tahun 2004 menjadi titik terendah pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Langkat, dengan pertumbuhan hanya mencapai 1,01 % kemudian naik menjadi 3,47 % pada tahun 2005, sedang pada tahun 2006 turun menjadi 2,88 %. Tahun 2007, pertumbuhan ekonomi meningkat kembali menjadi 4,91% dan tahun 2008 diprediksi naik menjadi 5,58 %. 2
Laju pertumbuhan PDRB Kabupaten Langkat termasuk lebih rendah dibandingkan laju pertumbuhan PDRB Provinsi Sumatera Utara yang mencapai 6,90 % tahun 2007. demikian juga apabila dibandingkan laju pertumbuhan PDRB daerah sekitar semisal Kota Binjai yang PRDB nya tumbuh 5,68 % tahun 2007, Kota medan tumbuh 7,78 %, serta kabupaten Deli Serdang tumbuh 5,74 %. Pendapatan asli daerah (PAD) hanya mampu memberi kontribusi terhadap belanja daerah ratarata sebesar 3,48 % per tahun selama periode tahun anggaran 2004-2008. Sementara itu, sumber pendapatan daerah lain lain pendapatan yang sah, masing-masing memberikan kontribusi rata-rata sebesar 4,86 % dari APBD. Selama periode tahun 2004-2008 realisasi pendapatan daerah selalu lebih besar dari Belanja Daerah APBD, dengan rasio rata-rata sebesar 102,37 %. b) Kondisi Mikro Ekonomi Banyaknya koperasi ada 568 buah, yang tersebar di 23 Kecamatan. Dari jumlah tersebut terdapat 173 Koperasi yang aktif. Koperasi tersebut beranggotakan sebanyak 65.507 orang dan 513 orang pekerja. Dari hasil pendataan Sensus Ekonomi 2006 menurut sektor usaha dapat diketahui bahwa dari 88.458 perusahaan/usaha yang ada di Kabupaten Langkat, lebih dari setengah atau sekitar 50,36 persen di dominasi oleh sector Perdagangan menengah dan eceran dengan jumlah 44.547 perusahaan/usaha. Selanjutnya diikuti oleh sektor penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum sebesar 13,24 persen atau sekitar 11.715 perusahaan/usaha dan sektor industri pengolahan pada urutan berikutnya yaitu sebesar 10,31 persen atau sekitar 9.120 perusahaan/usaha, Kemudain sector lannya memiliki jumlah perusahaan/usaha dibawah 10 persen. Dari 88.458 perusahaan/usaha yang ada di Kabupaten Langkat sebagian besar merupakan usaha mikro dengan jumlah perusahaan/usaha sebanyak 87.332 atau sekitar 98,73 persen, dan sisanya sebanyak 961 perusahaan/usaha atau sekitar 1,09 persen usaha kecil, kemudian 139 perusahaan/usaha atau sekitar 0,16 persen usaha menengah dan 26 perusahaan/usaha atau 0,03 persen merupakan usaha besar. Bidang Pertanian Perkembangan produksi padi sawah di Kabupaten Langkat dari tahun 2004 s.d. 2008. Produksi padi sawah meningkat dari 374.024 ton pada tahun 2004, menjadi 448.825 ton pada tahun 2008, sama halnya dengan luas panen dari 70.664 Ha pada tahun 2004 menjadi 82.444 Ha pada tahun 2008. Demikian pula halnya dengan padi ladang pada tahun 2008 juga mengalami peningkatan, dari produksi 565 ton pada tahun 2004 menjadi 1.263 ton pada tahun 2008. Luas panen meningkat dari 216 ha pada tahun 2004 menjadi 457 ha pada tahun 2008. Bidang Peternakan Jumlah sapi pada tahun 2006 ada sebanyak 77.250 ekor sedangkan pada tahun 2008 naik menjadi 114.812 ekor, jumlah kerbau ada 9.616 ekor, sedangkan pada tahun 2008, jumlah ternak kerbau bertambah menjadi 10.623 ekor. Sementara itu, pada tahun 2006 jumlah ternak kecil seperti ternak kambing tercatat ada 103.349 ekor, domba ada 69.896 ekor dan babi ada 12.927 ekor. Dan pada tahun 2008 jumlah ternak tersebut masing-masing mengalami peningkatan menjadi 114.614 ekor kambing, domba menjadi 116.589 ekor dan babi menjadi 12.450 ekor. Populasi ternak unggas seperti Ayam Kampung pada tahun 2006 tercatat ada 555.228 ekor, mengalami penurunan menjadi 519.137 ekor ayam kampung pada tahun 2007 namun meningkat lagi menjadi 670.230 ekor pada tahun 2008. Itik/itik lokal ada 131.528 ekor pada tahun 2006, mengalami penurunan menjadi 113.684 ekor itik pada tahun 2007 dan meningkat lagi menjadi 150.725 ekor tahun 2008. Ayam Ras petelur naik dari 572.500 ekor pada tahun 2006 menjadi 697.300 ekor pada tahun 2008. Begitu juga untuk ayam ras pedaging turun dari 3.608.000 ekor pada tahun 2006 menjadi 3.330.098 ekor pada tahun 2008. Bidang Perikananan Kabupaten Langkat dengan panjang garis pantai sepanjang 110 KM mempunyai potensi perikanan tangkap, perikanan budidaya, dan jasa kelautan lainnya. Potensi perikanan tangkap sebesar 383.500 ton merupakan bagian dari pantai timur Sumatera Utara (Selat Malaka), sedangkan potensi perikanan budidaya meliputi budidaya laut 40.000 unit keramba jaring apung, tambak 10.000 Ha dan usaha budidaya ikan di kolam 1.000 Ha. Produksi perikanan di Kabupaten Langkat pada tahun 2007 tercatat 26.167,2 ton yang berasal dari 20.763,9 ton 3
perikanan tangkap dan 5.403,3 ton perikanan budi daya. Perahu yang digunakan untuk menangkap ikan ada 231 perahu tanpa motor dan 3.693 perahu dengan motor (kapal motor). Bidang Perkebunan Sejak jaman Belanda, Daerah Langkat terkenal sebagai pusat perkebunan besar. Komoditi yang dikembangkan terutama terdiri dari Karet, Kakao, Tembakau, kelapa sawit, dan Kopi. Pada tahun 2004, tercatat produksi Kelapa Sawit mencapai 2.460.157 Ton dan tahun 2008 meningkat menjadi 2.669.518 Ton. Produksi Coklat tahun 2004 tercatat sebesar 7.163 Ton dan tahun 2008 meningkat menjadi 8.156 Ton. Produksi Karet tahun 2004 tercatat sebesar 39.052 Ton dan tahun 2008 meningkat menjadi 38.672 Ton. c) Investasi Perkembangan penanaman modal di Kabupaten Langkat sampai dengan tahun 2008 meliputi investasi PMA dengan nilai investasi sebesar US$ 15.089.000. Sedangkan Investasi PMDN dengan nilai investasi sebesar Rp 414.839.724.000,- serta menyerap tenaga kerja sebanyak 47.189 orang. 2.6. Sarana dan Prasarana a) Pendidikan Pada tahun ajaran 2007 di Kabupaten Langkat, jumlah sekolah TK 44 buah, guru 153 orang dan murid 2.071 orang. Sehingga Ratio Murid terhadap guru adalah 13,54. Dengan demikian tiaptiap Guru mengasuh 13 sampai dengan 14 murid. Pada Tahun 2007 di tingkat sekolah dasar ada 610 buah, guru 5.934 orang dan murid 123.737 orang. Sehingga Ratio Murid terhadap guru adalah 20,17. Dengan demikian tiap-tiap Guru mengasuh 20 sampai dengan 21 murid. Sedangkan untuk sekolah lanjutan tingkat pertama terdapat 137 buah sekolah, 3.399 orang guru dan 36.224 orang murid. Sehingga Ratio Murid terhadap guru adalah 12,85. Dengan demikian tiap-tiap Guru mengasuh 12 sampai dengan 13 murid. Sementara itu untuk sekolah lanjutan tingkat atas (SMA/SMK/MA) terdapat 62 sekolah dengan 1.433 orang guru dan 18.045 orang murid. Untuk SMK Kejuruan sekolah ada 45 buah, guru 921 orang dan murid 10.613 orang. b) Kesehatan Pada tahun 2004-2007 banyaknya tenaga kesehatan yang ada telah mengalami peningkatan 30,02 % yaitu dari 1.066 orang pada tahun 2004 menjadi 1.386 orang pada tahun 2007. Rasio penduduk terhadap Puskesmas dan Puskesmas Pembantu sebesar 5.905 jiwa, Rasio Puskesmas dan Puskesmas Pembantu terhadap desa sebesar 1,5 atau tiap Puskesmas dan Puskesmas Pembantu melayani rata-rata 1-2 desa/kelurahan. d) Perdagangan Pada tahun 2008 sarana perdagangan, berupa pasar sebanyak 18 buah, yang terdiri dari 7 pasar harian dan 11 pasar mingguan. yang tersebar dimasing-masing Ibu Kota Kecamatan didengan luas pasar 155.126 m2, jumlah kios sebanyak 1.999 buah dan Lods sebanyak 1.499 buah, serta pedagang kaki lima sebanyak 488. Pasar Tradisional utama yang layak mendapat perhatian adalah terdiri dari Pasar Stabat, Pasar Tanjung Pura, Pasar Pangkalan Brandan, Pasar Pangkalan Susu dan Pasar Kuala. Pasarpasar tersebut terletak pada pusat-pusat pertumbuhan ekonomi untuk wilayah sekitarnya. e) Perhubungan Sarana jalan kabupaten dan jembatan di Kabupaten Langkat sepanjang 1.509,21 km meliputi: 252,15 km dengan kondisi baik, 611,15 km dengan kondisi sedang, 588,40 km dengan kondisi rusak, dan 52,40 km kondisi rusak berat. Panjang jembatan total 5.839,6 m, dengan kondisi rusak sepanjang 373,3 m. Dengan dua termunal yakni Terminal Pasar X Hinai dan Terminal Selesai. Disepanjang pantai wilayah Kabupaten Langkat wilayah Kabupaten Langkat terdapat 10 dermaga dan 2 pelabuhan laut, dengan kondisi hanya satu dermaga dalam kondisi baik yakni dermaga di Pangkalan Brandan. Selebihnya rusak ringan 7 buah dan 2 buah rusak berat. Saat ini Pemerintah Kabupaten Langkat sedang menunggu keputusan Pemerintah Pusat untuk membuka Pelabuhan Pangkalan Susu menjadi Pelabuhan Umum. g) Sarana Pariwisata. Sarana Pendukung Pariwisata Sarana pendukung pariwisata meliputi hotel sebanyak 1 buah, Losmen 13 buah dan Wisma 1 buah. Sebagian besar Losmen berada di Kecamatan bahorok (Kawasan wisata Bukit Lawang) sebanyak 12 buah, sedangkan satu-satunya hotel yang ada
4
terletak di Kecamtan Babalan. Sedangkan sarana penunjang pariwisata lainnya belum terdata dengan baik. Jumlah Wisatawan yang berkunjung ke Kabupaten Langkat dalam tahun 2008 sebanyak 36.997 orang wisatawan, dengan komposisi Wisatawan Domestik sebanyak 23.707 orang wisatawan dan 3.290 wisatawan asing. Kondisi ini meningkat dibandingkan dengan jumlah wisatawan yang tercatat tahun 2007 yang berjumlah 10.334 orang wisatawan, dengan komposisi 2.660 wisatawan asing dan 7.674 wisatawan domestik. Cukup menarik mengamati peningkatan jumlah wisatawan domestik yang berkunjung ke Kabupaten Langkat tahun 2008, yang meningkat sebanyak 16.033 orang atau 209 % dibanding tahun 2007. Peningkatan yang signifikan dari jumlah wisatawan domestic tersebut adalah akibat telah hampir selesainya perbaikan jalan Provinsi Poros Binjai – Bukit Lawang. Dan Poros Tanjung Pura – Namo Unggas. Selain Kawasan Wisata Bukit Lawang – Tangkahan, Lokasi-lokasi wisata lainnya yang perlu mendapat prioritas untuk dikembangkan adalah kawasan wisata Pantai Berawe, Pantai Tapak Kuda, Kawasan wisata Namu Sira-sira, Wisata rohani Haul Tuan Guru Syeh Babusalam. 2.7. Politik a) Kehidupan Berpolitik dan Partisipasi Politik Kesadaran masyarakat dalam berpolitik telah diwujudkan dalam kegiatan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara, pemilihan Bupati/wakil Bupati secara langsung pada tahun 2008, serta Pemilian umum anggota Legislatif 2009. Suasana kondusif menjelang saat dan pasca pesta demokrasi berlangsung di Kabupaten Langkat, hal ini dibuktikan dengan tidak adanya konflik horisontal serius yang terjadi serta tingkat partisipasi mencapai 60.82 % pada PILGUBSU 2008, PILBUP Langkat 2008 mencapai 57,94 % pada putaran I serta 58,09 % pada putran II. Tingkat partisipasi pemilih cukup rendah, namun masih diatas 50 % partisipasi pemilih di Kabupaten Langkat. Rendahnya partisipasi pemilih tersebut diduga disebabkan karena kekurang akuratan DPT serta kejenuhan masyarakat terhadap berbagai pemilihan di era reformasi ini, mulai dari Pilkades hingga Pemilu dan Pilpres yang pelaksanaan dalam waktu yang berbeda, namun beruntun. 2.8. Keamanan dan Ketertiban Pada tahun 2008 peristiwa kejahatan yang dilaporkan ke Polres Langkat sebanyak 1.370, peristiwa kejahatan ini menurun sebanyak 302 kasus dibandingkan peristiwa kejahatan tahun 2007 yang mencapai 1.672 kasus. Kasus-kasus menonjol yang ditangani oleh Polres Langkat tersebut adalah 119 kasus pencurian ringan, 90 kasus Narkoba, 170 kasus penganiayaan berat, 84 kasus pencurian kendaraan bermotor, 45 kasus pelanggaran kesopanan, 45 kasus penggelapan, 39 kasus penipuan serta 57 kasus pencurian dengan kekerasan. Kasus-kasus tersebut pada periode 2004 – 2008 mempunyai tren menurun, namun tahun 2007 meningkat tajam bahkan melebih angka peristiwa kejahatan tahun 2004, kemudian turun lagi di tahun 2008. 2.9. Hukum dan Aparatur Hukum Pada tahun 2006 produk hukum daerah yang telah disusun meliputi 5 perda, Tahun 2007 disusun Perda sebanyak 31, tahun 2008 disusun 2 Perda. Sedangkan Peraturan Bupati yang telah ditetapkan selama tahun 2008 sebanyak 55 buah. Pemasyarakatan produk hukum dilakukan antara lain melalui penyuluhan hukum dan lomba kadarkum yang dilaksanakan secara teratur. Kelembagaan dan Aparatur Saat ini organisasi Pemerintah Kabupaten Langkat dibentuk berdasar Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2007 sebagai suatu langkah menuju struktur lembaga pemerintah yang miskin struktur dan kaya fungsi, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 ttg Organisasi Perangkat Daerah. Struktur organisasi tersebut terdiri dari Sekretariat daerah yang terdiri dari 9 Bagian, Sekretariat DPRD, 6 Badan, 16 Dinas, 4 Kantor, 1 Satpol PP, dan RSU Tanjung Pura. Kondisi SDM atau PNS di Kabupaten Langkat per Desember 2008 berjumlah 12.796 orang dengan latar belakang pendidikan bervariasi dari tingkat Pendidikan SD sampai dengan S2 baik lulusan dari dalam negeri maupun luar negeri. Tingkat pendidikan PNS nya, cukup menggembirakan karena hampir 50 % pernah mengenyam perguruan tinggi mulai DI sampai S2, dengan persentase terbanyak sarjana S1 yaitu 25,82 %. 5
2.10. Wilayah dan Tata Ruang Berdasarkan karakteristik sumberdaya yang ada, wilayah Kabupaten Langkat terbagi menjadi 3 kawasan, yaitu : 1) Kawasan Langkat Hulu, wilayah ini meliputi Kecamatan Bahorok, Salapian, Kuala, Selesai, Sei Bingei, Sirapit dan Kutambaru. Wilayah ini merupakan hulu sungai dari sungai-sungai yang ada di Kabupaten Langkat. sebagian besar wilayahnya merupakan lahan konservasi sumberdaya alam TNGL (Taman Nasional Gunung Leuser). Di wilayah ini terdapat ekowisata Bukit Lawang yang berorientasi pada kegiatan konservasi Orang Hutan dan ekosistemnya. 2) Kawasan Langkat Hilir, wilayah ini meliputi Kecamatan Binjai, Stabat, Wampu, Secanggang, Hinai, Batang Serangan, Sawit Seberang, Padang Tualang, Tanjung Pura, dan Gebang. Wilayah ini didominasi dataran rendah yang cocok untuk lahan budidaya pertanian. Langkat Hilir sejak jaman Belanda dikenal sebagai wilayah perkebunan besar, yang sekarang dikenal dengan PTPN (PT Perkebunan Negara II dan IV). Sehingga budaya masyarakat perkebunan masih terasa di wilayah ini. 3) Wilayah Teluk Haru, yaitu wilayah perbatasan dengan Provinsi Sumatera Utara dengan Provinsi NAD. Wilayah ini merupakan daerah ekplorasi PT Pertamina yang pertama di Indonesia. Sehingga kota-kota utama di wilayah ini mempunyai karakteristik Indonesia mini, mengingat karyawan PT Pertamina datang dari seluruh Indonesia. Namun karena kandungan minyak dalam bumi teluk Aru sudah semakin menipis dan kurang ekonomis untuk diusahakan, maka Kilang Pertamina di Pangkalan Brandan ditutup. Penutupan Kilang ini sangat terasa dampaknya bagi perekonomian masyarakat setempat. Berdasar jalur lintas antar daerah, kondisi wilayah Kabupaten Langkat dilewati jalur jalan negara yang merupakan jalur ekonomi penting yang menghubungkan Langkat dengan kota-kota pelabuhan utama di Pulau Sumatera, khususnya untuk pantai Timur Sumatera Bagian Utara, yakni jalur Medan – Banda Aceh. Jalur lalu lintas jalan Propinsi Poros Binjai – Bukit Lawang. Merupakan jalur wisata alam dan konservasi TNGL Disepanjang jalur tersebut selain kawasan wisata, juga merupakan lokasi perkebunan besar nasional, serta memungkinkan untuk dikembangkan menjadi sentra produksi Hortikultura buah-buahan dan sayuran, tanaman pangan. Bab III Analisis isu-isu strategis. 3.1 Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Isu Penting Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup adalah ; 1. Menurunnya kualitas lingkungan pada semua DAS dan mayoritas kawasan pesisir yang ada di Kabupaten Langkat. 2. Kerusakan hutan TNGL yang mencapai 21.130 Ha. dan Rata-rata pertahun : 1.832 ha (Sumber TNGL), pembukaan lahan disepanjang DAS untuk kegiatan budi daya dan pemukiman (alih fungsi lahan), pertambangan galian C serta tumbuhnya industri pengolah hasil pertanian (Agribisnis) di pinggir-pinggir DAS. 3. Pertambangan galian C khususnya pertambangan tanpa izin, telah mengakibatkan kerusakan lingkungan cukup serius. Baik di lokasi pertambangan yang minim reklamasi maupun kerusakan saranan jalan, akibat mobilisasi hasil tambang. 4. Sedangkan penurunan kualitas air sungai-sungai utama akibat buangan limbah industri patut di waspadai. 5. Kawasan hutan mangrove berkurang dengan cepat karena dikonversi menjadi kawasan tambak atau untuk kegiatan budidaya lainnya. 3.2 Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama 1. Di bidang pembangunan keagamaan, telah terciptanya kerukunan hidup umat beragama yang penuh toleransi, tenggang rasa, dan keharmonisan dalam kehidupan kemasyarakatan. Tantangan dalam pembangunan kehidupan beragama adalah Keterbatasan kewenangan pemerintah daerah dalam urusan pembangunan bidang agama. 2. Di bidang Kebudayaan telah terbentuk kelembagaan adat dari masing-masing Suku bangsa yang ada di Kab.Langkat. Namun sampai saat ini Lembaga yang menangani budaya lokal tersebut belum berkembang sebagaimana mestinya. Kemandirian lembaga ini juga relatif sangat rendah sehingga pelaksanaan misinya masih jauh dari optimal. 6
3. Di bidang sosial, keberadaan dan peran lembaga yang sepenuhnya berkiprah dalam misi kemasyarakatan, juga mengalami kemunduran. Orga-nisasi masyarakat dalam menjalankan aktivitasnya menghadapi kesulitan untuk sepenuhnya bermisi sosial tanpa memikirkan profit untuk menjaga kelangsungan lembaga itu sendiri. Pada akhirnya, organisasi kemasyarakatan juga banyak bergantung kepada pemerintah sebagai sponsor kegiatan. 3.3 Sumber daya manusia (SDM) 1. Perkembangan kesejahteraan sosial masyarakat Kabupaten Langkat saat ini relatif rendah dibanding rata-rata Sumatera Utara, yang diindikasikan oleh Capaian IPM tersebut untuk tahun 2007 dibawah rata-rata IPM Propinsi Sumatera Utara (72,00). Namun masih diatas rata-rata nasional 71,10. 2. Pembangunan kesehatan memperlihatkan kinerja kurang baik, dan masih memerlukan perbaikan dan banyak perhatian, yang tergambarkan dari capaian Angka Harapan Hidup (AHH) yang lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata Sumatera Utara dan rata-rata Nasional. Demografi (Kependudukan) Petumbuhan penduduk yang belum stabil dan cenderung tinggi setiap tahun, menjadi beban pembangunan daerah karena ruang gerak untuk produktivitas masyarakat makin rendah. Beban pemerintah dan masyarakat untuk perbaikan pendidikan dan kesehatan dalam 20 tahun yang akan datang akan semakin berat, karena selain untuk menutupi dan mengejar kekurangan yang ada sekarang, juga untuk memenuhi pertambahan penduduk yang diperkirakan akan bertambah 32,3 % pada tahun 2025. Tenaga Kerja 1. Tidak seimbangnya antara lapangan kerja dan angkatan kerja. 2. Sistem pendidikan yang belum memprioritaskan pada pendidikan kejuruan sehingga makin berkembang pengangguran intelek. 3. Masalah lain yang menonjol juga adalah penerapan upah minimum, keselamatan dan kesehatan kerja serta jaminan hari tua, jaminan PHK dan perlindungan menyeluruh bagi tenaga kerja melalui asuransi. Termasuk banyaknya tenaga kerja asal Kabupaten Langkat ke luar negri seperti Malaysia, tidak diproses secara baik melalui BLK dan Balai AKAN, tetap menjadi masalah terus menerus. 3.4. Ekonomi Sektor Pertanian 1. Sebagian besar lahan pertanian di Kabupaten Langkat memiliki ketergantungan yang semakin besar terhadap input yang umumnya harus didatangkan dari luar daerah, mulai dari pupuk dan pestisida, bahan bakar untuk traktor dan bahkan bibit. 2. Sebagian besar sawah yang ada merupakan sawah tadah hujan dan sawah beririgasi baru mencapai 16,54 % dari total luas lahan sawah yang ada ( 45.749,50 Ha). 3. Perlindungan terhadap lahan sawah dari adanya kenderungan dikonversi menjadi fungsi kegialtan lainnya. Di bidang sub sektor Perikanan permasalahan yang muncul adalah 1. Penurunan pendapatan nelayan akibat menurunnya kulaitas lingkungan yang disebabkan oleh rusaknya hutan mangrove dan alih fungsi lahan mangrove tersebut menjadi lahan budi daya lainnya, serta menurunnya kualitas air baku untuk tambak akibat pencemaran. 2. Pemanfaatan potensi perikanan tangkap di sepanjang pantai timur Sumatera Utara telah mencapi 90,75% dari potensi yang ada, namun yang memanfaatkan potensi perikanan tangkap tersebut sebagian besar adalah nelayan-nelayan dari luar Kabupaten Langkat yang telah memiliki peralatan tangkap yang lebih baik dari nelayan Langkat 3. Pengembangan kawasan Agromarinepolitan untuk pemberdayaan nelayan. Pengembangan kawasan Agromarinepolitan tersebut telah dicanangkan oleh Presiden RI pada tgl 13 Juli 2006 di Medan. Sebagai alah satu alternatif pemberdayaan nelayan. Dibidang Sub Sektor Perkebunan. Pembangunan di Bidang Pertanian Subsektor Tanaman Perkebunan kedepan menghadapi masalah antara lain 1. Semakin terbatas dan menurunnya daya dukung lahan dan kelangkaan sumber daya alam pertanian ditengah kondisi adanya kecenderungan peningkatan kuantitas dan kualitas produk tanaman perkebunan., tetapi diperlukan 7
2. Peningkatan pelatihan dan penanganan proses produksi serta informasi pasar dan penerapan teknologi tepat guna belum optimal. Dibidang Sub Sektor Peternakan, Posisi Kabupaten Langkat yang relatif dekat dengan Kota Medan, serta ketersediaan hijauan makan ternak yang besar didaerah-daerah perkebunan, berpotensi besar untuk pengembangan ternak besar. Kebijakan yang diperlukan untuk pengembangan subsektor peternakan adalah mendorong terciptanya integrasi vertikal dengan menerapkan pola-pola kemitraan (contract farming) dimana para peternak bergabung dengan perusahaan inti sehingga dapat meningkatkan jumlah dan kualitas komoditas peternakan tersebut, memperkuat fungsi-fungsi pengawasan penyakit yang berhubungan dengan hewan seperti flu burung, anthrax, dan penyakit lainnya, serta diperlukan adanya fasilitasi dari pemerintah daerah untuk berkoordinasi dengan pengusaha-pengusaha perkebunan besar agar masyarakat sekitar dapat memanfaatkan sisa-sisa tanaman perkebunan yang tidak dimanfaatkan untuk digunakan sebagai sumber hijauan makanan ternak. Sektor Pariwisata Kurangnya upaya untuk pengembangan potensi-potensi wisata bahkan cenderung diabaikan, karena hanya dilakukan pembenahan sekedarnya, tanpa visi yang jelas. Sehingga dengan potensi wisata yang lengkap, namun belum memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perekonomian Kab.Langkat. Industri Pengolahan 1. Permasalahan utama pengembangan industri pengolahan di Kabupaten Langkat adalah sulitnya proses perinjinan yang cenderung korup dan bertele-tele. Sehingga membuat enggan investor menanamkan investasi di Kabupaten Langkat. 2. Keterbatasn penyediaan energi listrik dan jauh dari Pelabuhan. 3. Lemahnya pembinaan terhadap industri kecil dan rumah tangga (industri makanan ringan). Industri Strategis Masalah utama industri strategis di Kabupaten Langkat seperti Pabrik Gula Kuala Madu saat ini membutuhkan revitalisasi peralatan dan lahan yang membutuhkan investasi yang besar, namun harus dipenuhi untuk memenuhi kebutuhan dalam di Sumatera bagian Utara. Sedangkan Industri Pengilangan Minyak Bumi di Pangkalan Brandan telah ditutup karena kekurangan bahan baku dan teknologi yang sudah ketinggalan jaman. Industri strategis lain yang mungkin dikembangkan adalah Industri Semen. Namun saat ini pengembangannya masih terkedala, mengingat bahan baku utama yang berupa batu kapur, lokasi pertambangannya terletak didalam hutan lindung TNGL, yang memerlukan teknologi dan kebijakan khusus dari Pemerintah Pusat untuk mengembangkannya. Sektor Pertambangan 1. Semakin menurunnya hasil tambang Migas. 2. Kerusakan lingkungan akibat penambangan Galian C, yang tidak sebanding dengan kontribusinya terhadap perekonomian Langkat. 3. Lokasi bahan-bahan tambang utama yang terletak di dalam kawasan hutan lindung TNGL. 3.6. Sarana dan Prasarana 1. Jaringan Transportasi Prasarana Jalan 1. Lambannya pengembangan kualitas konstruksi jalan dibandingkan perkembangan sistem pengangkutan komoditi hasil pertanian. Sehingga masa pakai (live time) jalan menjadi semakin singkat. 2. Peningkatan upaya penegakan hukum terhadap pengguna jalan yang melebihi kapasitas kekuatan jalan. 3. Upaya peningkatan kuantitas jalan (panjang jalan) diupayakan untuk mengurangi kepadatan lalu-lintas di pusat-pusat kota utama Kab.Langkat disepanjang jalan Trans Sumatera pada tahun 2025, yaitu pembangunan jalan lingkar di Kota Stabat, Kota Tanjung Pura dan Kota Pangkalan Brandan. 4. Pembukaan jalan baru di sepanjang pesisir pantai Kab.Langkat, mulai dari Kecamatan Secanggang di perbatasan Deli Serdang sampai dengan Kecamatan Pangkalan Susu dan Pematang Jaya di perbatasan Provinsi NAD. Kebijakan ini sebagai tindak lanjut dari rencana
8
Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang akan membangun jaringan jalan disepanjang pantai Timur Provinsi Sumatera Utara. 5. Pengembangan jalan-jalan Desa, yang berfungsi sebagai jalan usaha tani di tingkat Desa. 6. Pembangunan jalan untuk tujuan pengembangan kawasan Pariwisata Bukit Lawang – Tangkahan. 7. Pembangunan akses jalan ke perbatasan Kabupaten Tanah Karo di Kecamatan Sei Bingai, sebagai jalur alternatif menuju kawasan Wisata Brastagi di Kabupaten Tanah Karo. Prasarana Angkutan Laut 1. Pengoperasian pelabuhan Laut Pertamina di Pangkalan Susu sebagai pelabuhan Umum. 2. Revitalisasi sarana prasaran angkutan laut, melalui pembangunan dan pemeliharaan dermaga-dermaga penghubung di desa-desa pantai dan pulau-pulau kecil yang tidak dapat dijangkau dengan menggunakan sarana transportasi darat Jaringan Kereta Api. Wacana pembangunan jaringan kereta api Banda Aceh-Medan-Riau telah muncul sehubungan dengan kesepakatan para gubernur se-Sumatera. Jaringan rel kereta api tersebut sangat dibutuhkan sebagai prasarana angkutan hasil-hasil perkebunan seperti CPO, karet, kakao, teh di daerah-daerah di sepanjang jaringan Rel Kereta Api tersebut ke Pelabuhan Belawan atau ke Riau disamping angkutan penumpang dari dan ke daerah-daerah tersebut. Diharapkan adanya keseiapan dari masyarakat Langkat untuk menunjang beroperasinya jaringan rel kereta api tersebut. 2. Infrastruktur Sumber Daya Air. Pengembangan sarana irigasi yang saat ini baru mencapai 16,54 % dari total luas lahan sawah yang ada ( 45.749,50 Ha). Infrastruktur sarana irigasi untuk 20 tahun ke depan perlu ditingkatkan kuantitasnya. Peningkatan jumlah konsumsi produk pertanian tanaman pangan baik untuk kebutuhan Kabupaten Langkat maupun untuk menjaga ketahan pangan Sumatera Utara dan Nasional sebagai konsekuensi dari pertambahan jumlah penduduk dan aktifitas perekonomian daerah, serta laju pertumbuhan ekonomi. 3. Infrastruktur Pemukiman. Perumahan Terbatasnya kemampuan pemerintah daerah untuk mendukung penyediaan perumahan beserta sarana dan prasarananya, menjadi kendala tersendiri bagi pembangunan perumahan. Disamping itu masih banyaknya rumah tidak layak huni, dan terbatasnya kemampuan masyarakat berpenghasilan rendah akan tempat tinggal dan lingkungan hunian yang sehat. Fasilitas Penanggulangan Bahaya Kebakaran Pengembangan fasilitas penanggulangan bahaya kebakaran di masing-masing wilayah pembangunan yakni Wilayah Langkat Hulu di Kuala, Wilayah Langkat Hilir di Stabat dan Tanjung Pura, serta Wilayah Teluk haru di pangkalan Brandan dan pangkalan Susu. Air Bersih/Air Minum Revitalisasi PDAM Tirta Wampu sebagai penyedia air bersih/air minum di perkotaan. Persampahan Pembangunan TPA dimasing-masing ibukota kecamatan secara permanen, serta pembenahan sarana pengangkutan sampah yang memadai. Drainase Masih banyaknya kawasan/daerah yang rawan banjir akibat hujan sesaat di kota-kota utama di Kabupaten Langkat. 3.7. Politik Di bidang politik, Lembaga-lembaga politik dalam bentuk partai politik berkembang sangat pesat dilihat dari sisi jumlah. Dalam realitasnya, pergerakan arus demokrasi yang ada dalam perspektif teori politik masih berproses sekadar memenuhi persyaratan demokrasi prosedural dan belum mengarah kepada terciptanya demokrasi substansial. Proses politik (formulasi dan pengambilan kebijakan publik) pada sistem politik yang telah terbangun masih cenderung berlangsung sebatas formalitas dan belum secara mendasar serta komprehensif mengikutsertakan peran serta para pemangku kepentingan (stakeholders), sehingga banyak kebijakan publik yang tidak atau kurang sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakat. 9
3.8. Keamanan dan Ketertiban Berbagai penyakit sosial dalam lima tahun terakhir hingga saat ini masih terus terjadi. Kriminalisme khususnya premanisme, pencurian kendaraan bermotor, penyalahgunaan obatobat terlarang seperti narkotika dan lain-lain, prostitusi, pembajakan kaset/CD, pemalsuan obat-obatan, penggunaan bahan pengawet berbahaya seperti formalin, boraks, rodhamin dan lain-lain dalam bahan makanan rakyat semakin meningkat. Penyakit-penyakit sosial ini telah sangat meresahkan dan sangat mengganggu upaya peningkatan produktivitas masyarakat 3.9. Hukum dan Aparatur 1. Peningkatan Pelayanan jasa oleh aparat pemerintah. 2. Sikap, wawasan dan kualitas aparatur pemerintahan yang tidak kompatibel dengan kondisi yang ingin diwujudkan. 3. Wawasan dan sikap, aparatur pemerintah belum bergeser jauh dari masa-masa sebelumnya. Lebih berwawasan sebagai regulator ketimbang motivator dan Belum mampu bergeser menjadi steering ke timbang rowing. Di samping itu, aparatur pemerintah belum mampu membiasakan diri untuk berfikir dan bertindak kreatif-inovatif untuk memanfaatkan potensi sumberdaya yang spesifik. 3.10. Wilayah dan Tata Ruang 1. Timbul konflik kepentingan, yaitu antara kepentingan ekonomis dan kepentingan ekologis. 2. Perkembangan Alih fungsi lahan, yang makin mengkawatirkan. Alih fungsi lahan tersebut, dari lahan pertanian menjadi kebun sawit dan kawasan pemukiman dan kegiatan lainnya, hutan mangrove menjadi areal pertambakan dan kebun kelapa sawit. Bab IV Visi dan Misi Pembangunan Daerah Tahun 2005-2025. 3.1 Visi Berdasarkan kondisi saat ini saat ini, permasalahan, dan tantangan yang dihadapi masyarakat Kabupaten Langkat dalam 20 tahun mendatang serta dengan memperhitungkan faktor strategis dan potensi yang dimiliki oleh masyarakat, pemangku kepentingan, serta Pemerintah Kabupaten Langkat, dirumuskan Visi Pembangunan Kabupaten Langkat Tahun 2005 – 2025 sebagai berikut :
Kabupaten Langkat yang Religius, Maju, Sejahtera Dan Berdaya Saing Masyarkat yang Religius; Komponen pernyataan visi di atas mengandung pengertian ketaatan masyarakat untuk menerapkan perilaku dan sikap hidup beragama. Antara sesama umat beragama secara dapat hidup rukun serta mampu diterapkan dalam setiap kegiatan pembangunan. Masyarkat yang Maju; Komponen pernyataan visi di atas mengandung pengertian bahwa masyarakat Kabupaten Langkat yang maju adalah suatu masyarakat yang mampu menguasai IPTEK, dan mampu memanfaatkannya untuk mengembangkan produk-produk unggulan hasil pertanian, perikanan, peternakan, industri, pariwisata, dan perdagangan/jasa. Dengan Indikator kinerja yang mampu melampaui rata-rata Kabupaten di Sumatera Bagian Utara. Hal lain yang perlu disampaikan bahwa masyarakat yang maju tersebut adalah adanya suatu masyarakat berupaya yang keras ingin mewujudkan masyarakat yang unggul, produktif, dan sejahtera lahir bathin. Upaya tersebut merupakan upaya yang sangat tepat oleh karena di dalamnya terkandung unsur-unsur responsif terkait situasi kondisi dan kebutuhan Kabupaten Langkat, bijak terkait dengan ketepatan pilihan upaya, dan pintar terkait dengan tingkat pemahaman persoalan dan pilihan upaya pengatasan permasalahan. Ringkasnya upaya diatas merupakan upaya yang cerdas. Masyarkat yang Sejahtera; Komponen pernyataan visi di atas bermakna adalah masyarakat yang terpenuhinya kebutuhan secara lahir dan batin berdasarkan keperluan baik individu maupun kelompok yang dipenuhi secara tertib berdasarkan program pembangunan. Serta berkeadilan bagi seluruh lapisan dan kelompok masyarakat Kabupaten Langkat. Melalui pelaksanaan visi ini
10
diharapkan akan terwujud derajat kehidupan penduduk Langkat yang sehat, layak dan manusiawi. Penjabaran pernyataan tersebut diatas adalah ; a. Terpenuhinya hak dasar masyarakat yang berupa kemudahan akses pendidikan, akses kesehatan dan paritas daya beli. Perwujudan dari visi ini sangat penting, karena merupakan inti dari tujuan pembangunan secara umum yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Society welfare). b. Tersedianya infrastruktur secara merata dan terciptanya lapangan pekerjaan yang memadai. Hal ini merupakan kunci yang sangat penting untuk memerangi kemiskinan dan pengangguran, karena dengan adanya pembangunan infrastruktur diharapkan ada imbas peningkatan aktivitas ekonomi baik secara langsung atau sebagai dampak multiplier effect , sehingga ada peningkatan produktivitas di segala sektor yang mampu meningkatkan lapangan pekerjaan. Berdaya saing; Berdaya saing adalah perwujudan keadaan masyarakat yang sejahtera memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif, sehingga mampu bersaing secara sehat dengan didasari oleh keyakinan akan potensi dan peluang yang dimiliki untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat secara berkelanjutan. 3.2 Misi Visi pembangunan Kabupaten Langkat tahun 2005-2025 diarahkan untuk mencapai tujuan pembangunan Daerah yang menginginkan adanya perubahan pada kondisi daerahnya yang ditandai dengan laju pertumbuhan penduduk yang lebih kecil, angka harapan hidup yang tinggi dan kualitas pelayanan sosial yang lebih baik, produktivitas yang makin tinggi, dan tingkat pendapatan yang memadai. Visi pembangunan Kabupaten Langkat juga mengharapkan adanya perubahan di aspek masyarakat agar masyarakat menjadi sumber daya manusianya memiliki kepribadian, berahklak mulia dan berkualitas pendidikan yang tinggi. Perubahan lainnya yang diharapkan berdasarkan visi pembangunan daerah Kabupaten Langkat adalah aspek pemerintahan agar terbentuknya jiwa pelayanan dalam pemerintahan. Guna mewujudkan visi pembangunan daerah Kabupaten Langkat melalui perubahan perubahan yang terjadi, ditetapkan 4 ( tujuh) misi pembangunan sebagai berikut : 1. Mewujudkan kehidupan beragama yang rukun toleran dan penuh kesejukan, serta memelihara dan mengembangkan budaya berdasar kearifan lokal. Adalah membentuk masyarakat Langkat yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memelihara kerukunan antar dan intern umat beragama, terpenuhinya hak-hak dasar dalam menjalankan ajaran agama, melaksanakan interaksi antar budaya, serta menerapkan dan mengembangan nilai-nilai luhur budaya berdasarkan kearifan lokal. Kondisi tersebut di atas sangat berguna dalam rangka memantapkan landasan spiritual, moral, dan etika pembangunan menuju Kabupaten Langkat yang maju, sejahtera dan berdaya saing. 2. Mewujudkan percepatan pencapaian kesejahteraan sosial melalui pengentasan kemiskinan, peningkatan kualitas pendidikan, peningkatan derajat kesehatan masyarakat serta memperkuat pemberdayaan perempuan dalam pembangunan sosial politik, kesejahteraan sosial dan perlindungan terhadap anak. 3. Mewujudkan peningkatkan daya saing perekonomian daerah, melalui pengelolaan pembangunan Kabupaten Langkat yang efisien, efektif, profesional dan berwawasan lingkungan serta mengembangkan potensi daerah secara kreatif dan inovatif. 4. Terwujudnya Tata Pemerintahan Kabupaten Langkat yang Bersih, Baik, Berkeadilan, Demokratis, dan Berlandaskan Hukum. 6. Mewujudkan lingkungan hidup yang asri dan lestari. Bab V Arah, Tahapan dan Prioritas Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005- 2025 5.1 Sasaran Pokok Pembangunan A. Terwujudnya kehidupan beragama yang rukun toleran dan penuh kesejukan, memelihara serta mengembangkan budaya berdasar kearifan lokal. B. Terwujudnya percepatan pencapaian kesejahteraan sosial C. Meningkatkan daya saing perekonomian daerah D. Terwujudnya Tata Pemerintahan Kabupaten Langkat yang Bersih, Baik, Berkeadilan, Demokratis, dan Berlandaskan Hukum, 11
E. Terwujudnya lingkungan hidup yang asri dan lestari, 5.2 Arah Pembangunan Jangka Panjang 2005-2025 A. Mewujudkan kehidupan beragama yang rukun toleran dan penuh kesejukan, memelihara serta mengembangkan budaya berdasar kearifan lokal. B. Mewujudkan percepatan pencapaian kesejahteraan sosial melalui 1) Pengentasan Kemiskinan. 2) Pengurangan angka penganguran dan perbaikan iklim ketenagakerjaan. 3) Pemberdayaan masyarakat desa. 4) Pemberdayaan koperasi dan usaha kecil, mikro dan menengah (UMKM). 5) Peningkatan Kualitas Pendidikan. 6) Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat 7) Pembinaan Pemuda Dan Olahraga 8) Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Terhadap Anak 9) Pengembangan keluarga kecil berkualitas. C. Meningkatkan daya saing perekonomian daerah.
1) Pembangunan Ekonomi yang berbasis Pertanian dan bahari, serta industri strategis lainnya yang berwawasan lingkungan. Sub Sektor Tanaman Pangan. Penguatan kebijakan ketahanan pangan dapat dilaksanakan melalui upaya-upaya: (a) Memperkuat kelembagaan pertanian lokal, (b) Memfasilitasi petani dalam mengakses sumberdaya produktif, misalnya permodalan dan sarana prasarana pertanian, (c) Memperkuat cadangan pangan di tingkat daerah dan masyarakat, dengan meningkatkan produktifitas pangan di Kabupaten Langkat (d) Penyediaan infrastruktur yang mendukung produksi dan distribusi pangan (infrastruktur tingkat usaha tani), dan (v) Diversifikasi pangan berbasis sumberdaya lokal. Sub Sektor Perkebunan. Beberapa langkah yang dapat diambil terkait dengan upaya pengembangan komoditas perkebunan antara lain: (a) kemudahan ijin bagi investasi untuk menarik para investor masuk ke dalam bidang perkebunan ; (b) pemanfaatan dan penyediaan sumber daya, khususnya sumber daya lahan; (c) fasilitasi pembiayaan bagi usaha perkebunan, khususnya perkebunan rakyat, melalui skim-skim pembiayaan yang menguntungkan; (d) mendorong terbangunnya pabrik pengolahan produk perkebunan, sehingga dapat meningkatkan nilai tambah komoditas perkebunan; (e) mendorong terciptanya diversifikasi pasar. Sub Sektor Peternakan. Pembangunan pertanian Subsektor Peternakan diarahkan pada strategi kebijakan ; (a) mendorong produksi bahan baku pakan ternak khususnya jagung sehingga dapat mengurangi ketergantungan terhadap pakan impor; (b) mendorong terciptanya integrasi vertikal dengan menerapkan pola-pola kemitraan (contract farming) dimana para peternak bergabung dengan perusahaan inti sehingga dapat meningkatkan jumlah dan kualitas komoditas peternakan tersebut; (c) memperkuat fungsi-fungsi pengawasan penyakit yang berhubungan dengan hewan seperti flu burung, anthrax, dan penyakit lainnya. (d) kebijakan dalam peningkatan kemampuan peternak serta penguatan lembaga pendukungnya, serta (e) pengembangan kawasan sentra-sentra produksi ternak besar di wilayah Langkat Hilir dan langkat Hulu, untuk memanfaatkan hijauan makan ternak dari produk sampingan perkebunan-perkebunan besar yang banyak terdapat didaerah tersebut. Sub Sektor Perikanan dan Kelautan. Beberapa langkah yang diambil terkait dengan upaya untuk memperkuat sub sektor perikanan dan kelautan antara lain: (a) Pembenahan sistem perijinan yang menjadi kewenangan daerah dalam rangka peningkatan investasi daerah; (b) Penguatan pasar ikan tradisional; (c) Pengembangan sarana dan prasarana perikanan tangkap, terutama pembangunan tempattempat pendaratan ikan yang; (d) Pengembangan sarana dan prasarana pengolah dan pemasaran ikan yang menjadi kewenangan daerah; (e) Mengembangkan pola kemitraan usaha perikanan; (f) Pembinaan dan penyuluhan masyarakat nelayan dan pembudidaya ikan; (g) Mengembangkan alternatif pekerjaan berbasis perikanan; dan (h) Meningkatkan sistem kelembagaan nelayan, pembudidaya dan pengolah ikan. 12
2) Peningkatan investasi dan perdagangan. mendorong penanaman modal dengan penyederhanaan sistem dan prosedur perijinan bagi peningkatan daya saing perekonomian daerah;
3) Peningkatan daya saing Usaha Kecil Menengah (UKM). 4) Peningkatan dan pengembangan infrastruktur pendukung investasi. Sumber Daya Air Kebijakan pembangunan sistem irigasi dan air baku diarahkan kepada terwujudnya sistem jaringan pengairan yang handal yang berbasis pada pendekatan pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) yang berkeadilan. Pembangunan tersebut diprioritaskan pembangunan sarana irigasi DAS Sei Wampu di Kec. Secanggang, pembangunan sarana irigasi di DAS Sei Lepan di Kec. Sei Lepan. Serta DAS Batang Serangan. Pengembangan dan penerapan sistem pemanfaatan terpadu (conjunctive use) antara air permukaan dan air tanah akan digalakkan terutama untuk menciptakan sinergi dan menjaga keberlanjutan ketersediaan air tanah. Pengendalian daya rusak air mengutamakan pendekatan nonkonstruksi melalui konservasi sumber daya air dan keterpaduan pengelolaan daerah aliran sungai. Peningkatan partisipasi masyarakat dan kemitraan di antara pemangku kepentingan terus diupayakan tidak hanya pada saat bencana, tetapi juga pada tahap pencegahan serta pemulihan pascabencana. Transportasi dan Perhubungan a. Perwujudan kebijakan yang menyatukan persepsi dan langkah para pelaku penyedia jasa transportasi dalam konteks pelayanan masyarakat; b. Mempercepat dan memperlancar pergerakan penumpang dan barang melalui perbaikan manajemen transportasi antarmoda; c. Meningkatkan daya dukung dan kapasitas Jalan dan Jembatan untuk mengatasi pertumbuhan lalu lintas. d. Membangun sistem jaringan Jalan yang menunjang kawasan strategis potensial dan pariwisata. e. Membangun prasarana transportasi yang medukung pengembangan Desa miskin f. Meningkatkan pembangunan jalan lingkar pada kota-kota utama seperti Kota Stabat, Kota Tanjung Pura dan Kota Pangkalan Brandan untuk mengurangi tingkat kemacetan jalan Trans Sumatera yang melintasi tengah kota-kota tersebut, g. Meningkatkan pembangunan jalan di kawasan perbatasan dengan NAD di Kec. Pematang Jaya untuk menembus keterisolasian daerah tersebut dari pusat pemerintahan di Stabat. h. Meningkatkan pembangunan jalan di kawasan perbatasan dengan Kab.Deli Serdang di Kec. Secanggang sebagai bagian pembangunan dan pengembangan kawasan Pantai Timur Sumatera Utara. i. Meningkatkan pembangunan jalan di kawasan perbatasan dengan Kab.Karo di Kec. Sei Bingai, sebagai antisipasi terhadap adanya wacana pembangunan jalur alternatif Medankawasan Wisata Brastagi, yang sering terancam kemacetan dan tanah longsor. Sekaligus sebagai sarana pembangunan dan pengembangan Wilayah Langkat Hulu. g. Meningkatkan pangsa angkutan barang dan penumpang melalui angkutan laut, sebagai antisipasi adanya rencana pengoperasian pelabuhan Pertamina di Pangkalan Susu, menjadi pelabuhan umum, h. Meningkatkan pangsa angkutan barang dan penumpang melalui kereta api, sebagai antisipasi adanya wacana pembangunan jaringan Kereta Api Trans Sumatera i. Pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana dermaga/pelabuhan angkutan barang antar pulau dan antar wilayah terpencil di pesisir. j. Menerapkan dan mengembangkan teknologi transportasi yang tepat guna, hemat energi, dan ramah lingkungan. Perumahan dan Permukiman Pemenuhan perumahan beserta prasarana dan sarana pendukungnya diarahkan pada (a) penyelenggaraan pembangunan perumahan yang berkelanjutan, memadai, layak, dan terjangkau oleh daya beli masyarakat serta didukung oleh prasarana dan sarana permukiman yang mencukupi dan berkualitas yang dikelola secara profesional, kredibel, mandiri, dan efisien;
13
Air minum dan sanitasi lingkungan Pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat yang berupa air minum dan sanitasi diarahkan pada (1) peningkatan kualitas pengelolaan aset (asset management) dalam penyediaan air minum dan sanitasi; (2) pemenuhan kebutuhan minimal air minum dan sanitasi dasar bagi masyarakat; (3) penyelenggaraan pelayanan air minum dan sanitasi yang kredibel dan profesional; dan (4) penyediaan sumber-sumber pembiayaan murah dalam pelayanan air minum dan sanitasi bagi masyarakat miskin.
5) Peningkatan daya saing pariwisata. Kepariwisataan dikembangkan agar mampu mendorong kegiatan ekonomi dan meningkatkan citra Indonesia, meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal, serta memberikan perluasan kesempatan kerja. Pengembangan kepariwisataan memanfaatkan keragaman pesona keindahan alam dan potensi daerah sebagai wilayah wisata bahari dan wisata religi secara arif dan berkelanjutan, serta mendorong kegiatan ekonomi yang terkait dengan pengembangan budaya bangsa.
6) Pengembangan Pasar Daerah. Saat ini kinerja pasar daerah masih belum optimal karena dari 18 buah pasar (terdiri dari 7 pasar harian dan 11 pasar mingguan) sebanyak 60% kondisi fisiknya kurang bagus. Selain itu SDM pasar yang belum memadai dan pedagang pasar yang masih belum memahami hak dan kewajibannya menimbulkan ketentraman, ketertiban, kebersihan dan kenyamanan pasar masih belum bisa diwujudkan secara maksimal. Untuk menghadapi tantangan tersebut maka perlu dilakukan penanggulangan melalui upaya pembangunan dan pemeliharaan fisik pasar, peningkatan kualitas dan kemampuan SDM aparatur, peningkatan kesadaran pedagang terhadap hak dan kewajibannya serta perlunya penyediaan sarana dan prasarana kerja yang memadai termasuk peningkatan ketertiban dan keindahan pasar untuk meningkatkan pelayanan terhadap konsumen
7) Percepatan pemerataan pembangunan ketenagalistrikan 8) Peningkatan Pengelolaan BUMD
infrastruktur
energi
dan
D. Terwujudnya Tata Pemerintahan Kabupaten Langkat yang Bersih, Baik, Berkeadilan, Demokratis, dan Berlandaskan Hukum. 1) Pemantapan Desentralisasi dan Otonomi daerah 2) Penciptaan tata pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab. 3) Pengembangan media informasi dan komunikasi untuk kepentingan masyarakat Kabupaten Langkat secara bebas dan bertanggungjawab. 4) Tercapainya peningkatan budaya tertib hukum. 5) Terwujudnya kehidupan berpolitik yang demokratis, diimplementasikan dalam kebebasan penyampaian aspirasi, tingkat pastisipasi dalam pesta demokrasi serta pemeliharaan situasi keamanan yang kondusif. 6) Memperkuat peran masyarakat sipil dan partai politik dalam kehidupan politik yang sehat. Peningkatan peranan komunikasi dan informasi yang ditekankan pada pencerdasan masyarakat dalam kehidupan politik . 7) Terwujudnya proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan partisipatif yang merupakan salah satu wujud partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah yang diimplementasikan dalam perwujudan jaringan aspirasi masyarakat, kemitraan maupun swadana pembangunan infrastruktur oleh masyarakat serta pemeliharaan sarana publik.
E.
Terwujudnya lingkungan hidup yang asri dan lestari. a. Peningkatkan mutu pengelolaan SDA dan Lingkungan Hidup. Pengelolaan SDA Tidak Terbarukan (Pertambangan) Pengelolaan SDA Terbarukan (Hutan) Pengelolaan Sampah b. Perbaikan sistem pengelolaan dan pelestarian lingkungan. c. Peningkatkan kesadaran masyarakat akan standar baku mutu lingkungan. d. Penataan ruang sesuai daya dukung lahan. 14
5.3 TAHAPAN DAN SKALA PRIORITAS Sesuai misi yang dimiliki Kabupaten Langkat dan arah yang akan diciptakan, maka tahapan dan skala prioritas utama dapat disusun sebagai berikut : 5.2.1. RPJM ke 1 ( 2006-2008) Pembangunan tahap pertama di Kabupaten Langkat lebih diarahkan pada peningkatan sumber daya manusia, peningkatan fungsi pemerintah daerah sebagai unsur pelayan publik dan pelaksana utuh desentralisasi, penciptaan sentra sentra ekonomi baru yang sesuai dengan potensi dan kondisi masyarakat di Kabupaten Langkat, penciptaan iklim usaha yang kondusif sehingga memberikan akses yang luas bagi berbagai pihak yang akan melakukan investasi di Kabupaten Langkat dan pengembangan pengembangan ekonomi, penanggulangan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, peningkatan sarana prasarana daerah dan penciptaan sistem kesehatan yang menyeluruh bagi masyarakat di Kabupaten Langkat, dan menciptakan pola sinergisitas dengan berbagai stakeholder Kabupaten Langkat dalam pelaksanaan pembangunan. 5.2.2. RPJM ke 2 (2009-2013) Berlandaskan pelaksanaan, pencapaian dan sebagai keberkelanjutan RPJM ke -1, RPJM ke-2 ditujukkan untuk lebih memantapkan penataan kembali Kabupaten Langkat di segala bidang dengan menekankan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing tinggi, pengembangan ilmu dan teknologi, serta pemenuhan sarana prasarana daerah bagi peningkatan sumber daya manusia. Sektor ekonomi lebih ditingkatkan dengan mempercepat tercapainya indikator pembangunan daerah melalui peningkatan pendapatan per kapita masyarakat Kabupaten Langkat, penurunan angka kemiskinan, rendahnya tingkat pengangguran, meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat, meningkatnya derajat kesehatan dan status gizi masyarakat, meningkatnya kesetaraan gender, terkendalinya laju pertumbuhan penduduk, berjalannya sentra sentra produksi ekonomi baru, luasnya dan meningkatnya nilai investasi di kabupaten Langkat. Guna menunjang percepatan diatas, pada rencana pembangunan tahap kedua ini, pembangunan infrastruktur semakin ditingkatkan guna menunjang kegiatan sektor ekonomi. 5.2.3. RPJM ke 3 (2014-2018) Berlandaskan pelaksanaan, pencapaian dan sebagai keberkelanjutan RPJM ke -2, RPJM ke-3 ditujukkan untuk lebih memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pertumbuhan ekonomi yang tinggi berbasis sumber daya manusia, sumber daya alam yang dimiliki dan kemampuan penggunaan ilmu dan teknologi. Selain itu, meningkatnya kesejahteraan masyarakat Kabupaten Langkat yang ditandai dengan terdistribusinya pembangunan dan hasil pembangunan di Kabupaten Langkat, rendahnya angka kemiskinan dan pengangguran, meningkatnya kualitas dan relevansi pendidikan, yang didukung oleh manajemen pelayanan pendidikan yang efisien dan efektif, meningkatnya derajat kesehatan dan status gizi masyarakat, meningkatnya kesetaraan gender, serta kesejahteraan dan perlindungan anak. Daya saing perekonomian semakin kuat dan kompetitif terutama pada sektor ekonomi yang berbasis sumber daya alam dan jasa, dan Ketersediaan infrastruktur yang memadai di seluruh Kabupaten Langkat. 5.2.4. RPJM ke 4 (2019-2023) Berlandaskan pelaksanaan, pencapaian dan sebagai keberkelanjutan RPJM ke -3, RPJM ke-4 ditujukkan untuk mewujudkan visi Kabupaten Langkat yaitu “Kabupaten Langkat yang Religius, Maju, Sejahtera Dan Berdaya Saing” melalui percepatan dan sinergisitas pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif sumber daya alam dan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing tinggi. Kelembagaan politik dan hukum telah tercipta yang ditandai dengan terwujudnya konsolidasi demokrasi yang kokoh di berbagai aspek kehidupan politikserta supremasi hukum, terwujudnya rasa aman dan damai bagi seluruh masyarakat. Terwujudnya sinergi antara aparat hukum dan masyarakat dalam bidang keamanan, terwujudnya tata kepemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa yang berdasarkan hukum, serta birokrasi yang profesional dan netral, terwujudnya masyarakat sipil, masyarakat politik dan masyarakat ekonomi yang mandiri.
15
Kesejahteraan masyarakat yang terus meningkat ditunjukkan oleh makin tinggi dan meratanya tingkat pendapatan masyarakat, mantapnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing, antara lain ditandai olehmeningkat dan meratanya kesejahteraan sosial, tingkat kualitas dan relevansi pendidikan seiring dengan makin efisien dan efektifnya manajemen pelayanan pendidikan, meningkatnya derajat kesehatan dan status gizi masyarakat, meningktanya kesetaraan gender, serta kesejahteraan dan perlindungananak. Sumber daya manusia Kab.Langkat diharapkan berkarakter cerdas, tangguh, kompetitif, berakhlak mulia, bermoral yang dicirikan dengan watak dan perilaku masyarakat yang beragama, beriman dan bertaqwa kepada tuhan Yang Maha Esa, berbudi luhur, toleran terhadap keberagamaan, bergotong royong, dinamis danberorientasi iptek. Struktur perekonomian makin maju dan kokoh dengan daya aing perekonomian yang kompetitif dan berkembangnya keterpaduan antar sektor.Lembaga perekonomian sudah tersusun, tertat serta berfungsi dengan baik. Pertumbuhan ekonomi yang semakin berkualitas dan berkesinambungan dapat dicapai sehingga pendapatan perkapita pada tahun 2025 mencapai kesejahteraan, tingkat pengangguran dan penduduk miskin semakin rendah. 5.2.5. RPJM ke 5 (2024-2025) Dalam rangka memantapkan pembangunan yang berkelanjutan. RPJPD ini merupakan acuan penyusunan Perencaaan Pembangunan. Bupati terpilih Periode 2018-2023 akan menyusun Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang berikutnya untuk menjaga pembangunan yang berkelanjutan untuk mencapai tujuan dan cita-cita negara dalam wadah NKRI. Bab VI Kaidah Pelaksanaan dan Penutup Untuk mewujudkan visi “ Kabupaten Langkat yang Religius, Maju, Sejahtera Dan Berdaya Saing” perlu didukung oleh (1) komitmen dari kepemimpinan daerah yang berakhlak mulia, kapabel, berkualitas dan demokratis (2) Good Governance dan CleanGovernment (3) konsistensi kebijakan pemerintah daerah (4) keberpihakan kepada rakyat (5) partisipasi aktif dari masyarakat, media massa, dan pihak swasta (6) mekanisme kontrol dan pengawasan serta akuntabilitas publik yang baik.
16
